MASYARAKAT: Jurnal Sosiologi
Not a member yet
146 research outputs found
Sort by
World Accumulation and Planetary Life, or, Why Capitalism Will Not Survive until the ‘Last Tree is Cut’
No full textBagaimana cara kerja kapitalisme melalui jaring kehidupan? Bagaimana kita bisa mulai memahami kapitalisme bukan hanya sebagai sistem ekonomi pasar dan produksi serta sistem sosial kelas dan budaya, tetapi sebagai cara mengatur alam? Esai ini mengeksplorasi jawaban relasional, historis, dan geografis untuk pertanyaan-pertanyaan tersebut di atas. Dengan argumentasi bahwa kapitalisme adalah suatu “ekologi dunia” (world-ecology) yang menggabungkan akumulasi modal, upaya mengejar kekuasaan, dan produksi bersama jaring kehidupan dalam satu kesatuan dialektik, Moore menawarkan suatu cara untuk memahami krisis planet (dunia) yang terjadi saat ini. Krisis itu menandai titik balik tidak hanya dalam sistem iklim planet (bumi) ini, tetapi juga dalam cara-cara mengorganisasi kekuasaan, produksi, dan reproduksi selama lima abad terakhir. “Keadilan planet” pada abad kedua puluh satu perlu memahami bencana perubahan iklim bukan hanya sebagai masalah kelebihan jumlah gas rumah kaca, tetapi juga sebagai momen iklim pemisahan berdasarkan kelas, iklim patriarki, dan iklim apartheid. How does capitalism work through the web of life? How can we begin to understand capitalism not simply as an economic system of markets and production and a social system of class and culture, but as a way of organising nature? This essay explores a relational, historical, and geographical answer to these questions. Arguing that capitalism is a world-ecology that joins the accumulation of capital, the pursuit of power, and the co-production of webs of life in dialectical unity, Moore offers a way to understand today’s planetary crisis. That crisis marks a turning point not only in the planet’s climate system, but in ways of organization power, production, and reproduction over the past five centuries. Planetary justice in the twenty-first century will need to make sense of catastrophic climate change not just as matter of too many greenhouse gases, but also as a moment of the climate class divide, climate patriarchy, and climate apartheid
Self-Identification and Repositioning of the Tengananese in the Discourse of Adat Community in Bali
No full textAbstrakBersama dengan agama Hindu dan budaya, adat dianggap sebagai karakteristik yang kuat untuk menggambarkan kadar kebalian (jati diri) orang Bali. Adat muncul sebagai kontrol bagi munculnya masalah-masalah sosial, agama, dan budaya. Pada praktiknya adat juga menunjukkan dominasi yang kuat untuk mendisiplinkan masyarakatnya untuk selalu patuh pada regulasi negara. Namun, wacana tentang adat juga memberikan gambaran bagaimana adat dapat digunakan sebagai strategi pembeda dalam praktik-praktik adat keseharian. Mengambil studi etnografi di Tenganan Pegringsingan, suatu komunitas di dalam pustaka kolonial sering disebut dengan Bali Aga, artikel ini menginvestigasi bagaimana adat dibentuk dan digunakan untuk mendefinisikan identitas dan mereposisi diri mereka dalam wacana dominan Bali selatan. Artikel ini menantang asumsi umum yang menyebutkan bahwa pasca-Reformasi, gerakan kebangkitan adat dilakukan untuk mencapai pengakuan dan mendapatkan proteksi dari negara. Artikel ini justru menunjukkan bahwa gerakan adat yang ada di Bali cenderung keluar dari pakem gerakan adat internasional. Gerakan adat yang dibangun tidak memiliki korelasi dengan gerakan masyarakat adat global. Artikel ini berargumentasi bahwa orang Tenganan hanya memanfaatkan strategi identifikasi diri untuk menegaskan perbedaan posisi kelompok mereka di Bali. Abstract Along with Hinduism (agama) and culture (budaya), adat is recognized as a strong characteristic to describe the level of kebalian. Adat appears as a control for the emergence of social, religious, and cultural problems. In practice, it also shows a strong dominance to discipline members of community to adhere to state regulations. However, the discourse on adat also provides an illustration of how adat can be used as a differentiating strategy in everyday customary practices. In performing an ethnographic study in Tenganan Pegringsingan, a community that in colonial literature is referred as “Bali Aga”, this article investigates how adat is shaped and deployed by various actors to define their identity and reposition themselves in the dominant discourse of southern Bali. This article challenges the general assumption that after the Reformation, the adat revival movement was carried out to achieve recognition and gain protection from the state. This article instead shows that the indigenous movement in Bali tend to come out of the grip of the global indigenous movement. The movement that was constructed does not correlate with the global indigenous movement. The article argues that the Tenganan people only used self-identification strategies to emphasize the differences in their group's position in Bali
Institutional Innovation Strategies in Raising the Income of A Rice Farming Community: A Study of Duriaasi Village, Wonggeduku District, Konawe Regency, Southeast Sulawesi
No full textArtikel ini berfokus pada inovasi kelembagaan masyarakat petani dengan mengaitkan pendekatan kelembagaan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat petani. Artikel ini menemukan bahwa inovasi kelembagaan menjadi hal penting dilakukan demi menjaga keberlangsungan usaha pertanian padi sawah di Desa Duriaasi. Studi terdahulu, seperti Vierimaa (2017) hanya menganalisis melalui pendekatan politik organisasi dan Michael Straub (2017) hanya mengesplorasi tentang peran media massa dalam kontestasi ekonomi politik. Berbeda dengan keduanya, artikel ini menggunakan pendekatan Fligstein dan McAdam tentang Strategic Action Fields (SAF) yang memiliki pengaruh signifikan untuk menganalisis pendapatan masyarakat petani. Pendapatan masyarakat petani dipengaruhi oleh kontestasi persaingan pembelian gabah petani oleh pedagang (penggilingan padi), baik pedagang dalam Desa maupun pedagang diluar Desa Duriaasi. Dalam konsep SAF pedagang dalam Desa berposisi sebagai petahana (incumbents) dan pedagang di luar Desa sebagai penantang (challengers). Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian kualitatif dengan pengumpulan data berupa desk research, wawancara mendalam, hingga observasi pada bulan Juli 2017 sampai Januari 2018 di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.This article focuses on institutional innovations in a farming community by linking the institutional approach in increasing farmers’ income. This article finds that institutional innovation is an important aspect in maintaining the sustainability of wet rice farming in Duriaasi Village. Previous studies, such as Vierimaa (2017), only made an analysis using the organizational political approach, while Michael Straub (2017) only explored the role of the mass media in political economy contestations. In contrast to both, this article uses the Fligstein and McAdam’s approach on Strategic Action Fields (SAF), which has a significant effect on analyzing the income of farming communities. Their income of farmers is influenced by the contestations in the purchasing of farmers’ crops by the bargainer (rice millers) inside and outside of the Village. In the SAF concept, the “native” bargainers hailing from Duriaasi village take place as incumbents, while the bargainers from outside the village are taking the position as challengers. This article is written based on a qualitative research, with data collected through desk research, in-depth interviews and observations from July 2017 to January 2018 in Konawe Regency, Southeast Sulawesi
Choosing the Playing Field: Non-Participation in the Village Level Participatory Deliberative Forums
No full textArtikel ini berusaha untuk menjawab dua pertanyaan utama: mengapa penduduk miskin tidak berpartisipasi dalam forum musyawarah partisipatif formal di desa? dan apa yang mereka lakukan sebagai gantinya dalam mengklaim akuntabilitas dan mendapatkan akses ke layanan dan sumber mata pencaharian sehari-hari mereka? Berdasarkan 10 bulan studi etnografi tingkat desa di sebuah desa di Jawa Barat antara tahun 2014 hingga 2015, artikel ini akan menganalisis bagaimana reformasi demokrasi tingkat desa ini dirasakan dan dialami oleh penduduk desa Indonesia, terutama oleh orang miskin. Artikel ini berargumen bahwa terlepas dari maraknya program-program dan lembaga partisipatif demokratis tingkat desa, penduduk desa miskin masih banyak mengandalkan cara-cara informal dalam berinteraksi dengan para elite mereka, dan pada saat yang sama meninggalkan peluang mereka untuk berpartisipasi melalui jalur partisipasi formal. Saya menemukan bahwa praktik-praktik informal ini disebabkan oleh tiga alasan utama: kemampuan orang miskin untuk terlibat dalam mekanisme musyawarah formal yang terbatas; kebutuhan untuk menjaga hubungan mereka dengan sesama elit mereka; dan elite yang semakin kompetitif dan semakin akuntabel.This article will address these key questions: why do the poor villagers are not participating within these formal participatory deliberative forums? and what do they do instead in claiming accountability and gain access to services and their everyday livelihood resources? Based on 10 months of village level ethnographic study in a West Java village between 2014 to 2015, this article will focus on how these village level democratic reforms are perceived and experienced by Indonesian villagers, especially by the poor, as they interact with a plethora of village level participatory democratic institutions that are become available. This article argues that despite the proliferation of village level democratic avenues, the poor villagers still regularly rely on informal means in engaging with their elites while at the same time forgo their chances to participate through the formal avenue of participation. These informal practices stem from three key rationales: the differential capacity of the poor to engage within formal deliberative mechanism; preserving their relation with their fellow elites; and increasingly competitive elites that become increasingly accountable in providing them with better access to services
The Morphogenesis of the Discourses of Religious Radicalism in Post-Authoritarian Indonesia
No full textAmbiguitas konsepsi menyebabkan eksplanasi mengenai gejala radikalisme keagamaan di tingkat global bersifat interpretatif sesuai dengan konteks dan makna yang diberikan oleh kalangan intelektual. Wajar pengetahuan mengenai hal ini tumpang tindih dengan konsepsi lain seperti kebangkitan keagamaan, fundamentalisme, ekstremisme, militansi, terorisme, hingga jihad. Sejalan dengan gagasan tersebut, pengetahuan mengenai diskursus radikalisme keagamaan pascaotoritarian Indonesia diproduksi oleh institusi yang memiliki otoritas sekaligus motif untuk melakukan interpretasi sesuai dengan struktur pengetahuan yang dikembangkan para pendahulunya. Institusi tersebut, baik institusi negara maupun masyarakat sipil, mengonstruksi diskursus radikalisme dengan penjelasan deskriptif sehingga menghasilkan gagasan pengetahuan yang bersifat reproduktif alih-alih elaboratif-transformatif. Pendapat tersebut ada benarnya, namun pada praktiknya perlu penambahan kerangka yang lebih komprehensif dalam menjelaskan radikalisme guna mengantisipasi dampak yang ditimbulkan. Penulis berargumen bahwa konstruksi pengetahuan mengenai diskursus radikalisme harus ditempatkan dalam kerangka morfogenesis di mana terdapat elaborasi dan transformasi proses reproduksi pengetahuan secara struktural guna menghasilkan khasanah pengetahuan baru yang bersifat prediktif. Pemetaan dan konstruksi radikalisme dilakukan berdasarkan produk (hasil) sekaligus pembuat produk (agen-agen) yang membentuk struktur pengetahuan yang dapat dijadikan mitigasi sekaligus peringatan dini untuk mengontrol radikalisme. The ambiguity of conception results in the explanation of the symptoms of religious radicalism at the global level becoming interpretative, depending on the contexts and meanings given by intellectuals. It becomes natural that knowledge of the conception overlaps with others, such as religious revivalism, fundamentalism, extremism, militancy, terrorism, and jihad. In line with the idea, knowledge on the discourses of religious radicalism in post-authoritarian Indonesia has been produced by institutions having the authorities and motives to make interpretations, according to the knowledge structure developed by their predecessors. These institutions, both state and civil society, construct the discourses of radicalism with descriptive explanations, to produce reproductive ideas rather than elaborative-transformative knowledge. The aforementioned opinion is true, but in practice, it is necessary to add a more comprehensive framework in explaining radicalism to anticipate its impacts. This article argues that the construction of knowledge on the discourses of radicalism must be placed within the framework of morphogenesis, where there are an elaboration and a transformation of the process of knowledge reproduction structurally, to produce a repertoire of new knowledge that is predictive. Mapping and construction of radicalism have been carried out based on products (results) as well as product makers (agencies) that form knowledge structures that can be used to mitigate as well as to provide early warning to control radicalism
Ontological Security, Identity, and Movement of the People: Barack Obama’s Syrian Refugee Policy
No full textTulisan ini menganalisis keputusan Amerika Serikat menerima 10.000 pengungsi Suriah di tahun fiskal 2016 di tengah kekhawatiran potensi ancaman keamanan yang dibawa para pengungsi. Penelitian terdahulu seputar kebijakan penerimaan pengungsi di Amerika Serikat umumnya focus pada kepentingan keamanan politik, sementara keputusan penerimaan pengungsi Suriah mencerminkan adanya kepentingan lain yang menjadi pertimbangan, yaitu aspek ideasional sebagai nation of immigrants. Dengan menggunakan analisis diskursus terhadap pidato dan pernyataan resmi para actor pemerintahan Amerika Serikat, penelitian ini menawarkan perspektif alternatif dalam memahami bagaimana Amerika Serikat mengambil keputusan yang tidak sejalan dengan kepentingan keamanan tradisional namun didorong pertimbangan lain, yaitu keamanan ontologism atau keamanan akan identitas diri. Menggunakan kerangka analisis oleh Brent J. Steele, tulisan ini menemukan bahwa kesadaran Amerika Serikat akan kapabilitasnya, disertai oleh ingatan masa lalu akan identitas sebagai bangsa imigran dan imbauan aktor-aktor internasional mendorong Amerika Serikat untuk berusaha melanggengkan identitasnya dengan menerima pengungsi Suriah. Upaya melanggengkan identitas ini tidak dapat lepas dari kekhawatiran akan ancaman keamanan nasional yang diutarakan berbagai actor dalam negeri, sehingga jumlah pengungsi yang diterima dapat dilihat sebagai kompromi antara keamanan ontologisme dan keamanan tradisional. This article examines the United States of America’s decision to admit 10.000 Syrian refugees in the fiscal year of 2016 amidst potential national security concerns brought by the incoming refugees. Past studies on the United States’ policies of refugee admission mainly focus on the security and political interests, while this particular admission decision reflects a different interest consideration, namely the ideational aspect of the United States as a nation of immigrants. Through discourse analysis on the speeches and remarks made by government actors of the United States, this research offers an alternative perspective on understanding how the United States came to a decision that may not reflect traditional security interests but reflects its ontological security needs or its security of being. Using the framework of analysis offered by Brent J. Steele, this research finds that the United States’ awareness of its capabilities, along with past memory as a nation of immigrants and urgings from fellow international actors affect the United States in reaching the decision to admit Syrian refugees. This effort to preserve its identity, however, is still limited by security worries voiced by internal actors, thus resulting in the small number of refugees admitted as a compromise between the needs to ensure both ontological and traditional security
Nationalism, Globalization and Transnational Movement: A Case of Oil Palm Plantation Business in Indonesia
No full textSejak akhir tahun 1957, hampir separuh dari perusahaan Belanda hasil nasionalisasi yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit bergabung dengan grup bisnis tertentu yang terlibat dalam aneka ragam lapangan usaha. Sebagian besar grup itu dikuasai dan dikelola oleh pengusaha etnis Tionghoa. Perkembangan cepat produksi kelapa sawit di Indonesia telah mengundang banyak penanaman modal asing di bidang usaha perkebunan sawit. Penanaman modal terbesar berasal dari Singapura. Akan tetapi, kebanyakan investasi dari Singapura ternyata dilaksanakan oleh grup-grup bisnis yang dikuasai pengusaha etnis Tionghoa Indonesia. Artikel ini menunjukkan bahwa kondisi pasar bebas telah memengaruhi orientasi dari nasionalisasi perusahaan-perusahaan tersebut. Akibatnya muncul gerakan konglomerasi transnasional, sebagaimana yang terjadi di dalam kasus perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Artikel ini ditulis berdasarkan penelitian kualitatif terhadap data-data sekunder, seperti dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan sebagainya. Since the end of 1957, Dutch enterprises in Indonesia were nationalized and most of palm oil production affiliated with certain corporate groups that are engaged in diversified business. Most of these groups are dominated by ethno-Chinese businessmen. The rapid expansion of oil palm business in Indonesia has induced the inflow of foreign capital to plantation enterprises. The largest inflow has taken place from Singapore. However, most of the investment from Singapore was carried out by business groups dominated by Indonesian Chinese tycoons. This article shows that free-market conditions have influenced the orientation of nationalization of those enterprises. It has created the transnational conglomerate movement in case of palm oil plantation in Indonesia. This article is written based on qualitative research on secondary data from the Center for Statistical Bureau (BPS), etc
Discern Social Movements in the Digital Age
No full textThe book that was reviewed is written by Victoria Carty entitled "Social Movements and New Technology" (2018, Routledge). This book analyzes "the how" and "the why" of digital technology utilization become crucial in social movements. This book is indeed proved that the the digital technology utilization has changed the dynamics, strategy, tactics, and structure in social movements in the related era, but this book does not explain elaborately "why social movements that used the digital technology as a main resource can be successful or failed?". For that matter, this book only admits the assumption of digital technology as a tool, so it can be used for something that consider right or wrong. Whereas, I argue the digital technology is not only a tool that its functions are fully determined by the authority of users. In spite of that, this book is worthy to be read if interested to explore the topics of a social movement, new media, or political and cultural sociology
The Existence of Mickey Mouse as The Walt Disney Company’s Mascot in the Global Value Chain Perspective
No full textArtikel ini berfokus pada eksistensi Mickey Mouse sebagai maskot Walt Disney Company berdasarkan perspektif global value chain. Sebagai mascot resmi, Mickey Mouse telah bertahan lama sejak tahun 1928 sampai saat ini, melalui karya yang telah dihasilkan seperti motion picture, serial televisi, komik, buku, dan taman bermain. Eksistensi Mickey Mouse telah membuat Walt Disney Company sukses menjadi salah satu perusahaan yang sukses mendominasi industry hiburan dunia. Studi-studi sebelumnya menjelaskan bahwa eksistensi mascot dalam industri hiburan dilanggengkan melalui strategi perusahaan yaitu branding dan supply chain management. Selanjutnya, studi-studi sebelumnya mengenai global value chain belum membahas perusahaan dari segi maskotnya, tapi hanya melihat konsekuensi aktivitas bisnis yang dilakukan dalam industry. Oleh karena itu, artikel ini berfokus pada maskot dari Walt Disney Company yaitu Mickey Mouse dalam membangun perusahaan ke dalam ekonomi global melalui perspektif global value chain. Strategi branding dan supply chain management termasuk dalam salah satu elemen global value chain yaitu struktur input-output. Kemudian, pelanggengan eksistensi dari mascot juga didukung oleh elemen global value chain lain yaitu konteks local institusional dan skop ageografis. This article analyses the existence of Mickey Mouse as a mascot of the Walt Disney Company based on global value chain perspective. As an official mascot of Walt Disney Company, Mickey Mouse has been well-established since 1928 to present day, with its artwork that has been produced such as the motion picture, television series, comic, book, and theme parks. Its existence has made Walt Disney Company as one of the successful multinational companies that dominate the entertainment industry in the world. The earlier studies said that the existence of a company mascot in the entertainment industry perpetuated by the company's strategy through branding and supply chain management. Furthermore, in the global value chain, previous studies have not yet discussed the company by its mascot that only viewed by its consequence of the business in the industry. Therefore, this article analyses the mascot of the Disney Company’s, Mickey Mouse that is in building the company into a global economy using the global value chain perspective. Nonetheless, the branding strategy and supply chain management correlate to one of the global value chain elements, is an input-output structure. The perpetuation of the existence of a mascot is supported by other global value chain elements that are the local institutional context and geographic scope
