JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
PENGARUH KOMPENSASI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) TERHADAP KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN KUNINGAN KABUPATEN KUNINGAN JAWA BARAT
Get PDFThe background of this research is as the spearhead of government administration whose workload is quite heavy. Where employees at the sub-district office work in direct contact with the public and village, but the TPP received by employees is still considered unfair and unbalanced, but has good performance. Based on the result of preliminary observations, the problem of unfairness is also related to the absence of incentives such as rewards or bonuses for the employees who have activities or who have a good performance. In conducting this research, the author uses the compensation theory from Ivancevich and Konopaske (2012) that in compensation policy there are seven dimensions to achieve compensation effectiveness, i.e. adequate, fair, balanced, cost-effective, guaranteed, providing incentives, and acceptable by employees. And for performance theory, the author uses the theory of Mathis, et. al. (2017) there are six dimensions in assessing performance, i.e. quantity of output, quality of output, timeliness of output, presence on the job, the efficiency of work completed, and effectiveness of work completed. This research uses quantitative research methods using simple linear regression. By using total sampling as a sampling technique that produces 19 respondents. The results showed that the compensation variable had a high effect on the performance variable. However, there are still several dimensions that need to be considered, because, in practice, the compensation at the Kuningan District Office has not been carried out optimally. There are still indicators of compensation in adequate dimensions and balanced dimensions that have not been fulfilled. Hal yang melatarbelakangi dilakukannya penelitian ini adalah sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan yang beban kerjanya cukup berat, dimana pegawai di kantor kecamatan bekerja bersentuhan langsung dengan masyarakat ataupun desa, TPP yang diterima pegawai dinilai masih tidak adil dan tidak seimbang, namun memiliki kinerja yang baik. Berdasarkan hasil observasi awal, permasalahan keadilan tersebut juga berkaitan dengan tidak adanya dorongan insentif seperti penghargaan atau bonus bagi ASN yang melaksanakan kegiatan ataupun yang berkinerja baik.Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan teori kompensasi dari Ivancevich dan Konopaske (2012) yang menunjukan dalam kebijakan kompensasi terdapat tujuh dimensi untuk mencapai suatu efektivitas kompensasi, yaitu memadai, adil, seimbang, biaya yang efektif, terjamin, menyediakan insentif, dan dapat diterima oleh pegawai. Adapun teori kinerja yang digunakan ialah teori Mathis , et al. (2017) dimana terdapat enam dimensi dalam menilai kinerja, yaitu kuantitas hasil kerja, kualitas hasil kerja, ketepatan waktu hasil kerja, kehadiran di tempat kerja, efisiensi hasil kerja dan efektivitas hasil kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan regresi linier sederhana.. Dengan menggunakan teknik penarikan sampel yaitu total sampling sebanyak 19 responden. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa variabel kompensasi memiliki pengaruh yang cukup tinggi terhadap variabel kinerja. Namun masih terdapat beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, karena dalam pelaksanaannya pemberian kompensasi di Kantor Kecamatan Kuningan belum dilakukan secara maksimal. Hal tersebut dikarenakan masih terdapat indikator-indikator kompensasi dalam dimensi memadai dan dimensi seimbang yang belum terpenuhi
RESILIENSI ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT DI MASA PANDEMI COVID-19
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena Pandemi Covid-19 di Indonesia dan pemerintah yang terus mengeluarkan perubahan aturan dan kebijakan untuk menekan angka pandemi Covid-19. Namun, perubahan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk memutus mata rantai covid-19 telah menimbulkan masalah baru bagi sebagian besar lingkungan internal organisasi, termasuk Ditjen P2P. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan resiliensi suatu organisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal P2P Kementerian Kesehatan pada masa Pandemi Covid-19, melalui pendekatan kualitatif, dengan menggunakan guidance theory resiliensi organisasi yang dikemukakan oleh Hollnagel et. (2011). Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, studi dokumentasi dan studi literatur. Penelitian ini menggunakan teknik analis data melalui tiga tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, serta verifikasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal P2P mampu bertahan selama krisis pandemi Covid-19 yang berdampak pada ketidakstabilan manajemen organisasi, namun masih terdapat beberapa kekurangan dan keterbatasan dalam mengimplementasikan strategi dalam upaya resilien tersebut. Oleh karena itu, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali yaitu jumlah sumber daya manusia yang dimiliki dan sistem budaya kerja online untuk jangka panjang, terutama terkait double meeting. This research is motivated by the phenomenon of the Covid-19 Pandemic in Indonesia and the government which continues to issue changes to rules and policies to reduce the number of the Covid-19 pandemic. However, the policy changes made by the government to break the Covid-19 chain have created new problems for most of the organization's internal environment, including the Directorate General of P2P. This study aims to determine the resilience capability of an organization carried out by the Directorate General of P2P of the Ministry of Health during the Covid-19 Pandemic, through a qualitative approach, using the organizational resilience theory guidelines proposed by Hollnagel et. (2011). The data collection methods used were observation, interviews, documentation studies and literature studies. This study uses data analysis techniques through three stages, namely data condensation, data display, and drawing and verifying conclusions. The results of this study indicate that the Directorate General of P2P survived during the Covid-19 pandemic crisis which had an impact on the instability of organizational management, but there were still some shortcomings and limitations in implementing the strategy in this resilience effort. Therefore, there are several things that need to be reconsidered, namely the number of human resources owned and the online work culture system for the long term, especially related to multiple meetings
IMPLEMENTASI PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KELURAHAN MARGASUKA KECAMATAN BABAKAN CIPARAY KOTA BANDUNG
Get PDF This study aims to find out how to implement the Family Hope Program in one of the urban villages in Bandung, namely Margasuka Village. It was found that there were problems with inaccurate and up-to-date data on the poor, causing the distribution of social assistance to be unequal. This is influenced by the lack of implementing resources in Margasuka Village in the process of verifying PKH recipient data. The theory used is the theory of Jones (1991) about the three main pillars of program implementation, namely organization, interpretation, and application. The research method used is descriptive qualitative research method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and document studies. The informant determination technique used was purposive sampling technique with a total of 8 informants. The results of the research that the authors found were that although there were problems that had been mentioned previously, referring to Jones' theory, the authors found that the implementation of PKH in Margasuka Village was good considering that it was able to fulfill all aspects of the three pillars of program implementation. This is reinforced by the positive response from the community regarding the implementation of PKH in Margasuka Village. Suggestions in this study are to continue to maintain and improve the role of PKH facilitators, improve coordination and communication, and support from local governments in providing motivation for all PKH implementors to produce good implementor performance and in accordance with the expected goals. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Program Keluarga Harapan di salah satu kelurahan di Kota Bandung yaitu Kelurahan Margasuka. Ditemukan terdapat permasalahan kurang akurat dan mutakhirnya data warga miskin sehingga menyebabkan penyebaran bantuan sosial tidak merata. Hal tersebut dipengaruhi kurangnya sumber daya pelaksana di Kelurahan Margasuka dalam proses verifikasi data penerima PKH. Teori yang digunakan adalah teori Jones (1991) tentang tiga pilar utama dari implementasi program yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi dokumen. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik purposive sampling dengan total informan 8 orang. Hasil penelitian yang penulis temukan ialah meskipun terdapat adanya permasalahan yang telah disebutkan sebelumnya,mengacu pada teori Jones penulis menemukan bahwa implementasi PKH di Kelurahan Margasuka sudah dapat dikatakan baik mengingat sudah mampu memenuhi seluruh aspek yang ada dalam tiga pilar implementasi program. Hal tersebut diperkuat dengan adanya respon positif dari masyarakat terkait dengan adanya pelaksanaan PKH di Kelurahan Margasuka. Saran dalam penelitian ini adalah terus mempertahankan dan meningkatkan peran pendamping PKH, meningkatkan koordinasi dan komunikasi, dan dukungan dari Pemerintah Daerah dalam memberikan motivasi bagi seluruh implementor PKH agar menghasilkan kinerja implementor yang baik dan sesuai dengan tujuan yang telah diharapkan
Implementasi Kebijakan Retribusi Perpanjangan Izin Penggunaan/Pemakaian Tanah Pemakaman Di Kota Cimahi (Studi Pada Organisasi Pelaksana di Pemakaman Umum Leuwigajah)
Get PDFPenelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman di TPU Leuwigajah Kota Cimahi. Latarbelakangi yang mendasari penelitian ini berdasarkan hasil wawancara dan observasi awal, peneliti menemukan adanya indikasi masalah yaitu belum pernahnya UPT Pemakaman Kota Cimahi memberikan surat teguran terhadap wajib retribusi yang terlambat membayar retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman semenjak UPT Pemakaman dibentuk dan adanya keterlambatan pelaksanaan sanksi pembongkaran makam yang belum dibayarkan retribusinya hingga bertahun-tahun oleh UPT Pemakaman Kota Cimahi. Untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan retribusi perpanjangan izin penggunaan/pemakaian tanah pemakaman tersebut, peneliti menggunakan teori dari Thomas B. Smith (2012) yang mengemukakan tiga prinsip pada implementasi kebijakan berdasarkan komponen the implementing organization, yaitu the structure and personnel, the leadership of the administrative organization, dan the implementing program and capacity. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah metode penelitian studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara, serta studi kompetensi. Hasil penelitian menunjukka
STRATEGI POLITIK PARTAI KEBANGKITAN BANGSA JAWA BARAT DALAM MENYASAR PEMILIH MUDA PADA PEMILIHAN LEGISLATIF DAERAH 2019 DI JAWA BARAT
Get PDFSuara dari pemilih muda dalam pemilihan umum legislatif tahun 2019 di Jawa Barat menjadi sasaran bagi partai-partai politik, karena jumlah pemilih muda mencapai 30% dari jumlah pemilih keseluruhan. PKB Jawa Barat memiliki strategi untuk menarik suara pemilih muda untuk meningkatkan jumlah anggota terpilih PKB Jawa Barat di DPRD Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa jumlah anggota terpilih dari PKB Jawa Barat dalam pemilihan umum legislatif daerah 2019 di Jawa Barat meningkat drastis, pada tahun 2014 PKB Jawa Barat hanya mendapatkan 7 kursi anggota DPRD Jawa Barat dan 2019 PKB Jawa Barat mendapatkan 12 kursi anggota DPRD Jawa Barat. Peningkatan jumlah anggota yang terpilih karena PKB Jawa Barat memiliki strategi yang menyasar pemilih muda untuk memilih PKB Jawa Barat sebagai wakil rakyat di DPRD Jawa Barat
SOLUSI PEMANFAATAN TEKNOLOGI BLOCKCHAIN UNTUK MENGATASI PERMASALAHAN PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL COVID-19
Get PDFSituasi yang mengancam Indonesia saat ini disebabkan oleh penyebaran virus Covid-19. Setiap harinya kasus aktif terus meningkat dan membuat Indonesia mengalami efek domino. Keterbatasan fasilitas kesehatan, kegiatan pembelajaran, pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi dan lain-lain. Pembatasan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat oleh pemerintah memunculkan masalah baru yaitu meningkatnya angka pengangguran dan muncul kelompok masyarakat miskin baru. Atas hal tersebut pemerintah berusaha mengoptimalkan pemberian dana bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak. Oleh karena itu dengan memanfaatkan teknologi blockchain diharapkan dapat mengoptimalkan penyaluran dana bantuan sosial Covid-19. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif berdasarkan penelitian terdahulu. Hasil dalam penelitian ini solusi utama dalam pemanfaat blockchain adalah reformasi basis data, penggunaan konsep blockchain dalam alur distribusi bantuan sosial dan kerjasama dengan fintech. Kesimpulannya adalah akar permasalahan yang paling mendasar adalah data sehingga perlu dilakukan reformasi basis data yang dapat meminmalisir kesalahan target pemerintah
Strategi Teknologi Inovasi Kebijakan Pendaftaran Dokumen Kependudukan Melalui WA (Pandawa) di Kabupaten Bandung
Get PDFPenelitian ini berjudul “Strategi Teknologi Inovasi Kebijakan Pendaftaran Dokumen Kependudukan Melalui WA (Pandawa) di Kabupaten Bandung”. Untuk dapat memahami strategi teknologi inovasi kebijakan Pandawa penulis menggunakan teori dari Jean Eric Aubert yang mengatakan untuk dapat mensukseskan sebuah inovasi kebijakan diperlukan strategi teknologi yang terdiri dari pemilihan teknologi yang digunakan dan penggunaannya dalam melakukan diseminasi difusi informasi kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukan strategi teknologi inovasi kebijakan Pandawa belum berjalan dengan optimal. Hal tersebut disebabkan penggunaan aplikasi Whatsapp kurang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat Kabupaten Bandung. Saran penulis agar inovasi kebijakan Pandawa dapat mencapai tujuan yang diinginkan adalah meninjau ulang penggunaan Whatsapp dalam pelayanan dokumen kependudukan. Apakah Whatsapp akan tetap digunakan ataukah mengurangi jenis layanan yang ada dan menggunakan teknologi lain misalnya website dan aplikasi
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGGULANGAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
Get PDFThis study aims to describe the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative Cit y of South Jakarta. Fire prevention and control policies as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 is motivated by fire disaster events that often occur in DKI Jakarta. As of 2020, the most fire cases occurred in the Administrative City of South Jakarta. The theory used in this study is the theory of success factors for the implementation of Said Zainal Abidin's public policy (2019) with 4 aspects, namely policy conditions, supporting factors, environmental conditions, and related parties. The research method used is a qualitative method. The results of the study indicate that the implementation of fire prevention and control policies in the Administrative City of South Jakarta as stipulated in the DKI Jakarta Provincial Regulation No. 8 of 2008 has not been successful because the rational, logistical, constitutional, and operational have not been fulfilled. From the aspect of rational goals and accuracy strategies, the public is not fully aware of the fire hazard prevention policy and the planned strategy, namely socialization to the people in the Administrative City of South Jakarta has not been carried out evenly. Furthermore, the logistical aspect is not sufficient. From the main external factors namely the unfulfilled environmental conditions from constitutional and operational aspects. Penelitian ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 tahun 2008 tersebut dilatarbelakangi dari peristiwa kebencanaan kebakaran yang seringkali terjadi di Provinsi DKI Jakarta. Per 2020, kasus kebakaran terbanyak terjadi di Kota Adminstrasi Jakarta Selatan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori faktor keberhasilan implementasi kebijakan publik Said Zainal Abidin (2019) dengan 4 aspek yaitu kondisi kebijakan, faktor pendukung, kondisi lingkungan, dan pihak-pihak terkait. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran di Kota Administrasi Jakarta Selatan yang tertuang dalam Perda Provinsi DKI Jakarta nomor 8 Tahun 2008 belum berhasil karena belum terpenuhinya aspek tujuan bersifat rasional, logistik, konstitusional, operasional dan pihak-pihak terkait. Dari aspek tujuan bersifat rasional dan ketepatan strategi, masyarakat belum sepenuhnya mengetahui tentang kebijakan penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran dan strategi yang sudah direncanakan yaitu sosialisasi ke masyarakat Kota Administrasi Jakarta Selatan belum dilakukan secara merata. Selanjutnya aspek logistik yang belum mencukupi. Dari faktor utama eksternal yaitu belum terpenuhinya kondisi lingkungna dari aspek konstitusional dan operasional
EVALUASI KONTEKS PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PADANG GANTING KABUPATEN TANAH DATAR
Get PDFThis research is motivated by a phenomenon where there are many poor people in Indonesia. The poverty rate in Indonesia, which is still quite high, requires the government to find solutions to these problems and take action by launching various poverty reduction programs, one of which is the Family Hope Program (PKH). This program has been started since 2007, and has been gradually implemented in all regions in Indonesia, including Padang Ganting Sub-District, Tanah Datar Regency in 2015. During the implementation of the PKH program in Padang Ganting District, various problems were found related to the implementation process and achieving goals. so that the authors are interested in researching more deeply. The form of research used in this study is a qualitative method using the theory of context evaluation model from CIPP Models by Stufflebeam (2002, p. 287). In this study, two data collection techniques were used, namely primary through interviews and observations, and secondary through library research and documentation studies. The results showed that the implementation of context evaluation in the implementation of PKH in Padang Ganting Sub-District had not run optimally, seen from the number of RTSM that had not been reached by this program. This condition is caused by the data of prospective PKH recipients coming from DTKS, in the field there are still many RTSMs that have not been registered with DTKS, currently RTSMs can register themselves to DTKS independently but this information is not evenly known by the public, so re-socialization is needed by the local government or through companion. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu fenomena dimana banyaknya masyarakat miskin di Indonesia. Angka kemiskinan di Indonesia yang masih cukup tinggi ini mengharuskan pemerintah untuk mencari solusi dari permasalahan tersebut dan mengambil tindakan dengan meluncurkan berbagai program penanggulangan kemiskinan, salah satu programnya adalah Program Keluarga Harapan (PKH). Program ini telah telah dimulai sejak tahun 2007, dan dilaksanakan secara bertahap ke seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kecamatan Padang Ganting, Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015. Selama pelaksanaan program PKH di Kecamatan Padang Ganting, ditemukan berbagai masalah terkait dengan proses pelaksanaan dan pencapaian tujuan sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan teori model evaluasi konteks dari CIPP Models oleh Stufflebeam (2002, p. 287). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dan observasi, dan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan evaluasi konteks pada pelaksanaan PKH di Kecamatan Padang Ganting belum berjalan dengan optimal, dilihat dari masih banyaknya RTSM yang belum terjangakau oleh program ini. Kondisi ini disebabakan oleh data calon penerima PKH berasal dari DTKS, sementara keadaan dilapangan masih banyak RTSM yang belum terdaftar pada DTKS, saat ini RTSM sudah bisa mendaftarkan dirinya ke DTKS secara mandiri namun informasi ini belum merata diketahui oleh masyarakat, hingga dibutuhkan sosialisasi kembali oleh pemerintah daerah ataupun melalui pendamping. Karena kurangnya pembaharuan data, menyebabkan data penerima PKH hanya berputas disitu saja.
EFEKTIVITAS PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA PLUMBON KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON
Get PDFPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya pandemi Covid-19 yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan seperti kesehatan, sosial, dan ekonomi. Pada aspek ekonomi banyaknya pemutusan hubungan kerja, usaha yang tutup, dan penghasilan masyarakat menurun. Oleh karena itu, Program BLT – Dana Desa dibuat untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari dampak pandemi Covid-19. Dalam pelaksanaannya, program BLT – Dana Desa di Desa Plumbon masih mengalami masalah seperti keterlambatan dalam pencairan BLT – Dana Desa dan kurangnya sosialisasi program yang dilakukan oleh penanggung jawab sosialisasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mencari, mengumpulkan, dan mendapatkan data serta informasi yang berhubungan dengan efektivitas dari adanya BLT – Dana Desa tahun 2020 yang diberikan kepada masyarakat Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas program yang dikemukakan oleh Budiani tahun 2009 dengan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 26 orang yaitu Tim monitoring dan evaluasi Program BLT – Dana Desa dari kecamatan, Kepala Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Sekretaris Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Ketua RT, Ketua RW, dan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program BLT – Dana Desa. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan studi literatur. Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data sebagai bentuk penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan Program BLT – Dana Desa tahun 2020 di Desa Plumbon Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon belum berjalan efektif. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan lagi yaitu pada masalah jadwal pencairan dan sosialisasi kepada masyarakat. This research is motivated by the Covid-19 pandemic that affects various aspects of life such as health, social and economic. In the economic aspect, there are many layoffs, businesses are closed, and people's incomes are declining. Therefore, the BLT – Village Fund Program was created to protect the poor and vulnerable from the impact of the Covid-19 pandemic. In its implementation, the BLT - Village Fund program in Plumbon Village is still experiencing problems such as delays in disbursing BLT - Village Funds and the lack of program socialization carried out by the person in charge of socialization. The purpose of this research was to seek, collect, and obtain data and information related to the effectiveness of the 2020 BLT – Village Fund given to the people of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency. This research uses the theory of program effectiveness proposed by Budiani in 2009 with a qualitative method. The informants in this research were 26 people, namely the monitoring and evaluation team of the BLT Program - Village Fund from the district, the Head of Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, the Plumbon Village Secretary, Plumbon District, Cirebon Regency, head of RT, head of RW, and the Beneficiary Families (KPM) of the BLT - Village Funds Program. Data collection techniques are used by observation, interviews, and literature studies. The data analysis technique in this research was carried out through several stages, namely data condensation, data display, and verifying conclusions. The results of this research show that the overall BLT – Village Fund Program 2020 in Plumbon Village, Plumbon District, Cirebon Regency, has not been effective. There are some things that need to be improved again, namely on the issue of disbursement schedule and socialization to the community