Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
Sistem Surveilans Gizi Buruk Kabupaten Temanggung (Studi Tahun 2017)
Get PDFLatar belakangPada tahun 2014 dan sebelumnya kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung masih tinggi, tetapi mulai tahun 2015 kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung menunjukan menurunan yang signifikan. Pada tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk mencapai 220 kasus, turun menjadi 25 kasus pada tahun 2015 dan 17 kasus pada tahun 2016. Untuk mengetahui bagaiaman pelaksanaan sistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung, perlu diadakan evaluasi sistem surveilans gizi buruk.MetodeMetode penelitian descriptive research. Pengambilan sampel menggunakan total sampel yaitu terdapat 26 reponden yang terdiri dari 25 puskesmas dan dinas kesehatan (25 responden petugas gizi puskesmas dan 1 responden petugas gizi dinas kesehatan). Penilaian pada kualitas sistem surveilans untuk mendeteksi gizi buruk secara cepat. Poin utama yang menjadi penilaian adalah Timeliness (tepat waktu), dan Completeness (kelengkapan). HasilPelaporan keseluruhan (100%) menggunakan sistem online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang di kembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Sistem SIPT tersebut mempermudah dinas kesehatan untuk mengingatkan saat mendekati deadline pengumpulan laporan, sehingga mayoritas (88%) laporan dapat dikumpulkan tepat waktu (timeliness). Setiap pelaporan mendapat feedback berupa kroscek ulang terkait data dari dinas kesehatan, sehingga seluruh (100%) laporan lengkapan.SimpulanSistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung sudah tepat waktu dan lengkap dalam menemukan kasus gizi buruk. Beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi kabupaten lain dalam pengelolaan sistem surveilans gizi buruk diantaranya adalah adanya motivasi petugas dan upaya mempermudah pelaporan medukung dalam meningkatkan suatu sistem surveilans.Latar Belakang: Pada tahun 2014 dan sebelumnya kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung masih tinggi, tetapi mulai tahun 2015 kasus gizi buruk di Kabupaten Temanggung menunjukan menurunan yang signifikan. Pada tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk mencapai 220 kasus, turun menjadi 25 kasus pada tahun 2015 dan 17 kasus pada tahun 2016. Untuk mengetahui bagaiaman pelaksanaan sistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung, perlu diadakan evaluasi sistem surveilans gizi buruk.Metode: Metode penelitian descriptive research. Pengambilan sampel menggunakan total sampel yaitu terdapat 26 reponden yang terdiri dari 25 puskesmas dan dinas kesehatan (25 responden petugas gizi puskesmas dan 1 responden petugas gizi dinas kesehatan). Penilaian pada kualitas sistem surveilans untuk mendeteksi gizi buruk secara cepat. Poin utama yang menjadi penilaian adalah Timeliness (tepat waktu), dan Completeness (kelengkapan). Hasil: Pelaporan keseluruhan (100%) menggunakan sistem online dengan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan Terpadu (SIPT) yang di kembangkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung. Sistem SIPT tersebut mempermudah dinas kesehatan untuk mengingatkan saat mendekati deadline pengumpulan laporan, sehingga mayoritas (88%) laporan dapat dikumpulkan tepat waktu (timeliness). Setiap pelaporan mendapat feedback berupa kroscek ulang terkait data dari dinas kesehatan, sehingga seluruh (100%) laporan lengkapan.Kesimpulan: Sistem surveilans gizi buruk yang ada di Kabupaten Temanggung sudah tepat waktu dan lengkap dalam menemukan kasus gizi buruk. Beberapa hal yang dapat dijadikan pelajaran bagi kabupaten lain dalam pengelolaan sistem surveilans gizi buruk diantaranya adalah adanya motivasi petugas dan upaya mempermudah pelaporan medukung dalam meningkatkan suatu sistem surveilans.
Relationship between Management Commitment, OSH Behavior, and Work Shift with Occupational Accident at RSUD Kanjuruhan Kepanjen Malang Regency
No full textTujuanMengetahui adanya hubungan antara komitmen manajemen dan kejadian kecelakaan kerja pada pekerja di unit berisiko di RSUD Kanjuruhan Kabupaten Malang.Metode Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dengan menggunakan rancangan studi cross sectional. Pada penelitian ini dibutuhkan 55 pekerja yang diambil dari total populasi 6 unit berisiko yakni sebesar 119 pekerja. Salah satu kriteria inklusi yang penting yakni pekerja sudah bekerja minimal selama 1 tahun terakhir. Data dianalisis dengan menggunakan analisis univariabel, bivariabel, dan multivariabel.Hasil Hasil analisis variabel komitmen manajemen diperoleh nilai p = 0,004 (p 0,05) yaitu ada hubungan yang signifikan shift kerja dengan kecelakaan kerja. Koefisien positif 0,335 dengan nilai mean dari shift malam yang memiliki nilai tertinggi yang berarti shift malam mengalami tingkat kecelakaan kerja lebih tinggi dibandingkan dengan pagi atau siang. Hasil uji multivariabel memperoleh nilai F hitung 9,93 dengan p = 0,000 yang berarti bahwa komitmen manajemen, perilaku K3 dan shift kerja secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kecelakaan kerja.SimpulanDari hasil penelitian didapatkan kesimpulan terdapat hubungan signifikan antara komitmen manajemen, perilaku K3 dan shift kerja dengan kejadian kecelakaan kerja di RSUD Kanjuruhan Kepanjen Kabupaten Malang. Diharapkan setelah adanya penelitian ini terdapat manfaat yang dirasakan khususnya oleh stakeholders tempat penelitian agar lebih mengedepankan K3 di tempat kerja agar perilaku keselamatan pekerja dapat meningkat sehingga dapat meningkatkan pula rasa aman dan selamat ketika akan, saat, dan setelah bekerja, contohnya dengan memperbanyak jumlah pelatihan K3 dan pemantauan angka kejadian kecelakaan kerja secara berkala.Background: As a community service, hospitals are a means to deal with health, recovery and health care issues. Potential hazards in the hospital may be caused by biological factors, chemical factors, ergonomics factors, physical factors and psychosocial factors. The dangers of the above factors can lead to workplace accidents or workplace diseases which can cause a decrease in physical or mental ability, disability, or even death.Purpose: To determine the relationship between management commitment and the incidence of work accidents at the Risk Unit in RSUD Kanjuruhan Malang Regency.Method: Quantitative research, with cross sectional study and needed 55 hospital workers from six risk units. Result: The result of analysis of management commitment, showed that OSH behavior and work shift have significant correlation with work accident. Both of management commitment and OSH behavior have negative correlation which mean that higher management and behavior can decrease the accidents. The result of multivariate test was obtained by F value of 9.93 with p = 0,000 which means that management commitment, OSH behavior and work shift simultaneously have significant effect to work accident.Conclusion: There was a significant correlation between management commitment, OSH behavior and work shift with occupational accident with 36.8% of effective contribution.Keywords: management commitment, osh behavior, work shift, occupational accident
Kesiapan ibu dalam melahirkan sehat di wilayah kerja Puskesmas Brebes Jawa Tengah
No full textMother's readiness in healthy childbirth in Brebes Health Center of Central JavaPurpose: Although health workers have made classes of pregnant women to have a healthy childbirth, very few evaluations of these programs existed for Indonesian context. This study examines health workers and socioeconomic factors effects on mother's readiness to deliver healthy children. Methods: A survey of 100 pregnant women in the working area of the Brebes Health Center in Brebes Regency, Central Java Province, in 2018. Data collection using questionnaires and pregnancy records in the MCH Handbook. Results: A quarter of pregnant women in this study were not ready for a "healthy childbirth process" (24%). Mothers with higher education have three and a half times more than those with low education. Mothers who received health support in the ANC were three times more prepared than those who did not need ANC support. Conclusions: Most pregnant women have adequate readiness to deliver a healthy child. Mothers with low education were less likely to be ready to have a healthy childbirth. Health worker support to mothers during antenatal care is critical for a healthy childbirth. Puskesmas workers should reach mothers who have no ANC visit and educate them, in particular, those from low-education mothers
“Person with disabilities” and their “social determinants of health”- the neglected paradigm of public health
Get PDFThis study was conducted to aware the audience to be more concern about “person with disabilities” and their “social determinants of health” as an emerging area in public health. WHO mentioned, 15% of the global populations are suffering from some form of disabilities and the number is higher comparing the report of 1970s. Public health aim to prevent mortality, morbidity and disability in different sectors (Donald, Lollar & John, 2003). But its alarming that disability preventive program often neglected in public health programs. Even the link between diseases and disability is often overlooked in several cases like GBS, encephalitis, transverse myelitis etc. Reduced inflow and increased outflow of finance and social determinants of health impact negatively on the life of the person with disabilities. Continuous effort to improve the social determinants of health worked tremendously over the last few decades to improve the life of human being globally, which is unfortunately sometimes worked as predisposing factor to the increased number of disabilities. But effort to reduce burden of disability and to improve SDH is just negligible. The 67th World Health Assembly adopted a resolution endorsing the WHO global disability action plan 2014–2021: Better health for all people with disability. It reflects the major shift in global understanding and responses towards disability. It could be concluded that it’s the high time to look more precisely in this neglected area whiting various discourse of SDH which will be a big burden of the public health in coming days. More research is required to minimize number of disability as well the after math of disability
Implementasi undang-undang kesehatan jiwa di provinsi DIY
Get PDFData Riskesdas 2013 menunjukkan prevalensi ganggunan mental emosional yang ditunjukkan dengan gejala depresi dan kecemasan mencapai sekitar 14 juta orang atau 6% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan prevalensi gangguan jiwa berat mencapai sekitar 400.000 orang atau sebanyak 1,7 per 1.000 penduduk. Jumlah kasus gangguan jiwa berat tahun 2016 di DIY 12.322 orang, dengan data terakhir ada 56 kasus pemasungan. Riskesdas 2013 menyebutkan DIY mempunyai prevalensi kasus gangguan jiwa berat 2.7/mil lebih tinggi daripada prevalensi nasional yaitu 1.7/mil. Undang-undang Kesehatan Jiwa Nomer 18 Tahun 2014 disusun dengan tujuan menghentikan pelanggaran terhadap hak asasi manusia yaitu perlindungan terhadap pemasungan ODGJ berat, mengubah stigma dan diskriminasi terhadap penderita. Sampai tahun 2018 hanya 1 propinsi di Indonesia yang sudah mempunyai Perda mengenai Penyelenggaraan Kesehatan Jiwa yaitu Propinsi Jawa Barat. Di DIY, program kesehatan jiwa belum mempunyai peraturan daerah sendiri, masih dimasukkan ke dalam Perda No 4 tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Hak Penyandang Disabilitas. ODGJ dan ODMJ dikategorikan dalam “gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku”. Perda ini belum direvisi setelah diberlakukannya UU Nomer 8 tahun 2016 tentang Disabilitas. DIY hanya memiliki satu peraturan yang membahas masalah spesifik pemasungan penderita gangguan jiwa yaitu Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.81 tahun 2014 untuk Pedoman Penanggulangan Pemasungan. Laporan Kinerja RS Jiwa Grhasia DIY tahun 2017 yang menjadi indikator yaitu “Presentase penderita gangguan jiwa berat yang ditangani RS Jiwa Grhasia DIY”. Menjadi pertanyaan : tanggung jawab siapakah proses promotif, preventif dan rehabilitasi psikososial pasien ODGJ dan ODMJ jika tidak ada peraturan daerah yang menjadi panduan. Kesimpulan yang diambil perlu sinkronisasi program yang disusun oleh Direktorat Bina Kesehatan Jiwa ke pemerintah daerah, masalah Kesehatan Jiwa belum menjadi prioritas dalam pelayanan kesehatan di daerah, UU kesehatan jiwa belum diturunkan menjadi peraturan daerah sesuai spesifikasi kondisi daerah setelah 4 tahun disahkan, dan belum ada PP yang mengatur tentang Kesehatan Jiwa secara lebih spesifik
Usia saat menarche dan usia pertama kali hubungan seksual pranikah wanita dewasa muda di Indonesia: analisis data SDKI 2003-2012
Get PDFTujuan: penelitian ini bertujuan untuk engetahui dan menganalisis hubungan usia menarche dengan usia pertama kali melakukan hubungan seksual seksual pranikah wanita dewasa muda di Indonesia. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dari data Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI). Analisis yang digunakan adalah analisis survival, Kaplan – Meier dan log rank digunakan untuk mengetahui dan menganalisis hubungan usia menarche dengan usia pertama kali berhubungan seksual pranikah dan cox regresi digunakan untuk mengetahui pengaruh usia menarche terhadap waktu kejadian hubungan seksual dengan nilai hazard ratio. Hasil: Rata-rata usia menarche wanita dewasa muda di Indonesia pada tahun 2003 yaitu 13,67 tahun, pada tahun 2007 yaitu 13,64 tahun, dan pada tahun 2012 yaitu 13,64 tahun. Rata-rata usia melakukan hubungan seksual pranikah wanita dewasa muda di Indonesia yaitu berkisar pada usia 19 tahun dari tahun 2003 hingga tahun 2012. Probabilitas wanita dewasa muda untuk melakukan hubungan seksual pranikah yaitu pada tahun 2003 sebesar 3%, tahun 2007 4%, dan pada tahun 2012 yaitu 4%. Pada SDKI tahun 2007 hanya variabel luar yaitu domisili, pendidikan dan status sosial ekonomi yang memiliki hubungan yang signifikan. Pada data SDKI 2012 tidak terdapat vairabel satupun yang berhubungan signifikan dengan perilaku seksual pranikah. SimpulaN: Wanita dewasa muda yang berdomisili di perkotaan memiliki peluang 1,9 kali melakukan hubungan seksual pranikah lebih cepat dibandingkan dengan wanita dewasa muda yang berada di pedesaan. Wanita dewasa muda dengan pendidikan tinggi memiliki peluang sebesar 0,51 kali lebih cepat melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan pada kelompok pendidikan rendah. Dari segi status ekonomi, wanita dewasa muda dengan status ekonomi menengah ke atas memiliki peluang sebesar 0,3-0,4 kali lebih cepat melakukan hubungan seksual pranikah dibandingkan dengan status sosial ekonomi rendah
Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon Harian Penyakit Pasca Gempa di Puskesmas Gangga, Kabupaten Lombok Utara (Asistensi Surveilans Epidemiologi Bencana Gempa Lombok FETP Indonesia Batch 2)
Get PDFTujuan: Puskesmas Gangga merupakan salah satu pelayanan kesehatan terdampak akibat Gempa yang terjadi di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus – 10 September 2018 bertujuan untuk melaksanakan asistensi surveilans epidemiologi terhadap pelaporan dan analisis data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Harian Penyakit Pasca Gempa di Puskesmas Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Metode: Pengumpulan data SKDR harian diperoleh dari register Puskesmas dan pelayanan kesehatan di Posko. Data tersebut dientry dalam aplikasi Epi Info yang dibuat oleh Sub Direktorat Surveilans Kementerian Kesehatan yang kemudian dikirim via email. Analisis data dengan menggunakan Ms. Excell agar petugas Puskesmas bisa secara mandiri. Pedoman penggunaan aplikasi Epi Info dibuat untuk memudahkan petugas Puskesmas jika mengalami kesulitan/ lupa dalam pengisian. Penyelidikan epidemiologi dilakukan untuk mengetahui faktor risiko yang ada di lapangan. Hasil: Pada minggu pertama proses entry masih dalam tahap asistensi sedangkan pada minggu setelahnya petugas Surveilans Puskesmas Gangga sudah dapat melakukan secara mandiri. Sebanyak 1692 data berhasil dientry dan dilaporkan. Lima penyakit yang paling banyak muncul adalah diare akut (23,9%), ISPA (20,7%), cedera (7,4%), penyakit kulit (5,1%), demam (3,3%) dan hipertensi (2,5%). Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa perilaku BAB dan membuang sampah sembarangan. Hal ini terkait minimnya sarana sanitasi serta penggunaan fasilitas sanitasi yang melebihi kapasitas yang berakibat tidak berfungsinya sarana tersebut. Serta kegiatan bongkar bangunan yang meningkatkan potensi cidera dan produksi debu yang dapat memicu ISPA. Simpulan: SKDR harian penyakit pasca gempa merupakan system yang dibuat Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan informasi data penyakit dari level Puskesmas. Data yang dikirim ke Pusat dapat juga dianalisis pada level Puskesmas. Sehingga Puskesmas dapat mengetahui situasi penyakit pasca gempa di wilayahnya. Penyakit yang banyak muncul di Puskesmas Gangga terkait kondisi lingkungan pasca gempa, personal hygiene serta fasilitas sanitasi yang kurang.TujuanPuskesmas Gangga merupakan salah satu pelayanan kesehatan terdampak akibat Gempa yang terjadi di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kegiatan yang dilaksanakan tanggal 27 Agustus – 10 September 2018 bertujuan untuk melaksanakan asistensi surveilans epidemiologi terhadap pelaporan dan analisis data Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) Harian Penyakit Pasca Gempa di Puskesmas Gangga, Kabupaten Lombok Utara. MetodePengumpulan data SKDR harian diperoleh dari register Puskesmas dan pelayanan kesehatan di Posko. Data tersebut dientry dalam aplikasi Epi Info yang dibuat oleh Sub Direktorat Surveilans Kementerian Kesehatan yang kemudian dikirim via email. Analisis data dengan menggunakan Ms. Excell agar petugas Puskesmas bisa secara mandiri. Pedoman penggunaan aplikasi Epi Info dibuat untuk memudahkan petugas Puskesmas jika mengalami kesulitan/ lupa dalam pengisian. Penyelidikan epidemiologi dilakukan untuk mengetahui faktor risiko yang ada di lapangan.HasilPada minggu pertama proses entry masih dalam tahap asistensi sedangkan pada minggu setelahnya petugas Surveilans Puskesmas Gangga sudah dapat melakukan secara mandiri. Sebanyak 1692 data berhasil dientry dan dilaporkan. Lima penyakit yang paling banyak muncul adalah diare akut (23,9%), ISPA (20,7%), cedera (7,4%), penyakit kulit (5,1%), demam (3,3%) dan hipertensi (2,5%). Dari hasil pengamatan di lapangan diketahui bahwa perilaku BAB dan membuang sampah sembarangan. Hal ini terkait minimnya sarana sanitasi serta penggunaan fasilitas sanitasi yang melebihi kapasitas yang berakibat tidak berfungsinya sarana tersebut. Serta kegiatan bongkar bangunan yang meningkatkan potensi cidera dan produksi debu yang dapat memicu ISPA.KesimpulanSKDR harian penyakit pasca gempa merupakan system yang dibuat Kementerian Kesehatan untuk mendapatkan informasi data penyakit dari level Puskesmas. Data yang dikirim ke Pusat dapat juga dianalisis pada level Puskesmas. Sehingga Puskesmas dapat mengetahui situasi penyakit pasca gempa di wilayahnya. Penyakit yang banyak muncul di Puskesmas Gangga terkait kondisi lingkungan pasca gempa, personal hygiene serta fasilitas sanitasi yang kurang
STRATEGI PENINGKATAN CAKUPAN ASI EKSKLUSIF DI SULAWESI TENGGARA MELALUI PROGRAM GALAKSI- EKSKLUSIF (GALAKKAN ASI EKSKLUSIF)
Get PDFDalam rangka percepatan pencapaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, sekaligus untuk melindungi dan mendorong ibu agar berhasil memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya sampai usia 6 bulan, maka diperlukan strategi yang bertujuan melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Dengan demikian diharapkan setiap ibu dapat melaksanakan pemberian ASI dan setiap bayi memperoleh haknya mendapatkan ASI-Eksklusif. Berdasarkan data WHO (2016), cakupan ASI eksklusif di seluruh dunia hanya sekitar 36% selama periode 2007-2014 sedangkan angka pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Sulawesi Tenggara cenderung fluktuatif, peningkatan signifikan dilaporkan pada tahun 2015 dengan cakupan 54,15 %, atau naik sebesar 21,25 % dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2016 kembali turun menjadi 46,63%. Capaian yang fluktuatif mengindikasikan belum bakunya program peningkatan cakupan ASI Ekslusif yang dilakukan oleh program teknis terkait (Dinkes Sultra, 2017). Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan desain program yang sesuai dan dapat mengatasi masalah ini, maka dibuatlah Match Model program GALAKSI-EKSKLUSIF, yang memuat 3 langkah mendukung keberhasilan menyusui yakni diantaranya adalah edukasi dan penyebaran informasi mengenai manfaat ASI-Eksklusif baik pada ibu hamil dan menyusui maupun masyarakat secara umum, melakukan pendampingan kepada ibu sejak hamil, Menggerakkan masyarakat atau swasta, keluarga, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta stakeholder dalam hal dukungan dan perlindungan kepada ibu menyusui sesuai Panduan Kurikulum Intervensi dalam program GALAKSI- EKSKLUSIF.Program ini bertujuan untuk melindungi, mempromosikan dan mendukung pemberian ASI secara eksklusif, dan setiap ibu dapat melaksanakan pemberian ASI dan setiap bayi memperoleh haknya mendapatkan ASI-Eksklusif. Berdasarkan WHO (2016), cakupan ASI eksklusif di seluruh dunia hanya sekitar 36% selama periode 2007-2014 sedangkan angka pemberian ASI eksklusif pada bayi 0-6 bulan di Sulawesi Tenggara cenderung fluktuatif, peningkatan signifikan dilaporkan pada tahun 2015 dengan cakupan 54,15 %, atau naik sebesar 21,25 % dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2016 kembali turun menjadi 46,63%. Capaian yang fluktuatif mengindikasikan belum bakunya program peningkatan cakupan ASI Ekslusif yang dilakukan oleh program teknis. Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan desain program yang sesuai dan dapat mengatasi masalah ini, maka dibuatlah Match Model program GALAKSI-EKSKLUSIF, yang memuat 3 langkah mendukung keberhasilan menyusui yakni diantaranya adalah edukasi dan penyebaran informasi mengenai manfaat ASI-Eksklusif baik pada ibu hamil dan menyusui maupun masyarakat secara umum, melakukan pendampingan kepada ibu sejak hamil dengan memberdayakan kader posyandu sebagai pendamping ibu dan di bantu oleh bidan, Menggerakkan masyarakat atau swasta, keluarga, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama serta stakeholder dalam hal dukungan dan perlindungan kepada ibu menyusui sesuai Panduan Kurikulum Intervensi dalam program GALAKSI-EKSKLUSIF. Diharapkan dengan dibentuknya program ini dapat mempercepat capaian keberhasilan pemberian ASI Eksklusif, sekaligus untuk melindungi dan mendorong ibu agar berhasil memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya sampai usia 6 bulan.Kata Kunci: Strategi, ASI-Eksklusif, Program, Galaksi-Eksklusif
UPAYA DETEKSI DINI KEKERASAN, PENINDASAN, DAN PELECEHAN FISIK, PSIKOLOGIS SERTA SEKSUAL PADA ANAK DAN REMAJA MELALUI PROGRAM “AYAH IBU dan AKU (AIdA)”
Get PDFKoordinator Perlindungan Anak WVI, Emmy Lucy, mengatakan, berdasarkan Global Report 2017 Ending Violence in Childhood, tercatat 73,7% anak di lndonesia berusia 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan di rumah mereka, dan 50% anak berusia 13-15 tahun mengalami perundungan (bullying) di sekolah (Stalker, 2017), sedangkan Komisi Perlindungan Anak Indonesia melaporkan bahwa dari tahun 2011 sampai dengan 2016 anak yang berurusan dengan hukum, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 anak yang berurusan dengan hukum berjumlah 7.967 anak yang berkasus (KPAI, 2016). Jika hal ini terjadi terus menerus sepanjang tahun akan menyebabkan permasalahan yang lebih besar diantaranya; anak korban kekerasan cenderung akan melakukan hal yang sama kepada orang lain (Rumble et al., 2015), meningkatkan kehamilan yang tidak diinginkan dengan dampak unsafe miscarriage yang tinggi, dan tidak menutup kemungkinan menjadi Penyakit Menular seksual di kalangan anak dan remaja dan yang paling menyedihkan adalah anak-anak dan remaja berpeluang mendapatkan infeksi HIV hal ini ini akan menyebabkan masa depan anak yang suram dan masalah kesehatan masyarakat yang lebih kompleks (Rumble et al., 2015). Minimnya peran orang tua dalam mendampingi masa kecil anak ternyata membawa pengalaman mengatasi masalah pada masa kritis yang rendah pada masa remaja dan dewasa terhadap krisis masa remaja yang dihadapainya (Armstrong, Cain, Wylie, Muftić, & Bouffard, 2018). Salah satu cara untuk mencegah terjadinya masalah kekerasan adalah bagaimana keluarga menempatkan anak sebagai view of center dalam keluarga. Kemampuan orang tua dalam melindungi dan memberikan hak-hak anak khususnya mencegah serta mencari jalan keluar dari tindakan kekerasan intimidasi serta pelecehan seksual pada anak perlu dipikirkan cara yang lebih efektif yaitu meningkatkan interaksi orang tua dengan anak secara intens sehingga orang tua mampu dengan cepat melihat, mengenal perubahan-perubahan yang terjadi pada setiap anak (A.King, 2001). Agar intensitas interaksi antar anggota keluarga dapat memperoleh hasil yang maksimal orang tua dibekali dengan pengetahuan tentang informasi tumbuh kembang anak, informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi selama siklus kehidupan anak, perubahan dan perkembangan emosional dan sosial anak, pengetahuan tentang tanda dan gejala penyimpangan tumbuh kembang, gangguan emosional dan sosial serta gangguan kesehatan reproduksi serta pelecehan seksual pada anak. Orang tua juga diminta untuk mengorbankan waktu, tenaga serta pikirannya lebih banyak untuk dapat melibatkan diri dalam interaksi sosial dalam keluarga, menciptakan kreasi hubungan sosial antara orang tua dan anak sesuai dengan tuntutan zaman, dan kemampuan untuk berubah dan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi pada anak, termasuk menyiapkan dana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan anak dan keluarga (Taylor, 2001). Melalui program “Kembali Ke Rumah (KKR)” keluarga diajak menghabiskan waktu diakhir pekan dengan melakukan aktifitas bersama dalam berbagai hal mulai dari berkebun, berolahraga, melakukan aktifitas seni, membaca bahkan bermain bersama, tujuannya agar mencairkan suasana antar anggota kemudian tercipta komunikasi yang efektif dan kedekatan emosional yang kuat sehingga anak dapat meceritakan pengalaman, berkeluh kesah, mencurahkan kebahagiaan pada tahap ini orang tua diharapkan dapat mendengar efektif, mengamati tanda dan gejala adanya gangguan atau kelainan tumbuh kembang dan kemungkinan terdapat kekerasan, intimidasi dan pelecehan seksual yang terjadi pada anak, jika terdapat gangguan dan masalah yang berat orang tua diharapkan mampu melaksanakan tindakan lanjutan menyelesaikan masalah dengan melibatkan sektor terkait sesuai dengan masalah yang dihadapi anak. Dalam pelaksanaan program ini diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk mengakomodir segala toleransi waktu dan beban keluarga dalam melaksanakan kegiatan misalnya oragnisasi tempat orang tua bekerja memberikan toleransi waktu tidak memberikan pekerjaan tambahan pada akhir pekan, tidak ada panggilan kerja dadakan pada hari libur. Toleransi waktu dan beban pendidikan diminta kepada dinas pendidikan yang bersangkutan untuk menetapkan hari libur sekolah tanpa ada beban kegiatan ekstra kurikuler, tidak ada beban tugas akademik diakhir pekan. Diyakini anak yang sering berinteraksi dengan orang tua dengan durasi yang adekuat akan meningkatkan prestasi, tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan anak yang tidak mendapatkan kesempatan bersama orang tua (Wandera et al., 2017). Partisipasi puskesmas, tokoh masyarakat dan kepala desa sebagai fasilitator dalam pelaksanaan program ini. Agar supaya kesinambungan program tetap terjaga dibentuk tim dari sector yang terkait melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan indikator-indikator yang jelas dan dapat diukur, upaya lainnya agar semua keluarga mau melaksanakan program ini dilakukan upaya promosi yang dilakukan oleh keluarga lain yang lebih dahulu terlibat dengan menceritakan keuntungan-keuntungan yang diperoleh selama dan setelah mengikuti program baik secara langsung maupun menggunakan media informasi public seperti organisasi sosial masyarakat (kelompok pengajian, kelompok olahraga, kelompok arisan, kelompok hobi dan lain sebagainya), sedangkan secara tidak langsung bisa menggunakan media sosial internet seperti grup di whatsapp, grup dan laman Facebook, Twitter, Instagram maupun blog yang dibuat oleh anggota keluarga. Jika terdapat keluhan atau complain dari peserta program atau masyarakat umum yang belum mengikuti program terkait manfaat, proses pelaksanan program maupun prosedur yang tidak tepat, maka diberikan fasilitas atau media untuk mengajukan keluhan dengan waktu tindak lanjut yang cepat.Berdasarkan Global Report 2017 Ending Violence in Childhood, tercatat 73,7% anak di lndonesia berusia 1-14 tahun mengalami pendisiplinan dengan kekerasan di rumah mereka, dan 50% anak berusia 13-15 tahun mengalami perundungan di sekolah, KPAI melaporkan rentang tahun 2011-2016 anak yang berurusan dengan hukum 7.967 kasus, baik sebagai korban maupun sebagai pelaku. Hal ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Risiko meningkat pada kasus, meningkatnya kehamilan yang tidak diinginkan dengan dampak unsafe miscarrige, dan risiko kejadian PMS/ STDs serta peluang terinfeksi HIV tinggi. Anak korban kekerasan cenderung akan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Minimnya peran orang tua dalam mendampingi anak pada masa kecil ternyata mempengaruhi kemampuan anak dalam mengatasi masalah pada periode masa kritis yaitu masa remaja. Salah satu solusi alternatif yang ditawarkan adalah bagaimana keluarga menempatkan anak sebagai view of center dalam keluarga. meningkatkan interaksi orang tua dengan anak secara berkualitas sehingga orang tua mampu dengan cepat melihat, mengenal perubahan yang terjadi pada setiap anak melalui program “Ayah Ibu dan Aku (AIdA)” Melalui program “Ayah Ibu dan Aku (AIdA)” keluarga diajak menghabiskan waktu diakhir pekan dengan melakukan aktifitas bersama dalam berbagai hal mulai dari berkebun, berolahraga, melakukan aktifitas seni, membaca bahkan bermain bersama, tujuannya agar mencairkan suasana antar anggota kemudian tercipta komunikasi yang efektif dan kedekatan emosional yang kuat sehingga anak dapat meceritakan pengalaman, keluhan, dan mencurahkan kebahagiaan. Peran orang tua mendengar efektif, mengamati tanda dan gejala adanya gangguan atau kelainan tumbuh kembang, tanda-tanda kekerasan, intimidasi dan pelecehan seksual pada anak, bila ditemukan orang tua mampu melaksanakan tindakan lanjutan dengan melibatkan sektor terkait sesuai masalah yang ditemukan. Sasaran program keluarga yang tinggal di perkotaan, pengelola program lebih tepat dilaksanakan oleh instansi yang menangani pemberdayaan keluarga kabupaten/kota dengan bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan jaringannya.
Tantangan Dalam Pengelolaan Regulasi Penjaja Makanan di Wilayah Sekitar Lingkungan Sekolah di Kota Samarinda
Get PDFLatar belakang: Makanan dan jajanan sekolah merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya orang tua, pendidik dan pengelola sekolah. Pangan jajanan merupakan jenis makanan yang sangat dikenal terutama di kalangan anak sekolah. Dengan banyaknya makanan dan jajanan sekolah yang mengandung bahan kimia berbahaya di kantin sekolah, wilayah sekitar lingkungan sekolah dan penjaja makanan di sekitar sekolah merupakan agen penting yang bisa mengkonsumsi makanan tidak sehat. Komitmen orang tua dan pendidik diperlukan untuk mengawasi makanan dan jajanan sekolah yang dikonsumsi. Tantangan sesungguhnya terletak pada pengelola sekolah diharapkan dapat membuat kebijakan tertentu terhadap pedagang miskin penjual makanan di wilayah lingkungan sekitar sekolah. Metode: Metode yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode penelusuran pustaka. Bahan pustaka yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan disintesis untuk membangun suatu alternatif solusi dalam meningkatkan keamanan pangan jajanan anak sekolah. Hasil: Di beberapa sekolah swasta yang ada di kota Samarinda, memberlakukan kebijakan larangan menjajakan makanan di area sekolah. Namun, untuk di sekolah negeri, kebijakan yang diberlakukan tidak terlalu berdampak. Hal ini dikarenakan penjaja makanan hanya beberapa hari saja meniadakan kegiatan berjualan, kemudian muncul lagi di hari selanjutnya. Peran pemerintah untuk mengawasi penjualan makanan jajanan belum maksimal, yaitu belum memberikan penyuluhan kepada PJAS secara berkala dan rutin, belum juga dilakukan pelatihan penjaja membuat pangan jajanan yang aman, larangan kepada penjaja untuk tidak menjual pangan jajanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya juga belum secara ketat dilakukan. Simpulan: Perilaku jajan anak sekolah perlu mendapat perhatian khusus karena anak sekolah merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan bakteri dan virus yang disebarkan melalui makanan atau biasa disebut dengan food borne disease. Pengelola sekolah belum memberlakukan regulasi ketat terkait aturan yang mengatur apa yang boleh dijual dan komposisi bahannya pada penjual makanan di sekitar wilayah lingkungan sekolah.Latar belakangMakanan dan jajanan sekolah merupakan masalah yang perlu menjadi perhatian masyarakat, khususnya orang tua, pendidik dan pengelola sekolah. Pangan jajanan merupakan jenis makanan yang sangat dikenal terutama di kalangan anak sekolah. Dengan banyaknya makanan dan jajanan sekolah yang mengandung bahan kimia berbahaya di kantin sekolah, wilayah sekitar lingkungan sekolah dan penjaja makanan di sekitar sekolah merupakan agen penting yang bisa mengkonsumsi makanan tidak sehat. Komitmen orang tua dan pendidik diperlukan untuk mengawasi makanan dan jajanan sekolah yang dikonsumsi. Tantangan sesungguhnya terletak pada pengelola sekolah diharapkan dapat membuat kebijakan tertentu terhadap pedagang miskin penjual makanan di wilayah lingkungan sekitar sekolah. MetodeMetode yang digunakan dalam penulisan studi kasus ini adalah metode penelusuran pustaka. Bahan pustaka yang terkumpul selanjutnya dianalisis dan disintesis untuk membangun suatu alternatif solusi dalam meningkatkan keamanan pangan jajanan anak sekolah. HasilDi beberapa sekolah swasta yang ada di kota Samarinda, memberlakukan kebijakan larangan menjajakan makanan di area sekolah. Namun, untuk di sekolah negeri, kebijakan yang diberlakukan tidak terlalu berdampak. Hal ini dikarenakan penjaja makanan hanya beberapa hari saja meniadakan kegiatan berjualan, kemudian muncul lagi di hari selanjutnya.Peran pemerintah untuk mengawasi penjualan makanan jajanan belum maksimal, yaitu belum memberikan penyuluhan kepada PJAS secara berkala dan rutin, belum juga dilakukan pelatihan penjaja membuat pangan jajanan yang aman, larangan kepada penjaja untuk tidak menjual pangan jajanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya juga belum secara ketat dilakukan. KesimpulanPerilaku jajan anak sekolah perlu mendapat perhatian khusus karena anak sekolah merupakan kelompok yang rentan terhadap penularan bakteri dan virus yang disebarkan melalui makanan atau biasa disebut dengan food borne disease. Pengelola sekolah belum memberlakukan regulasi ketat terkait aturan yang mengatur apa yang boleh dijual dan komposisi bahannya pada penjual makanan di sekitar wilayah lingkungan sekolah. Kata Kunci: pengelolaan regulasi, penjual makanan, anak sekola