MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
Globalisasi dan Transformasi Institusi Pendidikan Militer di Sekolah Staf dan Komando TNI AL
No full textGlobalization has brought some challenges and threats to the building of national defence and security of many countries, including Indonesia. Many efforts have to be made to answer these challenges and threats. One of these efforts is doing some necessary transformations in the institutions of military education—in this case, The School of Staff and Command of Indonesian Navy (Sekolah Staf dan Komando TNI AL/SESKOAL) that becomes the research subject of this article. This article argues that the attempt of military organization to do adaptation and anticipation in facing globalization can be done by transformation of institution of military education, especially to produce structure or to create new norm about professional military. One of the obstacles for this transformational process is the existing negative stereotype to the SESKOAL, so that that institution had been experiencing marginalization, whereas the institution of military education has significant role in creating professional and competence military. As the consequence, many military personnel hesitate to take part in the institution. The method that used in this research is qualitative method with socio-historical inquiry. This article uses theoretical framework inspired by Anthony Giddens’ thought about structuration. Globalisasi tentu saja menghadirkan tantangan dan ancaman terhadap pembangunan pertahanan nasional berbagai negara, termasuk Indonesia. Berbagai upaya mesti dilakukan untuk menjawab tantangan dan ancaman ini. Salah satunya, dengan mendorong transformasi di lembaga pendidikan militer, termasuk di Sekolah Staf dan Komando TNI AL (SESKOAL), yang menjadi subjek penelitian dari tulisan ini. Argumentasi tulisan ini adalah upaya adaptasi dan antisipasi organisasi militer dalam menghadapi globalisasi dapat dilakukan melalui transformasi institusi pendidikan militer, terutama untuk memproduksi struktur atau menciptakan norma baru mengenai militer profesional. Salah satu kendala utama bagi dilaksanakannya proses transformasi ini adalah masih adanya stereotip negatif yang dilekatkan kepada SESKOAL sehingga lembaga tersebut mengalami marginalisasi. Padahal, lembaga pendidikan militer memiliki peran signifikan dalam upaya pembentukan militer yang profesional dan mumpuni. Akibatnya, banyak anggota militer yang enggan berkecimpung di lembaga tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini merupakan metode kualitatif yang disertai dengan penelusuran sosio-historis. Adapun kerangka teoretis yang digunakan banyak mengambil inspirasi dari pemikiran Anthony Giddens mengenai strukturasi. 
Modal Budaya dan Modal Sosial dalam Industri Seni Kerajinan Keramik
No full textModal budaya dan sosial memiliki peran penting dalam perkembangan klaster industri seni kerajinan keramik. Tulisan ini mendeskripsikan dan menjelaskan peranan modal budaya dan sosial dalam perkembangan klaster industri seni kerajinan keramik di Kasongan serta dinamika hubungan dominasi, subordinasi, dan resistensi di antara para pengusaha. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menunjukkan peran penting modal budaya dalam mengubah klaster dari yang semula memproduksi keramik tradisional-fungsional menjadi klaster yang memproduksi keramik artistik. Modal budaya juga penting bagi mobilitas ke atas di antara para pengusaha. Modal sosial dalam bentuk jaringan sosial penting dalam memfasilitasi proses transaksi dan pemasaran keramik serta memungkinkan organisasi dan institusi bekerja dengan baik. Konsep modal sosial Bourdieu dan Putnam bersifat saling melengkapi untuk menjelaskan realitas empiris dalam klaster industri. Pengusaha dominan mencoba untuk mempertahankan dominasinya dengan menggunakan modal simbolik dan mengembangkan klaster demi kepentingan dirinya serta para pengusaha secara keseluruhan
Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil–Militer Pasca Reformasi TNI
No full textThis article discusses the entering process of retired military (TNI) officers into politics and their performances in that arena. This article argues that the retired military officer’s roles in politics provided new characteristics to the pattern of civil-military relations in Indonesia. It related to their capability to bridge the communication and to act as muting agent in political conflict between civil and military politicians. This article also asserts that the involvement of retired military officers in politics is strongly based on their commitment to the constitution in building democratic consolidation, which is not representing military interests. Thereby, it criticizes existing studies stated that the involvement of retired military officers in politics is part of the military institution’s attempts to capture the state power through democratic mechanism, namely, re-militarization. The approach used by this study is Actor Network Theory (ANT), which is based on performative relation amongst actors (actants), both human and non-human actants. This approach was used to generate a detailed explanation of certain event through an inquiry of relational process amongst actors within network. Tulisan ini membahas proses masuknya purnawirawan Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke dalam politik praktis dan kinerjanya di dalam arena politik. Menurut penulis, berperannya purnawirawan TNI dalam kegiatan politik telah memberikan karakteristik baru pada pola relasi sipil–militer di Indonesia pasca reformasi. Hal ini terkait dengan peran purnawirawan yang mampu menjadi jembatan komunikasi dan peredam konflik antara politisi sipil dengan militer. Tulisan ini juga menegaskan bahwa keterlibatan purnawirawan TNI dalam politik praktis lebih didasarkan pada komitmen terhadap konstitusi dalam membangun konsolidasi demokrasi, yang mana bukan mewakili kepentingan militer. Argumentasi ini merupakan kritik terhadap beberapa studi sebelumnya yang mengemukakan bahwa masuknya purnawirawan TNI ke dalam politik merupakan bagian dari upaya institusi militer menguasai pemerintahan melalui mekanisme demokrasi, atau disebut juga sebagai remiliterisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan Actor Network Theory (ANT), yang dasarkan pada relasi performatif di antara aktor-aktor, baik aktor manusia maupun non manusia. Penelusuran melalui pendekatan ini berusaha menggali suatu peristiwa secara detail dengan menyelidiki proses relasional antar-aktor dalam jaringan
Prajurit Profesional-Patriot: Menuju TNI Profesional pada Era Reformasi
No full textThis article discuses about The Indonesian National Defense Forces (Tentara Nasional Indonesia/TNI) who has been experiencing a shift from praetorian military to professional military because of fundamental change within Indonesian society after the end of the Soeharto’s regime in 1998 which is followed by a transition of power from New Order to reformed government. That shift can be seen through some issues related to territorial institutions, military business, and relation between TNI and The Ministry of Defense (Departemen Pertahanan). This paper argues that that shift and its related issues can be explained by patriot professional military thesis. This thesis combines certain aspects of Huntington’s old professionalism and Stepan’s new professionalism. As a patriot professional military TNI has professional characteristics as well as strong commitment to take a part in nondefense tasks according to decisions of civilian government. To become patriot professional military TNI needs to develop itself in a condition with objective civilian control that promotes military professionalism, and highly respects the civilian supremacy. This paper approached its problem with sociology of military, and made its inquiry with qualitative method. Tulisan ini membahas fenomena TNI yang tengah mengalami pergeseran dari militer praetorian menuju militer profesional seiring terjadinya perubahan mendasar dalam masyarakat Indonesia karena peralihan kekuasaan dari Orde Baru ke pemerintahan Reformasi pasca-berakhirnya pemerintahan Soeharto pada 1998. Pergeseran tersebut dapat dilihat dari isu-isu terkait keberadaan lembaga teritorial, bisnis militer, serta hubungan antara TNI dengan Departemen Pertahanan. Tulisan ini berargumen bahwa pergeseran tersebut dapat dijelaskan dengan tesis militer profesional patriot. Tesis ini merupakan kombinasi aspek-aspek tertentu dari tesis Huntington mengenai profesionalisme militer yang disebut profesionalisme lama dengan aspek-aspek tertentu dari tesis Stepan yang disebut profesionalisme baru. Sebagai militer profesional patriot, selain hadir dengan karakteristik profesional TNI juga memiliki komitmen kuat untuk mengambil peran dalam tugas-tugas nonpertahanan berdasarkan keputusan pemerintah sipil. Untuk itu, TNI perlu berkembang dalam kondisi kontrol sipil objektif yang menitikberatkan profesionalisme militer itu sendiri, dan turut menjunjung supremasi sipil. Tulisan ini disusun dengan pendekatan sosiologi militer. Adapun proses penelitiannya dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif
Kelekatan Kelembagaan: Industri Distro Fesyen di Bandung
No full textArtikel ini berupaya memperkaya perspektif dalam kajian industri kreatif, yakni cultural entrepreneurship, social contract, dan contextual knowledge, dengan menggunakan pendekatan institusional. Argumen utamanya adalah kelekatan kelembagaan memiliki peran sangat penting dalam mempromosikan distro fesyen kreatif di Bandung yang berdasarkan sejarah dikenal sebagai kota fesyen. Metode kualitatif digunakan untuk mengumpulkan data dari berbagai narasumber. Studi ini mengungkapkan bahwa ketidaklekatan antara negara dan dunia bisnis fesyen kreatif dan dalam masyarakat fesyen menjadi sesuatu yang menonjol dalam bisnis yang berjalan. Akibatnya, kreativitas para pengusaha fesyen tidak mampu menjadi lebih baik dan organisasi bisnis yang dibangun secara internal sulit menjadi mapan. Perkembangan terbaru studi ini mengindikasikan para aktor ekonomi dengan modal besar dan pemerintah lokal mulai bekerja sama dengan industri fesyen distro. Perkembangan ini memberi kesan bahwa problematika ketidaklekatan dapat ditransformasikan dengan melekatkan negara sebagai pelaku bisnis sama halnya dengan melekatkan aktor dalam bisnis. Kedepannya distro fesyen kreatif di Bandung akan bergantung pada kekuatan perjuangan untuk melekatkan berhadapan ketidaklekatan negara, ekonomi, dan asosiasi yang menyokongnya
Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal
No full textTulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi dinasti politik yang berkembang dalam arena politik lokal. Kemunculan dinasti politik dapat terindikasi dalam beberapa penjelasan. Pertama, kegagalan fungsi partai politik lokal untuk melakukan regenerasi politik. Kedua, biaya demokrasi yang tinggi menghalangi masyarakat untuk berpartisipasi dalam suksesi kekuasaan. Ketiga, perimbangan kekuasaan antar elit lokal tidak tercipta sehingga menghasilkan sentralisasi politik di kalangan elit tertentu yang berkembang menjadi dinasti. Patrimonialisme tidaklah selalu menjadi perspektif utama dalam menganalisis dinasti politik. Tulisan ini menggunakan pendekatan budaya politik familisme dalam menganalisis dinasti politik di aras lokal. Hasil penelitian ini menunjukkan gejala familisme sebagai preferensi politik yang didasari atas penguasa yang mengangkat saudara sebagai upaya menutupi aib kekuasaannya. Familisme sendiri turut dipengaruhi berbagai sumber politik seperti halnya populisme, tribalisme, dan feodalisme yang membedakan karakter dinasti politik di Indonesia
Hidup adalah Perjuangan: Strategi Pemuda Yogyakarta dalam Menghadapi Transisi dari Pendidikan ke Kerja
No full textArtikel ini menunjukkan pengalaman enam pemuda dari Yogyakarta yang berjuang dalam proses transisi dari dunia pendidikan ke dunia kerja. Para pemuda ini secara kreatif menerapkan strategi jangka panjang baik di dalam maupun di luar ranah pendidikan. Mereka mengakumulasi berbagai macam kapital sehingga bisa ditukar di masa depan. Hasilnya, mereka masih mendapatkan keuntungan dari strategi serta kapital yang mereka buat sebelumnya. Sebagai pemuda yang mempunyai latar belakang kelas menengah, mereka optimis mampu mencapai pekerjaan yang dicita-citakan di masa depan selama mereka tetap bekerja keras, kreatif, dan berjuang dengan keras. Temuan dalam penelitian ini mendukung aspek kualitatif terhadap studi sebelumnya yang dilakukan Nilan (2012). Secara teoritis, artikel ini menunjukkan kompatibilitas antara konsep strategi jangka panjang (Jones 2009), kapital ekonomi, sosial, dan budaya (Bourdieu 1998) dan zigzag journeys (Nilan, Julian, dan Germov 2007) sebagai alat analisis untuk memahami transisi pemuda di Indonesia
Demokratisasi Relasi Sipil–Militer pada Era Reformasi di Indonesia
No full textIndonesia’s military reform resulted cultural, structural, doctrinal and organizational changes. But those changes are not fundamental enough to build democratic civil–military relation that relies on civilian supremacy. The process of military reform in Indonesia showed us that the success of democratization of civil–military relation depends on institutional setup of the military related to civilian institutions’ persistency, guidance, and initiative. This study used Peter D. Feaver’s theory of “principal-agent” to show that the lack of civilian institutions’ coherence and resoluteness caused persisting problems to the Indonesia’s military reform under democratic system. Civilian supremacy in Indonesia appears to be relied on “voluntary subordination” of the military rather than effective civilian control over the military. Hence, instructive policies and legal basis become very important to yield a complete subordination of the military to the civil within democratic system. This argument confronts the existing studies, especially those with political perspective, that tended to accept the idea that military supremacy in politics is needed to build a strong nation state and to uphold the constitution. This study uses qualitative method with data collected by interviewing some key figures in military and civilian institutions. Reformasi militer di Indonesia telah menghasilkan beberapa perubahan, baik kultural, struktural, doktrinal, maupun organisasional. Namun, perubahan-perubahan tersebut belum mencapai tataran yang fundamental terkait relasi sipil–militer yang demokratis dan bersandar pada supremasi sipil. Proses reformasi militer di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan demokratisasi relasi sipil–militer bergantung pada tatanan kelembagaan militer dalam kaitannya dengan kegigihan, arahan, dan inisiatif institusi sipil. Merujuk pada teori Peter D. Feaver tentang “agen prinsipal”, studi ini menunjukkan bahwa kurangnya koherensi dan keterpaduan lembaga sipil mengakibatkan reformasi militer di bawah kontrol sistem demokrasi di Indonesia masih bermasalah. Supremasi sipil di Indonesia nampaknya lebih mengandalkan “subordinasi sukarela” dari militer, dan bukan hasil dari kontrol sipil yang efektif terhadap militer. Kebijakan instruktif dan dasar hukum lantas menjadi dua hal yang penting untuk menghasilkan subordinasi penuh militer terhadap masyarakat sipil di dalam sistem demokratis. Argumentasi ini membantah studi-studi sebelumnya, terutama studi-studi berperspektif politik, yang cenderung menerima ide bahwa supremasi militer atas sipil dalam politik diperlukan untuk membangun negara-bangsa yang kuat dan mempertahankan konstitusi. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap beberapa tokoh kunci dalam institusi militer dan institusi sipil. 
Menggantung ke “Atas”: Perkumpulan Sosial Pedesaan di Era Desentralisasi
No full textDi tengah upaya demokratisasi, pemerintah di tingkat nasional dan lokal berupaya menciptakan masyarakat yang aktif dan termanifestasi dalam berbagai perkumpulan sosial. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini memperlihatkan peran aktif pemerintah lokal mampu memicu bermunculannya perkumpulan sosial di tingkat desa karena memiliki kekuatan struktural melalui regulasi yang dimilikinya untuk mempengaruhi masyarakat. Selain itu, pemerintah lokal juga menyediakan modal ekonomi sekaligus modal kultural yang disertakan dalam proses relasional antara negara dan perkumpulan sosial. Kondisi ini menyebabkan adanya inisiatif dari beberapa anggota masyarakat untuk membentuk serta terlibat dalam aktivitas perkumpulan sosial. Ditinjau dari konsep modal sosial, perkumpulan sosial di Desa Rintis memiliki modal sosial yang tidak seimbang antara bonding, bridging, dan linking. Perkumpulan sosial kuat pada sisi linking, namun lemah pada sisi bonding dan bridging. Oleh karena itu, perkumpulan sosial di Desa Rintis eksitensinya hanya menggantung ke atas (negara) karena adanya upaya aktif dari para pemimpin perkumpulan sosial yang ada untuk mengaitkan diri dengan negara. Studi ini memberikan gambaran peran besar pemimpin (agen) dalam dinamika modal sosial yang dalam studi Putnam (1994) dan Szreter (2002) kurang begitu dibahas