JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Mencegah Paham Radikal
Full text linkThis descriptive research aims to contribute thoughts, ideas and strategies and efforts to internalize the values of Pancasila to prevent the development of radical understanding. This writing uses a descriptive method that is seen as a comprehensive integral. The results showed that the current conditions of internalizing Pancasila values were; weak education system, resistance to the ideology of Pancasila, lack of exemplary leaders, and the increasing negative influence of external values that are not in accordance with Pancasila. The internalization of Pancasila values is done by; strengthening the education system, enhancing national identity and character, increasing the commitment of national leaders, increasing understanding of Pancasila values in daily life to increase the deterrence of negative influences through education, outreach and cooperation. This study concludes that the internalization of the values of Pancasila can increase community awareness in counteracting the spread of radical ideas
Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif
Full text linkABSTRAKPenelitan ini bertujuan untuk mencari formulasi kolaborasi antara kabinet zaken dan kabinet koalisi dalam rangka membentuk kabinet yang efektif. Metode peneitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan mencari referensi teori yang relevan sesuai dengan kajian riset ini. Ada empat macam bentuk kolaborasi yang ditawarkan di dalam penelitian ini di antaranya (1) harus ada kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi, (2) adanya pembagian kekuasaan atau power sharing yang secara relatif dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli, (3) perlu penegasan Presiden kepada partai politik untuk memberikan kader terbaiknya yang memiliki keahlian dibidangnya untuk duduk sebagai menteri, (4) Kabinet Zaken bisa di pilih oleh presiden melalui kontribusi partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam penentuan secara terbuka oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Jadi bentuk Kolaborasi (1) bisa diisi 50% dari kalangan ahli professional (non parpol), 50% dari kalangan parpol. (2) bisa 30% dari kalangan ahli professional non parpol, 70% dari kalangan parpol yang sesuai bidang akademik dan kerjanya. (3). Pos-pos menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dijabat oleh menteri yang berasal dari kalangan ahli professional non parpol.
ABSTRACTCollaboration zaken cabinet and coalition cabinet in the formation of an effective cabinet. This research supports the search for collaboration formulations between the zaken cabinet and the coalition cabinet in an effective cabinet framework. The research method used in this study is a comparative method by finding relevant theory references in accordance with this research study. There are four types of collaboration offered in this study above (1) there must be agreement on a platform and a joint political agenda between the parties that are in the coalition, (2) there is a division of power or the division of power that is related freely received by each party coalition partners and experts, (3) the president must be affirmed for political parties to provide the best cadres who have expertise in their fields to sit as ministers, (4) the zaken cabinet can be chosen by the president opened by experts in their respective fields. So the Collaboration form (1) can be filled 50% from professional experts (non-political parties), 50% from political parties. (2) 30% can be from non-political professional experts, 70% from political parties that are suitable in the academic field and competition. (3) Ministerial posts discussing non political party profession experts
Upaya pembentukan karakter kepemimpinan lintas budaya dalam membangun kemampuan resolusi konflik generasi milennial: (Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Buana Perjuangan Karawang)
Full text linkKonflik merupakan suatu keniscayaan dalam kehidupan masyarakat sehingga menuntut mahasiswa untuk memiliki karakter kepemimpinan lintas budaya dan kemampuan resolusi konflik sebagai upaya mengelola konflik menjadi suatu kekuatan bangsa. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara pada dosen dan mahasiswa, observasi, dan studi literatur. Hasil yang ditemukan yaitu upaya yang dilakukan Universitas Buana Perjuangakan Karawang dalam membentuk karakter kepemimpinan lintas budaya dan kemampuan resolusi konflik mahasiswa dilakukan dengan cara pelembagaan melalui orientasi pegawai dan mahasiswa, pembentukan satuan pengawas internal dan lembaga penyelesaian konflik, serta upaya edukatif yang dilakukan melalui kolaborasi pelatihan kepemimpinan, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Jatidiri Bangsa
Implementasi Permendikbud No.44 Tahun 2019 tentang System Zonasi pada Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun 2020
Full text linkTujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan Permendikbud No. 44 Tahun 2019 tentang sistem zonasi pada PPDB di Kota Tangerang Selatan dalam upaya melaksanakan pemerataan kualitas dan mutu Pendidikan. Penelitian ini dilakukan selama pelaksanaan PPDB tahun 2020 antara bulan Mei 2020 sampai dengan Juli 2020. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Subjek penelitian yakni, kepala SMPN, Kasi Kurikulum SMP dan orang tua calon peserta didik. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah sebagai berikut: Pelaksanaan PPDB tahun 2020 untuk jenjang tingkat SMP Negeri di kota Tangerang Selatan sudah mengacu pada peraturan Permendikbud No. 44 Tahun 2019, sedangkan faktor penghambat dalam pelaksanaan Permendikbud ini adalah daya tampung sekolah negeri yang belum dapat memenuhi kebutuhan lulusan, serta masih banyaknya calon wali murid yang belum memahami diberlakukannya sistem zonasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah daerah bekerjasama dengan dinas pendidikan setempat meningkatkan sarana dan prasarana sekolah negeri dan melakukan sosialisasi tentang sistem zonasi kepada masyarakat jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan PPDB.
Abstract: The purpose of carrying out this research is to determine the implementation of Permendikbud No. 44 of 2019 concerning the Zoning System in PPDB for the First Middle School level in the City of South Tangerang in an effort to distribute the quality and quality of education. This research was conducted during the implementation of PPDB 2020 between May 2020 and July 2020. This research used a qualitative approach with a case study method. The research subjects were the head of the Junior High School, the Head of Junior High School Curriculum and the parents of prospective students. Data collection techniques using observation, interviews, and documentation. The results of the study are as follows: Implementation of PPDB in 2020 for the level of SMP Negeri in South Tangerang city has referred to Regulation of Permendikbud No. 44 of 2019, while the inhibiting factors in implementing this Permendikbud are the capacity of state schools that have not been able to meet the needs of graduates, and there are still many prospective student guardians who do not understand the implementation of the zoning system. To overcome this problem, the local government collaborates with the local education office to improve public school facilities and infrastructure and conduct socialization about the zoning system to the community long before PPDB implementation
Resistensi kelompok samin terhadap modernitas revolusi industri 4.0
Full text linkRevolusi industri ditandai dengan modernitas teknologi untuk membantu pekerjaan manusia, meski dunia telah diramaikan dengan konsep tersebut masih terdapat berbagai kelompok yang menolak atau resisten terhadap modernitas ala Revolusi Industri 4.0. Dengan segela upaya kelompok tersebut mencoba mempertahankan identitas kulturalnya dari hantaman perubahan zaman, salah satu kelompok masyarakat yang dikenal resisten dengan perubahan zaman adalah Kelompok masyarakat Samin. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristtik masyarakat samin dan mengungkapkan penyebab masyarakat samin resisten terhadap perubahan serta bagaimana penyelesaian konflik yang terjadi antara masyarakat samin yang pro dan resisten terhadap perubahan. Metode yang digunakan dalam peleitian ini adalah studi kasus dan pengumpulan data dilakukan dengan mengunakan instrumen wawancara, observasi, dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yakni masyarakat kelompok samin yang tinggal di Pati Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa masyarakat samin memiliki karakteristik utama yakni: Sederhana, jujur, Resisten terhadap kemodernan, dan cinta lingkungan. sedangkan alasan masyarakat samin resisten terhadap pembangunan modernitas terdiri dari beberapa faktor utama yakni faktor sosio kultural masyarakat samin, faktor Etika lingkungan, dan Faktor ekonomi
Editorial: Transfigurasi dan Aksentuasi Jurnal di Tahun 2020
Full text linkPara pembaca yang budiman, Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi menerbitkan artikel hasil penelitian, artikel gagasan, dan ulasan buku yang termasuk pada ruang lingkup kajian disiplin ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Saat ini Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi secara online telah terindeks pada Google Scholar, Portal Jurnal Garuda, Crossref, Sinta dan lain sebagainya.
Pada tahun 2019, melalui Surat Keputusan No. 36/E/KPT/2019 yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti), telah menyatakan bahwa Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi telah terakreditasi pada peringkat Sinta 5 mulai Volume 17 No. 1 2018 sampai Volume 21 No. 2 tahun 2022.
Editorial kali ini juga dimanfaatkan sebagai media informasi bahwa telah terjadi transfigurasi atau perubahan pada beberapa aspek di Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi. Perubahan pertama adalah pergantian dan perubahan susunan Dewan Editor atau Editorial Boards dan Reviewers atau Mitra Bestari. Perubahan susunan dan penambahan Editor maupun Reviewer dilaksanakan dengan pertimbangan kepakaran, jejak publikasi, dan mengoptimalkan peran asosiasi profesi untuk berkontribusi pada proses penerbitan jurnal.
 
Desain playing with conflict sebagai model pembelajaran resolusi konflik
Full text linkTujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan suatu desain model pembelajaran resolusi konflik yang dapat diterapkan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan untuk siswa sekolah menegah pertama maupun sekolah menengah atas. Penelitian ini menggunakan Research and Development, yang mana dalam penelitian ini hanya sampai kepada tahap perumusan design. Dari pengumpulan data dan sumber, akhirnya peneliti menyadur desain playing with conflict yang pernah ditulis oleh Richard B. Powers dan Kat Kirkpatrick, namun oleh peneliti disesuaikan dengan kondisi dan budaya masyarakat Indonesia. Sehingga cocok untuk diimplementasikan di Indonesia dengan sintaksis yang baru. Kesimpulan dari penelitian ini dengan adanya desain playing with conflict diharapkan mampu untuk membentuk keterampilan resolusi konflik dasar, yakni belajar untuk mendengarkan orang lain, belajar berbicara namun menghormati orang lain, belajar mengambil keputusan.
Abstract: The purpose of this research is to find a conflict resolution learning model design that can be applied in the learning of Pancasila and Citizenship Education for junior high and high school students. Research using Research and Development, which in this study only reached the design formulation stage. From analyzing the data and sources, the researcher finally adapted the play with conflict design that had been written by Richard B. Powers and Kat Kirkpatrick, but the researchers adapted it to the conditions and culture of the Indonesian people. So it is suitable to be implemented in Indonesia with a new syntax. The conclusion of this study with the play with conflict design is expected to be able to form basic conflict skills, namely learning to listen to other people, learn to speak but respect others, learn to make decisions
Hegemoni Ideologi Penguasa Terhadap Guru Pendidikan Kewarganegaraan
Full text linkThis paper wishes to conduct a critical analysis of Citizenship Education in Singapore. Citizenship education as one of the national agenda in Singapore has an important position in providing citizenship understanding in order to prepare young citizens for the future of Singapore. Singapore's centralized education system and strict controls lead to highly vulnerable citizenship education politicization and ideologization of citizens through education. In fact, many studies show that the government under the People's Action party (PAP) is using authoritarian ways to defend and perpetuate its power through education. The attempts by the Singapore government with the soft authoritarian government or some experts say authoritarian with the usual Gramscian meaning "hegemony". Hegemony is the effort of a person or group of people (state) in maintaining or dominating his power in a peaceful way not by violence. With literature research and critical analytical descriptive methods in the form of relevant books and research, this paper wants to show how the PAP seeks to interpret its ideology with the hegemony done to teachers of citizenship education. The study concludes that not all teachers are hegemonized by Singapore's strict citizenship education policy.