Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Pendekatan Desa Membangun di Jawa Barat: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Perdesaan
Get PDFDalam upaya mempercepat pembangunan perdesaan, Bappeda Provinsi Jawa Barat telah merancang suatu terobosan pembangunan yang dikenal dengan program “Desa Membangun”, yaitu suatu pengembangan model pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa dalam mewujudkan Desa Mandiri dan Sejahtera. Program tersebut dilaksanakan berdasarkan kebutuhan desa/wilayah (spesifik lokasi) yang bersifat holistik dan terintegrasi secara lintas sektor, dengan tetap memperhatikan efektifitas penyelenggaraan pemerintah desa dan sinergi alokasi program serta anggaran bantuan desa/masyarakat. Untuk itu, informasi terkait dengan kondisi pembangunan perdesaan saat ini (existing) sangat diperlukan sebagai dasar dalam merumuskan perencanaan model Desa Membangun yang mampu menjawab permasalahan dan mengantisipasi peluang serta tantangan yang muncul secara cermat. Implementasi program hendaknya dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh stakeholders termasuk masyarakat dan aparat/perangkat Desa.
Nilai Strategis Industri Sawit
Get PDFIndustri minyak sawit merupakan salah satu industri pertanian yang strategis. Prospeknya ditunjukkan oleh peningkatan produksi yang sejalan dengan tingkat permintaannya. Namun, kebijakan Pungutan Ekspor (PE) telah memperlambat pembangunan industri hilir. Pengembangan sisi hilir perlu lebih diprioritaskan untuk mengubah posisi Indonesia dari pengekspor bahan baku menjadi pengekspor produk olahan berbasis minyak sawit. Untuk meningkatkan posisi tawar dalam pasar minyak sawit dunia, Indonesia harus merevitalisasi industri minyak sawit dari sisi hulu sampai hilir. Benih, pupuk, dan peremajaan tanaman menjadi agenda penting di sisi hulu. Sisi hilir tidak saja memerlukan perbaikan infrastruktur, tetapi juga kebijakan yang bersifat insentif bagi investasi. Keberadaan Dewan Minyak sawit Indonesia harus sepenuhnya didukung oleh penelitian dan pengembangan (litbang) yang terpadu dengan lembaga penelitian, universitas, dan industri. Pungutan ekspor untuk minyak sawit dan produk turunannya sebaiknya dikembalikan kepada industri untuk membiayai litbang, dan jejaring pengaman. Besaran pungutan ekspor seyogyanya mengalami penurunan seiring tingkat proses. Semakin tinggi tingkat proses semakin rendah besaran pungutan. Kebijakan ini akan menjadi insentif dan pendorong bagi pengembangan sisi hilir industri sawit yang pada gilirannya akan menciptakan lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki daya saing
Implementasi Kebijakan Perberasan di Tingkat Petani: Kinerja dan Perspektif ke Depan
Get PDFImplementasi kebijakan perberasan yang efektif menyebabkan tujuan kebijakan perberasan tercapai. Tujuan makalah adalah menganalisis kinerja dan perspektif kedepan implementasi kebijakan perberasan dalam Instruksi Presiden terhadap petani. Basis informasi penelitian adalah 30 orang kontak tani yang ditentukan secara pursposive sampling dari 59 kelompok tani pada enam desa sentra produksi padi di kecamatan Sei Rampah, kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian menunjukkan (1) implementasi Bantuan Langsung Benih Unggul, pupuk bersubsidi dan perbaikan jaringan irigasi tidak efektif, sebaliknya implementasi Harga Pembelian Pemerintah efektif, dan (2) implementasi kebijakan yang tidak efektif menyebabkan kelangkaan pupuk, pemupukan berimbang tidak tercapai, terjadi peningkatan biaya produksi dan konversi lahan sawah. Kebijakan strategis yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah (1) membangun dan memperbaiki jaringan irigasi, (2) mengawasi distribusi pupuk bersubsidi, (3) membeli langsung gabah petani, (4) menaikkan harga pembelian pemerintah, (5) mendorong peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan, dan (6) memberikan bantuan benih unggul kepada petani 25 kg per ha
Ketahanan Pangan Indonesia dalam Ancaman
Get PDFPosisi geografis Indonesia yang berada di antara Benua Asia dan Australia dan diapit oleh Samudera Hindia dan Samudera Pasifik mempunyai keunggulan dan kelemahan. Sisi keunggulannya adalah iklim muson yang memberi peluang bagi intensifikasi pertanian pangan. Deretan gunung berapi, yang beberapa di antaranya masih aktif, memuntahkan abu vulkan yang menyuburkan tanah dan memperkaya keanekaragaman hayati. Posisi geografis tersebut juga membebaskan Indonesia dari kerusakan parah akibat dari taifun atau tornado. Sisi kelemahannya adalah pola curah hujan yang sulit diprediksi sehingga menyebabkan keberhasilan program intensifikasi pangan yang fluktuatif. Jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan abu vulkan umumnya peka terhadap erosi. Curah hujan tinggi yang menerpa permukaan tanah yang peka erosi pada topografi belerang memacu terjadinya sedimentasi sungai dan waduk, maka menimbulkan banjir pada musim hujan dan kering pada musim kemarau. Dampak negatif dari iklim ekstrim akibat perubahan iklim global diperparah oleh degradasi DAS (Daerah Aliran Sungai) dan mengancam ketersediaan air bagi pertanian pangan. Laju pertambahan jumlah penduduk dan konversi lahan pertanian produktif yang tidak terkendali selain menyebabkan kerusakan DAS semakin luas, juga menyebabkan kesenjangan antara penyediaan (supply) dan kebutuhan (demand) pangan semakin lebar. Diperkirakan ketergantungan Indonesia terhadap beras impor akan berlanjut sampai tahun 2025. Volume beras impor terendah akan diperoleh pada skenario peningkatan laju kenaikan produksi tinggi, walaupun skenario ini perlu dana yang tinggi pula. Program P2BN dicanangkan untuk memacu laju kenaikan produksi padi yang tinggi. Teknologi PTT yang diterapkan dalam P2BN terbukti mampu meningkatkan produksi padi ke tingkat swasembada beras yang kedua tahun 2009. Teknologi SRI juga ditawarkan, tetapi adopsinya oleh petani terhambat karena keterbatasan ketersediaan pupuk organik dan keterbatasan bahan baku dari biopestisida. Supply chain bahan baku perlu diperhatikan oleh penganjur teknologi SRI. Pendekatan eko-antroposentris perlu ditempuh agar ada kompromi antara program intensifikasi pertanian dengan program pelestarian sumberdaya alam. Karena luas lahan sawah terbatas, bahkan cenderung menyusut, maka teknologi PTT dengan modifikasi perlu dianjurkan ke lahan sawah tadah hujan, lahan rawa dan pasang-surut dan lahan kering. Pendekatan holistik dan komprehensif perlu ditempuh untuk mengubah kondisi pembangunan pertanian pangan dari the vicious circle ke virtuous circle ke depan
Kelayakan Finansial Sistem Integrasi Sawit-Sapi melalui Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi
Get PDFPakan merupakan faktor penting dalam usaha sapi potong. Sumber pakan potensial yang belum banyak dimanfatkan adalah lahan di bawah tanaman kelapa sawit dan limbah perkebunan dan industri kelapa sawit. Kawasan perkebunan kelapa sawit, merupakan alternatif sebagai kawasan baru pengembangan sapi potong sistem integrasi tanaman ternak. Diharapkan dukungan Program Kredit Usaha Pembibitan Sapi dapat mempercepat mendorong berbagai stakeholder untuk mengembangkan kawasan itu. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan finansial usaha sapi potong yang diintegrasikan dengan perkebunan kelapa sawit dengan berbagai pola pengusahaan ternak. Analisis di lakukan berdasarkan studi sebelumnya terkait dengan integrasi usaha ternak sapi dengan tanaman sawit. Usahatani pembibitan sapi yang diintegrasikan dengan perkebunan sawit memberikan keuntungan dengan nilai R/C berkisar 1,05 – 2,84. Secara finansial usaha tersebut layak dikembangkan dengan nilai IRR berkisar antara 21 – 29 persen, nilai B/C antara 1,35 – 2,67, dan lama pengembalian modal 4,91 – 6,4 tahun. Diharapkan pemerintah dapat lebih mendorong pihak pengusaha perkebunan terlibat sebagai avalis, fleksibilitas persyaratan perbankan dan pihak Badan Pertanahan Nasional melakukan sertifikasi untuk mendukung mengembangkan usaha pembibitan sapi yang terintegrasi dengan perkebunan sawit.
Kebijakan Produksi dan Peredaran Produk Pertanian Hasil Rekayasa Genetika (PRG) di Indonesia
Get PDFPenyediaan pangan dalam jumlah yang cukup, pada waktu yang tepat dan terjangkau masih merupakan masalah sebagian besar negara berkembang, termasukIndonesia. Kekurangan pangan bisa berakibat goyahnya stabilitas sosial, ekonomi, dan politik, yang berujung pada jatuhnya rezim pemerintahan. Oleh karena itu, upaya peningkatan produksi pangan terus dilakukan. Di Indonesia, produksi pangan selalu di bawah kebutuhan, sehingga masih tergantung pada impor, terutama beras, jagung, dan kedelai. Masalahnya ialah bahwa selain keterbatasan devisa dan makin tipisnya pasokan dunia, juga ada masalah lain bahwa jagung dan kedelai impor berasal dari negara yang sangat intensif menerapkan teknologi rekayasa genetik. Oleh karena itu, hampir dapat dipastikan bahwa jagung dan kedelai impor adalah produk hasil rekayasa genetik (PRG). Impor, produksi dan peredaran PRG memerlukan kebijakan pengawasan, karena dikhawatirkan mempunyai dampak negatif terhadap kesehatan manusia. PemerintahIndonesiatelah menunjukkan perhatian yang besar terhadap peredaran PRG di Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai Undang-Undang, SK Bersama Lintas Departemen, dan Peraturan Pemerintah. Namun demikian, kinerja implementasi dari Undang-Undang, SKB, dan Peraturan Pemerintah tersebut di lapangan sangat buruk. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tercermin dari tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelaku bisnis dan pemangku kebijakan menyebabkan lemahnya implementasi Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah. Untuk mengantisipasi dampak buruk dari PRG dalam jangka panjang, maka uji keamanan PRG sudah saatnya dilakukan secara konsekuen, baik untuk pangan maupun untuk pakan, disertai dengan sanksi hukum yang jelas dan tegas
Financial Performance of Sugarcane Cooperatives in East Java
Get PDFEast Java is the largest sugarcane producing center in Indonesia where cooperatives have an important role on sugarcane agribusiness. This study aimed to analyze the financial performance of sugarcane cooperatives in East Java. Financial ratios related to profitability, liquidity and solvency coupled with a set of panel data over the period 2008-2011 were used in this study. The results of the study indicated that the majority of sugarcane cooperatives in East Java, both KPTRs and KUDs, had a relatively low profitability, and were liquid but not solvent. However, the existence of some sugarcane cooperatives in East Java that had relatively a high net surplus indicated a good sign on their development. Based on the results of this study, the suggestion to improve further implementation strategies of sugarcane cooperatives in East Java are as follows: (1) improvement of cooperative management and implementation of cooperative principles, (2) significant differentiation of services upon cooperative membership, (3) strengthening the members’ capital share, and (4) government support in terms of facility and subsidy as well as supporting their autonomy
Analisis dan Kinerja Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP) Studi Kasus: Kabupaten Ngawi Jawa Timur
Get PDFUntuk melindungi petani padi dari anjloknya harga, pemerintah sejak tahun 2003 telah mengimplementasikan Program Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM LUEP). Salah satu tujuan DPM LUEP yang krusial dalam kaitan dengan peningkatan kesejahteraan petani adalah meningkatkan kemampuan LUEP untuk membeli gabah/beras petani sesuai Harga Pembelian Pemerintah (HPP). Makalah ini bertujuan melihat gambaran umum kinerja pelaksanaan DPM LUEP serta peranannya dalam pengamanan HPP di Jawa Timur, dengan studi kasus di Kabupaten Ngawi. Hasil studi menunjukkan keberadaan DPM LUEP mendapat respon cukup baik dari petani, pengusaha LUEP dan pemerintah daerah. Dengan DPM petani memperoleh kemudahan dalam pemasaran seperti pembayaran lebih lancar, lebih fleksibel dan tidak rumit. Berdasarkan indikator keberhasilan yang ditetapkan Badan Ketahanan Pangan, menunjukkan bahwa kegiatan DPM LUEP memiliki kinerja yang cukup baik. Namun demikian, sebagai instrumen kebijakan untuk mempengaruhi harga gabah wilayah, nampaknya masih belum sesuai dengan harapan. Harga gabah secara umum masih cenderung mengikuti harga pasar, sehingga pada masa-masa panen raya, harga rata-rata tingkat wilayah seringkali di bawah HPP. Untuk mengefektifkan pelaksanaan DPM LUEP diupayakan agar pencairan dana dapat dipercepat yaitu menjelang panen raya serta rentang waktu pengembalian dapat lebih lama lagi sehingga pemupukan modal usaha LUEP lebih optimal
Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Indonesia: Permasalahan dan Implikasi untuk Kebijakan dan Program
Get PDFTulisan ini bertujuan untuk menganalisis pencapaian tingkat penganekaragaman (diversifikasi) konsumsi pangan diIndonesiadan permasalahannya serta implikasi untuk perumusan kebijakan dan program dalam upaya memecahkan masalah tersebut. Data utama yang digunakan dalam tulisan adalah data sekunder dari berbagai instansi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa upaya penganekaragaman konsumsi pangan sampai saat ini masih belum berjalan sesuai harapan. Pola pangan lokal cenderung ditinggalkan, berubah ke pola beras dan pola mi. Rata-rata kualitas konsumsi pangan penduduk Indonesia juga masih rendah, kurang beragam, masih didominasi pangan sumber karbo-hidrat terutama dari padi-padian. Implikasinya adalah bahwa dalam mengimplementasi kebijakan penganekaragaman pangan diperlukan penjabaran strategi pokok atau elemen-elemen penting terkait dengan kebijakan umum ketahanan pangan. Berbagai strategi yang terkait dengan upaya penganekaragaman konsumsi pangan antara lain adalah (1) Diversifikasi usaha rumahtangga diarahkan untuk meningkatkan pendapatan produsen, terutama petani, peternak dan nelayan kecil melalui pengembangan usahatani terpadu; (2) Diversifikasi usaha atau produksi pangan dan diversifikasi konsumsi pangan dilakukan melalui pengembangan diversifikasi usahatani terpadu bidang pangan, perkebunan, peternakan, perikanan; (3) Pengembangan pangan lokal sesuai dengan kearifan dan kekhasan daerah untuk meningkatkan diversifikasi pangan lokal; (4) Pengembangan sumberdaya manusia di bidang pangan dan gizi dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan secara lebih komprehensif.
Kinerja Program SL-PTT Padi Nasional: Analisis Persepsi dan Reorientasi Kebijakan Pengembangan Ke Depan
Get PDFSL-PTT padi dilaksanakan sejak tahun 2008 dan telah membebani sumber daya pembangunan sektor pertanian yang relatif besar. Dalam tataran operasional telah terjadi dinamika operasional di lapangan, namun pendekatan dan prinsip dasar pengembangannya relatif tetap. Pengkajian dilakukan di lima provinsi yaitu Jabar, Banten, Jatim, DIY Yogyakarta, dan Sumatera Selatan, yang melibatkan 90 responden (peneliti, penyuluh dan pelaksana program) dengan mempertimbangkan analisis persepsi responden, yang dikomplemen dengan data, informasi, dan referensi terkait. Hasil analisis menunjukkan bahwa: (a) PTT sebagai suatu pendekatan membutuhkan adaptasi dan modifikasi di lapangan; (b) keberhasilan pengembangan SL-PTT padi membutuhkan dukungan lintas sektor melalui integrasi dan sinergi program strategis sesuai dengan kebutuhan spesifik daerah; dan (c) peningkatan produktivitas padi dalam kondisi efisiensi teknis yang tinggi perlu mempertimbangkan opsi kebijakan secara inklusif. Instrumen kebijakan yang dapat dipertimbangkan adalah peningkatan kapasitas produksi, ketersediaan, akses dan optimalisasi penggunaan saprodi, dan diversifikasi usahatani padi. Peningkatan produktivitas mengacu pada prinsip dasar pengembangan inovasi spesifik lokasi dalam perspektif implementasi paradigma revolusi hijau lestari