JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL DALAM PENGGUNAAN E-RETRIBUSI DI PASAR GUNUNG SARI
Get PDFPasar tradisional di Indonesia menghadapi tantangan dalam mengadopsi teknologi digital, namun kajian tentang penerimaan sistem digital di sektor ini masih terbatas. Penelitian ini mengkaji penerimaan sistem e-retribusi di Pasar Gunung Sari, Cirebon, dengan menggunakan kerangka Technology Acceptance Model (TAM). Pasar Gunung Sari dipilih karena merupakan pasar tradisional pertama di daerah tersebut yang mengimplementasikan e-retribusi secara digital. Penelitian ini juga menanggapi keterbatasan studi TAM yang selama ini lebih banyak dilakukan pada sektor formal. Penelitian ini berfokus pada pengaruh persepsi kemudahan (PEOU) dan persepsi kegunaan (PU) terhadap niat untuk menggunakan (ITU). Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif, dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 80 pedagang. Hasil analisis menunjukkan bahwa baik PEOU maupun PU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ITU, baik secara parsial maupun simultan, sementara PU menunjukkan pengaruh yang lebih dominan dibandingkan PEOU. Temuan ini menegaskan pentingnya kemudahan penggunaan dan kegunaan teknologi dalam mendorong transformasi digital di pasar tradisional. Penelitian ini berkontribusi terhadap literatur adopsi teknologi di sektor informal, serta menyajikan rekomendasi praktis berupa peningkatan literasi digital, antarmuka ramah pengguna, dan penguatan infrastruktur untuk mendukung efektivitas sistem. Traditional markets in Indonesia face challenges in adopting digital technology; however, studies on the acceptance of digital systems in this sector remain limited. This study examines the acceptance of the e-retribution system at Gunung Sari Market, Cirebon, using the Technology Acceptance Model (TAM) framework. Gunung Sari Market was selected because it is the first traditional market in the region to implement a fully digital e-retribution system. This study also responds to the limitations of TAM studies, which have so far been mostly conducted in the formal sector. This research focuses on the influence of Perceived Ease of Use (PEOU) and Perceived Usefulness (PU) on the Intention to Use (ITU) the technology.This study uses a descriptive quantitative approach, with data collected through questionnaires distributed to 80 traders. The results of the analysis show that both PEOU and PU have a positive and significant effect on ITU, both partially and simultaneously, with PU showing a stronger influence than PEOU. These findings emphasize the importance of ease of use and usefulness of technology in encouraging digital transformation in traditional markets. This study contributes to the literature on technology adoption in the informal sector and presents practical recommendations, including improving digital literacy, developing user-friendly interfaces, and strengthening infrastructure to support system effectiveness
INTERNALISASI BUDAYA ORGANISASI DALAM PENYELENGGARAAN TUGAS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA CIREBON
Get PDFPenelitian ini menganalisis proses internalisasi budaya organisasi pada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon dengan fokus pada tiga poin utama: pemahaman nilai-nilai persepsi akurat mengenai parameter perilaku yang diharapkan, pentingnya skema organisasi sederhana, serta peran imbalan budaya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman anggota terhadap parameter perilaku yang diharapkan masih terbatas akibat kurangnya pelatihan yang berfokus pada nilai-nilai organisasi. Skema organisasi yang kompleks juga menjadi penghambat komunikasi dan pengambilan keputusan, sehingga memperlambat proses internalisasi budaya. Selain itu, sistem imbalan yang ada belum sepenuhnya mendukung perilaku yang mencerminkan nilai-nilai organisasi, karena lebih berorientasi pada penghargaan teknis daripada nilai budaya. Penelitian ini menyarankan penyusunan program pelatihan intensif, penyederhanaan struktur organisasi untuk meningkatkan efisiensi kerja, dan pengembangan sistem penghargaan berbasis budaya yang transparan dan inklusif. Dengan mengintegrasikan ketiga elemen ini, Satpol PP Kota Cirebon diharapkan dapat memperkuat budaya organisasinya, meningkatkan kinerja anggota, dan membangun citra sebagai institusi yang profesional dan berintegritas. Penelitian ini memberikan kontribusi baik secara praktis bagi pengelolaan organisasi publik maupun secara akademis dalam pengembangan literatur mengenai budaya organisasi di sektor pemerintahan. This study analyzes the process of internalization of organizational culture in the Civil Service Police Unit (Satpol PP) of Cirebon City with a focus on three main points: understanding the values of accurate perceptions of expected behavioral parameters, the importance of a simple organizational scheme, and the role of cultural rewards. The research method used is a qualitative descriptive approach, with data collection through in-depth interviews, direct observation, and documentation studies. The results of the study indicate that members' understanding of expected behavioral parameters is still limited due to the lack of training that focuses on organizational values. A complex organizational scheme also hinders communication and decision-making, thus slowing down the process of cultural internalization. In addition, the existing reward system does not fully support behavior that reflects organizational values, because it is more oriented towards technical rewards than cultural values. This study suggests the preparation of intensive training programs, simplification of organizational structures to improve work efficiency, and the development of a transparent and inclusive culture-based reward system. By integrating these three elements, Satpol PP of Cirebon City is expected to strengthen its organizational culture, improve member performance, and build an image as a professional and integrity institution. This study provides both practical contributions to the management of public organizations and academically in the development of literature on organizational culture in the government sector
TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP EFEKTIVITAS SISTEM ANTRIAN ONLINE DI PUSKESMAS PANGKAJENE
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di Puskesmas Pangkajene melalui penerapan sistem antrian online, serta untuk menilai efektivitas sistem tersebut dalam memenuhi ekspektasi pengguna. Mengacu pada Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) oleh Oliver, kepuasan dipahami sebagai hasil perbandingan antara harapan awal masyarakat dan pengalaman actual setelah menggunakan layanan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik random sampling terhadap 92 responden pengguna layanan. Instrument utama berupa Kuesioner Tertutup, dilengkapi observasi dan dokumentasi, dengan analisis data melalui uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS versi 21.0. hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat berada dalam kategori “Sangat Baik” (82,6%), terutama dalam aspek harapan,kinerja,dan kemudahan akses. Efektivitas sistem juga tergolong “Sangat Baik” (82,4%), mencakup peningkatan efesiensi waktu tungu,produktivitas pelayanan, kemampuan beradaptasi, serta potensi pengembangan layanan kesehatan digital. Kontribusi utama penelitian ini adalah mengintegrasikan pendekatan teori EDT secara eksplisit dalam evaluasi sistem pelayanan digital di sektor publik, sekaligus memberikan rekomendasi berbasis bukti untuk perbaikan layanan berbasis teknologi di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Temuan ini menegaskan pentingnya digitalisasi layanan sebagai strategi peningkatan kualitas pelayanan public yang ingklusif dan berkelanjutan. This study aims to assess public satisfaction with healthcare services at the Pangkajene Health Center through the implementation of an online queuing system, and to evaluate the system’s effectiveness in meeting users’ expectations. Guided by Expectancy Disconfirmation Theory (EDT) by Oliver (1980), satisfaction is interpreted as the result of a comparison between initial expectations and actual user experiences. The research employed a quantitative approach using a random sampling technique, involving 92 respondents who had utilized the online queuing system. Data were collected through closed-ended questionnaires, observations, and documentation, and analyzed using validity and reliability tests with IBM SPSS Statistics version 21.0.The findings reveal that public satisfaction falls into the "Very Good" category (82.6%), particularly in terms of user expectations, system performance, and ease of access. The effectiveness of the online queuing system is also rated "Very Good" (82.4%), contributing to reduced waiting times, improved service productivity, adaptability, and the future development of digital-based health services. The novelty of this study lies in its application of EDT to empirically evaluate a public digital service, providing both theoretical insight and practical recommendations for optimizing technology-driven healthcare delivery. These results affirm the value of digital innovation in enhancing the quality, accessibility, and sustainability of public services at the primary healthcare level
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KOTA CIREBON
Get PDFPerencanaan sumber daya manusia (SDM) pada organisasi publik mengacu pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang berkaitan dengan tingkat efektivitas dan efisiensi organisasi. Perencanaan SDM pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon masih menghadapi berbagai permasalahan, seperti kekurangan pegawai pada beberapa posisi strategis, distribusi beban kerja yang tidak merata, serta kurang optimalnya pemanfaatan data monitoring dan evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana SDM. Selain itu, keterbatasan anggaran dan kurangnya koordinasi antarinstansi turut memperburuk implementasi rencana SDM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi perencanaan SDM di BKPSDM Kota Cirebon berdasarkan empat tahapan utama: inventarisasi SDM, perkiraan kebutuhan SDM, penyusunan rencana SDM, serta monitoring dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BKPSDM Kota Cirebon telah menjalankan tahapan perencanaan SDM sesuai teori Soekidjo Notoatmodjo, tetapi pelaksanaannya belum efektif. Hal ini dikarenakan adanya temuan faktor penghambat utama, yakni keterbatasan anggaran, kurangnya pembaruan data secara berkala, dan minimnya koordinasi lintas instansi. Kesimpulannya, BKPSDM Kota Cirebon perlu mengoptimalkan sistem perencanaan berbasis teknologi, memperkuat koordinasi antarinstansi, serta meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi untuk perencanaan SDM yang lebih baik di masa depan. Human resource planning (HRP) at Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Cirebon faces several challenges, such as a shortage of staff in key strategic positions, uneven workload distribution, and the suboptimal use of monitoring and evaluation data as a basis for HR planning. Additionally, budget constraints and lack of interagency coordination further hinder the implementation of HR plans. This study aims to analyze the HR planning process at BKPSDM Kota Cirebon based on four main stages: human resource inventory, HR needs forecasting, HR plan development, and monitoring and evaluation. The research employs a qualitative descriptive approach with data collected through interviews, observations, and document analysis. The findings indicate that while BKPSDM Kota Cirebon has followed the HR planning stages outlined in the theory of Soekidjo Notoatmodjo, its implementation remains ineffective. Key obstacles include limited budget allocations, infrequent data updates, and insufficient cross-agency coordination. The study concludes that BKPSDM Kota Cirebon needs to optimize technology-based planning systems, enhance interagency collaboration, and improve the effectiveness of monitoring and evaluation processes to achieve better HR planning outcomes in the future
REFORMASI PENGELOLAAN ASET DAERAH MELALUI UPAYA DIGITALISASI DI WILAYAH DKI JAKARTA
Get PDFPengelolaan aset daerah dalam konteks desentralisasi semakin menghadapi tantangan terkait transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas. Di wilayah Ibu Kota Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, tantangan tersebut menjadi semakin kompleks mengingat besarnya nilai aset daerah yang tercatat mencapai Rp746,39 triliun. Upaya reformasi tata kelola aset melalui digitalisasi, seperti pengembangan basis data aset terintegrasi dan interoperabilitas sistem informasi menunjukkan pergeseran strategis dalam pengelolaan sumber daya publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi teknologi digital dalam pengelolaan aset daerah di DKI Jakarta dengan menganalisis kesiapan institusi, kerangka regulasi, dan dampak terhadap tata kelola. Metode yang digunakan adalah studi kasus kualitatif dengan teknik wawancara mendalam dan analisis dokumen. Hasil penelitian menunjukkan adanya hambatan utama berupa fragmentasi kepemilikan data, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, dan kurangnya koordinasi antar instansi. Meskipun demikian, inisiatif digital memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas tata kelola aset daerah apabila didukung oleh kepemimpinan yang kuat, kolaborasi lintas sektor, dan sinkronisasi kebijakan yang berkelanjutan. Studi ini memberikan kontribusi terhadap wacana inovasi sektor publik dan menawarkan rekomendasi kebijakan untuk penguatan manajemen aset berbasis digital dalam konteks pemerintahan perkotaan. Public asset management in decentralized settings has increasingly faced challenges related to transparency, efficiency, and accountability. In Indonesia’s capital region, DKI Jakarta, these challenges are amplified by the scale and value of regional assets, which reach IDR 746,39 trillion. Recent efforts to reform asset governance through digitalization—such as the development of integrated asset databases and system interoperability—present a strategic shift in managing public resources. This study explores the implementation of digital technologies in public asset management in DKI Jakarta, analysing institutional readiness, regulatory frameworks, and governance outcomes. Using a qualitative case study approach supported by interviews with key stakeholders and document analysis, the research identifies critical barriers such as fragmented data ownership, limited human resource capacity, and insufficient coordination among agencies. The findings suggest that while digital initiatives hold significant potential to improve asset governance, their success depends on strong leadership, inter-agency collaboration, and continuous policy alignment. This study contributes to the growing discourse on public sector innovation and offers policy recommendations to strengthen digital-based asset management in urban governance contexts.
STRATEGI PENGUATAN SUMBER DAYA MANUSIA: PELATIHAN PENINGKATAN KAPASITAS PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT DI DINAS SOSIAL KOTA CIREBON
Get PDFPengembangan sumber daya manusia penting bagi sumber daya manusia dalam organisasi yang sering kali dihadapi ketidakpastian tugas dan tanggung jawab mereka. Pelatihan menjadi salah satu aspek pengembangan sumber daya manusia untuk membantu menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan kemampuan yang mereka miliki. Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon menjadi salah satu elemen penting dalam sumber daya manusia yang dimiliki Dinas Sosial Kota Cirebon. Sebagai bagian dari sumber daya manusia Dinas Sosial Kota Cirebon, Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) wajib mengikuti pelatihan. Akan tetapi, ditemukan dismilaritas antara latar belakangi pelatihan dengan implementasi pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon dan juga tidak dilakukannya evaluasi atas pelaksanaan pelatihan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tahapan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon kepada Pekerja Sosial Masyarakat sebagai peserta pelatihan tersebut. Metode yang digunakan melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan mengumpulkan data melalui wawancara secara mendalam, dokumentasi, dan observasi kepada pegawai dan anggota Pekerja Sosial Masyarakat Dinas Sosial Kota Cirebon. Informan dipilih karena terlibat dalam proses dan pelaksanaan pelatihan tersebut. Perolehan data diolah secara triangulasi dan pemaparan data secara non statistik melalui narasi yang memuat makna, pengalaman, dan perspektif subjek penelitian. Hasilnya ditemukan bahwa Dinas Sosial Kota Cirebon belum melakukan pelatihan sesuai tahapan yang komprehensif sehingga hasil pelatihan tidak optimal. Human resource development is important for human resources in organizations that often face uncertainty in their tasks and responsibilities. Training becomes one of the aspects of human resource development to help balance the demands of work and the abilities they possess. Community Social Workers (PSM) at the Cirebon City Social Service are one of the important elements in the human resources of the Cirebon City Social Service. As part of the human resources of the Cirebon City Social Service, Community Social Workers (PSM) are required to undergo training. However, a dissimilarity was found between the background of the training and the implementation of the training conducted by the Cirebon City Social Service, and there was also no evaluation of the training implementation. This research aims to understand the stages of training conducted by the Cirebon City Social Service for Community Social Workers as participants in the training. The method used was a descriptive qualitative approach by collecting data through in-depth interviews, documentation, and observation of the employees and members of the Community Social Workers at the Cirebon City Social Service. Informants were chosen because they were involved in the process and implementation of the training. Data collection was processed through triangulation and non-statistical data presentation via narratives that encompass the meaning, experiences, and perspectives of the research subjects. The results showed that the Cirebon City Social Service had not conducted training according to comprehensive stages, resulting in suboptimal training outcomes
FORMULASI KEBIJAKAN REFORMASI BIROKRASI TEMATIK PENGENTASAN KEMISKINAN DI KOTA CIREBON
Get PDFPenelitian ini mendalami tentang formulasi kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon. Kebijakan ini dibuat sebagai adaptasi dari reformasi birokrasi untuk mengatasi dan mempercepat agenda pembangunan nasional, salah satunya isu kemiskinan. Permasalahan pada penelitian ini adalah tidak tercapainya capaian nilai reformasi birokrasi tematik di Kota Cirebon yang kurang mencapai maksimal bobot poin. Tujuan penelitian ini berupaya untuk mendeskripsikan formulasi kebijakan reformasi birokrasi tematik dan mencari tahu penyebab kegagalan capaian kebijakan di tahap formulasi kebijakan. Metode penelitian ini merupakan penelitian kualitatif untuk pengumpulan data melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan di Kota Cirebon melewati beberapa tahapan, seperti vision, present, dan priorities. Kebijakan ini juga dibutuhkan sebagai solusi dari beberapa masalah, yaitu: (1) Perencanaan program dalam mengantisipasi kekeliruan data penerima manfaat program masih belum matang; (2) Koordinasi antar perangkat daerah belum terlaksana baik; (3) TKPK sebagai tim pelaksana koordinasi kurang menjalankan fungsi secara maksimal; (4) Sifat egosektoral yang masih melekat di lingkungan masyarakat hingga perangkat daerah; dan (5) Solidaritas dari masyarakat yang masih cukup minim. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini ialah proses dari kebijakan reformasi birokrasi tematik pengentasan kemiskinan dibentuk berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Cirebon hingga masyarakat. This study delves into the formulation of thematic bureaucratic reform policies for poverty alleviation in Cirebon City. This policy was made as an adaptation of bureaucratic reform to overcome and accelerate the national development agenda, one of which is the issue of poverty. The problem in this study is that the achievement of the value of thematic bureaucratic reform in Cirebon City is not achieved, which does not reach the maximum weight of points. The purpose of this study is to describe the formulation of thematic bureaucratic reform policies and find out the causes of policy achievement failure at the policy formulation stage. This research method is a qualitative research for data collection through interviews and literature studies. The results of the study show that the thematic bureaucratic reform policy for poverty alleviation in Cirebon City goes through several stages, such as vision, present, and priorities. This policy is also needed as a solution to several problems, namely: (1) Program planning in anticipation of incorrect data on program beneficiaries is still immature; (2) Coordination between regional apparatus has not been carried out well; (3) TKPK as a coordination implementation team lacks to carry out its functions optimally; (4) Egosectoral traits that are still inherent in the community to the regional apparatus; and (5) Solidarity from the community is still quite minimal. The conclusion that can be drawn from this study is that the process of thematic bureaucratic reform policies for poverty alleviation is formed based on the problems faced by the Cirebon City Government and the community.
PENGUATAN SATPOL PP KOTA CIREBON: STRATEGI PENGEMBANGAN KAPASITAS
Get PDFPenelitian ini mengkaji pengembangan kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Cirebon. Beberapa permasalahan yang teridentifikasi meliputi kurangnya pemahaman anggota terhadap peraturan daerah, keterbatasan SDM yang menghambat pelaksanaan tupoksi, dan ketimpangan beban kerja akibat penambahan bagian PPNS. Dukungan dari pemerintah pusat dan dinas lain juga belum optimal, tercermin dari minimnya alokasi anggaran dan kolaborasi yang terbatas. Kondisi ini berdampak pada indeks kepuasan masyarakat yang hanya mencapai 78,19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dengan menggunakan teori pengembangan kapasitas pemerintah daerah menurut Ilato (2017) yang terdiri dari level sistem, organisasi, dan aparatur/individu. Pada level sistem, Satpol PP telah menerapkan perencanaan program berbasis renstra dan renja serta sistem keuangan digital SIPD RI, meski terkendala anggaran. Level organisasi menunjukkan pengembangan struktur komprehensif dengan inovasi Satlinmas Kota dan pemanfaatan media sosial, namun masih ada ketidakseimbangan beban kerja dan kurangnya sinergi dengan SKPD lain. Di level aparatur, telah dilakukan upaya pengembangan melalui pendidikan formal dan pelatihan, tetapi hasilnya belum maksimal karena keterbatasan anggaran dan dominasi anggota berusia di atas 40 tahun. This research examines the capacity development of the Cirebon City Civil Service Police Unit (Satpol PP). Some of the problems identified include the lack of understanding of local regulations, limited human resources that hamper the implementation of duties and functions, and workload imbalance due to the addition of the PPNS section. Support from the central government and other agencies is also not optimal, reflected in the lack of budget allocation and limited collaboration. This condition has an impact on the community satisfaction index which only reaches 78.19. This research uses a qualitative method with a case study approach. By using the theory of local government capacity development according to Ilato (2017) which consists of system, organization, and apparatus/individual levels. At the system level, Satpol PP has implemented strategic and work plan-based program planning and the SIPD RI digital financial system, despite budget constraints. The organizational level shows the development of a comprehensive structure with the innovation of Satlinmas Kota and the use of social media, but there is still an imbalance of workload and lack of synergy with other SKPD. At the apparatus level, development efforts have been made through formal education and training, but the results have not been maximized due to budget constraints and the dominance of members over 40 years old.
KAPASITAS ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA CIREBON DALAM MENERBITKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh peningkatan penduduk di Kota Cirebon mendorong peningkatan juga pada penduduk wajib administratif untuk pembuatan dokumen kependudukan. Dinas Kependudukan sebagai instansi pelaksana di bidang kependudukan harus mampu menanggapi tuntutan pelayanan kepada masyarakat dengan kapasitas organisasinya. Namun dari hasil lapangan mengindikasikan permasalahan seperti sumber daya manusia, infrastruktur dan keterlibatan pihak lain menunjukkan belum memadai.Penelitian ini bertujuan menjelaskan kapasitas organisasi Disdukcapil Kota Cirebon dalam menerbitkan dokumen kependudukan menggunakan teori (Horton et al., 2003). Dengan pendekatan kuantitatif, penelitian mengukur dua sub variabel: resources (staffimembers,iinfrastructure, technology, andi financialiresources) dan managementi(strategicileadership, programiand process management, networking andilinkages). Data dikumpulkan melalui kuesioner kepada 28 responden. Managementimerefleksikan kapasitas organisasi lebih kuat (R Square 0,944) dibanding resources (R Square 0,851). Dimensi terkuat dalam hubungan dengan kapasitas organisasi adalah infrastructure, technology, and financial resources (R Square 0,891), strategic leadership (R Square 0,830), dan program and process management (R Square 0,786). Sedangkan staff members (R Square 0,707) dan networking and linkages (R Square 0,657) lemah. Rekomendasi yang diajukan yaitu dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik serta menjalin kemitraan strategis dengan pihak eksternal. This researchiis motivated by theiincrease in population in the city of Cirebon, which also drives an increase in the number of residents required to complete administrative tasks for the creation of population documents. The Population Office, as the implementing agency in the field of population, must be able to respond to the demands of service to the community with its organizational capacity. However, field results indicate that issues such asistaffimembers, infrastructure, and involvement of other parties are still inadequate.This research aims to explain the capacity of the Disdukcapil organization in Cirebon City to issue population documents using the theory (Horton et al., 2003). With a quantitative approach, the research measures two sub-variables: resources (staffimembers,iinfrastructure,itechnology, and financial resources) and managementi(strategicileadership, programiand process management, networking andilinkages). Data were collected through questionnaires from 28 respondents. Management reflects a stronger organizational capacity (R Square 0.944) compared to resources (R Square 0.851). The strongest dimensions in relation to organizational capacity are infrastructure, technology, and financial resources (R Square 0.891), strategic leadership (R Square 0.830), and program and process management (R Square 0.786). Meanwhile, staff members (R Square 0.707) and networking and linkages (R Square 0.657) are weak. he recommendation proposed is to manage human resources well and establish strategic partnerships with external parties
EFEKTIVITAS PROGRAM KETAHANAN PANGAN BERUPA BANTUAN PEMBERIAN BIBIT TANAMAN PADI DI DESA BOJONGKONENG, KECAMATAN NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT PADA TAHUN 2023
Get PDFProgram prioritas nasional ketahanan pangan adalah program pemerintah dalam upaya kemandirian pangan, swasembada pangan, keamanan pangan, dan meningkatkan akses pangan. Di tingkat desa, program ketahanan pangan mempertimbangkan prioritas kebutuhan agar memberikan manfaat kepada masyarakat desa dengan memanfaatkan potensi lokal. Penelitian ini memiliki tujuan dalam untuk menganalisis bagaimana efektivitas program bantuan bibit tanaman padi dalam mendukung ketahanan pangan di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat. Permasalahan yang terjadi dalam penelitian berhubungan dengan keterlambatan distribusi bibit tanaman padi, kurangnya keterampilan sumber daya manusia, dan sosialisasi yang belum maksimal kepada petani. Maka, tujuan penelitian ini: (1) menganalisis efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, (2) memaparkan faktor dalam pelaksanaan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng, dan (3) memaparkan upaya yang telah dilakukan oleh Desa Bojongkoneng dalam meningkatkan efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi. Metode dalam penelitian menggunakan kualitatif deskriptif. Bagaimana cara mengukur efektivitas program, dengan menggunakan indikator efektivitas program Sutrisno (2010) berupa pemahaman program, ketepatan sasaran, ketepatan waktu, pencapaian tujuan, serta perubahan nyata. Maka hasil dari penelitian ini menandakan bahwasanya efektivitas program ketahanan pangan berupa bantuan bibit tanaman padi di Desa Bojongkoneng masih tergolong kurang efektif. Hal ini menunjukan bahwa diperlukan upaya peningkatan oleh Pemerintah Desa Bojongkoneng, salah satunya melalui sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat guna meningkatkan pemahaman dan partisipasi terhadap program ketahanan pangan secara menyeluruh. The national priority program for food security is a program implemented by the government as an effort in food self-sufficiency, food security, and improving food access. At the village level, the program considers the priority needs so the program can provide benefits to the village community. This study analyzes the effectiveness of the food security program through rice seed assistance in Bojongkoneng Village, Ngamprah District, West Bandung Regency. The main problems include delays in seed distribution, lack of skilled human resources, and inadequate socialization. The study aims to (1) analyze the program’s effectiveness effectiveness of the food security program through rice seed assistance, (2) identify factors effectiveness of the food security program through rice seed assistance, and (3) describe village efforts to improve the effectiveness of the food security program through rice seed assistance. This study is using qualitative method. In measuring the effectiveness of the program, this study uses indicators of program effectiveness based on Sutrisno (2010), namely program understanding, target accuracy, timeliness of the program, goal achievement, and concrete change. The results show the program is still less effective. supporting factors include the availability of natural resources, organized farmer groups, and program continuity. Inhibiting factors involve limited human resource capacity and low community involvement during socialization. To enhance the effectiveness, the village regularly includes the community in musrenbang. The study concludes that the effectiveness of the food security program in the form of rice seedling assistance in Bojongkoneng Village, is still considered as less effective. This shows that improvement efforts are needed by the Bojongkoneng Village Government, particularly through more massive socialization to the community in order to increase understanding and participation in the overall food security program.