JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
PENGAWASAN PENILAIAN TERHADAP KELOMPOK USAHA BERSAMA (KUBE) DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MISKIN OLEH DINAS SOSIAL KOTA SUKABUMI
Get PDFPenelitian mengenai Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi ini dilatarbelakangi oleh Kota Sukabumi merupakan kota yang memiliki presentase penduduk miskin cukup tinggi yakni sebesar 7,70 persen pada tahun 2020. Disamping itu terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin dari tahun 2019 sebesar 21,9 ribu meningkat pada tahun 2020 dengan jumlah 25,4 ribu. Kementrian Sosial meluncurkan Program Pemberdayaan Fakir Miskin (P2FM) berikut salah satu programnya yaitu Kelompok Usaha Bersama (KUBE). Dinas Sosial Kota Sukabumi membentuk KUBE dengan jumlah 16 kelompok yang tersebar di 7 Kecamatan di Kota Sukabumi. Namun dalam pelaksanaannya pada tahun 2019 dari 16 jumlah KUBE yang ada di Kota Sukabumi, jumlah KUBE yang berjalan hanya satu yang berada di Kecamatan Cibeureum. Hal tersebut dikarnakan kurangnya proses pemantauan penilaian yang dilakukan terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengawasan penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi dengan menggunakan teori tahap-tahap pengawasan menurut Manullang yang terdiri dari 3 langkah pengawasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan observasi, wawancara, dan analisis dokumen sebagai teknik pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukan bahwa Pengawasan Penilaian terhadap Kelompok Usaha Bersama (KUBE) dalam Program pemberdayaan masyarakat miskin oleh oleh Dinas Sosial Kota Sukabumi belum berjalan dengan baik dikarnakan belum memenuhi teori yang dikemukakan oleh Manullang. The research on Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of the City of Sukabumi is motivated by the fact that Sukabumi City is a city that has a fairly high percentage of the poor population, which is 7.70 percent in 2020. Besides that, there is an increase in the number of poor people. the number of poor people from 2019 was 21.9 thousand, increasing in 2020 to 25.4 thousand. The Ministry of Social Affairs launched the Poor Empowerment Program (P2FM) and one of its programs is the Joint Business Group (KUBE). The Social Service of Sukabumi City formed a KUBE with a total of 16 groups spread across 7 sub-districts in Sukabumi City. However, in its implementation in 2019 out of 16 total KUBEs in Sukabumi City, only one KUBE is running in Cibeureum District. This is due to the lack of a monitoring process for the assessment carried out on the Joint Business Group (KUBE). The purpose of this study was to find out how the supervision of the assessment of the Joint Business Group (KUBE) in the Poor Community Empowerment Program by the Social Service of Sukabumi City by using the theory of stages of supervision according to Manullang which consists of 3 steps of supervision. This study uses qualitative methods by conducting observations, interviews, and document analysis as data collection techniques. The results showed that the Supervision of Assessment of Joint Business Groups (KUBE) in the empowerment program for the poor by the Social Service of Sukabumi City had not gone well because it did not meet the theory put forward by Manullang.
IMPLEMENTASI PROGRAM SISTEM SATU ARAH PADA KAWASAN SUKAJADI DALAM MENGURAI KEMACETAN OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG
Get PDFThis study explains how to implement a one-way system program in breaking down traffic jams in the Sukajadi area of Bandung City. The implementation of this one-way system program is motivated by the problem of increasing levels of congestion in the Sukajadi area, which is a fairly congested road that is passed by the community of road users. Therefore, government action is needed to address the issue of congestion in the Sukajadi area through this one-way system program. The purpose of this study is to understand how the implementation of the one-way system program in the Sukajadi Area by the Bandung City Transportation Service in breaking down congestion and managing safe, comfortable and orderly traffic flow for the community. The research method used by the author is a qualitative approach. The results showed that the implementation of a one-way system program by the Bandung City Transportation and Polrestabes Service was still not in accordance with the principles of existing program implementation because the dimensions of bureaucratic professionalism, public awareness and community response to the program had not been fulfilled. From the professionalism dimension, bureaucrats are still lacking in conducting socialization so that the dissemination of information about the program is not evenly distributed. Also, it is still fixated on the procedures contained in the Minister of Transportation Regulation Number 96 of 2015 concerning Traffic Management and Engineering Guidelines which makes implementers inflexible in taking action in program implementation. Penelitian ini menjelaskan tentang bagaimana implementasi program sistem satu arah dalam mengurai kemacetan di Kawasan Sukajadi Kota Bandung. Penerapan program sistem satu arah ini dilatarbelakangi dari permasalahan tingkat kemacetan yang semakin tinggi di Kawasan Sukajadi yang merupakan ruas jalan cukup padat yang dilewati masyarakat pengguna jalan. Maka dari itu, diperlukan tindakan Pemerintah dalam mengatasi isu kemacetan di Kawasan Sukajadi melalui program sistem satu arah ini. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana pelaksanaan penerapan program sistem satu arah pada Kawasan Sukajadi oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam mengurai kemacetan dan mengatur alur lalu lintas yang aman, nyaman, dan tertib untuk masyarakat. Metode penelitian yang digunakan oleh Penulis adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program sistem satu arah oleh Dinas Perhubungan dan Polrestabes Kota Bandung masih belum sesuai dengan prinsip implementasi program yang ada karena masih belum terpenuhinya dimensi profesionalisme birokrat, kesadaran masyarakat serta respond an tanggapan masyarakat atas program. Dari dimensi profesionalisme birokrat masih kurang dalam melakukan sosialisasi sehingga penyebaran informasi mengenai program tidak merata. Serta, masih terpaku pada prosedur yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang membuat implementor tidak fleksibel dalam mengambil tindakan dalam pelaksanaan program
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN POSYANDU BOUGENVILE DESA SUKOREJO KECAMATAN WIDODAREN KABUPATEN NGAWI
Get PDFArtikel ilmiah ini berisi tentang penelitian kualitas pelayanan di Posyandu Bougenville Desa Sukorejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran kualitas pelayanan di Posyandu Bougenville. Posyandu merupakan suatu wadah pemeliharaan kesehatan yang dilakukan dari, oleh dan untuk masyarakat yang dipandu oleh petugas kesehatan setempat dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan anak. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan instrumen penelitian yang digunakan dengan cara observasi secara langsung dan wawancara kepada kader Posyandu dan masyarakat khususnya ibu-ibu yang setiap bulannya mendatangi Posyandu Bougenville Desa Sukorejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan di Posyandu Bougenville Desa Sukorejo, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi sudah cukup baik. Akan tetapi, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan yang sudah baik tersebut maka perlu adanya dukungan dari banyak pihak, salah satunya adalah dukungan dari pemerintah sebagai institusi tertinggi baik secara finansial, sarana dan prasarana, serta pembinaan kader
PERUBAHAN ORGANISASI PADA KANTOR PELAYANAN PENYULUHAN DAN KONSULTASI PERPAJAKAN (KP2KP) KOTA BANJAR
Get PDFTujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan bagaimana kesiapan KP2KP dalam melakukan perubahan organisasi yang terjadi dan upaya yang dilakukan untuk tetap memberikan pelayanan yang baik. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan kualitatif. Maka dari itu, untuk memperoleh data yang dibutuhkan penulis melakukan observasi dan wawancara dengan pegawai KP2KP Kota Banjar. Dimana teori yang digunakan sebagai rujukan penelitian yaitu oleh Porras dan Robertson dalam (Struckman & Yammarino, 2003). teori ini terdapat 9 faktor yaitu communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skill. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa dari ke Sembilan faktor, ada beberapa faktor yang belum optimal namun dalam tahap perkembangan yaitu technology yang hanya sebagian layanan dapat dilakukan secara online, performance management sebagai upaya untuk lebih menarik wajib pajak dan wajib pajak kecil dilakukan penyuluhan langsung secara rutin. Dan ditemukan bahwa SDM masih dibawah rata-rata yang diharapkan untuk perubahan menjadi KPP Mikro dan cakupan wilayah yang masih kecil. Maka, dapat disimpulkan bahwa seluruh faktor dapat mempengaruhi perubahan organisasi. The purpose of this research that is for explain how KP2KP readiness in make changes organization that occurred and the efforts made for still give good service. On research this, author use method study with approach qualitative. So from it, for obtain the required data writer do observation and interview with Banjar City KP2KP employee. Where is the theory used as reference study namely by Porras and Robertson in (Struckman & Yammarino, 2003). theory This there are 9 factors that is communication, culture, technology, leadership, management, organizational structure, performance management, strategy, skills. Result of study This explain that from to the nine factors, there is a number of factors that are not yet optimal however in stage development that is technology that only part service can done in a manner online, performance management as effort for more collect must tax and mandatory tax small done counseling direct in a manner routine. And found that human resource still is below the expected average for change become a KPP Micro and the coverage area is still small
ANALISIS KINERJA PERANGKAT DAERAH KOTA SURAKARTA TERHADAP IMPLEMENTASI SMART CITY MELALUI GARUDA SMART CITY MODEL
Get PDFSmart city adalah sebuah konsep pengembangan pembangunan kota dengan memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, pelayanan public, daya saing di bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan serta menyelesaikan permasalahan di kota-kota besar, seperti kepadatan penduduk, kemacetan, polusi udara, keamanan, dan lain sebagainya. Penelitian ini membahas mengenai aplikasi Garuda Smart City Model (GSCM) untuk menganalisis kinerja perangkat daerah dalam mengimplementasikan konsep smart city. Adapun penelitian deskriptif-kualitatif dengan pendekatan studi kasus ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, kuisioner, dan studi dokumentasi sebagai sumber data primer dan sekunder. Penelitian dilakukan di Kota Surakarta dengan jumlah sasaran dua puluh tujuh (27) OPD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 74% OPD di Kota Surakarta telah mencapai level kematangan smart city diantara integrated dan smart, 15% berada di level integrated, 4% berada diantara level scattered dan integrated, dan 7% sisanya memiliki kondisi khusus yang belum bisa dipetakan menggunakan model Garuda Smart City. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Garuda Smart City Model dapat digunakan untuk menguji level kematangan smart city pada tingkat OPD. Namun, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk melakukan pengkajian ulang terhadap model tersebut dengan memperbanyak dan memperluas jangkauan level pada masing-masing indikator sehingga dapat diperoleh hasil pemetaan kondisi eksisting OPD yang lebih akurat
REPRESENTASI GENDER DALAM JABATAN STRUKTURAL APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) PEREMPUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK: PERSPEKTIF GLASS WALLS THEORY
Get PDFGender representation can be seen from the number of representation of women officers in strategic positions and their contribution to decision making. The Depok City Government with the number of female ASNs which continues to increase every year shows that the involvement of women in government is good, but if it is seen from the available data, the higher the position, the fewer the presence of women. In addition, several regional apparatuses show disparities between the percentage of male and female officers. This qualitative research method aims to determine gender representation in female ASN structural positions within the Depok City Government using the perspective of glass walls theory. The guidelines used in this study are the result of the elaboration of the three theories proposed by Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), and Eklund, Barry, & Gunberg (2017). The results obtained through interviews, observations, and literature studies indicate that gender representation in the Depok City Government has not been fully realized, because female officers are still faced with glass walls triggering factors, such as segregation of jobs based on gender and the perspective of ASN itself in placing employees, that women are better placed in jobs that are not difficult because of their dual role as mother and wife in the family. However, various gender responsive policies to support women's rights are very supportive of fulfilling the rights of working women. Thus, gender representation within the Depok City Government can be realized because there is an understanding that gender representation does not require women to always appear but by involving women in all lines can be said to be representative. Representasi gender terlihat dari angka keterwakilan aparat perempuan dalam posisi strategis serta kontribusinya terhadap pengambilan keputusan. Pemerintah Kota Depok dengan jumlah ASN perempuan yang terus meningkat setiap tahunnya menunjukkan bahwa keterlibatan perempuan dalam pemerintahan sudah baik, namun jika dilihat pada data yang tersedia semakin tinggi jabatannya, keberadaan perempuan semakin sedikit. Selain itu, beberapa perangkat daerah menunjukkan ketimpangan antara persentase aparat laki-laki dan perempuan. Penelitian dengan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui representasi gender dalam jabatan struktural ASN perempuan di lingkungan Pemerintah Kota Depok menggunakan perspektif glass walls theory. Pedoman yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil elaborasi dari ketiga teori yang dikemukakan oleh Reid, Kerr, & Miller (2003), Reskin & Hartmann (1986), dan Eklund, Barry, & Gunberg (2017). Hasil penelitian yang didapatkan melalui proses wawancara, observasi, dan studi literatur ini menunjukkan bahwa representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok belum sepenuhnya terwujud, sebab aparat perempuan masih dihadapkan pada faktor pemicu glass walls, seperti segregasi pekerjaan berdasarkan gender serta perspektif ASN sendiri dalam menempatkan pegawai bahwa perempuan lebih baik ditempatkan pada bidang pekerjaan yang tidak menyulitkan dikarenakan peran gandanya sebagai Ibu dan Istri dalam keluarga. Namun, berbagai kebijakan responsif gender untuk menunjang hak-hak perempuan sangat mendukung untuk memenuhi hak perempuan yang bekerja. Dengan demikian, representasi gender di lingkungan Pemerintah Kota Depok dapat terwujud sebab adanya kesepahaman bahwa representasi gender tidak mengharuskan perempuan selalu tampil melainkan dengan melibatkan perempuan di semua lini sudah dapat dikatakan representatif
KAPASITAS ORGANISASI DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTUKULTURA PROVINSI JABAR DALAM PENGEMBANGAN BENIH PADI INDUK
Get PDFOne aspect of the low achievement of parent rice seeds is due to the capacity of the Department of Agriculture for Food Crops and Horticulture of West Java Province in carrying out their duties to reproduce rice seeds that are not optimal. This research aims to see the capacity of the Department of Agriculture, Food Crops and Horticulture, West Java Province. The aspects used in this descriptive qualitative research are (1) personnel, (2) infrastructure, technology, and financial resources, (3) strategic leadership, (4) program and process management, and (5) networking and linkages. Salah satu aspek rendahnya pencapaian benih padi induk diakibatkan kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat dalam melakukan tugasnya dalam rangka memperbanyak benih padi belum optimal. Tujuan dilakukan penelitian ini guna melihat Kapasitas Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat. Aspek yang digunakan dalam riset kualitatif deskriptif ini yakni( 1) personnel ( sumber daya manusia), (2) infrastucture, technology, and financial resources (infrastruktur, teknologi, serta sumber daya keuangan), (3) strategic leadership (kepemimpinan strategis), (4) program and process management (program serta manajemen proses), serta (5) networking and linkages (jejaring kerjasama serta ikatan dengan pihak lain)
Perencanaan Penerimaan Pajak Hotel Di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Tasikmalaya Tahun 2020
Get PDFEach region is competing in exploring every potential possessed by the region, one of which is local tax revenue, hotel taxes. One of them is in Tasikmalaya City. The hotel tax in the City of Tasikmalaya provides the second largest income after the restaurant tax for the City of Tasikmalaya, so the government is trying to explore the potential of the hotel tax through planning the potential for hotel taxes. The purpose of this study is to describe the planning process for the potential hotel tax in the City of Tasikmalaya in 2020. The research method used in this study is a mix method approach. The guidance theory used is planning with the five steps from Robbins and Coulter (2012). The data analysis technique used was quantitative data analysis techniques with the calculation of hotel tax potential, and qualitative data analysis techniques were through the stages of data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of this study indicate that planning the potential for hotel taxes at BAPENDA Tasikmalaya City uses the planning stages although in its implementation there are still obstacles in the planning process and extracting the potential for the hotel tax. Suggestions for this research are that there is a permanent system for storing data related to occupancy to review the hotel tax potential, make new innovations related to the Tasikmalaya City BAPENDA information system. Setiap daerahnya berlomba-lomba dalam menggali setiap potensi yang dimiliki oleh daerahnya, salah satunya melalui penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel. Salah satunya yaitu di Kota Tasikmalaya. Pajak hotel di Kota Tasikmalaya memberikan pemasukan terbesar ke dua setelah pajak restoran bagi Kota Tasikmalaya, sehingga pemerintah berupaya untuk menggali potensi dari pajak hotel tersebut melalui perencanaan potensi pajak hotel. Tujuan dari penelitian ini untuk memaparkan proses perencanaan potensi pajak hotel di Kota Tasikmalaya tahun 2020. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan mix method. Guidance theory yang digunakan yaitu perencanaan dengan kelima langkah dari Robbins and Coulter (2012). Teknik analisis data yang digunakan teknik analisis data kuantitatif dengan perhitungan potensi pajak hotel, dan teknik analisis data kualitatif yaitu melalui tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan potensi pajak hotel di BAPENDA Kota Tasikmalaya menggunakan tahapan perencanaan meskipun dalam pelaksanaannya masih terdapat hambatan dalam proses penyusunan perencanaannya dan penggalian potensi pajak hotel tersebut. Saran penelitian ini agar terdapatnya sistem yang bersifat permanen dalam menyimpan data terkait dengan okupansi untuk meninjau potensi pajak hotel tersebut, melakukan inovasi baru terkait sistem informasi BAPENDA Kota Tasikmalaya
INOVASI KEBIJAKAN E-MONEVLAP (ELEKTRONIK MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN) PADA BAGIAN PROGRAM DESAIN KUALITAS DAN PEMABNGUNAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG
Get PDFThis study explains about the City of Bandung in its governance, making policy innovations in the form of an e-Monevlap system (Electronic Monitoring, Evaluation and Reporting) against the background of the low realization of budget absorption in order to accelerate regional development in the City of Bandung which is carried out by the Program, Design and Quality Development Section of the Secretariat Bandung. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of e-Monevlap Policy Innovations (Electronic Monitoring, Evaluation and Reporting in the Design and Quality Development Program Section of the Bandung City Regional Secretariat. The research method used is a qualitative approach. The technique of determining informants uses Purposive Techniques. Researchers use guidance theory A Framework for Analyzing the Implementation of Innovation by Steelman (2010). The results show that the agency has not paid attention to several component factors in implementing e-Monevlap policy innovations, especially on individual factors, structure and culture.From the individual factors in this study the problems that occur caused by the human resources of 74 regional apparatuses in the city of Bandung which have not been maximized in carrying out reporting on budget realization as well as the physical progress of the implementation of each program and activity. From structural factors, it is hampered by policy makers and In this case, the Design and Development Quality Program Division ignores SOPs in the implementation of e-Monevlap and there are no special rules governing the implementation of e-Monevlap, so that this causes e-Monevlap to not be optimal in its implementation. And from the cultural aspect, what is discussed in this factor is the framing component where the policy innovation of the e-Monevlap system cannot solve existing problems, as researchers found that e-Monevlap has not been able to convey to its object, namely the Bandung City regional apparatus, so this implementation still not optimal. Penelitian ini menjelaskan tentang Kota Bandung dalam tata kelola pemerintahan nya membuat Inovasi kebijakan berupa sistem e-Monevlap (Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan) di latarbelakangi rendahnya realiasi penyerapan anggaran guna percepatan pembangunan daerah di Kota Bandung yang dilaksanakan oleh Bagian Program, Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Kota Bandung. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu mendeskripsikan dan menganalisis pelaksanaan Inovasi Kebijakan e-Monevlap (Elektronik Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bandung. Metode Penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan Teknik Purposive. Peneliti menggunakan guidance theory A Framework for Analyzing the Implementation of Innovation oleh Steelman (2010). Hasil penelitian menunjukkan bahwa instansi belum memperhatikan beberapa komponen faktor dalam melaksanakan inovasi kebijakan e-Monevlap khususnya pada factor individual, struktur dan budaya. Dari factor individual dalam penelitian ini permasalahan yang terjadi disebabkan oleh SDM dari 74 OPD di Kota Bandung yang belum maksimal dalam melaksanakan pelaporan realisasi anggaran serta progress fisik pelaksanaan setiap program dan kegiatan. Dari faktor struktur terhambat disebabkan oleh pembuat kebijakan dalam hal ini Bagian Program Desain dan Kualitas Pembangunan mengabaikan SOP dalam pelaksanaan e-Monevlap juga tidak adanya aturan khusus yang mengatur pada pelaksanaan e-Monevlap, sehingga hal tersebut menyebabkan e-Monevlap belum optimal dalam pelaksanaannya. Dan dari aspek budaya, yang dibahasa dalam faktor ini adalah komponen framing dimana inovasi kebijakan sistem e-Monevlap ini tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada, seperti yang peneliti temukan e-Monevlap belum mampu tersampaikan pada objek nya yakni OPD Kota Bandung, sehingga pelaksanaan ini masih belum optimal
Perilaku Memilih Masyarakat Maumere Dalam Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018
Get PDFPeople's voting behavior in regional elections can provide an explanation of the reasons for people's decision to choose candidates who participate in political contestation. One of the behaviors of choosing society is motivated by sociological factors. This study aims to find out and analyze the voting behavior of the people in Maumere in the 2018 East Nusa Tenggara Provincial Election. The research method uses a descriptive quantitative approach with survey methods, and data collection using questionnaires. The size of the sample taken in this study was 100 respondents from the total permanent voter list (DPT) of 47,773, and the 100 respondents were distributed in each sub-district in three districts that became the location of this study. The results showed that the influence of the sociological approach was still significant. The voting behavior of the people in Maumere is strongly influenced by sociological factors with the results of research showing that most respondents tend to vote the background to the influence of sociological factors. The sociological factors in question are the gender of the candidate for the regional head, the age of the candidate for the regional head, occupation, ethnicity and religion, family and friendship. Perilaku memilih masyarakat dalam Pilkada dapat memberikan penjelasan alasan keputusan masyarakat untuk memilih kandidat yang mengikuti kontestasi politik. Perilaku memilih masyarakat salah satunya dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis perilaku memilih masyarakat di Maumere dalam Pilkada Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2018. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survey, pengumpulan data menggunakan kuisioner atau angket. Besar sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah sebesar 100 responden dari total daftar pemilih tetap (DPT) 47.773, dan 100 responden tersebut disebarkan pada masing-masing Kelurahan ditiga Kecamatan yang menjadi lokasi dari penelitian ini. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pengaruh pendekatan sosiologis masih signifikan. Perilaku memilih masyarakat di Maumere sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis dengan hasil penelitian yang menunjukan bahwa sebagian besar responden cenderung memilih dengan latarbelakang pengaruh faktor sosiologis. Faktor sosiologis yang dimaksud adalah jenis kelamin calon kepala daerah, usia calon kepala daerah, pekerjaan, etnis dan agama, keluarga serta pertemanan