Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Proses Diseminasi Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) Padi : Suatu Pembelajaran dan Perspektif Ke Depan
Get PDFBerbagai upaya telah dilakukan Badan Litbang Pertanian untuk mempercepat penyampaian hasil-hasil penelitian dan pengkajian kepada pengguna akhir di berbagai tingkatan. Keberadaan BPTP, pada galibnya dimaksudkan sebagai salah satu upaya memperpendek rantai penyampaian informasi inovasi pertanian pada para pengguna di daerah, dengan melakukan kajian-kajian spesifik lokasi terhadap berbagai inovasi pertanian termasuk PTT Padi. Namun harus diakui arus informasi tentang inovasi pertanian, apalagi umpan balik dari pengguna akhir masih belum seperti yang diharapkan. Banyak hal yang menyebabkan masalah ini, dan itu terkait dengan persoalan kelembagaan, sistem insentif dan kesiapan SDM pada berbagai level. Makin besarnya tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga penelitian dan pengkajian, pada sisi lain perkembangan media diseminasi juga demikian pesatnya mengharuskan dilakukannya beberapa perubahan radikal dalam kelembagaan dan sistem insentif pada kegiatan diseminasi di berbagai level. Hal ini menuntut ketersedian SDM yang profesional dengan penjenjangan pelatihan yang terstruktur dengan baik
Potensi Dampak Kebijakan Harga dalam Mendorong Penerapan Teknologi Anjuran dan Peningkatan Produksi Kedelai
Get PDFEnglishSoybean is one of the major food commodities in Indonesia and its demand increases both as direct consumption and for food industries. However, up to now domestic soybean production is only able to meet domestic demand of about 30 − 40%. To increase domestic production and reduce imported soybean, Indonesian government has issued soybean price policy. Research results in Banten, West Nusa Tenggara, and Central Java Provinces showed that soybean price policy of Rp7,600/kg − Rp7,700/kg was not able to encourage farmers to manage their soybean farming intensively and to grow soybean instead of other food crops (corn, green beans, peanuts). Thus, additional potential soybean production is estimated only 4.23%. Therefore, the government needs to review and readjust the level of current soybean price policy to encourage farmers to grow and manage their soybean farming intensively. Efforts to incr ease soybean production should not only be done through single price policy alone, but it should also be coupled with other policy instruments, such as the provision of good seed and site specific technology, infrastructure, and market acessibility improvement. IndonesiaKedelai merupakan salah satu komoditas pangan utama di Indonesia dan permintaan terhadap komoditas initerus meningkat baik untuk dikonsumsi langsung maupun untuk industri pangan. Produksi kedelai dalam negeri baru mampu memenuhi permintaan tersebut antara 30−40%. Dalam upaya meningkatkan produksi kedelai dalam negeri dan mengurangi jumlah impor, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Harga Beli Petani (HBP). Hasil kajian di Provinsi Banten, NTB, dan Jateng dengan menggunakan analisis keuntungan kompetitif dan melibatkan 180 petani contoh menunjukkan bahwa kebijakan HBP sebesar Rp7.600/kg–Rp7.700/kg belum mampu mendorong petani untuk mengelola usaha tani kedelainya secara intensif dan menggantikan lahan komoditas pangan lainnya dengan tanaman kedelai, sehingga potensi tambahan produksi kedelai diperkirakan hanya sebesar 4,23%. Oleh karena itu, pemerintah perlu meninjau dan menyesuaikan kembali besaran HBP kedelai yang berlaku sekarang untuk mendorong petani mau menanam kedelai. Upaya peningkatan produksi kedelai sebaiknya tidak hanya dilakukan melalui kebijakan tunggal HBP saja, tapi dibarengi juga dengan beberapa instrumen kebijakan lainnya, seperti penyediaan benih bermutu dan teknologi spesifik lokasi, perbaikan infrastruktur, dan akses pasar
Diseminasi di BPTP: Pemikiran Inovatif Transfer Teknologi Spesifik Lokasi
Get PDFSemakin besarnya tuntutan terhadap BPTP terkait diseminasi teknologi spesifik lokasi, memerlukan penelaahan yang seksama tentang bagaimana seharusnya kegiatan diseminasi yang efektif dilakukan. Penelaahan dilakukan melalui review terhadap kegiatan diseminasi yang selama ini telah dilaksanakan BPTP, baik terkait dengan pengujian teknologi spesifik lokasi, maupun kegiatan BPTP dalam mengawal program strategis Kementerian Pertanian, seperti Prima Tani dan SL-PTT. Disamping itu, pengalaman kegiatan diseminasi juga diperkaya melalui kegiatan kerjasama dengan pihak asing seperti PRO-ACIAR, FEATI, IRRC, dan IPNI. Hasil telaahan menunjukkan bahwa: (a) pelaksanaan kegiatan cenderung dibuat seragam untuk semua BPTP dan kurang memberi ruang pada BPTP untuk menginisiasi suatu pola atau pendekatan yang khas wilayah sehingga rasa memiliki terhadap kegiatan/program yang diintroduksi relatif kecil dan dalam banyak kasus pelaksanaannya terjebak dalam pendekatan proyek, (b) hampir semua kegiatan tidak didukung oleh suatu data base dan dokumentasi yang baik, terutama terkait dengan stock inovasi yang tersedia, data kelompok sasaran yang diperbaharui secara berkala, dan hasil yang didapat serta data dukung lainnya, dan (c) pengkajian dan diseminasi belum terencana dalam satu agenda yang saling mengait, termasuk pengkajian untuk percepatan diseminasi suatu inovasi. Perbaikan ke depan dapat dilakukan dengan memberi keleluasaan bagi BPTP untuk merencanakan kegiatan diseminasi, dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan pengkajian-diseminasi-penyebaran informasi, sehingga indikator pencapaian untuk masing-masing porsi kegiatan tersebut dapat diukur dengan jelas. Pengembangan sistem informasi diseminasi inovasi teknologi spesifik lokasi menjadi sangat penting untuk dikedepankan
Pengembangan Bioenergi di Sektor Pertanian: Potensi dan Kendala Pengembangan Bioenergi Berbahan Baku Ubi Kayu
Get PDFEnglishAlong with the limited availability of fossil energy, it is necessary to look for other alternative energy sources. Cassava is one of the crops that can be processed into energy sources. This study uses data from the study in 2014. The an alysis results show that cassava farming is generally conducted in dry land. Cassava farming both in Lampung and Central Java is worth the effort. Technical constraints encountered consist ofdeclining soil fertility, land competition with other food crops, cropping patterns and low productivity. Socio - economic constraints include limited capital, fluctuating cassava price, high cost of farming, and lack of marketing. Development of bioethanol made from cassava is carried out by private companies in Central Java and Lampung is still limited. To produce ethanol from cassava, some obstacles encountered are technology for bioethanol production, continuity of raw materials, competition between food/tapioca and bioethanol processing, and cassava price is less comp etitive for bioethanol production. Policies for developing cassava raw materials to support bioethanol production are: (a) increased productivity, (b) planted area expansion, (c) sufficient production volume, and (d) institutional development and financing . Cassava production expansion may utilize those agricultural land of PT Perhutani/I nhutani (state - own forestry company), fallow land, and partnerships with the private sector. IndonesiaEnergi merupakan salah satu kebutuhan dasar untuk menopang keberlangsungan hidup manusia. Seiring dengan makin terbatasnya ketersediaan energi dari fosil, maka perlu dicarikan sumber energi alternatif lain. Ubi kayu merupakan salah satu tanaman yang dapat diolah menjadi sumber energi. Kajian ini menggunakan data hasil kajian tahun 2014, data yang digunakan merupakan data primer dan sekunder. Analisis data dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa usaha tani ubi kayu umumnya dilakukan di lahan kering tegalan. Usaha tani ubi kayu baik di Provinsi Lampung maupun Jawa Tengah cukup layak diusahakan. Kendala teknis yang dihadapi dapat berupa menurunnya kesuburan lahan, kompetisi lahan dengan tanaman pangan lain, pola tanam belum optimal, dan rendahnya produktivitas. Kendala sosial ekonomi dapat mencakup permodalan yang terbatas, harga ubi kayu yang sering fluktuasi, biaya usaha tani yang tinggi, dan pemasaran yang belum berjalan secara baik termasuk dengan sistem kemitraan. Pengembangan bioetanol berbahan baku ubi kayu masih terbatas dilakukan oleh perusahaan swasta baik di Jawa Tengah maupun Lampung. Untuk memproduksi bioetanol dari ubi kayu, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: kontinuitas bahan baku, persaingan bahan baku antara penggunaan untuk pangan/tapioka dan sebagai bahan baku bioetanol, dan harga ubi kayu yang terus meningkat yang dirasakan menjadi kurang kompetitif untuk produksi bioetanol. Kebijakan dalam rangka pengembangan bahan baku ubi kayu untuk mendukung produksi bioetanol dapat ditempuh melalui peningkatan produktivitas, perluasan areal tanam, pengamanan produksi, dan pengembangan kelembagaan dan pembiayaan. Untuk penyediaan bahan baku bioetanol, usaha tani ubi kayu membutuhkan lahan yang luas. Perluasan pertanaman dapat diarahkan pada areal baru (perluasan), dan dengan memanfaatkan areal PT Perhutani/Inhutani, lahan tidur/terlantar, dan kemitraan dengan swasta. Hal penting lainnya dalam pengembangan bioenergi adalah komitmen pemerintah dan sinergi antarinstansi dalam kebijakan atau program bioenergi
Strategi Pengembangan Diversifikasi Pangan Lokal
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk menganalisis capaian diversifikasi konsumsi pangan dan menyusun strategi pengembangan diversifikasi pangan berbasis pangan lokal. Data yang digunakan adalah data Susenas tahun 1996-2012 dari Badan Pusat statistik (BPS), Direktori Pengembangan Konsumsi dari Badan Ketahanan Pangan (BKP), dan diperkaya dengan beberapa literatur lain. Data dan informasi yang terkait dengan capaian konsumsi pangan lokal dianalisis secara deskriptif kualitatif, sedangkan analisis penyusunan strategi pengembangan diversifikasi pangan lokal menggunakan metode SWOT. Hasil analisis menunjukkan, telah terjadi penurunan konsumsi pangan lokal, termasuk di wilayah yang sebelumnya mempunyai pola pangan pokok berbasis pangan lokal seperti Maluku dan Papua. Sebaliknya, telah terjadi peningkatan konsumsi terigu dan turunannya. Pengembangan diversifikasi pangan sebagai bagian untuk mewujudkan kedaulatan pangan hendaknya dilakukan oleh semua kalangan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan menyusun dan implementasi strategi kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan potensi lahan dan kebiasaan mengkonsumsi pangan lokal, serta pengembangan produksi, industri, dan konsumsi pangan lokal. Selain itu, juga dilakukan dengan pengembangan teknologi pengolahan pangan, menyelaraskan kebijakan produksi dan industri pangan dengan kebijakan konsumsi pangan; promosi pangan lokal yang sehat, komprehensif, dan terus menerus; penciptaan pasar pangan lokal di tingkat nasional dan wilayah; serta diikuti penyediaan produk pangan lokal yang mampu bersaing dengan produk asing
Review Dampak Wabah dan Kebijakan Pengendalian Avian Influenza di Indonesia
Get PDFKekhawatiran global tentang terjadinya pandemi Avian Influenza (AI) telah menempatkan Asia, termasuk Asia Tenggara sebagai wilayah yang harus dicermati. Berbagai upaya pengendaliannya telah banyak dilakukan oleh pemerintah Indonesia, melalui koordinasi Komite Nasional Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (Komnas FBPI). Berbagai dampak muncul dari upaya pengendalian virus AI, seperti menurunnya jumlah peternak, menurunnya skala usaha dan menurunnya pendapatan dari memelihara unggas. Minimnya kesadaran masyarakat dan terbatasnya lahan realokasi merupakan kendala program pengandangan ayam buras. Dampak wabah AI juga mempengaruhi penurunan suplai, impor dan ekspor DOC baik untuk broiler maupun layer, serta harga input otput usaha perunggasan. Sebaliknya wabah AI justru meningkatkan penjualan obat-obatan dan feed supplements yang meningkat sampai 80 persen pada tahun 2004. Usaha ayam petelur ternyata paling menderita dan lebih rentan terhadap wabah AI dibanding ayam broiler. Pemulihan usaha peternakan skala kecil pasca wabah AI merupakan keharusan karena mampu menyediakan lapangan kerja dan menekan urbanisasi. Komnas FBPI, memperkirakan besarnya kerugian di Indonesia akibat wabah AI dari 2004 – 2008 sebesar Rp. 4,3 triliun, di luar kerugian dari hilangnya kesempatan kerja dan berkurangnya konsumsi protein masyarakat. FAO memperkirakan adanya mutasi virus AI di Indonesia yang kemungkinan menyebabkan pandemi. Saat ini telah ditemukan strain baru H5N1 yang kebal terhadap vaksin yang tersedia. Berbagai peraturan yang telah dikeluarkan, baik di tingkat pusat maupun daerah tidak menjadi jaminan dalam mengendalikan virus AI. Indonesia memerlukan SDM yang andal, alokasi dana cukup dan komitmen politik yang kuat, di samping adanya koordinasi yang prima
Mendudukkan Komoditas Mangga sebagai Unggulan Daerah dalam Suatu Kebijakan Sistem Agribisnis: Upaya Menyatukan Dukungan Kelembagaan bagi Eksistensi Petani
Get PDFPengembangan komoditas hortikultura sebagai alternatif sumber perekonomian masyarakat dari sektor pertanian, senantiasa terus mendapat perhatian dari berbagai fihak. Salahsatu komoditas hortikultura yang berkembang diusahakan oleh masyarakat di Kabupaten Majalengka, adalah komoditas mangga. Pengembangan komoditas mangga di beberapa daerah di wilayah Kabupaten Majalengka, telah banyak dilakukan baik secara individu maupun dalam kaitan dengan program pengembangan komoditas unggulan daerah melalui suatu sistem agribisnis. Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu wilayah andalan pengembangan mangga di Indonesia yang memberikan kontribusi tertinggi kedua setelah Provinsi Jawa Timur. Luas panen mangga di Jawa Barat tahun 2003 mencapai 7.424 ha dengan total produksi 141.064 ton, atau setara dengan produktivitas 190 kwintal per ha. Lima jenis mangga utama yang dikembangkan di sentra mangga Jawa Barat yang meliputi kabupaten Majalengka, Cirebon dan Indramayu, adalah mangga harumanis, gedong, gedong gincu, dermayu dan golek. Diantara jenis mangga tersebut, gedong gincu merupakan jenis unggulan daerah yang mempunyai nilai kompetitif. Namun demikian usaha pengembangan produksi mangga secara umum masih dihadapkan pada permasalahan; (1) sangat dipengaruhi oleh musim dan curah hujan, (2) skala usahatani, (3) pemasaran dengan sistem tebasan, ijon dan kontrak yang mengarah kepada eksploitasi produksi, akibat adanya desakan kebutuhan ekonomi, menghindari resiko gagal produksi serta menghindari biaya pemeliharaan yang besar; dan (4) Secara umum profit pemasaran lebih banyak dinikmati oleh para pelaku pasar, bukan petani mangga. Dengan kondisi tersebut, perlu upaya konkret dari berbagai fihak terkait untuk menyatukan dukungan kelembagaan bagi eksistensi petani dalam suatu sistem agribisnis mangga yang dijalankan. Dukungan pemikiran serta kebijakan pemerintah daerah dalam upaya mencari solusi kearah itu sangat dinantikan sehingga komoditas mangga sebagai salahsatu komoditas unggulan daerah, tidak hanya menjadi ”maskot” daerah semata tetapi juga harus menjadi sumber pendapatan yang menguntungkan bagi para petani yang mengusahakannya. Pemerintah Kabupaten Majalengka telah mencoba merintis kelembagaan kearah itu dengan pola kerjasama kemitraan, sekaligus sebagai bentuk dukungan nyata untuk mendorong eksistensi petani dalam sistem agribisnis mangga yang saling menguntungkan
Kemandirian Pangan: Cadangan Publik, Stabilisasi Harga, dan Diversifikasi
Get PDFCadangan pangan menghadapi permasalahan dengan adanya kenaikan harga BBM dan pada saat yang bersamaan stok pangan semakin rendah. Suplai pangan terus menurun dan tingginya ketidakpastian akibat rendahnya investasi dan pengaruh pemanasan global. Makalah ini bermaksud untuk mendiskusikan kaitan kemandirian pangan dengan cadangan pangan, stabilisasi harga pangan khususnya gabah/beras. Kemandirian pangan juga terkait dengan diversifikasi produksi dan konsumsi pangan, serta peran pemerintah lokal dalam cadangan pangan publik. Beberapa masalah yang dibahas adalah respon negara berkembang terhadap krisis pangan dan bagaimana respon Indonesia secara khusus. Khusus respon Indonesia, makalah mencoba mengungkapkan kemampuan Indonesia dalam meredam kenaikan harga pangan dalam negeri, intervensi pasar dan stabilisasi harga, pengadaan publik, stok dan cadangan pangan pemerintah. Makalah ini juga membahas kemandirian pangan yang dirancang dalam jangka pendek dan umumnya untuk merespon krisis pangan. Sementara kemandirian pangan untuk jangka panjang dan berkelanjutan melalui strategi diversifikasi, baik produksi maupun konsumsi pangan.
Kinerja Penyuluh dari Perspektif Petani dan Eksistensi Penyuluh Swadaya Sebagai Pendamping Penyuluh Pertanian
Get PDFKinerja penyuluh pertanian PNS belum menunjukkan manfaat yang signifikan dalam peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Azas keseimbangan kegiatan penyuluhan, yang memperhatikan keseimbangan antara kebijakan, inovasi teknologi dengan kearifan masyarakat setempat, keseimbangan pemanfaatan sumberdaya dan kelestarian lingkungan, serta keseimbangan antar kawasan yang maju dengan kawasan yang relatif tertinggal, masih belum terlaksana dengan baik. Azas kerjasama dalam penyelenggaraan penyuluhan yang seharusnya dilaksanakan secara sinergis dalam kegiatan pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan serta sektor lain belum tercapai dengan baik. Azas berkeadilan, belum tercermin dalam penyelenggaraan penyuluhan yang memposisikan pelaku utama dan pelaku usaha berhak mendapatkan pelayanan secara proporsional sesuai dengan kemampuan, kondisi, serta kebutuhan pelaku utama dan pelaku usaha. Satu tenaga penyuluh pertanian PNS di Cianjur dan Garut membina 3-4 desa, ditambah tugas-tugas administratif. Kebijakan yang telah dicanangkan Kementerian Pertanian menetapkan satu desa satu penyuluh pertanian. Untuk pencapaian target tersebut, alternatif yang dipandang sejalan dengan UU RI Nomor 16 Tahun 2006 adalah merekrut ketua kelompok tani sebagai penyuluh swadaya yang bertugas mendampingi penyuluh pertanian PNS
Prospek Implementasi Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Multikualitas Gabah dan Beras di Indonesia
Get PDFTulisan ini bertujuan mendeskripsikan kebijakan HPP gabah dan beras yang selama ini telah ditempuh dan prospek alternatif kebijakan HPP multikualitas gabah dan beras. Penetapan Harga Pembelian Pemerintah untuk kualitas tunggal yang selama ini diterapkan memang telah mampu melindungi petani dari kejatuhan harga saat panen raya tetapi belum dapat meningkatkan kualitas gabah dan beras yang dihasilkan petani. Kebijakan HPP multikualitas pada gabah diperkirakan mampu meningkatkan produksi gabah dengan kualitas lebih baik dan keuntungan usaha tani melalui peningkatan produktivitas dan adanya insentif petani meningkatkan kualitas gabahnya dari kualitas medium ke premium. Sementara kebijakan HPP multikualitas pada beras juga diyakini mampu mendorong pedagang/penggiling untuk meningkatkan produksi beras berkualitas yang berasal dari proses penggilingan gabah berkualitas lebih baik, perbaikan mesin dan operator (meningkatkan rendemen beras), dan adanya insentif melakukan penggilingan lebih sempurna untuk gabah kualitas medium untuk menghasilkan beras berkualitas premium