JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
EFEKTIVITAS PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN PARIWISATA DI KABUPATEN CIANJUR (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang)
This study describes the effectiveness of the tourism development program in Cianjur Regency (study on the Gunung Padang Tourism Site). The tourism partnership development program in the Gunung Padang Site Tourism Area aims to increase knowledge related to the tourism sector and improve the economy of the community around the tourist area, but in fact in 2020 the tourism partnership development program in the Gunung Padang Site Tourism Area has not met the desired expectations because it is still lack of public knowledge related to tourism and has not been able to improve the economy of the surrounding community, so this research is interesting to study.The purpose of this study is to determine the effectiveness of the tourism partnership development program in Cianjur Regency (Studies on the Gunung Padang Site Tourism Area).The theory that is used as a guide in this research is the theory proposed by Kettner, Moroney, and Martin (2007), where to assess the effectiveness of a program can be seen from the five indicators, namely; effort, cost efficiency, results, cost effectiveness, and impact. The research method used in this study uses qualitative research methods that aim to understand, analyze, and explain related to the effectiveness of the tourism partnership development program in Cianjur Regency (Study on the Gunung Padang Site Tourism Area).The results of the study indicate that the tourism partnership development program in Cainjur Regency (study on the Gunung Padang Tourism Site Area) when viewed as a whole, this program has not been effective. For this reason, socialization activities should be carried out in each of the tourist destinations in Cainjur Regency, there is a re-socialization to the community, which is carried out by the Village Head regarding the guidance that has been obtained previously. Penelitian ini menjelaskan tentang efektivitas program pengembangan pariwisata di Kabupaten Cianjur (studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang). Program pengembangan kemitraan pariwisata di Kawasan Wisata Situs Gunung Padang ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait bidang pariwisata dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan wisata, namun pada kenyatannya pada tahun 2020 program pengembangan kemitraan pariwisata di Kawasan Wisata Situs Gunung Padang belum sesuai dengan harapan yang diinginkan karena masih kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pariwisata dan belum mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar, sehingga penelitian ini menarik untuk diteliti.Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cianjur (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang). Teori yang dijadikan sebagai acuan (guidance) dalam penelitian ini yakni teori yang dikemukakan oleh Kettner, Moroney, dan Martin (2007), dimana untuk menilai efektivitas suatu program dapat dilihat dari kelima indikator, yaitu; upaya, efisiensi biaya, hasil, efektivitas biaya, dan dampak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan menjelaskan terkait dengan efektivitas program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cianjur (Studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang).Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengembangan kemitraan pariwisata di Kabupaten Cainjur (studi pada Kawasan Wisata Situs Gunung Padang) jika dilihat secara keseluruhan program ini belum efektif. Untuk itu seharusnya pelaksanaan kegiatan sosialisasi dilakukan pada masing-masing destinasi wisata yang ada di Kabupaten Cainjur, adanya sosialisasi kembali kepada masyarakat, yang dilakukan oleh Kepala Desa terkait pembinaan yang telah didapatkan sebelumy
E-READINESS DINAS PENATAAN RUANG KOTA BANDUNG DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN KETERANGAN RENCANA KOTA (KRK) ONLINE
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena berubahnya pelayanan pembuatan KRK dari sistem manual menjadi sistem online. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana e-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung dalam penyelenggaraan pelayanan KRK Online. Teori dalam penelitian ini menggunakan teori Indrajit yang terdiri dalam enam faktor e-Readiness, yaitu infrastruktur telekomunikasi, tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, kesiapan SDM di pemerintah, ketersediaan dana dan anggaran, perangkat hukum, dan perubahan paradigma. Selain itu penulis pun menambahkan faktor pandangan masyarakat untuk melihat e-Readiness Dinas Penataan Ruang Kota Bandung. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan serta triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukan bahwa e-Readiness penerapan pelayanan KRK online belum siap yang disebabkan oleh belum terpenuhi nya berbagai faktor. Terlihat dari belum terpenuhi nya infrastruktur telekomunikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan, belum optimalnya tingkat konektivitas dan penggunaan TI oleh pemerintah, dan juga faktor kesiapan SDM di pemerintah yang belum siap. Saran yang diajukan atas permasalahan yang terjadi adalah dilakukannya evaluasi dan analisis beban kerja serta penyesuaian kuantitas SDM di Dinas Penataan Ruang Kota Bandung, melakukan evaluasi kembali untuk memperhatikan kuantitas dan kualitas dari infrastruktur telekomunikasi yang disediakan, serta melakukan kembali sosialisasi mengenai tutorial penggunaan KRK online kepada masyaraka
ANALISIS KESIAPSIAGAAN BENCANA BANJIR DI JAKARTA
ABSTRAKIndonesia merupakan negara yang rawan akan bencana baik bencana alam maupun non alam. Bencana merupakan sebuah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat. Banjir merupakan luapan air yang tidak dapat ditampung sungai, banjir juga merupakan sebuah bencana karena mengganggu aktivitas yang masyarakat. DKI Jakarta memiliki resiko rentan bencana banjir yang tegolong tinggi. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya untuk menanggulangi bencana banjir tersebut. Hal ini berkaitan dengan kesiapsiagaan bencana banjir di DKI Jakarta, oleh karenanya perlu ada kegiatan untuk pemenuhan 5 paramaeter kesiapsiagaan yang nantinya dapat dinilai bahwasannya DKI Jakarta sudah siap terhadap bencana banjir. ABSTRACTIndonesia is a country that is prone to disasters, both natural and non-natural. Disaster is an event that threatens and disrupts people's lives and livelihoods. Floods are overflows of water that cannot be accommodated by rivers, floods are also a disaster because they interfere with community activities. DKI Jakarta has a high risk of being vulnerable to flooding. Therefore, it is necessary to make efforts to overcome the flood disaster. This is related to flood disaster preparedness in DKI Jakarta, therefore there needs to be activities to fulfill the 5 preparedness parameters which can later be assessed that DKI Jakarta is ready for flood disasters.
Kinerja Pegawai Sub Bidang Pajak Bumi dan Bangunan dalam Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung (Studi pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah)
An organization needs human resources (employees) to achieve its goals. Employee performance affects how many employees can contribute to the organization in achieving its goals. The higher or the better the employee's performance, the easier the goals of the organization are to achieve and vice versa if the employee's performance is low or not good, the planned program cannot run well and the organization will find it difficult to achieve the goals that have been set. In order to know and analyze the performance of employees of the Sub-Division in collecting land and building taxes in Bandung, the authors use several theories that focuses on the analysis of the quantity of work results, the quality of work results, and timeliness.Apart from the obstacles that arise due to the lack of potential accurate tax data, awareness in the understanding of taxpayers, and based on interviews, the authors also find that there are new obstacles that come from the Work From Home (WFH) system along with the COVID-19 pandemic situation. Overall, this paper concludes that the employees of the land and building sub-sector in Bandung are still quite good. This can be seen from the results of research based on Quantity, Quality, and Timeliness where each indicator shows that employees have shown results that are in line with expectations. Suatu organisasi membutuhkan sumber daya manusia (pegawai) untuk mencapai tujuannya. Kinerja pegawai memengaruhi berapa banyak pegawai yang dapat memberikan sebuah kontribusi kepada organisasi dalam mencapai tujuannya. Semakin tinggi atau semakin baik kinerja pegawai, maka tujuan organisasi semakin mudah dicapai dan begitu juga sebaliknya yang terjadi apabila kinerja pegawai rendah atau kurang baik, maka program yang telah direncanakan tidak dapat berjalan dengan baik dan organisasi akan sulit untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam rangka mengetahui dan menganalisis kinerja pegawai Sub Bidang PBB dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kota Bandung, beberapa teori penulis gunakan sebagai mata pisau penelitian yang menitik beratkan pada analisis kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, dan ketepatan waktu.Terlepas dari hambatan yang timbul akibat kurangnya potensi data wajib pajak yang akurat, kesadaran dalam pemahaman wajib pajak masih kurang memumpuni, dan berdasarkan wawancara, penulis juga menemukan bahwa terdapat hambatan baru yang bersumber dari sistem Work From Home (WFH) seiring dengan situasi pandemic COVID-19. Namun secara keseluruhan, dalam tulisan ini penulis berhasil menyimpulkan bahwa kinerja pegawai sub-bidang Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bandung masih sudah cukup baik. Hal ini dilihat dari hasil penelitian berdasarkan Kuantitas, Kualitas, dan Ketepatan waktu dimana pada setiap indikator menunjukkan bahwa pegawai sudah memperlihatkan hasil yang sesuai dengan harapan
FORMULASI KEBIJAKAN PENERAPAN JAM MALAM DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 DI ACEH
Covid-19 cases that continue to increase every time provide depth and require concrete policies from the government to prevent the spread of more. The Aceh Provincial Government has implemented a Policy for the Implementation of a Night Curfew in dealing with COVID-19 cases. In practice, this policy did not run smoothly. Initially planned for two months, but only one week finally this policy was officially lifted.The purpose of this study is to describe how the policy formulation is carried out by the Aceh Provincial Government through Forkopimda. The research method used is a qualitative approach. Analysis Using Stages of Policy Formulation Theory by William Dunn. Data analysis techniques were carried out through data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Then testing the validity of the validity of the data by triangulating the data with source triangulation.The results show that the curfew formulation process carried out in Aceh has gone through the formulation of public policies, namely problem formulation, policy agendas, selection of policy alternatives to solve problems, and policy determination. In the process, the biggest obstacles are the time factor that is too tight when it is formulated, the socialization is not evenly distributed and on target, and the hangout culture is very thick. Then the implementation of Large-Scale Social Restrictions was also quite influential so that this policy only lasted for two weeks.Practical advice from this research is that the policy formulation process takes a long time, the stages that explain a detail of the steps to be taken. The form of socialization and understanding of community culture is also an important element that should not be overlooked. A policy will be effective if it is well received by the public. Kasus Covid-19 yang terus meningkat setiap waktunya memberikan kekhawatiran mendalam dan membutuhkan kebijakan konkret dari pemerintah untuk mencegah penyebaran yang lebih banyak lagi. Pemerintah Provinsi Aceh melakukan Kebijakan Penerapan Jam Malam dalam menangani kasus covid-19. Dalam pelaksanaannya, kebijakan ini tidak berjalan dengan mulus. Awalnya direncanakan selama dua bulan, namun hanya satu minggu akhirnya kebijakan ini resmi dicabut.Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana proses formulasi kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Aceh melalui Forkopimda. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Analisis menggunakan Teori Tahapan Formulasi Kebijakan oleh William Dunn. Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian pengujian validitas keabsahan data yakni mentriangulasi data-data tersebut dengan triangulasi sumber.Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses formulasi penerapan jam malam yang dilakukan di Aceh sudah melalui tahapan formulasi kebijakan publik yakni yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan. Dalam prosesnya, kendala terbesar adalah faktor waktu yang terlalu mepet saat perumusannya, sosialisasi yang belum merata dan tepat sasaran, serta budaya nongkrong yang sangat kental. Kemudian adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar juga cukup berpengaruh sehingga kebijakan ini hanya berjalan selama dua minggu.Saran praktis dari penelitian ini adalah proses perumusan suatu kebijakan membutuhkan waktu yang tidak sebentar, diperlukan tahapan-tahapan yang membahas secara terperinci dari langkah-langkah yang akan diambil. Bentuk sosialisasi dan pemahaman terhadap budaya masyarakat juga menjadi elemen penting yang tidak boleh terlewatkan. Suatu kebijakan akan berjalan efektif apabila diterima dengan baik juga oleh publik
STRATEGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA MELALUI PROGRAM PERIKANAN DARAT DI DESA SEPAKAT BERSATU KECAMATAN RIMBO ILIR KABUPATEN TEBO
This thesis describes how the Village Community Development Strategy through the Inland Fishery Program in the Sepakat Bersatu Kesamacat Village, Rimbo Ilir, Tebo Regency. The background of writing this thesis is the occurrence of a mismatch between facilities and good resources with results that continue to decline. This is also supported by the fact that membership in the inland fisheries program is starting to decline. The purpose of holding this research is to find out how the village community development strategy through the inland fisheries program in Sepakat Bersatu Village, Rimbo Ilir District, Tebo Regency. The method chosen in this study is a qualitative research method which aims to understand, analyze and explain every activity in the village community development strategy through the inland fisheries program in Sepakat Bersatu Village. The results obtained from this research are that there are still many things that can hinder the implementation of the inland fisheries program. Some of the things that can hinder are mostly arise from members of the inland fisheries program, such as feeling lazy, bored and jealous. The conclusion of this research is that the village community development strategy in Sepakat Bersatu Village, Rimbo Ilir District, Tebo Regency has not run optimally. This is due to the low sense of concern and responsibility of members of the inland fisheries program for the program. The suggestion that the author can give is to evaluate each activity, both for the village government and also members of the inland fisheries program. Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana Strategi Pembangunan Masyarakat Desa Melalui Program Perikanan Darat Di Desa Sepakat Bersatu Kesamacat Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah terjadinya ketidaksesuaian antara fasilitas dan sumber daya yang baik dengan hasil yang terus menurun. Hal ini juga didukung dengan fakta keanggotaan program perikanan darat yang mulai menurun. Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagai strategi pembangunan masyarakat desa melalui program perikanan darat di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo. Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang memiliki tujuan untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan setiap kegiatan dalam strategi pembangunan masyarakat desa melalui program perikanan darat di Desa Sepakat Bersatu. Hasil yang diperoleh dari penelitiian ini adalah masih banyak hal-hal yang terjadi yang dapat menghambat berjalannya program perikanan darat. Beberapa hal yang dapat menghambat adalah sebagian besar muncul dari anggota program perikanan darat tersebut, seperti rasa malas, bosan dan kecemburuan. Kesimpulan dari adanya penelitian ini adalah strategi pembangunan masyarakat desa di Desa Sepakat Bersatu Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo belum berjalan secara optimal. Hal ini disebabkan karena masih rendahnya rasa kepedulian dan tanggung jawab anggota program perikanan darat terhadap program tersebut. Saran yang dapat penulis berikan adalah dengan melakukan evaluasi terhadap setiap kegiatan, baik terhadap pemerintah desa dan juga anggota program perikanan darat
Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang (Studi Narapidana dengan Masa Tahanan Lebih dari 1 Tahun)
This research discusses about the Collaboration in the Implementation of the Personality Development Program for Correctional Inmates in Sumedang Regency. The personality development program for correctional inmates in Sumedang Regency is an effort made by the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang to foster inmates in the religious field to become better individuals. The implementation of personality development is the Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang in collaboration with the Kementerian Agama Sumedang. However, in its implementation, problems are still found, including in collaborative communication and collaboration resources. The research method used in this study is a qualitative method. While the theory used as guidance in this research is the theory of collaboration success factors proposed by Mattesich and Monsey (1992) namely the collaboration environment, characteristics of collaboration members, collaboration processes, collaborative communication, collaboration goals and collaboration resources. The results of this study indicate that collaboration in the implementation of the Personality Development Program for Correctional Inmates in Sumedang Regency has in principle been going well. This can be seen from the six success factors of collaboration according to Mattesich and Monsey (1992) that almost all of the six factors went well. But there are still some factors that have not gone well. Factors that have been going well are the collaboration environment, the characteristics of the collaboration members, the collaboration process and the collaboration goals. While the success factors for collaboration that have not been going well are collaboration communication factors and collaboration resources. Penelitian ini membahas tentang Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang. Program pembinaan kepribadian bagi warga binaan pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang untuk membina narapidananya dibidang keagamaan agar menjadi pribadi yang lebih baik. Pelaksanaan pembinaan kepribadian tersebut Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sumedang berkolaborasi dengan Kementerian Agama Sumedang. Namun, didalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan-permasalahan diantaranya dalam komunikasi kolaborasi dan sumber daya kolaborasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Sedangkan teori yang digunakan sebagai guidance dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan kolaborasi yang dikemukakan oleh Mattesich dan Monsey (1992) yaitu lingkungan kolaborasi, karakteristik anggota kolaborasi, proses kolaborasi, komunikasi kolaborasi, tujuan kolaborasi dan sumber daya kolaborasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kolaborasi dalam Pelaksanaan Program Pembinaan Kepribadian bagi Warga Binaan Pemasyarakatan di Kabupaten Sumedang pada prinsipnya sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari enam faktor keberhasilan kolaborasi menurut Mattesich dan Monsey (1992) bahwasannya dari ke enam faktor tersebut hampir semuanya berjalan dengan baik. Tetapi masih ada beberapa faktor yang belum berjalan dengan baik. Faktor yang sudah berjalan dengan baik yaitu lingkungan kolaborasi, karakteristik anggota kolaborasi, proses kolaborasi dan tujuan kolaborasi. Sedangkan faktor keberhasilan kolaborasi yang belum berjalan dengan baik adalah faktor komunikasi kolaborasi dan sumber daya kolaborasi.
SOSIALISASI SISTEM PELAPORAN PAJAK E-FILING OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SUMEDANG PADA APARATUR SIPIL NEGARA DI KECAMATAN SUMEDANG UTARA
Direktur Jenderal Pajak telah memudahkan sistem pelaporan pajak dengan menghadirkan sistem pelaporan pajak online yang disebut dengan e-filing. Namun, di Kecamatan Sumedang Utara masih banyak wajib pajak ASN yang tidak memahami cara lapor e-filing dan tidak mengetahui dasar hukum diwajibkannya e-filing. Padahal KPP Pratama Sumedang telah melakukan sosialisasi sistem pelaporan pajak e-filing pada wajib pajak ASN di Kecamatan Sumedang Utara. Menurut Everett Rogers (1983) ada empat elemen dalam difusi inovasi inovasi yaitu inovasi, saluran komunikasi, waktu dan sistem sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitaif. Data dikumpulkan kemudian dianalisis dan dideskripsikan. Hasil penelitian menunjukkan ada aspek dalam elemen sosialisasi inovasi Everett Rogers yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang. Pada elemen inovasi aspek yang tidak dipenuhi oleh KPP Pratama Sumedang adalah inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi social Kecamatan Sumedang Utara. Pada elemen saluran komunikasi, komunikasi yang dilakukan KPP Pratama Sumedang masih kurang. Pada elemen waktu, kecepatan adopsinya masih rendah. Pada elemen sistem sosial, inovasi yang ditawarkan tidak sesuai dengan kondisi sosial ASN di Kecamatan Sumedang Utara
COORDINATION OF POSYANDU OPERATIONAL WORK GROUP IN REVITALIZATION OF POSYANDU IN BANDUNG REGENCY
Penelitian ini membahas tentang koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Kebijakan mengenai revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Revitaliasi Posyandu dan didukung dengan pembentukan Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu diperlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pokjanal posyandu maupun pokja posyandu, namun dalam kenyatannya koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung belum berjalan sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek yang ada pada Koordinasi dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Teori yang dikemukakan Bose (2012) dijadikan sebagai acuan (guidance) di dalam penelitian ini yaitu enam teknik koordinasi yang efektif yakni tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi efektif serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok kerja operasional dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung sudah memiliki tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Pada teknik lainnya yaitu program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum cukup baik untuk diterapkan. ABSTRACTThis study discussed the coordination of posyandu operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The policy on the revitalization of posyandu in Bandung Regency has been stipulated in The Regent of Bandung Regulation No. 32 of 2016 concerning The Revitaliation of Posyandu and supported by the establishment of Pokjanal Posyandu Bandung Regency. In the implementation of the revitalization of posyandu required good coordination between parties involved in the pokjanal posyandu and pokja posyandu, but in the absence of coordination of the operational working group of posyandu in the revitalization of posyandu in Bandung regency has not run as expected so it is interesting to be researched by the author. The research method used by the authors in this study is qualitative research method with the aim to understand, analyze and explain various aspects of coordination in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The theory put forward by Bose (2012) is used as a reference (guidance) in this study, namely six effective coordination techniques, namely clear objectives, clear lines of authority and responsibility, appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication and effective leadership and supervision. The results of the research showed that the coordination that has been done by the parties involved in the operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency already has a clear purpose as well as a clear division of duties and authorities. In other techniques, namely appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision are not good enough to be implemented
ADAPTASI PROGRAM KETAHANANAN PANGAN TERHADAP PANDEMI COVID-19 DI KOTA BANDUNG
ABSTRACT This article explains how the City of Bandung adapts to the food security situation in the era of the Covid-19 pandemic. The City of Bandung has been implementing the Urban Agriculture program since 2014. The Urban Agriculture Program, also known as “Buruan Sae”, is a program that focuses on increasing public awareness to be able to provide some parts of their own food. The initiation of this program came as an answer to food challenges in the city of Bandung, including the low food accessibility index in the city of Bandung and inflation in the city of Bandung which is often caused by rising food prices. The City of Bandung through this program has successfully implemented it in almost 151 urban villages in the City of Bandung, and based on periodic reports submitted to the Ministry of Home Affairs regarding the availability of food, the City of Bandung has not experienced problems since the beginning of the pandemic, which shows the City of Bandung can adapt to food security stability in society. ABSTRAK Artikel ini menjelaskan bagaimana Kota Bandung melakukan adaptasi terhadap situasi ketahanan pangan di era pandemi Covid-19. Kota Bandung telah melaksanakan program Pertanian Perkotaan sejak tahun 2014. Program Pertanian Perkotaan yang juga dikenal dengan istilah “Buruan Sae”, merupakan salah satu program yang fokus pada peningkatan kesadaran masyarakat untuk dapat menyediakan beberapa bagian dari pangannya sendiri. Inisiasi program ini hadir sebagai jawaban atas tantangan pangan di Kota Bandung, antara lain rendahnya indeks aksesibilitas pangan Kota Bandung dan inflasi di Kota Bandung yang seringkali diakibatkan oleh kenaikan harga pangan. Kota Bandung melalui program ini telah berhasil melaksanakannya di hampir 151 kelurahan yang ada di Kota Bandung, serta berdasarkan laporan berkala yang disampaikan pada Kementerian Dalam Negeri terkait ketersediaan panga, Kota Bandung tidak mengalami kendala sejak awal terjadinya pandemi, yang menunjukan Kota Bandung dapat melakukan adaptasi terhadap stabilitas ketahanan pangan di masyarakat.