JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA TANGERANG SELATAN
Get PDFA number of reports obtained by the Ombudsman of the Republic of Indonesia related to problems in the implementation of health services indicate that the implementation of health services in Indonesia has not been running well. South Tangerang City is one of the big cities in Banten Province that does not have A/B type health facilities. In addition, the researchers findings indicate that out-patient care services at Tangsel Hospital have not been running optimally. This study aims to determine and describe the quality of out-patient care services at Tangsel Hospital. Researchers used 6 (six) dimensions in health service standards according to WHO. This research is a descriptive quantitative research with survey methods and questionnaires as research instruments. Researchers used the Accidental Sampling technique for sampling. The results of hypothesis testing using the one sample test showed that the quality of health services at Tangsel Hospital was greater than 70%, which means H0 was rejected and Ha was accepted. This shows that the quality of of out-patient care services at Tangsel Hospital is categorized as very good. Researchers suggest an improvement in service time management that requires face-to-face meetings with doctors and parking management considering that Tangsel Hospital is a fairly large hospital. Regular evaluations and training on ethics and attitudes in treating patients need to be held. In addition, the researchers suggested that Tangsel Hospital conduct socialization regarding queues and online doctor schedules to old and/or new patients, so that problems such as waiting times and call centers can be resolved properly.Sejumlah laporan yang didapatkan Ombudsman RI terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Indonesia belum berjalan dengan baik.. Kota Tangerang Selatan adalah salah satu kota besar di Provinsi Banten yang tidak memiliki fasilitas kesehatan di tipe A/B. Selain itu, temuan-temuan awal peneliti yang menunjukkan bahwa pelayanan rawat jalan di RSUD Tangsel belum berjalan secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel. Peneliti menggunakan 6(enam) dimensi kualitas pelayanan menurut Tjiptono dan 6(enam) dimensi dalam standar pelayanan kesehatan menurut WHO. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan kuisioner sebagai instrumen penelitian. Peneliti menggunakan teknik Accidental Sampling untuk pengambilan sampel. Hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan one sample test menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel lebih besar dari 70% yang artinya H0 ditolak dan Ha diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan rawat jalan RSUD Tangsel dikategorikan sangat baik.Peneliti menyarankan adanya perbaikan manajemen waktu layanan yang membutuhkan tatap muka dengan dokter dan pengelolaan parkir mengingat RSUD Tangsel adalah rumah sakit yang cukup besar. Perlu diadakan evaluasi rutin dan pelatihan mengenai etika dan sikap dalam menangani pasien. Selain itu peneliti menyarankan RSUD Tangsel mengadakan sosialisasi mengenai antrian dan jadwal dokter online kepada pasien lama dan/atau baru, sehingga permasalahan seperti waktu tunggu dan call center dapat teratasi dengan baik
KESIAPAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PENERAPAN SISTEM KNOWLEDGE MANAGEMENT PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA
Get PDFPenelitian ini menjelaskan mengenai kesiapan sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management di Bappeda Provinsi DKI Jakarta, dilatarbelakangi oleh diperlukannya perubahan cara berfikir dan bertindak dari sumber daya manusia untuk dapat mengelola aset intelektual organisasi menggunakan sistem teknologi informasi secara optimal. Namun pada pelaksanaannya pada Bappeda DKI Jakarta masih terdapat dokumen wajib yang belum terinput ke dalam sistem knowledge managemen hal ini dikarenakan pegawai yang masih merasa keberatan untuk berbagi pengetahuan melalui sistem knowledge management. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisa lebih dalam mengenai kesiapan dari sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management yang belum dilakukan secara optimal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan guidance theory menggunakan dimensi people dari STOPE Framework oleh Al-Osaimi, Alheraish, dan Bakry (2006) dengan empat sub dimensi yaitu ICT Awareness, Education and Training, ICT Qualification and Job, dan Management of ICT Skill. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuisioner terbuka, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan dari sumber daya manusia dalam penerapan sistem knowledge management Bappeda DKI Jakarta masih belum optimal dikarenakan masih kurangnya pemahaman dari para pegawai terkait manfaat dan kurangnya kemampuan adaptasi pegawai dalam penggunaan sistem knowledge management serta belum optimalnya penggunaan fitur yang ada pada sistem. Kondisi ini disebabkan dari tidak adanya kebijakan reward dan punishment serta masih belum maksimalnya peran kepala bidang untuk dapat mendorong para pegawai untuk dapat berkontribusi dalam pelestrasian aset melalui sistem knowledge managemen
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN RETRIBUSI PARKIR TUNAI DI KAWASAN TAMAN DEWI SARTIKA PELATARAN BALAI KOTA BANDUNG
Get PDFPenelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung”. Penelitian ini dilatar belakangi oleh ketidaksesuaian pelaksanaan kebijakan retribusi parkir tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Bagaimana Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Retribusi Parkir Tunai di Kawasan Taman Dewi Sartika Pelataran Balai Kota Bandung.Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu implementasi kebijakan dari Michael Hill dan Peter Hupe (2002). Tiga aspek yaitu mengelola proses kebijakan, mengelola hubungan antar organisasi, dan mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan menganalisis dokumen. Teknik penentuan informan yang dilakukan peneliti adalah purposive sampling. Pengujian keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir tunai belum dilaksanakan sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku di Kota Bandung. Dalam mengelola proses kebijakan sudah jelas tanggung jawab dan wewenang yang dimiliki lembaga terkait sudah cukup jelas. Dalam mengelola hubungan antar organisasi masih terdapat kekurangan sumber daya dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir, ketidakjelasan tugas dan kompetensi dalam penyelenggaraan pemungutan retribusi parkir dan tidak adanya kontrak terhadap juru parkir. Kemudian terakhir dalam mengelola hubungan eksternal dan internal organisasi, belum efektifnya pelatihan yang diberikan kepada pegawai maupun juru parkir, tidak adanya pemberian penghargaan terhadap pegawai maupun juru parkir yang dapat mencapai target, pelaksana kebijakan meningkatkan profesionalisasi atau memenuhi aturan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan akan tetapi belum semua mengikuti dan Standar Operasional Prosedur pemungutan retribusi parkir belum terlaksana dengan efektif, seperti belum diberlakukannya tarif retribusi parkir progresif dan belum memberikan tanda bukti karcis pembayaran retribusi dalam proses pemungutan retribusi parkir
PENGENDALIAN MINIMARKET TIDAK BERIZIN DI KABUPETAN BANDUNG BARAT
Get PDFLatar belakang penelitian ini adanya pertumbuhan minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang tinggi di Kabupaten Bandung Barat.Berdasarkan data Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 2018 terdapat 318 minimarket yang tersebar di 15 kecamatan Kabupaten Bandung Barat. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian minimarket di Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan.Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu proses pengendalian yang dijelaskan oleh Stephen P. Robbins dan Mary Coulter melalui tiga langkah yaitu: mengukur kinerja sebenarnya, membandingkan kinerja dengan standar, dan mengambil tindakan manajerial untuk membetulkan penyimpangan atau standar yang tidak memadai.Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatifdengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan studi dokumen. Adapun validasi data menggunakan teknik triangulasi sumber.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengendalian minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat belum berjalan sesuai dengan norma yang berlaku. Terdapat pelanggaran terkait perizinan, ketidaksesuaian dengan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2012 mengenai pengenaan sanksi dansumberdaya. Selain itu aturan yang ada kurang mengatur wewenang pengendalian yang menjadi salah satu sebab lemahnya pengendalian dan penindakan terhadap minimarket tidak berizin. Walaupun upaya pengendalian melalui pengawasan dan pembinaan kepada para pelaku usaha sudah dilakukan namun kegiatan tersebut tidak cukup menjadi solusi atas permasalahan minimarket tidak berizin di Kabupaten Bandung Barat.
KAPASITAS PERUM PERHUTANI KPH BANDUNG SELATAN DALAM MENGELOLA SUMBER DAYA HUTAN (Studi di Hulu Citarum, Kec. Kertasari, Kab. Bandung, Jawa Barat)
Get PDFABSTRACTManaging Forest Resources in a sustainable manner is a manifestation of one of the visions of Perum Perhutani KPH Bandung Selatan. In managing forest resources, Perum Perhutani KPH Bandung Selatan is responsible for forest destruction in the upstream Citarum. The organizational capacity will support the performance of KPH Bandung Selatan in achieving these goals. The researcher used Horton's theory of organizational capacity as the main theory. According to Horton, organizational capacity includes five aspects, namely: (1) Human Resources, (2) Infrastructure, technology and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, (5) networking and linkages. This study aims to assess the organizational capacity of the KPH Bandung Selatan which originated from the forest issue in the Upper Citarum. This research method uses qualitative techniques. The results of this study indicate that in managing forest resources by KPH Bandung Selatan, not all HR staff receive training, training is not based on the needs at the KPH level. The performance appraisal system is more targeted at employees who get sap production above the company's target. Facilities and availability of infrastructure and technology are prioritized for pine resin production forests, as well as financial resources obtained from the management of pine sap production forests. And in financial management, KPH Bandung Selatan do not have a complete financial management system. Because financial management is carried out at the central Perhutani Corporation. In the network of organizational cooperation, KPH have not been able to equalize perceptions within their internals. In the end, this study recommends that the Central Perhutani Corporation give greater autonomy to forestry managers at the KPH level to more effectively manage their own budget resources. KPH Bandung Selatan can involve stakeholders in program planning and review to get input in decision making. In addition, to improve HR capabilities, KPH can carry out staff development planning, map capabilities according to their respective competencies, and provide rewards to employees who excel in their respective fields. ABSTRAK Mengelola Sumber Daya Hutan secara lestari merupakan sebagai wujud salah satu visi dari Perum perhutani KPH Bandung Selatan. Dalam pengelolaan sumber daya hutan Perum Perhutani KPH Bandung Selatan bertanggung jawab atas kerusakan hutan di hulu citarum. Kapasitas organisasi akan mendukung kinerja KPH Bandung Selatan dalam mencapai tujuan tersebut. Peneliti menggunakan teori kapasitas organisasi oleh Horton sebagai teori utama. Menurut Horton kapasitas organisasi mencakup lima aspek yaitu: (1) Sumber Daya Manusia, (2) Infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan, (3) kepemimpinan strategis, (4) program dan manajemen proses, (5) jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kapasitas organisasi KPH Bandung Selatan yang bermula dari isu hutan di Citarum Hulu. Metode penelitian ini menggunakan teknik kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dalam mengelola sumber daya hutan oleh KPH Bandung Selatan, tidak semua staf SDM mendapatkan pelatihan, pelatihan tidak berdasarkan kebutuhan yang ada di tingkat KPH. Sistem penilaian kinerja lebih ditargetkan kepada karyawan yang mendapatkan produksi getah diatas target perusahaan. Fasilitas dan ketersediaan infrastruktur dan teknologi diutamakan untuk hutan produksi getah pinus, begitupun dengan sumber daya keuangan yang didapatkan dari hasil pengelolaan hutan produksi getah pinus. Dan dalam pengelolaan keuangannya, KPH tidak memiliki sistem pengelolaan keuangan yang utuh. Karena pengelolaan keuangan dilakukan di perum perhutani pusat. Dalam jariangan kerjasama organisasi, KPH belum mampu menyamakan persepsi didalam internalnya. Pada akhirnya penelitian ini merekomendasikan bahwa Perum perhutani Pusat memberikan otonomi yang lebih besar kepada pengelola kehutanan tingkat KPH untuk menjalankan pengelolaan sumber anggarannya sendiri dengan lebih efektif. KPH Bandung Selatan dapat melibatkan pemangku kepentingan dalam perencanaan dan peninjauan program untuk mendapatkan masukan dalam pengambilan keputusan. Selain itu untuk meningkatkan kapabilitas SDM KPH dapat melakukan perencanaan pengembangan staff, memetakan kemampuan sesuai dengan kompetensi masing-masing, memberikan reward kepada karyawan berprestasi pada bidang masing-masing.
KONFLIK INTERNAL PPP DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DI JAWA BARAT 2018 DAN PENYELESAIANNYA
Get PDFDalam setiap momentum pemilihan kepala daerah umumnya terdapat dinamika yang meliputi situasi politik di wilayah pemilihan, para kader, maupun partai-partai pengusungnya. Dengan menggunakan analisis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi polemik di internal Dewan Pengurus Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) Jabar berupa dualisme dalam kepentingan pengajuan calon Pemilihan Gubernur Jawa Barat (Pilgub Jabar) dimana kedua kubu saling mengklaim memiliki legalitas untuk memajukan calonnya di Pilgub 2018. Resolusi konflik yang dihasilkan PPP dapat dibagi kedalam tiga yaitu: Pertama Right-base atau secara hukum keluarnya Keputusan yang di rilis Menteri Hukum dan HAM RI yang menyimpulkan hanya ada satu kepemimpinan partai yakni di bawah pimpinan Ketua Umum HM Romahurmuziy dan Sekretaris Jenderal H Aunur Rofik. Kedua power-based atau kekuasaan ada dua yaitu kekuasaan pusat dengan pendekatan personal Romahurmuziy kepada kepala pemerintah, kedua pendekatan internal tokoh-tokoh senior partai. Ketiga Interest-based, sebuah pilihan partisipatif dalam berpolitik di kubu yang berseberangan dengan merangkul dan mengajak bergabung kembali dengan konsekuensi mendukung kubu yang lain.
KOMUNIKASI ANTAR ORGANISASI DI PEMERINTAH KOTA BOGOR DALAM PENYEDIAAN INFORMASI PUBLIK TAHUN 2020
Get PDFThis research is based on the problem of public information provision by the Bogor City Government in 2020 has not been maximally carried out. This is caused by problems related to communication between the Bogor City Government in providing public information. The purpose of this study is to analyze the communication process between organizations in the Bogor City Government in providing public information in 2020. The author analyzes the research by using the theory of Inter-organizational Communication from Liu Wenwen and Liao Balyu, which suggests that there are four dimensions in inter-organizational communication; Communication Willingness, Communication Commitment, Communication Behaviors, Communication Quality. The research method in this research is qualitative research method that aims to analyze the inter-organizational communication process of Bogor City Government in the context of providing public information. Data collection techniques were carried out using in-depth interviews, observation, and documentation studies. To test the validity of the data, the author uses a source triangulation technique. The results of this study indicate that the communication between the PPID Utama and the PPID Pembantu has not been running effectively. This can be seen from the implementation of public information providers, who have not fully committed to communicating. In addition, the participation and active participation of the PPID Pembantu was not optimal when the online communication forum took place. Then, the communication between the PPID Utama and the PPID Pembantu depends on the existing situation. There are still obstacles to adapting and limitations in carrying out joint activities during the pandemic. Penelitian ini dilatar belakangi oleh penyediaan informasi publik di Kota Bogor pada tahun 2020 yang belum optimal. Hal ini disebabkan oleh masalah terkait komunikasi yang dilakukan antar Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis proses komunikasi antar organisasi di Pemerintah Kota Bogor dalam penyediaan informasi publik tahun 2020. Penulis melakukan analisis dengan teori Inter Organizational Communication dari Liu Wenwen dan Liao Balyu, yang mengemukakan terdapat empat dimensi dalam komunikasi antar organisasi yaitu Communication Willingness, Communication Commitment, Communication Behaviors, Communication Quality. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis proses komunikasi organisasi yang dilakukan di Pemerintah Kota Bogor dalam rangka penyediaan informasi publik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Untuk menguji validitas atau keabsahan data penulis menggunakan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa komunikasi antara PPID Utama dengan PPID Pembantu belum berjalan dengan efektif. Hal tersebut dilihat dari pelaksana penyedia informasi publik yaitu PPID Utama dan PPID Pembantu belum sepenuhnya memiliki komitmen dalam berkomunikasi. Selain itu, keikutsertaan serta partisipasi aktif dari PPID Pembantu belum optimal pada saat forum komunikasi secara online berlangsung. Kemudian, komunikasi yang dilakukan oleh PPID Utama dengan PPID Pembantu bergantung pada situasi yang ada saja. Masih terdapat hambatan untuk beradaptasi dan keterbatasan dalam melakukan kegiatan bersama saat pandemi
Pengawasan Penerimaan Pajak Hotel Bersumber Dari Rumah Kos Di Kecamatan Coblong Kota Bandung Oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung
Get PDFLatar belakang penulis ini adalah ketertarikan penulis melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung mengingat banyaknya jumlah rumah kos di Kota Bandung yang setiap tahunnya meningkat. Hal ini dikarenakan banyaknya perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta yang berdiri di Kota Bandung. Hal ini juga berdampak kepada kebutuhan akan fasilitas yang terus meningkat termasuk kebutuhan akan rumah kos. Kebutuhan yang tinggi akan rumah kos, menjadikan bisnis rumah kos di Kota Bandung makin meningkat. Penelitian ini mencoba untuk memahami bagaimana pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolan Pendapatan Daerah Kota Bandung dengan menggunakan teori langkah – langkah pengawasan menurut Griffin yang terdiri dari empat langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen-dokumen pendukung yang dilakukan untuk mengumpulkan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa pengawasan penerimaan pajak hotel bersumber dari rumah kos di Kecamatan Coblong Kota Bandung oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung kurang baik. Penyebabnya adalah keterbatasan data base potensi rumah kos di Kota Bandung dan prosedur pada tahap pengawasan belum berjalan maksimal, serta sanksi berupa teguran yang diberikan kepada pelanggar wajib pajak rumah kos di Kota Bandung belum menyeluruh. Saran penulis dalam penelitian ini diantaranya mininjau kembali data base wajib pajak rumah kos yang ada dengan memetakan berdasarkan pembagian wilayah kerja sehingga mendapatkan gambaran yang lebih pasti tentang wajib pajak rumah kos dan menegaskan pemilik rumah kos yang masih enggan mendaftakan diri menjadi wajib pajak, serta menjalankan sanksi sesuai dengan yang tertera pada Perda dan Perwal
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN APLIKASI ELECTRONIC¬ MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (E-MUSRENBANG) DI KECAMATAN CIBIRU KOTA BANDUNG
Get PDFPemerintah Kota Bandung semakin serius dalam pengembangan tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan konsep Smart City. Perencanaan Pembangunan Kota berbasis teknologi informasi komunikasi atau aplikasi online menjadi elemen sangat penting dalam melibatkan masyarakat dan pemerintah Kota Bandung untuk menangani permaslahan yang berkaitan dengan urusan perkotaan, layanan publik perkotaan dan tata kelola pemerintahan kota.. Secara struktur birokrasi pelaksaan e-Musrenbang di Kecamatan Cibiru menunjukkan dampak positif dimana prosesnya lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun, dalam pelaksanaan kebijakan ini, masih mengalami hambatan yang berkaitan dengan aspek komunikasi, sumberdaya, dan sikap pelaksana. Penelitian menemukan bahwa meskipun kerjasama antara Bappelitbang Kota Bandung (Pemerintahan), IAITB Jabar (Akademisi), Relawan e-Musrenbang (Civil Society), dan Telkomsel (Bisnis), mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk mengimplementasikan suatu rencana program, namun dalam prakteknya masih menghadapi berbagai permasalahan mengenai bagaimana Bappelitbang kota Bandung menurunkan digital divide diantara para user e-Musrenbang
PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF KABUPATEN CIAMIS DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA
Get PDFPenelitian ini berjudul, “Perencanaan Strategis Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Ciamis dalam Pengembangan Pariwisata”. Latar belakang yang mendasari penelitian ini adalah belum optimalnya pengembangan pariwisata di Kabupaten Ciamis pasca Pangandaran memisahkan diri menjadi Daerah Otonomi Baru. Sehingga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, khususnya Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus mempunyai perencanaan strategis yang jitu untuk mengembangkan pariwisata yang ada. Penulis menggunakan teori Perencanaan Strategis yang dikemukakan oleh Bryson, yang terdiri dari identifikasi mandat, visi dan misi organisasi, analisis lingkungan eksternal, analisis lingkungan internal, identifikasi isu strategis, dan merumuskan strategi untuk mengelola isu-isu. Metode penelitian yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari lima langkah pokok perencanaan strategis yang dianalisis dengan menggunakan analisis SWOT dan diukur dengan test litmust, menghasilkan tiga isu paling strategis, yaitu 1) kerjasama dengan investor dalam pengembangan obyek wisata, 2) memperluas kerjasama antar pelaku, dan 3) menguatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih kompeten