MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
Relational Capability and Commitment of Extractive Industry Corporate Social Responsibility (CSR) Programs: A Case Study on A Geothermal Company in Sukabumi Regency, West Java
No full text AbstrakProgram corporate social responsibility (CSR) pada industri ekstraktif di Indonesia, yang praktiknya menjamur pada era pasca-Orde Baru, dapat bermakna sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal. Namun, berbagai bentuk programnya hingga saat ini yang bersifat unilateral cenderung problematic karena sering kali kurang mewakili harapan dan kebutuhan komunitas lokal. Studi-studi sebelumnya tentang CSR pada industri ekstraktif yang unilateral dapat dikategorikan menjadi dua berdasarkan substansinya, yaitu CSR sebagai bentuk karitatif dan mandatoris. Studi ini menolak keduanya karena belum maksimal turut mengupayakan pembangunan komunitas lokal. Studi ini berargumen bahwa mencapai makna keadilan program CSR pada industri ekstraktif, sebagai salah satu sarana pembangunan komunitas lokal, adalah melalui kapabilitas relasional dan komitmen. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis studi kasus pada program CSR Perusahaan geotermal di Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Indonesia. AbstractCorporate Social Responsibility (CSR) programme in extractive industry in Indonesia, which grows rapidly on post-New Order era, can be seen as a mean to develop local community. However, the programme so far tends to be unilateral and leads to problematic because it is oftenly not representing the expectations and needs of local community. The previous studies about unilateral CSR in extractive industry, could be categorized into two types according to their substances. They are CSR as a form of charity and CSR as a form of mandatory. This study rejects both categories because they have not been maximal in the development of local community. This study argues that the meaning of justice in CSR programme in extractive industry, as a mean to develop local community, can be achieved through relational capability and commitment. This study uses qualitative approach and case study on the CSR programme of a geothermal company in Sukabumi regency, West Java, Indonesia.  
The Patterns of Human Trafficking on Indonesian Migrant Workers: Case Study of Riau Islands and Johor Border Crossing
No full textAbstrakTulisan ini mendiskusikan pola-pola pengiriman pekerja migran asal Indonesia melalui lintas perbatasan antara Kepulauan Riau (Kepri), Indonesia dengan Johor, Malaysia. Pola-pola ini memiliki implikasi terhadap terjadinya kejahatan lintas negara, yaitu perdagangan manusia dan penyelundupan manusia. Berdasarkan hasil analisis terhadap temuan lapangan, tulisan ini menemukan pola baru. Pola tersebut adalah proses masuk dan tinggal pekerja migran asal Indonesia secara legal, namun kemudian menjadi ilegal karena majikan atau perusahaan tidak mengurus perpanjangan kontrak para pekerja migran yang menjadi pekerjanya. Pola ini berbeda dari pola yang sudah diketahui dan umum terjadi selama ini, yaitu masuk secara legal, tapi tinggal secara ilegal, di mana mereka bekerja dengan memanfaatkan visa turis, serta masuk dan tinggal secara ilegal, di mana mereka datang dan bekerja tanpa melalui jalur yang sah dan tanpa kelengkapan dokumen. Temuan ini melengkapi temuan studi-studi terdahulu tentang pola-pola kejahatan penyelundupan dan perdagangan manusia. Temuan ini sekaligus memberikan penekanan bahwa kerentanan para pekerja migran Indonesia tidak dapat direduksi menjadi perkara prosedural-birokratis semata. Metode penelitian yang digunakan berupa studi kasus. Adapun fenomena yang menjadi studi kasus adalah pekerja migran asal Indonesia sebagai korban perdagangan manusia di Johor, Malaysia. Data primer yang digunakan dihimpun dengan memanfaatkan teknik wawancara mendalam. Informan utamanya adalah para pekerja migran asal Indonesia yang telah menjadi korban perdagangan manusia. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan pada bulan Juni–Juli 2017 di Johor dan Melaka (Malaysia), serta Batam dan Tanjung Pinang (Indonesia). Abstract This article discusses patterns of sending of Indonesian migrant workers through cross-border between Riau Islands, Indonesia and Johor, Malaysia. These patterns have implications for transnational crimes of human smuggling and trafficking. Based on the results of the analysis of field findings, this paper found a new pattern. The pattern is the process of entering and living of Indonesian migrant workers legally, but then becomes illegal because the employer or the company does not extend migrants workers’ contract who become their employees. This pattern differs from two other patterns that are commonly practiced and well known: legal entry and illegal stay, if migrant workers work in destination country without working permits, and illegal entry and illegal stay, if migrant workers enter destination country and work there through illegal channel and without valid documents. This finding enriches past studies on the patterns of people smuggling and trafficking in person. This finding also stresses how Indonesia migrant workers’ vulnerability cannot be reduced to merely procedural-bureaucratic matter. This research uses case study as its method. As its case study, it chooses phenomenon of trafficking of Indonesian workers in Johor, Malaysia. The primary data was collected by using in depth interview. The key informants consist of Indonesian migrant workers who fell into human trafficking. The data collection was conducted on June-July 2017 in Johor and Melaka (Malaysia) as well as in Batam and Tanjung Pinang (Indonesia). 
The Forming of Social Capital between Corporation and Community through the Implementation of CSR Programs: Case Study of An Offshore Oil and Gas Company in North Jakarta
No full textAbstrakCSR (Corporate Social Responsibility) merupakan kewajiban sosial yang harus dijalankan oleh perusahaan yang berdiri di Indonesia berdasarkan berbagai undang-undang yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya program-program CSR yang diterapkan berbeda di tiap perusahaan, tergantung pada pemaknaan perusahaan terhadap konsep CSR. Hal ini berdampak pada implementasi program CSR dan modal sosial yang nantinya terbangun antara perusahaan dengan masyarakat lokal. Penelitian terdahulu, lebih banyak membahas mengenai evaluasi program CSR, namun belum menunjukkan dampak lebih lanjut dari hasil evaluasi program tersebut.Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program CSR yang baik akan berdampak pada terbangunnya modal sosial yang baik pula. Implementasi program yang baik terlihat dari terpenuhinya tahapan implementasi program. Modal sosial dianggap penting dalam implementasi program karena melalui modal sosial perusahaan memperoleh penerimaan dari masyarakat lokal dan pemerintah daerah, yang dapat membantu mempermudah jalannya bisnis perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai keberhasilan penerapan program CSR dan terbentuknya modal sosial. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta observasi.Abstract CSR (Corporate Social Responsibility) is a social obligation that must be run by a company established in Indonesia based on the various laws applicable. However, in practice CSR programs are implemented differently in each company, depending on the meaning of the concept of CSR companies. This has an impact on the implementation of CSR programs and social capital that will be built between the company and local communities. The previous study, more discussion regarding the evaluation of CSR programs, but has yet to show the further impact of the results of the evaluation of the program. This study shows that the implementation of good CSR program will have an impact on the establishment of good social capital as well. good program implementation seen from the fulfilled of the stages of program implementation. Social capital is important for program implementation because through a social capital company which receives acceptance from local communities and local governments, which can help ease the business enterprise. This study uses qualitative methods to gain a better understanding of the successful implementation of CSR programs and the formation of social capital. Data collection is done through in-depth interviews as well as observatio
Transformation of Post-Authoritarian Rural Development in Indonesia: A Study of Farmer-Breeder Community Development in West Bandung Regency
No full textGagasan pembangunan desa pasca otoritarian dipandang sebagai transformasi pembangunan desa, karena tidak lagi menempatkan desa sebagai objek pembangunan yang ditandai adanya tuntutan penyusunan instrumen pembangunan desa. Namun secara praktik, instrumen pembangunan tersebut ternyata tidak mengakomodasi perbaikan produktivitas pertanian dan peternakan di Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Sebab, petani-peternak tidak memiliki kapasitas pengetahuan dengan daya dukung tatanan administratif untuk menghendaki arah perbaikan. Pada kenyataannya, mekanisme musyawarah dusun secara tersirat diarahkan untuk menghendaki perbaikan dari negara. Dengan menggunakan perspektif pembangunan kritis, penelitian ini berpandangan bahwa transformasi pembangunan desa dapat berlaku apabila tidak terbatas pada perubahan strategi kebijakan publik, melainkan melingkupi perubahan sosial di berbagai sektor kehidupan masyarakat desa. Berangkat dari hal itu, penelitian ini menarasikan pendekatan dan bentuk pemberdayaan petani-peternak Yayasan Walungan dalam rangka menemu kenali transformasi pembangunan desa. Penelitian ini berargumen bahwa transformasi pembangunan desa—yang memiliki karakteristik pemberdayaan—dapat tercapai apabila terdapat penempatan elemen masyarakat sipil sebagai pihak yang menginisiasi artikulasi kebutuhan dan mengaktifkan kesadaran petani-peternak dalam praktik pembangunan desa. Gagasan mengenai artikulasi, dalam penelitian ini, diupayakan melalui perbaikan relasi yang bersifat egaliter, aktivitas kolektif, dan pengorganisasian masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualititatif dalam mendeskripsikan pemberdayaan petani-peternak di Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat. The idea of post-authoritarian rural development is seen as the transformation of rural development, since it no longer places the village as an object of development characterized by the demand for the preparation of rural development instruments. However, in practice, the development instrument did not accommodate the improvement of agricultural and livestock productivity in Kampung Pasir Angling Desa Suntenjaya Kabupaten Bandung Barat. Since, farmers do not have the capacity of knowledge with the carrying capacity of the administrative order to require direction of improvement. In fact, the mechanism of deliberations of the hamlet is implicitly aimed at seeking improvement from the state. Using a critical development perspective, the study argues that village development transformation may apply if not limited to changes in public policy strategies, but rather to social change in various sectors of village life. Departing from that, this research narrates approach and form of the community development of farmer-breeder that initiated by Yayasan Walungan in order to find the transformation of village development. This study proposes arguments that the transformation of the rural development — which has the characteristics of empowerment — can be achieved when there is a placement of the civil society’s elements as the party that initiates the articulation of needs and activates the consciousness of farmer-breeders in the practice of rural development. The idea of articulation in this study is attempted through relations improvement in egalitarian way, collective activities, and community organizing. This research used qualitative research approach in describing the community development of farmer-breeders in Kampung Pasir Angling, Desa Suntenjaya, Kabupaten Bandung Barat
Gone but Not Forgotten: The Transformation of the Idea of Islamic State through Traditional Religious Authorities
No full textAbstrakSelama ini sebagian besar peneliti mengatakan bahwa sejumlah otoritas keagamaan baru mendukung konservatisme keagamaan. Tulisan ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan lama juga menjadi kekuatan pendorong konservatisme Islam dan politik identitas di Priangan Timur Jawa Barat, terutama gerakan Darul Islam. Penulisan artikel ini bertujuan untuk menarasikan transformasi gagasan Negara Islam (Dahrul Islam) menjadi Negaran Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bersyariah, yang sedang berlangsung di daerah Priangan Timur. Pada tahun 2016, pendukung gagasan ini merupakan kelompok yang paling bersemangat dalam aksi 212 di Jakarta. Artikel ini berdasarkan dari penelitian kualitatif penulis dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu studi pustaka, observasi, dan wawancara terhadap pimpinan pesantren di Tasikmalaya dan Ciamis. Hasil studi ini menunjukkan bahwa gerakan keagamaan di Priangan Timur berperan signifikan dalam mendukung populisme Islam pada tingkat nasional. Argumentasi yang dibangun adalah bahwa beberapa pesantren atau organisasi keagamaan tradisional mendukung konservatisme keagamaan yang berlanjut di era politik identitas. AbstractMuch recent research state that a number of new religious authorities support religious conservatism. This paper shows that the old religious authorities also became the driving force of Islamic conservatism and identity politics in East Priangan, West Java, especially those historically tied to the Darul Islam movement. The paper aims to narrate the transformation of the idea of Islamic State (Darul Islam) into the Sharia-compliant Republic of Indonesia, which is taking place in the East Priangan region. In 2016, supporters of this idea were among the most enthusiastic participants of the 212 rallies in Jakarta. This article uses qualitative research by using the data collection methods of literature study, observation, and interviews to heads of pesantrens in Tasikmalaya and Ciamis. The results of this study show that religious movements in East Priangan play a significant role in supporting Islamic populism at the national level. The argument is that some traditional pesantren or religious organizations support religious conservatism that continues in the era of identity politics
Parenting and Military Children’s Behavior: Preliminary Finding in Military Family of New Order Era and Reformation
No full textAbstrak Pola asuh keluarga militer berimplikasi terhadap pola perilaku anak sebagaimana ditunjukkan oleh beberapa kajian. Kajian-kajian tersebut lebih banyak membahas mengenai pola asuh tanpa melihat adanya hubungan dengan perubahan struktur organisasi yang bersifat fundamental pada tubuh militer Indonesia pasca Reformasi. Karena itu, kajian ini kemudian membahas tentang perbedaan pola asuh yang diterapkan pada keluarga militer di era Orde Baru dan pasca Reformasi serta implikasinya terhadap pola perilaku anak. Hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa, sejalan dengan perubahan nilai-nilai di dalam tubuh militer Indonesia di masa Orde Baru dan pasca reformasi, terjadi juga perubahan pola asuh dalam keluarga anggota militer. Penelitian ini menggunakan kasus pada keluarga militer yang orang tuanya bergabung dengan militer pada era Orde Baru dan pasca Reformasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif di mana data dikumpulkan dengan wawancara mendalam padakeluarga militer era Orde Baru dan pasca Reformasiyang masing-masing keluarga terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang tinggal di Kota Depok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh pada keluarga militer Orde Baru dan pasca Reformasi berada pada ruang antara yang sifatnya demokratis dan otoriter. Pola asuh pada gilirannya juga berpengaruh pada pola perilaku anak-anak dalam keluarga militer. Penelitian ini juga mengemukakan faktor-faktor lain di luar pola asuh yang berkontribusi terhadap pola perilaku anak di dalam keluarga militer. Abstract The parenting patterns of military family has had a implication towards their children’s behavior as stated by several studies. Those studies discussed on the parenting patterns but few has associated it with the fundamental change of Indonesian military organization post Reformation era. Therefore, this study poladiscuss the difference of parenting pattern applied in the military family before (new order) and post Reformation and how the parenting has implication to the children’s behavior. The argument is based on that change of fundamental values in the Indonesian military in New Order and post Reformation era is aligned with the changing of parenting in the military family. Those changes most likelyhave indirectly affected the children’s behavior. In this study, we use the case of parents from the military family who joined military in the New Order and post Reformation. The method used in this study is qualitative method where data are gathered by conducting indepth interview with the respondents consist of father, mother and child from military families both from New Order era and post Reformation era who lived in Depok City. The result of the study shows that parenting style in the New Order and post Reformation military family is exist on the situation between democratic and authoritarian style. The child behaviors then influenced by these style of parenting. This article also explained the other factors besides parenting that influence military child behaviours
Pondok Pesantren Modern di Perkotaan: Studi Kasus Pondok Pesantren Al – Adzkar Tangerang Selatan
No full textPondok pesantren di Indonesia saat ini cenderung mengalami perubahan dari pesantren tradisional menjadi pesantren modern. Pesantren modern biasanya menggunakan label Islamic Modern Boarding School yang terlihat menerapkan biaya yang mahal, hal ini berbeda dengan biaya pada pondok pesantren tradisional. Berdasarkan studi literatur sebelumnya ditemukan bahwa terdapat kompetisi dan komersialisasi pada lembaga pendidikan Islam. Sehingga ada beberapa pondok pesantren yang memberikan opsi biaya asrama. Penulis berargumen dengan berkembangnya masyarakat muslim kelas menengah di perkotaan mendorong komersialisasi dalam pendidikan Islam. Meskipun melakukan komersialisasi, sebagai lembaga pendidikan Islam pesantren modern masih menganggap modal spiritual sebagai hal yang penting. Pondok pesantren modern dapat berperan sebagai agen sosialisasi dalam menciptakan identitas para santri menjadi muslim modern. Pada artikel ini, penulis menggunakan metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder dari pondok pesantren serta beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis. Penelitian ini dilakukan di Pondok Pesantren Al-Adzkar Pamulang
Towards Peaceful Islam: Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) as A New Social Movement
No full textAbstrak Kelompok keagamaan Ahmadiyah telah masuk ke Indonesia sejak tahun 1920-an. Kelompok ini terbagi menjadi dua subkelompok yang berbeda, yaitu Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) dan Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). Setelah masa reformasi, komunitas JAI dihadapkan pada situasi yang kurang menguntungkan. Fatwa Kesesatan yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1980 membuat posisi kelompok ini semakin sulit. Pemerintah pascareformasi bahkan seakan memberikan ruang gerak yang lebih besar kepada kelompok-kelompok Islam dominan anti-Ahmadiyah untuk melakukan kekerasan terhadap kelompok ini. Komunitas-komunitas JAI di berbagai daerah di Indonesia mengalami diskriminasi dan kekerasan, seperti penutupan masjid, penyerangan, dan pengusiran. Menyikapi hal ini, JAI yang memiliki dasar ajaran Islam yang damai mengembangkan pendekatan-pendekatan kultural yang bersifat persuasif agar mereka dapat bertahan dan selanjutnya diterima oleh masyarakat luas. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis JAI sebagai gerakan sosial baru berdasarkan pendekatan kultural yang dikembangkannya untuk dapat mempertahankan eksistensinya di tengah masyarakat. Upaya ini selanjutnya mencerminkan terjadinya kebangkitan identitas kolektif yang juga menjadi ciri dari gerakan ini. Abstract The Ahmadiyya religious group has been present in Indonesia since the 1920s. The religious group is divided into two different subgroups, namely Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) and Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI). In the reform era, the JAI community has to face a less favorable situation. The Heresy Fatwa issued by Majelis Ulama Indonesia (MUI) in 1980 had put this group into an even more difficult position. The reform era government seemed to give a greater opportunity for anti-Ahmadiyya dominant Islamic groups to commit violence towards this group. JAI communities in various areas experienced various forms of discrimination and violence, such as the closure of mosques, assaults, and expulsions. Dealing with this situation, JAI,with their belief of peaceful Islam, tried to develop persuasive cultural approaches to survive and subsequently to be accepted by the society. This article aims to analyze JAI as a new social movement based on their cultural approaches to maintain their existence in the society. These efforts reflect the occurrence of the revival of collective identity, which also becomes the characteristic of this movement.