Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
Kerja sama klinik swasta dalam meningkatkan kapasitas bidan muda yang bertugas di desa
Get PDFSalah satu upaya pemerintah dalam menurunkan AKI yaitu setiap ibu hamil bersalin dan nifas ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, bidan ditempatkan di desa untuk menjangkau pelayanan ini. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala diantaranya rata-rata bidan desa relatif masih muda, ada bidan yang belum bisa menolong persalinan normal, bidan tidak bermitra dengan paraji sehingga kalah bersaing karena secara pengalaman paraji lebih dipercaya oleh masyarakat desa, hal ini menyebabkan bidan tidak betah tinggal di desa. Rumah Bersalin “Budi Setia” (RBBS) Kota Sungai Penuh-Jambi menjalin kemitraan dengan bidan desa (kebanyakan bidan muda/baru ditugaskan) dengan konsep setiap bidan desa diizinkan mengikuti magang setelah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Lama masa magang maksimal 2 hari. Bidan magang akan bergabung dengan tim jaga RBBS (1 bidan senior, bidan magang dan 2 bidan pembantu) , lingkup tindakan hanya persalinan normal dan kegawatan obstetri. Mekanisme kerja; setiap pasien yang ditolong bidan magang harus menjelaskan anamnesa, diagnosa kebidanan, rencana tindakan dan potensial masalah yang timbul dengan metode group discussion in real cases. Pada tahap pelaksanaan, bidan senior menjadi penolong pertama dan bidan penolong kedua. Jika ada pasien yang berasal dari desa tempat bidan bertugas maka bidan magang menjadi penolong pertama dibantu oleh bidan senior. Setelah tindakan selesai, bidan desa langsung dipromosikan kepada pasien dan keluarganya, bahwa mereka adalah bidan yang mampu melayani pasien secara mandiri di desa. Promosi ini akan menguntungkan bidan karena mendapat kepercayaan masyarakat desa dan rasa percaya diri.Setiap awal bulan dilakukan pertemuan rutin untuk membahas kasus-kasus unik dan evalausi tindakan pelayanan. Jasa pelayanan diurus oleh bidan desa. Pembayaran dilakukan setelah bidan desa melakukan kunjungan nifas lengkap dan menggunakan standar tarif di desa. RBBS mendapatkan fee dari bidan desa. Pada tahun 2016 capaian persalinan yang ditolong oleh nakes di Kota Sungai Penuh 93,70% dari 1.602 persalinan dan 100% ditolong di fasilitas kesehatan (pemerintah dan swasta).Salah satu upaya pemerintah dalam menurunkan AKI yaitu setiap ibu hamil bersalin dan nifas ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, bidan ditempatkan di desa untuk menjangkau pelayanan ini. Dalam pelaksanaannya ditemukan berbagai kendala diantaranya rata-rata bidan desa relatif masih muda, ada bidan yang belum bisa menolong persalinan normal, bidan tidak bermitra dengan paraji sehingga kalah bersaing karena secara pengalaman paraji lebih dipercaya oleh masyarakat desa, hal ini menyebabkan bidan tidak betah tinggal di desa.Rumah Bersalin “Budi Setia” (RBBS) Kota Sungai Penuh-Jambi menjalin kemitraan dengan bidan desa (kebanyakan bidan muda/baru ditugaskan) dengan konsep setiap bidan desa diizinkan mengikuti magang setelah mendapatkan izin dari Dinas Kesehatan. Lama masa magang maksimal 2 hari. Bidan magang akan bergabung dengan tim jaga RBBS (1 bidan senior, bidan magang dan 2 bidan pembantu) , lingkup tindakan hanya persalinan normal dan kegawatan obstetri. Mekanisme kerja; setiap pasien yang ditolong bidan magang harus menjelaskan anamnesa, diagnosa kebidanan, rencana tindakan dan potensial masalah yang timbul dengan metode group discussion in real cases. Pada tahap pelaksanaan, bidan senior menjadi penolong pertama dan bidan penolong kedua. Jika ada pasien yang berasal dari desa tempat bidan bertugas maka bidan magang menjadi penolong pertama dibantu oleh bidan senior. Setelah tindakan selesai, bidan desa langsung dipromosikan kepada pasien dan keluarganya, bahwa mereka adalah bidan yang mampu melayani pasien secara mandiri di desa. Promosi ini akan menguntungkan bidan karena mendapat kepercayaan masyarakat desa dan rasa percaya diri. Setiap awal bulan dilakukan pertemuan rutin untuk membahas kasus-kasus unik dan evalausi tindakan pelayanan.Jasa pelayanan diurus oleh bidan desa. Pembayaran dilakukan setelah bidan desa melakukan kunjungan nifas lengkap dan menggunakan standar tarif di desa. RBBS mendapatkan fee dari bidan desa.Pada tahun 2016 capaian persalinan yang ditolong oleh nakes di Kota Sungai Penuh 93,70% dari 1.602 persalinan dan 100% ditolong di fasilitas kesehatan (pemerintah dan swasta).
Dampak pasca penutupan lokalisasi prostitusi pada pekerja seks komersial dalam perspektif rational choice theory
Get PDFObjektif: Penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia dianggap sebagai kebijakan strategis yang diambil pemerintah dalam menghapus prostitusi dan memutus mata rantai penularan dan penyebaran HIV-AIDS. Namun upaya ini tidak menyelesaikan masalah dan menimbulkan masalah baru pasca penutupan. Batasan masalah difokuskan kepada Pekerja Seks Komersial (PSK) yang ternyata tetap menjalankan pekerjaannya sebagai PSK secara tersembunyi dan tersebar sehingga tidak terpantau Metode: Kajian ini merupakan literature review dari berbagai hasil penelitian terkait fenomena penutupan lokalisasi di berbagai daerah di Indonesia, didukung oleh data sekunder, dan dianalisis dengan pendekatan Rational Choice Theory untuk mengungkapkan penyebab masalah yang muncul pasca penutupan lokalisasi. Hasil:. Faktor ekonomi menjadi pemicu utama yang menyebabkan PSK tetap menjalankan pekerjaannya sebagai penjaja seks. Masalah kesehatan yang ditimbulkan yaitu penyebaran HIV-AIDS yang semakin sulit dikontrol menjadi dampak serius yang perlu segera ditanggulangi. Upaya pemerintah dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan terhadap eks-PSK tidak menunjukkan hasil yang efektif karena perencanaan yang kurang matang sehingga kurang menjamin keberlanjutan dari upaya-upaya yang dilakukan. Kesimpulan: Penutupan lokalisasi harus direncanakan secara matang terutama pada upaya mengatasi masalah pasca penutupan. Pendampingan terhadap eks-PSK harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan sampai dengan munculnya kemandirian secara ekonomi tanpa harus menjadi PSK kembali. Sektor swasta perlu dilibatkan dalam penyediaan lapangan kerja. Selain itu pemberian pinjaman modal usaha dan pelatihan keterampilan menjadi alternatif upaya yang dapat dilakukan. Konseling dan bimbingan keagamaan menjadi upaya pendukung bagi para eks-PSK dalam memperbaiki kualitas hidupnya.Kata kunci: Penutupan Lokalisasi, PSK, Rational Choice Theor
Gambaran Program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga (PIS-PK) di Puskesmas Temon I
No full textProgram Indonesia Sehat merupakan salah sati\u program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta pelaksanaan kegiatan ini di mulai tahun 2017 dengan sasaran pada 30 puskesmas lokasi khusus. Puskesmas Temon I merupakan salah satu dari 30 puskesmas tersebut dan 3 dari puskesmas yang ada di Kulon Progo yang dijadikan lokasi khusus. Sebagai program yang baru tentu saja perlu disosialisasikan baik internal maupun eksternal. Puskesmas merupakan pelaksana dalam program diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan serta mengimplentasikannya. Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan dan perkembangan Program Indonesia Sehat melalaui Pendekatan Keluarga di wilayah Puskesmas Temon I. Metode penulisan ini adalah paparan/eksplorasi tentang PIS-PK di Puskesmas Temon I yang bersumber pada data primer.dan sekunder. Data primer meliputi input, proses, keluaran, dan dampak PIS-PK, sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer diperoleh dari wawancara kepala puskesmas, karyawan, dan masyarakat. Hasil : Berdasarkan data primer dan wawancara dengan kepala puskesmas diperoleh informasi bahwa Puskesmas Temon I telah melaksanakan kegiatan PIS-PK sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan tim, dan berlanjut sampai saat ini. Pencapaian hasil kunjungan rumah sudah mencapai 100 %, artinya semua rumah/kepala keluarga sudah terkunjungi sampai dengan tahun 2018. Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) sampai dengan 2018 awal sebesar 0.173. Data IKS sudah dimanfaatkan untuk data dasar pelaksanaan program perkesmas dan program lain.Program Indonesia Sehat merupakan salah sati\u program dari agenda ke-5 Nawa Cita, yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Sasaran dari program ini adalah meningkatkan derajat kesehatan dan status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan pelayanan kesehatan. Di Daerah Istimewa Yogyakarta pelaksanaan kegiatan ini di mulai tahun 2017 dengan sasaran pada 30 puskesmas lokasi khusus. Puskesmas Temon I merupakan salah satu dari 30 puskesmas tersebut dan 3 dari puskesmas yang ada di Kulon Progo yang dijadikan lokasi khusus. Sebagai program yang baru tentu saja perlu disosialisasikan baik internal maupun eksternal. Puskesmas merupakan pelaksana dalam program diharapkan mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan memanfaatkan serta mengimplentasikannya.Tujuan penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang pelaksanaan dan perkembangan Program Indonesia Sehat melalaui Pendekatan Keluarga di wilayah Puskesmas Temon I.Metode penulisan ini adalah paparan/eksplorasi tentang PIS-PK di Puskesmas Temon I yang bersumber pada data primer.dan sekunder. Data primer meliputi input, proses, keluaran, dan dampak PIS-PK, sedangkan data sekunder untuk melengkapi data primer diperoleh dari wawancara kepala puskesmas, karyawan, dan masyarakat.Hasil : Berdasarkan data primer dan wawancara dengan kepala puskesmas diperoleh informasi bahwa Puskesmas Temon I telah melaksanakan kegiatan PIS-PK sejak tahun 2017, dimulai dengan pembentukan tim, dan berlanjut sampai saat ini. Pencapaian hasil kunjungan rumah sudah mencapai 100 %, artinya semua rumah/kepala keluarga sudah terkunjungi sampai dengan tahun 2018. Capaian Indeks Keluarga Sehat (IKS) sampai dengan 2018 awal sebesar 0.173. Data IKS sudah dimanfaatkan untuk data dasar pelaksanaan program perkesmas dan program lain. Kata kunci : PIS-PK, IKS, Puskesmas Temon
[PHS4] GERMAS DI PUSKESMAS SRI BHAWONO LAMPUNG TIMUR TAHUN 2017
No full textTujuan: Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular (PTM) dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Puskesmas Sri Bhawono terletak di wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah penduduk 49.909 jiwa yang tersebar di 7 desa yang sebagian merupakan eks hutan lindung register 38. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. Isi: Pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Sri Bhawono dilakukan dimulai dengan seremoni kegiatan GERMAS tingkat Kecamatan Bandar Sribhawono yang dilakukan di Lapangan Desa Bandar Agung yang dibuka oleh Bupati Lampung Timur dan diikuti oleh lebih kurang 3.000 warga masyarakat, dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. Kegiatan GERMAS di Puskesmas Sri Bhawono diintegrasikan dengan kegiatan Jumat Bersih dan Jumat Sehat di masyarakat. Senam sekarang merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat terutama kelompok-kelompok usila dan kelompok-kelompok ibu-ibu muda. Promosi GERMAS dilakukan hampir disetiap kesempatan pertemuan dengan masyarakat seperti di posyandu, posbindu, dan tempat-tempat umum lainnya. Sebagian kegiatan GERMAS sebenarnya merupakan kebiasaan masyarakat pedesaan sejak jaman dahulu seperti berkebun, berjalan atau bersepeda, bergotong royong, banyak makan sayur dan buah lokal, dan lain-lain. Hanya saja akhir-akhir ini mulai dilupakan oleh masyarakat dan sekarang perlu kita galakkan lagi.Tujuan: Saat ini, Indonesia tengah menghadapi tantangan besar yakni masalah kesehatan triple burden, karena masih adanya penyakit infeksi, meningkatnya penyakit tidak menular dan penyakit-penyakit yang seharusnya sudah teratasi muncul kembali. Puskesmas Sri Bhawono terletak di wilayah Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur dengan jumlah penduduk 49.909 jiwa yang tersebar di 7 desa yang sebagian merupakan eks hutan lindung register 38. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) merupakan suatu tindakan sistematis dan terencana yang dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa dengan kesadaran, kemauan dan kemampuan berperilaku sehat untuk meningkatkan kualitas hidup. Pelaksanaan GERMAS harus dimulai dari keluarga, karena keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat yang membentuk kepribadian. Isi: Pelaksanaan GERMAS di Puskesmas Sri Bhawono dilakukan dimulai dengan seremoni kegiatan GERMAS tingkat Kecamatan Bandar Sribhawono yang dilakukan di Lapangan Desa Bandar Agung yang dibuka oleh Bupati Lampung Timur dan diikuti oleh lebih kurang 3.000 warga masyarakat yang sebagian besar merupakan warga sekolah, dengan berfokus pada tiga kegiatan, yaitu: 1) Melakukan aktivitas fisik 30 menit per hari, 2) Mengonsumsi buah dan sayur; dan 3) Memeriksakan kesehatan secara rutin. GERMAS diintegrasikan dengan kegiatan UKBM yang ada di masyarakat. Senam, salah satu bagian dari aktifitas fisik merupakan kegiatan yang lumrah dilakukan oleh masyarakat terutama kelompok usila dan kelompok ibu muda. Sayangnya kegiatan tersebut kurang diminati kaum pria. Masyarakat terutama anak-anak dan remaja lebih suka mengonsumsi makanan cepat saji dan makanan jajanan. Perlu upaya ekstra keras agar masyarakat mau mengonsumsi sayur sesuai porsi yang dianjurkan. Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya memeriksakan kesehatan secara rutin terutama untuk mengetahui faktor risiko penyakit. Sebagian kegiatan GERMAS sebenarnya merupakan kebiasaan masyarakat pedesaan sejak jaman dahulu seperti berkebun, berjalan atau bersepeda, banyak makan sayur dan buah lokal. Hanya saja akhir-akhir ini sebagian mulai dilupakan oleh masyarakat. Perlu upaya dari semua fihak agar GERMAS sesuai dengan harapan
Sistem surveilans campak pada jejaring rumah sakit di Kota Magelang tahun 2017
Get PDFTujuan: Surveilans berbasis individu merupakan strategi dalam pelaksanaan Sistem Surveilans campak di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasana antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit (RS), maupun pelayanan kesehatan swasta sangat penting dalam pelaksanaannya. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Kota Magelang Peran Rumah sakit di Kota Magelang belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem surveilans campak, menganalisis kelemahan yang dimiliki serta hal-hal yang melatarbelakangi kelemahan tersebut, dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan sitem surveilans campak di Kota Magelang. Konten: Observasi dan wawancara dilakukan pada petugas surveilans Dinas Kesehatan dan petugas pelaporan (contact person) RS di Kota Magelang. Hasil menunjukan bahwa terdapat satu rumah sakit yang belum ada contact person dari enam rumah sakit yang ada di Kota Magelang. Hambatan yang di hadapi antara lain kurangnya pengetahuan tentang pentingnya surveilans campak dan rincian tugas seorang contact person, serta surveilans aktif yang belum berjalan semestinya. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidakaktifan maupun keterlambatan pelaporan RS, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian menjadi tidak optimal. Belum adanya pelatihan surveilans campak bagi petugas surveilans, tidak adanya pedoman teknis surveilans di RS, serta tidak adanya forum komunikasi antar petugas menjadi penyebab masalah yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, pelatihan serta pengadaan pedoman sistem surveilans campak di RS perlu dilakukan agar setiap petugas memahami tugasnya. Advokasi untuk membangun jejaring surveilans di RS yang belum terjangkau perlu dilakukan sehingga setiap kasus dapat terdeteksi. Selain itu, penguatan surveilans aktif serta forum komunikasi penting untuk diadakan agar kerjasama dapat terjalin sehingga berdampak pada jalannya sistem surveilans campak yang optimalTujuan: Surveilans berbasis individu merupakan strategi dalam pelaksanaan Sistem Surveilans Campak di Indonesia. Oleh karena itu, kerjasana antara Dinas Kesehatan, Puskesmas, Rumah Sakit (RS), maupun pelayanan kesehatan swasta sangat penting dalam pelaksanaannya. Berdasarkan keterangan Dinas Kesehatan Kota Magelang Peran Rumah sakit di Kota Magelang belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan sistem surveilans campak, menganalisis kelemahan yang dimiliki serta hal-hal yang melatarbelakangi kelemahan tersebut, dan memberikan rekomendasi dalam rangka perbaikan sitem surveilans campak di Kota Magelang. Konten: Observasi dan wawancara dilakukan pada petugas surveilans Dinas Kesehatan dan petugas pelaporan (contact person) RS di Kota Magelang. Hasil menunjukan bahwa terdapat satu rumah sakit yang belum ada contact person dari enam rumah sakit yang ada di Kota Magelang. Hambatan yang di hadapi antara lain kurangnya pengetahuan tentang pentingnya surveilans campak dan rincian tugas seorang contact person, serta surveilans aktif yang belum berjalan semestinya. Permasalahan tersebut berdampak pada ketidakaktifan maupun keterlambatan pelaporan RS, sehingga upaya pencegahan dan pengendalian menjadi tidak optimal. Belum adanya pelatihan surveilans campak bagi petugas surveilans, tidak adanya pedoman teknis surveilans di RS, serta tidak adanya forum komunikasi antar petugas menjadi penyebab masalah yang dihadapi. Berdasarkan hal tersebut, pelatihan serta pengadaan pedoman sistem surveilans campak di RS perlu dilakukan agar setiap petugas memahami tugasnya. Advokasi untuk membangun jejaring surveilans di RS yang belum terjangkau perlu dilakukan sehingga setiap kasus dapat terdeteksi. Selain itu, penguatan surveilans aktif serta forum komunikasi penting untuk diadakan agar kerjasama dapat terjalin sehingga berdampak pada jalannya sistem surveilans campak yang optimal
HIV menjadi bahaya yang mengintai masyarakat warga binaan pemasyarakatan (WBP)
Get PDFObjektif : Kasus HIV yang mencapai 1%-6% dilapas disebabkan prilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan lapas meningkatkan resiko penularan HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Program screening ataupun VCR merupakan upaya untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan lanjutan bagi mereka yang terdeteksi positif HIV. Metode : Penulisan ini menggunakan metode Literatur Review dari berbagai hasil penelitian terkait HIV di Lapas, didukung oleh data sekunder dan menggunakan analisa dengan pendekatan teori pembelajaran Prilaku untuk mengungkapkan mengapa deteksi HIV tidak bisa menjaring Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berprilaku beresiko. HASIL : Belum semua Lapas di Indonesia memiliki sumberdaya kesehatan yang representative terhadap upaya pencegahan dan pengobatan penderita HIV. Kegiatan VCT yang dilakukan dilapas setiap 3 bulan sekali masih bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Proses VCT tidak diminati oleh WBP yang memiliki prilaku beresiko karena ketakutan akan hasilnya dan Stigma yang akan mereka terima. Konsekwensi yang tidak menyenangkan ini akan mengurangi minat WBP untuk melakukan Pemeriksaan. Rendahnya akses WBP terhadap pengetahuan tentang kesehatan menyebabkan prilaku menyimpang yang beresiko seperti pembuatan tatto menggunakan alat secara bergantian tetap dilakukan WBP. Kesimpulan : Deteksi dini maupun penanganan kasus HIV bagi WBP memerlukan bukan hanya kegiatan VCT namun juga dibutuhkan perencanaan yang matang untuk menyiapkan sumber daya kesehatan di semua lapas yang ada di Indonesia. Penyiapan petugas yang terlatih khusus untuk Konseling HIV sanggat diperlukan agar proses edukasi bagi WBP dapat terus dilakukan tanpa menunggu jadwal rutin VCT Dinas Kesehatan. Bagi WBP yang Positif HIV dan telah selesai menjalani masa binaannya agar pengobatannya diserahkan ke dinas kesehatan domisili WBPObjektif : Kasus HIV yang mencapai 1%-6% dilapas disebabkan prilaku menyimpang yang terjadi di lingkungan lapas meningkatkan resiko penularan HIV bagi Warga Binaan Pemasyarakatan. Program screening ataupun VCR merupakan upaya untuk melakukan deteksi dini dan pengobatan lanjutan bagi mereka yang terdeteksi positif HIV. Metode : Penulisan ini menggunakan metode Literatur Review dari berbagai hasil penelitian terkait HIV di Lapas, didukung oleh data sekunder dan menggunakan analisa dengan pendekatan teori pembelajaran Prilaku untuk mengungkapkan mengapa deteksi HIV tidak bisa menjaring Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang berprilaku beresiko. HASIL : Belum semua Lapas di Indonesia memiliki sumberdaya kesehatan yang representative terhadap upaya pencegahan dan pengobatan penderita HIV. Kegiatan VCT yang dilakukan dilapas setiap 3 bulan sekali masih bekerjasama dengan Dinas Kesehatan setempat. Proses VCT tidak diminati oleh WBP yang memiliki prilaku beresiko karena ketakutan akan hasilnya dan Stigma yang akan mereka terima. Konsekwensi yang tidak menyenangkan ini akan mengurangi minat WBP untuk melakukan Pemeriksaan. Rendahnya akses WBP terhadap pengetahuan tentang kesehatan menyebabkan prilaku menyimpang yang beresiko seperti pembuatan tatto menggunakan alat secara bergantian tetap dilakukan WBP. Kesimpulan : Deteksi dini maupun penanganan kasus HIV bagi WBP memerlukan bukan hanya kegiatan VCT namun juga dibutuhkan perencanaan yang matang untuk menyiapkan sumber daya kesehatan di semua lapas yang ada di Indonesia. Penyiapan petugas yang terlatih khusus untuk Konseling HIV sanggat diperlukan agar proses edukasi bagi WBP dapat terus dilakukan tanpa menunggu jadwal rutin VCT Dinas Kesehatan. Bagi WBP yang Positif HIV dan telah selesai menjalani masa binaannya agar pengobatannya diserahkan ke dinas kesehatan domisili WB
Tabu, hambatan budaya pendidikan seksualitas dini pada anak
Get PDFTaboo, the culture’s barrier of early sexuality education for children in the city of DumaiPurposeThe study aimed to excavate the perception of parents against early sex education for children. It will provide information about the best intervention measures through sex education.MethodThe study used a descriptive exploratory study with a qualitative approach. Selection of research subjects was done by purposive sampling. Data were collected by focus group discussion (FGD) and in-depth interviews. The analysis being used was content analysis.ResultsKnowledge of parents in cases of children sexual abuse (CSA) was still minim. The main barrier factors that prevent parents providing sexuality education in early childhood were an inconvenience-felt, the perception of the child unpreparedness and nescience of how to deliver sexuality education in children. The availability of adequate information about sexuality, good communication and the role of fathers in sexuality education will facilitate the parents in providing sexuality education in early childhood.ConclusionParents need to get more socialization of SVC cases that occurred in the city of Dumai. Health promotor should be able to take advantage of the forums that involve parents, such as posyandu or school committee meeting, to promote early appropriate sexuality education for children.Latar belakang: Selama tahun 2014, telah terjadi peningkatan kasus Kekerasan Seksual pada Anak (KSA) di Kota Dumai. Salah satu cara melindungi anak dari kekerasan seksual adalah dengan memberikan pendidikan seksualitas dini pada anak. Namun, pendidikan seks masih menjadi topik perbincangan tabu di dalam keluarga. Padahal keluarga merupakan agen sosialisasi pertama bagi anak. Menurut teori Health Belief Model, terdapat 4 hal penting yang mempengaruhi seseorang untuk mengubah perilakunya, yaitu apabila seseorang merasa rentan, merasa masalah tersebut serius, tidak ada yang menghalangi dan merasa diuntungkan dengan perilaku tersebut. Menggali persepsi orangtua terhadap pendidikan seks dini pada anak akan memberikan informasi tentang langkah intervensi yang terbaik melalui pendidikan seks.Metode: Penelitian ini adalah penelitian deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan focus group discussion (FGD) dan wawancara mendalam. Analisis yang digunakan adalah content analysis.Hasil: Pengetahuan orangtua terhadap kasus Kekerasan Seksual pada Anak (KSA) masih minim. Faktor penghambat utama yang menghalangi orangtua memberikan pendidikan seksualitas dini pada anak adalah ketidaknyamanan, persepsi ketidaksiapan anak dan ketidaktahuan cara menyampaikan pendidikan seksualitas pada anak. Ketersediaan informasi yang cukup tentang seksualitas, komunikasi yang baik dan adanya peran ayah dalam pendidikan seksualitas akan memudahkan orangtua dalam memberikan pendidikan seksualitas dini pada anak.Kesimpulan: Orangtua masih mengganggap pendidikan seksualitas sebagai topik pembicaraan yang tabu dalam keluarga. Tenaga promosi kesehatan hendaknya lebih dapat memanfaatkan forum-forum yang melibatkan orangtua, seperti posyandu atau pertemuaan komite sekolah, untuk mensosialisasikan pendidikan seksualitas dini yang tepat bagi anak
Eksplorasi peringatan kesehatan bergambar pada kemasan rokok
No full textExploration of pictorial health warnings in cigarette packagesPurposeThis study conducted to examine effectiveness of pictorial health warnings in cigarette packages to reduce smoking intention.MethodA population-based, qualitative study, were used in this study. 20 partisipants were observed and indept-interviewed. ResultsThreats after seeing a picture warnings on cigarette packs is the perception of the dangers of images and feelings of fear, disgust, pity, worry, mediocre. Efficacy after seeing a picture warnings on cigarette packs is the belief of the image and the impact on individuals after viewing images.ConclusionThreat of pictorial warnings are not only affected by the warning image itself but also the experience of the viewer and aspects of the warning image such as color, clarity of image, and message content.Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk menguji efektivitas peringatan kesehatan bergambar di kemasan rokok untuk mengurangi intensi merokok.Metode: Penelitian kualitatif berbasis populasi digunakan dalam penelitian ini. 20 partisipan diobservasi dan diwawancara secara mendalam.Hasil: Ancaman yang muncul setelah melihat gambar peringatan pada kemasan rokok muncul karena adanya perasaan takut, jijik, kasihan, khawatir, biasa saja. Selain itu, terdapat pengalaman dan aspek gambar yang mempengaruhi munculnya ancaman dan keyakinan ancaman. Munculnya ancaman tidak hanya dipengaruhi oleh gambar peringatan tetapi juga pengalaman dan aspek gambar peringatan.Kesimpulan: Gambar peringatan yang lebih menakutkan dan memunculkan keparahan lebih cenderung memberikan efek ancaman
Hiperurisemia dan hipertensi di Puskesmas Wates, Kulon Progo
Get PDFPurposeThe purpose of this paper was to determine the relationship between hyperuricemia and hypertension occurrence in Wates primary health care.MethodA cross-sectional study was conducted using medical records of 220 patient with the age of 18 years or older who met the criteria in Wates primary health care in 2015.ResultsThe study found that hyperuricemia had influence on hypertension occurrence in Wates primary health care in 2015. While age and dyslipidemia are confounders in between hyperuricemia and hypertension relationship.ConclusionIt should be concerned that hyperuricemia have an influence to hypertension occurrence. Besides, there are many etiological factors associated with hypertension causing the difficulty of predicting the most common causes of hypertension. An cohort study should be done for further study. Besides, early detection of elevated serum uric acid levels as a risk factor for hypertension needs to be done, in order to prevent hypertension. Hyperuricemia and hypertension in Wates primary health care centerPurposeThe purpose of this paper was to determine the relationship between hyperuricemia and hypertension occurrence in Wates primary health care center.MethodA cross-sectional study was conducted using medical records of 220 patients with the age of 18 years or older who met the inclusion criteria in Wates primary health care center in 2015.ResultsThe study found that hyperuricemia was associated with hypertension occurrence in Wates primary health care center in 2015, while age and dyslipidemia were confounders in the hyperuricemia and hypertension relationship. ConclusionIt was found that hyperuricemia had some influence on hypertension occurrence. There are many etiological factors associated with hypertension causing the difficulty of predicting the most common causes of hypertension. A cohort study should be done for further study. Early detection of elevated serum uric acid levels as a risk factor for hypertension needs to be done, in order to prevent hypertension
Stunting Balita Pada Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan di Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah
Get PDFLatar belakangStatus gizi bayi dan balita merupakan salah satu indikator gizi masyarakat, dan bahkan telah dikembangkan menjadi salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena bayi dan balita merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai faktor yang dapat menyebabkan balita kekurangan gizi. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa sebesar 18,0% balita menderita status gizi sangat pendek dan 19,2% pendek. Sedangkan berdasarkan indeks BB/U, sebanyak 5,7% balita menderita status gizi sangat kurang dan 13,9% kurang (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi masalah gizi pada bayi dan balita adalah melalui program yang terintegrasi dengan bidang kesehatan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).Tujuan umum mengetahui besaran stunting balita pada keluarga penerima program keluarga harapan di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Sedangkan tujuan khusus adalah 1) Mengidentifikasi karakteristik keluarga penerima program keluarga harapan, 2) Menganalisis stunting balita pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri.MetodePenelitian telah dilakukan di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dan telah dikumpulkan sebanyak 112 balita dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan. Pengambilan sampel balita dilakukan secara purposif.Hasil Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok umur balita peserta PKH menunjukkan bahwa sampel balita yang berusia 0-23 bulan sebanyak 37,5% dan yang berusia di atas 23 bulan sebesar 62,5%. Pekerjaan Orang tua, ditemukan sebanyak 65,2% ibu yang tidak mempunyai pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga sedangkan ayah sebagian besar mempunyaa pekerjaan sebagai sebagai petani. Proporsi balita yang stunting cukup tinggi sebesar 33,0% lebih tinggi dari hasil Pemantauan Status Gizi tahun 2016 sebesar 27,5%. Bila stunting dikaitkan dengan kelompok umur maka masalah stunting terjadi pada semua kelompok umur yaitu sebesar 31,3% pada usia di bawah 23 bulan dan sebesar 34,3% pada usia 23 bulan ke atas. Dari 33,1% balita pendek, sebanyak 25,0% balita mempunyai berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) normal sehingga berpotensi mengalami kegemukan. SimpulanHasil analisis menunjukkan bahwa persentase balita yang mempunyai potensi kegemukan cukup tinggi maka dalam pelaksanaan pamantauan berat badan sebaiknya dilakukan pemantauan tinggi badan pada balita peserta PKH.ABSTRAKLatar belakang. Status gizi bayi dan balita merupakan salah satu indikator gizi masyarakat, dan bahkan telah dikembangkan menjadi salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Hal ini karena bayi dan balita merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap berbagai faktor yang dapat menyebabkan balita kekurangan gizi. Dari hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2013 menunjukkan bahwa sebesar 18,0% balita menderita status gizi sangat pendek dan 19,2% pendek. Sedangkan berdasarkan indeks BB/U, sebanyak 5,7% balita menderita status gizi sangat kurang dan 13,9% kurang (Kementerian Kesehatan RI, 2013). Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi masalah gizi pada bayi dan balita adalah melalui program yang terintegrasi dengan bidang kesehatan yaitu Program Keluarga Harapan (PKH).Tujuan umum mengetahui besaran stunting balita pada keluarga penerima program keluarga harapan di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri. Sedangkan tujuan khusus adalah 1) Mengidentifikasi karakteristik keluarga penerima program keluarga harapan, 2) Menganalisis stunting balita pada keluarga penerima Program Keluarga Harapan di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri.Metode. Penelitian telah dilakukan di Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri dan telah dikumpulkan sebanyak 112 balita dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan. Pengambilan sampel balita dilakukan secara purposif.Hasil penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa kelompok umur balita peserta PKH menunjukkan bahwa sampel balita yang berusia 0-23 bulan sebanyak 37,5% dan yang berusia di atas 23 bulan sebesar 62,5%. Pekerjaan Orang tua, ditemukan sebanyak 65,2% ibu yang tidak mempunyai pekerjaan atau sebagai ibu rumah tangga sedangkan ayah sebagian besar mempunyaa pekerjaan sebagai sebagai petani. Proporsi balita yang stunting cukup tinggi sebesar 33,0% lebih tinggi dari hasil Pemantauan Status Gizi tahun 2016 sebesar 27,5%. Bila stunting dikaitkan dengan kelompok umur maka masalah stunting terjadi pada semua kelompok umur yaitu sebesar 31,3% pada usia di bawah 23 bulan dan sebesar 34,3% pada usia 23 bulan ke atas. Dari 33,1% balita pendek, sebanyak 25,0% balita mempunyai berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) normal sehingga berpotensi mengalami kegemukan. Kesimpulan. Hasil analisis menunjukkan bahwa persentase balita yang mempunyai potensi kegemukan cukup tinggi maka dalam pelaksanaan pamantauan berat badan sebaiknya dilakukan pemantauan tinggi badan pada balita peserta PKH. Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Stunting, balit