Padjadjaran Journal of Law
Not a member yet
215 research outputs found
Sort by
Editorial: Pengarusutamaan Pelayanan Publik Sebagai HAM
No full textPelayanan publik (public services) di Indonesia dalam arti bagaimana negara melayani warganegaranya belum pernah mendapat perhatian yang memadai, bahkan cenderung terabaikan. Klaim ini menjadi absah, karena Indonesia masih tetap bertengger pada peringkat puncak negara-negara berkategori buruk dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Alasan utama dibalik buruknya pelayanan publik di Indonesia adalah belum sehatnya relasi antara negara dengan warganegaranya. Secara konvensional, relasi negara dan warganegara menempatkan warganegara sebagai pihak yang secara pasif menerima apapun bentuk pelayanan yang diterima dari negara. Namun, saat ini terjadi pergeseran yang cukup mendasar, warganegara yang semula sebagai penerima yang bersifat pasif menjadi penerima yang aktif dalam arti dapat melakukan gugatan jika pelayanan tidak memadai. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a
The Justiciability of Socio-Economic Rights in Indonesia: The Importance of Ratifying the Optional Protocol to the ICESCR
No full textAbstractThis article aims to analyse how the Indonesian government complies with obligations enshrined in the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR). Furthermore, this study will assess how the national law provides justiciability as well as redress if the violations of socio-economic rights occur. The protection of socio-economic rights in Indonesia is enshrined in the Constitution, the Human Rights Law Act, and other thematic acts; such as the Children Protection Act, Labour Act, etc. However, some violations have occurred these days both by commission and omission of the government, such as in the Lapindo and Mesuji case. These two cases show that the rights to adequate housing, work, health, healthy environment, and rights to land have been severely violated. In the case of Lapindo, the decision of the court regarding the violations of socio-economic rights was unreasonable; they did not even put the element of tort into consideration for their decision concerning the human rights norm. For the second case, the process of legal settlement is still ongoing. Thus, the government has to establish a comprehensive policy to redress the violation of the socio-economic rights as these rights are not justiciable before the national law. If national law does not provide enforcing element, citizens will have no place to file a complaint for the violation of socio-economic rights. The Optional Protocol to the (OP to the ICESCR) provides individual communication to the Committee (CESCR). Reflecting from the cases of Lapindo and Mesuji, this paper will elaborate how the OP to the ICESCR guarantees the justiciability of socio-economic rights.Keywords: individual communication, justiciability, economic and social rights, state obligation, Committee CESCR. Justisiabilitas Hak-hak Ekonomi dan Sosial di Indonesia: Pentingnya Meratifikasi Protokol Tambahan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)AbstrakArtikel ini bertujuan untuk menganalisis kepatuhan pemerintah Indonesia terhadap kewajiban memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya (ekosob). Selain itu artikel ini akan menguji bagaimana hukum nasional menyediakan justisiabilitas termasuk ganti rugi jika pelanggaran terjadi. Perlindungan hak ekosob di Indonesia terdapat dalam berbagai hukum nasional, seperti Undang-undang Dasar Tahun 1945, Undang-undang Hak Asasi Manusia, serta undang-undang tematik lainnya (Undang-Undang Perlindungan Anak, Perburuhan dan lain-lain). Meskipun demikian pelanggaran hak bidang ekosob masih sering terjadi baik secara sengaja maupun lalai, antara lain kasus lumpur Lapindo dan kasus Mesuji. Pemerintah harus mengeluarkan kebijakan yang bersifat komprehensif untuk penegakan hukum dalam hal terjadi pelanggaran hak ekosob, karena hak-hak ini tidak dapat diadili dalam hukum nasional. Jika hukum nasional memiliki unsur penegak hukum tersebut, maka warga negara tidak dapat mengajukan komplain atas pelanggaran. Protokol Tambahan atas Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (OP) menyediakan komunikasi individual kepada Komite Ekosob (CESCR). Berkaca dari kasus lumpur Lapindo dan Mesuji, maka artikel ini akan memperinci bagaimana Protokol Tambahan akan menjamin justisiabilitas hak ekosob warga negara.Kata Kunci: komunikasi individual, justisiabilitas, hak-hak ekonomi dan sosial, kewajiban negara, komite CESCR. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n2.a
Lembaga Penyelesaian Sengketa Adat Laut “Panglima Laôt” di Aceh sebagai Bentuk Pengembangan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sistem Hukum di Indonesia
Full text linkAbstrakPengelolaan hasil laut dan perikanan di Indonesia rentan memunculkan sengketa karena laut bersifat open access. Dalam lingkup lokal, Provinsi Aceh memiliki lembaga alternatif penyelesaian sengketa (APS) adat laut yakni Panglima Laôt. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelumnya telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan APS (UU APS). Namun, sistem pendukung dari UU APS ini belum terbentuk sehingga penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti lembaga APS adat laut Panglima Laôt tidak berjalan secara optimal sekalipun putusannya bersifat mengikat bagi para pihak.Kata Kunci: lembaga penyelesaian sengketa adat laut, Panglima Laôt, alternatif penyelesaian sengketa, sistem hukum Indonesia, sistem pendukung. “Panglima Laôt” as Traditonal (Adat) Dispute Resolution in Aceh as an Alternative Dispute Resolution in Indonesian Legal SystemAbstractThe nature of the sea as an open access area potentially created a dispute especially concerning the management of marine and fisheries products. Locally, Aceh Province has established a traditional law of the sea Alternative Dispute Resolution (ADR) body or so-called “Panglima Laôt”. Formerly, ADR has been regulated by the Law number 30 year 1999 concerning Arbitration and ADR. However, the supporting system of this regulation has not been created yet. That leads to inconsistency and ineffectiveness of the mechanism through ADR body “Panglima Laôt”, even though its decisions binding and applied to all parties.Keywords: ‘Adat’ dispute resolution body, Panglima Laôt, alternative dispute resolution, Indonesian legal system, support system.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a
Political Rights of Civil Servants in Indonesia
No full textHernadi AffandiAbstrakThis paper highlights the regulation of political rights of civil servants (PNS) in Indonesia based on the 1945 Indonesian Constituions. Political rights are part of human rights that shall be guarded and protected by the State in the form of legislation ranging from constitution to its implementing regulations. The presence of regulation is substantial for safeguarding the existence and implementing political rights possessed by citizens, including civil servants. However, in practice there are restrictions by the lawmaker towards the political rights of the civil servants in Indonesia. In this regard, this paper attempts to highlight two issues: first, the position of civil servants in Indonesia in the 1945 Indonesian Constitution; second, the regulation of the political rights of civil servants in the implementing regulations of the 1945 Indonesian Constituion.Keywords: political rights, human rights, civil servants, 1945 Indonesian Constitution, implementing regulation. Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil di Indonesia AbstrakTulisan ini menyoroti pengaturan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dijaga dan dilindungi negara dalam bentuk pengaturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan perundang-undangan pelaksananya. Kehadiran peraturan perundang-undangan tersebut menjadi penting agar keberadaan maupun pelaksanaan hak politik yang dimiliki warga negara, termasuk PNS, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, terdapat pembatasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap hak politik PNS di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba menyoroti dua persoalan: pertama, kedudukan PNS di Indonesia dalam UUD 1945; kedua, pengaturan hak politik PNS dalam peraturan perundang-undangan pelaksana UUD 1945.Kata kunci: hak politik, hak asasi manusia, pegawai negeri sipil, UUD 1945, peraturan perundang-undangan.AbstractThis paper highlights the regulation of political rights of civil servants (PNS) in Indonesia based on the 1945 Indonesian Constitution. Political rights are part of human rights that shall be guarded and protected by the State in the form of legislation ranging from constitution to its implementing regulations. The presence of regulation is substantial for safeguarding the existence and implementing political rights possessed by citizens, including civil servants. However, in practice there are restrictions by the lawmaker towards the political rights of the civil servants in Indonesia. In this regard, this paper attempts to highlight two issues: first, the position of civil servants in Indonesia in the 1945 Indonesian Constitution; second, the regulation of the political rights of civil servants in the implementing regulations of the 1945 Indonesian Constitution.Keywords: political rights, human rights, civil servants, 1945 Indonesian Constitution, implementing regulation. Pengaturan Hak Politik Pegawai Negeri Sipil di IndonesiaAbstrakTulisan ini menyoroti pengaturan hak Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945). Hak politik merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM) yang harus dijaga dan dilindungi negara dalam bentuk pengaturan perundang-undangan mulai dari undang-undang dasar sampai dengan peraturan perundang-undangan pelaksananya. Kehadiran peraturan perundangundangan tersebut menjadi penting agar keberadaan maupun pelaksanaan hak politik yang dimiliki warga negara, termasuk PNS, dapat berjalan sebagaimana mestinya. Dalam praktiknya, terdapat pembatasan yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang terhadap hak politik PNS di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini mencoba menyoroti dua persoalan: pertama, kedudukan PNS di Indonesia dalam UUD 1945; kedua, pengaturan hak politik PNS dalam peraturan perundang-undangan pelaksana UUD 1945.Kata Kunci: hak politik, hak asasi manusia, pegawai negeri sipil, UUD 1945, peraturan perundang-undangan. DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a
Kebijakan Netralitas Politik Pegawai Negeri Sipil dalam Pemilukada (Studi di Jawa Tengah)
Full text linkAbstrakPenelitian tentang kebijakan netralitas politik Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam pemilukada ini dimaksudkan untuk mengevaluasi kebijakan dalam rangka mengantisipasi keterlibatan PNS dalam aktivitas politik praktis maupun menunjang aktivitas politik praktis, khususnya dalam pelaksanaan pemilukada di wilayah Jawa Tengah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bukan hanya pendekatan doctrinal, tetapi juga penelitian terhadap hukum sebagai law in action yang non-doktrinal. Subyek penelitiannya adalah KPU Provinsi Jawa Tengah, Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Panwalsu, KPUD, dan BKD di Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Semarang, Solo, dan Karanganyar. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa sumber masalah dalam penerapan netralitas PNS adalah lemahnya fungsi koordinasi dan penerapan sanksi. Hal ini didasarkan pada permasalahan substansi yang bias dalam menempatkan netralitas PNS sebagai objek hukum. Hasilnya, terciptalah kebijakan yang sifatnya sektoral yang tidak dapat menuntaskan permasalahan, baik dari unsur kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun penegakan hukumnya.Kata kunci: netralitas politik, Pegawai Negeri Sipil (PNS), pemilukada, partai politik, politik praktis. Policy on Political Neutrality of Civil Servants in Regional ElectionAbstractThis research on the political neutrality policy for civil servants in the regional election has the intention to evaluate the policy in order to anticipate the involvement of civil servants in political activities, especially in the Regional Election of Central Java. In this regard, the approach used by this study is not only doctrinal, but also the study of law in action as non-doctrinal. The subjects of this research are KPU of Central Java Province, Bawaslu of Central Java Province, Election Supervisory Committee, the Election Commission and BKD in Banyumas, Purbalingga, Semarang, Solo, and Karanganyar. The research found that the identified source of problem is the weak function of coordination and implementation of sanctions. The problem is due to the biased legal substance which confines the neutrality of civil servants as an object of law. It creates sectoral policies those are unable to resolve the problems from institutional, managerial, and law enforcement aspects.Keywords: political neutrality, civil servants, regional head election, political party, low politics.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v1n3.a