MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
The Politics of Civil Society Organizations (CSOs) Post-Reformation 1998
No full textSetelah Reformasi tahun 1998, sebagian organisasi organisasi masyarakat sipil (OMS) mendorong agenda perubahan kebijakan dari luar pemerintahan dan terlibat dalam berbagai tim asistensi implementasi program pembangunan dari berbagai kementrian. Perubahan tindakan politik kelompok OMS dari luar pemerintahan dan menjadi bagian pemerintahan disebabkan oleh adanya kesempatan politik yang lebih terbuka dan akomodatif dari rejim politik paska Reformasi. Meskipun OMS memanfaatkan kesempatan politik tersebut, OMS menghadapi tantangan serius dalam arena politik yaitu fragmentasi kelompok masyarakat sipil dalam mendorong berbagai perubahan dan reformasi kebijakan dan tidak adanya dukungan perubahan struktur budaya politik yang masih mewarisi hubungan patronase diantara para aktor. Studi ini memperkuat argumen dari Aspinall (2013a) dan Mietzner (2013) dalam hal memanfaatkan kesempatan politik paska Reformasi dan tantangan serta respon OMS dalam struktur warisan politik rejim Suharto di dua arena politik: pembuatan kebijakan dan politik elektoral. OMS di Indonesia mengalami ketidaksolidan dan lemah dalam mendorong isu-isu perubahan dalam pembentukan kebijakan di DPR dan lemahnya dukungan politik elektoral bagi pemenangan kandidat dari kelompok OMS di semua pemilihan umum.Untuk mendapatkan data yang terkait aktivitas politik OMS dalam ranah pembuatan undang-undang serta partisipasi politik aktor OMS dalam pemilu, studi ini menggunakan metode pelacakan proses. After the Reformation (reformasi) in 1998, some civil society organizations (CSOs) have endorsed policy changes from outside the government and have involved in many ministries’ assistance team to implement government’s development programs. These CSOs’political action changes from outside to become inside the government are caused by the openness of political opportunity from political regime after Reformasi. Even though CSOs have used these political opportunities, these organizations faced seriously challenges in political field such as the fragmented of CSOs to endorse many policy reform and changes. In addition, there is lack of supporting changes in political culture structures which are still continuing patronage relations legacies among political actors. This study strengthens Aspinall (2013a) and Mietzner (2013) arguments about how the CSOs take political opportunity after Reformasi and their challenges and response in order to adapt in Suharto’s political legacy in two political arenas: the policy making process and electoral politics. Moreover, Indonesian CSOs are fragmented and weakened for endorsing some progressive issues in law making process in the House and their weakness to gain electoral support for winning the CSOs candidates in election. To gather relevant data about CSOs political activities in these arenas, this study applies process tracing method. The study’s findings confirm that even though there is more openness on political opportunity to participate in political arena, however, it seems that there are no supporting changes in political structures which are patronage relations among political actors. Therefore, Indonesian CSOs are fragmented and weakened for endorsing some progressive issues in law making process in the House and their weakness to gain electoral support for winning the CSOs candidates in election.  
Brightspot Market sebagai Representasi Identitas "Cool" Kaum Muda Jakarta
No full textProduk fesyen lokal selama ini masih dipandang sebelah mata oleh masyarakat, terlebih ketika banyak toko produk fesyen internasional yang mendominasi pasar. Untuk itu, Brightspot Market hadir dengan mengusung konsep kurasi untuk mempromosikan dan mewadahi produk fesyen lokal dengan kualitas premium. Tulisan ini membahas proses representasi identitas kaum muda pada acara Brightspot Market untuk memperkaya kajian sosiologi budaya mengenai representasi identitas khususnya konsep circuit of culture yang dikemukakan oleh Stuart Hall. Dengan menggunakan metode kualitatif berupa wawancara terhadap pendiri dan observasi terhadap Brightspot Market, vendor produk lokal dan konsumen, tulisan ini menunjukkan bahwa Brightspot Market mampu memodifikasi konsep circuit of culture dengan merepresentasikan identitas cool ‘keren’ melalui konsep curated market-nya kepada kaum muda Jakarta.Nowadays, the people still underestimate local fashion product. Moreover, many international brand’s stores seem to dominate the market. Then, Brightspot Market comes up with the curated market concept to accommodate and promote a premium quality of local fashion product. This Article discusses representation process to youth identity in Brightspot Market event. This article discusses the representation process of youth identity to enrich the study of cultural sociology, especially the concept of “circuit of culture” by Stuart Hall. This article describes Brightspot Market which modifies circuit of culture concept. Using qualitative methods by interview and observation towards Brightspot owners, local products’ vendor and consumer, this article shows that Brightspot Market can modify that concept by represents “the cool” identity through its curated market concept to Jakarta young people
Dari Islamisme ke “Premanisme”: Pergeseran Orientasi Gerakan Kelompok Islam Radikal di Era Desentralisasi Demokrasi
No full textTulisan ini disusun berdasarkan studi yang dilakukan untuk mendeskripsikan pergeseranorientasi gerakan kelompok Islam radikal di era desentralisasi demokrasi, serta faktor yangmemengaruhinya: dari “Islamisme” ke arah “premanisme”. Islamisme yang pada awalnyamenjadi isu utama gerakan, kini telah bergeser ke arah penguasaan sumber daya ekonomi.Dengan metode kualitatif, data yang dikumpulkan dari berbagai sumber mengungkapkanbahwa pergeseran orientasi itu merupakan bentuk “metamorfosis” gerakan yang menjadisalah satu kunci kelangsungannya. Model politik patron-klien ala rezim Orde Baru kembalimuncul meski dengan bentuk yang berbeda. Patron yang sebelumnya didominasipenuh oleh pemimpin pemerintahan kini menyebar ke berbagai pihak di ranah lokal yangmemiliki akses dan kontrol terhadap sumber daya ekonomi.This article was wrote based on a study to describe the shifting orientation of hard-lineIslamic group in the decentralization of democratic era and its influences factor: from“Islamism” to “premanism”. Islamism, which at the beginning used as the main issue,has been shifted to occupying the economic resources. Through the qualitative method,the data gathered showed that this changing orientation as the “metamorphosed” formof movement which becomes one of their survival ways. Political clientelism practiced byNew Order regime has been re-emerging in the different types. Patron which at the timeis fully dominated by the government leader nowadays has spread out to the various partiesin the local region who have access and control to the economic resources
Rasionalitas Sosial-Ekonomi dalam Penyelesaian Pengangguran Terselubung Petani Sawah Tadah Hujan
No full textPengangguran terselubung yang dialami petani di Indonesia seringkali berkaitan dengan zero marginal productivity of labor. Penyelesaian pengangguran terselubung, yang dilakukan petani melalui rasionalitas sosial-ekonomi, dapat menyelesaikan persoalan pengangguran terselubung sampai ke akar masalah karena dasar analisis berangkat dari perilaku individual untuk bertahan hidup. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gunung Kembang, Kecamatan Merapi Timur, Kabupaten Lahat. Teknik penelitian menggunakan metode survei. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode acak sederhana. Analisis rasionalitas sosial-ekonomi penyelesaian pengangguran terselubung dilakukan dengan analisis tabulasi, matematis, dan simulasi. Hasil analisis menunjukkan telah terjadi pengangguran terselubung di tingkat rumah tangga petani. Petani melalui rasionalitas sosial mengatasi pengangguran terselubung dengan: (1) diversifikasi struktur pekerjaan (okupasi baru) dan (2) pengurangan tenaga kerja luar keluarga dalam kegiatan usaha tani dengan memaksimalkan potensi tenaga kerja rumah tangga. Rasionalitas sosial ini berdampak secara ekonomi pada pengurangan pengangguran terselubung sebesar 69 persen dan peningkatan pendapatan 267 persen di tingkat mikro. Dengan demikian, rasionalitas sosial-ekonomi rumah tangga petani terbukti dapat menyelesaikan persoalan pengangguran terselubung di tingkat mikro. Disguised unemployment experienced by farmers in Indonesia are often caused by Zero Marginal Productivity of Labor. However, the completion of disguised unemployment has been only focused on the improvement of the economic structural transformation from agriculture to industry as an aspect of macro analysis, without considering aspects of micro analysis. Though micro analysis through socioeconomic rationality farm households can solve problems underemployment get to the root of the problem, because the basic analysis departs from the social and economic rational behavior. The research was conducted in the village of East Mount Merapi Flower District of Lahat. The research technique is a survey method. Sampling using the simple random method. Socioeconomic rationality analysis of disguised unemployment completion done with tabulation analysis, mathematics, and simulation. The analysis shows there has been a degree of disguised unemployment in farm households. Farmers through social rationally overcome disguised unemployment: (1) Differentiation of the structure of the work to other farming sectors and non- agricultural new occupation), and (2) Reduction of non-family labor in farming activities to maximize the potential of household labor. This social rationals have economic impact on the reduction of disguised unemployment at 69 percent and 267 percent increase in revenue at the micro level. Thus, socioeconomic rationality farm households can solve problems disguised unemployment at the micro level
Korupsi Demokratis dalam Partai Politik: Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilukada Lampung
No full textPasca-Reformasi 1998 Indonesia mengalami proses demokratisasi dan desentralisasi, salah satunya melalui pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) secara langsung sejak 2005. Kendati demokratisasi dan desentralisasi ini dipandang positif oleh sebagian peneliti, tetapi berbagai bentuk tindakan koruptif juga tak luput dari perhatian para peneliti lain. Konsepsi Warren mengenai korupsi demokratis membantu menyelisik paradoks demokratisasi dan desentralisasi pasca-Reformasi tersebut. Menurut Warren, korupsi dalam demokrasi merupakan sebentuk eksklusi “muka dua” yang menguntungkan segelintir pihak dengan merugikan pihak-pihak lain yang dieksklusi dalam pengambilan keputusan dan tindakan kolektif. Namun demikian, penulis menilai terdapat ketidaklengkapan dalam konseptualisasi Warren ketika ia mengidentifikasi lokasi korupsi yang telah terdiferensiasi di dalam rezim demokratis. Warren hanya mengidentifikasi empat ranah yang menjadi lokasi korupsi, yakni negara, ranah publik, masyarakat sipil, dan pasar. Mengambil pemilukada di Lampung sebagai studi kasus, tulisan ini berhasil mengidentifikasi lokasi korupsi lain, yakni partai politik. Penulis berargumen, korupsi demokratis pada partai politik ditandai terutama dengan sentralisme partai politik dalam melakukan rekrutmen dan seleksi bakal calon kepala daerah.After 1998 Reformation, Indonesia has been experiencing democratization and decentralization. Among others, general election for local government (pemilukada) since 2005 is an implementation of democratization and decentralization. Although democratization in Indonesia was praised by some researchers, many others also figured out some corruptive actions in the democratic process. Warren’s conception about democratic corruption helped us to understand the paradox of post-Reformation democratization and decentralization. According to Warren, corruption in a democracy is a duplicitous exclusion that gives an advantage to few parties in the expense of the others who are excluded from the process of decision-making and collective action. However, the author suggests that there is incompleteness in Warren’s conceptualization when he identified the location of corruption that is differentiated in a democratic regime. Warren identified only four locations of corruption, that is the state, public sphere, civil society, and market. Took local elections in Lampung as a case study, this article identified other location, that is the political party. This article argues, corruption of democracy in the political party is indicated primarily by political party’s centralism in recruiting and selecting local leader candidates
Incorporating Spirituality and Market: Islamic Sharia Business and Religious Life in Post-New Order Indonesia
No full textArtikel ini membahas tentang transformasi religious kelas menengah Indonesia danhubungannya dengan pertumbuhan pasar syariah pada pasca-Orde Baru di Indonesia.Artikel ini berpendapat bahwa dalam era neoliberal Indonesia, kebangkitan spiritualini sangat memengaruhi ranah ekonomi. Transformasi kesalehan kelas menengahIndonesia menandai munculnya potensi pasar ekonomi baru. Hal itu direspon secaraantusias oleh pasar dengan memproduksi produk yang selektif berisi konten spiritual.Dalam prosesnya, peran para agen gaya hidup spiritual memainkan peranan pentingdalam membantu dan membentuk kelas menengah urban baru ini dalam mengonsumsiIslam untuk menandakan identitas keislaman mereka. Kemudian muncullah perpaduanaktif antara kesalehan Islam dan kapitalisme dalam situasi Indonesia kontemporer.Konsumsi simbolis Islam menjadi sumber baru dari spiritualisme maupun sumber dariidentifikasi religius. Akan tetapi, artikel ini berpendapat bahwa proses ini cenderungmenyederhanakan Islam sebagai ‘prosesi material’ daripada ‘prosesi spiritual’. This article examines the religious transformation of the Muslim middle class and itsrelationship with the growing sharia market in post-New Order Indonesia. It arguesthat in the Indonesian neo-liberal era, this spiritual revival considerably influenced theeconomic realm. The transformation of piety of the Indonesian middle class markedthe emergence of new potential economic markets. It was responded to enthusiasticallyby markets producing selective products with a spiritual content. In its process, therole of spiritual lifestyle agents played a pivotal role in helping and shaping the newurban middle class who consume Islam to mark their Islamic identity. It was then thatthe energetic blending between Islamic piety and capitalism occurred in contemporaryIndonesia. Islamic symbolic consumption becomes a new source of spiritualism as wellas a source of religious identification. However, this article argues that this process tendsto oversimplify Islam as a ‘material process’ rather than a ‘spiritual process’