JURNAL ILMIAH MIMBAR DEMOKRASI
Not a member yet
197 research outputs found
Sort by
Peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan hukum dan dampak pinjaman online
Full text linkTujuan penelitian untuk menjelaskan bagaimana peran pemahaman hukum dalam mencegah terjeratnya masyarakat kepada pinjaman ilegal berbasis online yang saat ini dengan mudah diakses melalui smartphone.Metode penelitian dilakukan dengan deskriptif kualitatif yang menggunakan data primer dan sekunder. Lokasi penelitian di Kampung Melayu, Jakarta. Hasil penelitian, pasar Fintech dalam bentuk pinjaman online dianggap cocok, bahkan penetrasi kepemilikan dan penggunaan telepon selularpun sangat tinggi meskipun masyarakat belum memiliki akses keuangan. Apalagi disaat kondisi ekonomi yang sulit dan ditambah dengan perilaku masyarakat digital yang konsumtif, membuat pinjaman online menjadi solusi terbaik bagi mereka tanpa memikirkan dampak jangka panjang yang timbul dikemudian hari, seperti gagal bayar karena bunga yang tinggi. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang mengalami tindak kekerasan melalui media online dan media sosial (teror whatsapp, penyebaran data kepada kebarat, hingga teror melalui telepon dan pesan singkat). Oleh karena itu dibutuhkan pemahaman dan kesadaran hukum yang tinggi dari masyarakat agar dapat mengetahui dampak dan resiko dari penggunaan pinjaman online. Dengan upaya memberikan pemahaman hukum lewat kegiatan seminar kepada masyarakat di Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta, diharapkan masyarakat menjadi sadar akan ketentuan hukum yang berlaku dan mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan ketika berhadapan dengan tindak kekerasan akibat Pinjol ilegal
PERAN MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN DESA SADAR KERUKUNAN UMAT BERAGAMA DI DESA TULUNGREJO KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
Full text linkTujuan dalam penelitian ini yaitu (1) menganalisis dan mendeskripsikan peran masyarakat, (2) menganalisis dan mendeskripsikan kendala yang dihadapi masyarakat, (3) menganalisis dan mendeskripsikan solusi menghadapi kendala dalam Mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Penelitian ini dilakukan di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara terstruktur, observasi partisipan pasif pada informan inti dan dokumentasi dengan sumber data yang diperoleh berdasarkan data primer dan sekunder. Data pada penelitian berupa data administratif dan kegiatan masyarakat setempat. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data modifikasi dan model interaktif dengan pengecekan keabsahan temuan melalui uji credibility, transferability, dependability, dan confirmability. Untuk mendapatkan data yang kredibel, dilakukan validasi dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian ini adalah kontribusi masyarakat setempat melalui gotong royong dan keikutsertaan pada kegiatan masyarakat, terutama dalam kegiatan antar umat beragama. Adapun yang menjadi kendala dalam mewujudkan Desa Sadar Kerukunan Umat Beragama yakni sikap fanatisme masyarakat dalam kelompok kecil yang kurang toleran terhadap perbedaan antar umat beragama. Solusi menghadapi kendala tersebut melalui penerapan sikap saling terbuka dan menghargai antar pemeluk agama
Implementasi Sosialisme dalam Ruang Lingkup Generasi Alpha
Full text linkPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi implementasi nilai-nilai sosialisme dalam konteks Generasi Alpha di Indonesia. Menggunakan pendekatan analisis filosofis kualitatif, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip sosialis dapat diadaptasi untuk memenuhi kebutuhan unik generasi yang lahir di era digital ini. Hasil menunjukkan adanya keselarasan signifikan antara nilai-nilai sosialisme modern dengan karakteristik Generasi Alpha, terutama dalam hal kesetaraan akses sumber daya, jaminan sosial, dan keseimbangan antara individualitas dan kolektivisme. Studi ini menemukan bahwa sistem yang terinspirasi sosialisme seperti BPJS di Indonesia menawarkan solusi yang layak untuk tantangan Generasi Alpha, termasuk kelelahan digital dan ketidakpastian ekonomi. Penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi sosialisme sebagai alternatif potensial untuk menjembatani kesenjangan antara individualisme teknologi dan kebutuhan akan kohesi sosial pada Generasi Alpha. Temuan ini menunjukkan implikasi untuk pengembangan kebijakan sosial-ekonomi yang lebih inklusif dan adaptif bagi generasi digital di Indonesia
Analisis perbandingan Multikulturalisme sebagai kebijakan publik antara Indonesia dengan Kanada
Full text linkAbstrak
Tujuan dari artikel ini adalah untuk mengartikulasikan dan membandingkan bagaimana praktik multikulturalisme sebagai kebijakan publik antara Indonesia dengan Kanada. Menjawab tujuan dari artikel ini, penulis menggunakan metode studi pustaka dimana penulis menghimpun data dan literatur kemudian diusung dalam karya ilmiah. Konsepsi multikulturalisme seringkali menimbulkan pemahaman ketika orang memperdebatkan tantangan dan manfaatnya. Sebagian besar membayangkan tentang esensi multikulturalisme yang ditekankan pada apakah multikulturalisme diekspresikan dalam kebijakan publik, hukum dan peraturan yang konkret sebagai bentuk orientasi khusus oleh pemerintah atau lembaga. Pada tulisan ini, penulis mengkaji esensi multikulturalisme dari sudut pandang kebijakan publik yang ditetapkan oleh Indonesia dan Kanada. Perbandingan kebijakan tersebut ditinjau dari beberapa indikator penilaian startegis multikulturalisme. Meskipun antara kedua kebijakan multikulturalisme indonesia dan kanada memiliki tujuan serta landasan hukum yang tak jauh berbeda, akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya. Perbedaan tersebut terdapat pada sejarah awal munculnya multikulturalisme masing-masing negara, pendekatan dasar perkembangan multikulturalisme, fokus dan arah kebijakan multikulturalisme.
Kata kunci : indonesia, kanada, kebijakan publik, multikulturalism
Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan Keterbukaan Informasi Publik: Studi Kasus di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang
Full text linkAbstrak
Titik lemah dari implementasi keterbukaan informasi publik, berada di kebijakan pemerintah dan kepala daerah. Khusus kepala daerah memiliki kewenangan dalam hal mengeluarkan regulasi, politik anggaran yang pro dengan pengembangan sistim dan budaya keterbukaan dan strategi dalam menggerakkan stakeholders untuk keterbukaan informasi publik.Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan dan menganalisis kebijakan pemerintah daerah di Kabupaten Pesisir Selatan dan Kota Padang dalam melaksanakan keterbukaan informasi publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini, peneliti menemukan bahwa dalam melihat kebijakan kepala daerah sebagai political will di Pesisir Selatan dan Kota Padang dilihat dari (a) aspek regulasi dan perangkat keputusan yang dibuat merupakan titik tolak bagaimana sebuah kebijakan bisa diimplementasikan dengan baik, (b) pemahaman yang sama pada agenda formal, sehingga masalah yang muncul menjadi masalah publik untuk diagendakan menjadi kebijakan publik. ( c) Insentif dan disinsentif pendukung terkait dengan kepatuhan implementator dalam menerapkan kebijakan publik dan (d) bagaimana kepala daerah mengorkestrasi komitmen bersama melalui pendanaan dan sanksi dan penerapan kebijakan, mekanisme penegakan hukum disertai sanksi yang jelas, serta ada dukungan dari pelaksana kebijakan atau birokrat.
Abstract
Local Government Policies in Implementing Public Information Disclosure: Case Studies in Pesisir Selatan Regency and Padang City. The weak point of the implementation of public information disclosure is in the policies of regional heads. Regional heads have authority in terms of issuing regulations, pro-budgetary politics with system development and a culture of openness and strategies in mobilizing stakeholders for public information disclosure. The purpose of this study is to explain and analyze the policies of regional heads in Pesisir Selatan Regency and Padang City in implementing public information disclosure. This study uses a qualitative approach with a case study research type. Data collection techniques were carried out using interviews and documentation methods. From the results of this study, researchers found that in viewing regional head policies as political will in Pesisir Selatan and Padang City seen from (a) the regulatory aspects and the decision tools made are the starting point for how a policy can be implemented properly, (b) a good understanding the same on the formal agenda, so that problems that arise become public issues to be scheduled to become public policies. (c) Supporting incentives and disincentives related to implementer compliance in implementing public policies and (d) how regional heads orchestrate shared commitments through funding and sanctions and implementation of policies, law enforcement mechanisms accompanied by clear sanctions, and support from policy implementers or bureaucrats
Lembaga penyelesaian Sengketa Olahraga di Indonesia di Luar Pengadilan dalam Perspektif Kepastian Hukum
Full text linkAbstrak
Olahraga merupakan bagian integral dari proses pembangunan nasional dan pencapaian tujuan nasional. Oleh karena itu, keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditetapkan secara jelas dalam sistem hukum nasional. Dalam perselisihan olahraga, proses penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga arbitrase, yang tahapannya didahului dengan kesepakatan tertulis antar para pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase. Mekanisme penyelesaian sengketa olahraga unggulan di Indonesia di luar pengadilan, agar dapat menyelesaikan berbagai permasalahan terkait olahraga unggulan secara mandiri, efektif, dan adil, memerlukan langkah awal berupa konsensus yang dilakukan oleh berbagai Badan Organisasi Cabang Olahraga. Selanjutnya, apabila tidak tercapai mufakat melalui mekanisme ini, maka para pihak yang bersengketa melanjutkan ke tahap berikutnya, yaitu membuat kesepakatan tertulis mengenai metode penyelesaian sengketa yang akan dipilih. Hal ini dapat dilakukan melalui mediasi, konsiliasi, arbitrase, sebagai jalur penyelesaian sengketa di luar pengadilan di bidang olahraga unggulan. Dalam hal mediasi dan konsiliasi dipilih oleh para pihak yang bersengketa, para pihak tersebut dapat meminta bantuan kepada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk memfasilitasi proses mediasi dan konsiliasi. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan seluruh masyarakat untuk melakukan kegiatan olahraga. Tujuannya adalah mewujudkan masyarakat dan bangsa yang memiliki pola hidup berpusat pada olahraga, berpartisipasi aktif, menjaga kesehatan dan kebugaran, serta meraih prestasi luar biasa dalam berbagai disiplin ilmu olahraga. Undang-undang ini juga mengatur penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan olahraga, sebagaimana dituangkan secara tegas dalam Pasal 88. Dalam alternatif penyelesaian sengketa, dapat dilakukan beberapa cara, antara lain negosiasi, mediasi, konsiliasi, pendapat ahli, dan pendekatan lain yang dianggap relevan oleh para pihak. , sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Kata kunci : lembaga penyelesaian sengketa, kepastian hukum, sengketa olahrag
Implementasi modul Nusantara dalam mewujudkan sikap toleransi dan nasionalisme pada mahasiswa peserta Pertukaran Mahasiswa Merdeka batch 2
Full text linkProgram Pertukaran Mahasiswa Merdeka adalah salah satu bagian dari Kampus Merdeka, yang telah dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yaitu Nadiem Makarim. untuk mencetak Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul sesuai dengan profil Pancasila, dan merupakan salah satu langkah peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Mata kuliah Modul Nusantara adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa yang mengikuti program Pertukaran Mahasiswa Merdeka dengan jumlah sebanyak 4 sks. Mata kuliah ini bertujuan untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pemahaman, serta memaknai toleransi dan nasionalisme lebih jauh. Kegiatan Modul Nusantara dibagi menjadi Kebhinekaan, Inspirasi, Refleksi dan Kontribusi Sosial. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis tentang implementasi mata kuliah Modul Nusantara dalam mewujudkan sikap Toleransi dan Nasionalisme. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif. Pengumpulan Data dilakukan dengan menyebar angket melalui Google form yang dilengkapi dengan wawancara. Subjek penelitiannya adalah mahasiswa inbound pada Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch II di Universitas Bosowa, Makassar tahun 2022Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Pertukaran Mahasiswa Merdeka Batch 2 dalam Mata Kuliah Modul Nusantara berperan dalam mewujudkan sikap toleransi dan nasionalisme melalui sikap menghargai budaya orang lain, mahasiswa yang turut serta dalam kegiatan ini menyadari semua suku bersaudara yang diikat oleh landasan Pancasila. Dalam implementasi modul nusantara mahasiswa ikut serta dalam mengembangkan kebudayaan Indonesia. Demi mewujudkan implementasi nilai-nilai bangsa yang menjunjung tinggi Kebhinekaan yang diperoleh dari modul nusantar
Smart Village Synergity: Development of tourism villages as an effort to post-pandemic economic recovery
Full text linkThe Covid-19 pandemic has triggered an economic recession and caused major damage to the health, employment and human welfare sectors. The impact of Covid-19 that occurred in Indonesia needs to be addressed by referring to the SDGs agenda. One of them is increasing growth and development in the economic sector. Especially in developing the economic sector among the community. Therefore, researchers are trying to help economic development starting from the smallest community environment, from MSMEs in rural areas to how they can be given assistance and guidance in creating business incubators which can be done according to the capital they each have. Apart from that, it is adapted to the skills and creativity of the community in exploring various potentials that can be sold and marketed to the general public. Especially in post In the coming pandemic, of course the economic sector will experience various changes. With many aspects of the economy weakening, there are even layoffs in several sectors . The community is expected to be independent in improving the quality of its economy so that its various interests can be fulfilled properly. Therefore, the formation of a business incubator is a program that the community needs to be more focused and clear so as to help the country's economic sector at large. Thus, the aim of the service program that we are carrying out is to develop a tourist village business incubator as an effort to recover the post-pandemic economy. The service method uses an action research approach . The location of the service is in Jalatrang village, Ciamis Regency .
 
Nilai Religius dalam Pembelajaran Pancasila di tingkat SMA/MA
Full text linkAbstrak
Tujuan utama dari pendidikan nasional Indonesia adalah menciptakan manusia yang beriman dan bertaqwa. Diimplmenetasikan dalam kurikulum menjadi ketercapaian utama dan pertama berupa profil pelajar yang beriman dan bertaqwa serta berakhlak mulia. Untuk itu nilai-nilai religious sebagai implementasi sila Ketuhanan Yang Maha Esa harus dikembangkan setiap guru, tidak saja melalui pembiasaan dan pembudayaan sekolah atau mengawali dang mengakhiri kelas dengan berdoa, tetapi juga menjadikan setiap konsep atau teori dari materi setiap mata pelajaran di hubungkan dengan kehidupan religious nya, yakni keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Namun dalam praktiknya tidak banyak guru yang memiliki kesadaran dan kompetensi untuk menghubungkan nilai Religious dengan teori dan konsep di setiap bidang pelajaran. Untuk itulah perlu kajian tentang bagaimana hubungan antara nilai religious dalam Pancasila dengan teori dan konsep dalam setiap pembelajaran. Penelitian ini bertujuan untuk mencari berbagai informasi, pengetahuan dan pemahaman tentang hubungan antara teori dan konsep dalam setiap bidang ilmu dengan nilai religious dalam Pancasila di tingkat SMA/MA. Metode penelitian menggunakan kajian Pustaka. Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa setiap bidang ilmu di tingkat SMA/MA dapat dihubungkan dengan nilai religious dalam Pancasilia. Hubungan tersebut dapat berupa guna dan manfaat dari ilmu terhadap peningkatanan religiousitas Pancasila atau analogi teori dan konsep dengan peningkatan nilai religius.
Kata kunci: nilai religius, pancasila, pembelajara
Implementasi sikap toleransi antar umat beragama di kalangan masyarakat
Full text linkAbstrak
Penelitian bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi sikap toleransi antar umat beragama di kalangan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan kesimpulan untuk menganalisis data sehingga menghasilkan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan perpanjangan pengamatan dan triangulasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi sikap toleransi antar umat beragama berjalan dengan baik. Bentuk implementasi sikap toleransi antar umat beragama di kalangan masyarakat ditandai dengan adanya penerapan sikap toleransi dalam kehidupan sehari-hari yaitu tidak memaksakan kehendak orang lain untuk mengikuti kepercayaan yang kita miliki, saling menghargai dan menghormati ketika pemeluk agama lain sedang melakukan ibadah atau upacara keagamaan, mengakui adanya perbedaan serta kesadaran masyarakat yang saling membantu ketika pemeluk agama lain sedang mengalami kesulitan. Seperti melakukan kegiatan yang mewujudkan sikap toleransi antar umat beragama yaitu kegiatan gotong royong bersama, jumat bersih, dan bentuk penyajian makanan. Selain itu juga adanya kesadaran masyarakat untuk saling menghargai, dan tradisi dari nenek moyang yang masih kental sehingga masyarakat masih saling menghargai.
Kata kunci: implementasi, sikap toleransi, umat beragam