Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Sapi Potong di Jawa Timur
Get PDFEnglishCapacity of land-based forage beef cattle farming is lim ited. Integrated sugarcane and beef cattle farming is an alternative to increase cattle population and domestic beef production. The purpose of this paper are (1) to analyze additional potential capacity of cattle through deve loping integrated sugarcane and beef cattle farming; (2) to analyze feasibility of the integrated farming system; (3) to identify principal constraints of the integrated farming system; and (4) to analyze prospect of the integrated farming system. The study was conducted in East Java Province through interviewing the respondents consisting farmers, farmer groups, and key respondents. The results showed that (1) the potential sugarcane waste of sugar mills was able to accommodate 2.86 heads of livestock units/hectare/ year, but if it did not take into acc ount the waste processed into fuel for sugar mill, then it could produce as many as 2.70 heads of livestock units/h ectare/year; (2) financially the integrated farming was profitable, i.e. Rp12.28 million/year for sugarcane farm ing and Rp9.20 million/year foo cattle farm; (4) business of the integrated farming slowly developed due to small business scale and limited farm ers’ capital. The required policies are (1) business actors’ empowerment and business scale improvement using both domestic and imported cattle; (2) enhancing roles of government and private sector as suppliers of cattle breed; (3) developing complete feed factory using local raw materials; and (4 ) improving technical guidanc e and assistance for farmers to accelerate technology adoption and subsidi zed credit access as source of capital. IndonesiaUsaha ternak sapi potong berbasis lahan untuk sumber hijauan pakan, daya tampungnya semakin terbatas. Integrasi usaha tanaman tebu dan ternak sapi potong merupakan alternatif pemecahan masalah untuk meningkatkan populasi sapi dan peningkatan produksi daging sapi domestik. Tujuan tulisan ini adalah (1) menganalisis perkiraan potensi tambahan kapasitas tampung ternak sapi potong dengan pengembangan integrasi tanaman tebu-ternak sapi; (2) menganalisis kelayakan usaha pada Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi Potong; (3) mengidentifikasi kendala pokokpengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Ternak Sapi potong; dan (4) menganalisis prospek pengembangan Sistem Integrasi Tanaman Tebu-Sapi Potong. Penelitian dilakukan di Provinsi Jawa Timur melalui wawancara dengan responden yang terdiri dari petani, kelompok tani, dan responden kunci lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) potensi limbah tanaman tebudan industri pabrik gula (PG) mampu menampung 2,86 ekor ST/ha/tahun, namun jika tidak memperhitungkan bagas karena sudah digunakan untuk bahan bakar dalam penggilingan tebu maka dapat dikembangkan sebanyak 2,70 ekor ST/ha/tahun; (2) secara finansial sistem usaha integrasi tanaman tebu-ternak sapi menguntungkan dengan tingkat keuntungan atas biaya tunai untuk usaha tani tebu sebesar Rp12,28 juta/tahun dan usaha ternak sapi sebesar Rp9,20 juta/tahun; (3) sistem usaha integrasi tanaman-ternak sapi lambat berkembang karena adopsi teknologi masih rendah akibat skala usaha masih kecil dan modal peternak terbatas. Kebijakan pendukung yang perlu dilakukan adalah (1) meningkatkan pelaku usaha dan skala usaha dengan menggunakan sapi domestik dan impor; (2) meningkatkan peran pemerintah dan swasta sebagai pemasok sapi bibit/indukan; (3) mengembangkan industri pakan komplit berbahan baku pakan lokal;dan (4) meningkatkan bimbingan teknis dan pendampingan untuk mempercepat adopsi teknologi dan mengakses kredit bersubsidi sebagai sumber modal peternak
Dampak Kebijakan Pemerintahan DKI di Bidang Perunggasan terhadap Ketersediaan Ayam di DKI Jakarta
Get PDFKebijakan Pemerintah Daerah DKI Jakarta yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 4 Tahun 2007, tanggal 24 April 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas diperkirakan akan memiliki dampak yang bersifat positif maupun negatif bagi pelaku bisnis ayam ras pedaging (broiler). Tulisan ini ditujukan untuk melihat dampak kebijakan Pemda DKI Jakarta terhadap ketersediaan ayam di wilayah DKI Jakarta. Dampak Perda No. 4 Tahun 2007 yang diimplementasikan pada Januari 2010 antara lain adalah menurunnya jumlah pasokan ayam dari daerah pemasok ke pusat-pusat pasar di Wilayah DKI Jakarta, dari 804,44 ribu ekor menjadi hanya sekitar 604,44 ribu ekor atau turun sebesar 200 ribu ekor per hari. Fenomena kelangkaan daging ayam dan lonjak harga di pasar-pasar wilayah DKI Jakarta tersebut baik pada periode sebelum maupun sesudah Perda DKI bersifat temporal terutama pada hari-hari besar keagamaan, terutama menjelang puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Peraturan daerah ini telah menjadi pemicu kelangkaan dan lonjak harga yang lebih tinggi. Beberapa strategi dalam menjamin ketersediaan daging ayam di wilayah DKI Jakarta dapat dilakukan dengan menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan di wilayah DKI Jakarta, meningkatkan kelancaran arus distribusi dari daerah pemasok utama ke pusat-pusat pasar di wilayah DKI-Jakarta, dan upaya stabilisasi harga daging ayam ras pedaging (broiler)
Dampak Impor Kedelai Berkelanjutan terhadap Ketahanan Pangan
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk memberi gambaran dampak ketergantungan impor kedelai terhadap ketahanan pangan nasional. Kedelai merupakan salah satu komoditas pangan penting dan strategis, selain bernilai ekonomi tinggi. Produksi kedelai dalam negeri belum mencukupi kebutuhan masyarakat yang merupakan alasan dilakukannya impor komoditas ini. Impor kedelai terus berlanjut seiring penambahan volume yang makin besar. Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai merupakan ancaman serius bagi ketahanan pangan kita, seperti yang dirasakan pada saat melonjaknya harga kedelai yang mencapai dua kali lipat pada tahun 2008 akibat berkurangnya pasokan kedelai di pasar internasional. Dari pengalaman tersebut Indonesia harus mulai memacu produksi kedelai dalam negeri ke arah swasembada. Tahun 1992, memang Indonesia pernah mengalami peningkatan produksi kedelai yang mencapai 1,87 juta ton walaupun pada periode berikutnya menurun kembali dengan tajam. Untuk meningkatkan produksi kedelai diperlukan kebijakan yang memberikan insentif, terutama harga bagi petani sekaligus sebagai upaya membangun ketahanan pangan
An Opportunity And Policy to Improve Performance of Peanut Agribusiness in South Sulawesi
Get PDFPeanut agribusiness in South Sulawesi does not develop optimally. During harvest season the peanut production of this province is sufficient to meet local demand and is sold for inter-island trade. During off-season local demand for peanut is fulfilled through inter-island trade and import. The traders usually buy fresh pods and dried pods from the farmers and traders’ profits are earned through processing them into dried beans. Retailers in urban areas sell fresh pods and dried beans. The main consumers of dried beans are local peanut processors. Credit access for the farmers may improve quantity and quality of peanut production. Roads improvement in peanut producing centers may accelerate peanut transportation and reduce its transportation cost. Illegal retribution should be removed. The traders need credit access for their business scale improvement. Partnership between the farmers and the peanut processing companies will enhance peanut agribusiness in South Sulawesi Province
Dinamika Program Swasembada Daging Sapi: Reorientasi Konsepsi dan Implementasi
Get PDFUpaya pencapaian swasembada daging sapi di Indonesia telah mengalami dinamika mulai dari konsep program, organisasi pelaksana, dokumen pendukung dan sistem pendanaan. Berbagai upaya perbaikan tersebut dilakukan untuk mencapai target swasembada daging sapi pada tahun 2014. Namun, peluang keberhasilan swasembada daging sapi 2014 pun masih dipertanyakan. Konsep program merupakan penentu efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan program. Makalah ini bertujuan untuk menelaah secara kritis tentang berbagai konsep swasembada daging sapi yang pernah dan sedang diimplementasikan pemerintah. PSDS 2014 dirancang dengan tiga skenario berdasarkan data dukung agribisnis sapi potong Indonesia, yaitu optimis, kemungkinan besar, dan pesimis. APBN merupakan sumber pendanaan PSDS 2014 namun pembagiannya belum sesuai potensi 20 provinsi pelaksana. Dana yang ada dialokasikan ke provinsi bukan prioritas serta 63,5 persen penyalurannya dalam bentuk bantuan sosial. Dengan keterbatasan dana dan waktu, implementasi PSDS 2014 seharusnya difokuskan enam kegiatan utama, yaitu: (1) pengembangan usaha pembiakan dan penggemukan sapi lokal; (2) optimalisasi IB dan INKA; (3) penyediaan dan pengembangan pakan dan air; (4) penanggulangan gangguan reproduksi dan peningkatan pelayanan keswan; (5) penyelamatan sapi betina produktif, dan (6) pengaturan stok sapi bakalan dan daging melalui pengendalian import. Upaya mengakselerasi PSDS 2014 memerlukan komitmen kuat semua pemangku kepentingan, sehingga upaya yang dilakukan dapat menuju sasaran program secara efektif dan efisien
Dinamika Ekonomi Ketenagakerjaan Pertanian: Permasalahan Dan Kebijakan Strategis Pengembangan
Get PDFPara pemikir ekonomi pembangunan telah lama menyadari peranan sektor pertanian dalam pembangunan perekonomian. Tulisan ini mengulas permasalahan dan strategi pengembangan ekonomi ketenagakerjaan pertanian, khususnya dalam aspek (1) Sektor pertanian menjadi tumpuan penyerapan tenaga kerja di perdesaan; (2) Penganggguran tidak kentara di sektor pertanian yang relatif tinggi; (3) Pendidikan tenaga kerja sektor pertanian masih rendah; dan (4) Meningkatnya tenaga kerja berusia lanjut dan kurang minatnya generasi muda bekerja di sektor pertanian. Hasil kajian menunjukkan terjadinya penurunan rasio alokasi pengeluaran pemerintah untuk sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu 8,7 persen pada PELITA IV menjadi 3,6 persen pada PELITA VI. Sektor pertanian harus menanggung beban yang berat dengan PDB sebesar 13,0-14,4 persen (2005-2009), tetapi masih harus menyerap tenaga kerja 42-43 juta tenaga kerja. Rata-rata tingkat pendidikan masih tergolong rendah sehingga mempengaruhi indek pembangunan manusia (Human Development Index/HDI) Indonesia. Pergeseran komposisi pekerja sektor pertanian yaitu peningkatan pekerja pertanian yang berusia lanjut dan terdapat indikasi kurang tertariknya generasi muda memasuki dunia pertanian. Beberapa strategi kebijakan yang relevan adalah : (1) memperkuat politik pertanian; (2) mempercepat proses transformasi melalui transisi pengembangan agroindustri; (3) meningkatkan pendidikan baik formal, nonformal, maupun informal; dan (4) merubah pandangan generasi muda tentang stigma pertanian terbelakang melalui pembentukan karakter pemuda serta kebijakan insentif dan fasilitatif pengembangan agribisnis dan agroindustri berbasis komoditas unggulan
Koordinasi Penelitian dan Pengkajian Teknologi Pertanian di Tingkat Provinsi: Antisipasi Perbaikan inerja Komisi Teknologi Pertanian
Get PDFKomisi teknologi pertanian pada hakekatnya dibentuk untuk menjamin peran pemangku kepentingan utama di daerah dalam menentukan prioritas kebutuhan penelitian dan pengembangan dan mendiskusikan hasil pengkajian teknologi pertanian. Keberadaan komisi teknologi sejalan dengan mandat BPTP untuk menghasilkan rekomendasi teknologi spesifik lokasi yang cocok untuk didiseminasikan secara luas. Selain itu, komisi teknologi dapat berperan aktif sehingga kegiatan BPTP dapat lebih sinkron dengan program dan prioritas daerah. Berbagai persoalan masih terus dihadapi sehubungan dengan pelaksanaan temu komisi, seperti keanggotaan, persepsi dan pemahaman mengenai mandat dan tanggung jawab komisi, sumber pendanaan, koordinasi dengan instansi akibat implementasi dari otonomi daerah, waktu pelaksanaan pertemuan dan restrukturisasi lembaga –lembaga pemerintahan di daerah. Tindakan yang antisipatif sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja komisi teknologi pertanian dan dalam memperbaiki koordinasi penelitian dan pengkajian teknologi pertanian dalam mendukung efektivitas dan efisiensi pembangunan pertanian
Economic and Social Aspects of Palm Oil IndustryL Indonesia's Palm Oil Trade in the Context of Economic Liberalization
Get PDFThis paper aims to assess the palm oil trade in the world market, factors affecting Indonesia’s palm oil industry and trade, and how it can contribute to and benefit the sustainable agriculture development. Palm oil and palm kernel oil make up a third of total world production of oils and fats. During the last decade, the stock-production-import-export of palm oil in the world trade has increased to more than double in volumes and values. Other than being main producers, Indonesia and Malaysia are the two major exporters of palm oil in the world market with total shares of more than 80 percent of the total world export. Coupled with increasing demand for cooking oils, growing demand for palm oil derivatives-products has created a new challenge and opportunity for Indonesia to increase its competitiveness in the world market. Indonesia has and could continue to seize the opportunity to meet the increasing world market demand provided it can increase the ability to translate the new world market demand and adjust it to its domestic production facilities. The Indonesian policies of palm oil development must be directed, implemented and enforced with the focus to the downstream industries. The world concern of environmental degradation has triggered an RSPO forum and Indonesia responded through the ISPO to support the sustainable development. As the main producer, it is only fitting if Indonesia becomes and sets a price reference for sustainable palm oil traded in the world market
Beras dan Jebakan Kepentingan Jangka Pendek
Get PDFKebijakan tentang perberasan sangat sarat dengan berbagai kepentingan, sehingga banyak keputusan yang diambil oleh pemerintah cenderung mengarah pada kepentingan jangka pendek, seperti masalah harga pembelian pemerintah, impor dan kebijakan jangka pendek lainnya. Kalau diperhatikan secara seksama ada empat persoalan mendasar dalam masalah perberasan, yaitu : (1) lemahnya akurasi data; (2) miskinnya petani padi; (3) besarnya ketergantungan terhadap beras; dan (4) masalah harga serta distribusi beras. Agar persoalan ini dapat diselesaikan dengan baik, diperlukan adanya pemetaan persoalan secara tepat dalam berbagai perspektif waktu, dan kemudian merumuskan berbagai langkah operasional yang sistematis dan komprehensif. Hal yang utama diperlukan adalah kejelasan target akhir yang ingin dicapai, yang didasarkan pada proyeksi terhadap kebutuhan beras dan ketersediaan lahan dalam jangka panjang. Upaya ini diharapkan dapat mencegah terjadinya pengulangan program yang sama dari waktu ke waktu, tanpa kejelasan sasaran akhir yang ingin dicapai. Proses akumulasi serta sinergi yang saling memperkuat antar semua pemangku kepentingan terkait, merupakan kata kunci keberhasilan dalam menuntaskan masalah ini
Kebijakan Pembangunan Pertanian Thailand, India, dan Jepang serta Implikasinya bagi Indonesia
Get PDFKebijakan merupakan salah satu aspek yang dapat meningkatkan dayasaing komoditas pertanian suatu negara. Artikel ini bertujuan menganalisis kebijakan pembangunan pertanian di tiga negara yaitu Thailand, India, dan Jepang serta implikasinya bagi Indonesia. Ketiga negara tersebut memiliki kemiripan dalam situasi dan kinerja serta kebijakan pembangunan pertanian yang dapat dijadikan petikan pelajaran untuk mendukung kebijakan pembangunan pertanian Indonesia. Thailand, India, dan Jepang masing-masing mewakili negara ASEAN, negara berpenduduk padat, dan negara maju. Berbagai kebijakan pembangunan pertanian yang diimplementasikan di tiga negara tersebut membawa dampak pada peningkatan persaingan baik secara regional maupun antarnegara yang pada gilirannya dapat mempengaruhi Indonesia. Untuk itu perlu dilaksanakan langkah antisipasi dan upaya mengatasinya melalui beberapa strategi antara lain peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian nasional, pengembangan jaringan teknologi, inovasi dan pengetahuan terintegrasi, dan penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan pembangunan pertanian. Fokusnya antara lain melalui pengembangan agribisnis, rantai nilai, bio-ekonomi, dan ketahanan pangan