JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
EVALUASI EFEKTIVITAS PROGRAM PERCEPATAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2017-2020
Get PDFThe background of this research is phenomenon of the large number of land parcels in Indonesia that haven’t been registered and have land certificates as legal evidence. The implication is the rise of cases of land disputes and conflicts in Indonesia. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Program (PTSL) was launched as a solution to address these problems. This program is implemented throughout Indonesia, including the National Land Agency of South Tangerang City. The PTSL program in South Tangerang City was implemented in 2017-2020. During its implementation, it was found that the target field was not achieved and the certificate completion was slow, so the authors were interested in researching more deeply.The purpose of this research was to find out how to evaluate by looking at the performance of the PTSL program at the National Land Agency of South Tangerang City in 2017-2020. The research approach used is a quantitative approach. Data collection techniques through documentation studies, literature studies, and interviews. The data analysis technique used is value for money analysis and cost effectiveness analysis The results showed that the PTSL Program at the South Tangerang City Land Agency is ineffective. This can happen because the achievement of output only reached 90.63%. There were obstacles in the 2019 fiscal year related to the difficulty of the community in completing the required documents and the lack of human resources.The, the results of the calculation of cost effectiveness analysis show that the PTSL program is a program with a low cost that is feasible to run when compared to the issuance of land certificates through the routine program. Penelitian ini dilatarbelakangi dari suatu fenomena banyaknya bidang tanah di Indonesia yang belum terdaftar dan memiliki sertifikat tanah sebagai bukti yang sah secara hukum. Implikasi nya yaitu maraknya kasus sengketa dan konflik pertanahan di Indonesia. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) diluncurkan sebagai solusi untuk menjawab permasalahan tersebut. Program ini dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia, termasuk Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan. Program PTSL di Kota Tangerang Selatan dilaksanakan pada tahun 2017-2020. Selama pelaksanaannya, ditemukan bahwa target bidang tidak tercapai dan penyelesaian sertifikat yang lambat, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam.Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui kinerja program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang Selatan tahun 2017-2020. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan analisis perhitungan value for money dan cost effectiveness analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program tidak efektif. Hal tersebut dapat terjadi karena pencapaian output hanya tercapai 90,63% terdapat hambatan pada tahun anggaran 2019 yang berkaitan dengan kesulitan masyarakat dalam melengkapi berkas persyaratan dan minimnya sumber daya manusia. Kemudian, hasil cost effectiveness menunjukkan bahwa program PTSL merupakan program dengan biaya yang murah untuk dijalankan jika dibandingkan dengan penerbitan sertifikat tanah melalui program rutin (pekerjaan rutin) Badan Pertanahan Nasional
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN BANDUNG BARAT
Get PDFOpenness of public information has an important role in realizing good governance, giving people rights to know the activities carried out by the government, providing a supervisory function, and a form of democracy. However, in its implementation there are still some problems by the the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency, such as the classification of West Bandung Regency in the class as less informative, the PPID has not been established and the PPID website is not active, and others. The purpose of the research that the author did was to describe the disclosure of public information carried out by the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency. The research method that the author uses in this study is a descriptive research method with a qualitative approach. The analysis was carried out by describing transparency at the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency using the Transparency Principles Model stated by Richard W Oliver (2004). The results of the study indicate that public information by the Information Communications and Statistics Office of West Bandung Regency has not gone well. This is because the implementation of public information is not in accordance with the regulated policies and the existing Standard Operating Procedures (SOP), as well as the aspects of the Transparency Principle Model stated by Richard W Oliver (2004) to achieve transparency. Keterbukaan informasi publik memiliki peran penting untuk mewujudkan good governance, memberikan hak-hak masyarakat untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, memberikan fungsi pengawasan, dan bentuk demokrasi. Namun dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat, seperti tergolongnya Kabupaten Bandung Barat di kelas kurang informatif, belum dibentuknya PPID dan tidak aktifnya website PPID, dan lainnya. Tujuan dari penelitan yang penulis lakukan adalah untuk mendeskripsikan keterbukaan informasi publik yang dilakukan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tahapan transparansi di Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat menggunakan Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbukaan inforasi publik oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Bandung Barat belum berjalan dengan baik. Hal ini dikarenakan pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang belum sesuai dengan kebijakan yang mengatur dan Standard Operating Procedure (SOP) yang ada, juga belum terpenuhinya aspek-aspek Transparency Principles Model yang dinyatakan oleh Richard W Oliver (2004) untuk dapat tercapainya transparansi
DIFUSI PROGRAM BANDUNG PANIC BUTTON
Get PDFABSTRACTThe rapid development of information and communication technology encourages the government to provide fast and precise public services. The government is developing an innovative city management concept that is integrated through information and communication technology called Smart City. In Bandung, the Bandung Smart City is supported by an android-based public complaint program, the Bandung Panic Button. After being traced, the Bandung Panic Button program experienced several problems, such as the lack of application users, invalid reports from the public, and disruptions to the application system. This study aims to determine the diffusion process of the Bandung Panic Button program carried out by the Bandung Command Center.The theory used as a guide in this study is the diffusion theory mentioned by Everett M. Rogers (2003) which includes four elements of program diffusion, namely innovation, communication channels, timeframe, and social system.Qualitative research methods with a descriptive approach are used by researcher to deeply understand and explore participants' perspectives related to the diffusion of the Bandung Panic Button program. Data analysis in this study was carried out in three stages, such as data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Researcher used triangulation of sources in testing the validity of the data obtained.The results showed that the diffusion of the Bandung Panic Button program was not successful. This is indicated by the low level of public knowledge and acceptance of this program. Bandung Command Center is not aggressively providing information about the Bandung Panic Button through mass media and interpersonal to the public and is slow in following up on system disturbances experienced by its users. ABSTRAK Pesatnya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi mendorong pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat dan tepat. Pemerintah mengembangkan salah satu inovasi konsep pengelolaan kota yang terintegrasi melalui teknologi informasi dan komunikasi yang disebut Smart City. Di Kota Bandung, perwujudan Bandung Smart City didukung oleh salah satu program pengaduan masyarakat berbasis android yaitu Bandung Panic Button. Setelah ditelusuri, program Bandung Panic Button mengalami beberapa masalah yaitu sedikitnya pengguna aplikasi, adanya laporan tidak valid dari masyarakat, dan terjadinya gangguan pada sistem aplikasinya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses difusi program Bandung Panic Button yang dilakukan oleh Bandung Command Center.Teori yang digunakan sebagai panduan dalam penelitian ini adalah teori difusi yang disebutkan oleh EverettRogers (2003) yang mencakup empat elemen difusi program yaitu inovasi (the innovation), saluran komunikasi (communication channel), jangka waktu (time), dan sistem sosial (social system).Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif digunakan oleh peneliti untuk memahami secara mendalam serta eksplorasi perspektif partisipan terkait difusi program Bandung Panic Button. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dalam menguji keabsahan data yang diperoleh.Hasil penelitian menunjukkan bahwa difusi program Bandung Panic Button belum berhasil. Hal ini ditunjukkan dengan rendahnya pengetahuan dan penerimaan masyarakat terhadap program ini. Bandung Command Center tidak gencar dalam memberikan informasi mengenai Bandung Panic Button melalui media massa maupun interpersonal kepada masyarakat serta lambat dalam menindaklanjuti gangguan sistem yang dialami penggunanya.
INOVASI PENGELOLAAN SAMPAH PADA PROGRAM KURANGI, PISAHKAN DAN MANFAATKAN (KANG PISMAN) OLEH TPS BABAKAN SARI DAN TPS TEGALLGEGA PADA PERUSAHAAN DAERAH KEBERISHAN KOTA BANDUNG
Get PDFPenelitian ini dilatarelakangi oleh adanya upaya pemerintah Kota Bandung dalam mengatasi jumlah penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir (TPA). Program Kang Pisman ini menjadi salah satu program kerja dari wali Kota Bandung yang terpilih. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan mendeksripsikaninovasi pengelolaan sampah pada program Kang Pisman yang dilakukan di TPS Babakan Sari dan TPS Tegallega.Teori yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini yaitu teori Faktor-faktor penentu keberhasilan implementasi inovasi yang dikemukakan oleh Anggadwita dan Dhewanto (2013), yang menyatakan bahwa terdapat lima faktor penentu keberhasilan inovasi, yaitu (1) Kepemimpinan, (2) Organisasi, (3) Manajemen Resiko, (4) Sumber Daya Manusia dan (5) Teknologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekaan deskriptif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, studi literature, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.Hasil dari penelitian ini, peneliti dapat menjelaskan bahwa implementasi inovasi program yang dilakukan oleh TPS Tegallega belum berjalan sepenuhnya dikarenakan terdapat beberapa faktor yang belum terpenuhi, yaitu tidak adanya komitmen pemimpin pada masyarakat yang belum melaksanakan kegiatan memilah sampah, kurangnya pegawai dan belum berjalannya mesin biodigester milik TPS Tegallega
PENGARUH PELATIHAN KOMPETENSI TENAGA PENDIDIK PENDIDIKAN INKLUSIF TERHADAP KINERJA GURU DALAM MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI SMPN 30 BANDUNG
Get PDFPenelitian ini menggambarkan mengenai pengaruh Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif terhadap Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung. Penelitian ini dilatarbelakangi dengan belum efektifnya kinerja guru dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif di SMPN 30 Bandung, padahal SMPN 30 Bandung merupakan pilot project pendidikan inklusif di Kota Bandung. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar pengaruh Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif terhadap Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pelatihan dari Joan E. Pynes, dan teori kinerja guru dari Ibrahim Bafadal. Metode yang digunakan adalah metode survei yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung sudah berjalan cukup baik, walaupun masih ada beberapa hal yang belum dilaksanakan dengan baik, seperti penjelasan materi pelatihan yang belum dijelaskan secara menyeluruh serta pada akhir kegiatan tidak dilakukannya evaluasi pelatihan. Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung sudah cukup baik, hal ini dapat terlihat dari kemampuan guru dalam memberikan penilaian kepada siswa Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) dan kemampuan guru dalam memberikan motivasi semangat belajar kepada siswa ABK. Berdasarkan hasil penelitian, pengaruh Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Pendidikan Inklusif terhadap Kinerja Guru dalam Menyelenggarakan Pendidikan Inklusif di SMPN 30 Bandung sebesar 39,5% yang berarti memiliki pengaruh cukup tinggi
KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTUKULTURA PROVINSI JABAR DALAM PENGEMBANGAN BENIH PADI INDUK
Get PDFSalah satu aspek rendahnya pencapaian benih padi induk diakibatkan kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugasnya dalam rangka memperbanyak benih padi belum optimal. Tujuan dilakukan penelitian ini guna melihat Kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Aspek yang digunakan dalam riset kualitatif deskriptif ini yakni( 1) personnel ( sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, serta sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program serta manajemen proses), serta (5) networking and linkages (jejaring kerjasama serta ikatan dengan pihak lain)
KINERJA BIDANG MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN PARKIR PADA DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENGATASI KEMACETAN DI KOTA BANDUNG
Get PDFPenelitian ini dilatar belakangi oleh kinerja Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dengan indikator persentase kemacetan yang teratasi belum mencapai target yaitu hanya 81.25%, jumlah lahan parkir yang kurang memadai dan tidak bertambah di Kota Bandung, pembangunan ruas jalan yang tidak sesuai dengan peningkatan volume kendaraan di Kota Bandung, dan banyak angkutan kota di Kota Bandung yang menunggu penumpang (ngetem) dibadan jalan dan menaik-turunkan penumpang sembarangan sehingga hal tersebut menimbulkan kemacetan karena berhenti dibadan jalan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan kinerja Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung.Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pengukuran kinerja organisasi publik oleh Agus Dwiyanto yang terdiri dari lima indikator, diantaranya yaitu produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan dalam mengatasi kemacetan di Kota Bandung yang sudah terpenuhi oleh Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung adalah kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Sedangkan ukuran kinerja yang belum terpenuhi yaitu produktivitas.Dengan demikian Kinerja Bidang Manajemen Transportasi dan Parkir pada Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengatasi kemacetan sudah cukup baik karena hanya satu indikator pengukuran kinerja yang tidak terpenuhi yaitu indikator produktivita
KOORDINASI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN STUNTING DI KABUPATEN KUNINGAN
Get PDFThis study describes the coordination of the stunting prevention team in an effort to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency. At this time, Kuningan Regency is included in one of the regencies in Indonesia with a high prevalence of under five stunting. Considering that the problem of stunting is a multidimensional problem, good coordination is needed between the agencies involved in its implementation. However, in reality the coordination in efforts to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency is still not as expected, so it is interesting to study. The method used in this study is a qualitative research method that aims to analyze, understand, and explain various aspects that exist in the coordination of efforts to accelerate the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency. The theory of effective coordination techniques as proposed by (Bose, 2012). The results of this study showed us that coordination in accelerating the reduction and prevention of stunting in Kuningan Regency had not fully met effective coordination techniques. This is due to the absence of a clear and detailed division of tasks and responsibilities between the agencies involved, frequent changes in membership, especially in strategic positions in the Kuningan Regency Stunting Management Team due to mutations, and the absence of written Standard Operating Procedures that serve as joint guidelines, management of stunting data management that is not optimal and integrated, active participation of members in the implementation of coordination meetings is still lacking, and the leadership of the team leader has not been effective in coordinating and controlling the implementation of acceleration of stunting reduction and prevention in Kuningan Regency. ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan tentang koordinasi tim penanggulangan stunting dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Pada saat ini Kabupaten Kuningan termasuk ke dalam salah satu kabupaten di Indonesia dengan tingkat prevalensi balita stunting tinggi. Mengingat permasalahan stunting merupakan masalah multidimensi, maka dibutuhkan koordinasi yang baik diantara instansi yang terlibat dalam pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya koordinasi dalam upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan masih belum sesuai dengan harapan, sehingga menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis, memahami, dan menjelaskan berbagai aspek yang ada dalam koordinasi upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan. Teori teknik koordinasi yang efektif sebagaimana dikemukakan oleh (Bose, 2012) dijadikan sebagai acuan atau guidance di dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi dalam percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan belum sepenuhnya memenuhi teknik koordinasi yang efektif. Hal tersebut disebabkan karena belum adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas serta terperinci antara instansi yang terlibat, sering terjadi perubahan keanggotaan khususnya pada jabatan strategis dalam Tim Penanggulangan Stunting Kabupaten Kuningan yang disebabkan karena adanya mutasi, belum adanya Standar Operasional Prosedur secara tertulis yang dijadikan sebagai pedoman bersama, manajemen pengelolaan data stunting yang belum optimal dan terintegrasi, partisipasi aktif anggota dalam pelaksanaan rapat koordinasi yang masih kurang, dan belum efektifnya kepemimpinan yang dilakukan oleh ketua tim dalam mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Kuningan
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENCEGAHAN DAN PE
Get PDFSalah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah melalui kebijakan dalam penyusunan suatu Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dengan menetapkan Peraturan Daerah Kota Bogor No. 4 Tahun 2016 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Human Immunodeficiency Virus dan Acquired Immune Deficiency Syndrome di Kota Bogor. Hal ini terjadi sebagai akibat adanya interaksi manusia dari berbagai kalangan sehingga menjadikan Kota Bogor sebagai kawasan yang dapat memicu terjadinya penyebaran HIV/AIDS terutama melalui dua cara yaitu hubungan seks yang tidak aman dan NAPZA suntik.Implementasi suatu layanan kesehatan dapat berjalan dengan baik atau tidak diperlukan adanya kebijakan pemerintah pusat yang diterjemahkan dalam kebijakan pemerintah daerah sesuai dengan sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan desain penelitian yaitu studi kasus, dan peneltian ini mengunakan teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan HIV/AIDS di Kota Bogor terbilang cukup baik, karena telah dapat menurunkan kasus positif setiap tahunnya. Demikian masih banyak yang perlu dibenahi konsep 3 zero pada tahun 2030, dengan maksud untuk menghilangkan kasus baru, kasus kematian yang disebabkan oleh HIV/AIDS, dan diskriminasi yang diterima oleh ODHA. Implementasi Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2016 oleh KPA masih terbilang belum maksimal yang poin utamanya adalah dalam pihak-pihak terkait. Pihak terkait sebagaimana dimaksud yang menjadi permasalahan utama adalah Pemerintah Kota Bogor dan masyarakat Kota Bogor. Saran praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan perhatian khusus bagi pengembangan penuntasan permasalahan HIV/AIDS khususnya bagi Pemerintah Kota Bogor. Pelatihan yang berkaitan dengan cara penangan secara psikologis terhadap ODHA memerlukan teknik-teknik yang pasti agar tidak adanya rasa putus asa dari ODHA dan tetap hendak untuk mengikuti pengobatan secara berkala.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN BANK SAMPAH DI KECAMATAN JATIASIH KOTA BEKASI
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi permasalahan sampah Kota Bekasi yang mencapai 1.714 ton per hari. Dalam mengatasi permasalahan sampah tersebut, Pemerintah Kota Bekasi melalui program pengembangan model pemilihan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga membentuk bank sampah unit disetiap rw sehingga melibatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Untuk itu, perlunya peran masyarakat dalam mewujudkan pengelolaan bank sampah secara mandiri. Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana partisipasi masyarakat pada setiap tahapan kegiatan dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Jatiasih menggunakan teori Cohen dan Uphoff yaitu tahapan partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu tahapan pengambilan keputusan, pelaksanaan, pengambilan manfaat, dan evaluasi.Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menganalisa, dan mendeskripsikan empat tahapan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan bank sampah di Kecamatan Jatiasih. Teknik pengumpulan data menggunakan studi lapangan dan studi pustaka (observasi, wawancara, dokumen) dengan teknik perposive untuk memilih informan. Untuk menguji keabsahan data menggunakan tiangulasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan, bahwa masyarakat terlihat tidak secara penuh terlibat pada proses keempat tahapan. Tahap pengambilan keputusan dan evaluasi dilakukan oleh stakeholder maupun kelompok masyarakat tertentu. Sedangkan masyarakat terlihat terlibat pada tahapan pelaksanaan dan pengambilan manfaat. Sehingga disimpulkan, tingkat kualitas partisipasi berada pada partisipasi tidak langsung dan partisipasi adanya reward. Saran yang dapat penulis berikan adalah memberikan porsi yang lebih luas kepada masyarakat untuk dapat terlibat secara penuh, menyediakan kotak saran, kecamatan dan kelurahan membantu korwil, sosialisasi terjadwal dilakukan ditiap Rt. This research is based on the problem waste in Bekasi City which reaches 1.714 tons per day. In resolving the waste problem, the Bekasi City Government through a program to develop model for selecting household waste and similar household waste has farmed a unit waste bank in each Rw. For this reason, the role of the community is needed realizing the management of waste banks independently.The purpose aims to describe and anlyze how community participation at each stage of activity in waste bank management in Jatiasih District uses Cohen and Uphoff’a theory, namely the stages of community participation decision making, implementation, benefit, and evaluation.The research method used is qualitative research method aims of undestranding, analyzing, and describing the four stages of community participation in waste bank management in Jatiasih District. Data collection techniques used field studies and literature studies (observation, interviews, documents) with perposive techniques to select informants. Validity data use triangulation techniques.The results of this study indicate that community does not appear to fully involved in process of the four stages. The decision making and evaluation stages are carried out stakeholder and certain community groups. Meanwhile the community seems to be involved in the implementation and benefit stages. Concluded, quality participation in inderect participation and participation of reward. Author can give are to provide a wider portoin of community to be fully involved, provide suggestion boxes, sub districts and ward help the regional coordinator, scheduled socialization carried out in each Rt