Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Analisis Faktor Penyebab Alih Fungsi Lahan Sawah Menjadi Sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Get PDFOne-Million Hectares of Oil Palm Plantation Program in 2000 was deemed as the starting point of lowland conversion in East Tanjung Jabung Regency. This study aims to review the impact of development policy in the past on lowland conversion, to compare costs and incomes between those of paddy farming and oil palm plantation business, and to analyze constraints to implement the target of Sustainable Land for Food Agriculture Protection (PLP2B) Program. Primary data were collected from observation, focus group discussion, and in-depth interview with resource persons, survey and Landsat Imaginary data. Secondary data were gathered from the institutions at provincial and regency levels. This study explored both qualitative and quantitative methods as well as by overlay of maps in 2006, 2010 and 2014. Development policy inconsistency is influenced by change in regency government leadership with the new mission not well integrated with the previous programs. On the other hand, land rent of paddy farm was much less than that of oil palm plantation. There are some constraints to implement the PLP2B Program, namely weak Regional Regulations, lack of coordination among the Regional Government institutions, and limited development budget. It is suggested that the Regency Government to evaluate PLP2B Program target by considering some limiting factors, issuing the Regent’s Regulation dealing with incentives to farmers and program coordinators, and controlling the regional planning.AbstrakProgram Satu Juta Hektare Lahan Sawit tahun 2000 merupakan titik awal terjadinya alih fungsi lahan sawah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh kebijakan pembangunan pada masa lalu terhadap kejadian alih fungsi lahan sawah, perbandingan biaya dan pendapatan usaha tani padi dengan kelapa sawit, dan tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan target PLP2B. Data primer dikumpulkan melalui observasi, diskusi kelompok, wawancara mendalam dengan narasumber terpilih, survei, serta data Citra Landsat; sedangkan data sekunder diperoleh dari instansi pemerintah di Provinsi Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Metode yang digunakan adalah kombinasi kualitatif deskriptif dan kuantitatif serta overlay peta penggunaan lahan tahun 2006, 2010, dan 2014. Inkonsistensi kebijakan pembangunan dilatari terjadinya pergantian pimpinan daerah yang misinya kurang terintegrasi dengan program pembangunan pertanian sebelumnya serta terdapat kesenjangan land rent di mana pendapatan dari lahan sawah jauh lebih rendah dibanding kelapa sawit dengan luasan yang sama. Tantangan menerapkan Perda PLP2B sangat berat: kurang memadainya regulasi, lemahnya koordinasi antarinstansi pemerintah terkait, hingga keterbatasan dana pembangunan. Pemerintah daerah disarankan mengkaji kembali target PLP2B dengan memperhatikan faktor-faktor pembatas, menerbitkan Peraturan Bupati sehingga dapat diatur jenis dan besaran nilai insentif yang diterima petani serta koordinator program serta pengetatan pengawasan implementasi RTRW
Perilaku Harga Produk Peternakan Pada Hari Besar Keagamaan Nasional
Get PDFLivestock products such as beef, broiler meat, and eggs are commodities deal with increased prices during national religious holidays (HBKN), especially during Idul Fitri. The objective of this research was to study the dynamic changes and price behavior during HBKN to anticipate food price fluctuation in the future. The research was conducted in three consecutive years, i.e. from 2012 to 2014, and carried out in 8 provinces representing centers of producers and consumers. Data were analyzed using a general linear model procedure to find out the inflection point of the highest price of livestock products during HBKN. Results showed that average price of beef rose by 10–20%, whereas those of broiler meat and egg increased by 10–16% and 5–13%, respectively. Region and time period significantly affected price changes (P < 0.001). A sigmoid curve of dynamic changes of livestock price was shown in this study. The results indicated that the highest price changes of livestock products were one day before Idul Fitri. The government needs to assure consumers not to be panic due to significant changes in livestock product prices since this temporary adjustment would reach the price equilibrium such as those before Idul Fitri. Public panic could be exploited by speculators to increase profit. AbstrakKomoditas pangan asal ternak, utamanya daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras selalu mengalami peningkatan menjelang atau menghadapi hari besar keagamaan nasional (HBKN), khususnya pada Hari Raya Idul Fitri. Dinamika perkembangan dan perilaku harga menjelang HBKN perlu dianalisis untuk mengetahui dan mengantisipasi gejolak harga pada masa yang akan datang. Suatu penelitian telah dilakukan selama tiga tahun berturut-turut, 2012–2014, di delapan provinsi yang merepresentasikan wilayah produsen dan konsumen untuk mengamati perubahan harga eceran daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras. Data dianalisis dengan menggunakan prosedur General Linear Model untuk mengetahui puncak kenaikan harga dari masing-masing produk tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan rata-rata harga daging sapi menjelang HBKN berkisar antara 10−20%, sedangkan untuk daging dan telur ayam ras masing-masing mencapai 10−16% dan 5−13%. Variabel wilayah dan tahun serta interaksinya memberikan pengaruh yang nyata terhadap perubahan harga daging sapi, daging ayam, dan telur ayam ras (P<0,001). Faktor wilayah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan harga daging sapi dan telur ayam ras (P<0,001). Dinamika perubahan harga ditunjukkan dengan kurva sigmoid, di mana puncak kenaikan tertinggi untuk daging sapi dan telur ayam diperoleh masing-masing pada hari ke-7,62 dan hari ke-7,65 atau sehari menjelang Hari Raya Idul Fitri. Hal tersebut untuk daging ayam ras ditunjukkan pada hari ke-8,07 atau sedikit melewati dan mendekati Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah harus dapat meyakinkan masyarakat untuk tidak terlalu panik dalam menghadapi dinamika perubahan harga menjelang HBKN karena kepanikan masyarakat justru dapat digunakan oleh para spekulan untuk memperoleh keuntungan
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi: Implementasi dan Persepsi oleh Petani Padi
Get PDFAgricultural sector is the government’s priority through fiscal policies. One of the policies implemented is the interest rate subsidy for Food and Energy Security Credit Program (KKP-E). Some Banks had been appointed and in collaboration with the government to provide KKP-E. KKP-E program had lower interest rate than the market rate and it was expected that the farmers could access it. KKP-E was intended to meet the needs of agricultural equipment and farm inputs purchase. Since the program rolled out from 2008 to 2015, the implementation of KKP-E was below the credit limit. This study aimed to analyze the KKP-E implementation, farmers’ perspectives of KKP-E, and change from KKP-E to KUR (People’s Business Credit) for Agricultural Sector. Results of the study showed that KKP-E disbursement was relatively low. KKP-E distribution channels needed enhancement and the credit could not satisfy all farm business. Farmers did not receive KKP-E from the bank on time. Continuity of subsidized credit was important for farmers. Basic scheme of KKP-E program should be applied to KUR for Agricultural Sector. The government and the Banks need to be more actively in socializing the program, to improve financial education, to utilize more advanced technology, and to simplify bureaucracy. AbstrakPemerintah berusaha untuk membangun sektor pertanian melalui berbagai instrumen kebijakan fiskal. Salah satu kebijakan yang telah digulirkan adalah subsidi bunga Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E). Pemerintah bekerjasama dengan bank pelaksana menyediakan KKP-E. Petani diharapkan dapat mengakses KKP-E karena tingkat bunganya lebih rendah dari pasar. KKP-E digunakan untuk memenuhi kebutuhan pembelian peralatan pertanian dan input usaha taninya. Sejak digulirkan pada tahun 2008 sampai dengan 2015, realisasi penyaluran KKP-E masih jauh di bawah plafon kredit, dan realisasi subsidi bunga tidak efisien pada tahun-tahun awal digulirkannya subsidi bunga KKP-E. Penelitian ini bermaksud menganalisis secara diskriptif implementasi KKP-E, perspektif usaha tani terhadap KKP-E, dan perubahan KKP-E menjadi KUR (Kredit Usaha Rakyat) sektor pertanian. Data di lapangan menunjukkan bahwa jangkauan KKP-E masih rendah, saluran distribusi KKP-E perlu ditambah, terjadi fungibility penggunaan KKP-E, pinjaman KKP-E belum dapat memenuhi semua kebutuhan usaha tani, dan pencairan KKP-E masih lama dan tidak tepat waktu. Usaha tani menginginkan agar skim kredit dengan subsidi bunga dapat dilanjutkan di masa yang akan datang. Kemudahan-kemudahan yang ada pada KKP-E hendaknya diterapkan pada KUR sektor pertanian. Pemerintah bersama bank pelaksana perlu lebih masif melakukan sosialisasi dan edukasi keuangan dengan memanfaatkan teknologi yang lebih maju dan menyederhanakan birokrasi.
Pengembangan Tanaman Jagung (Zea mays L.) di antara Tanaman Karet Belum Menghasilkan
Get PDFLand between juvenile rubber rows in the rubber plantation is potential for corn farming. This research aimed to assess corn production and added value of corn farming intercropped with juvenile rubber. It also studied effect of corn intercrop on land productivity improvement and juvenile rubber growth. The experiment was conducted at the Sembawa Research Station from January until April 2016 on the juvenile rubber plantation using IRR 112 clone and spacing of 6 m x 3 m (550 tree per ha). The experiment was carried using a randomized block design (RBCD) with treatments of two planting-patterns, i.e. PT1 (rubber+corn) and PT2 (monoculture corn) with three replications, and the control was monoculture corn. The data were analyzed using ANOVA followed by DMRT at the level of 5%. Results of the research showed that corn intercropped with rubber significantly affected land productivity and IRR 112 clone growth during juvenile rubber period. Intercropped corn farm business in the juvenile rubber plantation was profitable as its R/C ratio of 1.62 at corn lower price and R/C ratio of 2.27 at corn higher price. Intercropped corn farming was profitable and it was feasible practiced inside the juvenile rubber plantation. AbstrakLahan di antara tanaman karet belum menghasilkan (TBM) berpotensi untuk dimanfaatkan guna mengembangkan tanaman jagung. Penelitian bertujuan mengetahui produksi jagung serta nilai tambah usaha tani jagung sebagai tanaman sela dan mengetahui pengaruh tanaman sela jagung terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan lilit batang karet. Penelitian ini dilaksanakan di Kebun Percobaan Balai Penelitian Sembawa, kebun karet TBM klon IRR 112, jarak tanam 6 m x 3 m (550 pohon/ha), dimulai dari bulan Januari sampai April tahun 2016. Penelitian menggunakan rancangan acak kelompok (RAK), terdiri dari dua pola tanam yaitu: PT1 (karet+jagung) dan PT2 (karet monokultur), diulang tiga kali dan sebagai pembanding adalah jagung monokultur. Data dianalisis dengan sidik ragam, jika berbeda nyata diuji lanjut DMRT pada taraf 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanaman jagung sebagai tanaman sela karet berpengaruh nyata terhadap peningkatan produktivitas lahan karet dan pertumbuhan tanaman karet klon IRR 112 pada masa TBM. Usaha tani jagung sebagai tanaman sela karet pada saat harga rendah masih menguntungkan dengan R/C ratio 1,62, sedangkan pada saat harga tinggi sangat menguntungkan dengan R/C ratio 2,27. Secara ekonomi usaha tani jagung menguntungkan dan layak untuk dikembangkan sebagai tanaman sela karet pada masa TBM.
Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Cadangan Untuk Mewujudkan Cita-Cita Indonesia Sebagai Lumbung Pangan Dunia Tahun 2045
Get PDFArable land availability for agricultural extensification is a determining factor to achieve Indonesia’s food self-sufficiency and to become the world food supplier in 2045. This study aimed to evaluate land reserves for future agricultural development. Spatial analysis was conducted using land cover map, peatland distribution map, indicative map of suspension of new permits, forest status map, licensing map, and agricultural land use recommendation map. The land assumed to be potentially available should be (i) idle land covered by shrub as well as bare land, (ii) agronomically suitable for agriculture, (iii) within the designated area of non-forest uses (APL), conversion production forest (HPK), or production forest (HP), (iv) outside the moratorium area, and (v) outside the licensed area. Analysis results show that out of 29.8 million hectares of idle land, only about 7.9 million hectares are potentially available for future agricultural extensification. The available potential land area is much less than that required to meet the self-sufficiency target and to become the world food storage by 2045, i.e. of 5.3 million hectares for rice crop, shallot and sugar cane, and about 10.3 million hectares for upland rice, maize, soybean, peanut, mungbean, sugar cane, shallot, cassava, and sweet potato. Therefore, the main strategies to take are intensification of existing agricultural land and a strict control of agricultural land conversion. AbstrakKetersediaan lahan untuk ekstensifikasi lahan pertanian menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan untuk mempertahankan swasembada pangan dan untuk menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang tahun 2045. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi cadangan lahan yang tersedia untuk pengembangan areal pertanian ke depan. Analisis spasial dilakukan menggunakan peta tutupan lahan, peta sebaran lahan gambut, peta indikatif penundaan pembukaan izin baru, peta status kawasan hutan, peta perizinan, dan peta arahan tata ruang pertanian. Lahan yang diasumsikan potensial tersedia adalah lahan yang (i) lahan telantar yang ditutupi semak belukar dan lahan terbuka, (ii) secara agronomis sesuai untuk pertanian, (iii) berada pada peruntukan kawasan areal penggunaan lain (APL), hutan produksi konversi (HPK), hutan produski (HP), (iv) berada di luar areal moratorium, dan (v) berada di luar areal yang sudah memiliki perizinan. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari sekitar 29,8 juta ha lahan telantar, hanya sekitar 7,9 juta ha yang berpotensi tersedia untuk ekstensifikasi pertanian masa depan. Luas lahan potensial tersedia ini jauh lebih rendah dari kebutuhan lahan untuk memenuhi target swasembada dan mewujudkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia menjelang 2045 yaitu 5,3 juta ha untuk padi sawah, bawang dan tebu dan sekitar 10,3 juta ha untuk padi gogo, jagung, kedelai, kacang hijau, kacang tanah, tebu, bawang merah, ubi jalar, ubi kayu. Oleh karena itu, strategi utama yang harus ditempuh adalah intensifikasi lahan pertanian eksisting dan pengendalian konversi lahan pertanian secara ketat
Peningkatan Produksi Ubi Kayu Berbasis Kawasan di Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan
Get PDFDecree of Minister of Agriculture (Kepmentan) No. 03/2015 deals with the development of cassava clusters in 20 regencies in Indonesia. This study aimed to analyze production shares and dynamics, constraints, and opportunities to improve production, and efforts to improve cassava production in cassava clusters of West Java and South Sulawesi. The study was done in Bandung, Sumedang (West Java), and Maros (South Sulawesi) Regencies, using both secondary and primary data, during April–October 2015. Analysis of production increase opportunities was done using a linear regression, whilst that of cassava productivity increase problems in those regencies of cassava clusters was carried out using Importance-Performance Analysis (IPA). Data of the study consist of both primary and secondary. The number of respondents was 10 persons at the district level, while at the village level was 15 persons. Results of the study showed that regencies established as cassava clusters generally had relatively high production share of total cassava production at the provincial level. Furthermore, not all district-producing centers have opportunities to increase cassava productivity because it is already close to its potential. However, efforts to increase production in cassava clusters should be conducted by increasing productivity due to land competition with other commodities. In developing the cassava cluster, preparation of an Action Plan at the regency-level is an important step to take. AbstrakKepmentan No. 03/2015 menetapkan pengembangan kawasan ubi kayu di 20 kabupaten di Indonesia. Tulisan ini bertujuan menganalisis pangsa dan dinamika produksi, kendala dan peluang peningkatan produksi, serta upaya peningkatan produksi ubi kayu pada kawasan ubi kayu Provinsi Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bandung, Sumedang (Jawa Barat), dan Maros (Sulawesi Selatan) pada bulan April–Oktober 2015. Data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Jumlah responden di tingkat kecamatan sebanyak 10 responden, sedangkan di tingkat desa sebanyak 15 responden. Analisis peluang peningkatan produksi dilakukan dengan regresi linier, sedangkan analisis masalah teknis peningkatan produktivitas dilakukan dengan menggunakan metode Importance-Performance Analysis (IPA). Hasil analisis menunjukkan bahwa kabupaten yang ditetapkan sebagai kawasan ubi kayu umumnya memiliki pangsa produksi relatif besar terhadap total produksi ubi kayu di tingkat provinsi. Namun, tidak semua kecamatan sentra di kabupaten kawasan ubi kayu memiliki peluang peningkatan produktivitas karena produktivitas ubi kayu yang dicapai petani telah sangat mendekati potensinya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan produksi ubi kayu di kabupaten kawasan ubi kayu akan lebih efektif jika ditempuh melalui peningkatan luas tanam. Namun, pendekatan luas tanam tersebut tidak efisien bagi upaya peningkatan produksi komoditas pangan secara keseluruhan karena persaingan lahan usaha tani dengan komoditas lainnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi di kabupaten kawasan ubi kayu seyogianya lebih diutamakan melalui peningkatan produktivitas. Dalam rangka pengembangan kawasan ubi kayu, penyusunan Rencana Aksi di tingkat kabupaten merupakan langkah penting yang harus ditempuh
Zonasi Wilayah Pendayagunaan Sumber Daya Air untuk Pembangunan Irigasi di Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur
Get PDFWater resources issue in Sumba Island, East Nusa Tenggara, particularly in the East Sumba Regency is the spread of utilizable spots of water sources. This paper presents the results of study on water resources utilization area zoning for water supply in the irrigation development. The method used is analysis of the area characteristics using radar diagram and Analytic Hierarchy Process (AHP). The analysis is based on the water potential assessment, water needed for community, irrigation and livestock and Water Use Index (WUI) value. The results show that water resources utilization in the improvement zone in East Sumba, suitable for agriculture spreads in 13 districts, has not been served by the irrigation network. The proposed water supply technology is tapping springs, harvesting rainwater in small dams and wells drilled in Waikabubak ground water basin. The results of this study are useful in the proposed water resources management policy or input for stakeholders to exploit the water resources in the agricultural areas development. AbstrakPermasalahan sumber daya air di Pulau Sumba Nusa Tenggara Timur, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Timur, adalah tersebarnya sumber-sumber air yang dapat dimanfaatkan. Tulisan ini menyajikan hasil penelitian zonasi wilayah pendayagunaan sumber daya air untuk penyediaan air dalam rangka pembangunan irigasi. Metode yang digunakan dalam analisis karakteristik wilayah adalah dengan diagram radar, sedangkan pemilihan teknologi dianalisis dengan teknik Analytic Hierarchy Process (AHP). Analisis karakteristik wilayah berdasarkan penilaian potensi air, kebutuhan air untuk penduduk, irigasi, dan ternak, serta nilai Indeks Penggunaan Air (IPA). Hasil analisis dan evaluasi menunjukkan bahwa pendayagunaan sumber daya air pada zona peningkatan di Sumba Timur yang sesuai untuk pertanian, tersebar di 13 wilayah kecamatan, belum seluruhnya terlayani oleh jaringan irigasi. Teknologi penyediaan air yang diusulkan adalah penurapan mata air, penampungan air hujan berupa embung, dan pembuatan sumur bor pada cekungan air tanah Waikabubak. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipakai dalam usulan kebijakan pengelolaan sumber daya air atau masukan untuk pemangku kepentingan dalam pendayagunaan sumber daya air dalam rangka pengembangan wilayah pertanian
Manajemen Rantai Pasok Komoditas Ternak dan Daging Sapi
Get PDFBeef products demand keeps increasing and its domestic supply is insufficient. Domestic beef production to meet domestic demand is one of priorities in the 2015-2019 Strategic Plan of the Ministry of Agriculture. This study aims to examine feasibility of cattle business, channel supply chain, and supply chain management performance of cattle and beef commodities. The method of analysis using approaches of feasibility cattle business, supply chain channels of cattle and beef commodities, and cattle supply chain management at farmers’ level. Analysis results show that small-scale cattle fattening business on cash costs was still profitable, but its profit was lower or incurring loss if based on the total costs. Medium and large business scales were profitable and depending on the race types of cattle business. Supply channels were diverse and quite long controlled by middlemen, slaughters, and inter-regional traders/distributors. Supply chain management performance of cattle commodity was relatively well structured with low to moderate market integration. To improve the supply chain management performance, it is necessary to implement a horizontally-integrated business. In addition, it is urgent to involve small and medium-large business involvement, as well as partial vertical integration. AbstrakProduk daging sapi permintaannya terus meningkat dan belum mampu dipenuhi dari produksi domestik. Pemerintah memutuskan bahwa pemenuhan kebutuhan daging sapi menjadi salah satu prioritas utama yang tercantum dalam Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kelayakan usaha ternak sapi pada berbagai skala usaha, saluran rantai pasok, dan kinerja manajemen rantai pasok komoditas ternak sapi dan daging sapi. Metode analisis menggunakan analisis kelayakan usaha ternak sapi, saluran rantai pasok komoditas ternak dan daging sapi, serta manajemen rantai pasok ternak sapi di tingkat peternak. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha penggemukan sapi skala kecil atas biaya tunai masih menguntungkan, namun jika berdasarkan atas biaya total keuntungannya menjadi turun bahkan merugi. Pada usaha skala menengah dan besar memberikan keuntungan yang bervariasi dari moderat hingga tinggi tergantung pada ras sapi yang diusahakan. Saluran rantai pasok sangat beragam dan cukup panjang dengan peran utama pedagang pengumpul antar desa/kecamatan dan pedagang pemotong/pejagal, dan pedagang antar daerah/distributor. Kinerja manajemen rantai pasok komoditas ternak sapi menunjukkan bahwa tipe struktur pengelolaan rantai pasok ternak dan daging sapi tergolong kategori “keterkaitan pasar” dengan tingkat kinerja pada level rendah hingga moderat. Implikasi kebijakan untuk meningkatkan kinerja manajemen rantai pasok dapat dilakukan melalui usaha yang terintegrasi secara horizontal, meningkatkan kinerja penerapan manajemen rantai pasok dengan melibatkan usaha skala kecil dan menengah/besar, dan meningkatkan integrasi vertikal secara parsial ke arah lebih holistik.