JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
KAPASITAS PERANGKAT DESA RANCAEKEK WETAN DALAM MELAKSANAKAN INDEKS DESA MEMBANGUN
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya program Indeks Desa Membangun yang bertujuan untuk melaksanakan pembangunan desa yang terukur, merata, dan berkelanjutan. Namun, persebaran desa dengan status desa mandiri saat ini belum merata. Salah satunya dapat dilihat di Kecamatan Rancaekek yang hingga saat ini baru memiliki satu desa dengan status sebagai desa mandiri, yaitu Desa Rancaekek Wetan. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kapasitas organisasi Desa Rancaekek Wetan dalam mempertahankan status kemandirian desa, khusunya kapasitas sumber daya perangkat desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif untuk memahami dan menjelaskan berbagai dimensi yang ada dalam Kapasitas Organisasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini ialah teori kapasitas organisasi oleh Hall et al. (2003). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik keabsahan dilakukan dengan triangulasi sumber informan yang didapatkan di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Rancaekek Wetan belum memiliki kapasitas perangkat desa yang cukup dalam melaksanakan Indeks Desa Membangun. Terlihat dari belum adanya SDM yang bertanggung jawab atas pelaksanaan IDM dan belum adanya pelatihan terkait IDM yang diberikan. Saran yang diajukan atas permasalahan tersebut ialah dilakukannya pemetaan beban kerja pegawai dan diperlukan adanya inisiatif perangkat desa untuk melaksanakan pelatihan terkait pelaksanaan IDM This research is motivated by the existence of the Village Building Index program which aims to carry out measurable, equitable, and sustainable village development. However, the distribution of villages with independent village status is currently not evenly distributed. One of them can be seen in the District of Rancaekek which until now only has one village with the status of an independent village, namely the Village of Rancaekek Wetan. The purpose of this study was to determine the organizational capacity of Rancaekek Wetan Village in maintaining the status of village independence, especially the capacity of village apparatus resources. This research was conducted using qualitative methods to understand and explain the various dimensions that exist in Organizational Capacity. The theory used in this study is the theory of organizational capacity by Hall et al. (2003). Data collection techniques were carried out through observation, interviews, and documentation. The validity technique was carried out by triangulation of informant sources obtained in the field. The results showed that Rancaekek Wetan Village did not yet have sufficient village apparatus capacity in implementing the Village Building Index. It can be seen from the absence of human resources responsible for the implementation of IDM and the absence of training related to IDM provided. Suggestions put forward for these problems are mapping of the workload of employees and the need for village apparatus initiatives to carry out training related to the implementation of ID
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI KOTA CIMAHI
Get PDFThe Indonesian government seeks to optimize the democratization process through public information disclosure. Then in order to implement public information disclosure, the City of Cimahi Government, formed the Cimahi City Information and Documentation Management Officer on February 2, 2011 in order to provide optimal information services to the public. The purpose of this study is to describe how the implementation of public information disclosure policies in Cimahi City are guided by the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 3 of 2017 by being analyzed and studied using the theory of policy implementation from Charles O. Jones which consists of Organizational Aspects, Interpretation Aspects and Application Aspects. The research method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are observation, interviews, literature study, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Public Information Disclosure Policy in Cimahi City has not been fully implemented properly. There are still some obstacles in its implementation, such as the PPID Pemabntu there is no information officer who specifically handles information services, the preparation of a list of public information is constrained because there are still agencies that have not issued a list of public information, and also the lack of socialization to the public regarding the flow of information requests because it is still many do not know about it. Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengoptimalkan proses demokratisasi melalui keterbukaan informasi publik. Kemudian dalam rangka mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, Pemerintah Kota Cimahi, membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Cimahi pada 2 Februari 2011 guna memberikan pelayanan informasi yang optimal kepada publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Cimahi yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 dengan dianalisis dan dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan dari Charles O. Jones yang terdiri dari Aspek Organisasi, Aspek Interpretasi dan Aspek Aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi kepustakaan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Cimahi dapat dikatakan belum sepenuhnya berjalan dengan baik. Masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti di PPID Pemabntu belum ada petugas informasi yang khusus menangani pelayanan informasi, penyusunan daftar informasi publik yang terkendala karena masih ada dinas yang belum mengeluarkan daftar informasi publik, dan juga kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai alur permohonan informasi karena masih banyak yang belum mengetahui terkait hal itu
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN REKLAMASI DI KABUPATEN TANAH BUMBU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Get PDFThis research is motivated by problems in the mining sector that are often in the spotlight, namely the implementation of reclamation by mining companies that are not in accordance with applicable policies. Referring to Law Number 3 of 2020 concerning Substitute Law Number 4 of 2009 concerning Mining and Minerals and Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources Number 1827 K / MEM / 2018 concerning Guidelines for Implementing Good Mining Engineering Rules, that the company owns a Business License Mines are required to carry out reclamation with a 100% percentage achievement. The purpose of this study is to measure and analyze how effective the policies regarding the implementation of reclamation are carried out by mining companies holding Production Operation Mining Business Permits in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province. This study uses the effectiveness theory of Lubis and Husseini regarding the effectiveness approach and the one used by the researcher is the goal approach. This approach emphasizes more on the results achieved from a policy. The results achieved are seen from the reclamation implementation that has been carried out by the mining company holding in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province, which is then calculated by Mahsun's percentage of reclamation implementation with the effectiveness ratio. Data collection techniques used are by means of observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique is to analyze the achievement of the implementation of the reclamation policy with the content of the reclamation policy. The results of this study indicate that the overall implementation of reclamation by mining companies in Tanah Bumbu Regency, South Kalimantan Province has not been effective. There are several things that need to be improved, namely the content of policies and supervision of the implementation of reclamation by the Department of Energy and Mineral Resources of the Province of South Kalimantan. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh permasalahan pada sektor pertambangan yang sering menjadi sorotan ialah pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan pertambangan yang belum sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan dan Mineral dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K /MEM / 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik bahwa perusahaan pemilik Izin Usaha Pertambangan diwajibkan melaksanakan reklamasi dengan ketercapaian persentase 100%. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengukur dan menganalisis seberapa efektif kebijakan mengenai pelaksanaan reklamasi dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas dari Lubis dan Husseini mengenai pendekatan efektivitas dan yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan sasaran (goals approach). Pendekatan ini lebih menekankan pada hasil yang dicapai dari suatu kebijakan. Hasil yang dicapai dilihat dari pelaksanaan reklamasi yang sudah dilakukan oleh perusahaan pertambangan pemilik Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan yang selanjutnya dihitung persentase pelaksanaan reklamasi dengan rasio efektivitas oleh Mahsun. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data dengan menganalisis ketercapaian pelaksanaan kebijakan reklamasi dengan isi kebijakan reklamasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan reklamasi oleh perusahaan-perusahaan pertambangan di Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan belum efektif. Ada beberaha hal yang perlu untuk diperbaiki yaitu pada isi kebijakan serta pengawasan pada pelaksanaan reklamasi oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan
Perencanaan Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah pada Masa Pandemi Covid-19 di Badan Keuangan Kota Bukittinggi
Get PDFThis research on the planning of the Local Revenue (PAD) Optimization Program at Financial Agency of Bukittinggi City was motivated by the failure to achieve one of the performance indicator targets of the PAD Optimization Program in 2020, precisely when the Covid-19 pandemic began to hit Bukittinggi City. The pandemic that has occurred has prompted the government to implement several policies such as the policy of limiting community activities, Refocusing Policy and Budget Reallocation which have an impact on the sluggish community economy which is marked by a significant decrease in PAD compared to previous years. The decrease in PAD has an impact on not achieving the PAD Optimization Program targets. With these problems, this study seeks to find out, understand and analyze the PAD Optimization Program planning carried out by the Financial Agency of Bukittinggi City, especially during the 2020 Covid-19 Pandemic. This study uses the theory of the program planning process according to Pawlak and Vinter in 2004 with qualitative research methods. There were 4 informants in this study, namely, Head of Revenue, Head of Subdivision of Determination, Head of Subdivision of Planning and Finance of the Financial Agency of Bukittinggi, and Head of Research and Development of the Research and Development Planning Agency (Bapelitbang) of Bukittinggi City. Data was collected by means of observation, interviews, and literature study. The data analysis technique in this study was carried out through 3 stages, namely, the data reduction stage, data presentation and conclusion drawing. The results of this study indicate that overall, the planning of the PAD Optimization Program has not been carried out properly by the Financial Agency of Bukittinggi City, because there were still two planning stages that are not in accordance with the program planning theory proposed by Pawlak and Vinter. Penelitian mengenai perencanaan Program Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badan Keuangan Kota Bukittinggi ini dilatarbelakangi oleh tidak tercapainya salah satu target indikator kinerja dari Program Optimalisasi PAD pada tahun 2020 lalu, tepatnya ketika Pandemi Covid-19 mulai melanda Kota Bukittinggi. Pandemi yang terjadi mendorong pemerintah untuk menerapkan beberapa kebijakan seperti kebijakan pembatasan kegiatan masyarakat, Kebijakan Refocusing dan Realokasi Anggaran yang berdampak pada lesunya perekonomian masyarakat yang ditandai dengan penurunan PAD yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Penurunan PAD tersebut berimbas pada tidak tercapainya sasaran Program Optimalisasi PAD. Dengan adanya permasalahan tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengetahui, memahami dan menganalisis perencanaan Program Optimalisasi PAD yang dilakukan oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi terutama pada masa Pandemi Covid-19 tahun 2020 lalu. Penelitian ini menggunakan teori proses perencanaan program menurut Pawlak dan Vinter tahun 2004 dengan metode penelitian kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang yaitu, Kepala Bidang Pendapatan, Kasubbid Penetapan, Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Badan Keuangan Kota Bukittinggi, serta Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Bapelitbang) Kota Bukittinggi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui 3 tahap yaitu, tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan, perencanaan Program Optimalisasi PAD belum dilakukan dengan baik oleh Badan Keuangan Kota Bukittinggi, karena masih terdapat dua tahap perencanaan yang belum sesuai dengan teori perencanaan program yang dikemukakan oleh Pawlak dan Vinter
PENGELOLAAN SAMPAH ORGANIK DI KOTA BANDUNG : SUATU STUDI TENTANG EFEKTIVITAS PROGRAM KANGPISMAN DI KELURAHAN SUKAMISKIN
Get PDFThis research is entitled "Organic Waste Management in Bandung City: A Study on the Effectiveness of the KangPisman Program in Sukamiskin Village". The author uses the theory of Program Effectiveness from Riant Nugroho which consists of the right policy dimensions, the right implementers, the right targets, the right environment and the right process. The research method is descriptive quantitative research method. From the results of the research conducted, it shows that the effectiveness of the organic waste management program in Sukamiskin Village based on the dimensions of the right policy, the right implementer, the right target, the right environment, and the right process are in the high category. These results are known based on the questionnaire distributed to the respondents, namely 100 residents of Sukamiskin Village. Although the results of the study show high effectiveness, there are still some aspects that need to be improved. Penelitian ini berjudul “Pengelolaan Sampah Organik di Kota Bandung: Suatu Studi Tentang Efektivitas Program KangPisman di Kelurahan Sukamiskin”. Penulis menggunakan teori Efektivitas Program dari Riant Nugroho yang terdiri dari dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan dan tepat proses. Metode penelitian yaitu metode penelitian kuantitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa efektivitas program pengelolaan sampah organik di Kelurahan Sukamiskin berdasarkan dimensi tepat kebijakan, tepat pelaksana, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses berada pada kategori tinggi. Hasil ini diketahui berdasarkan angket yang dibagikan terhadap responden yaitu 100 orang warga Kelurahan Sukamiskin. Walaupun hasil penelitian menunjukkan efektivitas yang tinggi, namun masih terdapat beberapa aspek yang harus diperbaiki
IMPLEMENTASI PROGRAM MENGENAI PENDIRIAN MINANG MART SEBAGAI UPAYA PEMERINTAH DAERAH MEMBERDAYAKAN PEDAGANG TRADISIONAL DI KOTA PADANG
Get PDFCurrently Minang Mart is managed by a private party, namely PT Ritel Modern Minang. Problems in the development of Minang Mart began to emerge after the public found out that the program was not managed by BUMD like the initial concept, but was handed over to the private sector, namely PT RMM (Minang Modern Retail. which was not expected to be achieved so that the management of Minang Mart was given to PT Retai Modern Minang. The purpose of this study was to determine the success or failure of the Implementation of the Program Regarding the Establishment of Minang Mart as an Effort of the Local Government to Empower Traditional Traders in the City of Padang. This study used qualitative methods as a method in solve problems and phenomena that researchers take Qualitative research is carried out to build knowledge through understanding and discovery Qualitative research approach is a research and understanding process based on methods that investigate a social phenomenon and a human problem. The reality on the ground reveals that, since the beginning of the establishment, Minang mart has been managed by PT Retail Modern Minang without any intervention from the BUMD which was initially responsible for the development and establishment of Minang mart. In addition, the purpose of Minang Mart which was planned from the start did not go as expected due to poor management. Saat ini Minang Mart dikelola oleh pihak swasta yaitu PT Ritel Modern Minang. Permasalahan dalam pengembangan Minang Mart mulai muncul setelah masyarakat mengetahui bahwa program itu ternyata tidak dikelola oleh BUMD seperti konsep awal, tetapi diserahkan pada swasta, yaitu PT RMM (Ritel Modern Minang. Hal tersebut disebabkan oleh tidak bersinergi nya ke-3 BUMD yang terlibat sehingga tujuan yang diharapkan tidak tercapai sehingga pengelolaan Minang Mart diberikan kepada PT Retai Modern Minang. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui berhasil atau tidaknya Implementasi Program Mengenai Pendirian Minang Mart Sebagai Upaya Pemerintah Daerah Memberdayakan Pedagang Tradisional Di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode dalam memecahkan masalah-masalah dan fenomena yang peneliti ambil. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Kenyataan yang terjadi lapangan mengungkapkan bahwa, sejak awal berdirinya minang mart sudah dikelola oleh PT Retail Modern Minang tanpa adanya campur tangan dari pihak BUMD yang awalnya menjadi penanggung jawab dalam pengembagan dan pendirian minang mart. Selain itu, tujuan minang mart yang direncanakan sejak awal tidak berjalan dengan yang diharapkan karena manajemen yang buruk
PENGAMANAN ASET KAWASAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DI KOTA CIMAHI
Get PDFThis research discuss the security of the assets of the Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) in Cimahi City. The motives are problems in securing RPH area assets, such as claims from other parties, damage to buildings, and incomplete recording of assets. Hence the main purpose of this study was to find out and analyze how to secure the assets of the RPH area in Cimahi City by using a qualitative approach as a research method. The study used Mahmudi’s Theory of regional asset security, which consists of administrative and record security, legal security, and physical security to analyze the problem. The data went through several stages which are data copying, general idea search, coding, narrative writing, and concluding. To test the validity of the data, the writer used triangulation of data sources. This study indicates that asset security of the RPH area in Cimahi City has not met the aspects of the regional asset security theory described by Mahmudi. Out of three aspects of regional asset security, only the legal security aspect has met the condition. While, Administrative, record security, as well as physical security, have not been fulfilled. Aspects of legal security on the assets of RPH area that also need to be strengthened by taking legal action on assets that have problems with other parties. Penelitian ini menjelaskan tentang pengamanan aset Kawasan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Kota Cimahi. Penelitian ini di latarbelakangi oleh permasalahan pengamanan aset Kawasan RPH, seperti adanya klaim dari pihak lain, kerusakan bangunan, dan belum lengkapnya pencatatan aset. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana pengamanan aset Kawasan RPH di Kota Cimahi. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan menggunakan teori pengamanan aset daerah menurut Mahmudi, yang terdiri dari pengamanan administrasi dan catatan, pengamanan hukum, dan pengamanan fisik. Analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan yakni penyalinan data, pencarian gagasan umum, pengkodean, penulisan narasi, dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengamanan aset Kawasan RPH di Kota Cimahi belum memenuhi aspek-aspek pengamanan aset daerah yang dipaparkan oleh Mahmudi. Dari tiga aspek pengamanan aset daerah hanya satu aspek yang sudah terpenuhi yaitu pengamanan hukum, sedangkan aspek pengamanan administrasi dan catatan serta aspek pengamanan fisik belum terpenuhi. Aspek pengamanan hukum pada aset Kawasan RPH juga perlu dikuatkan dengan cara melakukan upaya hukum pada aset yang bermasalah dengan pihak lain
EVALUASI PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI ANAK JALANAN DI DINAS SOSIAL KOTA BEKASI
Get PDFThis research is motivated by the phenomenon of street children who have increased every year and the presence of disturbing street children also disturbs the community in Bekasi City. To reduce the number and restore the social function of street children, the Agency of Social Service of Bekasi City held a Service and Rehabilitation Program for Street Children. However, after this program was implemented, street children still returned to the streets and did not behave in accordance with the prevailing social values and norms. The author sees a problem in evaluating the service and rehabilitation program for street children. The purpose of this study was to find out and analyze how to evaluate the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City. By using the theory, namely the five steps of implementing program evaluation according to Debra J. Holden and Marc A. Zimmerman (2012), namely Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, and Focus the Evaluation. The method in this study uses qualitative research methods. The results showed that the service and rehabilitation program for street children at the Agency of Social Service of Bekasi City had not gone well, because the evaluation of the program had not been informative in delivering the evaluation results and had not shown the efficient progress of the program, so it was not in accordance with the five steps of implementing the program evaluation. Then, problems are still found in the program facilities and infrastructure that cannot be used optimally and there are still shortcomings. The design of the program evaluation planning matrix has not yet been compiled and has not involved stakeholders and program sponsors in the evaluation process. In addition, the priority of the types of questions in the evaluation focus has not been determined. The evaluation report of the service and rehabilitation of street children also has not conveyed the overall problems of each activity in the program. Penelitian ini dilatarbelakangi adanya fenomena anak jalanan yang mengalami peningkatan tiap tahun dan kehadiran anak jalanan yang meresahkan juga mengganggu masyarakat di Kota Bekasi. Untuk menekan jumlah dan memulihkan fungsi sosial anak jalanan, Dinas Sosial Kota Bekasi mengadakan Program Pelayanan dan Rehabilitasi Anak Jalanan. Namun, setelah program ini diterapkan anak jalanan masih kembali ke jalan dan belum berperilaku sesuai dengan nilai dan norma sosial yang berlaku. Penulis melihat adanya permasalahan dalam evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi. Dengan menggunakan teori yaitu lima langkah pelaksanaan evaluasi program menurut Debra J. Holden dan Marc A. Zimmerman (2012) yaitu Assess Context, Gather Reconnaissance, Engage Stakeholders, Describe the Program, dan Focus the Evaluation. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan di Dinas Sosial Kota Bekasi belum berjalan dengan baik, dikarenakan evaluasi program tersebut belum informatif dalam penyampaian hasil evaluasi serta belum menunjukkan kemajuan efisien program, sehingga belum sesuai dengan lima langkah pelaksanaan evaluasi program tersebut. Kemudian, masih ditemukannya permasalahan pada sarana dan prasarana program belum dapat digunakan secara maksimal dan masih terdapat kekurangan. Rancangan matriks perencanaan evaluasi program belum tersusun dan belum melibatkan para pemangku kepentingan serta sponsor program dalam proses evaluasi. Selain itu, belum ditentukan prioritas jenis pertanyaan dalam fokus evaluasi. Laporan evaluasi program pelayanan dan rehabilitasi anak jalanan juga belum menyampaikan secara keseluruhan permasalahan dari setiap kegiatan dalam program
Faktor Dukungan Organisasi dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi
Get PDFThis study describes the influence of Organizational Support Factors on the Performance of Bekasi City Social Service Employees. This research is motivated by the performance of employees who are considered good when viewed from the data on the Performance Assessment of Civil Servants, Employee Work Targets (SKP) and other performance assessments although there is a significant increase in workload. This study aims to determine the factors that can affect the performance of Bekasi City Social Service employees. This study uses a quantitative research approach with a survey research design. The main data collection technique used a questionnaire filled out by 73 employees of the Bekasi City Social Service consisting of 4 personnel fields. The results showed that based on all the factors that affect the performance of employees at the Bekasi City Social Service, the factor that most reflects organizational support with the largest loading factor value is the indicator of the availability of facilities and infrastructure, where Bekasi City Social Service employees work can access adequate infrastructure for support work when working from office. Based on the results of hypothesis testing on organizational support factors on employee performance at the Bekasi City Social Service, the individual competence factor that most dominantly affects performance is the skill indicator, namely skills in completing work in groups (0.816). Penelitian ini menggambarkan mengenai pengaruh Faktor Dukungan Organisasi terhadap Kinerja Pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan kinerja pegawai yang dinilai baik jika dilihat dari data Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil, Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja lainnya meskipun terdapat peningkatan muatan kerja yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan desain penelitian survei. Teknik pengumpulan data utama menggunakan angket yang diisi oleh 73 orang pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi yang terdiri dari 4 bidang kepegawaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan keseluruhan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi, faktor yang paling merefleksikan dukungan organisasi dengan nilai loading factor terbesar adalah indikator ketersediaan sarana dan prasarana, dimana pegawai Dinas Sosial Kota Bekasi bekerja dapat mengakses prasarana yang memadai untuk menunjang pekerjaan saat work from office. Berdasarkan hasil uji hipotesa terhadap faktor-faktor dukungan organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas Sosial Kota Bekasi, faktor kompetensi individu yang paling dominan mempengaruhi kinerja adalah indikator keterampilan, yaitu keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan secara berkelompok
Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan (Critical Success Factors) Implementasi E-Samsat Provinsi Jawa Barat
Get PDFThis research was appear by the phenomenon of the use of information technology in motor vechile tax payment services in West Java through E-Samsat. But in fact, there are still some problems in the implementation of the E-Samsat policy in West Java. The method used in this research is a qualitative research approach. The data collection techniques are carried out by observation, in-depth interviews, as well as documentation and literature studies. Then, the data validity technique was carries out by means of triangulation of sources and triangulation of teqhniques obtained based on the results of the data collection. The theory used in this study is based on Siddique's theory which explains that there are three main factors that can determine the success of e-Government policy implementation. The results of this research indicate that the critical success factors of E-Samsat in West Java Province have not been managed properly. This is because there are three factors that have not been managed properly. The three factors are the Strategic Planning factor, the Resource factor related to Human Resources (HR), and the Role Delineation and Accountability factor. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya fenomena pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Jawa Barat melalui E-Samsat. Namun pada nyatanya, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam implementasi kebijakan E-Samsat di Jawa Barat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan penelitian kulitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, serta studi dokumentasi dan studi literatur. Kemudian, teknik keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan triangulasi teknik yang didapatkan berdasarkan hasil pengumpulan data. Teori yang digunakan di dalam penelitian ini berdasarkan teori Siddique yang menjelaskan bahwa ada tiga faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan e-Government. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penentu keberhasilan E-Samsat Provinsi Jawa Barat belum dikelola dengan baik. Hal tersebut karena terdapat tiga faktor yang belum dikelola dengan baik. Ketiga faktor tersebut adalah faktor Perencanaan Strategis, faktor Sumber Daya yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), dan faktor Delineasi Peran dan Akuntabilitas