JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
ANALISIS PEMILIHAN LOKASI BISNIS MANUFAKTUR MENGGUNAKAN FACTOR RATING METHOD (STUDI PADA ROYAL FOLDING GATE)
Get PDFStrategi lokasi merupakan sebuah keputusan manajemen operasi yang penting bagi sebuah perusahaan termasuk pada perusahaan manufaktur seperti Royal Folding Gate. Analisis lokasi penting bagi perusahaan karena akan berdampak pada keputusan jangka panjang perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan strategi pemilihan lokasi pada tiga lokasi yang dipertimbangkan (Kota Bandung, Kabupaten Garut dan Kota Tasikmalaya) dengan menggunakan factor rating method. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dengan satu orang informan, studi pustaka, dan observasi. Hasil penelitian ini mendapati bahwa dengan pertimbangan faktor kedekatan dengan pasar, keamanan, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur, harga tanah, upah pekerja, dan biaya transportasi, Kota Bandung menjadi lokasi prioritas utama untuk dipilih. Location strategy is an operational management decision that can influence distribution efficiency, operational costs, and the long-term sustainability of a company, including manufacturing firms such as Royal Folding Gate. Studies on site selection for workshops/warehouses in the folding gate industry remain limited, particularly in the West Java region. This study aims to analyze and compare the feasibility of three alternative locations—Bandung City, Garut Regency, and Tasikmalaya City—as potential expansion sites for Royal Folding Gate, using the factor rating method. The research employs a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with a key informant, literature review, and field observation. The findings indicate that, based on factors such as proximity to market, security, labor availability, infrastructure, land prices, wage levels, and transportation costs, Bandung City emerges as the top-priority location for business expansion
PENGARUH LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA PUSKESMAS RAPPANG KECAMATAN PANCA RIJANG
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kepuasan kerja pegawai di Puskesmas Rappang Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang. Lingkungan kerja fisik yang dimaksud meliputi aspek pencahayaan, suhu udara dan ventilasi, kebisingan, kebersihan dan keamanan, serta tata ruang dan dekorasi.”Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya kenyamanan lingkungan kerja dalam meningkatkan semangat dan produktivitas kerja pegawai, yang pada akhirnya berdampak pada kepuasan kerja.Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian asosiatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner terhadap 56 responden yang diambil menggunakan teknik random sampling dari populasi sebanyak 125 pegawai. Analisis data dilakukan dengan uji validitas, reliabilitas, regresi linear sederhana, dan uji hipotesis menggunakan bantuan aplikasi SPSS 21.0.Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja pegawai. Sebagian besar responden menilai kondisi pencahayaan, ventilasi, dan kebersihan dalam kategori baik hingga sangat baik.Analisis statistik membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja fisik memiliki hubungan positif terhadap variabel kepuasan kerja.Dengan demikian, perbaikan dan pemeliharaan lingkungan kerja fisik di Puskesmas Rappang dapat dijadikan salah satu strategi dalam meningkatkan kepuasan dan kinerja pegawai. This study aims to examine the influence of the physical work environment on employee job satisfaction at Puskesmas Rappang, Panca Rijang Subdistrict, Sidenreng Rappang Regency.The physical work environment in question includes aspects such as lighting, air temperature and ventilation, noise, cleanliness and safety, as well as workspace layout and decoration. The background of this study is based on the importance of a comfortable work environment in enhancing employee morale and productivity, which ultimately affects job satisfaction.The method used is a quantitative approach with an associative research type. Data were collected through questionnaires distributed to 56 respondents selected using random sampling from a population of 125 employees. The data were analyzed using validity and reliability tests, simple linear regression, and hypothesis testing with the help of SPSS 21.0 software.The results show that the physical work environment has a significant effect on employee job satisfaction.Most respondents rated the lighting, ventilation, and cleanliness conditions as good to very good. Statistical analysis confirmed that the physical work environment variable has a positive relationship with the job satisfaction variable.Therefore, improving and maintaining the physical work environment at Puskesmas Rappang can serve as a strategic effort to enhance employee satisfaction and performance
INOVASI TEMAN MANGROVE (SISTEM AQUAPONIK MANGROVE): PEMANFAATAN LIMBAH PAKAN DAN ESKRESI IKAN BANDENG SEBAGAI NUTRISI ALAMI UNTUK OPTIMALISASI PERTUMBUHANMANGROVE DI AREA KONSERVASI MANGROVE PT PERTAMINAPATRA NIAGA DI DESA SEDARI, CIBUAYA, KARAWANG
Get PDFEkosistem mangrove berperan sebagai benteng alami pesisir, namun diperlukan optimalisasi pertumbuhannya dengan melakukan integrasi terhadap potensi yang terdapat pada sekitarnya. Studi ini menguji hasil inovasi Teman Mangrove (Sistem Aquaponik Mangrove) yang memanfaatkan sedimen limbah pakan dan ekskresi ikan bandeng dari tambak sebagai sumber nutrisi alami bagi Avicennia marina dan Rhizophora mucronata pada area konservasi mangrove 2 PT Pertamina Patra Niaga. Metode yang digunakan adalah Before–After dengan pembanding literatur. Lokasi penelitian berada di Dusun Karangsari, Desa Sedari, Cibuaya, Karawang, mencakup tambak bandeng 1 ha dan Area Konservasi Mangrove 2 yang telah tertanami >8.000 tanaman mangrove. Waktu pengamatan berlangsung Agustus 2024–Januari 2025. Hasil menunjukkan perbaikan performa budidaya ikan bandeng, produksi panen ikan bandeng meningkat dari 989,75 kg menjadi 1.207,3 kg per siklus (21,98%), yang pada harga jual Rp23.000/kg meningkatkan pendapatan petani Rp5.003.650. Dampak terhadap tanaman mangrove, selama periode pengamatan tidak ditemukan kematian, indikator pertumbuhan (jumlah daun, pembesaran batang, dan penambahan tinggi) tanaman mangrove meningkat. Analisis pemanfaatan nutrisi dari limbah organik tambak mengindikasikan potensi suplai tahunan dari tambak sebesar 124,84 kg N dan 60,96 kg P (dua siklus panen dalam setahun). Kebutuhan ekuivalen pupuk NPK untuk pertumbuhan optimal tanaman mangrove 96 kg NPK/tahun (12 g/tanaman/tahun), sehingga berpotensi menghasilkan penghematan Rp2.400.000/tahun. Mangrove ecosystems serve as natural coastal barriers; however, their growth requires optimization through integration with surrounding potentials. This study examines the innovation of Teman Mangrove (Mangrove Aquaponics System), which utilizes sediment waste from milkfish (Chanos chanos) feed and excretion in ponds as a natural nutrient source for Avicennia marina and Rhizophora mucronata in the Mangrove Conservation Area 2 of PT Pertamina Patra Niaga. The method employed is Before–After with literature comparison. The research site is located in Karangsari Hamlet, Sedari Village, Cibuaya, Karawang, covering a 1-hectare milkfish pond and Mangrove Conservation Area 2, which has been planted with >8,000 mangrove trees. The observation period took place from August 2024 to January 2025. Results show improvements in milkfish cultivation performance, with production increasing from 989.75 kg to 1,207.3 kg per cycle (21.98%), which at a selling price of IDR 23,000/kg increased farmers’ income by IDR 5,003,650. Regarding mangrove plants, no mortality was observed during the study period; growth indicators (leaf count, stem diameter, and height increment) showed improvement. Analysis of nutrient utilization from pond organic waste indicates an annual potential supply of 124.84 kg N and 60.96 kg P (two harvest cycles per year). The equivalent fertilizer requirement for optimal mangrove growth is 96 kg NPK/year (12 g/plant/year), thus potentially generating savings of IDR 2,400,000/year.
LANSKAP PENGETAHUAN ADMINISTRASI KEUANGAN PUBLIK: SEBUAH ANALISIS BIBLIOMETRIK INDONESIA DAN GLOBAL (2000–2025)
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan struktur kajian ilmiah mengenai administrasi keuangan publik dalam literatur ilmiah global melalui pendekatan bibliometrik terhadap 208 artikel yang terindeks di Scopus selama periode 2000 hingga pertengahan tahun 2025. Hasil analisis menunjukkan bahwa topik ini berkembang secara signifikan, ditandai dengan meningkatnya perhatian terhadap isu transparansi, desentralisasi fiskal, efisiensi anggaran, serta integrasi teknologi informasi dalam tata kelola fiskal. Visualisasi menggunakan VOSviewer dalam bentuk keyword co-occurrence mapping mengungkap bahwa istilah public finance dan public administration merupakan simpul utama yang saling terhubung dengan konsep seperti fiscal policy, governance, dan accountability. Temuan juga mengindikasikan adanya pergeseran pendekatan riset dari orientasi teknokratis menuju paradigma kolaboratif dan berbasis data. Studi ini merekomendasikan penguatan kapasitas kelembagaan, tata kelola audit yang independen, serta adopsi teknologi yang inklusif sebagai prasyarat penting bagi reformasi administrasi keuangan publik yang berkelanjutan, terutama di era digital dan pasca-krisis global. This study aims to identify the direction and structure of scholarly discourse on public finance administration in the global academic literature by applying a bibliometric approach to 208 articles indexed in Scopus from 2000 to mid-2025. The analysis reveals that this topic has developed significantly, marked by growing attention to issues such as transparency, fiscal decentralization, budget efficiency, and the integration of information technology in fiscal governance. Visualization using VOSviewer, through keyword co-occurrence mapping, shows that public finance and public administration emerge as central nodes interconnected with concepts like fiscal policy, governance, and accountability. The findings also indicate a paradigm shift in research approaches—from a technocratic orientation toward more collaborative and data-driven frameworks. This study recommends strengthening institutional capacity, ensuring independent audit governance, and promoting inclusive technology adoption as essential prerequisites for sustainable public finance administration reform, especially in the digital era and the aftermath of global crises
PENERAPAN E-FILING DALAM PELAPORAN SPT TERHADAP PEMERIKSAAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG
Get PDFPenerapan e-filing pada KPP Pratama Sumedang memiliki beberapa tantangan seperti ketidakstabilan server saat periode pelaporan puncak, keterbatasan literasi teknologi di kalangan wajib pajak, dan potensi kesalahan pengisian data. Fenomena ini berpengaruh pada efektivitas pemeriksaan pajak yang menjadi elemen penting dalam memastikan kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan e-filing terhadap efektivitas dan efisiensi pemeriksaan pajak di KPP Pratama Sumedang. Penelitian dilakukan dengan pendekatan deskriptif-kualitatif menggunakan data primer melalui wawancara dengan petugas pajak dan data sekunder dari dokumen resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa e-filing berhasil mempercepat proses pelaporan dan meningkatkan keakuratan data, meskipun kendala teknis dan rendahnya literasi digital masih menjadi hambatan signifikan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan sosialisasi kepada wajib pajak, dan pelatihan teknis bagi petugas pajak untuk memaksimalkan penerapan e-filing. Dengan langkah tersebut, diharapkan e-filing dapat lebih efektif dalam mendukung pemeriksaan pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. The implementation of e-filing at KPP Pratama Sumedang faces several challenges, such as server instability during peak reporting periods, limited technological literacy among taxpayers, and the potential for data entry errors. These phenomena impact the effectiveness of tax audits, which are a crucial element in ensuring taxpayer compliance. This study aims to analyze the implementation of e-filing in relation to the effectiveness and efficiency of tax audits at KPP Pratama Sumedang. The research adopts a descriptive-qualitative approach, utilizing primary data through interviews with tax officers and secondary data from official documents. The findings indicate that e-filing has successfully expedited the reporting process and improved data accuracy, although technical issues and low digital literacy remain significant obstacles. This study recommends improving technological infrastructure, strengthening outreach programs for taxpayers, and providing technical training for tax officers to maximize the implementation of e-filing. These measures are expected to make e-filing more effective in supporting tax audits and enhancing taxpayer compliance
SOSIALISASI INFORMASI KECELAKAAN LALU LINTAS OLEH JASA RAHARJA DAN PEMERINTAH DI PT VONEX
Get PDFAngka kecelakaan lalu lintas di Provinsi Jawa Barat masih tergolong tinggi, sementara pemahaman masyarakat terhadap prosedur klaim santunan kecelakaan lalu lintas masih rendah. Padahal, pemerintah melalui PT Jasa Raharja telah menyediakan jaminan asuransi untuk korban kecelakaan. Oleh karena itu, kegiatan sosialisasi informasi mengenai layanan ini menjadi penting untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran akan keselamatan berkendara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan, hambatan, dan upaya penyelesaian dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh PT Jasa Raharja bekerja sama dengan instansi pemerintah di lingkungan PT Vonex Indonesia. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dilaksanakan melalui presentasi dan diskusi yang melibatkan Jasa Raharja, kepolisian, dan dinas perhubungan. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman karyawan terkait hak atas santunan dan prosedur klaim. Kendala yang muncul antara lain keterbatasan waktu, kurangnya alat bantu, dan lemahnya koordinasi antarinstansi. Untuk mengatasi hal tersebut, dilakukan penyusunan materi yang ringkas, penggunaan media sederhana, serta sesi tanya jawab. Sosialisasi ini dinilai efektif dan disarankan untuk ditingkatkan melalui media yang lebih interaktif dan koordinasi awal yang lebih matang. The number of traffic accidents in West Java Province is still relatively high, while public understanding of traffic accident compensation claim procedures is still low. In fact, the government through PT Jasa Raharja has provided insurance coverage for accident victims. Therefore, information dissemination activities regarding this service are important to increase understanding and awareness of safe driving. This study aims to determine the implementation, obstacles, and resolution efforts in socialization activities carried out by PT Jasa Raharja in collaboration with government agencies within PT Vonex Indonesia. The method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and document studies. The results showed that socialization was carried out through presentations and discussions involving Jasa Raharja, the police, and the transportation department. This activity increased employees' understanding of their rights to compensation and claim procedures. Obstacles that arose included time constraints, lack of tools, and weak coordination between agencies. To overcome these obstacles, concise materials were prepared, simple media were used, and question and answer sessions were conducted. This socialization was considered effective and recommended to be improved through more interactive media and more thorough initial coordination
PEMBERDAYAAN EKONOMI LOKAL : INDUSTRI KECIL MENENGAH (IKM) BERORIENTASI EKSPOR DI PROVINSI JAWA TIMUR
Get PDFIndustri Kecil Menengah (IKM) berperan menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, terutama di Provinsi Jawa Timur yang memiliki jumlah IKM terbesar se Provinsi di Indonesia. Jawa Timur juga menjadi provinsi dengan kontribusi ekspor terbesar ketiga di Indonesia, pada tahun 2023. Namun, masih terdapat tantangan dan kendala dihadapi oleh para IKM. Oleh karena itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur berupaya memberdayakan IKM agar siap bersaing di pasar internasional. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan upaya pemberdayaan IKM oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Timur dengan pendekatan ekspor, menggunakan Teori Pemberdayaan Hasdiansyah (2023) yang mencakup 8 aspek pemberdayaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data mencakup pengumpulan, kondensasi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pemberdayaan telah berjalan baik. Namun, keterbatasan anggaran, waktu, dan jaringan distribusi masih menjadi kendala, sehingga diperlukan pengembangan lebih lanjut, khususnya bagi para pelaku IKM yang masih baru atau berskala kecil. Small and Medium Industries (IKM) play a role in maintaining the economic stability of Indonesia, especially in East Java Province, which has the largest number of IKM in the country. East Java is also the third-largest contributor to exports in Indonesia in 2023. However, there are still challenges and obstacles faced by IKM. Therefore, the Department of Industry and Trade of East Java is working to empower IKM to be ready to compete in international markets. This study aims to describe the empowerment efforts of IKM by the Department of Industry and Trade of East Java with an export-oriented approach, using Hasdiansyah's Empowerment Theory (2023) which includes 8 aspects of empowerment. The research method used is descriptive qualitative with data collection techniques through interviews, observations, and documentation. Data analysis includes collection, condensation, presentation, and drawing conclusions. The results show that the empowerment program has been running well. However, limitations in budget, time, and distribution networks remain obstacles, so further development is needed, especially for new or small-scale IKM players
INOVASI STRATEGIS DALAM TATA KELOLA INFORMASI PUBLIK DI PTN: ANALISIS IMPLEMENTASI PPID UNIVERSITAS PADJADJARAN
Get PDFKeterbukaan informasi publik di perguruan tinggi negeri masih menghadapi tantangan, terutama terkait koordinasi antarunit kerja dan konsistensi implementasi kebijakan. Penelitian ini bertujuan mengkaji strategi inovasi yang diterapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Padjadjaran untuk mendukung keterbukaan informasi publik. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, analisis dokumen, dan observasi langsung, serta menganalisis data dengan model interaktif Miles dan Huberman dengan triangulasi sumber untuk validasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa universitas telah mengembangkan strategi inovasi berupa digitalisasi layanan informasi, pelibatan publik melalui forum dan konsultasi, serta penguatan inklusivitas dalam penyampaian informasi. Namun, pelaksanaan di tingkat fakultas dan unit kerja masih bervariasi, menunjukkan kesenjangan dalam pemahaman kebijakan dan koordinasi internal. Inovasi teknologi seperti aplikasi seluler dan chatbot belum dievaluasi secara sistematis sehingga dampaknya terhadap akses publik belum maksimal. Penelitian ini menekankan pentingnya penguatan kapasitas petugas, sistem evaluasi berbasis data, dan sosialisasi lintas unit untuk menumbuhkan budaya keterbukaan informasi yang konsisten di perguruan tinggi negeri. Public Information Transparency is a key principle in the governance of public institutions, including state universities, as it ensures transparency, accountability, and public participation. This study aims to examine the implementation of innovative public information transparency strategies undertaken by the Information and Documentation Management Official (PPID) of Universitas Padjadjaran in supporting public information disclosure in accordance with the Monitoring and Evaluation (Monev) standards established by the Central Information Commission (KIP). The research employs a qualitative method with a case study approach. Data were collected through in-depth interviews, document analysis, and direct observation of public information service processes. The analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman, with validation through data source triangulation. The findings reveal that the PPID of Universitas Padjadjaran has developed several innovation strategies, including service digitalization, public engagement, and the enhancement of inclusivity. However, implementation at the work unit level has not been entirely uniform, indicating challenges in internal coordination and policy comprehension. This study highlights the importance of consistent inter-unit implementation and the necessity of a sustainable evaluation system to strengthen the culture of information disclosure in state universities. It recommends enhancing cross-unit capacity and socialization, developing a data-based internal monitoring system, and involving stakeholders more extensively in the evaluation of public information services
POLITIK ANGGARAN DANA DESA DAN KEPENTINGAN POLITIK LOKAL DI KABUPATEN BANDUNG
Get PDFDitetapkannya Alokasi Dana Desa yang dibebankan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Dana Desa yang dikontrol oleh pemerintah pusat, harapannya mampu menggeser posisi desa dari sebelumnya sebagai entitas administratif-pasif, menjadi entitas otonom yang mandiri dan kompetitif. Keduanya juga seharusnya menjadi dasar perubahan tata kelola mengingat kondisi aktual, Pendapatan Asli Desa belum mampu menopang kebutuhan dasar desa di sebagian besar wilayah Indonesia. Sangat disayangkan, kebijakan fiskal ini cenderung mendorong Desa pada panggung pertarungan kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan analisis dalam bentuk literature review, penelitian ini menunjukkan bahwa kiranya desa menjadi entitas otonom, desa malah mengalami kebingungann karena adanya tarik menarik kepentingan baik antara pemerintah pusat dan daerah, maupun kelompok kepentingan seperti legislator pusat dan daerah maupun entitas terkecil seperti halnya organisasi kemasyarakatan dan media massa. Kondisi tersebut semakin memburuk dengan patologi birokrasi desa yang cenderung stagnan akibat kualitas sumber daya manusia yang kurang memadai, serta kurangnya pengawasan penggunaan anggaran akibat tidak adanya lembaga audit internal teknis setingkat desa sehingga berimplikasi pada banyaknya praktik penyelewengan penggunaan anggaran. Padahal, Kabupaten Bandung memiliki potensi yang begitu besar khususnya di aspek agrikultur, wisata, termasuk industri. The establishment of the Village Fund Allocation, which is charged to the Regency/City Government, and the Village Fund, which is controlled by the central government, is expected to shift the position of villages from being passive-administrative entities to autonomous entities that are independent and competitive. Both should also be a breath of fresh air considering the actual conditions, Village Original Revenue has not been able to support the basic needs of villages in most parts of Indonesia. Unfortunately, this fiscal policy tends to push villages onto the stage of a conflict of interest between the central and regional governments. By conducting an analysis in the form of a literature review, this research shows that instead of villages becoming autonomous entities, villages are experiencing vacillation due to the tug of intererst between the central and regional governments, as well as interest groups such as central and regional legislators and smaller entities such as community organizations and the mass media. This condition is exacerbated by the pathology of the village bureaucracy, which tends to stagnate due to the inadequate quality of human resources, as well as the lack of supervision of budget use due to the absence of technical internal audit institutions at the village level, which has implications for the rampant practice of misusing the budget. In fact, Kabupaten Bandung has rich potential, especially in agriculture, tourism, and industry.
PERENCANAAN SUMBER DAYA MANUSIA PASCA PENYEDERHANAAN BIROKRASI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA CIREBON
Get PDFPenelitian ini menganalisis dampak penyederhanaan birokrasi terhadap perencanaan sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat Daerah Kota Cirebon, dengan fokus pada tantangan ketidaksesuaian kebutuhan dan ketersediaan tenaga kerja. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci dan studi dokumen, termasuk hasil Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Hasil penelitian menunjukkan kesenjangan signifikan pada posisi strategis seperti analis kebijakan dan pengelola pengadaan barang/jasa akibat keterbatasan formasi CPNS dan ketidaksesuaian kompetensi. Strategi yang diterapkan meliputi redistribusi pegawai, pengembangan kompetensi melalui pelatihan, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung perencanaan SDM berbasis data. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya perencanaan SDM yang strategis dan adaptif untuk mengatasi kesenjangan tenaga kerja, mendukung reformasi birokrasi, serta meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. This study analyzes the impact of bureaucratic simplification on human resource (HR) planning in the Cirebon City Regional Secretariat, focusing on the challenge of mismatching workforce needs and availability. Using a descriptive qualitative approach, data was collected through in-depth interviews with key informants and document studies, including the results of the Job Analysis (Anjab) and Workload Analysis (ABK). The results showed significant gaps in strategic positions such as policy analysts and procurement managers due to limited CPNS formations and competency mismatches. Strategies implemented include redistribution of employees, competency development through training, and utilization of information technology to support data-based HR planning. The research conclusion emphasizes the importance of strategic and adaptive HR planning to address workforce gaps, support bureaucratic reform, and improve the quality of local governance