Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Kebijakan Penelitian untuk Kemauan Daerah: Daya Tarik dan Fasilitasi Birokras
Get PDFSebelum abad 20 kegiatan penelitian diIndonesiasudah berlangsung cukup intensif, terutama dilakukan oleh orang-orang Eropa pada masa penjajahan. Kegiatan penelitian sangatlah tidak netral, tergantung pada siapa yang melakukan atau yang mendanai. Penelitian sangat erat kaitannya dengan penggalian suatu pengetahuan dan inovasi, yang dengan keduanya suatu masyarakat (yang melakukan penelitian) mempunyai daya saing lebih untuk maju. Siapa yang menguasai dan mengendalikan kegiatan penelitian maka merekalah yang akan memegang kendali kemajuan peradaban dan sekaligus “mengatur” kehidupan masyarakat lain. Kebijakan fasilitasi penelitian oleh pemerintah (daerah) sangatlah penting, khususnya yang diarahkan untuk memacu kemajuan suatu masyarakat dan daerah, serta untuk melindunginya dari segala bentuk distorsi atau yang akan merusaknya. Fasilitasi terhadap penelitian yang ”baik” antara lain dapat berupa pemberian ijin (tak terbatas), dukungan sumberdaya, pendampingan, dan pendanaan; sedangkan terhadap yang “tidak baik” dapat berupa pembatasan kegiatan, pembatalan perijinan, dan pelarangan. Sebaiknya antara kegiatan penelitian dan perencanaan pembangunan daerah berada dalam satu koordinasi
Kebijakan Sistem Kelembagaan Pengelolaan Irigasi: Kasus Provinsi Banten
Get PDFTerbatasnya sumber daya air untuk irigasi seringkali memunculkan konflik kepentingan antara petani pemakai air dengan lembaga perdesaan yang mengelola air irigasi, maupun antar petani pemakai air. Tujuan kajian ini adalah menyusun kerangka kerja analitis untuk lembaga pengelola irigasi dalam mengatasi konflik pemanfaatan air dan menganalisis sistem pengelolaan irigasi yang kondusif menunjang otonomi daerah. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan dan pemberdayaan asosiasi petani pemakai air dapat dilakukan dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar melalui pendekatan kolektif dalam bentuk federasi. Disamping itu, untuk mengatasi konflik pemanfaatan air dalam pengelolaan irigasi perlu mempertimbangkan aspek-aspek penting lainnya yaitu, transparansi, akuntabilitas, hak atas air, dan aturan representasi
Membangun Kerangka Pengelolaan Terpadu Sumberdaya Lahan dan Air: Perspektif Sejarah dan Politik
Get PDFIndonesiatelah mengalami sejarah yang cukup panjang dalam politik pengelolaan air dengan adanya tiga generasi pembangunan. Oleh karena pengalaman dari generasi pertama dan kedua pada kakekatnya bersifat sentralistik dan sektoral, tantangan ke depan dalam melaksanakan generasi ketiga adalah bagaimana membangun kerangka kebijakan yang tidak saja memungkinkan pelaksanaan pendekatan keterpaduan pengelolaan sumber daya air secara efektif tetapi juga yang dapat menghasilkan hubungan yang seimbang dan serasi antara tiga pilar pengelolaan terpadu sumber daya lahan dan air. Ketiga pilar tersebut adalah efisiensi, pemerataan, dan keberlanjutan lingkungan.Adaempat perubahan pola pikir yang diperlukan sebagai prasyarat untuk melaksanakan pendekatan keterpaduan termasuk didalamnya perubahan pengelolaan air berwawasan sempit dari yang hanya dilakukan di daerah irigasi menuju pengelolaan air berspektrum luas. Untuk maksud tersebut perlu dilakukan penguatan kemampuan kelembagaan untuk menfasilitasi berlangsungnya proses keterpaduan
Profil Teknologi Pada Usaha Tani Padi dan Implikasinya terhadap Peran Pemerintah
Get PDFBerbagai upaya terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan beras nasional, diantaranya mengoptimalkan adopsi teknologi yang telah dikembangkan. Namun hal utama yang perlu diingatkan bahwa peningkatan produktivitas padi terkait erat dengan penggunaan benih didukung dengan kecukupan air irigasi dan penggunaan pupuk. Permasalahannya adalah bagaimana ketersediaan ketiga komponen tersebut dengan kondisi dana pemerintah yang terbatas. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perilaku petani dalam mengadopsi teknologi usahatani padi pada kondisi pasar input dan output yang fluktuatif dan dukungan pemerintah yang semakin terbatas. Dari tulisan ini diharapkan upaya-upaya prioritas apa yang harus dilakukan pemerintah untuk mencapai peningkatan produktivitas padi dan produksi beras nasional. Berdasarkan hasil analisis maka prioritas kebijakan utama adalah penyediaan air melalui pembangunan dan perbaikan sistem irigasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Disamping itu, keberadaan sistem penyuluhan sebagai sistem pendukung peningkatan produksi padi perlu ditingkatkan pemberdayaannya.
Teknologi Panen dan Pascapanen Padi: Kendala Adopsi dan Kebijakan Strategi Pengembangan
Get PDFPada kondisi konversi lahan pertanian yang sulit dibendung dan teknologi usahatani padi yang hampir jenuh, sulit mengharapkan pertumbuhan produksi yang tinggi dari perluasan areal tanam dan peningkatan produktivitas. Di pihak lain, angka kehilangan hasil masih relatif tinggi. Penurunan kehilangan hasil melalui perbaikan penerapan teknologi panen dan pascapanen nampaknya merupakan sumber pertumbuhan produksi yang prospektif. Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan teknologi maju pascapanen dan kendala petani, buruh, pedagang, dan penggilingan padi dalam mengadopsi teknologi maju tersebut. Hasil kajian menunjukkan bahwa sudah cukup banyak tersedia teknologi maju panen, perontokan, pengeringan, dan penggilingan padi. Namun tingkat adopsi dari teknologi tersebut masih relatif rendah. Berbagai kendala yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi maju pascapanen, antara lain: (i) Ketidaktahuan petani, buruh, dan pedagang tentang teknologi tersebut, (ii) Harga alat dan mesin pascapanen yang kurang terjangkau oleh petani individu, (iii) Belum adanya jasa penyewaan alat dan mesin pascapanen, (iv) Adanya tekanan dari buruh dan pengasak, karena khawatir akan kehilangan lapangan pekerjaan, (v) Tidak adanya insentif perbedaan harga bagi pedagang untuk melakukan kegiatan pengeringan, dan (vi) Rasa puas penggilingan padi dengan alat dan mesin yang dimiliki saat ini. Untuk mempercepat adopsi teknologi maju pascapanen, diperlukan beberapa alternatif kebijakan strategis, antara lain: mengintensifkan introduksi, promosi dan demonstrasi alat dan mesin pascapanen melalui penyuluhan dan pelatihan di tingkat kelompok tani, memperbaiki harga pembelian gabah dan beras untuk memberi insentif bagi petani dan pedagang melakukan pengeringan, dan penyediaan kredit lunak dengan administrasi sederhana bagi perorangan atau perusahaan penyewaan alat dan mesin pascapanen
Kebijakan Pengendalian Harga Daging Sapi Nasional
Get PDFDaging sapi merupakan produk yang diperdagangkan di pasar internasional. Di Indonesia permintaan terhadap daging sapi terus meningkat sehingga senjang produksi dan konsumsi terus membesar. Akibatnya harga daging sapi di pasar domestik terus meningkat naik. Sebagai negara importir, kondisi harga daging sapi di pasar internasional yang cenderung turun tidak mampu menekan kenaikan harga di pasar domestik. Bagi konsumen pendapatan tinggi, kenaikan harga tersebut bukan merupakan masalah, namun kenaikan harga daging sapi dapat berdampak pada kenaikan harga daging dan telur ayam. Padahal diketahui selama ini daging dan telur ayam merupakan bahan pangan bergizi dengan harga relatif murah. Jika harganya juga ikut naik maka dapat mengancam ketahanan pangan. Karena itu dipandang perlu melakukan pengendalian harga daging. Tulisan ini akan memaparkan apakah pengendalian harga layak dan mungkin dilakukan. Selain pembenahan di sektor hulu, dalam jangka panjang dan perlu dilakukan mulai sekarang adalah merubah arah perdagangan dari ternak sapi menjadi daging sapi. Untuk itu diperlukan dukungan berbagai peraturan perdagangan ternak dan daging sapi domestik dan impor
Tanggungjawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) dalam Perspektif Kebijakan Pembangunan Pertanian
Get PDFImplementasi pembangunan pertanian memerlukan partisipasi segenap jajaran pemangku kepentingan. Salah satu pemangku kepentingan yang memiliki peran kunci dalam hal ini adalah sektor swasta. Peran swasta melalui tanggungjawab sosial perusahaan dipandang cukup strategis dalam percepatan pembangunan pertanian. Titik tumpunya adalah melalui legitimasi peraturan perundang-undangan serta sosialisasi dan urun rembug kegiatan seiring kebijakan insentif dan ketentraman sosial dari pemerintah yang didukung partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Penyamaan persepsi, jalinan komitmen, keputusan kolektif, dan sinergi aktivitas antara pihak swasta dan pemerintah dengan melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk lembaga swadaya masyarakat (LSM) merupakan basis dalam implementasi Program Tanggung-jawab Sosial Perusahaan dalam sektor pertanian
Impacts and Future Perspectives of Fertilizer Policy in Indonesia
Get PDFThe implementation of fertilizer subsidy policies have been applied comprehensively starting from the planning stage to fertilizer distribution system, including setting the highest retail price and the amount of subsidy. However, the policy has not been able to ensure adequate availability of fertilizers at the farm level. Planning on the amount of fertilizer demand is not fully accurate and supervision has not optimally implemented causing the distribution of subsidized fertilizer below the target. It is reported that farmers who manage less than 0.5 hectares of land received only 40 percent of the total subsidy and most farmers (90%) purchase subsidized fertilizer at prices higher than the highest retail prices. To overcome this problem, the government plan to change the distribution mechanism of subsidy from indirect subsidy to direct subsidy to farmers/ farmer groups. The expected impacts of that policy are: (1) farmers obtain direct benefits from fertilizer subsidies, (2) avoid disparity between the prices of subsidized and non-subsidized fertilizers at the market, (3) reduce the possibility of scarcity of subsidized fertilizer supply, (4) improve cultural practices, especially in crops fertilizing, (5) increase the efficiency of using government subsidies, and (6) increase farmers income and welfare