Padjadjaran Journal of Law
Not a member yet
215 research outputs found
Sort by
World Heritage Convention and Transnational Legal Process to Protect Indonesian Nature
Get PDFThe World Heritage Convention demands its states parties to strengthen mechanisms to conserve and preserve natural and cultural heritage consistently. A party to the Convention, Indonesia faces challenges to maintain the balance of economic, social, and environment considerations, pertaining to policies that affect natural heritage. Nevertheless, Indonesia remains committed to observe the Convention’s rules, including ones on sustainability and conservation. As analyzed through transnational legal process theory, the performance of this commitment helps to internalize the Convention’s rules into domestic context. It is suggested that Indonesia step up its interaction with the Convention’s actors in the hope of expanding the internalization of the Convention since it will help Indonesia to design better nature conservation and preservation mechanism.Konvensi Warisan Dunia dan Transnational Legal Process untuk Melindungi Alam IndonesiaAbstrak Konvensi Warisan Dunia menuntut negara-negara pihak konsisten memperkuat mekanisme konservasi dan pelindungan warisan alam dan budaya. Walaupun telah menjadi negara pihak, dalam membuat kebijakan yang berdampak pada warisan alam, Indonesia tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara pertimbangan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Namun demikian, Indonesia tetap berkomitmen melaksanakan ketentuan konvensi, termasuk mengenai kelestarian dan konservasi. Setelah dianalisis menggunakan teori transnational legal process, pelaksanaan komitmen ini membantu proses internalisasi ketentuan-ketentuan konvensi ke tataran nasional. Disarankan agar Indonesia meningkatkan interaksi dengan para aktor konvensi guna mendorong proses internalisasi lebih lanjut, karena internalisasi ini membantu Indonesia membuat mekanisme konservasi dan preservasi alam yang lebih baik. Kata kunci: Konservasi Alam, Konvensi Warisan Dunia, Transnational Legal Process.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a
The Ontology of Legal Science: Hans Kelsen’s Proposal of the ‘Pure Theory of Law’
Get PDFThrough the pure legal theory, within the thesis of normativity (without the thesis of morality) and the thesis of separation (without the thesis of reductive), Hans Kelsen proposes an object of legal science that is different from the one proposed by the philosophy schools of natural law and empirical-positivistic law. The idea transforms the legal science into a unique and distinctive science. Based on the philosophical research method, a legal norm, according to Hans Kelsen, must have two characters: the meaning of actions that want legal norm; and the relative moral norms with normative characteristics.Ontologi Ilmu Hukum: Tawaran Hans Kelsen dalam ‘Pure Theory of Law' AbstrakDi dalam pure theory of law, melalui tesis normativitas (tanpa tesis moralitas) dan tesis keterpisahan (tanpa tesis reduktif), Hans kelsen menawarkan objek ilmu hukum yang berbeda dengan madzhab filsafat hukum alam, dan madzhab filsafat hukum empiris–positivistik, sehingga ilmu hukum memiliki objek ilmu yang khas. Berdasarkan metode penelitian filsafat, dapat diketahui bahwa norma yang dapat menjadi norma hukum menurut Hans Kelsen, harus memiliki dua karakter yaitu norma hukum sebagai makna tindakan berkehendak norma hukum, sebagai norma moral relatif yang berkarakter normatif.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a
The Urgency of Religious-Blasphemy Case Arrangement in the Frame of Diversity towards National Criminal Law Reform
Get PDFIndonesia is an independent state with One Godly Belief based on just civilized humanity. Amid the diversity, and to guarantee togetherness within the framework of state life, the state desperately needs the formulation of common goals or ideals commonly referred to as state philosophy or state ideals, which function as grodslag philosophies and common platform for citizens in the context of state life. This diversity is recognized on the Indonesian emblem of Garuda Pancasila ‘Bhinneka Tunggal Ika’. The notion of the importance of regulation regarding the criminal offense of blasphemy is the realization of the first principle in the Pancasila, namely the Belief in the One and Only God. This study analyzed the new Draft of the Criminal Code submitted by the Government to the Indonesian Parliament in mid-2015 to replace the Criminal Code that is inherited from the era of the Dutch Colonial. The new Draft of the Criminal Code contains important changes, namely the existence of reconciliation efforts and revitalization of blasphemy acts. This change becomes interesting to be examined, especially from the urgency of the existence of regulation on blasphemy in the frame of diversity and aspects of penal reform. It also explains that the issue of blasphemy is very sensitive in Indonesian society. Constitutional Court Decree Number 140/PUU-VII/2009 is the foundation of the re-conception and revitalization of blasphemy in Penal Reform.Urgensi Pengaturan Penodaan Agama dalam Bingkai Kebhinnekaan Menuju Pembaharuan Hukum Pidana NasionalAbstrakNegara Indonesia adalah negara yang berke-Tuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil beradab. Di tengah keberagaman dalam suatu masyarakat untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan bernegara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang biasa disebut sebagai falsafah kenegaraan atau staatsidee (cita negara) yang berfungsi sebagai filosofische grodslag dan commonplatforms diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara. Keberagaman tersebut tertulis pada lambang negara Indonesia Garuda Pancasila yaitu Bhineka Tunggal Ika. Pemikiran akan pentingnya pengaturan tentang tindak pidana penodaan agama karena ini merupakan pewujudan dari sila pertama dalam Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Artikel ini menganalisis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang diajukan Pemerintah ke DPR RI pada pertengahan 2015 sebagai upaya mengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Warisan Kolonial Belanda. RKUHP memuat perubahan yang penting, yaitu adanya upaya rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama (penistaan agama). Perubahan inilah yang kemudian menarik untuk diteliti, terutama dari urgensi keberadaan perbuatan penodaan agama dalam bingkai kebhinekaan dan aspek pembaharuan hukum pidana (penal reform). Artikel ini menjelaskan bahwa permasalahan penodaan agama adalah hal yang sangat sensitif dalam masyarakat Indonesia. Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 menjadi dasar penyusun RKUHP melakukan rekonsepsi dan revitalisasi perbuatan penodaan agama untuk memperbaharui KUHP. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a4
The Dilemma of Australian Pacific Solution: The Non-Refoulement Principle Versus National Security
Get PDFThe Australian Government has issued various policies to deal with refugees. One of the policies is the Pacific Solution and it is considered as a manifestation of national security principles. On one hand, the policy against the non-refoulement principle, which is the central principle of the refugee convention and Australia is one of the states that ratified the 1951 Refugee Convention. Obviously, Australia should not violate the non-refoulement principle. On the other hand, Australia has experienced a dilemma between prioritizing its interests and fulfilling international obligation to protect refugees who entering its territory. This article discusses whether the national security principle is contrary to the non-refoulement principle; and how Australia can accommodate both principles without neglecting the rights of refugees and still be able to maintain their interests. This article also reviews how Australia can implement policies based on national security principle when it has to face international obligations–in this case, the non-refoulement principle. This research concludes that the national security and the non-refoulement principle are basically contradictory. However, Australia can accommodate these two principles by counterbalancing actions, such as the establishment of national laws that still highly consider humanitarian standards contained in the non-refoulement principle. Australia has the right to implement number of policies based on its national law, while that the same time Australia cannot ignore their international obligation to protect refugees in accordance with the 1951 Refugee Convention that they have ratified. Reflecting on some previous policies, this study concludes that Australia has not been able to accommodate both principles.Dilema “Australian Pacific Solution”: Prinsip Non-Refoulement berhadapan dengan Keamanan Nasional AbstrakPemerintah Australia telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan untuk menangani kasus pengungsi. Salah satu kebijakannya adalah pacific solution. Kebijakan ini merupakan salah satu bentuk penerapan prinsip national security Australia. Di sisi lain, kebijakan ini dianggap melanggar prinsip non-refoulement, yang merupakan prinsip utama dalam konvensi pengungsi. Australia merupakan salah satu negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Oleh karena itu, Australia seharusnya tidak melanggar prinsip Non-Refoulement tersebut. Dalam menanggapi permasalahan tersebut, selama ini Australia mengalami dilema di antara mengutamakan negaranya atau menunaikan kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi yang memasuki batas lautnya. Artikel ini mendiskusikan apakah prinsip national security tersebut bertentangan dengan prinsip non-refoulement; dan bagaimana Australia bisa mengakomodasi kedua prinsip tersebut agar tidak menelantarkan hak-hak para pengungsi internasional dan tetap dapat melindungi kepentingan negaranya. Artikel ini juga akan mengulas bagaimana Australia dapat menerapkan kebijakan berdasarkan prinsip national security ketika harus menghadapi kewajiban internasional–dalam hal ini prinsip non-refoulement. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prinsip national security dan prinsip non-refoulement pada dasarnya bertentangan. Akan tetapi, Australia dapat mengakomodasi kedua prinsip tersebut melalui tindakan penyeimbang, seperti pembentukan hukum nasional yang tetap memperhatikan standar kemanusiaan yang terkandung dalam prinsip non-refoulement. Australia berhak melaksanakan beberapa kebijakan yang tertuang dalam hukum nasional. Di sisi lain, Australia juga tidak dapat mengabaikan kewajiban internasional untuk melindungi pengungsi sesuai dengan Konvensi Pengungsi 1951 yang telah mereka ratifikasi. Berkaca pada beberapa kebijakan sebelumnya, kajian ini menyimpulkan bahwa Australia belum dapat mengakomodir kedua prinsip tersebut.Kata Kunci: Keamanan Nasional, Non-Refoulement, Pacific SolutionDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a
Repurchase Agreement (REPO) Buyers’ Protection after the Issuance of the Regulation of the Financial Services Authority Number 09/POJK.04/2015
No full textPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan transaksi bagi Pembeli dalam Repurchase Agreement (REPO) di pasar modal, yang diakibatkan dari situasi gagal bayar oleh Pihak Penjual, setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 09 / POJK.04 / 2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Lembaga Jasa Keuangan (“POJK REPO”). Transaksi REPO pada awalnya dianggap sebagai transaksi peminjaman dan peminjaman instrumen surat berharga antara dua pihak berdasarkan perjanjian, kemudian pada tanggal yang telah ditentukan, pengembalian atas efek yang sama akan diberikan pada harga yang disepakati. Namun, setelah penerbitan POJK REPO, Transaksi REPO memenuhi syarat sebagai transaksi penjualan dan pembelian dengan janji pembelian kembali. Akibatnya, pemahaman awal bahwa REPO adalah transaksi pinjaman dan peminjaman tidak lagi berlaku. Namun, dalam Perjanjian Pembelian Kembali Global Master Indonesia (GMRA Indonesia), belum jelas bagaimana pertanggungjawaban REPO Penjual, jika nilai dari surat berharga yang dimiliki oleh Pihak Pembeli REPO tidak dapat memenuhi nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Penjual pada tanggal pembelian kembali. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memiliki pedoman transaksi REPO yaitu GMRA Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh POJK No.9 / POJK.04 / 2015, tetapi pertanggungjawaban pihak Penjual REPO belum diatur secara eksplisit.AbstractThis paper aims to find out the Repurchase Agreement (REPO) buyers’ protection in the capital market, after the issuance of the Regulation of the Financial Services Authority Number 09/POJK.04/2015 on the Guidelines for Financial Services Institutions Repurchase Agreement Transactions (POJK REPO). REPO transaction is initially considered as loan transaction and lending securities instrument between two parties based on an agreement. Then, on a predetermined date, the same return on securities will be given at the agreed price. However, after the issuance of the POJK REPO, the REPO transaction qualifies as a sale and purchase transaction with a repurchase agreement. As a result, the initial understanding that REPO is a loan and lending transaction is no longer valid. In the Global Master Indonesia Repurchase Agreement (GMRA Indonesia), the REPO seller’s responsibility is unclear when the value of the securities held by the REPO Buyer Party cannot fulfill the value that must be paid by the Seller on the repurchase date. Therefore, despite the fact that Indonesia has had REPO transaction guidelines, the GMRA Indonesia as mandated by the Financial Services Authority Number 9/POJK.04/2015, the responsibility of the REPO Seller has not been regulated explicitly.Perlindungan Pihak Pembeli dalam Transaksi Repurchase Agreement (REPO) di Pasar Modal Pasca Diterbitkannya POJK No. 09/POJK.04/2015AbstrakPenulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan transaksi bagi Pembeli dalam Repurchase Agreement (REPO) di pasar modal, setelah dikeluarkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 09/POJK.04/2015 tentang Pedoman Transaksi Repurchase Agreement Lembaga Jasa Keuangan (POJK REPO). Transaksi REPO pada awalnya dianggap sebagai transaksi peminjaman dan peminjaman instrumen surat berharga antara dua pihak berdasarkan perjanjian, kemudian pada tanggal yang telah ditentukan, pengembalian atas efek yang sama akan diberikan pada harga yang disepakati. Namun, setelah penerbitan POJK REPO, Transaksi REPO memenuhi syarat sebagai transaksi penjualan dan pembelian dengan janji pembelian kembali. Akibatnya, pemahaman awal bahwa REPO adalah transaksi pinjaman dan peminjaman tidak lagi berlaku. Namun, dalam Perjanjian Pembelian Kembali Global Master Indonesia (GMRA Indonesia), belum jelas bagaimana pertanggungjawaban REPO Penjual, jika nilai dari surat berharga yang dimiliki oleh Pihak Pembeli REPO tidak dapat memenuhi nilai yang harus dibayarkan oleh Pihak Penjual pada tanggal pembelian kembali. Oleh karena itu, meskipun Indonesia telah memiliki pedoman transaksi REPO yaitu GMRA Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh POJK No.9 / POJK.04 / 2015, tetapi pertanggungjawaban pihak Penjual REPO belum diatur secara eksplisit.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a
Encyclopedia: Non-Liquet
No full textNon-Liquet means, literally, "it is not clear" in Latin. This refers to the situation when courts are not able to render a decision on a case, because of the existence of a gap in the law, or because of the inadequacy of the legal basis for deciding the case. However, the failure of the court to make a decision does not necessarily mean it constitutes a non-liquet. This may occurred due to the absence of jurisdiction of the court over the case, or the parties do not have legal standing. In short, it can be said that non-liquet happened because the court failed to make a decision due to the absence of applicable rule of law. At the practical level, it raises the question on whether non-liquet occurred because of inability of judges or arbitrators to make a decision on a specific case or inadequacy of the underlying legal systems itself. In the first sense, it refers to what scholars say as ‘decision-making non-liquet’, and ‘systemic non-liquet’ for the second sense. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v5n3.a0
Implication Of The Provision Of Motorized Vehicle Tax Grace Regulation On The Increase Of Locally-Generated Venue In The Province Of West Java
No full textAbstractTax award is expected to be able to trigger the West Java people to pay motor vehicle tax. However, there is still an increase in the number of non-re-registered vehicles. Therefore, the regulation of the tax award needs to be reviewed. This study aims to find a solution so that the award can increase the West Java Province’s Locally Generated Revenue and optimize the collection of Motor Vehicle Tax. This study employed a judicial-normative approach that prioritizes library research and the data implementation in practice. It is a descriptive study. It mainly consists of a library research phase, which is the collection of secondary data in the form of primary and secondary legal materials. In addition, to obtain primary data as support, the data is analyzed qualitatively and juridically. The study concludes that the tax award of motorized vehicle tax is correlated directly with the increase of locally generated revenue of the West Java Province. Nevertheless, the award does not substantially affect legal awareness and compliance. In fact, the program does not contribute towards the realization of motor vehicle tax. The main obstacles often felt by the regional income agency in collecting motorized vehicle tax is the low level of awareness and knowledge of the people on taxes. The effort to increase locally generated revenue from the motor vehicle tax sector is represented by programs that indirectly affect legal compliance.Implikasi Regulasi Pemberian Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jawa BaratAbstrakPemberian Anugerah Pajak Kendaraan Bermotor (APKB) diharapkan dapat memicu masyarakat Jawa Barat taat membayar Pajak kendaraan Bermotor (PKB), namun masih terjadi peningkatan jumlah Kendaraan Tidak Melakukan Daftar Ulang (KTMDU), maka regulasi pemberian APKB ini perlu ditinjau kembali, sejauh mana regulasi tersebut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor PKB. Penelitian ini bertujuan menemukan solusi agar pemberian APKB dapat meningkatkan PAD Provinsi Jawa Barat serta mengoptimalkan pemungutan PKB. Metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, lebih mengutamakan penelitian kepustakaan serta implementasinya dalam praktek. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Tahap penelitian dilakukan melalui penelitian kepustakaan, mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang, data dianalisis secara yuridis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemberian APKB meningkatkan realisasi PKB Provinsi Jawa Barat sehingga PAD dari sektor PKB, meskipun tidak menyebabkan peningkatan ketaatan hukum, bahkan tidak berpengaruh terhadap perkembangan realisasi PKB Provinsi Jawa Barat, hambatan yang dialami oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) dalam pemungutan PKB adalah minimnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai pajak, upaya peningkatan PAD dari sektor PKB dilihat dari program yang diimplementasikan sebelumnya yang secara tidak langsung berpengaruh terhadap ketaatan hukum.Kata kunci: anugerah pajak kendaraan bermotor, implikasi, regulasi.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a7Motorized Vehicle Tax Grace (APKB) is expected to increase complience of people of West Java in paying Motorized Vehicle Taxes (PKB). However, it still happens the high number of Unregistered Motorized Vehicles (KTMDU). Therefore, the regulation that provides APKB and how much it contributes to Locally-Generated Revenue (PAD) coming from the PKB sector. The aim of this research is to find a solution so that the provision of APKB could contribute in the increase of PAD of the Province of West Java and optimize the collection of PKB.This research uses a judicial-normative approach that prioritizes more library research and how the data gathered is implemented in practice. This research is descriptive in nature, intended to provide detailed data on humans, circumstances, or other phenomena. The research mainly consists of a library research phase, which is the collection of secondary dta in the form of primary and secondary legal materials, in addition to field research.Based on this research, a conclusion could be reached that the provision of APKB correlates directly with the increase of PAD of the Province of West Java, eventhough does not substantially effect legal awareness and compliance. In fact, this program does not contribute towards the growth of realizing PKB. The main obstacles often felt by the Regional Income Agency (BAPENDA) in collecting PKB is the low level of awareness and knowledge of the people on taxes, whereas the effort in increasing PAD coming from the PKB sector could be seen from other programs implemented that has indirectly effected legal compliance
Juridical Study on the Optimization of Cash Waqf Management by Islamic Banking in Indonesia
Get PDFCash waqf is an innovative instrument of waqf aiming to create social welfare. It is expected that cash waqf enables extensive public participation to support social welfare. However, in reality, cash waqf management in Indonesia has not yet resulted optimal benefit. Based on the Law Number 41 of 2004 on Waqf, three institutions carry out cash waqf management. They are the Indonesian Waqf Board as the collector and the developer, Nazhir as the manager, and the Islamic Financial Institution as the collector. The three institutions make the cash waqf management and development ineffective and not optimal. Based on the data from the Indonesian Waqf Board, of the total potential cash waqf IDR180 Trillion, only IDR400 billion was realized. This study is a normative juridical legal study employing descriptive method. The results reveal that the role of the Islamic Financial Institution, Islamic bank, as collector can actually be expanded. Thus, it covers the management and distribution roles like a Waqf Bank in Bangladesh, the Social Islami Bank Ltd. (formerly known as Social Investment Bank Ltd). Islamic bank has capability and professionalism of management and distribution of funds generated from the cash waqf.Studi Yuridis tentang Optimalisasi Manajemen Wakaf Uang oleh Bank Syariah di Indonesia AbstrakWakaf uang merupakan salah satu instrumen inovatif dari wakaf dalam menciptakan kesejahteraan sosial di masyarakat. Dengan wakaf uang, partisipasi masyarakat umum akan terbuka lebih lebar dalam menunjang pemerataan kesejahteraan sosial. Akan tetapi, dalam kenyataannya pengelolaan wakaf uang di Indonesia masih belum dirasakan manfaatnya secara optimal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pengelolaan wakaf uang dilakukan oleh tiga lembaga yakni Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai penghimpun dan pengembang, Nazhir sebagai pengelola, dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) sebagai penghimpun. Pengelolaan Wakaf Uang oleh tiga lembaga tersebut menjadikan pengelolaan dan pengembangan Wakaf Uang tidak efektif dan optimal. Hal ini terbukti dari data BWI, bahwa di tahun 2017 dengan total potensi Wakaf Uang keseluruhan yang mencapai Rp180 Trilyun, hanya terealisasikan sebesar Rp400 Milyar. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa fungsi LKS dalam hal ini perbankan syariah sebagai penghimpun wakaf uang, sesungguhnya dapat diperluas sehingga mencakup fungsi pengelolaan dan penyaluran seperti Bank Wakaf yang ada di Bangladesh yakni Social Islami Bank Limited (sebelumnya dikenal sebagai Social Investment Bank Ltd). Perbankan syariah memiliki kompetensi dan profesionalisme dalam pengelolaan dan penyaluran dana yang berasal dari wakaf uang tersebut.Kata kunci: Optimalisasi, Perbankan Syariah, Wakaf UangDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n3.a
The Implication of the Globalization on the Pancasila-Based Principles of Local Democracy in Indonesia
Get PDFAbstract The liberalism principles have influenced the whole life aspects of the nation and the state of Indonesia. On the political aspect, the principles influence the elections in Indonesia from the lowest (village head election) to the highest (presidential election) levels. The liberal principles are not in accordance with the principles of Pancasila as the national philosophy and the source of law (staatsfundamental norm) of Indonesia. The liberal democratic principles cause high cost democracy. They create the conditions of ‘free fight’ and ‘homo homini lupus’, as well as many potential corruption practices in villages. In addition, it can lead to the most worrying issue –the damage of values of Pancasila.Implikasi Pengaruh Globalisasi atas Diseminasi Prinsip-Prinsip Demokrasi Liberalisme terhadap Prinsip-Prinsip Demokrasi Lokal (Desa) berdasarkan Pancasila di Indonesia AbstrakPengaruh prinsip-prinsip liberalisme telah mempengaruhi seluruh bidang kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pengaruh dalam bidang politik dapat ditemukan pada pemilihan umum yang dilakukan secara voting baik tingkat pemilihan presiden hingga tingkat pemilihan kepala desa di Indonesia, tentunya hal tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Pancasila yang merupakan falsafah bangsa dan sumber hukum (staatsfundamentalnorm) di Indonesia. Dampak diseminasi prinsip demokrasi liberalisme melalui voting menyebabkan demokrasi dengan biaya tinggi (high cost) menciptakan kondisi free fight dan homo homini lupus serta banyaknya potensi praktik korupsi di desa dan hal yang paling mengkhawatirkan adalah terjadinya pengikisan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.Kata Kunci: Globalisasi, Pancasila, Prinsip Demokrasi LiberalDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n2.a
Legal Response to Cybercrime in Global and National Dimensions
Get PDFAbstractCybercrime is a serious crime in the era of globalization. This crime employs sophisticated technology and anonymity. It is fast, crosses states’ borders, and has a wide impact. Cybercrime causes both material and immaterial losses. It even threatens world peace and security. The legal issue in this research is to discuss the international response to cybercrime, the substance of the Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, and Indonesia's position in the Convention on Cybercrime. The international response to cybercrime is done by holding international meetings at the United Nations Congress to discuss efforts to prevent cybercrime. Convention on Cybercrime, is the first provision for regulating cybercrime. The substance of the Convention on Cybercrime consists of material criminal law, procedural law, corporate responsibility, international cooperation and so on. Indonesia's position in the Indonesia Convention on Cybercrime is not to ratify the Convention on Cybercrime, but adopts the provisions of the Convention on Cybercrime on the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions and the Law Number 19 of 2016 on the Amendment of the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions. The criminal acts provided for in the Information and Electronic Transaction Law in Indonesia are wider than those stipulated in the Convention on Cybercrime.Respon Hukum terhadap Kejahatan di Dunia Maya dalam Dimensi Global dan NasionalAbstrakKejahatan siber adalah kejahatan serius di era global. Kejahatan ini dilakukan dengan menggunakan teknologi canggih, anonimitas, cepat, lintas batas negara, dan memiliki dampak yang luas. Dampak kejahatan siber tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga kerugian immaterial, bahkan mengancam perdamaian dan keamanan dunia. Isu hukum dalam penelitian ini adalah membahas mengenai respon internasional terhadap kejahatan di dunia maya, substansi Convention on Cybercrime, Budapest, 23.XI.2001, dan posisi Indonesia dalam Convention on Cybercrime. Respon internasional terhadap kejahatan di dunia maya dilakukan dengan mengadakan pertemuan internasional yang ada di Kongres PBB yang membahas mengenai upaya pencegahan kejahatan siber. Convention on Cybercrime, adalah ketentuan pertama untuk mengatur kejahatan siber. Substansi dari Convention on Cybercrime terdiri dari hukum pidana materiil, hukum acara, tanggung jawab korporasi, kerjasama internasional dan sebagainya. Posisi Indonesia dalam Indonesia Convention on Cybercrime adalah tidak meratifikasi Convention on Cybercrime, tetapi mengadopsi ketentuan Convention on Cybercrime pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Elektronik Transaksi. Tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Elektronik Transaksi di Indonesia lebih luas daripada yang diatur dalam Convention on Cybercrime.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v6n1.a