Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Alternatif Kebijakan Peningkatan Pertumbuhan PDB Subsektor Peternakan di Indonesia
Get PDFBerdasarkan pertumbuhan PDB dan efek pengganda maka subsektor peternakan berpotensi dijadikan sumber pertumbuhan baru pada sektor pertanian. Tulisan ini bertujuan untuk (i) mengkaji jenis komoditas peternakan yang dapat dijadikan sumber pertumbuhan subsektor peternakan, dan (ii) menyusun strategi pengembangan komoditas-komoditas sumber pertumbuhan. Penentuan komoditas prioritas didasarkan pada kontribusi PDB komoditas terhadap PDB peternakan, peran komoditas terhadap pemerataan pendapatan, dan potensi pasar. Hasil analisis menunjukkan bahwa komoditas prioritas untuk dikembangkan adalah ternak sapi potong, ayam ras pedaging dan ayam ras petelur. Strategi yang dilakukan tidak hanya melibatkan instansi lingkup Direktorat Jenderal Peternakan, tapi juga lingkup subsektor lain dalam Departemen Pertanian, dan lingkup luar Deptan. Strategi yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis peternakan, tapi juga aspek kelembagaan, dan aspek komunikasi
Perubahan Perdagangan Pangan Global dan Putaran Doha WTO: Implikasi Buat Indonesia
Get PDFProduksi dan perdagangan pangan semakin terkonsentrasi, peran MNCs kian bertambah kuat dan berpengaruh. Perlindungan buat petani sempit dan NB (negara berkembang) yang seharusnya diatur secara efektif di WTO, ternyata menuai kegagalan demi kegagalan. Itu telah berpengaruh buruk terhadap petani sempit, industri pengolahan pangan, ketahanan pangan serta usaha pengentasan kemiskinan di NB. NM (negara maju) belum ikhlas memangkas subsidi pertanian dengan signifikan. Mereka lebih banyak meminta dan menuntut dari NB, namun terlalu kikir untuk memberi dan berbuat agar perdagangan menjadi fair. Sekarang muncul pula revolusi supermarket global yang merambah, tidak saja dikotaJakarta, tetapi kota-kota lain di luar Jawa. Itu telah berdampak positif maupun negatif terhadap konsumen, petani, pengecer tradisional, pengolah pangan serta manufaktur pangan. Kita belum melakukan studi yang komprehensif tentang dampak dari itu. Tujuan makalah ini adalah untuk menganalisis situasi dan perubahan perdagangan pangan di tingkat global, dan peran MNCs dalam agribisnis pangan yang kini merasuk juga keIndonesia. Dengan pemahaman itu, selayaknyaIndonesia dapat menyusun langkah serta strategi Jangka Menengah/Panjang, sehingga kita dapat memenangkan pertarungan, terutama di dalam negeri sendiri, bukan menjadi mangsa MNCs global
Efektivitas Kebijakan Perbenihan Kentang
Get PDFKebijakan sistem perbenihan kentang bertujuan untuk mendorong produksi dan peredaran benih kentang bermutu, serta mendorong petani lebih banyak mengadopsi penggunaan benih kentang bermutu. Berbagai produk hukum terkait sistem perbenihan kentang sudah dibuat. Sebagian besar peraturan yang ada ditujukan agar benih, termasuk benih kentang, diproduksi secara baik sesuai standar dan prosedur resmi. Walaupun demikian masih ada peraturan yang menghambat, misalnya pembatasan pemilikan modal asing dalam industri perbenihan yang merupakan disinsentif bagi investor asing. Dalam rangka otonomi maka pemerintah daerah diberi peran lebih besar dalam hal pengusulan varietas, impor dan ekspor benih, dan pendaftaran produsen benih. Berbagai daerah juga berupaya membuat kebijakan yang mendorong produksi benih kentang bermutu melalui pendirian pusat pengembangan benih kentang. Berbagai peraturan yang ada, lembaga-lembaga penghasil benih sumber, dan banyaknya produsen benih kentang belum bisa merangsang sebagian besar petani untuk menggunakan benih kentang bermutu. Disamping itu juga belum sepenuhnya peraturan ditegakkan, misalnya larangan peredaran benih tidak bersertifikat dan impor benih kentang yang berlangsung terus-menerus. Perlu kebijakan yang membuat industri benih kentang lebih efisien, yaitu produksi benih kentang lebih banyak, harganya lebih murah, dan tersedia sepanjang tahun bagi petani, tetapi produsen masih mendapatkan untung yang wajar
Harga Pembelian Pemerintah (Hpp) Gabah-Beras Tahun 2010: Efektivitas dan Implikasinya Terhadap Kualitas dan Pengadaan oleh Dolog
Get PDFTerkait dengan stabilisasi harga dan peningkatan kualitas gabah-beras, pemerintah menetapkan harga pembelian pemerintah (HPP) dan penggunaan tabel rafaksi sebagai acuan dalam transaksi gabah-beras. Kajian ini bertujuan untuk melihat efektivitas HPP, dan bagaimana faktor produksi dan kualitas gabah-beras mempengaruhi efektivitas kebijakan HPP. Kebijakan HPP GKP efektif dalam menjaga stabilitas harga GKP ditingkat petani. Tingkat harga pada transaksi jual beli gabah beras dipengaruhi kuantitas dan kualitas gabah beras. Kuantitas berhubungan dengan produksi antar musim. Namun, dalam menentukan harga transaksi, tidak ada pedoman baku yang digunakan untuk menentukan kualitas. Tabel Rafaksi tidak digunakan oleh petani dan pedagang. Petani dan pedagang telah mempunyai persepsi masing-masing tentang penentuan kualitas gabah-beras. Oleh sebab itu, sosialisasi tabel rafaksi pada petani sangat perlu digiatkan
Dampak Kebijakan Fiskal dalam Upaya Stabilisasi Harga Komoditas Pertanian
Get PDFFluktuasi harga komoditas pertanian saat ini sudah mencapai kondisi serius sebagai akibat peningkatan permintaan tidak diimbangi dengan penawaran yang cukup. Selain itu kondisi iklim yang tidak menentu dan instabilitas politik global mengakibatkan pula peningkatan harga komoditas pangan internasional. Salah satu cara Pemerintah guna meredam fluktuasi harga komoditas pertanian adalah dengan implementasi kebijakan fiskal yang tepat berupa pemberian subsidi, insentif fiskal termasuk keringanan perpajakan dan bea serta optimalisasi anggaran. Temuan pokok kajian ini adalah (a) fluktuasi harga komoditas pertanian berdampak signifikan terhadap inflasi dan menciptakan instabilitas harga dan pasokan pangan; (b) pemerintah telah menggunakan berbagai instrument kebijakan fiskal dalam upaya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan pangan; (c) kebijakan fiskal Pemerintah telah membuahkan hasil terbukti dengan terus turunnya inflasi di triwulan I tahun 2011 hingga mencapai 6,16 persen year on year pada bulan April 2011; (d) kebijakan fiskal berupa insentif perpajakan dan bea hanya berlaku sementara dibarengi dengan upaya peningkatan produktifitas produksi pertanian. Antisipasi kebijakan fiskal ke depan akan penuh tantangan seiring dengan semakin meningkatnya tekanan perubahan iklim dan kondisi geopolitik internasional. Karena itu kedepan rekomendasi kebijakan yang bisa diimplementasikan antara lain (a) kebijakan fiskal yang diambil jangan sampai merugikan petani dan menjadi disinsentif terhadap pengembangan sektor pertanian dalam negeri (b) penurunan tarif bea masuk terhadap komoditas pertanian harus bersifat temporer karena akan merugikan petani dalam negeri jika diberlakukan dalam waktu yang lama (c) pemerintah harus tetap memproteksi sektor pertanian dalam negeri untuk menciptakan ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat
Sistem Perbenihan Padi dan Karakteristik Produsen Benih Padi di Jawa Timur
Get PDFEnglishRice seed is a promising business. Partnership between rice seed producers and seed growers is profitable to both parties and enhances production scale. This study was conducted in November 2013 in Mojokerto and Banyuwangi Regencies, East Java Province. Results of the study showed that rice seed producers in East Java were able to supply more than the rice farmers’ dema nd in the province. Some of the rice seed production was sold to other provinces. Partnership between producers and growers are intended to reduce risks. Furthermore, growers received soft loans fr om producer, attained higher yield, and better selling price. It is necessary to improve role of Food Crops and Horticulture Seed Control Agency (UPT PSBT PH) to oversee rice seed production and its distribution. Crops Seed Controller (PBT) enhancement will improve role of UPT PSBTPH. IndonesiaProduksi benih padi merupakan bisnis yang relatif menjanjikan. Kemitraan antara produsen dan penangkar benih padi menguntungkan kedua belah pihak dan dapat meningkatkan skala produksi. Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2013 di Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produsen benih di Jawa Timur mampu menghasilkan benih padi untuk mencukupi kebutuhan petani di provinsi tersebut, bahkan sebagian dijual ke luar provinsi. Umumnya produsen benih bermitra dengan penangkar benih untuk mengurangi risiko kerugian. Penangkar benih diuntungkan karena mendapat bantuan pinjaman dari produsen sehingga dapat menghasilkan calon benih padi dengan produktivitas tinggi dan harga jual yang lebih baik dari gabah konsumsi. Peranan Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih (BPSB) atau Unit Pengelola Teknis Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura (UPT PSBTPH) perlu ditingkatkan dalam mengawasi produksi benih sejak di lapang, setelah panen hingga pengolahan benih dan peredaran di pasar. Penambahan Pengawas Benih Tanaman (PBT) dapat meningkatkan peran BPSB.
Policy Support for Climate Risk Adaptation the Role of Microfinance
Get PDFAgricultural development in Indonesia is being faced by the unpredictable climate situation. With such a high risk, however, Indonesia should be able to provide sufficient food for all of the people and access to food at affordable prices. In this regard, the climate field school is important to improve farmer’s konowledge to anticipate such climate change. While adapting to the climate change, agricultural activities should be protected and reduced the risk to the lowest possible level. Agricultural insurance is introduced to protect the farms, share the risk, and favor the farmers. Rice farm insurance, in particular, is applicable to share the risk of harvest failure caused by flood, drought and pest and disease infestations. Government support to provide subsidy for premium payment is encouraged. Such subsidy would be reduced gradually and integrated in the farm cost of production. In the absence of agricultural bank in Indonesia, microfinance institution is required to provide sufficient fund to cover cost of production. For a short-term follow up action, the current Rural Agribusiness Development Program (PUAP) is expected to help farmers through its microfinance institution in funding the farm activities. The role of microfinance is part of the climate change anticipation strategy and is very significant to help farmers to envisage the effect of harvest failure risk
Dari Konferensi Cancun, Mexico (2003) - ke Pertemuan Stocktaking WTO (2010): Perjuangan Panjang Negosiasi Pertanian Negara Berkembang
Get PDFSalah satu perundingan WTO yang paling bergejolak, penuh muatan politis dan sangat alot dalam mencapai kesepakatan adalah perundingan pertanian. Persetujuan ini mencakup perundingan di 3 pilar utama, yaitu: akses pasar, subsidi domestik, dan persaingan ekspor. Setelah terjadi kegagalan mencapai kesepakatan pada KTM V di Cancun, Mexico, pada tahun 2003; maka pada sidang Dewan Umum WTO tahun 2004 berhasil disepakati apa yang disebut sebagai Paket Juli. Pada KTM VI di Hongkong, tahun 2005, tidak terjadi titik temu, bahkan perundingan Putaran Doha terhenti sama sekali karena tidak tercapai kesepakatan antara negara-negara anggota WTO. Pada tahun 2009, KTM ke VII diadakan di Jenewa, Swiss. Pada pertemuan ini anggota sepakat tidak merundingkan isu Putaran Doha, tetapi membahas upaya memperkuat sistem perdagangan multilateral WTO dalam menghadapi tantangan lingkungan global saat ini. Namun demikian sinyal yang ditangkap dari pertemuan-pertemuan sampingan beberapa kelompok adalah bahwa Putaran Doha harus segera diselesaikan pada akhir tahun 2010. Oleh karenanya diperlukan upaya dan kemauan politik semua negara anggota untuk mewujudkannya. Pertemuan terkini yaitu pertemuan stocktaking tingkat pejabat tinggi diadakan pada 22-26 Maret 2010. Beberapa pending issues pada draft teks modalitas pertanian (draft text ke- 4) dibahas kembali dan diupayakan konvergensi, namun belum tercapai kesepakatan diantara negara-negara anggota. Indonesia sebagai koordinator kelompok G-33 memiliki posisi yang strategis dalam pemperjuangkan kepentingan pertaniannya. Dukungan domestik dari masyarakat Indonesia termasuk dari Kementerian teknis lainnya selain Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian, juga dari LSM/NGO, DPR/MPR, dan Institusi lainnya sangat diperlukan, agar dapat memperjuangkan kepentingan petani dan masyarakat pedesaan menghadapi era globalisasi
Inovasi Spesifik Lokasi untuk Inkubator Teknologii mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal
No full textPenerapan pembangunan berbasis ekonomi lokal (PEL) telah berkembang beberapa tahun terakhir dan diyakini menjadi pendekatan pembangunan yang lebih efektif karena mengedepankan potensi dan inisiatif lokal, yang sejalan dengan amanat kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014. Pembangunan ekonomi lokal pada dasarnya merupakan upaya untuk memanfaatkan seoptimal mungkin sumberdaya, potensi, dan inisiatif lokal dalam menumbuhkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Dalam mempercepat pelaksanaan PEL, berbagai instrumen dapat diterapkan, salah satunya inkubator teknologi dengan komponen utamanya adalah dukungan inovasi yang memadai dan tepat guna. Dalam hal ini Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) selama kurang lebih 15 tahun telah menjalankan mandat sebagai sumber inovasi dan perannya dapat diperluas, salah satunya melalui peran penyediaan inovasi dalam inkubator teknologi. Berdasarkan analisis lingkungan dan eksternalnya, peluang BPTP cukup terbuka karena sesuai dengan tupoksinya, disamping posisinya yang strategis dalam pembangunan ekonomi lokal dan banyaknya inovasi yang sudah dihasilkan. Namun demikian, upaya tersebut juga menghadapi beberapa tantangan khususnya terkait belum optimalnya sinergisme antara BPTP dengan lembaga riset lain (perguruan tinggi), belum terjalinnya link dengan inkubator, serta banyaknya inkubator yang mengalami stagnasi. Upaya untuk meningkatkan peranan BPTP dalam inkubator teknologi antara lain dapat dilakukan melalui penyusunan peta jalan pengembangan penyediaan inovasi secara bertahap dalam 2 – 3 tahun
Gerakan Kemandirian Pangan Melalui Program Desa Mandiri Pangan: Analisis Kinerja dan Kendala
Get PDFProgram Desa Mandiri Pangan (Demapan) dilaksanakan tahun 2006 dan sampaisekarang masih berlanjut. Program dirancang dalam kurun waktu 4 tahun (tahap) dengan tujuan akhir mengurangi rawan pangan di perdesaan (mandiri). Sudah 158 desa masuk tahap kemandirian dan diharapkan desa yang sudah mandiri bisa membina 3 desa lainnya dalam program Gerakan Kemandirian Pangan. Tetapi dalam pelaksanaannya program ini tidak berhasil menjadikan seluruh desa mandiri menjadi desa inti, hal ini disebabkan kelembagaan Demapannya tidak aktif. Sementara kelembagaan tersebut akan menjadi narasumber dan tempat magang desa yang akan dibina (replikasi). Kelembagaan tersebut adalah Kelompok Afinitas (KA), Lembaga Keuangan Desa (LKD) dan Tim Pangan Desa (TPD). Bagi desa yang sudah tidak aktif kelembagaannya, maka program tidak perlu dilanjutkan. Sebaliknya bagi desa yang kelembagaannya kurang aktif, maka diperlukan kegiatan pemberdayaan kelembagaan. Selain itu diperlukan dana dari pemerintah untuk pengurus dalam menggerakkan lembaga TPD dan LKD. Dana itu diinisiasi dahulu dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian yang dimasukkan dalam dana kegiatan Gerakan Kemandirian Pangan. Tahun berikutnya dana tersebut diharapkan dari dana APBD Tk I dan APBD Tk II. Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan Demapan maka peranan BKP Provinsi perlu ditingkatkan lagi agar masalah kabupaten tidak melakukan monev kegiatan dengan baik dan seringnya pergantian SDM di tingkat kabupaten bisa diatasi