Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Kebijakan Kelembagaan Usaha Unggas Tradisional sebagai SUmber Ekonomi Rumah Tangga Perdesaan: Kasus Peternakan Burung Puyuh Yogyakarta
Get PDFUsaha pemberdayaan ekonomi masyarakat perdesaan melalui usaha peternakan skala rumah tangga yang dilakukan oleh komunitas peternak puyuh di DI Yogyakarta, merupakan salah satu contoh bagi aktivitas masyarakat yang dapat menggerakkan perekonomian perdesaan. Pengetahuan masyarakat dan pemerintah terhadap kegiatan usaha ternak ini masih terbatas, sehingga dianggap masih belum merupakan potensi usaha bagi percepatan pertumbuhan ekonomi maupun sumber pendapatan daerah. Padahal usaha ini telah memberikan peluang usaha rumah tangga yang potensial disamping sebagai salah satu sumber perekonomian masyarakat. Pola usaha ternak dilakukan baik secara mandiri maupun kemitraan dengan segala kelebihan dan kekurangan dari masing-masing pola tersebut. Partisipasi kelembagaan dari seluruh aspek, telah menjadikan usaha ternak puyuh berkembang menjadi sebuah alternatif kegiatan yang memberikan penghasilan sesuai dengan skala usaha yang dilakukan. Dukungan pihak terkait juga sangat berperan dalam perkembangan usaha skala rumah tangga ini menjadi basis perekonomian masyarakat di perdesaan baik sebelum maupun sesudah terjadinya serangan wabah Avian Influensa (AI). Adanya serangan virus Avian Influensa (AI) tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama yang mengakibatkan kerugian materi yang cukup besar dalam usaha ternak puyuh serta ternak unggas. Para peternak rakyat akhirnya banyak yang mengalami kegagalan usaha bahkan berhenti menjadi peternak puyuh. Peran serta semua pihak dalam usaha mendorong kembali usaha peternakan puyuh pasca serangan AI harus menjadi agenda utama agar kegiatan usaha peternakan rakyat kembali berproduksi sebagaimana kondisi sebelum terjadinya serangan virus Avian Influenza. Aspek dan bahasan tentang kelembagaaan yang terkait dengan usaha ternak puyuh diharapkan dapat menjadi dasar bagi penumbuhan kembali usaha peternakan rakyat sebagai basis perekonomian di perdesaan
Pattern of Farmers’ Participation: Lessons from Pump Irrigation Project
Get PDFObjective of the paper is to describe and analyze the pattern of farmers’ participation during the preparation, physical construction, and maintenance (payment of irrigation service fee) phases. Emphasis of the discussion will be on the changes in farmers’ participation level during the project implementation. This paper was based on a research in a pump irrigation project carried out in the Villages of Haurgeulis, Kertanegara, and Wanakaya, Haurgeulis District, Indramayu Regency,WestJavaProvince. Such pump irrigation was one of participatory project in which beneficiaries are involved during the project execution since planning through maintenance. Experience of the project implementation suggested that boosting farmers’ participation was a complicated work which needs intensive, long-time, and patient efforts. During the preparation phase, farmers were actively involved in the project. This was encouraged by the initiative coming from within of the community, but farmers’ spirit to participate in the project slightly declined up to the start of physical construction. Fluctuation of farmers’ participation happened in the period of physical construction. Therefore, encouraging measures were applied when the farmers’ participation was going down. Similar pattern of farmers’ participation also occurred during the maintenance phase, at which farmers found themselves reluctant at initial fee payment. After a sequence of encouragement, the farmers were finally able to operate the pump continuously
Krisis Global Pangan-Energi-Finansial: Dampak dan Respon Kebijakan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan
Get PDFEfektivitas kebijakan pemantapan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan ditentukan oleh pemahaman dan adaptasi dampak dan kebijakan global krisis pangan-energi-finansial (PEF). Analisis didasarkan atas dampak global krisis PEF dan respons kebijakan regional, khususnya di negara berkembang dengan sasaran pemantapan perumusan kebijakan ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan. Temuan pokok kajian adalah (a) Krisis PEF berdampak terhadap ketersediaan investasi pertanian global, penurunan produksi, dan peningkatan volatilitas harga pangan; (b) Pada tataran makro di tingkat nasional. krisis tidak berpengaruh terhadap produksi, ketersediaan dan konsumsi pangan utama; (c) Mengacu pada penurunan tingkat kemiskinan sebesar 2,2 persen (2000-2009), tingkat kemiskinan relatif 2015 mencapai 12,3 persen, jauh di atas target MDG tahun 2015 sebesar 7,2 persen, (d) Secara implisit, krisis PEF berpengaruh terhadap ketersediaan dan akses pangan ditingkat rumah tangga, yang di indikasikan oleh perlambatan laju dan pencapaian target pengentasan kemiskinan 2015. Antisipasi kebijakan ke depan, pembangunan pertanian nasional perlu diarahkan pada pengembangan pertanian skala kecil dalam perspektif pertumbuhan dan pemerataan dengan mempertimbangkan tiga opsi kebijakan berikut: (a) Pemantapan stabilitas makro ekonomi dan peningkatan anggaran pembangunan pertanian dan pengembangan infrastruktur perdesaan, (b) Pengembangan produksi berbasis potensi pasar yang dikomplemen dengan perbaikan sistem dan efisiensi pemasaran produk pertanian, dan (c) Pengembangan inovasi kelembagaan dan sistem insentif dalam mendukung ketersediaan dan akses sarana produksi dan jasa pelayanan usahatani skala kecil
Transdiciplinary Approach to Making Science-Based Transgenic Products Policy Recommendations
Get PDFThe Government Regulation No. 21, 2005 of biosafety for genetically engineered products considers aspects of religions, ethics and aesthetics in its policy recommendations and produces recommendations based on the precautionary principle and justifiable scientific methods. The formula developed by Choi (2005) was provided as an example of a science-based policy recommendation making process. Since solving a certain problem cannot be done without regarding the possible emergence of new problems, a transdisciplinary knowledge-based recommendation making will provide better outcome. The general conclusion is that we need to develop our institutional capacity in order to be able to apply a method of policy recommendation making process in the format of transdiciplinary approach to making science-based transgenic products policy recommendations
Kemandirian Pangan Berbasis Pengembangan Masyarakat: Pelajaran dari Program Pidra, SPFS, dan Desa Mapan di Nusa Tenggara Timur dan Jawa Barat
Get PDFTantangan untuk mewujudkan ketahanan pangan secara berkelanjutan dihadapkan pada tingginya pertumbuhan permintaan pangan, sedangkan pertumbuhan produksi atau penyediaannya lebih lambat. Makalah ini ditujukan untuk mengkaji kemandirian pangan berbasis masyarakat. Berdasarkan hasil kajian terhadap program ketahanan pangan dan penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat diperoleh beberapa temuan pokok sebagai berikut: (a) perluasan cakupan kegiatan usaha, yang tidak hanya sebatas aktivitas ekonomi usahatani primer, namun melakukan kegiatan nonfarm yang menghasilkan nilai ekonomi tinggi; (b) percepatan transformasi struktural ekonomi dari basis pertanian primer ke arah pengembangan agroindustri berbahan baku setempat; (c) fokus pembangunan pertanian dan agroindustri di perdesaan tanpa mengabaikan keterkaitannya dengan sektor nonpertanian di perkotaan; (d) melakukan percepatan integrasi ekonomi desa-kota; (e) pentingnya mendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan, peningkatan kapasitas dan akses masyarakat desa terhadap kegiatan ekonomi produktif, pendekatan multisektoral melalui pemberdayaan berbasis komunitas; dan (f) sinergi dan harmonisasi BLT/Raskin/JPS dalam program ketahanan pangan. Eksistensi dan antisipasi program pengembangan kemandirian pangan berbasis masyarakat menunjukkan bahwa: (a) kerangka dasar program telah mengarah pada paradigma baru pengembangan masyarakat berbasis komunitas dan dalam masa transisi berbasis nilai tambah ekonomi; (b) peningkatan pembangunan kapasitas masyarakat lokal perlu dikomplementasi dengan akses terhadap sumber-sumber ekonomi secara lebih luas; (c) pemantapan pembangunan infrastruktur dan program lintas sektoral dilakukan secara terintegrasi dalam memacu pertumbuhan ekonomi perdesaan; dan (d) percepatan transformasi struktural dan integrasi ekonomi desa-kota. Implikasi kebijakan penting dalam program kemandirian pangan berbasis masyarakat harus dilakukan melalui pendekatan kelompok usaha, melalui proses sosial yang matang, dan adanya keterpaduan antar kegiatan usaha yang dikembangkan pada kelompok sasaran tersebut
Subsidi Pupuk: Kebijakan, Pelaksanaan, dan Optimalisasi Pemanfaatannya
Get PDFPupuk merupakan salah satu input penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman pangan, sehingga keberadaan dan pemanfaatannya memiliki posisi yang strategis. Salah satu kebijakan dalam pengadaan pupuk adalah subsidi pupuk. Subsidi pupuk sudah lama diterapkan dengan berbagai kebijakan yang mengikutinya seperti kebijakan pengadaan pupuk, distribusi pupuk dan pengawasan pupuk bersubsidi. Dalam pelaksanaannya kebijakan subsidi pupuk ini belum optimal sehingga diperlukan langkah perbaikan seperti: (i) pengalokasian pupuk (kuota) ditingkatkan dari kebutuhan untuk satu tahun menjadi rincian kebutuhan pupuk selama dua tahun, (ii) titik bagi terakhir berada di kelompok tani (lini v), (iii) penentuan kios pengecer sesuai dengan aturan yang semestinya dan (iv) pengalokasian dana yang cukup serta penetapan petugas yang tetap untuk operasional petugas PPNS dan KP
Kelemahan Konsep dan Pendekatan dalam Pengembangan Organisasi Petani: Analisis Kritis terhadap Permentan No. 273 Tahun 2007
Get PDFPermentan No. 273 tahun 2007 merupakan kebijakan yang menjadi pedomanpokok tenaga lapang dalam mengorganisasikan petani dalam pembangunan. Kondisi organisasi yang saat ini kurang berkembang sesuai harapan, meskipun secara kuantitas terus meningkat, disebabkan oleh berbagai kelemahan dan kekeliruan dalam penggunaan konsep dan pendekatan yang tercantum dalam Permentan tersebut. Para pelaksana mulai dari pusat sampai ke daerah dan lapangan tidak menyadari kelemahan ini, sehingga hasil usaha mereka kurang efektif. Kelemahan yang ditemukan adalah kekeliruan dalam penerapan konsep lembaga, organisasi, advokasi, dan PRA. Pedoman yang dipaparkan berkenaan dengan penumbuhan dan pengembangan kelompok tani dan Gapoktan cenderung dangkal, kurang detail dan longgar, serta tidak bertolak atas pengetahuan yang sudah ada berkenaan dengan pengorganisasian dan pemberdayaan petani. Setelah berjalan 5 tahun lebih, tampaknya dibutuhkan penyempurnaan terhadap Permentan ini dengan menerapkan pengetahuan yang lebih sesuai yakni menggunakan basis ilmu sosiologi kelembagaan, dimana organisasi merupakan salah satu perhatian pokoknya
ICOR Sektor Pertanian sebagai Basis Arah Investasi dalam Pembangunan Pertanian berbasis Kabupaten/Kota di Indonesia
Get PDFEnglishIncremental Capital Output Ratio (ICOR) is useful to estimate required investment according to targeted economic growth rate. This study aims to estimate ICOR of agriculture sector by regency/municipality in Indonesia. Secondary data used in this study come from institutions at the central, pr ovincial, and regency/municipality levels from 2008 to 2012. The ICORs range from 2.65 to 4. 97 with average food crop, horticulture, estate crop, and livestock subsectors are each of 3.22, 3.40, 3.20 and 3.23. Total regencies/municipalities classified as h igh and medium are 73.24 percent in food crop subsector, 81.09 percent in horticulture subsector, 80.89 percent in estate crop subsector, 81.49 percent in livestock subsector, and 70.63 percent for agricultural subsector. Implications of this study are: (i ) central and regional governments need to collaborate in order to determine focused investment and to improve regional investment; (ii) it is necessary to estimate investment by subsector in all regencies/municipalities based on each targeted economic gro wth rate; and (iii) related first echelons in the Ministry of Agriculture along with regency/municipality governments could collaborate to determine focused subsector to achieve targeted growth rates. IndonesiaIncremental Capital Output Ratio (ICOR) dapat digunakan untuk menghitung besaran target kebutuhan investasi yang diperlukan berdasarkan target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai. Kajian ini bertujuan untuk memperkirakan nilai ICOR sektor pertanian menurut kabupaten/kota seluruh Indonesia dan menghitung jumlah kabupaten/kota berdasarkan klasifikasi efisiensi tinggi, sedang, dan rendah dari nilai ICOR yang dimiliki. Kajian menggunakan data sekunder tahun 2008–2012 yang bersumber dari lembaga-lembaga terkait baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Hasil analisis menunjukkan kisaran nilai ICOR pada masing-masing kabupaten/kota adalah antara 2,65 hingga 4,97 dengan rata-rata nilai ICOR subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan serta sektor pertanian secara berurutan adalah 3,22, 3,40, 3,20, dan 3,23. Jumlah kabupaten/kota yang berada pada kategori efisiensi relatif tinggi dan sedang mencapai 73,24 persen pada subsektor tanaman pangan, 81,09 persen pada subsektor hortikultura, 80,89 persen pada perkebunan, 81,49 persen pada subsektor peternakan, dan 70,63 persen untuk sektor pertanian. Hasil analisis ini berimplikasi di antaranya pada: (1) pemerintah pusat bersama pemerintah daerah berkoordinasi kebijakan untuk memberikan fokus investasi pada subsektor atau sektor pertanian dalam rangka meningkatkan investasi di daerah baik yang bersumber dari investasi pemerintah, swasta maupun masyarakat; (2) perlu dilakukan perhitungan kebutuhan investasi menurut subsektor dan masing-masing pelaku investasi pada seluruh kabupaten/kota setelah sasaran pertumbuhan ekonomi ditetapkan; dan (3) unit-unit eselon I terkait di Kementerian Pertanian dapat melakukan koordinasi penentuan fokus utama subsektor dan kabupaten/kota untuk menyandingkan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sehingga pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan investasi dapat dilakukan bersama-sama.
Kebijakan Swasembada Gula: Apanya yang Kurang?
Get PDFSwasembada gula dan peningkatan pendapatan petani tebu adalah salah satu tujuan pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II. Banyak lembaga/kementerian terlibat untuk mewujudkannya, baik swasembada gula putih maupun gula rafinasi. Berbagai kebijakanpun dirancang untuk mempengaruhi keputusan petani tebu, industri pengolahan tebu, industri gula rafinasi, industri makanan dan minuman (mamin), industri farmasi, konsumen dan pelaku perdagangan untuk mencapai tujuan nasional tersebut. Karena kebijakan masing-masing instansi dan kementerian belum terkoordinasi dengan kuat, maka potensi konflik dalam mencapai tujuan diperkirakan tinggi. Tujuan tulisan ini adalah untuk: (i) menganalisis konflik antara tujuan swasembada gula putih dengan tujuan lainnya, (ii) menganalisis konflik antara pengembangan agroindustri gula rafinasi yang terpisah dengan pembangunan sektor pertanian, sehingga industri ini sepenuhnya bergantung pada bahan baku impor, dan (iii) mempelajari struktur pasar gula dalam negeri. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa kebijakan gula tersebut belum terintegrasi dengan baik, belum mengarah ke tujuan yang sama. Pada umumnya, masing-masing kementerian/ lembaga lebih berorientasi pada kepentingan jangka pendek daripada jangka panjang, dan dirancang secara ad hoc, dan parsial. Demikian juga, kebijakan distribusi/perdagangan yang dirancang pemerintah belum mampu mengoreksi konsentrasi perdagangan gula, sehingga pasar gula semakin menjauhi struktur pasar persaingan dan pasar yang adil, dan yang muncul adalah pasar oligopoli/oligopsoni
Kebijakan Antisipatif dan Strategi Penggalangan Petani Menuju Swasembada Jagung Nasional
Get PDFJagung merupakan komoditas strategis bagi perekonomian nasional, karena selain sebagai bahan pangan juga menjadi bahan baku utama pakan ternak. Dengan meningkatnya kebutuhan jagung nasional, maka pengembangan produksi jagung menuju swasembada harus tetap dilakukan secara konsisten. Swasembada jagung yang telah dicapai pada tahun 2009 terus dipertahankan dan ditingkatkan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pengembangan pertanaman jagung hibrida dan komposit produksi tinggi perlu terus diperluas. Dengan melaksanakan program SLPTT, BLBU dan CBN yang didukung partisipasi petani di wilayah pengembangan menjadi syarat mutlak menuju swasembada berkelanjutan