JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM UPAYA PELESTARIAN BUDAYA DAERAH MELALUI FESTIVAL LANGKISAU DI KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Get PDFKabupaten Pesisir Selatan yang terletak di Provinsi Sumatera Barat memiliki kebudayaan yang sangat beragam serta masih dijaga oleh masyarakatnya hingga saat ini. Karena keberagaman budaya inilah pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan selalu berusaha untuk melestarikannya, maka dari itu lahirlah sebuah kegiatan festival yang dinamakan Festival Langkisau, kegiatan ini merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah dalam melestarikan kebudayaan yang ada agar tidak hilang seiring kemajuan zaman.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip Collaborative Governance dalam Upaya Pelestarian Budaya Daerah melalui Kegiatan Festival Langkisau di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat. Dasar teori yang digunakan pada penelitian ini menggunakan teori lima prinsip penerapan Collaborative Governance oleh Rosyida tahun 2017. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya teknik pengolahan data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip Collaborative Governance dalam upaya pelestarian budaya daerah di Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat sudah terlaksana, hanya saja masih terdapat satu kelemahan yaitu belum adanya MoU yang mengikat hubungan kerjasama antara actor yang terlibat. Pesisir Selatan Regency, which is located in West Sumatra Province, has a very diverse culture and is still maintained by its people today. Because of this cultural diversity, the Pesisir Selatan Regency government always tries to preserve it, therefore a festival activity called the Langkisau Festival was born, this activity is one of the government's efforts to preserve the existing culture so that it does not disappear with the progress of the times.The purpose of this study was to find out how the application of the principles of Collaborative Governance in Regional Cultural Preservation Efforts through the Langkisau Festival in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province. The theoretical basis used in this study uses the theory of the five principles of the application of Collaborative Governance by Rosyida in 2017. This study uses a qualitative method. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. Furthermore, the data processing technique used by the researcher is data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that the application of Collaborative Governance principles in an effort to preserve regional culture in Pesisir Selatan Regency, West Sumatra Province has been done, but there is still one weakness, namely the absence of an MoU that binds the cooperative relationship between the actors involved
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM 4 IN 1 (FOUR-IN-ONE) KENDARAAN RODA EMPAT DI KAWASAN PASTEUR, KOTA BANDUNG
Get PDFSkripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One) Kendaraan Roda Empat di Kawasan Pasteur, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2Skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One) Kendaraan Roda Empat di Kawasan Pasteur, Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014). Penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan kendaraan dan kemacetan pada saat weekend di Pasteur, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One)di PasteurKota Bandung dalam menanggulangi kemacetan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang mengemukakan empat faktor seperti communication (Komunikasi), resources (Sumber Daya), dispositions (Disposisi), dan bureaucratic structure (Struktur Birokrasi). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan dilapangan dan triangulasi teknik data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) di Pasteur Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014) belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya (resources) yang baik dalam mewujudkan tujuan kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One, kemudian kurangnya komitmen dan tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pengelolaan kawasan 4 in 1 (Four in One) mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang diimplementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) masih belum berjalan dengan optimal disebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut.014). Penelitian ini dilatar belakangi oleh penumpukan kendaraan dan kemacetan pada saat weekend di Pasteur, Kota Bandung. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Sistem 4 in 1 (Four in One)di PasteurKota Bandung dalam menanggulangi kemacetan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Implementasi Kebijakan dari Edward III yang mengemukakan empat faktor seperti communication (Komunikasi), resources (Sumber Daya), dispositions (Disposisi), dan bureaucratic structure (Struktur Birokrasi). Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi, wawancara dan dokumentasi). Teknik keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan dilapangan dan triangulasi teknik data. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) di Pasteur Kota Bandung (Studi Kasus Pada Tahun 2013-2014) belum dapat dikatakan berhasil. Terlihat dari masih kurangnya sumber daya (resources) yang baik dalam mewujudkan tujuan kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One, kemudian kurangnya komitmen dan tidak adanya SOP (Standar Operating Procedure) dalam pengelolaan kawasan 4 in 1 (Four in One) mengakibatkan lemahnya kebijakan yang sedang diimplementasikan serta sulitnya menentukan kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Implementasi Kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) masih belum berjalan dengan optimal disebabkan masih ada beberapa faktor yang terdapat pada teori Edward III dalam proses implementasi kebijakan sistem 4 in 1 (Four in One) yang belum sepenuhnya mendukung proses implementasi kebijakan tersebut
KEPEMIMPINAN KEPALA DAERAH DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN BREBES
Get PDFKepemimpinan kepala daerah adalah salah satu faktor yang penting dalam mewujudkan pengarusutamaan gender. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menganalisis adanya kepemimpinan kepala daerah dalam menurunkan kasus Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB). Penelitian ini difokuskan untuk mengungkapkan kondisi sosial politik, politik dan kepemimipinan kepala daerah Brebes, dan kebijakan responsif gender yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak untuk menurunkan jumlah AKI dan AKB di Kabupaten Brebes. Penelitian ini menemukan bahwa kepala daerah Brebes muncul dari kalangan pebisnis yang kemunculanya karena ada faktor ikatan kekerabatan. Dalam mewujudkan pengarusutamaan gender masih ada kebijakan yang masih mengadopsi dari pemerintah pusat, artinya peneliti belum menemukan inisiatif atau konsep berupa kebijakan yang murni dari kepala daerah sebagai aktor yang berwenang dalam menjalankan kebijakan untuk menurunkan kasus AKI dan AKB. Bagaimana pun, Kepala daerah Brebes diuntungkan dengan kerja birokasi yang aktif dan melakukan inovasi, kemudian komposisi kursi fraksi di DPRD, serta LSM yang menjadi mitra kerjanya dalam memberi masukan, komunikasi dan kontribusi aktif dalam kesehatan ibu dan ana
UPAYA DALAM PENGELOLAN PROGRAM KARTU JAKARTA PINTAR PLUS OLEH UNIT PELAKSANA TEKNIS P4OP WILAYAH JAKARTA SELATAN
Get PDFThis study describes the efforts in managing the Jakarta Smart Plus Card program at the P4OP Technical Implementation Unit in South Jakarta. The Jakarta Smart Plus Card Program is contained in the Governor of DKI Jakarta Regulation Number 27 of 2013 concerning Personal Education Cost Assistance for Students from poor families through the Jakarta Smart Card. This program aims to improve the quality of education in a fair and equitable manner and to ensure certainty in obtaining educational services for underprivileged families. This study looks at the efforts made by UPT P4OP in implementing the KJP Plus Program in South Jakarta. Efforts made by UPT P4OP are through outreach to the community during this pandemic through online socialization and coordination with sub-districts, sub-districts, schools and social services. However, the efforts made by UPT P4OP have not yielded good results, because there are still many violations by the community due to the lack of information conveyed. With qualitative research methods. The results of this study indicate that the Jakarta Smart Plus Card Program in South Jakarta has not been effective. UPT P4OP still has to make improvements, especially in the South Jakarta area. Penelitian ini menjelaskan tentang upaya dalam pengelolaan program Kartu Jakarta Pintar Plus di Unit Pelaksana Teknis P4OP kota Jakarta Selatan. Program Kartu Jakarta Pintar Plus tertuang pada Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2013 tentang Bantuan Biaya Personal Pendidikan bagi Peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kartu Jakarta Pintar. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara adil dan merata serta untuk menjamin kepastian mendapatkan layanan pendidikan bagi keluarga yang kurang mampu. Penelitian ini melihat upaya yang dilakukan UPT P4OP dalam pengimplementasian Program KJP Plus di Jakarta Selatan. Upaya yang dilakukan UPT P4OP adalah dengan sosialisasi kepada masyarakat pada masa pandemi ini melalui sosialisasi secara daring dan melakukan koordinasi dengan kelurahan, kecamatan, sekolah dan dinas sosial. Tetapi dari upaya yang dilakukan oleh UPT P4OP belum memberikan hasil yang baik, karena massih banyak pelanggaran oleh masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang tersampaikan. Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Program Kartu Jakarta Pintar Plus di Jakarta Selatan belum efektif. UPT P4OP masih harus melakuan peningkatan terutama di kawasan Jakarta Selatan
KOORDINASI PENGELOLAAN DATA TERKAIT PENANGANAN COVID-19 OLEH BIDANG PERENCANAAN, DATA, KAJIAN DAN ANALISIS PADA SATUAN TUGAS PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) KOTA BANDUNG
Get PDFBidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis merupakan salah satu bidang pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Kota Bandung yang bertugas menangani pengelolaan data terkait penanganan Covid-19 di Kota Bandung. Dalam pelaksanaanya, bidang ini berkoordinasi dalam pengumpulan data hingga analisis data. Tujuan Penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa proses koordinasi yang dilakukan Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis Satgas Covid-19 Kota Bandung yang pada pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan efektif. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum efektifnya koordinasi yang dijalankan oleh Bidang Perencanaan, Data, Kajian dan Analisis. The field of Planning, Data, Study and Analysis is one of the fields in the Bandung City Covid-19 Handling Task Force which is in charge of handling data management related to the handling of Covid-19 in the City of Bandung. In its implementation, this field coordinates in data collection to data analysis. The author's purpose in conducting this research is to find out and analyze the coordination process carried out by the Planning, Data, Study and Analysis of the Bandung City Covid-19 Task Force which in its implementation has not been fully effective. The approach used in this research is a qualitative approach. The result of this research is the ineffectiveness of coordination carried out by the Planning, Data, Study and Analysis Division
E-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Bursa Kerja Online Melalui Aplikasi BIMMA (Bandung Integrated Manpower Management Applications)
Get PDFThis research was distributed by the existence of the phenomenon of changing job fair services that go an offline system to an online system and not achieving the three performance targets in the implementation of online job fair services through the BIMMA applicatio.. The purpose of this research is to find out how the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in organizing online job fair market services through the BIMMA application. The research method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The validity technique is done by triangulating sources from the results of interviews and documentation studies. The results of this research showed that the e-Readiness of the Bandung City Manpower Service in providing online job fair market services through the BIMMA application was considered ready on the grounds that there were 5 (five) factors that had been fulfilled and 1 (one) factor that had not been fulfilled related to the factors affecting e-Readiness of the Bandung City Manpower Office. These factors can be seen from the availability of telecommunication infrastructure needs, the availability of connectivity and the use of IT by the government because the facilities have been used and maintained properly, the funds and budget are available according to their needs, the law that regulates online job fair market services is available, and there has been a paradigm shift by government employees. Suggestions for this problem are the Bandung City Manpower Service needs to pay attention to the needs of facilities and infrastructure, refinement of human resource planning in the division of tasks, re-analyze the workload and quantity of employees, take decisive action in carrying out tasks issuing sanctions, and increasing the intensity of discussion and joint evaluation among employees. Penelitian ini dilatabelakangi oleh adanya fenomena perubahan pelayanan bursa kerja dari sistem offline menjadi sistem online serta tidak tercapainya tiga capaian kinerja sasaran dalam pelaksanaan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA. Metode dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan bursa kerja online melalui aplikasi BIMMA dinilai sudah siap dengan alasan telah terdapat 5 (lima) faktor yang sudah terpenuhi dan 1 (satu) faktor yang belum terpenuhi terkait dengan faktor yang mempengaruhi e-Readiness Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung. Faktor-faktor tersebut yaitu bisa dilihat dengan sudah tersedianya kebutuhan infrasturktur telekomunikasi, sudah baiknya tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah karena sarana dan prasaran telah dimanfaatkan dan dirawat dengan baik, sudah tersedianya dana dan anggaran sesuai dengan kebutuhannya, sudah tersedianya perangkat hukum yang mengatur tentang pelayanan bursa kerja online, dan sudah baiknya perubahan paradigma oleh para pegawai. Saran yang diajukan atas penelitian ini ialah Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung perlu untuk memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana, melakukan perencanaan SDM dalam melakukan pembagian tugas, menganalisis kembali antara beban kerja dan kuantitas pegawai, melakukan tindakan yang tegas dalam menjalankan sanksi, dan meningkatkan intensitas diskusi dan evaluasi bersama antar pegawai
KOMUNIKASI DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA (UKBI) DI BALAI BAHASA JAWA BARAT
Get PDFThis research is the result of research on communication in the implementation of the Indonesian Language Proficiency Test (UKBI) program at the West Java Language Center. UKBI is a measuring test tool to measure a person's proficiency in good and correct Indonesian. This research was motivated by the existence of problems, namely, the promotion of the UKBI program carried out by the West Java Language Center was not comprehensive or evenly distributed, the existing facilities and infrastructure at the West Java Language Center were inadequate. The purpose of this study was to determine how communication is in the implementation of the UKBI program at the West Java Language Center. This study aims to determine communication in the implementation of the UKBI program so far. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and field study observations, interviews, documentation studies. The results of the study show that communication in the implementation of the UKBI program has been running but needs to be improved. Socialization carried out in several places or agencies is still not evenly distributed. This needs to be further improved so that the implementation of UKBI runs even better and achieves the target in accordance with the desired target. Penelitian ini merupakan hasil penelitian mengenai komunikasi dalam implementasi program Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) di Balai Bahasa Jawa Barat. UKBI merupakan alat tes ukur untuk mengukur kemahiran seseorang dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan yaitu, promosi program UKBI yang dilakukan oleh Balai Bahasa Jawa Barat belum menyeluruh atau merata, sarana dan prasarana yang ada di Balai Bahasa Jawa Barat ada yang belum memadai. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana komunikasi dalam implementasi program UKBI di Balai Bahasa Jawa Barat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui komunikasi dalam implementasi program UKBI selama ini. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan studi lapangan observasi, wawancara, studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi dalam implementasi program UKBI sudah berjalan namun perlu ditingkatkan. Sosialisasi yang dilakukan di beberapa tempat atau instansi masih belum merata. Hal itu perlu ditingkatkan lagi agar pelaksanaan UKBI berjalan lebih baik lagi dan mencapai target sesuai dengan target yang diinginkan
PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH KLASTER MAKANAN DAN MINUMAN OLEH PEMERINTAH KOTA CIMAHI
Get PDFThis study aims to describe empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government. Empowerment intended for Cimahi City’s small and medium industries food and beverages cluster based on the fact that the quality of human resources still not good and Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City also lack in creating a condition for small and medium industries food and beverages cluster to develop. The purpose of this research is to how the empowerment of small and medium industries food and beverages cluster by Cimahi City Government could create small and medium industries food and beverages cluster that are independent, competitive and advanced. The research method used by author is qualitative approach. The research shows that empowerment of small and medium industries food and beverages cluster which carried out by Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City not yet appropriate by the existing empowerment approach because the aspects of strengthening, protection and support have not been fulfilled. In strengthening, Trade Cooperatives SMEs and Industry Office of Cimahi City has not yet maximizing its capacity to generate small and medium industries food and beverages cluster through workshop during the Covid-19 pandemic. In protection, Government Regulation Number 28 of 2021 concerning Industrial Impelementation has not been implemented. And from support, there are still a barrier in providing support, in machine restructuring program the information provided is not distributed well and the disseminaton of information provided is still focused on one platform so that it has not run optimally. Penelitian ini menjelaskan tentang pemberdayaan indusri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi. Pemberdayaan yang diperuntukkan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman Kota Cimahi ini dilatarbelakangi dari kualitas sumber daya manusia yang masih kurang baik dan Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi yang masih kurang dalam menciptakan iklim untuk pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman untuk berkembang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman oleh Pemerintah Kota Cimahi dapat menciptakan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang mandiri, berdaya saing, dan maju. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi belum sesuai dengan pendekatan pemberdayaan yang ada karena belum terpenuhinya aspek penguatan, perlindungan dan penyokongan. Dari aspek penguatan, belum maksimalnya Dinas Perdagangan Koperasi UKM dan Perindustrian Kota Cimahi dalam membangkitkan pelaku industri kecil dan menengah klaster makanan dan minuman melalui pelatihan disaat pandemi Covid-19. Dari aspek perlindungan, belum diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Industri. Dan dari aspek penyokongan, masih adanya hambatan dalam memberikan dukungan yaitu pada bantuan restrukturisasi mesin, informasi yang diberikan belum merata serta penyebaran informasi yang diberikan masih terfokus pada satu platform sehingga belum berjalan dengan optimal
mplementasi Program Pengembangan Destinasi Wisata di Kawasan Pantai Pangandaran Oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Pangandaran Saat Covid-19
Get PDFPangandaran is one of the districts in West Java that has great tourism potential. At the time of Covid 19, there were still tourists visiting Pangadaran Beach. At the time of Covid 19, many business actors were not operating because Pangandaran Beach was limited by tourists, even closed. Therefore, the Department of Tourism and Culture, which is abbreviated as Disparbud, created a Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the time of Covid with strict health protocols with the aim of increasing PAD when APBD funds were used for handling Covid. The tourism development program refers to the 2016-2022 Strategic Plan of Disparbud and the vision of the regent who wants Pangandaran to become a world-class tourism.In carrying out this research, the author uses the theory of Van matter and Van Horn, as a guide in analyzing the planning process carried out. There are 6 points in the process of implementing a policy, namely standardization and targets, resources, Organizational Characteristics, Organizational Communication, Attitudes of implementers and Social Environment.The purpose of this research is to describe and analyze how the implementation of the tourism development program by the Pangandaran Disparbud is carried out. This study uses a qualitative method, which will conduct interviews with various stakeholders, then will search for data through the relevant literature to strengthen the data that has been obtained from interviews. From this research, it will be seen how successful the implementation of the tourism development program in Pangandaran Regency was during the COVID-19 pandemic.The result of the research is that of the 6 dimensions of the problem, there are still 4 dimensions that have not been implemented properly, which consist of Standards and Policy Goals, Resources, Organizational Communication and the Economic Environment. Two dimensions that have been implemented well are the characteristics dimension and the Attitude Dimension of the Implementers. Therefore, it can be said that the implementation of the Tourism Development Program at Pangandaran Beach during the Covid-19 pandemic has not been carried out properly. Therefore, the researcher advises Disparbud in carrying out its program to communicate more often with Tourism stakeholders and improve the implementation of the program standards so that when applied in the field it can run even better. Pangandaran merupakan salah satu kabupaten di Jawa Barat yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Pada saat Covid 19 berlangsung masih ada wisatawan yang berkunjung ke Pantai Pangadaran. Pada saat Covid 19 berlangsung banyak dari pelaku usaha yang tidak berdagang dikarenakan Pantai Pangandaran yang dibatasi wisatawannya, bahkan ditutup. Maka dari itu Dinas Pariwisata dan budaya yang disingkat menjadi Disparbud membuat Program Pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran pada saat Covid dengan protocol kesehatan yang ketat dengan tujuan untuk meningkatkan PAD dikala dana APBD digunakan untuk penanganan Covid. Program pengembangan Pariwisata mengacu pada Renstra 2016-2022 Disparbud dan visi bupati yg ingin jadikan pangandaran menjadi wisata world class. Dalam melaksanakan penelitian ini, penulis menggunakan teori dari Van matter dan Van Horn, sebagai pedoman dalam menganilisis proses perencanaan yang dilakukan. Terdapat 6 point dalam proses mengimplementasikan suatu kebijakan, yaitu standarisasi dan sasaran, sumberdaya, Karaktersitik Organisasi, Komunikasi Organisasi, Sikap para pelaksana dan Lingkungan Sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganilisis bagaimana pelaksanaan program pengembangan Pariwisata oleh Disparbud Pangandaran. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang mana peneliti akan melakukan wawancara dengan berbagai macam stake holder, lalu akan mencari data melalui literature literature terkait untuk menguatkan dat yang sudah didapatkan dari wawancara. Dari penelitian ini akan dilihat sejauh mana keberhasilan dari implementasi program pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran pada saat covid 19.Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa dari 6 dimensi permasalahan, masih terdapat 4 dimensi yang belum terlaksana dengan baik, yang terdiri dari Standar dan Sasaran Kebijakan, Sumber Daya, Komunikasi Organisasi dan Lingkungan Ekonomi. Dua dimensi yang sudah terlaksana dengan baik adalah dimensi Karakteristik dan Dimensi Sikap para Pelaksana. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa implementasi Program pengembangan Pariwisata di Pantai Pangandaran saat Covid masih belum terlaksana dengan baik. Maka dari itu peneliti memberi saran kepada Disparbud dalam menjalankan prrogramnya untuk lebih sering berkomunikasi dengan stakeholder Pariwisata dan meningkatkan standar implementasi program tersebut agar ketika diterapkan di lapangan dapat berjalan lebih baik lagi
PEMANFAATAN MODAL SOSIAL PAULINA HANING BULLU PADA PILKADA DI KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2018
Get PDFPaulina Haning Bullu's victory in the people of Rote Ndao Regency through the use of social networks in the form of relationships that have been built for a long time in the Rote Ndao community, social norms where closeness to traditional leaders and trust are due to interactions with the Rote Ndao community. The purpose of this paper is to find out and analyze the use of social capital, namely social networks, social norms and beliefs that are owned and utilized by Paulina Haning Bullu so that she can win the Regional Head Election in Rote Ndao Regency in 2018. This research method uses descriptive qualitative methods, data collection techniques used used through interviews (interviews) and documentation. In the analysis used is social capital, namely social networks, social norms and trust by Robert Putnam. Based on the results of this paper, it shows that Paulina Haning Bullu has succeeded in utilizing her social capital so as to lead to victory by getting the most votes in the regional elections in Rote Ndao Regency in 2018. Paulina Haning Bullu uses social capital, namely social networks, social norms and trust. Paulina Haning Bullu's approach to social networking builds relationships between social communities and religious communities and establishes good and ongoing relationships with the maintenance of intense communication in the community, namely PKK women, members of the Pelita Nee church. Social norms can be built because of their closeness to the Maneleo indigenous community, which is seen from the assessment of the candidate's behavior and belief in the positive impact of social networks and social norms where the interaction carried out is in the form of socializing the Paulina Haning Bullu campaign with the people of Rote Ndao Regency. Kemenangan Paulina Haning Bullu di masyarakat Kabupaten Rote Ndao melalui pemanfaatan jaringan sosial berupa relasi yang dibangun cukup lama di masyarakat Rote Ndao, norma sosial dimana kedekatan dengan tokoh adat dan kepercaayan karena adanya interaksi dengan masyarakat Rote Ndao. Adapun tujuan penulisan ini adalah mengetahui dan menganalisis pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan yang dimiliki dan dimanfaatkan Paulina Haning Bullu sehingga dapat memenangkan Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik penggumpulan data yang digunakan melalui wawancara (interview) dan dokumentasi. Pada analisis yang digunakan adalah modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan oleh Robert Putnam.Berdasarkan hasil penulisan ini menunjukkan bahwa Paulina Haning Bullu sukses memanfaatkan modal sosial yang dimilikinya sehingga mengantarkan kemenangan dengan mendapatkan suara terbanyak pada Pilkada di Kabupaten Rote Ndao tahun 2018. Paulina Haning Bullu menggunakan pemanfaatan modal sosial yakni jaringan sosial, norma sosial dan kepercayaan. Paulina Haning Bullu pada pendekatan jaringan sosial membangun relasi antara komunitas sosial dan komunitas agama dan terjalinlah hubungan-hubungan yang baik serta berlanjut terus-menerus dengan terpeliharanya komunikasi yang intens di masyarakat yakni para ibu-ibu PKK, jemaat gereja Pelita Nee. Norma sosial dapat terbangun karena adanya kedekatan dengan masyarakat adat Maneleo yakni dilihat dari penilaian figur dari kandidat dalam berperilaku dan kepercayaan adanya dampak positif dari jaringan sosial dan norma sosial dimana interaksi yang dijalankan berupa sosialisasi pada kampanye Paulina Haning Bullu dengan masyarakat Kabupaten Rote Ndao