Padjadjaran Journal of Law
Not a member yet
215 research outputs found
Sort by
Balancing the Interests of Justice: The Case of Afghanistan in The International Criminal Court (ICC)
Full text linkThe interests of justice are criteria of the requirements under Article 53 of the Rome Statute to open a formal investigation of a case. However, it can be misinterpreted due to its lack of clear scopes and standards. The Afghanistan case highlighted this obscurity when The Pre-Trial Chamber (PTC) decided that the case should not proceed due to the interests of justice despite lacking negative determination from the Prosecutor, and the Appeals Chamber (AC) overturned this decision by excluding the interests of justice from proprio motu cases. This article verifies the limitations of the criteria in international criminal law (ICL) through the interpretation of the Rome Statute. In addition, it includes the other ICC’s supporting documents and the application to previous cases. This study is of the position that, in the Afghanistan decision, the PTC had overstepped their authority and made an arbitrary decision. The AC had misinterpreted the conjunction between Article 53(3) and Article 15(4) by excluding requirements under Article 53 from proprio motu cases. Based on the opinion, the interpretation on the interests of justice to ensure the criteria still valid as a balancing mechanism under the Rome Statute is very urgent. Menyeimbangkan Kepentingan Keadilan: Studi Putusan Pra-Peradilan dan Banding Mahkamah Pidana Internasional untuk Kasus Afghanistan AbstrakKepentingan keadilan adalah salah satu kriteria dalam Pasal 53 Statuta Roma tentang pembukaan penyidikan kasus. Akan tetapi, kriteria ini sangat mungkin untuk disalahgunakan karena kurangnya kejelasan akan cakupan dan standarnya. Kasus Afghanistan adalah contoh hasil produk dari ketidakjelasan ini. Kamar pra-Peradilan (KPP) memutuskan untuk tidak melanjutkan kasus ini karena melawan kepentingan keadilan meskipun Jaksa menyatakan bahwa kepentingan keadilan telah terpenuhi. Kemudian, Kamar Banding (KB) membatalkan putusan tersebut dengan menyatakan bahwa kepentingan keadilan dalam Pasal 53 tidak seharusnya dipertimbangkan dalam kasus proprio motu. Tulisan ini menganalisis batasan dari kepentingan keadilan dalam hukum pidana internasional dengan mengkaji keberadaannya di hukum domestik dan perspektif Mahkamah Pidana Internasional dalam memaknainya. Melalui kajian ini, ditemukan bahwa KPP telah melangkahi kewenangan mereka dan membuat keputusan tak berdasar pada kasus Afghanistan, dan KB salah memaknai hubungan antara Pasal 53(1) dan Pasal 15(4) Statuta Roma dalam putusannya. Karena pentingnya kriteria kepentingan keadilan, penting untuk segera memberikan penafsiran yang baku agar kriteria tersebut dapat digunakan tanpa melanggar Statuta Roma.Kata kunci: Afghanistan, kepentingan keadilan, Statuta Roma.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a
Children Involvement in Terrorism Activities: Perpetrator or a Victim? (A Study in the Circle of Violence)
Full text linkTerrorism is an extraordinary crime since it violates human rights. However, it will be different if children commit it. The legal approach is not necessarily taken against children who become terrorists. The problem of children's involvement in terrorist activities does not end there. Another important issue that must also be considered is children of terrorist parents. They must be rescued from a violent social environment. In this study, we will discuss the position of children as victims in the cycle of violence of terrorism and criminal policies in overcoming the involvement of children in terrorism activities. This research is normative legal research that examines the availability of provisions regulating the involvement of children in terrorism activities. Legal materials come from primary and secondary legal materials that are collected through literature study. Children who become terrorists are actually victims indoctrinated to commit terrorism which is believed as a struggle. Therefore, a human rights approach is needed to provide child protection. The criminal policy in tackling the involvement of children in terrorism activities is carried out by regulating the rehabilitation of radicalized children who are perpetrators and the placement of children whose parents are members of terrorism networks in a safe place.Keterlibatan Anak dalam Kegiatan Terorisme: Sebagai Pelaku atau Justru menjadi Korban? (Suatu Kajian dalam Lingkaran Kekerasan)AbstrakTerorisme adalah kejahatan yang luar biasa dan melanggar hak asasi manusia, namun hal ini akan berbeda apabila dilakukan oleh anak. Pendekatan hukum tidak serta merta dilakukan terhadap anak yang menjadi teroris. Permasalahan tentang keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme bukan hanya sampai di sana. Permasalahan penting lainnya yang juga harus diperhatikan adalah anak yang berada pada lingkungan orang tua yang menjadi teroris. Anak harus diselamatkan dari lingkungan sosial yang diwarnai dengan kekerasan. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai posisi anak sebagai korban dalam lingkaran kekerasan dan kebijakan kriminal dalam penanggulangan keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang membahas tentang ketersediaan ketentuan yang mengatur mengenai keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme. Bahan hukum berasal dari bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan. Anak yang menjadi teroris sesungguhnya merupakan korban di mana anak tersebut telah terdoktrin untuk melakukan terorisme yang diyakini sebagai suatu perjuangan. Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan hak asasi manusia yang dapat memberikan perlindungan anak. Kebijakan kriminal dalam penanggulangan keterlibatan anak dalam kegiatan terorisme dilakukan dengan regulasi tentang rehabilitasi bagi anak yang menjadi pelaku dan telah terpapar paham radikalisme dan penempatan anak yang orang tuanya menjadi anggota jaringan terorisme di tempat yang aman.Kata Kunci: anak, lingkaran kekerasan, terorisme.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a
Sharia Fintech as a Sharia Compliance Solution in the Optimization of Electronic-Based Mosque’s Ziswaf Management
Full text linkResearch data from the Center for Strategic Studies of Baznas on Zakat Mapping Potential Indicators (IPPZ), which analyzes the calculation of zakat potential based on sectoral and regional zakat objects, shows that Indonesia has the potential for zakat of IDR 233.8 trillion in 2019. However, only 3.5 percent of them can be managed. Therefore, Baznas has collaborated with fintech but it is not yet based on sharia. This study uses the Islamic Economic Research Method (Muamalah) with a descriptive normative approach. The results showed that the digitalization of ZISWAF through fintech was effective and the results exceeded the target. On the other hand, according to some scholars, several forms of fintech operations contain non-Islamic elements. Therefore, the Baznas agreement must explicitly state that fintech should separate ZISWAF funds from other fintech user funds so that they are not considered as float funds to be placed in BI; and do not utilize ZISWAF funds. Neither Baznas, muzakki, nor mustahik can benefit from depositing funds. Sharia fintech is a practical solution for UPZ Masjid to increase zakat inclusion. Unfortunately, Indonesia has no regulations related to sharia fintech.Fintech Syariah Sebagai Solusi Kepatuhan Syariah Dalam Pengoptimalan Pengelolaan Ziswaf Masjid Berbasis ElektronikAbstrakData penelitian Pusat Kajian Strategi Baznas tentang Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) yang menganalisis perhitungan potensi zakat berdasarkan objek zakat sektoral maupun regional menunjukan bahwa Indonesia memiliki potensi zakat mencapai nilai Rp233.8 Triliun pada tahun 2019 namun hanya 3,5 persen yang dapat dikelola, oleh karenanya Baznas telah melakukan kerjasama dengan fintech namun belum berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian Ekonomi Islam (Muamalah) dengan pendekatan deskriptif normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi ZISWAF melalui fintech berjalan efektif dengan hasil penghimpunan melampaui target namun menurut sebagian ulama, beberapa bentuk operasional fintech mengandung unsur yang melanggar prinsip syariah, oleh karenanya, dalam perjanjian Baznas harus secara tegas menyebutkan agar fintech memisahkan dana ZISWAF dengan dana pengguna fintech lain sehingga tidak dipertimbangkan sebagai dana float yang akan ditempatkan pada BI, tidak mendayagunakan dana ZISWAF, serta baik Baznas, muzakki maupun mustahik tidak mengambil keuntungan dari pendepositan dana, Fintech Syariah merupakan solusi praktis bagi UPZ Masjid agar dapat meningkatkan inklusi zakat, namun di Indonesia belum ada regulasi terkait fintech syariah.Kata Kunci: baznas, fintech syariah, ziswaf masjid.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n1.a
Vaccines for Tourism Business Actors: Fulfilment or Violation of Human Rights?
Full text linkTourism sector is the largest source of income for Bali province of Indonesia. Unfortunately, the Covid-19 pandemic forced the closure of tourism. Therefore, Bali’s economic growth is experiencing decrease to -10.98%. To accelerate the reopening of tourism, the government has launched the national vaccine movement that also covers tourism business actors. Unfortunately, some parties resist the vaccination because the vaccine is not believed yet to be safe. By using doctrinal legal research, this study examined two problems: the right to health in the context of tourism and the construction of government policies against vaccine resistance by tourism business actors. It examined legal principles and synchronization of laws on human rights related to vaccination. The state is responsible to provide vaccination for the citizens in fulfilling the right to life and health. Each local government produces policy to deal with vaccine refusal. Jakarta and West Java are two provinces that impose fines for residents who refuse vaccines. On the other hand, Bali province does not impose sanctions on such residents. To ensure safety after the reopening of tourism, any local government can propose the record of vaccination as a requirement for every person who will return to work in the tourism sector.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a5
The Equality of Parties in Sale-and-Purchase Binding Agreement on Land and Building with the Pre-Project Selling System
Full text linkThe study aims to analyze the legal implications of the Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 11/PRT/M/2019 on the Sale-and-Purchase Binding Agreement on Land and Building. The emphasis lies on the equality of parties that involve in buying and selling property using pre-project selling system. This study used legal materials and concepts to approach the issue. The primary legal materials consisted of statutory regulations; and the secondary legal materials consisted of books, scientific journals, and electronic articles. The Regulation of the Minister of Public Works and Housing of the Republic of Indonesia Number 11/PRT/M/2019 does not regulate sanctions for buyer’s unilateral cancellation. According to the Regulation, if buyer unilaterally cancels transaction, seller (housing developer) receives only ten percent of the sum of money that the buyer has paid. This provision does not fulfil the principle of equality for the parties. The objectives of law (legal justice, benefits, and certainty) cannot be achieved because of the inequality of parties. The condition leads to seller’s loss. It is especially happened if house that has been partially built-in accordance to special conditions at the request of the buyer. The house can be difficult to be sold.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n3.a
New Paradigm of Indonesian Criminal Law Policy to Formulate Sanctions for Cases of Customary Crimes
Full text linkLegal politics examines changes within present law due to consistent demands and needs of people. Legal politics continue to develop the rule of law, from the Ius Constitutum, which is based on the previous legal framework, to the formulation of the law in the future, the Ius Constituendum. The Indonesian 2019 draft of Criminal Code formulates customary sanctions as the fulfillment of customary obligations in several articles. These articles provide a new paradigm of criminal law policy to formulate criminal law reform in the future for customary sanctions in cases of customary crimes. The study used normative juridical or library research on normative legal substances. It aims to reveal the truth based on scientific logic from the normative side by examining library materials or secondary data consisting of primary and secondary legal materials. The results show that the fulfillment of customary obligations can be expected to become criteria or signs/guidelines for judges to determine “law that lives in society” or “The Living Law” as a source of law (material legality) in the future. It is a form of new paradigm in the renewal of customary criminal law. Thus, customary (criminal) law can become (1) a positive source of law, in the sense that customary criminal law (sanctions) can be the legal basis to examine cases at the Court; and (2) negative sources of law, in the sense that the provisions of customary criminal law (sanctions) can be justified reasons, reasons for mitigating punishment or providing more severe punishment.Paradigma Baru Kebijakan Hukum Pidana dalam Formulasi Sanksi dalam Kasus Delik AdatAbstrakPolitik hukum mengkaji berbagai perubahan pada hukum di tengah masyarakat yang didasari tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang senantiasa berkembang. Politik hukum berusaha meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari Ius Constitutum yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan hukum di masa datang atau Ius Constituendum. Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2019 merumuskan ketentuan sanksi adat sebagai pemenuhan kewajiban adat dalam beberapa pasal. Pasal-pasal tersebut memberikan paradigma baru kebijakan hukum pidana dalam perumusan sanksi adat untuk kasus tindak pidana adat sebagai pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang. Kajian ini menerapkan metode yuridis normatif atau penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan substansi hukum yang bersifat normatif. Metode ini dipilih untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatif, dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini bahwa perumusan Pasal 2 ayat (2) RUU KUHP tahun 2019 mengenai pemenuhan kewajiban adat dapat diharapkan menjadi kriteria atau rambu-rambu/pedoman bagi Hakim dalam menetapkan “hukum yang hidup dalam masyarakat” atau “the living law” sebagai sumber hukum (legalitas materiil) di masa yang akan datang sebagai bentuk paradigma baru dalam pembaharuan hukum pidana adat. Dengan demikian, hukum (pidana) adat dapat menjadi: (1) Sumber hukum yang positif, dalam arti hukum pidana adat (sanksi adat) dapat menjadi dasar hukum pemeriksaan perkara di Pengadilan Negeri; dan (2) Sumber hukum yang negatif, dalam arti ketentuan-ketentuan hukum pidana adat (sanksi adat) dapat menjadi alasan pembenar, alasan meringankan pidana atau memperberat pidana.Kata Kunci: hukum pidana, sanksi adat, tindak pidana adat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v8n2.a6
The Binding Force of the Nuclear Disarmament Obligation upon North Korea and Its Legal Implication under International Law
Full text linkArticle VI of the 1968 Nuclear Non-Proliferation Treaty (NPT) requires all state parties to disarm nuclear weapon. Following its official withdrawal from NPT in 2003, North Korea maintains to develop its nuclear weapon and conducts several nuclear tests. Moreover, it even proudly declared as a nuclear state in its Constitution's preamble. It also argues that the nuclear weapon developments and tests were conducted within their territory and, currently, North Korea is not bound by any treaty prohibiting such developments and tests. The statement is strongly opposed by the international community, particularly their neighboring states: Japan and South Korea. This article argues that the obligation to disarm nuclear weapon deriving from the NPT still binds North Korea since such obligation has reached the status of customary international law and consequently binds every state unless such state persistently objects the rule from the beginning of its formation. In this case, North Korea has failed to prove itself as a persistent objector due to the fact it used to be a party to the NPT. This article also argues that, according to 2001 ILC Articles, Japan and South Korea still have a proper legal basis to claim for reparation against North Korea despite the fact that they are not specifically affected by North Korea’s conducts.Kekuatan Mengikat dari Kewajiban untuk Melucuti Senjata Nuklir bagi Korea Utara dan Implikasi Hukumnya berdasarkan Hukum Internasional AbstrakPasal VI Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT) 1968 mewajibkan semua negara peserta untuk melucuti senjata nuklir. Setelah secara resmi menarik diri dari NPT pada tahun 2003, Korea Utara tetap mengembangkan senjata nuklirnya dan melakukan beberapa uji coba nuklir, bahkan mendeklarasikan dirinya sebagai negara nuklir yang juga termaktub dalam Pembukaan Konstitusinya. Korea Utara juga menyatakan bahwa tindakan pengembangan senjata nuklirnya dilakukan di wilayahnya sendiri dan saat ini Korea Utara berpandangan bahwa dirinya tidak terikat oleh perjanjian internasional manapun yang melarang tindakan tersebut. Hal tersebut tentunya sangat ditentang oleh masyarakat internasional termasuk Jepang dan Korea Selatan sebagai negara tetangga Korea Utara. Artikel ini menyimpulkan bahwa kewajiban untuk melucuti senjata nuklir masih mengikat Korea Utara karena kewajiban tersebut telah berstatus hukum kebiasaan internasional. Akibatnya, kewajiban ini mengikat semua negara kecuali bagi negara yang terus-menerus menolak aturan tersebut sejak awal pembentukannya. Korea Utara gagal memenuhi unsur sebagai sebuah negara yang dikecualikan dari kewajiban ini karena pernah menjadi negara pihak dari NPT tersebut. Selanjutnya, artikel ini menyatakan bahwa, berdasarkan ICL Articles 2001, Jepang dan Korea Selatan, memiliki dasar hukum yang memadai untuk menuntut pertanggungjawaban Korea Utara atas perbuatan salah yang dilakukannya sekalipun kedua negara tersebut bukan merupakan pihak yang secara langsung dirugikan oleh tindakan Korea Utara. Kata Kunci: hukum kebiasaan internasional, Korea Utara, perlucutan senjata nuklirDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a
From Crime Control Model to Due Process Model: A Critical Study of Wiretapping Arrangement by the Corruption Eradication Commission of Indonesia
Full text linkThis study compares three formal criminal laws on the corruption act to show the importance of due process model for wiretapping/lawful interception in Indonesia. Investigators of Indonesian Corruption Eradication Commission (KPK) assume that the implementation of wiretapping based on the due process model decelerate the performance and independence of corruption eradication. The problem particularly happens on the execution of caught in the act operation. This study covers the design of wiretapping on corruption case linked with the due process model as an effort to guarantee the right of privacy. Firstly, legislators accentuated an effective corruption eradication, which highlights the implementation of the crime control model. Secondly, the latest amendment to the Law on Corruption Eradication Commission of Indonesia alters wiretapping to become a procedural activity for stronger synergy among the law enforcement institutions. The regulation of wiretapping as a method to reveal corruption case in Indonesia does not adhere to the due process model entirely. The wiretapping still tends to deal with stages of preliminary-investigation, investigation, prosecution, and the execution of internal approval process. From Crime Control Model to Due Process Model: Studi Kritis Pengaturan Penyadapan oleh Komisi Tindak Pidana Korupsi Republik Indonesia AbstrakHasil penelitian atas tiga undang-undang hukum pidana formil terkait tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan pentingnya model due process dalam penyadapan. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia memandang pelaksanaan penyadapan berdasarkan model due process memperlambat kinerja dan independensi penegakan korupsi terutama dilakukannya Operasi Tangkap Tangan. Artikel ini membahas rancang bangun penyadapan pada tindak pidana korupsi dikaitkan dengan model due process sebagai upaya menjamin hak asasi manusia, secara khusus hak privasi. Pertama, awalnya pembentuk undang-undang lebih menekankan pemberantasan tindak pidana korupsi secara efektif sehingga menunjukkan penerapan model pengawasan tindak pidana. Kedua, UU KPK RI mengubah penyadapan lebih prosedural dengan harapan menguatkan sinergitas antar lembaga penegak hukum. Pengaturan penyadapan atas tindak pidana korupsi di Indonesia masih belum sepenuhnya memberlakukan model due process. Penyadapan masih bersifat sektoral dengan mencakup tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan serta menjalankan proses perijinan secara internal. Kata kunci: korupsi, model due process, model pengawasan tindak pidana.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a7
The Implementation of Waqf to Actualize Economic Justice Based on Islamic Law
Full text linkEconomic justice is one of the objectives of the implementation of Islamic economic system. Waqf is one of the instruments of Islamic economics. It is interesting to study the implementation of economic justice through waqf and how its regulation in Indonesia. This article employed normative juridical method. Based on the Article 22 of the Law Number 41 of 2004 on Waqf, the purpose of waqf is not solely for the purpose of ritual. It can also be used to realize economic prosperity. Based on these provisions, waqf can be managed for the economic empowerment of the people. This is related to the efforts of the improvement of the economic welfare of the people, especially for the weak economic class. According to Islamic teachings, distributive justice is economic justice based on the Holy Quran, Chapter al-Hasyr (59): 7. Waqf has the potential to create the economic balance of society. Because the principle of ownership, according to Islam, regulates that individuals or certain community members are not the only party who control the management of assets. The weak economic class also have the right. It is to avoid economic inequality. Thus, waqf is a solution to actualize economic justice in order to realize public welfare, which is one of Indonesia’s national goals as stated in the Preamble of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.Implementasi Wakaf dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Menurut Hukum IslamAbstrakKeadilan ekonomi merupakan salah satu tujuan implementasi sistem ekonomi Islam yang tercermin dari mekanisme yang ditetapkan dalam hukum Islam. Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam. Hal ini menarik untuk dikaji lebih lanjut, bagaimana makna keadilan ekonomi dalam Islam itu sendiri yang diimplementasikan melalui wakaf, serta bagaimana pengaturannya di Indonesia. Metode yang digunakan dalam pembahasan artikel ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, tujuan wakaf tidak semata-mata untuk kepentingan ibadah ritual semata. Namun juga dapat digunakan untuk mewujudkan kesejahteraan bidang ekonomi. Berdasarkan ketentuan tersebut, Wakaf dapat dikelola untuk pemberdayaan ekonomi umat. Hal ini sangat terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, khususnya untuk kelompok ekonomi masyarakat lemah. Keadilan disributif merupakan keadilan ekonomi menurut ajaran Islam berdasarkan Al-Qurán surat al-Hasyr [59]:7. Melalui wakaf dapat diwujudkan keseimbangan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan prinsip kepemilikan menurut Islam, mengatur bahwa pengelolaan harta tidak hanya dikuasai secara pribadi atau kelompok anggota masyarakat tertentu saja, namun juga oleh kelompok ekonomi lemah agar tidak terjadi ketimpangan ekonomi yang terlalu tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian wakaf merupakan salah satu solusi untuk mewujudkan keadilan ekonomi guna mewujudkan kesejahteraan umum yang merupakan salah satu tujuan nasional Indonesia sebagaimana disebutkan dalam pembukaan UUD NRI 1945.Kata kunci: Hukum Islam, Implementasi, WakafDOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n1.a
The Perspective of Indonesian Law on E-Commerce: Validity, Liability and Dispute Settlement
Full text linkIn the era of globalization, the fast development of technology enables people to complete almost all activities with technological assistance. One of the activities is commerce. Commercial activity by means of electronic media is called e-commerce. Like ordinary commerce, e-commerce requires contract to order rights and obligations of parties involving in transaction. This study aims to discuss and to elaborate legal construction of e-commerce in addition to the liability of merchant for any loss resulted. In practice, only few consumers fully understand contents of contract. Many of them experience losses either because of their negligence in understanding contract or the fraudulent actions of business actors. This study employed legal research method with conceptual and statute approach. The study reveals that e-commerce is a form of e-contract. In addition, e-commerce is constructed as sales and purchase agreement since it arranges subjects, objects, and primary obligations of the pertinent parties. On the subject of liability of merchants, they must be liable if they were revealed violating contract and taking their consumers into loss.E-Commerce dalam Perspektif Hukum Indonesia: Keabsahan, Tanggung Gugat dan Penyelesaian SengketaAbstrakPada era globalisasi ini, perkembangan teknologi yang begitu pesat memungkinkan semua kegiatan dilakukan dengan menggunakan bantuan teknologi, termasuk kegiatan perdagangan. Kegiatan perdagangan tersebut menggunakan media elektronik yang biasa disebut dengan e-commerce (electronic commerce). Seperti kegiatan perdagangan pada umumnya, kontrak juga dibutuhkan dalam e-commerce untuk mengatur hak dan kewajiban pada pihak dalam melakukan transaksi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendiskusikan serta mengelaborasi tentang konstruksi hukum dalam kegiatan e-commerce dan tanggung gugat pelaku usaha terhadap kerugian yang telah ditimbulkan. Dalam praktiknya sangat jarang bagi para pihak untuk memahami isi kontrak, terutama konsumen, sehingga banyak diantara mereka yang mengalami kerugian baik itu diakibatkan karena kelalaiannya dalam memahami kontrak maupun tindakan pelaku usaha yang curang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa e-commerce juga termasuk ke dalam kontrak elektronik (e-contract) dan e-commerce juga dikonstruksikan sebagai perjanjian jual beli karena pengaturan mengenai subjek, objek serta hak dan kewajiban pokoknya berasal dari para pihak. Dalam kaitannya dengan tanggung gugat pelaku usaha (penjual), ia bertanggung gugat apabila terbukti melanggar perjanjian yang telah disepakati dan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Kata kunci: e-commerce, perjanjian jual beli, tanggung gugat.DOI: https://doi.org/10.22304/pjih.v7n3.a