Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
Hubungan kepatuhan bidan puskesmas dalam penerapan antenatal care terpadu berkualitas dengan deteksi komplikasi dan penyakit pada ibu hamil
Compliance of midwife primary health center in implementation of the antenatal care integrated quality, disease detection and complications in pregnant womenPurpose This research aimed to determine the relationship of midwife’s compliance in the implementation of the antenatal care (ANC) integrated quality with disease detection and complications in pregnant women.MethodsThis research was an observational study with a retrospective cohort design. The sample was midwives who serve pregnant women in a primary health center, involving 125 midwives. The place of research was in 21 health centers throughout Kulon Progo. Research instruments used a questionnaire, with total sampling. Data analysis used: univariable analysis to determine the distribution of the data, bivariable with chi-square tests, multivariable with linear regression tests with 95% CI and significance of p=0.05, and a qualitative analysis.ResultsMidwives' compliance to the standard operating procedure has a 35% greater chance of detecting complications and illness in pregnant women than the midwife who did not follow standard operating procedure. Not all midwives in primary health care comply with ANC integrated quality.ConclusionThis study contributes to an understanding that compliance of midwives to ANC integrated quality is important as an effort to detect complications in pregnant women. The health office should establish a team for socialization, supervision, and assistance in the implementation of ANC integrated quality.Latar belakang: Jumlah kematian ibu dan bayi di Kabupaten Kulon Progo, lima tahun terakhir berkisar 3 sampai 7 (ibu) dan 59 sampai 79 (bayi). Penyebab kematian ibu terbanyak karena penyakit yang menyertai ibu hamil. Adanya penyakit penyerta dan tidak terdeteksi secara cepat berdampak pada kematian atau kesakitan ibu maupun bayi. Protab pelaksanaan ANC terpadu berkualitas sudah diberlakukan sejak Januari 2013, namun masalah kematian ibu maupun bayi masih tinggi. Penelitian ini bertujuan mengetahui hubungan kepatuhan bidan dalam penerapan ANC terpadu berkualitas dengan deteksi komplikasi dan penyakit penyerta ibu hamil.Metode: Penelitian ini adalah observasional, dengan rancangan Study cohort retrospektif, sampel penelitian adalah bidan yang melayani ibu hamil di Puskesmas. Tempat penelitian di 21 Puskesmas se Kabupaten Kulon Progo. Instrumen penelitian dengan menggunakan angket, dan tekhnik pengambilan sampel adalah total sampel. Analisis data: univariabel untuk mengetahui sebaran data, bivariabel dengan chi-square, multivariabel dengan linier regresi dengan 95% CI dan kemaknaan P=0,05, dan analisis kualitatif.Hasil: Kepatuhan bidan terhadap prosedur tetap ANC terpadu berkualitas berpengaruh terhadap deteksi komplikasi penyakit ibu hamil. Nilai CI 1,04-1,74 dan RR 1.3 menunjukkan bahwa semakin patuh bidan terhadap protap, semakin terdeteksi adanya komplikasi. p-value=0,02(p<0,05) berarti pengaruh hubungan tersebut signifikan.Kesimpulan: Tidak ada hubungan antara karakteristik bidan dengan kepatuhan bidan terhadap protap. Belum semua bidan di puskesmas kabupaten patuh terhadap protap ANC terpadu berkualitas, dan semakin patuh bidan terhadap protap ANC terpadu berkualitas, semakin terdeteksi adanya komplikasi atau penyakit yang menyertai kehamilan
Lelang jabatan manajer puskesmas dan sistem monitoring berbasis komputer pada pekerja kesehatan: pengalaman reformasi administrasi di Jakarta
Performance monitoring of primary health centers chief internal contracting system in JakartaPurpose: This study aimed to describe internet-based electronic monitoring control mechanisms and problems that occur in policy implementation at the regional public service agency in Jakarta.Methods: A qualitative research with exploratory technique was conducted using semi-structured interviews, observation and document research. The research subjects were 12 people. The informants were chosen by purposive sampling. Data analysis used content analysis methods.Results: Results showed that attendance and performance of staff recorded in the system helped in managerial duties, the items of work have been standardized on the application of e-kinerja together with the points for incentives. While the number of human resources were less, omissions in time limit entry performance which resulted in non-payment of incentives served to encourage officers to report the activities in proper time. There were problems with the community in the form of false complaints of moral hazard but there is no filter mechanism against the false complaints.Conclusion: The results showed it difficult for health centers to prevent the complaints of moral hazard in the presence of a multi-layered monitoring system both internally and externally.Latar belakang: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan upaya revitalisasi puskesmas kecamatan dengan merekrut kepala puskesmas melalui kontrak internal berbentuk seleksi terbuka (lelang jabatan) pada 44 puskesmas kecamatan. Kebijakan tersebut didukung dengan strategi pemberian tunjangan kinerja daerah berdasarkan kinerja yang diberikan secara individual dengan nilai yang cukup besar dibanding daerah lain di Indonesia. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengharapkan terjadi perbaikan pelayanan kesehatan di puskesmas. Disisi lain, upaya monitoring ketat diperlukan guna kesuksesan tujuan kebijakan tersebut. Monitoring secara elektronik sebagai pemanfaatan teknologi berbasis web dilakukan sebagai bentuk intervensi dalam upaya mengendalikan produktivitas kerja petugas. Monitoring yang berefek pada nilai gaji yang diterima diimplementasikan sebagai upaya mencegah moral hazard pegawai terutama dalam segi kehadiran disamping upaya monitoring eksternal dengan menggunakan masyarakat sebagai steward dalam mengawasi kinerja puskesmas. Tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan mekanisme kontrol berupa upaya monitoring secara elektronik berbasis internet dan permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan tersebut serta alternatif solusinya dengan mengambil contoh purposiv pada BLUD Puskesmas Kecamatan Menteng Kota Administratif Jakarta Pusat.Metode: Penelitian kualitatif dengan teknik eksploratif menggunakan wawancara semi-terstruktur, observasi dan telaahan dokumen. Subjek penelitian berjumlah 12 orang. Informan dipilih secara purposive sampling yang berhubungan langsung dengan kebijakan monitoring yang diambil. Analisis data menggunakan metode content analisys.Hasil: Absensi dan kinerja petugas yang terekam dalam sistem membantu tugas manajerial, item-item pekerjaan telah distandarkan pada aplikasi e-kinerja beserta poin insentifnya, jumlah SDM kurang, kelalaian time limit entry kinerja yang mengakibatkan tidak dibayarnya insentif mendorong petugas melaporkan hasil kegiatannya tepat waktu, adanya moral hazard masyarakat berupa aduan palsu namun ada mekanisme filter terhadap aduan palsu tersebut.Kesimpulan: Sulit bagi puskesmas melakukan moral hazard dengan adanya sistem monitoring berlapis baik internal maupun eksternal. Fakta lain yang diperoleh adalah bahwa prinsip lain untuk mengatasi moral hazard adalah adanya insentif (janji) berdasarkan kinerja (performance-based contracting) dimana dalam kasus di DKI Jakarta, insentif yang diberikan bernilai besar, sehingga petugas merasa rugi jika terlambat atau membolos. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berhasil mengatasi moral hazard dengan menerapkan agency theory sehingga kinerja (absensi) yang tinggi dapat tercapai.
Tuberculosis paru pada anak di Salatiga: pengaruh kondisi rumah dan pendapatan keluarga
Children with pulmonary tuberculosis in Salatiga: effect of housing condition and family income PurposeThis study aimed to analyze the social and environmental determinants associated with cases of childhood tuberculosis in the city of Salatiga 2015-2016.MethodThis study was a case control involving 130 children. Cases were children aged ≤15 years who were diagnosed tubercuosis by a doctor's examination based on the Indonesian pediatric association scoring system. Controls were children aged ≤ 15 years who were not had tuberculosis by a doctor's examination based on the Indonesian pediatric association scoring system. Data were collected through structured interviews and direct measurement of ventilation area, room, humidity and home lighting and coordinate measurements with global positioning system to determine the position of tuberculosis case point. ResultsThe pattern of pulmonary tuberculosis cases in children was spread over densely populated areas. Room density was the biggest risk factor in the incidence of childhood tuberculosis in Salatiga. A social condition that affected pulmonary tuberculosis the most was family income.ConclusionActive case finding is needed in low socioeconomic groups and densely populated areas. Health promotion of healthy house requirements needs to be given to the community
Toxisitas temephos, minyak atsiri jahe (Zingiber officinale Roxb), dan Bacillus thuringiensis ssp. israelensis (Bti) terhadap larva nyamuk Ae. aegypti dari Sumatra Utara
Toxicities of temephos, essential oil of ginger (Zingiber officinale Roxb), and Bacillus thuringiensis ssp. Israelensis (Bti) against Ae. aegypti larvae from North Sumatra PurposeThe purpose of this study was to confirm the resistance status and resistance ratio (RR) of Ae. aegypti larvae to temephos as well as to determine the effectiveness of a liquid solution of Bti H-14 and the essential oil of ginger (Zingiber officinale roxb) against Ae. aegypti larvae from Deli Serdang, North Sumatra.MethodA randomized post-test only control group was con- ducted using 3rd instar larvae of Ae. aegypti as the subjects of this study. Larval mortality was recorded after 24 hours of exposure with diagnostic dose of temephos (0.02ppm) to determine the resistance status. Probit analysis was conducted to determine median lethal time (LT50) and the RR. The concetration of Bti toxicity test was 0.01, 0.013, 0.017, 0.02, 0.03 and 0.04 mL/L and the concentration of toxicity essential oil of ginger test was 66.6, 99.9, 133.2, 166.5, 199.8 and 266.4 ppm.ResultsAe. aegypti larvae were resistant to temephos (0.02ppm) with RR 1.9 < 5. The value of LC50 and LC90 of Bti were 0.014; 0.024 mL/L respectively. The value of LC50 and LC90 of essential oil of ginger solution were 65.6ppm and 129.1ppm respectively.ConclusionLarvae are resistant to temephos with low resistance criteria. Bti and essential oil of ginger are toxic to Ae. aegypti larvae
Sukma desi alternatif menjaring kader kesehatan di Kabupaten Boyolali
Kader kesehatan sangat diharapkan sebagai komponen integral tenaga kerja kesehatan untuk pembangunan kesehatan (Susanto et al.). Dukungan terbesar untuk persoalan kesehatan masyarakat Boyolali selama ini datang dari para kader kesehatan. Namun berdasarkan data Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali, jumlah kader kesehatan di Boyolali semakin menurun. Ada 10.000 kader yang terdata di tahun 2014, sedangkan pada tahun 2017 tersisa 6.900 kader (Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali) . Artinya setiap tahun terjadi penurunan sekitar 1.000 kader. Setelah dianalisa, penurunan jumlah kader ini bersifat alamiah. Sebagian besar kader adalah mereka yang telah mengabdi untuk jangka waktu yang sangat panjang, beberapa bahkan lebih dari 30 tahun pengabdian. Sedangkan proses regenerasi tidak berlangsung cepat. (Laverack and Labonte). Dalam paper ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan data yang digunakan adalah data sekunder dari dokumen dan literatur yang tersedia. Paper ini ingin menunjukkan pengalaman menjaring kader kesehatan di Kabupaten Boyolali dengan sebutan Sukarelawan Kader Muda Kesehatan Desa Siaga (SUKMA DESI). Jumlah Anggota Sukarelawan Kader Muda Kesehatan Desa Siaga (SUKMA DESI) pada Tahun 2017 sejumlah 1000 orang . Anggotanya diutamakan berasal dari Karang Taruna Desa , generasi muda yang berasal dari pelajar SMP dan SMA, SBH (Saka Bakti Husada ), dan Mahasiswa. Rumah Sekretariat Sukma Desi sejumlah 1 rumah, dan 2 rumah dalam tahap proses penetapan dari Kabupaten. Agar penjaringan kader dapat dilaksanakan lebih efektif, pemerintah daerah lain dapat menggunakan pendekatan terhadap komunitas yang memiliki massa misalnya komunitas mobil, komunitas sepeda motor, komunitas olahraga dan lain-lain. Selain itu itu perlu dipikirkan untuk menggunakan aplikasi informasi untuk memudahkan pendataan anggota kader muda kesehatan
Studi pendahuluan: analisis potensi penerapan pendidikan gizi di sekolah alam Bengawan Solo
Indonesia mengahadapi masalah gizi ganda. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan adaptasi kurikulum berwawasan kesehatan guna pengembangan sekolah ramah gizi. Sekolah Alam Bengawan Solo (SABS) merupakan salah satu sekolah alam di Jawa Tengah yang sedang berkembang pesat. Sekolah ini memperkenalkan konsep pendidikan alternatif yang memanfaatkan alam sebagai tempat belajar, bahan ajar dan juga objek belajar. Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui potensi penerapan pendidikan gizi di SABS dengan melihat aspek kebijakan, komitmen kepala sekolah, kegiatan belajar mengajar, dan lingkungan sekolah. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis isi artikel online tentang SABS yang terdapat dalam website resmi SABS, koran online serta blog institusi dan pribadi. Kebijakan yang diterapkan di SABS adalah terbuka terhadap gagasan pengembangan pendidikan serta aktif membangun mitra yang luas. Kepala sekolah berkomitmen menyelenggarakan pembelajaran yang membangun kesehatan fisik dan mental, melatih daya juang dan ketekunan, serta menumbuhkan nalar siswa. Komitmen ini didukung dengan kinerja para fasilitator. Kegiatan Belajar Mengajar di SABS memadukan materi pelajaran dan aktivitas fisik seperti berkebun, memasak, dan outbond. Bangunan kelas berupa saung terbuka dan bertingkat dengan lingkungan sekolah yang hijau serta terdapat alat permainan tradisional. SABS memiliki potensi besar dalam mengimplementasikan pendidikan gizi secara komprehensif. Studi ini mendorong penelitian lebih lanjut yang dapat berimplikasi pada pengembangan kurikulum pendidikan sekolah alam berbasis gizi dan kesehatan
Challenges of implementing nutrition policy in Papua New Guinea
Purpose: The national nutrition policy 1995 was reviewed to address the chronic nutrition problems that existed for decades. The problems revealed from National Nutrition Survey 2005-2006, showed that about 44% of the children from ages 6 -59 months in Papua New Guinea (PNG) are physically stunted, 5 % are wasted and 18% are underweight. It also showed that 48 % are anaemic, of which 28% have iron deficiency. The proportion of children with vitamin A deficiency accounted for 25.6% of the study population. Method: The multi-sectoral approach was applied to review Nutrition Policy 2016 in order improve nutrition for all Papua New Guineans through evidence-based, coordinated nutrition approaches that optimises resources and aligns actions and to improve nutrition for all Papua New Guineans through evidence-based, coordinated nutrition approaches that optimises resources and aligns actions enabling smart, fair, wise, healthy and happy nation through improved nutrition and health outcomes for all citizens of PNG. Results: Proportion of health workers to the population at lower level is inadequately distributed at the primary health care level and many times one staff is doing many things at the same time and there is often less focus to concentrate on one specific job to produce better expected results. Many managers are working in difficult working conditions with changing environment and poor infrastructure, Managers face challenges in the areas of personal, technical performance, environment changes and survival and growth (Shortell & Kaluncy 2000), many of the managers do not know what exactly they are supposed to do. “Many challenges await. There are no panaceas for fixing our healthcare system”(Shalala D1). In PNG, there are many reasons why very good policies that have clear goals and visions are not implemented successfully as expected at all levels especially at the lower level where many of the outcomes are measured. Many blame the poor health system as a result of political influences while others have different opinions about various contributing factors including the WHO six building blocks which may have affected the policy implementation resulting in favourable or bad outcomes. Conclusion: Strengthen M & E system by the use of latest IT Technology (telemedicine) to asses outcomes and also monitors progress of policy implementation ,capturing important indicators and or interventions measured against the policies indicators, thus user friendly
Pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD DR. RM Soedjarwadi Klaten
Tujuan: JKN merupakan program pemerintah yang dilakukan mulai 1 januari 2014 yang diselenggarakan oleh BPJS kesehatan sdengan target cakupan semesta seluruh masyarakat mempunyai jaminan kesehatan pada tahun 2019. Rumah sakit merupakan salah satu pelaksana pelayanan kesehatan era JKN. RSJD DR.RM Soedjarwadi Klaten adalah salah satu RS khusus tipe A yang melayani pelayanan penunjang sebagai pendukung pelayanan. Dalam implementasinya masih terdapat Kendala-kendala yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program. Pelayanan fisioterapi menjadi pelayanan penunjang di RSJD DR.RM Soedjarwadi yang menjadi indicator kualitas pelayanan di RSJD. Komitmen antar pelaksana penyedia pelayanan kesehatan dalam hal ini tenaga fisioterapi perlu diidentifikasi.Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan penerimaan atau komitmen petugas pelaksana pelayanan fisioterapi pada era JKN di RSJD. DR. Soejarwadi Klaten. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian diskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif cara pengambilan data menggunakan metode observasi dan wawancara mendalam. Subjek penelitian ini sebesar 13 orang, dan Cara pengambilan data informan menggunakan tehnik purposive sampling. Hasil: Penerimaan dari tenaga fisioterapi terkait beberapa aturan seperti alur pelayanan yang harus dengan pemeriksaan dokter rehabilitasi medic terlebih dahulu dan adanya beban tambahan belum diterima sepenuhnya. Simpulan: Permasalahan pelayanan keshatan pada program JKN masih banyak terjadi kendala. Perbedaan persepsi antara pembuat aturan dengan pemberi pelayanan masih menonjol. Namun RSJD masih berusaha untuk meningkatkan implementasi pelayanan fisioterap di era JKN dengan sebaik-baiknya
Sistem informasi geografis dalam pemetaan angka kematian ibu di Kabupaten Kebumen
Maternal mortality rate (MMR) has become an important indicator of public health status. MMR describes the number of women who died from a cause of death related to a pregnancy disorder or their treatment (excluding accidents or incidental cases) during pregnancy, childbirth and in the puerperium (42 days after delivery) without taking into account the length of pregnancy per 100,000 live births. Maternal Mortality Cases in Kebumen District from 2012-2016 can be seen that there has been an increase in the last two years ie 2015 and 2016. The latest data of 2016 was recorded at 80.01 Per 100,000 Birth of Life (KH). As for the target RPJMD is 49 per 100,000 KH which means the number of achievements Kebumen still far from the expected target. Analysis of the distribution of existing cases is already in the form of mapping but only at the point of the kecamatan. This type of research used quantitative descriptive research with the design of a case-control study. The sample for this study is 32 respondents were 16 case respondents and 16 respondents control. Data analysis method with spatial analysis, univariate and bivariate analyzes with logistic regretion test with 95% confidence level. Univariate Analysis were 16 case respondents and 16 respondents control. Based on bivariate analysis indicated that independent variables were have relationship with dependent variable that is the distance of house to puskesmas (p = 0,000) and travel time to puskesmas (p = 0,000). Another factor that influences is the existing road conditions in Kebumen. After the research on respondents, it can be concluded that there is a significant relationship between the distance and travel time with the incidence of maternal mortality in Kebumen
Tantangan dalam Implementasi Program Deteksi Dini Kanker Serviks dengan Menggunakan Metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah
Latar belakang: Kanker serviks merupakan kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Program untuk mengendalikan kanker serviks adalah dengan deteksi dini menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untuk IVA positif. Jumlah WUS yang melakukan tes IVA di Wonogiri sejak 2015 masih di bawah target, tetapi IVA positif yang ditemukan cukup banyak, yaitu 10,29% tahun 2016 dan 6,3% tahun 2017. Studi dilakukan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program skrining kanker serviks dengan metode IVA. Metode: Studi dilakukan secara kuantitatif dan kualitatif menggunakan pendekatan logic model pada Juli-Agustus 2018. Responden adalah penanggungjawab Penyakit Tidak Menular (PTM) dan atau bidan di 10 Puskesmas yang memiliki petugas IVA terlatih dan 6 Puskesmas yang tidak memiliki petugas terlatih; kepala seksi PTM dinas kesehatan; serta dokter spesialis obsgyn RSUD. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan wawancara mendalam. Analisis data secara deskriptif. Hasil: Petugas IVA terlatih hanya ada di 10 Puskesmas dari 34 Puskesmas. Dari 24 Puskesmas yang tidak memiliki petugas IVA, hanya tiga Puskesmas yang pernah melaksanakan skrining IVA massal. Empat Puskesmas mengeluhkan tidak adanya dana untuk kegiatan, seperti pembelian bahan, penggandaan form, sosialisasi serta jasa petugas. Hambatan dalam sosialisasi adalah rasa takut dan malu untuk melakukan tes IVA. Puskesmas yang tidak memiliki petugas IVA kesulitan mendorong warga untuk melakukan tes IVA karena pemeriksaan harus dilakukan di Puskesmas lain. Koordinasi dengan RSUD terkait rujukan pasien IVA positif belum berjalan baik. Krioterapi belum dapat dilakukan, karena alat baru tersedia di dua Puskesmas pertengahan tahun 2018 dan belum ada petugas yang mengikuti uji kompetensi. Simpulan: Deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA di Wonogiri masih menemui banyak tantangan. Diperlukan beberapa upaya perbaikan seperti penggunaan dana BOK untuk pelaksanaan tes IVA, proses sosialisasi yang lebih efektif, memperjelas alur rujukan pasien IVA positif, serta penguatan kapasitas petugas IVA agar dapat melakukan krioterapi.Tujuan. Kanker serviks merupakan kanker dengan prevalensi tertinggi di Indonesia. Program untuk mengendalikan kanker serviks adalah dengan deteksi dini menggunakan metode Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan krioterapi untuk IVA positif. Jumlah WUS yang melakukan tes IVA di Wonogiri sejak 2015 masih di bawah target. Namun, WUS dengan IVA positif yang ditemukan cukup banyak, yaitu 10,29% pada tahun 2016 dan 6,3% pada tahun 2017. Evaluasi program dilakukan untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA dan upaya perbaiknya yang sebaiknya dilakukan.Konten. Tantangan yang dihadapi dalam program deteksi dini kanker serviks dengan metode IVA meliputi beberapa aspek.Aspek sumber daya manusia:- petugas IVA terlatih hanya ada di 10 Puskesmas dari 34 Puskesmas- belum ada petugas IVA yang mengikuti uji kompetensi sehingga belum ada petugas yang mampu melakukan krioterapi pada pasien IVA positifAspek sarana dan pra sarana :- unit krioterapi baru mulai tersedia di dua Puskesmas pada pertengahan 2018- speculum disposable tidak tersedia di PuskesmasAspek pendanaan :- tidak ada dana untuk kegiatan, seperti untuk pembelian bahan, penggandaan form, sosialisasi serta jasa petugasAspek sosialisasi :- rasa takut dan malu dari masyarakat untuk melakukan tes IVA- Puskesmas yang tidak memiliki petugas IVA kesulitan mendorong masyarakat untuk melakukan tes IVA karena tes IVA hanya dapat dilakukan di Puskesmas lain yang berada di luar wilayahAspek tindak lanjut pasien dengan IVA positif :- belum dapat dilakukan krioterapi- proses rujukan dengan RSUD belum berjalan baik- terdapat ketidaksamaan prosedur rujukan antar PuskesmasUpaya perbaikan yang dapat dilakukan, seperti penambahan petugas IVA terlatih, uji kompetensi petugas IVA agar dapat melakukan krioterapi, pemanfaatan dana BOK untuk pelaksanaan kegiatan, proses sosialisasi yang lebih efektif, dan memperjelas alur rujukan pasien IVA positif