Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
RSPO Certification Impacts on Oil Palm Smallholders’ Welfare in Jambi Province
Get PDFWorld demand for Crude Palm Oil (CPO) consistently increases. On the other hand, CPO market moves slowly probably due to Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) certification. International trade system requires large CPO producers to have a RSPO Certificate as one of requirements for exporting their product. It is expected that this requirement will also be applied immediately to smallholding oil palm plantations. This paper aims to analyze the benefits of RSPO certification on improving oil-palm smallholders’ welfare in Jambi Province. Data collected in this study were analyzed using both descriptive and quantitative methods. Results of the study showed that RSPO certification, in several aspects, significantly improved farmers’’ wealth, timely availability of input factors, oil palm yield, processing and marketing, and CSR financial support. It also indicates that oil palm plantation companies tend to give preferential treatment in transaction process with farmers having RSPO certificates. AbstrakPermintaan Crude Palm Oil (CPO) dunia pada dasarnya mengalami peaingkatan secara konsisten, namun pasar CPO cenderung mengalami kelesuan yang diduga sangat berkaitan dengan sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sistem perdagangan internasional mengharuskan produsen CPO untuk memiliki sertifikat RSPO sebelum memasarkan produk ke luar negeri. Dapat diduga bahwa kewajiban memiliki sertifikat RSPO tidak akan hanya terbatas kepada pengusaha perkebunan besar, namun lambat laun akan juga diwajibkan untuk dimiliki oleh setiap pengusaha kebun kelapa sawit termasuk petani rakyat swadaya. Tulisan ini bertujuan menganalisis manfaat sertifikasi RSPO terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit swadaya di Provinsi Jambi. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif dan statistik nonparametrik. Sertifikasi RSPO dalam beberapa aspek telah dapat dirasakan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani khususnya dalam hal ketersediaan input produksi secara tepat waktu, peningkatan produktivitas, pengolahan hasil dan pemasaran, serta dukungan dana CSR dari perusahaan inti. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit cenderung memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi kepada kelompok tani yang sudah memiliki sertifikat RSPO
Tingkat Dukungan Domestik untuk Sektor Pertanian Indonesia
Get PDFThere is common perception that domestic support to agriculture in Indonesia is relatively small. Therefore, the level, composition, and trend of support to agriculture require an in-depth analysis. Some types of commonly used indicators on support to agriculture are Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), and General Services Support Estimate (GSSE). These indicators are analyzed for Indonesian agriculture covering the period of 1995–2014, and consist of 15 commodities. The PSE estimate indicates an increasing trend from 3.9% in 1995–1997 to 20.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the PSE of Indonesian agriculture was slightly higher than that of China (19.2%) but larger compared to that of OECD average (17.9%). The TSE estimate (% to GDP) significantly increased from 0.8% in 1995–1997 to 3.6% in 2012–2014. In 2012–2014 the TSE of agriculture in Indonesia was the largest. Agricultural support in term of market price support has caused an increased price at the consumer level which ultimately reduces food nutrition intake. In the long run, more effective policy is to promote agricultural production and productivity through innovation, investment on infrastructures, and easing private sector investment. The largest part of government budget is spent on fertilizer subsidy which proportionately benefits large-scale farmers and fertilizer industry. More efficient scheme is to convert this subsidy into direct payment targeted to small-scale farmers. AbstrakSelama ini ada anggapan umum bahwa dukungan domestik (domestic supports) terhadap sektor pertanian Indonesia masih relatif rendah. Sehubungan itu, besaran dan komposisi dukungan serta bagaimana perubahannya antarwaktu, perlu dianalisis dengan seksama. Beberapa indikator yang biasa digunakan untuk mengukur tingkat dukungan tersebut adalah Producer Support Estimate (PSE), Total Support Estimate (TSE), dan (General Services Support Estimate (GSSE). Berbagai indikator tersebut telah dianalisis untuk sektor pertanian Indonesia meliputi periode tahun 1995–2014 dan mencakup 15 komoditas. Nilai PSE menunjukkan tren peningkatan dari 3,9% tahun 1995–1997 menjadi 20,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai PSE sektor pertanian Indonesia sedikit lebih tinggi dari Tiongkok (19,2%), namun lebih tinggi dari negara-negara OECD (17,9%). Nilai TSE sektor pertanian Indonesia (% terhadap PDB) meningkat secara signifikan dari 0,8% tahun 1995–1997 menjadi 3,6% tahun 2012–2014. Pada tahun 2012–2014 nilai TSE Indonesia adalah yang tertinggi. Hasil analisis ini menolak anggapan umum bahwa perhatian pemerintah terhadap sektor pertanian relatif kurang. Dukungan terhadap sektor pertanian dalam bentuk perlindungan harga akan berdampak pada peningkatan harga pangan di tingkat konsumen yang pada akhirnya menurunkan asupan gizi masyarakat. Dalam jangka panjang, prioritas kebijakan yang lebih efektif adalah peningkatan produksi dan produktivitas melalui sistem inovasi, pembangunan infrastruktur, dan mempermudah investasi swasta. Sebagian besar transfer anggaran pemerintah untuk sektor pertanian adalah subsidi pupuk yang secara kumulatif lebih banyak dinikmati oleh para petani luas dan produsen pupuk. Skema yang lebih efisien adalah mengonversi subsidi tersebut ke dalam sistem transfer pendapatan dan dibatasi hanya untuk petani kecil
Perdagangan Antarpulau Komoditas Cabai di Indonesia: Dinamika Produksi dan Stabilitas Harga
Get PDFThe Study of Inter-island Trade (PAP) of chilli commodities is carried out with the aim of analyzing trade performance, as well as formulating policy alternatives that support the development of chili commodities. The study was conducted in 2016 in Central Java, West Java and West Sumatra. The analytical method used is quantitative descriptive analysis related toPAP distribution patterns, policies on regulation, marketing networks and price transmission elasticity. The results showed that chilli production increased sharply in the province of West Java, while in Central Java, West Sumatra, Lampung and other provinces relatively slow increases due to disease problems and limited land. The stabilization of red chili production on the islands of Java and West Sumatra greatly determines price stability in other regions. Chili production in West Sumatra still does not meet demand, where the distribution of chili from DIY and Central Java to West Sumatra Province tends to increase more than the out-flow of chili from the province. The government has attempted to stabilize the price of red chili, maintain a balance between the regions of surplus and deficit, and minimize the price disparity between regions, but so far it has not been successful due to the constraints of low production so that demand is not met and high transportation costs. The development of an agribusiness station (STA) such as in West Java has not been effective in accommodating and marketing the results of farmers because marketing has been controlled by large traders who are capable of PAP.In general, several factors that make low prices and price fluctuations at the farm level are caused by the varying quality of products produced by farmers, increased production costs, information that is not symmetrical and low bargaining power by marketers. Java island because prices in Java determine prices in other regions, especially in Java, Sumatra and Kalimantan. Vertical coordination and marketing contracts can be used as a risk management tool for income and prices because there are provisions on the selling price for farmers AbstrakStudi Perdagangan Antar Pulau (PAP) komoditas cabai dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis kinerja perdagangan, serta merumuskan alternatif kebijakan yang mendukung pengembangan komoditas cabai. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 di Jawa Tengah, Jawa Barat dan Sumatera Barat. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif terkait pola distribusi PAP, kebijakan terhadap regulasi, jaringan pemasaran, dan elastisitas transmisi harga. Hasil penelitian menunjukkan produksi cabai meningkat secara tajam di Provinsi Jawa Barat, sedangkan di Jawa Tengah, Sumatera Barat, Lampung, dan provinsi lainnya relatif lambat kenaikannya karena masalah penyakit dan keterbatasan lahan. Stabilisasi produksi cabai merah di pulau Jawa dan Sumatera Barat sangat menentukan stabilitas harga di wilayah lain. Produksi cabai di Sumatera Barat masih belum memenuhi permintaan, dimana Arus distribusi cabai dari DIY dan Jawa Tengah ke Provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat lebih banyak dari pada yang keluar provinsi. Pemerintah telah berupaya untuk stabilisasi harga cabai merah, menjaga keseimbangan antara daerah surplus dan defisit, serta memperkecil disparitas harga antar daerah, akan tetapi sejauh ini belum berhasil karena kendala rendahnya produksi sehingga permintaan kurang terpenuhi dan tingginya biaya transportasi pengangkutan. Pembangunan stasiun agribisnis (STA) seperti di Jawa Barat belum efektif menampung dan memasarkan hasil petani karena pemasaran sudah dikuasai oleh pedagang besar yang berkemampuan melakukan PAP. Secara umum beberapa faktor yang menjadikan rendahnya harga dan fluktuasi harga di tingkat petani disebabkan oleh beragamnya kuallitas produk yang dihasilkan oleh petani, meningkatnya biaya produksi, informasi yang tidak simetri dan rendahnya daya tawar oleh pelaku pemasaran. Perlu upaya peningkatan dan stabilisasi produksi cabai merah di pulau Jawa karena harga di Jawa sangat menentukan harga di wilayah lain, terutama di wilayah Jawa, Sumatera dan Kalimantan. Koordinasi vertikal dan kontrak pemasaran dapat digunakan sebagai alat manajemen risiko pendapatan dan harga karena ada ketentuan harga jual bagi petani.
Sinergi Kegiatan Desa Mandiri Benih dan Kawasan Mandiri Benih untuk Mewujudkan Swasembada Benih
Get PDFRice seed determines successful rice farming. Adopting quality seed will improve farm yield. Rice seed procurement programs implemented by Ministry of Agriculture (MoA) among others are Seed Self-Reliance Region Model coordinated by IAARD and Seed Self-Reliance Village managed by Directorate General of Food Crops. This paper aims to synthesize those two seed procurement programs into one program called as Seed Producer Center Village. Both programs have similarities, i.e. (a) both programs were carried out by MoA, (b) programs implementation involve Provincial and Regional Agriculture Offices, BPTP/UPBS, and BPSBTPH, and (c) encouraging seed growers to become seed producers. Requirements to integrate both programs are: (i) duties coordination of each involved agency; (ii) selection of seed growers to participate in the program; (iii) seed growers training carried out by BPSBTPH/UPBS, (iv) production inputs purchase prior to planting season, and (v) the government buys the seed produced in the program and distribute it to the rice production enhancement programs. AbstrakBenih menjadi penentu awal keberhasilan dalam budidaya tanaman. Penggunaan benih bermutu akan meningkatkan produktivitas. Program pengadaan benih yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian antara lain adalah Model Kawasan Mandiri Benih di bawah koordinasi Balitbangtan dan Desa Mandiri Benih di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan. Tulisan ini menguraikan alasan dan cara mensinergikan dua program pengadaan benih ke dalam satu program dengan nama Desa Sentra Produsen Benih. Kedua program memiliki banyak kesamaan di antaranya adalah: (a) dilaksanakan dalam satu kementerian, (b) pada pelaksanaan di lapang melibatkan instansi yang sama yaitu Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten, BPTP/UPBS, BPSBTPH, dan (c) menjadikan penangkar sebagai produsen benih. Dalam pelaksanaannya, sinergi kedua program membutuhkan: (i) koordinasi dan tugas masing-masing lembaga yang terlibat; (ii) pemilihan penangkar yang mau dibina; (iii) pembinaan penangkar langsung oleh BPSBTPH/UPBS, (iv) pengadaan sarana produksi sebelum masuk musim tanam, dan (v) pemerintah ikut membeli benih yang dihasilkan oleh penangkar dan mengembalikan benih tersebut ke petani sekitarnya dalam bentuk program pemerintah lainnya yang berhubungan dengan benih
Strategi Komunikasi Pemanfaatan Varietas Unggul Baru Padi Toleran Rendaman
Get PDFIndonesia is still in struggle achieving sustainable food self-sufficiency, especially for rice. Rice production enhancement deals with many challenges, among others, negative impacts of climate change such as floods and droughts. Submergence tolerant rice varieties (STRV) invented by IAARD takes a relatively long time to be adopted by rice farmers. It needs an effective communication strategy to overcoming this situation. This paper identifies communication system in STRV dissemination process and acceptance while trying to formulate an effective communication strategy to speed up the adoption process to support food self-sufficiency achievement. Farmers’ rate of adoption of technology innovation was influenced by internal factors, external factors, socio-economic and environmental conditions. The research was conducted in 2015 on various types of lowland, that is, prone-flood irrigated lowland in West Java Province and in swamp tidal irrigated lowland and swampy irrigated lowland in South Kalimantan Province. The data were analyzed using both communication theory and institutional evaluation. SRTV socialization communication and adoption was a stratified communication linear model, directional, and no room for feedback. This system could only work effectively in a relatively long time such that the behavior change was slow. The system will be more effective in reaching early adopter groups and takes longer to spread to other recipient groups. An effective, equitable interactional communication model was required by setting up dialogues on each stage such that STRV adoption could be accelerated. Institutionally, STRV adoption required new breakthroughs because, in addition to technical problems, it was necessary to improve technology dissemination mechanism with better communication systems. AbstrakIndonesia terus berupaya mencapai swasembada pangan berkelanjutan, terutama untuk komoditas beras. Peningkatan produksi padi banyak menghadapi tantangan antara lain dampak negatif perubahan iklim seperti banjir dan kekeringan. Hasil penelitian Badan Litbang Pertanian yang potensial seperti varietas unggul baru padi toleran rendaman (VUB-PTR) seringkali lama diadopsi karena komunikasi dan strateginya kurang efektif. Tulisan ini bertujuan mengidentifikasi sistem komunikasi pada proses sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR sekaligus mencoba merumuskan strategi komunikasi yang efektif untuk mempercepat proses adopsinya sehingga dapat mendukung pencapaian swasembada pangan. Tingkat penerimaan petani terhadap teknologi inovasi dipengaruhi oleh faktor internal, faktor eksternal, dan kondisi sosial ekonomi lingkungan. Penelitian dilaksanakan tahun 2015 pada berbagai tipe lahan sawah, yaitu lahan sawah irigasi rentan banjir di Provinsi Jawa Barat dan lahan rawa pasang surut dan rawa lebak di Provinsi Kalimantan Selatan. Analisis data menggunakan kombinasi teori komunikasi dengan analisis kelembagaan. Sistem komunikasi sosialisasi dan pemanfaatan VUB-PTR merupakan komunikasi berjenjang dengan model linier, sifatnya searah, dan tidak ada ruang untuk menyampaikan umpan balik. Sistem ini hanya bisa berjalan efektif dalam waktu relatif lama sehingga perubahan perilaku lambat. Sistem lebih efektif menjangkau kelompok pengguna awal dan membutuhkan waktu lebih lama untuk menyebar ke kelompok penerima lainnya. Diperlukan pembangunan sistem komunikasi yang lebih efektif dan setara model interaksional dengan membuka ruang dialog pada masing-masing tahapan sehingga adopsi inovasi bisa dipercepat. Secara kelembagaan, pemanfaatan VUB-PTR memerlukan terobosan baru karena selain persoalan teknis, perlu perbaikan mekanisme diseminasi teknologi dengan sistem komunikasi yang lebih baik
Manajemen Rantai Pasok Komoditas Cabai pada Agroekosistem Lahan Kering di Jawa Timur
Get PDFChili is one of high-value horticulture commodities, prioritized for its production expansion, and has no substitute. Chili price is inflationary due to its high fluctuation. This research aims to analyze performance of its supply chain management. Primary data was collected in Malang Regency, East Java, from chili agribusiness actors. Data collected were analyzed using both descriptive and marketing margin approaches. Great red chili, curly red chili, and cayenne farm businesses were profitable with benefits each ranged from Rp 24.44 million to Rp83.8 million/season/hectare. The R/C ratios varied from 1.62 to 2.89 indicating that chili farming is feasible. Most of value chain was gained by retailers, merchants, and wholesalers. Wholesalers at the central market played significant role in collecting chili from farmers and distributed it to consumers through retailers. Strategy to improve marketing efficiency is through enhancing integrated chili supply chain management. AbstrakKomoditas cabai merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mendapatkan prioritas pengembangan. Komoditas cabai merupakan komoditas sayuran tidak bersubtitusi dan tergolong komoditas bernilai ekonomi tinggi. Permasalahan utama adalah sering terjadi gejolak harga yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap inflasi. Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis kinerja kelembagaan manajemen rantai pasok komoditas cabai dari hulu hingga hilir. Hasil kajian menunjukkan kinerja usaha tani cabai merah besar, cabai merah keriting, dan cabai rawit cukup menguntungkan dengan keuntungan berkisar antara Rp24,44–83,8 juta/musim/ha, dan dengan nilai R/C ratio bevariasi antara 1,62–2,89 yang merefleksikan usaha tani cabai sangat layak untuk terus diusahakan. Secara nominal berturut-turut nilai tambah terbesar adalah pada pedagang pengecer, pedagang pengumpul, pedagang besar. Meskipun nilai tambah pada pedagang besar dan pedagang pengumpul desa lebih kecil dari nilai pedagang pengecer, namun karena omzet penjualan cabai yang jauh lebih besar maka secara keseluruhan keuntungan yang didapat pedagang besar adalah yang paling besar, kemudian menyusul pedagang pengumpul desa, dan terakhir pedagang pengecer. Strategi untuk meningkatkan efisiensi tata niaga dapat dilakukan dengan pengembangan manajemen rantai pasok komoditas cabai merah secara terpadu
Analisis Kelemahan Regulasi Poktan, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A dalam Peningkatan Pendapatan Petani
Get PDFFarmers’ organizations play important role in agricultural development, but its existence has some weaknesses. This study aims to analyze the regulation weaknesses related with farmers’ group, farmers’ group federation (Gapoktan), Agricultural Equipment Service Business (UPJA), and Agribusiness Micro Finance Institution (LKM-A). This study used a survey method and literature study. Regulations of farmers’ organization do not deal with membership status and social or business type of the organization. UPJA regulation does not clearly determine whether agricultural equipment grant is sufficient to meet the members’ need and how to get sufficient capital. Thus, more appropriate regulations for the said organizations are urgently required. AbstrakOrganisai petani menjadi salah satu elemen penting dalam pendekatan pembangunan pertanian. Kajian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi berkenaan dengan kelompok tani, Gapoktan, UPJA, dan LKM-A yang berpotensi mengagalkan jalan menuju peningkatan pendapatan petani. Kajian dilakukan dengan survei dan studi literatur, dalam upaya mengidentifikasi kelemahan regulasi dan akibatnya. Salah satu kelemahan regulasi berkenaan dengan organisasi dan kelembagaan petani adalah tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan jenis organisasi sosial atau bisnis. Kelemahan regulasi UPJA tidak mengatur secara jelas agar bantuan Alsintan dari pemerintah kepada UPJA dapat memenuhi kebutuhan anggota, serta juga tidak mengatur secara jelas kepemilikan Alsintan bantuan pemerintah. Kelemahan regulasi LKM-A tidak mengatur secara jelas status keanggotaan dan kepemilikan LKM-A, serta cara mencukupi modal. Dengan demikian, dibutuhkan regulasi yang lebih sesuai untuk organisasi petani
Rancangan dan Implementasi Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu Padi
Get PDFField School-Integrated Crop Management (FS-ICM) was one of components within the National Rice Production Enhancement Program implemented by the Ministry of Agriculture in the period of 2009−2014. With the support of a large amount of budget, FS-ICM implementation was expected to have a significant impact on the increase of food production. This study aims to assess planning design and the implementation of FS-ICM on rice. This study used primary and secondary data included all information related to planning design and the implementation of FS-ICM program at national and regional levels. Data collection was carried out by interviewing the leaders of agricultural institutions associated with activities of FS-ICM and from Focus Group Discussion (FGD) among the group and individual rice farmers at provincial and regency levels in West Java Province in the period of September−October 2014. The data and information were processed descriptively and qualitatively. The results of this study indicated that annual planning of the FS-ICM program was in fact not based on the results of annual evaluation of the implementation and the performance of FS-ICM. During five-year period, annual target of the FS-ICM had been arranged to be increased at a very high rate, regardless of the limited capacity and the unsuccessful implementation of the program. This study had also indicated that planning and implementation of FS-ICM in the field was not fully in accordance with the basic concept of ICM. The rate of adoption of ICM technology components among the rice farmers was quite low, besides the limited number and quality of agriculture extension workers to support this program. It is suggested reporting systems and socialization program improvement, well-functioning LL, encouraging the mobilization of extension, fostering local growers, establishing better coordination between central and local governments as well as implementers in the field, and also building and repairing aspects of processing, marketing and farmers groups. AbstrakSekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SL-PTT) merupakan salah satu komponen dalam program Peningkatan Produksi Beras Nasional yang dilaksanakan Kementerian Pertanian pada tahun 2009−2014. Dengan dukungan anggaran yang besar, pelaksanaan SL-PTT diharapkan dapat berdampak nyata pada peningkatan produksi pangan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji perencanaan dari implementasi kegiatan SL-PTT padi sawah. Data yang digunakan dalam kajian ini adalah data primer dan sekunder, meliputi informasi tentang perencanaan dan implementasi SL-PTT di pusat dan daerah. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan pimpinan instansi pertanian yang terkait dengan kegiatan SL-PTT serta focus group discussion (FGD) di antara kelompok tani/petani padi sawah pada tingkat provinsi dan kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan pada bulan September−Oktober 2014. Pengolahan data dan informasi dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa kegiatan perencanaan tahunan SL-PTT tidak didasarkan pada hasil evaluasi pelaksanaan dan kinerja implementasi SL-PTT di lapangan. Selama periode lima tahun, target tahunan SL-PTT terus ditambah dengan tingkat kenaikan yang tinggi, tanpa memperhatikan kemampuan daya dukung keberhasilan program. Kajian ini juga menunjukkan perencanaan dan implementasi SL-PTT di lapangan tidak mengacu sepenuhnya pada konsep dasar PTT, tingkat adopsi komponen teknologi PTT masih rendah, dan jumlah serta kualitas penyuluh pertanian terbatas untuk mendukung keberhasilan program SL-PTT ini. Implikasi kebijakan yang disarankan ialah perbaikan sistem pelaporan dan sosialisasi program, memfungsikan LL secara baik, mendorong mobilisasi penyuluh, menumbuhkan penangkar-penangkar lokal, membangun koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, daerah, dan pelaksana di lapangan, serta membangun dan memperbaiki aspek pengolahan, pemasaran, dan kelembagaan kelompok tani