MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
Resistensi Berbasis Adat: Perlawanan Masyarakat Nagari III Koto, Tanah Datar, Sumatera Barat, terhadap Rencana Tambang Bukit Batubasi
No full text AbstrakTulisan ini membahas resistensi masyarakat lokal terhadap rencana tambang oleh perusahaan ekstraktif yang difokuskan pada studi konflik untuk melihat apakah konflik ini berkembang menjadi sebuah gerakan sosial atau tidak. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di Nagari III Koto, Sumatera Barat. Tulisan ini menunjukkan terdapat tujuh variabel yang menjadi sebab resistensi. Norma dan aturan adat menjadi variabel yang sangat penting sebagai sebab resistensi sekaligus sebagai penentu bentuk resistensi yang dilakukan. Sedikitnya ada tujuh bentuk resistensi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat hingga tujuan resistensi itu dapat tercapai. Selain menjadi sebab dan menentukan bentuk, keberadaan adat dengan legalitas yang tinggi ternyata juga digunakan sebagai alat dalam mencapai tujuan resistensi oleh masyarakat. Berdasarkan bentuk-bentuk resistensi yang teridentifikasi, dapat disimpulkan bahwa perlawanan masyarakat Nagari III Koto terhadap rencana tambang Bukit Batubasi merupakan suatu gerakan sosial. AbstractThis article discusses the resistance in local societies against mining corporate. This study focuses on conflict approach which is seen if it can be a social movement or not. This study uses the qualitative approach with case study held in Nagari III Koto, West Sumatera. This article shows us that there are seven variables which being the cause of resistance. Norms and custom’s tradition are the most important in determining the forms of resistance. At least there are seven forms of resistance which did by actors in the region until it achieved. Highly legal tradition can be used as a tool to reach the goals of resistance in society. Based on such forms of those resistances, it could be concluded that the resistances of the people in Nagari III Koto are social movement
Menegosiasi Otentisitas: Kancah Musik Independen Indonesia dalam Konteks Komodifikasi oleh Perusahaan Rokok
No full textBig Businesses’ intrusion into the Indonesian independent music scene does not harm the authenticity of the independent musicians’s wlrks as long as creative autonomy still can be maintained. It is important to maintain creative autonomy to make sure that songs produced by these independent musicians remain political and reflective—represent the quality of a high culture. The commodification of Indonesian independent music scene by tobacco companies is an interesting phenomena to be explored because it condraticts the ideology of independent music scene—that is the Do it Yourself (DIY) attitude. The scene actors within the scene compromise the presence of sponsors because they are able to fulfill the scene’s material needs. This lets what Hesmondhalgh calls cultural commodification possible
Kerentanan Pekerja Imaterial dalam Industri Komersialisasi Vlog
No full textStudi mengenai Video Blog (Vlog) sebelumnya cenderung melihat komersialisasi Vlog sebagai imbas dari budaya partisipatif dan interaksi penonton dengan pembuat video blog (Vlogger). Berbeda dengan studi sebelumnya, studi ini melihat komersialisasi vlog berdampak pada terlibatnya pekerja imaterial di dalam rantai produksi. Argumentasi tulisan ini yakni komersialisasi Vlog memunculkan kelompok pekerja imaterial, yakni kelompok pekerja vlogger dan kelompok non-vlogger. Kedua kelompok pekerja tersebut memiliki relasi yang timpang, dengan kelompok pekerja non-vlogger berada pada posisi yang lebih rentan. Keadaan tersebut terjadi akibat timpangnya relasi masing – masing kelompok pekerja (vlogger dan non-vlogger) terhadap korporasi. Oleh karena itu, bentuk kerentanan terhadap kedua kelompok pekerja tersebut cenderung berbeda. Melalui metode kualitatif dengan wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder, artikel ini menemukan bahwa relasi yang timpang antara pekerja non-vlogger dengan korporasi menyebabkan kondisi ketiadaan : perlindungan terhadap pemberhentian kerja, naiknya pendapatan, pembatasan jam kerja, menambah keterampilan, kesempatan untuk berserikat, serta perlindungan terhadap pendapatan melalui ketidakjelasan kontrak kerja
The Tension between Religion and Democracy
No full textKebangkitan agama yang menandai kondisi sejarah beberapa dasawarsa ini menyingkap cacat serius pada perspektif modernisasi tentang tempat agama dalam kehidupan publik, dan memaksa para ilmuwan sosial menemukan rute pemahaman baru. Artikel ini berfokus pada bagaimana fundamentalisme agama dalam coraknya dewasa ini perlu dipahami bukan sebagai bentuk tradisionalisme tetapi sebagai salah satu gerak-balik yang integral dalam kondisi modernitas. Terutama dibahas masalah relasi yang semakin menegangkan antara daya fundamentalis agama dan prasyarat demokratis penataan masyarakat. Ditunjukkan sekurangnya dua faktor sentral yang menjadi locus tegangan. Pertama, kemajemukan sebagai prasyarat niscaya demokrasi bersitegang dengan keyakinan absolutis fundamentalis. Kedua, keyakinan fundamentalis bersitegang dengan demokrasi sebagai bentuk sekularisasi kedaulatan otoritas politik. Dengan belajar dari perdebatan tentang tempat agama di ruang publik, beberapa pokok bagi prospek ko-eksistensi antara daya-agama dan daya-demokrasi dibahas. The growing revival of religious sentiments in the past few decades exposes serious faults in the explanatory power of the so-called modernization theories, urging social scientists to seek new avenues in understanding the phenomena. The article focuses on the way the present character of religious fundamentalism needs to be understood not as a form of traditionalism but as one of the springboard effects inseparable from hybrid modernity. In particular, it highlights the tension between religious fundamentalism and democracy as revolving around at least two points. One is the antinomy between diversity as the sine-qua-non of democracy and the absolutist tendency of fundamentalist beliefs, and the other a collision between the secular and sacral conceptions of sovereignty. By learning from the debates on the place of religion in the public sphere, the article outlines some points for the prospect of co-existence between religion and democracy. 
Kebebasan Morfologis dalam Budaya Konsumen Human Enhancement Technology: Studi Kasus Budaya Konsumen Obat Non-Terapeutik pada Pemuda
No full textSaat ini, inovasi teknologi dan sains telah mencapai tahap pemodifikasian dan peningkatan kapasitas tubuh manusia. Teknologi ini bervariasi dari alat-alat prostetik, implan, operasi plastik, obat-obatan, rekayasa genetika, nanoteknologi, dan lain-lain. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberadaan intervensi teknologi ini telah menciptakan budaya konsumer produk dan jasa modifikasi tubuh, salah satunya pada obat non-terapeutik. Namun dalam studi-studi mengenai produk dan jasa modifikasi tubuh, pembahasan mengenai kebebasan morfologis tidak dijelaskan lebih jauh dengan menggunakan perspektif budaya konsumer. Kebebasan morfologis adalah hak suatu individu untuk memodifikasi atau menolak pemodifikasian atas tubuh yang salah satunya diwujudkan melalui penggunaan atau konsumsi human enhancement technology (HET). Oleh karena itu, studi ini mengkaji kebebasan morfologis dalam budaya konsumer obat non-terapeutik dengan menggunakan salah satu perspektif budaya konsumer, yaitu „imajinasi, kesenangan, dan kepuasan konsumsi‟. Penelitian yang menggunakan metode studi kasus terhadap 9 (sembilan) orang pemuda berusia 16-30 tahun ini melahirkan beberapa argumen. Pertama, kebebasan morfologis bermula dari suatu kondisi yang disebut sebagai kesadaran morfologis. Ke-dua, pada konteks masyarakat konsumer Indonesia, kebebasan morfologis dijustifikasi oleh norma dan nilai agama yang dianut oleh individu. Ke-tiga, kebebasan morfologis mendorong pembentukan budaya konsumer obat non-terapeutik yang termanifestasi dalam suatu gaya hidup
Memahami Peran Pendidikan Tinggi terhadap Mobilitas Sosial di Indonesia
No full textAbstrak Tulisan ini menjelaskan hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia. Ada beberapa kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial, salah satunya yang relevan adalah kerangka konseptual Inequality of Educational Opportunity (IEO) dan Inequality of Social Opportunity (ISO) yang dikemukakan oleh Raymond Boudon. Hasil analisis menjelaskan bahwa hubungan antara pendidikan tinggi dan mobilitas sosial di Indonesia ternyata dipengaruhi oleh faktor lainnya, yakni ketimpangan sosial-ekonomi dan disparitas geografi dan kultural. Semakin rendah ketimpangan yang terjadi dalam masyarakat akan berdampak pada semakin meningkatnya akses masyarakat ke pendidikan tinggi dan pada gilirannya akan mendorong terjadinya mobilitas sosial vertikal. Abstract This paper explains the link between higher education and social mobility in Indonesia. There are several theoretical frameworks talking about the link between higher education and social mobility and the relevant theory of them is Raymond Boudon’s Inequality of Educational Opportunity (IEO) danInequality of Social Opportunity (ISO). The results reveal that the link between higher education and social mobility in Indonesia is influenced by other factors: inequality of social-economy and geograpfy and cultural disparities. Furthermore, the more decreasing inequality in the society, the more people can go to higher education and in turn will promote upward social mobility