JANE - Jurnal Administrasi Negara
Not a member yet
158 research outputs found
Sort by
FAKTOR-FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN PENERAPAN ONLINE ANYWHERE SERVICE (OASE) DI KABUPATEN TANAH DATAR
Get PDFThe Tanah Datar District Population and Civil Registry Service is currently implementing an online-based service concept, namely Online Anywhere Service (OASE). But in reality, there are still some problems in the implementation of OASE in Tanah Datar District. This study describes the determinants that influence the implementation of Online Anywhere Service (OASE) in Tanah Datar District. The purpose of this research is to find out what are the dominant factors that influence the implementation of OASE in Tanah Datar District. The theory used in this study is the critical success factors in implementing E-Government according to Kazmi. This study uses a descriptive quantitative research method with a survey research design. The main data collection technique used a questionnaire which was filled out by 96 respondents who were selected using a purposive sampling technique. The results showed that the four determining factors, namely the quality of the web portal, technology infrastructure, government policies and human resources had a significant effect on the implementation of OASE in Tanah Datar District and the main dominant factor influencing the success of OASE was web portal quality. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Datar saat ini menerapkan suatu konsep pelayanan berbasis online yaitu Online Anywhere Service (OASE). Namun pada nyatanya, masih ditemukan beberapa permasalahan dalam penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar. Penelitian ini menggambarkan mengenai faktor-faktor penentu yang mempengaruhi keberhasilan penerapan Online Anywhere Service (OASE) di Kabupaten Tanah Datar. Tujuan dari penelitian untuk mengetahui faktor dominan apa yang mempengaruhi keberhasilan penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah faktor-faktor penentu keberhasilan dalam implementasi E-Government menurut Kazmi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif deskriptif dengan desain penelitian survei. Teknik pengumpulan data utama menggunakan angket yang diisi oleh 96 responden yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat faktor-faktor penentu yaitu kualitas portal web, infrastruktur teknologi, kebijakan pemerintah dan sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan penerapan OASE di Kabupaten Tanah Datar dan yang menjadi faktor dominan utama yang mempengaruhi keberhasilan OASE adalah kualitas portal web
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN SUMEDANG
Get PDFThis study describes the Implementation of a Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency. Complete Systematic Land Registration is contained in the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic of Indonesia Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. The Complete Systematic Land Registration Policy aims to accelerate guaranteeing legal certainty and protection of the community for land ownership in a definite, simple, fast, smooth, safe, fair, equitable and open manner so as to improve the welfare and prosperity of the community and it is hoped that land in Indonesia can have legal certainty. and avoid land conflicts. To measure the success of implementing a Complete Systematic Land Registration policy in Sumedang Regency, researchers used the policy implementation theory of Jan Merse with information, policy content, community support, potential sharing, with qualitative research methods. The results of this study indicate that this service program has not been effective.The purpose of this study is to describe and analyze why the Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency has not been effective. This study uses qualitative research methods with approaches. Data collection techniques are carried out through observation, in-depth interviews, and documents. Then to test the credibility of the data using the source triangulation technique, then the data is reduced, presented, and conclusions are drawn.The results showed that to measure the Implementation of Complete Systematic Land Registration Policy in Sumedang Regency, namely, this aspect saw from the 4 aspects of policy implementation according to Jan Merse, it had not achieved the program objectives with the implementation of the policies proposed by Jan Merse, namely Information, Policy Content, Community Support, and Potential sharing. Penelitian ini menjelaskan tentang Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tertuang pada Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk percepatan menjamin kepastian dan perlindungan hukum masyarakat terhadap kepemilikan atas tanah secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan Untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Jan Merse dengan Informasi, isi kebijakan, Dukungan masyarakat, pembagian potensi, Dengan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa kebijakan ini belum efektif.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis mengapa Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang belum efektif. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumen. Kemudian untuk pengujian kredibilitas data menggunakan teknik triangulasi sumber kemudian data-data tersebut di reduksi, disajikan, dan ditarik simpulan.Hasil penelitian menunjukan bahwa untuk mengukur Implementasi Kebijakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sumedang yaitu, aspek Hal ini melihat dari 4 aspek implementasi kebijakan menurut Jan Merse, belum mencapai tujuan program dengan implementasi kebijakan yang dikemukakan Jan Merse yaitu Informasi, Isi kebijakan, Dukungan masyarakat, dan Pembagian potensi
EVALUASI PELATIHAN VOKASI KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN SELAMA PERIODE PANDEMI COVID-19 (2021)
Get PDFA study based on the Covid-19 pandemic situation and government policies to reduce unemployment through vocational training. But his Department of Labor job training program during the COVID-19 pandemic in 2021 didn't make much of an impact. This study aims to determine the evaluation of the Department of Labor's vocational training programs during his COVID-19 pandemic in 2021. This survey was conducted using a qualitative approach using the CIPP counseling theory. Data collection methods used unstructured and/or semistructured observations and interviews, documents, and literature review. The study used data analysis techniques with three stages, in the form of data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. The results of the study concluded that the vocational training program at the Ministry of Manpower had not been successful in terms of input, process, and product aspects. From the input aspect, vocational training resources are not sufficient. From the aspect of the process, there are still obstacles in the realization of training, supervision, and instructor skills. Meanwhile, from the product aspect, it is not possible to ensure that participants are placed after being trained. Penelitian berdasarkan kondisi pandemi covid-19, dan kebijakan pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran dengan pelatihan vokasi. Akan tetapi program pelatihan vokasi di Kementerian Ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021 tidak memberikan dampak yang signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pelatihan vokasi kementerian ketenagakerjaan selama periode pandemi covid-19 pada tahun 2021. Penelitian dilakukan melalui pendekatan kualitatif, menggunakan guidance theory CIPP. Metode pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara tidak terstruktur dan/atau semi terstruktur, dokumen, dan studi literatur. Penelitian memakai teknik analisis data dengan tiga tahapan, berupa kondensasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Hasil penelitian menyimpulkan program pelatihan vokasi yang berada di Kementerian Ketenagakerjaan belum berhasil dilihat dari aspek input, proses, dan produk. Dari aspek input, sumber daya pelatihan vokasi belum mencukupi kebutuhan. Dari aspek proses, masih memiliki kendala pada realisasi pelatihan, pengawasan, dan skills instruktur. Sedangkan dari aspek produk tidak bisa memastikan peserta ditempatkan setelah dilatih
PERAN KLIEN DAN KOALISI DALAM IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI KABUPATEN BOGOR
Get PDFThis research is motivated by the policy of the Regulation of the Minister of National Education of the Republic of Indonesia No. 70 of 2009 whose implementation has not been optimal in Bogor Regency. It is known that the role played by the Cibinong SLBN as the source center has not run optimally. This study aims to examine more deeply the role or support provided by the Client (Target Group) and Coalition (Non-Government Actors) towards implementing inclusive education in Bogor Regency. This study uses the policy implementation model revealed by Najam (1995) regarding five critical factors that explain the success and failure of policy implementation. One of the critical factors expressed by Najam is the support of the Client and the Coalition. This research uses a descriptive qualitative approach. The informants in this study were 25 people, including 6 principals and 6 teachers at the six public elementary schools in Cibinong District, 6 parents of students with special needs, 6 school committees, and 1 head of the Cibinong SLBN Resource Center. Data collection techniques used are in-depth interviews and observation.The results showed that the support provided by the client was not optimal due to the busyness of the parents, the lack of understanding of the parents regarding the handling of children with special needs, as well as economic factors that made parents unable to take their children to doctors, therapists, or psychologists. The lack of socialization to all school members also causes the support that can be given to children with special needs and the implementation of inclusive education in schools is not yet optimal. Meanwhile, the support provided by the resource center has not been optimal due to problems in the number of human resources, distance, and time, as well as the lack of government support for the role played by SLBN Cibinong as a Resource Center. Penelitian ini dilatar belakangi oleh kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 70 Tahun 2009 yang implementasinya belum optimal di Kabupaten Bogor. Diketahui bahwa peran yang dijalankan oleh SLBN Cibinong selaku pusat sumber belum berjalan optimal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam peran atau dukungan yang diberikan oleh Klien (Kelompok Sasaran) dan Koalisi (Aktor non Pemerintah) terhadap penyelenggaraan pendidikan inklusif di Kabupaten Bogor. Penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan yang diungkapkan oleh Najam (1995) mengenai lima faktor kritis yang menjelaskan keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Salah satu faktor kritis yang diungkapkan oleh Najam ialah dukungan Klien dan Koalisi. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 25 orang yang meliputi 6 Kepala Sekolah dan 6 Guru di keeanam SDN di Kecamatan Cibinong, 6 Orang Tua Murid ABK, 6 Komite Sekolah, serta 1 Kepala RC SLBN Cibinong. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam, dan observasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh klien disebabkan karena faktor kesibukan yang dimiliki orang tua, kurangnya pemahaman orang tua terkait penanganan ABK, serta faktor ekonomi yang membuat orang tua tidak bisa membawa anaknya ke dokter, terapis, maupun psikolog. Kurangnya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah juga menyebabkan belum optimalnya dukungan yang dapat diberikan kepada ABK maupun penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah. Sementara itu, belum optimalnya dukungan yang diberikan oleh pusat sumber dikarenakan persoalan kuantitas SDM, jarak, dan, waktu, serta kurangnya dukungan pemerintah terhadap peran yang dijalankan SLBN Cibinong sebagai Pusat Sumber
IMPLEMENTASI PROGRAM JAKARTA RECYCLE CENTRE (JRC) DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DI KECAMATAN PESANGGRAHAN
Get PDFThis research is based on the increasing waste problem in the South Jakarta Administrative City, while the capacity of the Bantargebang TPST is increasing, it is difficult to accommodate the waste produced by the community. In solving this problem, the Integrated Waste Management Unit of the DKI Jakarta Provincial Environmental Service together with the City Government of Osaki, Kagoshima Prefecture, Japan formed the Jakarta Recycle Center (JRC) program which aims to reduce the volume of waste entering the Bantargebang TPST and increase public awareness to reduce waste. from the source. The purpose of this study is to describe the implementation of the Jakarta Recycle Center (JRC) program in household waste management in Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City is guided by the theory proposed by R. Kent Weaver regarding 8 (eight) aspects of implementation analysis. The data analysis technique is done by copying the data, looking for general ideas, coding the data, narrating the results and drawing conclusions. To test the accuracy of the data, the authors use triangulation based on techniques and sources. The result of this research is that the implementation of the Jakarta Recycle Center (JRC) program in Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City is not effective in its implementation, when viewed from the implementation that has not fully fulfilled the 8 (eight) aspects of the implementation analysis. There are obstacles and obstacles in its implementation, namely the capacity of the Environmental Implementation Unit of Pesanggrahan District, South Jakarta Administration City as the implementing unit related to the provision of resources and the capacity of the implementing unit in program implementation. Penelitian ini didasarkan oleh permasalahan sampah yang semakin meningkat di Kota Administrasi Jakarta Selatan, sedangkan kapasitas TPST Bantargebang semakin membludak, sulit untuk menampung sampah yang dihasilkan masyarakat. Dalam menyelesaikan persoalan ini, Unit Pengelola Sampah Terpadu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta bersama Pemerintah Kota Osaki, Prefektur Kagoshima, Jepang membentuk program Jakarta Recycle Centre (JRC) yang bertujuan untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke TPST Bantargebang dan meningkatkan kesadaran masyarakat unuk mengurangi sampah dari sumber. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan implementasi program Jakarta Recycle Centre (JRC) dalam pengelolaan sampah rumah tangga di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan oleh R. Kent Weaver mengenai 8 (delapan) aspek analisis implementasi. Teknik analisis data dilakukan dengan penyalinan data, mencari gagasan umum, pengkodean data, menarasikan hasil dan menarik kesimpulan. Untuk menguji keakuratan data, penulis menggunakan triangulasi berdasarkan teknik dan sumber. Hasil dari penelitian ini bahwa implementasi program Jakarta Recycle Centre (JRC) di Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan tidak efektif dalam pelaksanaannya, apabila dilihat dari implementasi yang belum sepenuhnya memenuhi 8 (delapan) aspek analisis implementasi tersebut. Terdapat hambatan dan kendala dalam pelaksanaannya, yaitu kapasitas Satuan Pelaksana Lingkungan Hidup Kecamatan Pesanggrahan Kota Administrasi Jakarta Selatan sebagai unit pelaksana terkait penyediaan sumber daya serta kapasitas unit pelaksana dalam pelaksanaan program
TRANSPARANSI ORGANISASI DALAM PENGELOLAAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA BANDUNG
Get PDFOrganizational transparency can refer to the need for information needed by the public to be provided transparently. Law No. 14 of 2008 regulates governance in the management of public information in a transparent manner which can be carried out through the use of information technology. The Department of Culture and Tourism of the City of Bandung, in charge of culture and tourism in the City of Bandung, must be transparent in conveying all information related to culture and tourism. In carrying out the task of displaying information transparently, the Culture and Tourism Office created a website which was formed in 2016, namely [email protected]. However, in its implementation, several obstacles were found in the delivery of information. Obstacles include the data provided is not complete enough, does not publish public information access report data, then the Bandung City Culture and Tourism Office does not yet have a PPID Team that has a clear structure in managing public information. The purpose of this study is to find out how organizational transparency uses the transparency principle model in managing public information at the Bandung City Culture and Tourism Office. Informants in this study were determined purposively, according to the informant's role in the matter of providing public information. The data were collected from observations, interviews and documentation studies. Furthermore, the data was analyzed qualitatively. Based on research conducted, organizational transparency in the management of public information at the Bandung City Culture and Tourism Office is not fully transparent. This research is based on the four general guidelines studied, namely leadership commitment, formal processes, training programs, and communication with stakeholders. Of the four guidelines, a problem has been found, namely the aspects of the formal process, training programs, and aspects of communication with stakeholders that are still not running effectively. The formal process or procedure for providing information is not yet transparent because it does not follow the applicable SOP, then there is no training program on transparency for HR that has quite an effect on the process of transparency in conveying public information, then finally there is still a lack of communication to stakeholders in coordination regarding transparency. Transparansi organisasi dapat mengacu pada kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat disediakan secara transparan. Undang-Undang No 14 Tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan informasi publik secara transaparan yang dapat dilakukan melalui penggunaan teknologi informasi. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung yang bertugas di bidang kebudayaan dan pariwisata di Kota Bandung harus bersikap transparan dalam menyampaikan segala informasi yang berkaitan mengenai kebudayaan dan pariwisata. Dalam melakukan tugas menampilkan informasi secara transparan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata membuat website yang dibentuk pada tahun 2016 yaitu [email protected]. Namun pada penerapannya, ditemukan beberapa kendala dalam penyampaian informasi. Hambatannya meliputi data yang disediakan tidak cukup lengkap, tidak melakukan publikasi mengenai data laporan akses informasi publik, lalu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum memiliki Tim PPID yang mempunyai struktur yang jelas dalam pengelolaan informasi publik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana transparansi organisasi menggunakan transparency principle model dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung. Informan pada penelitian ini ditetukan secara purposive, sesuai dengan peran informan tersebut dalam masalah penyediaan informasi publik. Data-data dikumpulkan dari hasil observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, transparansi organisasi dalam pengelolaan informasi publik pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung belum sepenuhnya transparan. Penelitian ini didasari dari keempat general guidelines yang diteliti yaitu komitmen kepemimpinan, proses formal, program latihan, dan komunikasi dengan stakeholder. Dari keempat guidelines tersebut telah ditemukan suatu permasalahan yaitu pada aspek proses formal, program latihan, dan aspek komunikasi dengan stakeholder masih belum berjalan efektif. Proses formal atau tata cara dalam menyediakan informasi belum transparan karena tidak mengikuti SOP yang berlaku, lalu tidak adanya program latihan mengenai transparansi bagi para SDM cukup berpengaruh pada proses transparansi dalam penyampaian informasi publik, lalu yang terakhir yaitu masih kurangnya komunikasi kepada stakeholder dalam koordinasi mengenai transparans
EVALUASI TINGKAT KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BEKASI
Get PDFPenelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, di mana data diperoleh dari survei orang yang datang untuk mendapatkan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. Teknik pengumpulan data menggunakan accidental sampling dengan membagikan kuesioner kepada 171 responden yang datang untuk mendapatkan layanan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi. 9 (sembilan) indikator yang terkandung dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 tahun 2017, diukur dengan skala Likert digunakan untuk memperoleh tingkat kepuasan masyarakat. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) adalah 3,00, artinya layanan publik di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi dikategorikan mutu pelayanan C atau kurang baik
PELATIHAN KURIKULUM MERDEKA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 KECAMATAN GUGUAK KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Get PDFBerbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Salah satnya ialah dengan mengeluarkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan zaman. Saat ini Indonesia akan menggunakan Kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional, namun saat ini penggunaan kurikulum dilaksanakan secara bertahap. Salah satu sekolah yang menggunakan Kurikulum Merdeka ialah SMA N 1 Kecamatan Guguak. Sehingga guru-guru yang akan menggunakan kurikulum ini harus mengikuti pelatihan tentang Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana pelatihan Kurikulum Merdeka dilaksanakan. Metode yang digunakan ialah metode kualitatif deskripsi dengan menggunakan pedoman wawancara sebagai instrumen pendukung pelatihan. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa pelaksanaan pelatihan tentang Kurikulum Merdeka belum berjalan dengan baik seperti tidak dilibatkannya sasaran pelatihan dalam analisis kebutuhan pelatihan serta perencanaan pelatihan. Sehingga pelatihan yang diberikan masih belum sesuai dengan harapan peserta pelatihan. Selain itu pelatihan juga tidak memiliki evaluasi. Sehingga tidak diketahui ketercapaian tujuan pelatihan ini dilakukan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelatihan tentang Kurikulum Merdeka di SMA N 1 Kecamatan Guguak masih belum baik. Various efforts have been made by the government to improve the quality of education in Indonesia. One of them is to issue a curriculum that is in accordance with the times. Currently Indonesia will use the Merdeka Curriculum as the national curriculum, but currently the use of the curriculum is implemented gradually. One of the schools that uses the Merdeka Curriculum is SMA N 1 Guguak District. So that teachers who will use this curriculum must attend training of the Independent Curriculum. This study aims to describe how the Independent Curriculum training is carried out. The method used is a qualitative method of description using interview guidelines as a training support instrument. The results of this study show that the implementation of training on the Independent Curriculum has not run well such as the non-involvement of training targets in training needs analysis and training planning. So that the training provided is still not in accordance with the expectations of the trainees. In addition, training also has no evaluation. So it is not known the achievement of the purpose of this training. So it can be concluded that the training of the Independent Curriculum at SMA N 1 Guguak District is still not good
ANALISIS PERKEMBANGAN SMART GOVERNMENT DALAM PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL PADA ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 DI KOTA TANJUNGPINANG (STUDI KASUS DISKOMINFO)
Get PDFSalah satu grand desain smart city ialah smart government. Smart government atau tata kelola pemerintahan yang cerdas adalah dimensi yang mengkhususkan diri dalam pemerintahan. Tata kelola yang cerdas mencakup semua persyaratan, kriteria dan tujuan untuk pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dan pemerintah bersama-sama. Namun, kurangnya sumber daya manusia dalam memahami smart government dan pemanfaatan teknologi digital, serta kurangnya infrastruktur berbasis teknologi dan informasi, adalah beberapa faktor yang akan berdampak pada perkembangan smart government. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan smart government dalam pemanfaatan teknologi digital pada era revolusi industri 4.0 di Kota Tanjungpinang, khususnya pada Dinas Komunikasi dan Informatika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 15 orang, serta menggunakan teknik dan alat pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil yang didapatkan dari penelitian ini adalah dalam perkembangan smart government di lingkungan birokrat dan masyarakat, masih belum bisa dikatakan maksimal, karena masih adanya keterbatasan anggaran, sumber daya manusia dan sarana prasarana, serta sosialisasi yang dilakukan belum gencar dilaksanakan. Beberapa indikator tersebutlah yang menghambat perkembangan smart government. Sedangkan untuk pemanfaatan teknologi digital, di lingkungan birokrat dan masyarakat, pemanfaatan teknologi digital tersebut sudah cukup maksimal. Hal ini dikarenakan, seluruh aktivitas yang dilakukan sebagian besar sudah menggunakan teknologi digital. One of the grand designs of smart cities is smart government. Smart government or smart governance is a dimension that specializes in governance. Smart governance includes all the requirements, criteria and objectives for the empowerment and participation of the community and government together. However, the lack of human resources in understanding smart government and the use of digital technology, as well as the lack of technology and information-based infrastructure, are some of the factors that will have an impact on the development of smart government. Therefore, the purpose of this study is to analyze the development of smart government in the use of digital technology in the era of the industrial revolution 4.0 in Tanjungpinang City, especially at the Department of Communication and Information. The method used in this study is a qualitative descriptive method with 15 informants, and uses data collection techniques and tools in the form of observation, interviews, and documentation. The results obtained from this study are that in the development of smart government in the bureaucratic and community environment, it still cannot be said to be optimal, because there are still limited budgets, human resources and infrastructure, as well as socialization that has not been intensively implemented. These are some of the indicators that hinder the development of smart government. As for the use of digital technology, in the bureaucratic environment and in the community, the use of digital technology is quite maximal. This is because, most of the activities carried out are already using digital technology
E-GOVERNMENT SERVICE QUALITY PADA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISKED BASED APPROACH (OSS-RBA) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN SUMEDANG
Get PDFBerlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang membawa perubahan terhadap tata pelaksanaan perizinan kegiatan usaha di Indonesia. Sejak diberlakukannya OSS-RBA sebagai implementasi dari penerapan Undang Undang Cipta Kerja pelaku usaha dapat langsung mengajukan perizinan usaha lewat website OSS-RBA, dimana dalam melakukan permohonan izin pada website OSS-RBA pelaku usaha perlu memperhatikan tingkat risiko dari kegiatan usaha yang mereka miliki. Namun pada pelaksanaannya masih terdapat beberapa masalah seperti website yang sering kali mengalami error, dan sepanjang tahun 2018-2021 terdapat sebanyak 1.071 keluhan masyarakat yang diterima oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori E-Goverment Service Quality oleh Papadomichelaki & Mentaz, yang mengatakan bahwa terdapat beberapa dimensi untuk mengetahui E-Goverment Service Quality, yaitu (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5)Content and appearance of information, dan (6) Citizen Support. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu melalui angket, dan observasi lapangan, serta sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini, Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas pelayanan OSS-RBA di DPMPTSP Kabupaten Sumedang berjalan dengan baik dan memudahkan masyarakat terbukti dari hasil penelitian rata-rata skor yang didapat yaitu diatas 80% sehingga masuk dalam kategori sangat baik. Simpulan pada penelitian ini adalah bahwa adanya website OSS-RBA dalam pelayanan perizinan berusaha oleh DPMPTSP Kabupaten Sumedang mempermudah dan mempercepat alur permohonan perizinan berusaha. Akan tetapi DPMPTSP harus terus memperhatikan saran maupun keluhan yang diajukan masyarakat agar proses pelayanan semakin baik. The enactment of Government Regulation Number 5 of 2021 concerning the Implementation of Risk-Based Business Licensing as a derivative regulation of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation which brings changes to the procedures for implementing business activity licensing in Indonesia. Since the enactment of the OSS-RBA as an implementation of the Job Creation Law, business actors can directly apply for business licenses via the OSS-RBA website, whereby in applying for permits on the OSS-RBA website, business actors need to pay attention to the level of risk of their business activities. However, in practice there are still several problems such as the website which often experiences errors, and during 2018-2021 there were 1,071 public complaints received by DPMPTSP Sumedang Regency. The theory used in this study is the theory of E-Government Service Quality by Papadomichelaki & Mentaz, which says that there are several dimensions to determine E-Government Service Quality, namely (1) Ease of Use, (2) Trust, (3) Functionality of the Interaction Environment, (4) Reliability, (5) Content and appearance of information, and (6) Citizen Support. This study uses descriptive research methods with a quantitative approach, data collection techniques in this study, namely through questionnaires, and field observations, as well as other sources related to this research. facilitating the community as evidenced by the research results the average score obtained is above 80% so that it is included in the very good category. The conclusion of this study is that the OSS-RBA website for business licensing services by DPMPTSP Sumedang Regency simplifies and accelerates the flow of business licensing applications. However, DPMPTSP must continue to pay attention to suggestions and complaints submitted by the community so that the service process is getting better