MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
Reformasi TNI: Pola, Profesionalitas, dan Refungsionalisasi Militer dalam Masyarakat
No full textAs a process of military withdrawal from politics, the internal reform of The Indonesian National Defense Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) has specific characters in its pattern as well as in its professionality. In this paper, Talukder Maniruzzaman’s concept of military withdrawal from politics and Robert K. Merton’s and Talcott Parsons’ functional analysis were laboured to inquire that process experienced by TNI. That inquiry used the combination of quantitative and qualitative methods. The result shows that TNI reform is a gradual, hierarchical and sustainable process. TNI reform can also categorized as professional military withdrawal from politics—a process which is not going suddenly nor hastily, with reformist considerations beforehand, and is based on an awareness about a need to correct TNI’s role in the past state politics. What makes it different from other countries’ military’s experiences is that this process had no immediate relationship to foregone general election, and were going without transfer of power to temporary civil government, social revolution, mass rebellion, or foreign invasion and intervention. Simultaneous with that reform is a process of refunctionalization, that is to say correctly reorder TNI’s position and role in the democratic order of national life, so TNI able to be functional simultaneously with other national functions or components. Sebagai sebuah proses mundurnya militer dari politik, reformasi internal TNI memiliki kekhasan tersendiri, baik dalam hal pola maupun profesionalitasnya. Dalam tulisan ini, proses yang dialami TNI tersebut ditelaah menggunakan gagasan Talukder Maniruzzaman mengenai mundurnya militer dari politik, serta gagasan Robert K. Merton dan Talcott Parsons mengenai analisis fungsional. Penelitiannya sendiri dilakukan dengan menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa reformasi TNI terjadi secara gradual, bertingkat, dan berlanjut. Reformasi TNI juga dapat dikategorikan sebagai mundurnya militer dari politik secara profesional—dilaksanakan secara tidak mendadak dan tidak tergesa-gesa, didahului pemikiran-pemikiran reformis, serta dilandasi kesadaran akan perlunya koreksi terhadap peran TNI dalam politik negara di masa lalu. Yang membedakannya dari pengalaman militer lain di berbagai negara, proses ini tidak terkait dengan dilangsungkannya pemilihan umum terlebih dahulu, serta tidak disertai penyerahan kekuasaan sipil sementara, revolusi sosial, pemberontakan massal, maupun invasi atau intervensi asing. Bersamaan dengan reformasi tersebut, terjadi pula refungsionalisasi, yakni penataan kembali secara tepat posisi dan peran TNI dalam tatanan kehidupan nasional yang demokratis, sehingga dapat menjadi fungsional bersama fungsi-fungsi atau komponen-komponen bangsa lainnya
Relasi Sipil-Militer dalam Pemberdayaan Masyarakat Papua
No full textThis research attempts to show that active role of agencies allows an adequate civil–military relation to be established despite of some constrains to the relationship between the two. Employing qualitative approach to assess civil–military cooperation in empowering Papuan society, the case study shows how the military and civilian collaborated to subdue the social tension in a territory prone to conflict. The result suggests that military component took pivotal role in maintaining peace and national security in Papua. Through its history, Indonesian government planned Papua development with military’s involvement on one side, yet without any attempt to embrace the subject of that development itself on the other. This expectedly gave rise to the dispute between military and civilian. However, civil–military cooperation in empowering indigenous Papuan based on local culture and local people initiative proven to be effective in reducing the risk of conflict, in addition to being a case of how the role of agencies could be vital in the making of a better condition. Penelitian ini hendak menunjukkan bahwa peran aktif agen-agen memungkinkan relasi sipil–militer yang memadai terbangun meski dilatari kondisi-kondisi menyulitkan. Menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengulas relasi sipil–militer dalam pemberdayaan masyarakat Papua, kasus yang diuraikan memperlihatkan kolaborasi antara angkatan bersenjata dengan entitas sipil untuk menuntaskan ketegangan yang menyeruak di sebuah wilayah rentan konflik. Hasilnya menunjukkan bahwa komponen militer memainkan peranan menjaga perdamaian dan keamanan nasional di Papua. Sepanjang sejarah, pemerintah Indonesia merencanakan pembangunan Papua dengan melibatkan militer di satu sisi, namun tanpa merangkul masyarakat Papua di sisi lain. Hal tersebut menyebabkan ketegangan antara sipil dan militer di wilayah ini berkembang. Namun, kerja sama sipil–militer memberdayakan masyarakat adat Papua yang berpijak pada kebudayaan dan inisiatif penduduk setempat terbukti membantu menggerus kerawanan-kerawanan tersebut, selain menjadi contoh bagaimana peranan agensi dapat berkontribusi dalam menciptakan keadaan yang lebih baik
Gerakan Sosial dalam Aksi Penyelenggaraan Sekolah untuk Anak Miskin
No full textThis article shows the importance of civil society in the implementation of a schoolfor poor children that are seen in the context of the social structure and state policies.During this time, the implementation of the school for poor children—done by the civilsociety organization (CSO) in Indonesia—is often understood as a micro phenomenonregardless of the context of broader social structures. What they do in fact can not beseparated from the context of the macro structure. To that end, the main argumentof this paper using the framework of the concept of social movement that emphasizesthe dynamics of CSO actors and providing education in the face of structural povertyproblems that occur. In the early part, this paper outlines some of the dimensions ofsocial movements in the implementation of the school for poor children that are characteristicof the CSO. Arguments will end with a description of the opportunities forthe development and sustainability of the CSO movement. This article departs fromthe results of a qualitative research using case study as a strategy of inquriy. Data werecollected through interviews, observation, and study of documents and analyzed withqualitative data analysis is enriched by an extensive literature study
Keterwakilan Etnis di Politik Nasional: Kasus Etnis Sunda di Republik Indonesia
No full textArtikel ini bertujuan untuk membuat sebuah model analisis untuk menjelaskan mengapa kehadiran tokoh politik Sunda di tingkat nasional relatif rendah walaupunmereka merupakan kelompok mayoritas terbesar kedua di Indonesia. Model analisis ini difokuskan pada faktor sejarah, jaringan sosial, budaya, dan peran Pemda sertamasyarakat. Faktor sejarah berguna untuk mengetahui sejauh mana pentingnya posisi orang Sunda dan Bandung sebagai pusatnya dalam hubungan sosial politiknya denganJakarta. Faktor jaringan sosial dapat menganalisis keterkaitan antara jaringan Sunda dengan jaringan nasional. Sementara itu faktor budaya berguna untuk melihat pengaruhnilai dan perilaku orang Sunda dalam berpolitik. Model ini juga mencakup peran Pemda dan masyarakat Sunda dalam mendukung orang Sunda untuk meningkatkan kehadiran tokoh politik mereka ditingkat nasional
Dinamika Struktur-Agensi dalam Perkembangan Industri Otomotif Indonesia
No full textThe focus of this paper is the dynamic relationship in automobile industry betweenentrepreneur and the power in 1969-1998. The length of this study can be divided inthree periods: seeking the industrial form, going to maturity, and realizing the industrialautonomous. Looking back to the Old Order and analyzing along three periods, thisresearch has found that the structure transformed the interactions between actors—“theshifting patronage”. Giddens approach and theory of “structuration” is really clear inthis industry and the model of this phenomenon is called as “symbiotic relationship”.It is different from Chalmers (1996) analyzed through economical-politics analysis, orAswicahyono (2009) explored the linkage of automobile industry regarding value chaintheoretical framework, or Aswicahyono, Chatib Basri, and Hal Hill (2000) concludedthe pattern of ownership and public policy regarding the political economy view.Through historical approach, data were collected by desk research, in-depth interviewand several group discussions along 2008-2010 in Indonesia and Tokyo as well. Fokus dari makalah ini adalah relasi dinamis di dalam industri otomotif antarapengusaha dan kekuasaan dalam rentang waktu 1969-1998. Cakupan studi ini dapat dibagi ke dalam tiga periode: mencari bentuk industri, menuju ke kedewasaan, dan menjadikan industri otonom. Melihat kembali kepada Orde Lama dan menganalisis keseluruhan tiga periode tersebut, penelitian ini telah menemukan bahwa struktur telah mentransformasikan interaksi antar aktor-aktor yang terlibat “the shifting patronage”. Pendekatan Giddens dan teori strukturasi sangat jelas terlihat di dalam industri ini dan model dari fenomena ini disebut sebagai “symbiotic relationship”. Hal ini berbeda dengan Chalmers (1996) yang menganalisis melalui analisis ekonomi-politik, atau Aswicahyono (2009) yang mengeksplorasi hubungan industri otomotif mengenai kerangka teoretik rantai nilai, atau Aswicahyono, Chatib Basri, dan Hal Hill (2000) yang menyimpulkan pola kepemilikan dan kebijakan publik mengenai pandangan ekonomi-politik. Melalui pendekatan historis, data dikumpulkan lewat penelitian pustaka, wawancara mendalam, dan beberapa diskusi kelompok sepanjang 2008-2010 di Indonesia dan Tokyo
Perjalanan Menjadi Cina Benteng: Studi Identitas Etnis di Desa Situgadung
No full textThis article argue that “Chinese-ness” is an achievable entity to a social group withindigenous cultural identity. Previous studies tend to define ethnic identity as asingle and objective entity. This study offers a new understanding on ethnic identity.Identity is defined as a process to identify a certain collectivity in which an individualfeels he/she belonged to, while ethnicity is one of the manifestations of collectivities.Thus, identity is a subjective process, where each individual plays a significant role indetermining his/her collectivity as his/her alter-ego. While ethnicity is an objectiveprocess, in which the society determine an individual’s collectivity. This qualitativeresearch is conducted by interviewing seven informants with grounded approach, inwhich the researcher tries to build concepts from the collected data. This study pintedout that Cina Benteng is the whole community of Peranakan Chinese living in thecountryside of Tangerang. However, some of its communities rejected that notion,and identified themselves as “orang keturunan”, a term which bought them closer tothe indigenous identity. Through a long process, as a result of historic, infrastructure, demographic, and economic change, they eventually identified themselves as CinaBenteng, a term which bought them closer to the Chinese identity. Artikel ini memiliki argumen bahwa “ke-Tionghoa-an” merupakan sesuatu yang dapat dicapai oleh sekelompok individu yang pada dasarnya memiliki identitas yang dekat dengan etnis pribumi. Selama ini, identitas etnis didefinisikan sebagai entitas tunggal yang bersifat objektif. Namun, penelitian ini memberikan definisi baru mengenai identitas etnis. Identitas adalah sebuah proses mengidentifikasi kolektivitas yang menjadi acuannya, sedangkan etnisitas merupakan salah satu dari banyak kolektivitas. Identitas adalah suatu proses subyektif dimana individu berperan penting untuk menentukan kolektivitas mana yang merupakan alter ego-nya. Sedangkan etnisitas adalah proses obyektif, dimana kelompoklah yang menetapkan keanggotaan seorang individu. Hasil penelitian ini menunjukkan umumnya Cina Benteng dianggap sebagai seluruh Tionghoa “peranakan” yang menetap di daerah pinggiran Tangerang. Namun, beberapa anggotanya di Desa Situgadung pada awalnya menolak hal itu, dan mengaku sebagai orang “keturunan”, suatu istilah yang mendekatkan komunitas ini pada kelompoketnis pribumi. Melalui proses yang panjang, sebagai akibat dari perubahan sejarah,infrastruktur, demografis, dan ekonomi, mereka akhirnya mengaku dan bangga sebagai Cina Benteng, satu istilah yang mendekatkan mereka dengan etnis Tionghoa. Penelitian kualitatif ini dilakukan dengan mewawancarai tujuh informan dengan menggunakan pendekatan grounded, dimana peneliti berusaha membangun konsep dari data yang dihimpun di lapangan.