JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
ANALISIS INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PADA PROGRAM INTEGRATED FARMING KETAPANG PT PERTAMINA PATRA NIAGA INTEGRATED TERMINAL TANJUNG WANGI
Get PDFProgram Integrated Farming Ketapang merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) PT Pertamina Patra Niaga Integrated Terminal Tanjung Wangi yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi berbasis pertanian terpadu. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tingkat kepuasan masyarakat penerima manfaat terhadap pelaksanaan program dengan menggunakan pendekatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Penilaian dilakukan terhadap lima aspek utama, yaitu perencanaan, pendanaan, pendampingan, pelaksanaan, dan keberlanjutan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata nilai IKM berada pada kategori sangat baik dengan skor 3,84 atau konversi 96,14%. Aspek pendanaan dan pendampingan memperoleh nilai tertinggi, sementara aspek keberlanjutan menunjukkan perlunya peningkatan akses kemitraan pemasaran. Secara keseluruhan, program ini dinilai efektif, partisipatif, dan berkelanjutan dalam meningkatkan kapasitas serta kesejahteraan masyarakat. Program Integrated Farming Ketapang direkomendasikan sebagai model praktik terbaik dalam pelaksanaan program TJSL berbasis pemberdayaan masyarakat
PENCEGAHAN STUNTING OLEH DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK, DAN KELUARGA BERENCANA (DP3APPKB): STUDI PADA KECAMATAN PEKALIPAN, KOTA CIREBON
Get PDFStunting menjadi permasalahan kesehatan yang memengaruhi kualitas penduduk di Kota Cirebon. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pemberdayaan dalam pencegahan stunting yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) di Kecamatan Pekalipan, Kota Cirebon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan dari berbagai pemangku kepentingan, yaitu pejabat DP3APPKB, Tim Pendamping Keluarga, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan di Kecamatan Pekalipan telah mencakup upaya penciptaan lingkungan yang mendukung melalui sosialisasi dan penyuluhan. Namun, penguatan kapasitas masih menghadapi tantangan, seperti kurangnya pelatihan untuk Tim Pendamping Keluarga. Kesimpulannya, upaya pencegahan stunting oleh DP3APPKB di Kecamatan Pekalipan telah memenuhi tahapan enabling dan empowering, namun tahapan protecting belum optimal. Stunting is a health problem that affects the quality of the population in Cirebon City. This study aims to analyze empowerment efforts in stunting prevention carried out by the Office of Women's Empowerment, Child Protection, Population Control, and Family Planning (DP3APPKB) in Pekalipan District, Cirebon City. This research uses a qualitative approach with a case study method. Data was collected from various stakeholders, namely DP3APPKB officials, the Family Assistance Team, and the local community. The results show that empowerment efforts in Pekalipan Sub-district have included efforts to create an enabling environment through socialization and counseling. However, capacity building still faces challenges, such as the lack of training for the Family Facilitator Team. In conclusion, stunting prevention efforts by DP3APPKB in Pekalipan Sub-district have fulfilled the enabling and empowering stages, but the protecting stage has not been optimal
EFEKTIVITAS PROGRAM JOB FAIR DALAM MENGURANGI ANGKA PENGANGGURAN DI KOTA CIREBON
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan dalam pelaksanaan Program Job Fair di Kota Cirebon, antara lain rendahnya penyerapan tenaga kerja lokal, proses link and match antara pencari kerja dan pemberi kerja yang belum maksimal, kendala teknis dalam pelaksanaan secara virtual, serta keterbatasan jumlah perusahaan peserta yang berdampak pada terbatasnya variasi lowongan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Job Fair berdasarkan indikator ketepatan sasaran, sosialisasi program, pencapaian tujuan, dan mekanisme pemantauan sesuai kerangka teori Budiani (2007). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara mendalam dengan pihak Disnaker, perusahaan peserta, dan pencari kerja, serta dokumentasi laporan tahunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program telah menjangkau sasaran peserta dengan cukup baik dan mendapat dukungan melalui berbagai media sosialisasi, meskipun pemanfaatan aplikasi SIAPkerja belum optimal. Tingkat penempatan tenaga kerja lokal masih rendah (sekitar 18%), sehingga tujuan program belum sepenuhnya tercapai meskipun pemantauan dilakukan secara rutin melalui evaluasi kegiatan, pelaporan perusahaan, dan survei kepuasan. This research is motivated by several problems in the implementation of the Job Fair Program in Cirebon City, including the low absorption of local workers, a suboptimal link and match process between job seekers and employers, technical obstacles in virtual implementation, and the limited number of participating companies, which affects the variety of available job vacancies. The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the Job Fair Program based on the indicators of target accuracy, program socialization, goal achievement, and monitoring mechanisms, as outlined in Budiani’s (2007) framework. The research employs a qualitative method with a descriptive approach, using data collection techniques such as observation, in-depth interviews with the Manpower Office (Disnaker), participating companies, and job seekers, as well as documentation of annual reports. The findings reveal that the program has adequately reached its target participants and has been supported through various socialization media, although the utilization of the SIAPkerja application remains suboptimal. The placement rate of local workers remains low (approximately 18%), indicating that the program's objectives have not been fully achieved, despite routine monitoring through activity evaluations, company reports, and satisfaction surveys
PELATIHAN BERBASIS KOMPETENSI JUNIOR WEB PROGRAMMER DI DINAS TENAGA KERJA KOTA CIREBON
Get PDFPenelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Bidang Junior Web Programmer di UPT LTK Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Beberapa permasalahan masih ditemukan dalam proses pelaksanaan PBK yang menyebabkan proses PBK belum berjalan secara efektif. Hal tersebut disebabkan oleh belum diterapkannya analisis kebutuhan pelatihan dan kurang memadainya fasilitas dan peralatan yang dibutuhkan dalam pelatihan. Selain itu, jumlah peserta yang mengikuti PBK di bidang Junior Web Programmer masih sedikit yang diterima untuk bekerja di perusahaan-perusahaan mitra setelah mengikuti pelatihan berbasis kompetensi, yaitu hanya berjumlah 4 orang dari 32 peserta. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK) Bidang Junior Web Programmer di UPT LTK Dinas Tenaga Kerja Kota Cirebon. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori ADDIE yang dikemukakan oleh Branch (2009) yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu analysis (analisis), design (desain), develop (mengembangkan), implement (implementasi), dan evaluate (evaluasi). Penelitian ini menujukkan bahwa PBK Junior Web Programmer belum sepenuhnya menerapkan beberapa unsur yang terdapat dalam model desain dan pengembangan ADDIE. Namun, di samping itu, pada tahun 2024, program ini dapat menghasilkan tingkat kelulusan peserta sebesar 93,75% yang menggambarkan bahwa mayoritas peserta mampu memenuhi standar kompetensi yang telah ditetapkan, baik dalam penguasaan materi teori maupun keterampilan praktik. This research aims to describe Competency Based Training (PBK) for Junior Web Programmers at UPT LTK Cirebon City Manpower Service. Several problems are still found in the PBK implementation process which causes the PBK process to not run effectively. This is caused by the lack of implementation of training needs analysis and inadequate facilities and equipment needed for training. Apart from that, the number of participants who took part in PBK in the Junior Web Programmer field was still small and was accepted to work at partner companies after attending competency-based training, namely only 4 people out of 32 participants. This research aims to describe Competency Based Training (PBK) for Junior Web Programmers at UPT LTK Cirebon City Manpower Service. The theory used in this research is the ADDIE theory proposed by Branch (2009) which consists of several stages, namely analysis, design, develop, implement and evaluate. This research shows that PBK Junior Web Programmer has not fully implemented several elements contained in the ADDIE design and development model. However, in addition, in 2024, this program can produce a participant graduation rate of 93.75%, which illustrates that the majority of participants are able to meet the competency standards that have been set, both in mastering theoretical material and practical skills
PERENCANAAN PENERIMAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Get PDFKota Bandung merupakan Ibu Kota Jawa Barat memiliki potensi penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang sangat besar salah satunya melalui Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB-P2). Namun, dalam data menunjukkan bahwa realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan tahun 2022-2023 tidak pernah mencapai target. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan terkait proses perencanaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda Kota Bandung belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan penerimaan PBB-P2 dengan baik. Terdapat kendala pada tahapan pengumpulan data, pelaksanaan, serta evaluasi hasil yang dicapai, sehingga menyebabkan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 masih belum maksimal bahkan tidak mencapai target. Kendala tersebut meliputi ketidaksesuaian data wajib pajak akibat pelimpahan data dari pemerintah pusat ke daerah, rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, terbatasnya jumlah pegawai, serta kurang efektifnya evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilakukan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya perbaikan diperlukan untuk meningkatkan akurasi data wajib pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lain untuk memperluas aspek penelitian yang lebih mendalam. Bandung City, as the capital of West Java, has significant potential for generating Regional Original Revenue, one of which is through Rural and Urban Land and Building Taxes (PBB-P2). However, data indicates that the realization of PBB-P2 revenue in 2022-2023 never met the target. The purpose of this study is to describe the planning process for PBB-P2 revenue at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bandung City. The research method used is descriptive with a qualitative approach. The results show that Bapenda Bandung City has not effectively implemented the PBB-P2 revenue planning. There are challenges in the data collection, implementation, and evaluation stages, resulting in the suboptimal realization of PBB-P2 revenue and failure to meet the target. These challenges include discrepancies in taxpayer data due to the transfer of data from the central government to the regions, low taxpayer compliance, limited staff, and ineffective evaluation of planning. This study concludes that improvements are needed to enhance the accuracy of taxpayer data and compliance levels. The results of this study are expected to serve as a reference for future researchers to expand on more in-depth aspects of this topic
PENGARUH KUALITAS PELAYANAN PERIZINAN NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB) TERHADAP KEPUASAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAKARTA UTARA
Get PDFPenelitian ini menjelaskan tentang kualitas pelayanan yang merupakan penilaian atas mutu baik atau buruknya suatu pelayanan. Pelayanan dikatakan berkualitas apabila pelayanan yang diberikan melebihi dari yang diharapkan masyarakat serta pelayanan tersebut memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. Salah satu lembaga yang memberikan jasa pelayanan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta Utara. Penelitian ini menggunakan teori pelayanan publik menurut Parasuraman tahun 2002 dan teori kepuasan masyarakat oleh Tjiptono & Chandra tahun 2011. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Responden penelitian ini sebanyak 100 (seratus) orang Masyarakat yang mengurus perizinan NIB. Teknik analisis data menggunakan teknik analisis regresi koefisien korelasi dalam yang merupakan ukuran kekuatan hubungan linear antara variabel independen (X) dan varibel dependen (Y). Koefisien korelasi ini dilambangkan dengan r. Nilai-nilai koefisien ini bervariasi dari -1 sampai +1. Hasil penelitian menunjukkan jika berdasarkan indikator kualitas pelayanan yaitu Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Empati dan Jaminan bahwa, Analisis kualitas Pelayanan perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jakarta Utara Keberhasilan pelayanan perizinan secara dengan menggunakan sudah “baik”. Namun masih ditemukan adanya kelemahan dalam pemberian pelayanan yang disebabkan kurangnya informasi kepada masyarakat melalui media offline sehingga masyarakat banyak yang belum mengetahui jika pengurusan NIB harus di urus secara online melalui OSS. Konsep baru pada penelitian ini ialah meningkatkan kepuasan masyarakat dengan kualitas layanan yang terbaik dari pihak DPMPTSP Jakarta Utara dengan memberitahukan kepada masyarakat jika saat ini seluruh pengurusan NIB dapat diakses melalui OSS. Dengan sistem yang sangat baik, diharapkan pelayanan DPMPTSP Jakarta Utara menjadi lebih baik lagi dan lebih memuaskan masyarakat. This study describes the quality of service which is an assessment of the good or bad quality of a service. Services are said to be of quality if the services provided exceed the expectations of the community and these services meet the needs and expectations of the community. One of the institutions that provide services is the North Jakarta Investment and One-Stop Services Agency (DPMPTSP). This study uses public service theory according to Parasuraman in 2002 and community satisfaction theory by Tjiptono & Chandra in 2011. This research method uses quantitative methods. Respondents to this study were 100 (one hundred) community members who took care of NIB permits. The data analysis technique uses the regression analysis technique of the deep correlation coefficient which is a measure of the strength of the linear relationship between the independent variable (X) and the dependent variable (Y). This correlation coefficient is denoted by r. The values of these coefficients vary from -1 to +1. The results of the study show that based on service quality indicators, namely Physical Evidence, Reliability, Responsiveness, Empathy and Assurance, Analysis of the quality of licensing services at the North Jakarta Investment and One-Stop Services Office The success of licensing services using a "good" basis. However, there are still weaknesses in the provision of services due to a lack of information to the public through offline media so that many people do not know that NIB arrangements must be managed online through OSS. The new concept in this research is to increase public satisfaction with the best quality service from the North Jakarta DPMPTSP by informing the public that currently all NIB arrangements can be accessed through OSS. With an excellent system, it is hoped that North Jakarta DPMPTSP services will be even better and more satisfying to the community
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI OBJEK WISATA DI KOTA BAUBAU SULAWESI TENGGARA
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh Kota Baubau yang menempati posisi kedua kunjungan wisatawan paling banyak dari kota/kabupaten lain di Sulawesi Tenggara. Dengan adanya kunjungan wisatawan ke Kota Baubau maka dapat menjadi salah satu sumber pendapatan, diantaranya dari Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata. Dalam pemungutan retribusi, masih terdapat permasalahan seperti realisasi pemungutan retribusi tempat rekreasi objek wisata yang belum optimal. Oleh karena itu dibutuhkan upaya intensifikasi pemungutan retribusi. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana upaya intensifikasi pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi Objek Wisata di Kota Baubau Sulawesi Tenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif.Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pada proses Intensifikasi Pemungutan Retribusi berdasarkan teori Sutedi (2008) beberapa aspek belum dapat dikatakan optimal seperti pengolahan basis data objek, tidak ada pengawasan, kurangnya pemeriksaan dan pelayanan, koordinasi antara instansi daerah terkait. Sementara aspek lainnya sudah dilakukan dengan optimal seperti mengidentifikasi pembayar retribusi, pelatihan khusus SDM, dan meningkatkan efisiensi administrasi dan menekan biaya pemungutan. This research is motivated by Baubau City which occupies the second position with the most tourist visits from other cities/districts in Southeast Sulawesi. With the arrival of tourists to Baubau City, it can be a source of income, including from the Retribution for Recreational Attractions. In collecting retribution, there are still problems such as the realization of retribution collection for tourist attractions that are not yet optimal. Therefore, it is necessary to intensify the collection of retribution. The purpose of this study was to find out how to intensify the collection of Retribution for Recreational Attractions in Baubau City, Southeast Sulawesi. The method used in this study is a qualitative method with a descriptive approach.The results of this study indicate that in the process of Intensifying Levy Collection based on Sutedi's (2008) theory, several aspects cannot be said to be optimal, such as object database processing, no supervision, lack of inspection and service, coordination between relevant regional agencies. Meanwhile, other aspects have been carried out optimally, such as identifying retribution payers, special HR training, and improving administrative efficiency and reducing collection costs.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA BANDUNG (STUDI: PADA RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK)
Get PDFSkripsi ini merupakan hasil penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik). Penelitian ini dilatarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap kebijkan pengelolaan ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung Telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2011 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau sebagai upaya penyelesaian permasalahan ruang terbuka hijau di Kota Bandung. Ruang terbuka hijau publik di Kota Bandung masih menemui kenadala dari segi pemeliharaan dan pengamanan. Dalam menelusuri persoalan di atas, penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Charles O. Jones yang mencakup organisasi, interprestasi, dan aplikasi. Metode yang di gunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan (observasi dan wawancara). Teknik penentuan informan yaitu menggunakan purposive sampling. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Bandung Bandung (Studi: Pada Ruang Terbuka Hijau Publik), aktivitas organisasi dengan adanya penataan struktur, tugas dan fungsi, yang tidak di imbangi dengan sumber daya dari segi teknis maupun oprasional belum mampu memberikan hasil yang di harapkan, interpretasi pemahan tujuan kebijakan pun masih rendah baik aparat maupun pemerintah, aplikasi belum sepenuhnya merespon dan mengadaptasi dinamika perubahan dan tuntutan masyrakat. This thesis is the result of research on the implementation of the open-scale green management policy in Bandung (study: public green open space). This research is based on the author's interest in the public wisdom of public green public management in Bandung. The city of Bandung has issued Regional Regulation Number 07 Year 2011 on the open-scale green management as an effort to solve the open-day green problem problem in Bandung. The public green open space in Bandung is still in harmony of the maintenance and security. In the searching above, this research uses the theory of policy implementation by Charles O. Jones that includes organizations, interpretations, and applications. The method used in this writing is a qualitative research method with descriptive approach. The data is obtained through literature study and field study (observation and interview). Technique of determining informants is using purposive sampling. The results of this study show that the implementation of green open space management policies in Bandung Bandung (study: public green open space), organizational activity with structuring structures, tasks and functions, which are not on the way with the technical and negative source of abnormalities have not been able to deliver results that expect in, interpretation of policy purpose is still low in the apparatus or government, the application has not been completely responded and adapted the dynamics of change and the demands of the community
INTENSIFIKASI PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN OLEH BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BANDUNG
Get PDFPenelitian ini didasari oleh hasil capaian penerimaan pajak bumi dan bangunan pada BPPD Kota Bandung di tahun 2017-2019 berturut-turut tidak dapat mencapai target yang ditetapkan, namun saat terjadinya pandemi corona virus pada tahun 2020-2021 realisasi penerimaannya mencapai target yang ditetapkan. Meskipun begitu piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan mengalami kenaikan yang signifikan diikuti dengan penurunan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian ini menggunakan upaya-upaya intensifikasi pemungutan yang dikemukakan oleh Sidik (2002). Hasil penelitian menunjukan Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung sudah melakukan kegiatan intensifikasi dan kelima upaya pada teori sudah diterapkan namun pada proses pelaksanaanya belum optimal. Hal tersebut dapat terlihat bahwa jumlah piutang yang berasal dari pajak bumi dan bangunan terus mengalami peningkatan hingga lebih dari satu triliun rupiah ditahun 2021, serta jumlah wajib pajak yang menurun sangat signifikan. Itu diketahui karena kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayarkan pajaknya, yang disebabkan oleh lemahnya sanksi hukum yang diberikan bagi wajib pajak yang melanggar atau lalai dalam melakukan pembayaran pajak sehingga wajib pajak tidak merasakan jera atas sanksi yang berlaku. Upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah yaitu dengan melakukan kegiatan sosialisasi dan mendekatkan diri kepada masyarakat untuk bertukar pikiran mengenai permasalahan pada tanah yang dimiliki, serta memperluas pelayanan pembayaran dengan berkerjasama dengan OPD untuk memudahkan masyarakat membayarkan pajaknya. This research is based on the results of the achievement of land and building tax revenues at the Bangun City BPPD in 2017-2019 successively unable to achieve the set target, but during the corona virus pandemic in 2020-2021 the realization of revenue reached the set target. Nevertheless, land and building tax receivables increased significantly, followed by a decrease in land and building taxpayers. This study used a qualitative method with a descriptive approach. This study used elements of the intensification efforts from Sidik (2002). The result of the studi show that Badan Pendapatan Daerah Bandung City has carried out intensification activities and the five efforts in theory have been applied, but the implementation process not optimal. It can be seen that the amount of receivables originating from land and building taxes continues to increase to more than one trillion rupiah in 2021, and the amount of taxpayers has decreased significantly. It was known that due to the lack of awareness of taxpayers in paying their taxes, which is caused by the weakness of legal sanctions given to taxpayers who violate or are negligent in paying taxes so that taxpayers do not feel deterred from the applicable sanction. Efforts made by Badan Pendapatan Daerah are by conducting outreach activities and getting closer to taxpayers to exchange ideas about problems on the land they own, as well as expanding payment services by collaborating with OPD to make easier for taxpayers to pay their taxes.
PENGARUH COMPLIANCE RISK MANAGEMENT TERHADAP EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN PAJAK (STUDI PADA 4 KANTOR PELAYANAN PAJAK DI KOTA BANDUNG)
Get PDFThe Directorate General of Taxes of the Republic of Indonesia as the domestic tax collecting authority, implements Compliance Risk Management to support the implementation of various tax administration functions, one of which is audit activities. This research was raised based on the problems of phenomena which indicate that tax audits at the Tax Service Office in Bandung City have not been carried out effectively, and there are still obstacles faced by tax auditors in implementing Compliance Risk Management which is basically intended to support various implementation of tax administration functions, including inspection activities. This study aims to determine and explain the effect of Compliance Risk Management on the effectiveness of tax audits at 4 Tax Service Offices in the city of Bandung. This study uses a quantitative approach with primary data collection techniques in the form of a survey. The survey was conducted on members of the taxpayer compliance committee who have direct contact with the implementation of audit activities, namely the Head of Tax Service Office, Head of Audit Section, and Functional Tax Inspectors at 4 Tax Service Offices in Bandung City. The analysis technique in this study was carried out by Structural Equation Modeling-Partial Least Square analysis. The results of this research show that Compliance Risk Management has a positive influence at a medium/moderate level on the effectiveness of tax audits at 4 Tax Service Offices in the city of Bandung. Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia selaku otoritas pemungut pajak dalam negeri, menerapkan Compliance Risk Management untuk menunjang pelaksanaan berbagai fungsi administrasi pajak, salah satunya dalam kegiatan pemeriksaan. Penelitian ini diangkat berdasarkan permasalahan dari adanya fenomena-fenomena yang mengindikasikan bahwa pemeriksaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung belum terlaksana secara efektif, serta masih adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh pemeriksa pajak dalam penerapan Compliance Risk Management yang pada dasarnya ditujukan untuk menunjang berbagai pelaksanaan fungsi administrasi pajak, termasuk kegiatan pemeriksaan. Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh Compliance Risk Management terhadap efektivitas pemeriksaan pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa survei. Survei dilakukan kepada anggota komite kepatuhan wajib pajak yang bersinggungan langsung dengan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, yakni Kepala Kantor Pelayanan Pajak, Kepala Seksi Pemeriksaan, dan Fungsional Pemeriksa Pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung. Teknik analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis Structural Equation Modeling-Partial Least Square. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Compliance Risk Management memiliki pengaruh positif pada tingkat sedang/moderat terhadap efektivitas pemeriksaan pajak pada 4 Kantor Pelayanan Pajak di Kota Bandung