AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah
Not a member yet
337 research outputs found
Sort by
Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional
Get PDFAbstract: Reinterpreting Ribā Concept in the Conventional Banking Transaction. The usury in conventional bank happened due to the violation of ṣarf system. The violation of ṣarf system characterized by the inability of fulfilling two principles: the payment of ribawī assets in cash system and the similarities of ribawī assets value. This study refuted the modern Islamic economist who said that the usury in conventional bank is a form of loan system error, but the right view said that the usury is an error of exchange system. Thus the usury error is viewed with exchange perspective, not with loan perspective. The difference of these views give strong implication to Islamic financial system.Keywords: ribā, ribawī asset, ṣarf, bankAbstrak: Rekonstruksi Pemahaman terhadap Konsep Riba pada Transaksi Perbankan Konvensional. Riba dalam perbankan konvensional terjadi karena adanya pelanggaran terhadap sistem ṣarf. Pelanggaran tersebut terindikasi dari tidak terpenuhinya dua prinsip utama ṣarf, yakni prinsip pembayaran tunai harta ribawī (yad bi yad) dan prinsip pertukaran antarharta ribawī yang sama kuantitas dan kualitasnya (sawā’ bi sawā’). Studi ini menolak pandangan ahli ekonomi Islam modern yang mengatakan bahwa riba dalam perbankan konvensional terjadi karena adanya pelanggaran dalam sistem utang-piutang. Padahal alur riba di perbankan tersebut seharusnya dilihat dari perspektif pertukaran sebagaimana yang telah digariskan dalam kitab-kitab fikih klasik, bukan dilihat dari perspektif utang- piutang. Perbedaan pandangan ini memiliki implikasi yang sangat besar dalam sistem keuangan Islam modern.Kata Kunci: riba, harta ribawī, ṣarf, ban
Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāṭ Fikih Perempuan Kontemporer
Get PDFAbstract: The Dialectics of Text and Context in Istinbāṭ Method of Contemporary Women Fiqh. Istinbāṭ method in contemporary women fiqh must be based on justice, equality before the law, freedom, responsibility, deliberation, and mu‘āsharah bi al-ma‘rūf. Some Quranic verses and Hadith explaining practical rules must be looked as sociological texts that has to be contextually understood. The method, although different with jumhūr ‘ulamā’, are not new in uṣūl al-fiqh. Because it has common ground with theories of uṣūl al-fiqh of Imām al-Shāṭibī and some Indonesian reformers.Keywords: dialectics, istinbāṭ method, universal principles, sociologicalAbstrak: Dialektika Teks dan Konteks dalam Metode Istinbāṭ Fikih Perempuan Kontemporer. Metode Istinbāṭ fikih perempuan kontemporer menempatkan dasar teologis, berupa: prinsip-prinsip kesederajatan manusia, keadilan, persamaan di depan hukum, kebebasan, tanggung jawab, musyawarah, dan mu‘āsharah bi al-ma\u27rūf. Ayat-ayat dan Hadis yang menjelaskan aturan praktis dipandang sebagai ayat sosiologis yang harus dipahami secara kontekstual. Metode tersebut, meskipun berbeda dengan usul fikih jumhur ulama, namun bukan merupakan hal baru dalam usul fikih, sebab memiliki titik temu dengan teori tokoh usul fikih, seperti Imām al-Shāṭibī dan tokoh pemikiran pembaruan hukum Islam di Indonesia.Kata Kunci: dialektika, metode istinbāṭ, prinsip-prinsip universal, sosiologi
Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia
Get PDFAbstract: Constructing a Political Theory af Islamic Law in Indonesia. This study confirms that the transformation of Islamic law into national law has no correlation with the struggle towards an Islamic country or Islam as the foundation of the state. Islamic law legislation are regulations that have a positive contribution to strengthening the commitment of Muslims towards the Indonesian nation-state. This study refutes the notion that the accommodation of Islamic law within legislation is an agenda aiming towards an Islamic state. The process of accommodation of Islamic law does not need to be feared, because the process is supported by the power of cultural Islam. Besides, Islamic law is at the legal source level so that the accommodation into pre-legislation undergoesstringent testing in order to always be in accordance with Pancasila and the 1945 Constitution.Keywords: politic law, legislation, Islamic law, constitutional theory and the theory of accommodationAbstrak: Membangun Teori Politik Hukum Islam di Indonesia. Studi ini menegaskan bahwa transformasi hukum Islam ke dalam hukum nasional tidak memiliki hubungan dengan perjuangan menuju negara Islam atau Islam sebagai dasar negara. Legislasi hukum Islam menjadi perundang-undangan memiliki kontribusi positif dalam memperkuat komitmen umat Islam terhadap negara kebangsaan Indonesia. Studi ini membantah pendapat yang menyatakan bahwa akomodasi hukum Islam oleh peraturan perundang-undangan merupakan agenda menuju negara Islam. Proses akomodasi hukum Islam tidak perlu dikhawatirkan karena proses itu didorong oleh kekuatan Islam kultural. Selain itu, hukum Islam berada pada tataran sumber hukum sehingga akomodasinya ke dalam perundang-undangan terlebih dahulu mengalami pengujian yang ketat agar selalu sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.Kata Kunci: politik hukum, legislasi, hukum islam, teori konstitusi dan teori akomodasiDOI: 10.15408/ajis.v13i2.93
Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia
Get PDFAbstract: An Evaluation Study on Haji Bridging Funds of Shariah Banking Products in Indonesia. Hajj bridging funds are one of the financing products of Islamic banking based on a fatwa of the National Shariah Council that was endorsed by the Ijtimak Ulama of Fatwâ Commission throughout Indonesia. The bridging funds are to be provided to the customers who are able to settle up the loan before the hajj. Different transactions are used in hajj bridging funds. There are transactions of ijârah, qard, or both. Hajj bridging funds provide a positive impact (maslahah) like the ease for customers to obtain the hajj departure portion. However, the disadvantage (mafsadah) of hajj bridging funds are the increasing waste of the criteria of ability (istitâ‘ah) in hajj and the extending of hajj departure waiting lists.Keywords: hajj bailout, istitâ‘ah, maslahah, transaction of ijârah, transaction of qardAbstraks: Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia. Dana talangan haji merupakan salah satu produk pembiayaan perbankan syariah yang berlandaskan fatwa Dewan Syariah Nasional yang diperkuat oleh Ijtimak Ulama Komisi Fatwa seluruh Indonesia. Dana talangan haji diberikan kepada nasabah yang mampu melunasinya sebelum melaksanakan ibadah haji. Akad yang digunakan dalam talangan haji berbeda-beda. Ada yang menggunakan akad ijârah, qard, dan gabungan keduanya. Dana talangan haji memberikan dampak positif (maslahah) berupa adanya kemudahan kepada nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji. Sedangkan dampak negatif (mafsadah) dana talangan haji adalah semakin mengaburkan kriteria mampu (istitâ‘ah) dalam haji dan memperpanjang daftar tunggu keberangkatan haji.Kata Kunci: dana talangan haji, istitâ‘ah, maslahah, akad ijârah, akad qardDOI: 10.15408/ajis.v13i2.94
Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia
Get PDFAbstract: The Concept and Application of Murâbahah Contracts in Syariah Banking in Indonesia. Murâbahah, which constitutes any type of amânat sale in Islamic law, is the predominant contract scheme utilized in Syariah banking practice in Indonesia. However, in practice, murabahah has undergone many modifications in comparison with the basic concept in classical muamalat fiqh. Ulamas do not object those modifications which do not contravene the basic principles of Islamic law. However, many models for modification have sparked debate, due to being done exclusively to fulfill formal judicial provisions, for the sake of reviewing the effectiveness and efficiency of banking administration. The following article will analyse a number of these models and their backgrounds, as well as their goals in altering the murâbahah scheme in classical fiqh to be practiced in syariah banking, while clarifying the usage of the murâbahah scheme for a number of models of syariah financing and banking.Kewords: murâbahah, murâbahah li al-âmir bi al-syirâ’, PPNAbstrak: Konsep dan Aplikasi Akad Murâbahah pada Perbankan Syariah di Indonesia. Murâbahah yang merupakan salah jenis jual beli yang bersifat amanah dalam hukum Islam merupakan skema akad yang paling dominan digunakan dalam praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun dalam praktiknya, murabahah telah mengalami banyak modifikasi di bandingkan konsep dasarnya yang ada dalam fikih muamalat klasik. Modifikasi ini ada yang tidak menimbulkan persoalan dari sisi prinsip-prinsip dasar hukum Islam sehingga para ulama tidak merasa keberatan, tetapi tidak sedikit model modifikasi yang menimbulkan perdebatan karena dilakukan semata-mata untuk memenuhi ketentuan formal yuridis demi pertimbangan efektivitas dan efisiensi administrasi perbankan. Tulisan berikut akan mengulas pelbagai model dan latar belakang serta motif perubahan skema murâbahah dalam fikih klasik ketika dipraktikan di perbankan syariah, di samping menjelaskan penggunaan skema murâbahah untuk pelbagai model pembiayaan di perbankan syariahKata Kunci: murâbahah, murâbahah li al-âmir bi al-syirâ’, PPNDOI: 10.15408/ajis.v12i1.96
Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia
Get PDFAbstract: Resistance and Intitation in the Implementation of the Syariah Economy in Indonesia Today, Syariah economics is experiencing significant development in Indonesia, signified by a positive reception to it in society. The implementation of Syariah economics in Indonesia has taken place over a long period of time, paralleling the arrival of Islam to Indonesia. Two-thirds of the way through the 20th century, discourse on Syariah economics began to grow, and since the 1990s Syariah economics has begun to be put into practice. But the implementation of Syariah economics has been faced with several challenges, shaped by political, sociological and economic conditions. This article outlines five initiatives that can be taken in order to implement Syariah economics in Indonesian society more systematically. First, the notion that a Syariah economy can be categorized as a legitimate economic system needs to be strengthened. Second, the scientific aspect of Syariah economics needs to be strengthened. Third, the socialization of the Syariah economy needs to be accelerated. Fourth, the Syariah economy needs to encompass the economic behavior of all people. Fifth, political reforms need to be carried out by elected politicians committed to developing Syariah economics in Indonesia.Keywords: challenges, initiatives, implementation, syariah economicsAbstrak: Tantangan dan Inisiasi dalam Implementasi Ekonomi Syariah di Indonesia. Dewasa ini, ekonomi Syariah mengalami perkembangan yang signifikan di Indonesia, yang ditandai oleh adanya respons yang positip dari masyarakat. Implementasi ekonomi Syariah di Indonesia telah berlangsung dalam jangka waktu yang lama seiring dengan datangnya Islam ke Indonesia. Sampai memasuki dua pertiga abad ke-20 ekonomi Syariah lebih banyak diwacanakan dan sejak 1990-an ekonomi Syariah mulai diimplementasikan. Implementasi ekonomi Syariah di Indonesia dihadapkan pada beberapa tantangan, yaitu kondisi politik, kondisi sosiologis, dan kondisi ekonomi masyarakat. Inisiasi yang bisa diambil dalam upaya mengimplementasikan ekonomi Syariah di Indonesia adalah pertama, perlu ada penguatan bahwa ekonomi Syariah itu dapat dikatagorikan sebagai sistem ekonomi. Kedua, perlu ada penguatan dalam aspek ilmu ekonomi Syariah. Ketiga, sosialisasi ekonomi Syariah dilakukan dengan akselerasi yang tinggi. Keempat, ekonomi Syariah diwujudkan dalam segala perilaku ekonomi masyarakat. Kelima, dilakukan reformasi politik dengan cara memilih politisi yang memiliki komitmen untuk mengembangkan ekonomi Syariah di Indonesia.Kata Kunci: tantangan, inisiasi, implementasi, ekonomi syariahDOI: 10.15408/ajis.v12i1.96
Model Manajemen Fundraising Wakaf
Get PDFAbstract: Waqf Fundraising Management Model. This article examines models of fundraising through conventional sources, waqf asset productivity at The Al-Falah Social Fund Foundation (YDSF) in Surabaya. This study shows that YDSF uses waqf fundraising management through developing a resource fundraising model such as fundraising method from conventional sources either directly or indirectly as well as grant fundraising model such as strengthening empowerment program on the distribution of endowments. Whereas in developing asset fundraising model and, in-kind waqf, YDSF has not yet developed such a model. Hence the YDSF uses merely the direct cluster management.Keywords: ṣadaqah jāriyah, al-ḥabs, charitable fundraising management, corporate social responsibilityAbstrak: Model Manajemen Fundraising Wakaf. Artikel ini mengkaji model fundraising wakaf melalui sumber-sumber konvensional, produktivitas aset wakaf, dan in-kind wakaf pada Yayasan Dana Sosial Al-Falah (YDSF) Surabaya. Studi ini menunjukkan bahwa Yayasan ini menggunakan manajemen fundraising wakaf dengan mengembangkan model resource fundraising seperti metode penggalangan dari sumber-sumber konvensional baik secara langsung maupun tidak langsung dan model grant fundraising seperti penguatan program pemberdayaan pada penyaluran wakaf. Sedangkan dalam pengembangan model asset fundraising, dan in-kind wakaf, YDSF belum dapat mengembangkannya sehingga YDSF termasuk nādhir wakaf yang masih dalam kluster pengelolaan wakaf langsung.Kata Kunci: ṣadaqah jāriyah, al-ḥabs, manajemen fundraising wakaf, corporate social responsibilit
Law May Be Changed According to the Circumstances (ضوابط تغير الأحكام بتغير الظروف)
No full textAbstrak: Hukum Dapat Berubah dengan Berubahnya Suatu Keadaan. Hukum adalah suatu aturan, baik itu yang bersumber dari Ilahî disebut dengan hukum taklîfî, maupun yang bersumber dari Insânî disebut dengan hukum wadh’i. Namun dikarnakan keadaan tertentu, hukum terkadang dapat berubah dari yang semula, bisa dikarnakan situasi, tempat, iklim, teknologi, dan lain-lain. Tetapi, hukum yang dapat berubah adalah suatu hukum yang bersifat ijtihādī, dan juga suatu hukum dapat berupa harus memiliki ketentuan-ketentuan yang bersifat akurat, tidak semua keadaan bisa mengubah suatu hukum.Kata Kunci: ḍawābiṭ, al-ẓurūf, al-aḥkām, taghayyurAbstract: Law May Be Changed According to the Circumstances. Law is a rule, whether it is derived from the divine law called taklīfī, as well as those that derived from human, called as waḍ‘ī. However, law can sometimes be transformed from the original, regarding the situation, place, climate, technology, etc. Moreover, law can be changed is qualified as ijtihādī, and must obviously be based on the accurate reasons. It means that not all circumstances can change a law.Keywords: ḍawābiṭ, al-ẓurūf, al-aḥkām, taghayyu
Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Get PDFAbstract: The Contribution of Funding Shariah Banking to Developing Micro, Small, and Medium Enterprises Inority Jurisprudence. The characteristics of Islamic banking are different to conventional banking, because Islamic banking based on the core products of for results which developed into mushârakah and mudârabah financing products. Thus, the existence of Islamic bank should provide large contributions toward real sector development. One enterprise unit that needs to be developed to support real sector development is Micro Small and Medium Enterprises (MSMEs) in the current national economy havinga very important position, because of its contribution in employment and Gross Domestic Product (GDP), as well as flexibility and strength in the face of economic crisis.Keywords: Islamic fund, Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs)Abstrak: Konstribusi Pembiayaan Perbankan Syariah terhadap Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Karakteristik perbankan syariah berbeda dengan perbankan yang berdasarkan sistem bunga, karena perbankan syariah didasarkan pada core product pembiayaan bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan mushârakah dan mudârabah. Dengan demikian, kehadiran perbankan syariah seharusnya memberikan dampak yang besar terhadap pertumbuhan sektor riil. Salah satu unit usaha yang perlu dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan sektor riil adalah usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang dalam perekonomian nasional saat ini memiliki posisi yang sangat penting, karena kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan pendapatan domestik bruto (PDB), serta fleksibilitas dan ketangguhannya dalam menghadapi krisis ekonomi.Kata Kunci: pembiayaan syariah, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)DOI: 10.15408/ajis.v13i2.94
Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi‘īyyah
Get PDFAbstract: Describing the Specific Terms in the Three Shāfi‘iyyah Jurisprudence Books. There are at least three kategories of Shāfi‘iyyah books that are widely used, especially in pesantren as well as Islamic Universities, namely: the book of Muḥarrar written by Imām Rāfi‘ī (d. 623 AD H./1226), Taqrīb book (Mukhtaṣar) by Abū Shujā\u27 (d. 593 AH), and Qurrah al-‘Aynī, written by Zayn al-Dīn al-Malībarī (d. 987 AD H./1579). In Shafiite jurisprudence, it is found many specific terms that related to self-author initials, fatwā maker (muftī), writer, or commentator, either in the form of name, title, life history (biography). Knowing those specific terms, will provide a significant contribution in understanding any statement expressed by the author. Thus, will erase misinterpretation of the reader and the reviewer.Keywords: jurisprudence Shāfi‘iyyah, Muharrar, Taqrīb, Qurrah al-AynīAbstrak: Mengungkap Istilah-istilah Khusus dalam Tiga Rumpun Kitab Fikih Shāfi‘īyyah. Setidaknya ada tiga rumpun kitab fikih mazhab Shāfi‘ī yang banyak digunakan, terutama dalam tradisi pesantren Indonesia, tidak terkecuali di Perguruan Tinggi Islam yaitu: kitab Muharrar karangan Imām Rāfi‘ī (w. 623 H./1226 M.), kitab Taqrīb (Mukhtaṣar) karya Abū Shujā’ (w. 593 H.), dan Qurrah al-’Aynī ditulis Zayn al-Dīn al-Malībārī (w. 987 H./1579 M.). Dalam kitab fikih Shāfi‘īyyah banyak didapati istilah-istilah khusus, yang berhubungan dengan inisial diri pengarang, pembuat fatwa (muftī), penulis atau komentator, baik berupa nama, gelar, sejarah hidupnya (biografinya), dan sebagainya. Penguasaan istilah-istilah khusus semacam ini akan memberi kontribusi besar dalam memahami setiap statemen yang dikehendaki pengarang yang pada akhirnya pembaca dan pengkaji kitab fikih terhindar dari kesalahan interpretasi.Kata Kunci: fikih Shāfi‘iyyah, Muharrar, Taqrīb, Qurrah al-Ayn