AHKAM : Jurnal Ilmu Syariah
Not a member yet
337 research outputs found
Sort by
Islamic Law and Environment Issues: Indonesian Ulama Council’s Fatwas on Climate Change
Full text linkClimate change is critical as it impacts people’s lives on the globe. With the value of raḥmatan li al-’ālamīn, Muslims can contribute to the issue, one of which is by the issuance of fatwa. It is an opinion expressed by Islamic jurists regarding the legal position of a new societal issue when there is no explicit legal provision. Although non-binding, fatwas are essential guidelines for Muslims. In the context of climate change, fatwas can represent the moral position of Indonesian Muslims towards contemporary global issues. The study indicates that MUI has progressively responded to climate change through fatwas. These fatwas have direct and indirect effects and are conceptually related to climate change. However, fatwas that directly address climate change as a central issue are still lacking in MUI’s fatwas. Abstrak: Perubahan iklim sangatlah penting untuk dikaji karena hal itu berdampak pada kehidupan manusia di dunia. Dengan nilai raḥmatan li al-’ālamīn, umat Islam dapat berkontribusi dalam permasalahan tersebut yang di antaranya dengan dengan mengeluarkan fatwa. Fatwa merupakan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli hukum Islam mengenai kedudukan hukum suatu persoalan masyarakat yang baru apabila tidak ada ketentuan hukum yang tegas. Meski tidak mengikat, fatwa merupakan pedoman penting bagi umat Islam. Dalam konteks perubahan iklim, fatwa dapat mewakili posisi moral umat Islam Indonesia terhadap isu-isu global kontemporer. Kajian ini menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indoesia (MUI) telah bersikap progresif dalam menyikapi permasalahan ini melalui fatwa. Fatwa-fatwa tersebut dapat diklasifikasikan menjadi fatwa yang berdampak langsung dan tidak langsung secara konseptual yang terkait dengan perubahan iklim. Namun, fatwa yang secara langsung membahas perubahan iklim sebagai isu sentral masih belum ada dalam fatwa MUI
Exploring Abhakalan Culture (Early Marriage) in Madura: A Dialogue of Customary Law, Religion, and The State
Full text linkThis study explores the culture of Abhakalan in Madura in the context of early marriage, analyzing its intersections with customary law, religion, and the state. While aimed at preserving family honor, this practice often prioritizes the principle of ḍarran (harm), leading to gender inequality and injustices toward women. The research seeks to evaluate the implications of this cultural practice on women\u27s rights and gender equality, using an empirical legal method grounded in conflict theory and social change, combined with Islamic concepts of ‘urf (accepted custom), naf\u27an (benefit), and ḍarran (harm). Findings indicate that Abhakalan culture denies women agency in marriage decisions, perpetuating stereotypes of female inferiority and limiting their opportunities for empowerment and education. This study highlights the need for cultural reform through gender advocacy, mindset shifts, and family economic empowerment. By fostering dialogue among customary law, religion, and state policies, the research underscores pathways to equitable and sustainable gender equality. AbstrakPenelitian ini mengkaji budaya Abhakalan di Madura dalam konteks pernikahan dini dengan menganalisis keterkaitannya dengan hukum adat, agama, dan negara. Meskipun bertujuan menjaga kehormatan keluarga, praktik ini sering mengedepankan prinsip ḍarran (bahaya) yang berujung pada ketidakadilan terhadap perempuan dan ketimpangan gender. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi dampak budaya ini terhadap hak-hak perempuan dan kesetaraan gender, menggunakan metode hukum empiris yang berlandaskan teori konflik dan perubahan sosial, serta konsep Islam seperti ‘urf (adat yang diterima), naf’an (manfaat), dan ḍarran (kerugian). Temuan menunjukkan bahwa budaya Abhakalan mengabaikan hak perempuan dalam pengambilan keputusan terkait pernikahan, memperkuat stereotip inferioritas perempuan, serta membatasi peluang pendidikan dan pemberdayaan mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya reformasi budaya melalui advokasi gender, perubahan pola pikir, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, dan dengan mendorong dialog antara hukum adat, agama, dan kebijakan negara, studi ini menawarkan langkah menuju kesetaraan gender yang adil dan berkelanjuta
Revisioning Official Islam in Indonesia: The Role of Women Ulama Congress in Reproducing Female Authority in Islamic Law
Full text linkUntil now, the religious views of the Indonesian Government, known as official Islam, tend to be masculine and patriarchal in determining laws. The masculinity of official Islam can easily be found in some regulations in Indonesia. The establishment of the Indonesian Congress of Women Islamic Scholars (Kongres Ulama Perempuan Indonesia, KUPI) has introduced a new perspective on gender amid the dominance of official Islamic masculinity. This article focuses on the role and position of KUPI amid the dominance of official Islamic masculinity in Indonesia. Through content analysis and Charles Peirce\u27s theory of knowledge construction, the author found that KUPI has successfully become a center for reproducing female authority in Islamic law. This is achieved by reinterpreting several government rules and policies that tend to be masculine and disadvantageous to women. The success of KUPI as a center for the reproduction of the authority of women Islamic scholars plays a role in revising official Islam. KUPI accomplishes this by offering a new paradigm that embodies the values of justice and gender equality. Abstrak: Pandangan-pandangan keagamaan Pemerintah Indonesia yang dikenal dengan istilah official Islam selama ini masih cenderung maskulin dan patriarki dalam menetapkan hukum. Maskulinitas official Islam dapat dengan mudah ditemukan dalam sebagian aturan di Indonesia. Penyelenggaraan Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI) memunculkan perspektif baru terkait gender di tengah dominannya maskulinitas Official Islam tersebut. Artikel ini menganalis peran dan posisi KUPI di tengah dominannya maskulinitas Official Islam di Indonesia. Melalui pendekatan content analysis dan teori konstruksi pengetahuan Charles Peirce, penulis berargumen bahwa KUPI telah berhasil menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan di Indonesia. Hal ini dicapai dengan melakukan penafsiran ulang terhadap beberapa aturan dan kebijakan pemerintah yang cenderung maskulin dan merugikan perempuan. Keberhasilan KUPI menjadi pusat reproduksi otoritas ulama perempuan ini berperan dalam merevisi Official Islam tersebut. Hal ini dilakukan oleh KUPI dengan menawarkan paradigma baru yang lebih mengandung nilai-nilai keadilan dan keseteraan gender.
Authority, Culture, and Sexuality in the Polygamy of Madurese Ulamas
Full text linkGenerally, polygamy among Madurese Ulama is carried out arbitrarily and secretly, resulting in suffering and significant discrimination against women. However, in specific instances, certain Madurese Ulama exhibit unique behaviors in constructing polygamous families, fostering comfort and harmony within their households. This research investigates the practice of polygamy among the ulama of Madurese and the influencing factors behind such practices. Employing a qualitative method, primary data sources comprise three polygamous families led by Madurese Ulama, each demonstrating distinctiveness in managing their polygamous households. The findings of this study conclude the existence of two models of polygamy practiced by Madurese Ulama, including polygamy initiated by the husband\u27s desire with consent from the wives and initiated by the wives with consent from the husband. The practice of polygamy among Madurese Ulama is influenced by factors such as sexual needs, the authority held by these Ulama, and the devout religious culture of Madurese society, which tends to venerate Madurese Ulama excessively. Abstrak: Pada umumnya poligami ulama Madura dilakukan secara sewenang-wenang dan siri (tidak dicatat oleh negara), yang mendatangkan penderitaaan dan diskriminasi yang sangat merugikan perempuan. Sebaliknya dalam fenomena tertentu, terdapat ulama Madura yang memiliki perilaku unik dalam membangun keluarga poligami sehingga mendatangkan kenyamanan dan keharmonisan dalam rumah tangga. Penelitian ini menelaah praktik poligami yang dilakukan oleh ulama Madura dan faktor yang mempengaruhi poligami tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primernya adalah tiga keluarga ulama Madura yang memiliki keunikan dalam membagun rumah tangga poligamis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat dua model poligami yang dilakukan oleh ulama Madura, yaitu poligami yang dilakukan atas kehendak suami dengan persetujuan para istri dan poligami yang dilakukan atas inisiatif para istri dengan mendapatkan persetujuan suami. Poligami ulama Madura dipengaruhi oleh faktor kebutuhan seksual dan otoritas ulama Madura, serta budaya hidup masyarakat Madura yang taat beragama dan cenderung berlebihan dalam mengkultus ulamanya.
Woman and Fatwa: an Analytical Study of MUI’s Fatwa on Women’s Health and Beauty
Full text linkThis study examines the fatwas on women’s health and beauty issued by the Indonesian Ulema Council (MUI), explicitly investigating the influence of particular madhhab on these fatwas. This influence will be evaluated in MUI’s fatwas on women’s health and beauty, including fatwas on menstrual suppression pills, abortion, female circumcision, plastic surgery, and botox injections for beauty and care. The doctrinal approach of legal research is applied to analyze the use of Islamic legal sources and arguments. This study shows that although the majority of Indonesian Muslims follow the Shafi’i school, MUI does not solely adhere to the Shafi’i school in formulating its fatwas. Instead, MUI also employs approaches from other madhhab, such as Hanafi, Maliki, and Hanbali. As various MUI’s fatwas have provided broad guidelines for the community, fatwas on women significantly influence the legal basis for government policies. Abstrak: Kajian ini mengkaji fatwa-fatwa kesehatan dan kecantikan perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) serta secara eksplisit menyelidiki pengaruh mazhab tertentu terhadap fatwa-fatwa tersebut. Fatwa MUI yang dikaji menyangkut tentang kesehatan dan kecantikan perempuan, termasuk fatwa tentang pil penekan menstruasi, aborsi, sunat perempuan, operasi plastik, dan suntik botox untuk kecantikan dan perawatan. Pendekatan penelitian hukum doktrinal diterapkan untuk menganalisis penggunaan sumber dan argumentasi hukum Islam. Kajian ini menunjukkan bahwa meskipun mayoritas umat Islam di Indonesia menganut mazhab Syafi’i, namun MUI tidak semata-mata menganut mazhab Syafi’i dalam merumuskan fatwa-fatwanya. Sebaliknya, MUI juga menggunakan pendekatan dari mazhab lain, seperti Hanafi, Maliki, dan Hanbali. Karena fatwa-fatwa MUI tersebut memberikan pedoman yang luas bagi masyarakat, maka fatwa tentang perempuan sangat mempengaruhi dasar hukum kebijakan pemerintah
Women, Islamic Law and Custom in Pucuk Induk Undang Nan Limo Manuscript of Jambi
Full text linkThe inheritance system within Indonesian society fundamentally intersects with the involvement of customary law and Islamic law. In the Malay Jambi customary society, a Muslim majority society, the inheritance distribution among female and male heirs has diverged from Islamic law provisions. This is evidenced in the manuscript of Pucuk Induk Undang Nan Limo. This article examines Islamic inheritance law’s norms as depicted in the manuscript and practiced by society. This is doctrinal legal research combined with socio-legal inquiry, with the manuscript of Pucuk Induk Undang Nan Limo as the primary source, supplemented by interviews with selected informants. This study finds that, among the Malay Jambi community, daughters receive more inheritance shares than sons. The daughters receive heavy property, while the sons obtain the light ones. With this arrangement, female heirs have more responsibilities, one of them being to provide shelter to their male relatives when they face problems. Furthermore, the daughters cannot independently sell the assets without the permission of their brothers or male relatives. Abstrak: Sistem pewarisan dalam masyarakat Indonesia pada dasarnya bersinggungan dengan hukum adat dan hukum Islam. Dalam masyarakat adat Melayu Jambi yang mayoritas beragama Islam, pembagian warisan antara ahli waris perempuan dan laki-laki berbeda dengan ketentuan hukum Islam. Hal ini dibuktikan dalam naskah Pucuk Induk Undang Nan Limo. Artikel ini mengkaji norma-norma hukum waris Islam yang digambarkan dalam naskah tersebut dan dipraktikkan oleh masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal yang dikombinasikan dengan penelitian sosio-legal, dengan menggunakan naskah Pucuk Induk Undang Undang Nan Limo sebagai sumber utama, yang dilengkapi dengan wawancara dengan beberapa informan. Penelitian ini menemukan bahwa, pada masyarakat adat Jambi Melayu, anak perempuan menerima lebih banyak bagian warisan daripada anak laki-laki. Anak perempuan menerima harta warisan yang berat, sedangkan anak laki-laki menerima harta warisan yang ringan. Dengan pengaturan ini, ahli waris perempuan memiliki lebih banyak tanggung jawab, salah satunya adalah menyediakan tempat berlindung bagi kerabat laki-laki ketika mereka menghadapi masalah. Selain itu, anak perempuan tidak dapat secara mandiri menjual aset tanpa izin dari saudara laki-laki atau kerabat laki-laki.
E-Wallet Models: An Appraisal of Shariah Related Issues
Full text linkThis paper aims to evaluate the existing e-wallet business models and to provide a preliminary analysis of Sharia issues, specifically related to the relationship of the involved parties in the contract (operators, customers, and third parties). As e-wallet is also a critical enabler to increase financial inclusion among the different levels of society members (richer and poor), thus there is an increasing need to analyze the existing e-wallet models and their practices. The final aims are to preserve all parties’ rights and support the policymakers to structure e-wallet parameters that comply with Islamic law. This paper adopts qualitative research approaches, specifically content analysis and interviews. The data collection includes, among others, document reviews, interviews, and observations. The paper evaluates four e-wallet models in Malaysia and analyzes arising Sharia issues from those models. In the models, several Sharia issues can be found, which are related to the contracts used, the status of funds held by e-wallet providers, deposits in banks, and revenue generation. Findings from this paper serve as a basis for scholars and policymakers to provide guidelines for Sharia-compliant e-wallets. Tulisan ini bertujuan untuk mengevaluasi model bisnis dompet elektronik yang ada dan memberikan analisis awal tentang masalah syariah, khususnya terkait dengan hubungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak (operator, pelanggan dan pihak ketiga). Karena dompet elektronik juga merupakan faktor penting untuk meningkatkan inklusi keuangan di antara berbagai tingkat anggota masyarakat (kaya dan miskin), maka ada peningkatan kebutuhan untuk menganalisis model dompet elektronik yang ada dan praktiknya. Tujuan akhirnya adalah untuk menjaga hak semua pihak dan mendukung pembuat kebijakan untuk menyusun parameter dompet elektronik yang sesuai dengan hukum Islam. Tulisan ini mengadopsi pendekatan penelitian kualitatif, khususnya analisis isi dan wawancara. Pengumpulan data meliputi telaah dokumen, wawancara, dan observasi. Tulisan ini mengevaluasi empat model dompet elektronik di Malaysia dan menganalisis masalah syariah yang muncul dari model tersebut. Ada beberapa masalah syariah yang dapat ditemukan dari model-model tersebut, yaitu terkait dengan akad yang digunakan, status dana yang dipegang oleh penyedia dompet elektronik, status simpanan di bank dan perolehan pendapatan. Temuan dari makalah ini dapat digunakan sebagai dasar bagi para sarjana dan pembuat kebijakan untuk memberikan pedoman dompet elektronik yang sesuai syariah
Language, Authority, and Digital Media: The Impact on the Legitimacy of Fatwas
Full text linkThis study aims to uncover the position of the Indonesian Ulama Council (Majelis Ulama Indonesia or MUI) in the current institutional context where it has the authority to issue fatwas. The era of disruption and digital revolution poses challenges for MUI. This qualitative study combines content analysis of a text with actor-network analysis of the actors who produce the text. Content analysis of the text was carried out by analyzing the language used in MUI regional fatwas that indicate symptoms of fatwa de-bureaucratization. The next step is to map the discourse arising from the fatwa de-bureaucratization symptoms. This study uses the Discourse Network Analysis (DNA) tool to map the actors involved. This is useful to answer the discourse map and actors involved in producing a discourse. The study results show that MUI faces two main challenges in the digital revolution era. First, the symptom of de-bureaucratization is marked by the increasing number of national issues discussed and decided by MUI regions. Second, depersonalization is characterized by the emergence of celebrity ulama, who often issue fatwas in forums and religious gatherings they possess. Abstrak: Kajian ini berupaya mengungkap posisi Majelis Ulama Indonesia (MUI) saat ini yang secara kelembagaan memiliki kewenangan mengeluarkan fatwa. Era disrupsi dan revolusi digital membawa tantangan tersendiri bagi MUI. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggabungkan analisis isi dalam sebuah teks dengan analisis jaringan aktor yang memproduksi teks tersebut. Analisis isi teks dilakukan dengan menganalisis data berupa penggunaan bahasa pada fatwa MUI daerah yang menunjukkan gejala debirokratisasi fatwa. Tahap selanjutnya adalah memetakan wacana yang muncul dalam gejala debirokratisasi fatwa. Dalam memetakan aktor-aktor tersebut, penelitian ini menggunakan Discourse Network Analysis (DNA). Hal ini berguna untuk menjawab peta wacana dan aktor yang terlibat dalam memproduksi sebuah wacana. Hasil kajian menunjukkan bahwa ada dua tantangan utama yang dihadapi MUI di era revolusi digital. Pertama, merupakan gejala debirokratisasi yang ditandai dengan semakin banyaknya isu nasional yang dibahas dan diputuskan oleh MUI daerah. Kedua, depersonalisasi ditandai dengan lahirnya ulama selebritas yang kerap mengeluarkan fatwa di forum-forum halakah dan pengajian yang dimiliki.
Dato’ Yutitam in the Civil Court System of Thailand
Full text linkDato’ Yutitam is a Muslim judge authorized to deal with cases related to Islam together with a civil judge in the First Instance Court in the four Islamic provinces in southern Thailand. This authority is based on the provisions of the Act on the Application of Islamic Law in Pattani, Yala, Narathiwat and Satun 1946. Without Dato’ Yutitam, family cases cannot be decided. However, the power given to him is very limited, and his decisions cannot be appealed. This study relies on the study of documents and interviews with judges and the President of the Yala Islamic Religious Council to analyze the extent of the role taken by Dato’ Yutitam in making decisions on cases under the civil justice system of Thailand. This study reveals that a Dato’ Yutitam has limited power compared to civil judges, but he has a very positive impact on the Muslim community in the four southern regions of Thailand. Abstrak: Dato’ Yutitam adalah seorang hakim Muslim yang berwenang menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan Islam bersama dengan seorang hakim sipil di Pengadilan Tingkat Pertama di empat provinsi Islam di Thailand Selatan. Kewenangan ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Penerapan Hukum Islam di Pattani, Yala, Narathiwat dan Satun 1946. Tanpa Dato’ Yutitam, kasus keluarga tidak dapat diputuskan. Namun, kekuasaan yang diberikan kepadanya sangat terbatas, dan keputusannya tidak dapat diajukan banding. Studi ini mengandalkan studi dokumen dan wawancara dengan hakim dan Presiden Dewan Agama Islam Yala untuk menganalisis sejauh mana peran yang diambil oleh Dato Yutitam dalam membuat keputusan kasus di bawah sistem peradilan perdata Thailand. Kajian ini mengungkapkan bahwa seorang Dato’ Yutitam memiliki kekuasaan yang terbatas dibandingkan dengan hakim sipil, namun ia memiliki dampak yang sangat positif bagi umat Islam di empat wilayah Thailand Selatan.
Virginity and Cincin Penyembah: Sociological, Philosophical, and Maqāṣid al-Sharī’ah Study on Serawai Tribe Traditional Marriage
Full text linkThis study aims to comprehensively investigate the tradition of giving Cincin Penyembah at a traditional marriage ceremony of the Central Bengkulu Serawai tribe. The tradition is intended to preserve the virginity of young people amidst moral degradation and promote social bonding within the tribe. As data collection techniques, a sociological approach is used with observation, interviews, and documentation. The results showed that sociological dynamics underlined the tradition of giving Cincin Penyembah. This tradition was created to safeguard the Serawai people by preserving their daughters\u27 virginity and maintaining the harmony of the household. Symbolically, it represented a son-in-law\u27s gratitude to the mother-in-law for the wife\u27s virginity and could preserve religious and customary norms in Eastern culture. This tradition was consistent with Maqāṣid al-Sharī’ah, specifically ḥifdh al-dīn (safeguarding religion), ḥifdh al-nasl (safeguarding offspring), and ḥifdh al-māl (protecting wealth). Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara komprehensif tradisi pemberian Cincin Penyembah pada pernikahan adat suku Serawai Bengkulu Tengah, sebagai tradisi menjaga keperawanan remaja di tengah degradasi moral dalam pergaulan pria dan wanita. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dinamika sosiologis yang melatarbelakangi tradisi pemberian Cincin Penyembah ini merupakan upaya para pendahulu suku Serawai untuk melindungi masyarakat Serawai dengan menjaga keharmonisan rumah tangga dalam bentuk menjaga keperawanan putri-putrinya. Tradisi pemberian Cincin Penyembah ini merupakan alat pengikat sosial suku Serawai, secara filosofis melambangkan rasa terima kasih menantu kepada ibu mertuanya karena istrinya masih perawan, dan alat untuk menjaga norma agama dan adat dalam budaya timur. Tradisi pemberian Cincin Penyembah ini sejalan dengan Maqāṣid al-Sharī’ah, yaitu ḥifdh al-dīn (menjaga agama), ḥifdh al-nasl (menjaga keturunan), dan ḥifdh al-māl (menjaga harta).