Analisis Kebijakan Pertanian
Not a member yet
178 research outputs found
Sort by
Kinerja dan Prospek Pengembangan Agroindustri dalam Perspektif Pembangunan Pertanian Nasional
Get PDFSelama tiga dekade terakhir pengembangan agroindustri di perdesaan relatif tidak banyak mengalami kemajuan. Banyak hal yang menyebabkan kondisi ini, diantaranya karena produk pertanian yang tersebar dan multi kualitas. Selain itu sumberdaya manusia yang ada belum sepenuhnya secara kreatif terbiasa dalam pengembangan kegiatan yang memacu upaya peningkatan nilai tambah, ditambah lagi berbagai upaya yang dilakukan pemerintah masih bersifat parsial dan tidak tuntas. Tulisan ini diarahkan untuk menelaah pembangunan agroindustri di Kalimantan Selatan. Dari kasus Kalimantan Selatan terlihat bahwa penyebab lambatnya perkembangan agroindustri diantaranya karena terbatasnya ketersediaan infrastruktur, serta tidak fokusnya pengembangan yang dilakukan. Pemerintah daerah mengidentifikasi 17 jenis agroindustri unggulan, yang semuanya dikembangkan secara parsial dan dalam skala kecil. Peluang pengembangan ke depan sangat terbuka, terlebih dengan makin terbukanya pasar bagi produk olahan di dalam negeri dan berbagai upaya untuk mengutamakan konsumsi produk lokal. Keadaan ini diperkuat dengan berbagai target yang dikembangkan pemerintah bagi percepatan pengembangan agroindustri serta pengembangan wilayah yang semakin terintegrasi. Diperlukan adanya reorientasi pendekatan dalam pelaksanaan pembangunan desa, sebagai basis pengembangan agroindustri, yang membuka peluang setiap individu mengembangkan kapasitasnya yang sejalan dengan semangat industrialisasi pertanian, serta lingkungan yang mendukung pengembangan agroindustri secara tuntas dan sistematis
Dinamika dan Kebijakan Pemasaran Produk Ternak Sapi Potong di Indonesia Timur
Get PDFSapi bali adalah jenis sapi yang dominan dikembangkan di berbagai wilayah di Indonesia, terutama di Indonesia Timur, namun perkembangannya dipengaruhi oleh dinamika pemasarannya. Tulisan ini bertujuan untuk melihat dinamika pemasaran sapi bali di Indonesia timur berdasarkan data dan informasi yang berasal dari hasil pengamatan penulis langsung di lapangan, berbagai publikasi dan data statistik. Hasil kajian menunjukkan bahwa: (i) Ada hubungan positif antara tingkat pendapatan per kapita dan konsumsi daging sapi per kapita dan jumlah konsumsi; (ii) Preferensi masyarakat konsumen di wilayah Jakarta dan sekitarnya sudah bergeser dari daging sapi lokal (sapi bali, dll) ke daging asal ternak sapi dan daging sapi impor; (iii) Kemampuan wilayah timur Indonesia dalam memasok ternak sapi untuk pemotongan lokal dan perdagangan antar provinsi, sudah menurun, utamanya NTT; (iv) Volume impor sapi bakalan dan daging sapi secara nasional terus meningkat; (v) Ternak sapi di wilayah timur Indonesia dipasarkan secara lokal dan antar pulau antara lain ke Jakarta dan Kalimantan dengan rantai pasok dari peternak hingga konsumen akhir yang tidak terlalu panjang; (vi) Dewasa ini, daerah pemasaran ternak sapi hidup dari wilayah NTT dan NTB diperluas ke Kalimantan karena harga jualnya lebih menarik dibanding ke Jakarta; dan (vii) Permasalahan krusial yang dihadapi antara lain adalah alat angkutan ternak dan pelabuhan bongkar-muat ternak masih belum kondusif, pemotongan ternak sapi betina produktif makin banyak, dan kondisi rumah pemotongan hewan (RPH) jauh dari standar higienis. Disarankan agar pemerintah menyediakan fasilitas pelabuhan bongkar-muat yang lebih kondusif, meningkatkan pengawasan terhadap pemotongan ternak sapi betina produktif, pemberian insentif yang memadai bagi peternak untuk melakukan tunda-jual ternak sapinya yang sedang bunting, dan pengendalian impor ternak sapi bakalan dan daging sampai batas tertentu sehingga harga ternak sapi dalam negeri tidak merugikan peternak
Penduduk, Pertanian, Ketenagakerjaan, dan Bahaya Pengangguran dalam Pembangunan
Get PDFKeberhasilan pembangunan nasional selama ini hanya diukur pada aspek pertumbuhan ekonomi dan modernisasi tanpa melihat aspek peningkatan kualitas penduduk dan kesempatan kerja. Perlu strategi pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui pengembangan usaha industri skala kecil dan menengah di perdesaan berbasis sumber daya agraria dan komunitas. Pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas penduduk didasarkan pada dimensi ekonomi yang meliputi indeks harapan hidup, pendidikan dan pendapatan. Sistem desentralisasi sangat menunjang pembangunan ekonomi berbasis kependudukan. Struktur ketenagakerjaan dan perekonomian di Indonesia mencerminkan struktur masyarakat yang timpang dan rawan bahaya pengangguran. Aspek kesetaraan jender telah diterima sebagai salah satu indikator kualitas penduduk
Optimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor Pertanian di Indonesia
Get PDFLemahnya permodalan masih menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku usaha pertanian. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, selama lebih dari empat dekade, pemerintah telah meluncurkan beberapa kredit program/bantuan modal bagi petani dan pelaku usaha pertanian melalui beberapa bentuk skim seperti dana bergulir, penguatan modal, subsidi bunga, maupun yang mengarah komersial. Seiring dengan terbatasnya kemampuan finansial pemerintah dalam mendanai kredit pertanian, perlu dilakukan upaya optimalisasi kebijakan kredit program agar memberikan manfaat yang lebih besar bagi pembangunan pertanian. Tulisan ini bertujuan menelaah pengalaman kredit program/bantuan modal pemerintah untuk sektor pertanian yang telah dilaksanakan selama ini. Dari pengalaman tersebut, diharapkan dapat dipetik sebuah pembelajaran (lesson learned) bagi penyempurnaan kebijakan kredit program ke depan. Dari hasil telaahan dalam studi ini dapat disimpulkan bahwa dalam implementasi kredit program harus memperhatikan: (1) tahapan-tahapan usaha dan pengalaman berusaha agar tepat sasaran (2) koordinasi yang baik untuk menghindari tumpang tindih overlapping antar program yang justru kontraproduktif, dan (3) kejelasan tujuan yang ingin dicapai dari implementasi kredit program. Opsi kebijakan lain yang dipilih adalah dengan melibatkan LKM yang dipandang sehat dan berlokasi di sekitar desa sasaran. LKM yang ditunjuk diberi kewenangan untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Keuntungan dari pola semacam ini adalah (1) biaya relatif murah, (2) dana program akan tetap utuh bahkan bisa berkembang, serta (3) mendidik masyarakat untuk lebih mengenal dan akses ke lembaga keuangan
Luas Lahan Usaha Tani dan Kesejateraan Petani: Eksistensi Petani Gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria
Get PDFSalah satu pendekatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani sehingga keluar dari perangkap kemiskinan adalah peningkatan akses penguasaan lahan oleh petani. Terkait dengan itu, implementasi program reforma agraria merupakan hal yang sangat penting. Makalah ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan ukuran lahan usahatani minimal dan titik impas usahatani per rumah tangga tani dan saran kebijakan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga petani. Jumlah petani yang menguasai lahan <0,5 ha meningkat dari 45,3 persen pada tahun 1993 menjadi 56,4 persen pada tahun 2003, sementara rata-rata luas penguasaan lahan sawah, terutama di Jawa, menurun dari 0,49 ha pada tahun 1995 menjadi 0,36 ha tahun 2007. Luas lahan usahatani yang diperlukan untuk mencapai BEP usahatani padi, jagung dan kedele berturut-turut sebesar 0,51, 0,41 dan 0,46 hektar. Luasan lahan yang dibutuhkan per rumah tangga tani padi, jagung dan kedele untuk memperoleh pendapatan setara atau diatas Garis Batas Kemiskinan BPS minimal seluas 0,65, 1,12 dan 0,74 ha. Kemudian dengan asumsi luas penguasaan lahan seperti saat penelitian Patanas 2010, maka tingkat harga aktual padi, jagung dan kedele yang harus dicapai agar pendapatan petani berada di atas Garis Batas Kemiskinan harus ditingkatkan 36-207 persen. Berdasarkan kondisi penguasaan lahan saat ini kebijakan reforma agraria untuk meningkatkan lahan petani perlu diimplementasikan secara nyata untuk mensejahterakan rumah tangga petani kecil
Evaluasi Kebijakan Subsidi Benih Jagung Kasus Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan
Get PDFSalah satu program pembangunan Departemen Pertanian adalah program Subsidi Benih Jagung yang dilaksanakan pada tahun 2006 dan dilanjutkan pada tahun 2008. Tujuan dari program subsidi benih jagung adalah untuk meningkatkan luas pertanaman jagung hibrida, produktifitas dan produksi jagung, kesempatan kerja dan pendapatan petani, mendorong berkembangnya industri benih jagung nasional dan industri pakan serta pangan berbahan baku jagung, serta mendukung upaya pencapaian swasembada jagung. Sampai sejauh mana keberhasilan program kebijakan subsidi benih jagung ini perlu dievaluasi. Evaluasi dilakukan di Sulawesi Selatan sebagai sentra produksi jagung, dan Kabupaten Jeneponto yang merupakan salah satu sentra produksi jagung di Sulawesi Selatan. Dampak subsidi benih terhadap produksi, produktivitas dan pendapatan petani sangat bervariasi yang masing-masing ditentukan oleh penerimaan subsidi benih yang tepat. Pengamatan di lapang memperlihatkan bahwa permasalahan teknis yang muncul merupakan konsekuensi dari sistem subsidi bersifat top down. Sistem top down relatif tidak mempertimbangkan kondisi penerima subsidi (petani) secara intensif. Dengan demikian, permasalahan ini tidak bisa dihindarkan kecuali merubah pola top down menjadi pola moderat. Penyaluran subsidi benih yang ideal adalah bagaimana benih sampai ditangan petani tepat pada saat yang dibutuhkan dan penyaluran subsidi dapat dilakukan spesifik petani
Kebijakan Antisipatif terhadap Peraturan dan Kebijakan Perunggasan Pemerintah DKI 2010
Get PDFPerunggasan merupakan basis ekonomi yang berpotensi tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas (growth with equity), apabila dikelola dengan baik dan benar. Industri perunggasan komersial sangat rentan terhadap gejolak eksternal, terutama wabah penyakit menular seperti flu burung (Avian Influenza/AI). Dengan adanya Perda DKI No. 4 Tahun 2007 tentang pengaturan pemeliharaan dan pengendalian peredaran unggas di wilayah DKI dan tuntutan pemasaran dari unggas hidup ke daging unggas melalui rantai dingin (cold chain), maka diperkirakan akan menyebabkan permasalahan distribusi ayam hidup dari daerah pemasok utama ke wilayah DKI Jakarta. Kondisi ini menuntut peternak rakyat untuk bergabung dalam kemitraan usaha terpadu yang mampu memfasilitasi pengadaan infrastruktur rantai dingin. Peternak harus merencanakan pengembangan secara matang mulai dari jumlah pasar, pangsa pasar, dan tujuan pasar yang dituju selanjutnya ke arah pengembangan produksi baik dari aspek jumlah dan distribusi antar waktu, serta sistem penanganannya. Dari sisi permintaan produk yang dihasilkan oleh industri perunggasan (broiler) ke depan, harus disadari bahwa dengan adanya peraturan dan kebijakan Pemda DKI Jakarta tersebut maka bagi pelaku ekonomi perunggasan harus membangun manajemen rantai pasok (supply chain management/SCM) yang efisien melalui rantai dingin agar dapat memenuhi persyaratan Pemerintah DKI dan tuntutan konsumen. Implikasi kebijakan penting berkaitan dengan implementasi kebijakan Pemerintah DKI hanya akan berhasil dengan baik kalau mampu mengintegrasikan antara berbagai aspek, baik aspek teknis, ekonomi atau bisnis, kelembagaan dan aspek kebijakan dan peraturan
Sistem Resi Gudang di Indonesia: Antara Harapan dan Kenyataan
Get PDFFenomena yang umum terjadi pada perdagangan komoditas pertanian adalah anjloknya harga pada saat panen raya dan melonjaknya harga pada masa paceklik. Kebijakan stabilisasi harga untuk gabah dan beras, yang melibatkan peran aktif Perum Bulog, dinilai cukup berhasil. Namun, kebijakan yang sama tidak segera dilakukan untuk komoditas pertanian lain karena alasan besarnya anggaran yang diperlukan dan pertimbangan kemampuan Bulog untuk melaksanakan. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk membantu petani dalam menghadapi fluktuasi harga tersebut adalah merancang dan memfasilitasi penyelenggaraan Sistem Resi Gudang (SRG). Meskipun Undang-Undang SRG telah diterbitkan tahun 2006, namun implementasinya di lapangan belum menunjukkan kinerja seperti yang diharapkan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan dan mencari alternatif strategi dan kebijakan yang diperlukan untuk mengakselerasi SRG sehingga dapat dimanfaatkan petani produsen. Kajian ini menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi pengumpulan data primer difokuskan di Kabupaten Indramayu dan Subang. Hasil kajian menunjukkan, antara lain: (i) masih terbatasnya pemahaman tentang SRG berikut manfaatnya, (ii) jasa SRG di Indramayu dan Subang baru mencakup komoditas gabah dan beras, (iii) pengguna jasa SRG lebih banyak pedagang, dan (iv) terbatasnya ketersediaan gudang yang memenuhi persyaratan, dan (v) masih terbatasnya keterlibatan dan dukungan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan SRG. Permasalahan melembagakan SRG untuk komoditas pertanian sangat komplek karena terkait dengan banyak lembaga yang terlibat. Oleh karena itu, diperlukan strategi alternatif yang mampu mengatasi permasalahan dan kendala komplek tersebut
Pengelolaan Infrastruktur Irigasi dalam Kerangka Ketahanan Pangan Nasional
Get PDFPembangunan irigasi di Indonesia telah berlangsung ribuan tahun namun ada periode-periode tertentu yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan infrastruktur irigasi untuk dapat dijadikan pelajaran pada masa yang akan datang. Khususnya dalam kerangka pembangunan dan pengelolaan infrastruktur untuk mencapai tujuan ketahanan pangan nasional. Naskah ini merupakan tulisan gagasan kebijakan berdasarkan hasil review sejarah pengelolaan irigasi dari zaman kolonial hingga sekarang. Hasil analisis kebijakan menyarankan supaya ada langkah terobosan dalam pengelolaan irigasi untuk memastikan Indonesia tidak lagi pengimpor beras terbesar di dunia. Ada beberapa pendekatan yang diperlukan antara lain melakukan eksplorasi kawasan yang dianggap layak untuk membangun infrastruktur irigasi. Pengkajian terhadap kawasan ini dapat dilakukan secara cepat dengan melakukan karakterisasi wilayah dan berdasarkan pengalaman yang telah diperoleh selama ini pembangunan infrastruktur hendaknya dapat dilakukan secara bertahap termasuk pembangunan kelembagaan pengelolaan irigsi yang diperlukan.
Membedah Gorontalo sebagai Calon “Bintang Timur” Pertanian Indonesia di Abad 21
Get PDFDijalankannya pembangunan pertanian dengan benar merupakan idaman sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama petani di perdesaan. Kegundahan pakar sosial-ekonomi terhadap penyelenggaraan pembangunan pertanian selama ini bukan tanpa alasan, karena telah lebih dari seabad kehidupan masyarakat pertanian di perdesaan tidak kunjung membaik secara signifikan. Menelaah kemajuan pertanian di Gorontalo, sebagai calon “bintang timur” pertanian abad 21, memberikan pelajaran sangat berharga bagi perancang dan penyelenggara kebijakan pembangunan pertanian di pusat dan daerah. Pelajaran tersebut yaitu: pertama, dengan pendekatan outward looking dan visi kebersamaan membangun pertanian berciri industri berbasis masyarakat petani di perdesaan yang pro pasar menjadikan pertanian di Gorontalo berkembang secara mantap dan (sangat mungkin) berkelanjutan. Kedua, penguatan strategi industrialisasi pertanian di perdesaan dan reforma agraria akan memperkokoh pertanian sebagai “ibu kehidupan” yang berimplikasi sangat positif bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat petani. Ketiga, perkembangan pertanian sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan penyelenggara pembangunan yang berintegritas tinggi dan memiliki kompetensi yang dapat diandalkan. Diterapkannya asas good governance dan inclusive dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pertanian, reformasi birokrasi pemerintahan, dan penguatan civil society serta kearifan lokal. Keempat, terpeliharanya budaya kemandirian, semangat kerja keras dan pantang menyerah untuk maju secara bersama (“solidarity”), altruisme kolektif dalam bingkai untuk kemajuan lintas kesukuan (nasionalisme), dan modal sosial setempat sangat besar pengaruhnya terhadap kemantapan kemajuan pembangunan pertanian di perdesaan