MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
Konflik dan Kontestasi Penataan Ruang Kota Surabaya
No full textArtikel ini merangkum dua hal. Pertama, permasalahan praktik penataan ruang di perkotaan, khususnya di Surabaya, yang telah menimbulkan kontestasi dan konflik dengan melibatkan aktor pemerintah, masyarakat, dan kekuatan kapitalis/investor. Kedua, kerangka penataan ruang yang menggunakan Perda RTRW No. 3 Tahun 2007 telah menimbulkan dampak yang berujung pada penguatan dan keberpihakan pemerintah kota kepada pihak kapitalis/investor. Kedua hal tersebut dianalisis dengan menggunakan pendekatan sosio-spasial. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan analisis deskriptif. Problematika praktik tata ruang yang ada di Surabaya merupakan indikasi dari transformasi dalam proses penataan ruang di mana ruang bukan hanya diproduksi dan direproduksi untuk kepentingan klas kapitalis, melainkan juga ruang direstrukturisasi dengan cara mengubah fungsi ruang dan diperuntukkan untuk publik. Hal ini relevan dengan perkembangan kajian penataan ruang mutakhir yang menunjukkan bahwa praktik penataan ruang di perkotaan merupakan refleksi dari kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Selain itu, ruang diproduksi dalam modus produksi kapitalis dan ekspresi ruang kota merupakan dialektika antara produksi, konsumsi, dan administrasi (perencanaan dan implementasi kebijakan). This article summarizes two hypotheses. Firstly, the practices problem of spatial planning in urban areas, especially in Surabaya City, has led to the contestation and conflict among governmental actors, the public, and the power of capitalist/investor. Secondly, the use of spatial planning framework, in this case is the use of Local Regulation on Urban Planning and Land Use Number 3 year of 2007, has shown the partiality and strengthening investor by the government. These hypotheses are analyzed by using socio spatial approach. The research method used in this article is qualitative method and descriptive analysis. Related to the problems of spatial planning practices in Surabaya is actually a transformation indication in urban planning process. Space is not only produced and reproduced to the interest of capitalist class, but also restructured by changing the function of the space reserved for the public. This is relevant to the development cutting-edge spatial planning studies indicate that the practice of urban planning in urban area is a reflection of social, economy, and political conditions. Space is produced in the capitalist mode of production. The expression of urban space is a dialectic relationship between production, consumption, and administration (planning and implementation of policies
Pola Eskalasi Konflik Pembangunan Infrastruktur: Studi Kasus Pembangunan Waduk Jatigede Kabupaten Sumedang
No full textTulisan ini membahas tentang proses meningkatnya konf lik yang timbul akibat pembangunan Waduk Jatigede, khususnya pada masa prakonstruksi, yang dapat dilihatdari aspek struktural dan prosesual dengan menggunakan teori konf lik. Sebaliknya, tingkat konf lik mengalami deeskalasi (penurunan) ketika dilaksanakan pemberdayaan melalui pelibatan masyarakat serta penetapan kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan bersama. Tulisan ini menekankan tiga hal yang dapat memicu munculnya permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan waduk, antara lain: jaminan penegakan aturan, implementasi kebijakan, dan anggaran. Selain itu, diperlukan pelibatan masyarakat secara partisipatif dengan pendekatan bottom-up disertai koordinasi, dan pelibatan pihak ketiga untuk melakukan pengawasan serta evaluasi yang transparan. Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian yang menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam secara purposive.This article discusses about the prosess of conf lict escalation in Jatigede Dam construction esspecially in pre-construction period from structural and processual point of view using conf lict theory. However, height of conf lict decreased (deescalation) in empowerment period through community participation and agreement that accomodate community interests. This article emphasizes on the importance of ensuring the rules, policies, and budgets on possibility of problem arising (structural). It is also important to carry out participatory community engagement with bottom-up approach on implementation along with coordination as well as intervention of third party tomonitor and to ensure transparent evaluation. This article based on research using qualitative method with porpusive indepth interview
Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Infrastruktur
No full textPenelitian ini melihat modal sosial terikat (bonding) dapat menjadi sebuah kekuatan dalam menghasilkan kapasitas adaptasi masyarakat pedesaan dalam pengelolaan dan pembangunan infrastruktur. Pada tahap selanjutnya, kapasitas adaptasi ini menjadi sebuah daya lenting, fleksibilitas, dan stabilitas yang tinggi di dalam masyarakat jika dapat memobilisasi sumber daya dan memodifikasi kelembagaan. Penelitian ini dilakukan di Desa Sidoasri, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Penelitian menggunaan pendekatan kualitatif berupa studi kasus dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi. Pada pembangunan infrastruktur (air,listrik, dan jalan) masyarakat mengembangkan kepercayaan, interaksi yang kuat antar sesama anggota, norma/aturan yang menunjukkan tipe modal sosial bonding. Modal sosial yang terikat ini menghasilkan kapasitas adaptasi, antara lain berupa: kerja sama, partisipasi semua elemen masyarakat, pemanfaatan teknologi yang sesuai kebutuhan masyarakat, prinsip saling menjaga, dan kemampuan memobilisasi sumber daya kolektif dalamanggota kelompok. Bentuk-bentuk kapasitas adaptasi yang dikembangkan adalah sebuah daya lenting dan fleksibilitas untuk menjaga stabilitas pembangunan dan pengelolaan infratsruktur perdesaan. This research tried to explore bonding social capital which could be transformed to rural society adaptive capacity of infrastructure development. The adaptive capacity of society has an elastic power, flexibility, and stability in society if they can mobilize resource and modify social institution. The research conducted in Sidoasri Village, Sumbermanjing District, Malang County. This research utilized case study as qualitative approach. Data collecting used in-depth interview, and observation. The society has been developing water, electricity, road infrastructure since they has trust, strong interaction, and norm among the community members. It indicated the type of bonding social capital. This exclusive social capital has been yielding cooperation, participation, appropriate technology utilization, mutual exchanges, and mobilization of collective action. Forms of adaptive capacity which have been developed are an elastic power and flexibility to maintain rural infrastructure development.  
Identitas Moral: Rekonstruksi Identitas Keindonesiaan pada Era Globalisasi Budaya
No full textTulisan ini membahas mengenai proses rekonstruksi identitas keindonesiaan para aktor dalam komunitas Kultura Indonesia Star Society (KISS) pada era globalisasi budaya. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan kerangka pemikiran Zygmunt Bauman antara modernitas cair dan agensi moral, tulisan ini menunjukkan bagaimana proses rekonstruksi identitas moral berawal dari keresahan aktor terhadap kondisi budaya tradisional pada era globalisasi. Penulis berpendapat bahwa ekspresi dari identitas aktor melalui gerakan sosial ini akan berperan menciptakan keberagaman budaya pada era globalisasi dan modernitas cair. Penulis ingin bergerak menjauh dari pandangan agentless dalam proses globalisasi dengan melihat dinamika agensi. Melalui agen dan bentuk agensi moral, penulis berpendapat bahwa di dalam proses dan dampak globalisasi, manusia tidak tertahan pada kondisi "adalah" atau tekanan struktural, melainkan terdapat optimisme untuk melihat suatu harapan atas kondisi yang "seharusnya" atau lebih baik melalui kesadaran identitas dan moral.This study discusses about the process of identity construction of actor in the KISS community in an era of cultural globalization. This study will explain how the construction process of moral identity actor is formed in the era of cultural globalization. Moral identity construction of the actor in the era of globalization will be the anchor for agents to act and preserve the traditional culture with motivation, passion, and hope. This study used a qualitative approach by using the framework of Zygmunt Bauman concept of liquid modernity and moral agency. Through the framework of moral agency, this study shows how the construction of moral identity process begins with the actor disquite over the state of traditional culture in globalization era. Moral identity of the actor is capable of forming social practices agent in a daily life. First, by forming a community KISS. Second, as the cornerstone of actors to act and to select the choice in their life. The author argues that the expression of the identity of the actor through this social movement will create the role of cultural diversity in the era of cultural globalization and liquid modernity. Through this analytical approach, which is an identity and moral agency in the process of globalization, the author wantsto move away from an agentless view of globalization process by viewing at the dynamics of the agency. Through agents and the form of moral agency, this study argue that in the process and impact of globalization, people are not retained on the condition of “is” or structural pressure, but their is an optimism to see any hope on the condition that “should” or a better.  
Membangun Bencana: Tinjauan Kritis atas Peran Negara dalam Kasus Lapindo
No full textArtikel ini berangkat dari pernyataan problematik yang dilontarkan Joko ‘Jokowi’ Widodo pada 29 Mei 2014 tentang perlunya negara hadir dalam kasus Lapindo. Pernyataan itu bisa muncul karena asumsi yang berkembang selama ini menyatakan bahwa negara absen dalam kasus Lapindo. Artikel ini muncul untuk mempersoalkan ‘kebenaran’ pernyataan itu. Mengikuti definisi ‘bencana pembangunan’ yang ditawarkan Oliver-Smith, artikel ini hendak menghadirkan bukti-bukti kehadiran negara dalam kasus Lapindo. Argumen artikel ini adalah bencana bukanlah semata peristiwa tapi juga proses, yang dapat diurai dengan menelusuri rerantai agenda politik yang melingkupinya. This article begins with one problematic statement of Joko ‘Jokowi’ Widodo on May 29, 2014 regarding the need of state’s presence to deal with the Lapindo case. Such a statement may emerge following a shared assumption that the state has been absent in the case. This article is written to problematize ‘the truth’ of such statements. Adopting Oliver-Smith’s definition of ‘disasters of development’, this article intends to re-traces the presence of the state in the case. The article is to argue that disaster is not just an event but also a process, which can be elaborated through an examination of encompassing political agendas
Peluang dan Tantangan Undang-undang Desa dalam Upaya Demokratisasi Tata Kelola Sumber Daya Alam Desa: Perspektif Agraria Kritis
No full textUndang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa)-terlepas dari terobosan politiknya dalam menggulirkan demokratisasi relasi negara-desa-memiliki keterbatasan mendasar terkait isu sumber daya alam di desa mengingat krisis agraria dan krisis ekologi yang terjadi di pedesaan. Selain tidak banyak mengelaborasi aspek-aspek penting dari isu sumber daya alam, UU Desa juga hanya memberikan kewenangan yang minim terhadap swakelola sumber daya alam desa oleh pemerintah desa serta tidak menyentuh ketimpangan akses warga desa terhadap sumber daya alam setempat. Dihadapkan pada tantangan struktural demikian, perjuangan "otonomi desa" akan sulit mendorong transformasi sosial yang berarti tanpa melibatkan upaya penataan sumber daya alam yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pada saat yang sama, perjuangan "keadilan sosial-ekologis" akan sulit tampil sebagai agenda kolektif desa tanpa mengupayakan demokratisasi yang lebih dalam di internal desa sendiri. Tulisan ini menawarkan kerangka perjuangan "demokratisasi tata kelola sumber daya alam desa" sebagai konvergensi strategis dari dua perjuangan sebelumnya: "otonomi desa" dan "keadilan sosial-ekologis". Hal ini diupayakan melalui tiga agenda konkret yang saling terkait: penguatan kewenangan desa atas sumber daya alam setempat, demokratisasi relasi-relasi sosio-agraria di desa, dan pembalikan krisis pedesaan untuk merevitalisasi basis-basis produksi desa.Law Number 6 of 2014 on Village-apart from its political contribution in democratizing state-village relation-has a fundamental limitation on natural resource issues in the village in the light of agrarian and ecological crises. This Law offers a minor elaboration on natural resource issues and provides limited authority to the village on this field, while no reference is made to the problem of inequality in community's access to local natural resources. Confronted with such structural challenges, it is argued that "struggle for village autonomy" will hardly lead to significant social transformation without involving attempts to establish just and sustainable natural resource regime. At the same time, "the struggle for social-ecological justice" will never emerge as village's collective agenda without attempts to deepen democracy within the village. Accordingly, this article offers "democratization of rural natural resource governance" as a strategic convergence between two previous struggles: "village autonomy" and "social-ecological justice". It is pursued through three inter-related agenda: strengthening village's authority concerning natural resource issues, democratizing socio-agrarian relations in the village, and addressing rural crises in order to revitalize productive forces in the village.  
Transformasi Konflik Aceh dan Relasi Sosial-Politik di Era Desentralisasi
No full textTulisan ini menganalisis penyelesaian konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia melalui nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) Helsinki yang berimplikasi terhadap pergantian undang-undang bagi Aceh. Beberapa studi yang telah ada, menyatakan MoU Helsinki sebagai win-win solution telah berjalan dengan baik dan memberi peluang lebih baik bagi mengakhiri konflik separatis di Aceh. Akan tetapi, tulisan ini menunjukkan bahwa MoU Helsinki hanya membawa perdamaian negatif kepada Aceh, karena pelaksanaanya melalui undang-undang Pemerintahan Aceh (UUPA) telah mereduksi otoritas pemerintah daerah Aceh untuk mengatur dirinya dan tidak mentranformasikan struktur dan hubungan pemerintah daerah Aceh dan Pemerintah Indonesia menjadi hubungan yang seimbang, walaupun UUPA telah memberi peluang bagi pembangunan ekonomi dan sosial politik di Aceh. Perjanjian damai (MoU Helsinki) dan UUPA telah dijalankan dan menghasilkan kompromi serta konsensus dalam sosio-politik di Aceh. Tulisan ini didasarkan pada kajian dengan menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder.This article aims to analyze the settlement of a prolonged conflict between the Free Aceh Movement (Gerakan Aceh Merdeka/GAM) and the Indonesian Government through a Memorandum of Understanding (MoU) of Helsinki that had implications on changing the law for Aceh. Some previous studies stated that Memorandum of Understanding (MoU) as a win-win solution has been working well and give a better chance to end the separatist conflict in Aceh. However, This article shows that MoU Helsinki is only bring negative peace to Aceh, because its implementation through Law on Governing Aceh (LoGA) has reduced authorities of Aceh to govern itself and it does not transform the structure and relationship between Aceh and the Government of Indonesia to the balanced ones, although LoGA has provided opportunities for economic, social and political development in Aceh. The Peace agreement (MoU Helsinki) and LoGA were carried out and resulted in a compromise and consensus in the socio-political in Aceh. This article based on research using qualitative methods. The data collect from primary sources and secondary sources
Modernitas dan Tragedi: Kritik dalam Sosiologi Humanistis Zygmunt Bauman
No full textBauman berpandangan bahwa modernitas memiliki dua gejala pokok yakni modernitas padat dan modernitas cair. Dalam modernitas padat masyarakat tumbuh dalam bimbingan ide dan tatanan, sementara dalam modernitas cair masyarakat dan manusia secara paradoksal didikte oleh ilusi mengenai kecepatan dan perubahan yang terus menerus hingga akhirnya kehilangan pendasaran. Dalam membentuk tatanan, modernitas mensyaratkan praktik kategorisasi dan pengadministrasian. Dengan itu modernitas memastikan siapa yang bagian tatanan dan siapa yang bukan bavian dari tatanan. Kategorisasi berimplikasi pada ambivalansi yakni munculnya aktor yang tak terdefinisikan sebagai bagian atau bukan bagian dari kategorisasi dan administrasi itu. Dalam sejarah, mereka yang didefinisikan sebagai bukan bagian adalah mereka yang rentan untuk diekslusikan. Ambivalensi modernitas inilah yang kemudian berujung pada holocaust. Berdasar pengalaman itu, Bauman kemudian mengajak kita untuk bukan hanya memahami sosiologi sebagai ilmu yang memiliki komitmen terhadap kebenaran , tetapi juga ilmu yang menghargai kekayaan dalam pengalaman manusia yang beragam.There are only two different occurances in modernity: solid modernity and liquid modernity. Solid Modernity operates to create logic of order, categorization and administration. Liquid Modernity works as an illusion of speedand perpetual changes. Mode of categorization in solid modernity has sparked the logic of partiality and nonpartiality of society. Holocaust -according to Baumann- is an impact of the incapability of the modernity to define ambivalence subject in the mode of categorization. Jews is historical subject that is ambivalence in the eye of regime of categorization. Based on this historical trauma, Bauman propose a new horison in Sociology: Sociology that gives more commitment to truth and ethics
