Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
“Go Baby Go” Model Kelas Pengasuhan untuk Optimalisasi Tumbuh Kembang Anak usia 0-3 Tahun
Get PDFLatar belakang: Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 diketahui bahwa tingket perkembangan anak usia 36-59 bulan secara literasi perkembangannya mencapai 64,6%, tingkat perkembangan fisik sebanyak 97,8% dan tingkat perkembangan sosial emosional sebanyak 69,9%. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Idealnya, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicapai anak dengan optimal dan seimbang antara perkembangan fisik, sosial emosional dan literasi (kognitif). Oleh karena itu, pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak yang dilakukan oleh pengasuh diperlukan untuk optimalisasi tumbuh kembang anak dan menemukenali masalah tumbuh kembang pada anak usia 0-3 tahun. Tujuan: Tujuan dari Kelas Pengasuhan Go Baby Go adalah untuk mengintegrasikan berbagai pendekatan untuk optimalisasi perkembangan anak usia dini. Metode: Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Kelas Pengasuhan ini adalah dengan model kelas pendampingan yang difasilitasi oleh kader posyandu terlatih. Untuk mengukur hasil yang dicapai penulis membandingkan antara hasil baseline dan endline survey. Hasil: Hasil dari pelaksanaan Kelas Pengasuhan Go Baby Go di Kecamatan Cilincing menunjukkan adanya perubahan pola pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak berusia 0-3 tahun. Dari hasil membandingkan antara baseline dan endline yang dilakukan pada 81 peserta ditemukan bahwa, adanya perubahan pengasuh dalam melakukan stimulasi secara dini kepada anak, dari sebelumnya hanya 72,03% menjadi 90,56%. Pola interaksi pengasuh dengan ank juga mengalami perubahan dari 18,56% menjadi 32,29%. Kebiasaan mencuci tangan pada waktu yang direkomendasikan mengalami peningkatan dari 53,25% menjadi 79,02%. Simpulan: Model kelas pengasuhan Go Baby Go dapat direplikasi sebagai inovasi program untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia 0-3 tahun. Hal ini dapat diketahui dengan melihat efektifitas pelaksanaan kelas pengasuhan yang ditunjukkan dengan adanya peningkatan ststus gizi berdasarkan TB/U yang berubah dari 69,01% menjadi 72,4%. Selain itu, hasil stimulasi SDIDTK menunjukkan bahwa adanya penurunan jumlah anak yang mengalami keterlambatan perkembangan dari yang sebelumnya 2,70% menjadi 0%. Saran: Kolaborasi dan kerjasama lintas sektor perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam melakukan fasilitasi kelas dan memastikan keberlanjutan program.Latar Belakang; Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 diketahui bahwa tingkat perkembangan anak usia 36-59 bulan secara literasi perkembangannya mencapai 64,6%, tingkat perkembangan sosial emosional sebanyak 69,9%, tingkat perkembangan fisik sebanyak 97,8%. Hal tersebut menunjukkan ketidakseimbangan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Idealnya, pertumbuhan dan perkembangan anak dapat dicapai anak dengan optimal dan seimbang antara perkembangan fisik, sosial emosional dan literasi (kognitif). Pemantauan dan stimulasi tumbuh kembang anak oleh pengasuh sangat diperlukan untuk optimalisasi tumbuh kembang anak dan mengenali masalah secara dini.Tujuan; Mengembangkan kelas pengasuhan Go Baby Go sebagai integrasi berbagai pendekatan untuk optimalisasi pertumbuhan dan perkembangan anak usia dini.Metode; Model kelas pendampingan Go Baby Go memberikan intervensi yang difasilitasi oleh kader terlatih di Kecamatan Cilincing Jakarta Utara pada pengasuh anak usia 0-3 tahun. Pertemuan dilakukan seminggu sekali selama sepuluh minggu, kemudian membandingkan hasil brigance score dan formulir KPSP antara baseline dengan endline. Intervensi yang diberikan adalah; praktik pemberian makan pada bayi dan anak yang tepat, praktik stimulasi dan deteksi dini tumbuh kembang anak serta praktik perlindungan anak.Hasil; Terdapat perubahan pola pengasuhan yang dilakukan oleh pengasuh kepada anak berusia 0-3 tahun. Dari hasil baseline dan endline yang dilakukan, ditemukan bahwa terdapat peningkatan pola pengasuhan oleh pengasuh dalam melakukan stimulasi secara dini kepada anak, dari 72,0% menjadi 90,5%. Peningkatan pola interaksi pengasuh dengan anak meningkat dari 18,5% menjadi 32,3%. Kebiasaan mencuci tangan mengalami peningkatan dari 53,2% menjadi 79,0%. Konsumsi sumber protein hewani mengalami peningkatan dari 66,4% menjadi 84,3%. Status gizi normal berdasarkan TB/U meningkat dari 69,01% menjadi 72,4%. Anak yang mengalami penyimpangan perkembangan motorik, bahasa, dan kemandirian (skor KPSP < 6), berkurang dari 2,7% menjadi 0%.Kesimpulan; Model kelas pengasuhan Go Baby Go yang diberikan seminggu sekali selama sepuluh minggu efektif meningkatkan tumbuh kembang anak usia 0-3 bulan. Saran; Model kelas pengasuhan Go Baby Go dapat direplikasi sebagai inovasi program untuk mengoptimalkan perkembangan anak usia 0-3 tahun. Kolaborasi dan kerjasama antara pemerintah lokal, Dinas Kesehatan dan NGO perlu dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kader dalam melakukan fasilitasi kelas dan memastikan keberlanjutan program
Dilema dalam penerapan Perka BPOM nomor 22 tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat PIRT dalam pengawasan pangan pada masyarakat di kabupaten Karawang
No full textObjektif: Dilatar belakangi dengan banyaknya peredaran produk pangan di masyarakat yang belum mempunyai sertifikat PIRT memungkinkan terjadinya penyebaran makanan yang mengandung zat-zat yang seharusnya tidak berada dalam makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam kebijakan Perka BPOM no 22 tahun 2018 di Lampiran II disebutkan untuk menerbitkan sertifikat PIRT ditentukan hasil olahan dalam kemasan dapat disimpan pada suhu ruang lebih dari 7 (tujuh) hari. Dinas Kesehatan tidak bisa memberikan sertifikat PIRT kepada produsen dengan produk yang masa simpannya dibawah 7 hari yang ingin mendapatkan izin edar PIRT pada produknya, yang pada akhirnya Dinas Kesehatan kesulitan melakukan pengawasan keamanan pangan bagi masyarakat yang mengkonsumsi pangan yang tidak memiliki izin edar pangan. Metode: Kajian ini didukung dari data primer hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Hasil: Implementasi izin edar produk makanan dan minuman industri rumah tangga secara umum menjadi tanggung jawab pihak Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, sertifikasi PIRT tersebut merupakan bentuk legalisasi yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan dan keamanan pangan kepada konsumen pangan industri rumah tangga (PIRT) agar terhindar dari bahan-bahan tambahan makanan yang berbahaya dan merugikan kesehatan sehingga diperlukan adanya pengawasan pangan yang beredar di masyarakat agar masyarakat tetap merasa aman dalam mengkonsumsi makanan yang dikonsumsi. Kesimpulan: Diperlukan aturan lebih lanjut dalam menunjang kebijakan Perka BPOM mengenai pemberian sertifikat PIRT juga dibutuhkan kerjasama dengan sektor lain dalam sosialisasi dan pengawasan pangan di masyarakat.Abstrak:Objektif: Dilatar belakangi dengan peredaran produk makanan yang belum memiliki sertifikat PIRT memungkinkan penggunaan makanan yang mengandung zat-zat yang tidak dapat digunakan dalam makanan yang dibuang oleh masyarakat. Dalam kebijakan BPOM Perka no 22 tahun 2018 di Lampiran II untuk menerbitkan sertifikat PIRT tertentu hasil dalam kemasan dapat disimpan pada suhu lebih dari 7 (tujuh) hari. Dinas Kesehatan tidak bisa memberikan sertifikat PIRT kepada produsen dengan masa yang lebih lama dari 7 hari yang ingin mendapatkan izin edar PIRT pada produknya, yang pada akhirnya Dinas Kesehatan kesulitan melakukan upaya untuk mengatasi masalah pangan yang tidak memiliki izin edar pangan. Metode: Kajian ini didukung dari data primer hasil wawancara dengan tenaga kesehatan di Seksi Kefarmasian Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Hasil: Implementasi izin edar produk makanan dan minuman industri rumah tangga yang menjadi tanggung jawab pihak Dinas Kesehatan Kabupaten / Kota, sertifikasi PIRT tersebut merupakan bentuk legalisasi yang dikeluarkan oleh pihak yang memberikan informasi kesehatan dan keamanan bagi konsumen industri rumah tangga (PIRT) agar terhindar dari bahan-bahan makanan yang berbahaya dan layak untuk kesehatan yang diperlukan untuk makanan yang dikonsumsi. Kesimpulan: Dibutuhkan lebih banyak lagi dalam menunjang kebijakan Perka BPOM mengenai sertifikat PIRT juga membutuhkan kerjasama dengan sektor lain dalam sosialisasi dan pengawasan pangan di masyarakat.
Karakteristik Penderita TB Resistan Obat (RO) dan Persepsi Lingkungan Sekitar terhadap Penderita, di Kota Medan
No full textKasus TB RO saat ini semakin meningkat baik di tingkat global maupun Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan urutan ke delapan terbesar kasus TB RO di dunia, di Sumatera Utara Kota Medan merupakan penderita TB RO tertinggi. Telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani kasus TB RO namun kasus TB RO di Kota Medan masih tetap tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik penderita TB RO dan persepsi lingkungan sekitar terhadap penderita.Desain penelitian crossectional study, populasi penelitian adalah penderita TB RO tahun 2017 sampai April 2018. Sampel ditentukan secara purposive yaitu pasien yang memulai menjalani pengobatan bulan Juli 2017 sampai April 2018 dan bersedia dikunjungi ke rumah dan mendapat sms reminder untuk meningkatkan kepatuhan berobatnya, diperoleh sampel 24 orang dari 60 pasien yang menjalani pengobatan dari tahun 2017 sampai April 2018. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada responden dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; laki-laki lebih banyak dari perempuan, umur pada usia produktif, tingkat pendidikan dominan SLTA, suku terbanyak suku Batak dan status perkawinan menikah. Umumnya responden mengalami efek samping obat dari yang ringan sampai berat. Setengah dari responden mengalami gangguan penyerta lebih dari satu jenis seperti asam urat, hipertensi, DM maupun HIV. Persepsi lingkungan terhadap penderita hanya sebagian kecil 1 orang (4,2%) mengalami perubahan status perkawinan, sebanyak 12 orang (50%) mengalami perubahan pekerjaan, perubahan status ekonomi 10 orang (41,7%), perubahan sikap keluarga 5 orang (20,8%), perubahan sikap masyarakat 1 orang (4,2%) dan mendapatkan bantuan 12 orang (50%).Disarankan agar penderita patuh minum obat sampai sembuh, berkomunikasi dengan petugas kesehatan jika mengalami efek samping obat yang berat agar dapat berkonsultasi dengan Tim Ahli Klinis, dapat mencegah penularannya pada keluarga dan lingkungan. Diharapkan dukungan psikologis, sosial dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan sekitar agar penderita dapat menjalani pengobatannya sampai sembuh. Kasus TB RO saat ini semakin meningkat baik di tingkat global maupun Indonesia. Indonesia merupakan negara dengan urutan ke delapan terbesar kasus TB RO di dunia, di Sumatera Utara Kota Medan merupakan penderita TB RO tertinggi. Telah dilakukan berbagai upaya untuk menangani kasus TB RO namun kasus TB RO di Kota Medan masih tetap tinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan karakteristik penderita TB RO dan persepsi lingkungan sekitar terhadap penderita.Desain penelitian crossectional study, populasi penelitian adalah penderita TB RO tahun 2017 sampai April 2018. Sampel ditentukan secara purposive yaitu pasien yang memulai menjalani pengobatan bulan Juli 2017 sampai April 2018 dan bersedia dikunjungi ke rumah dan mendapat sms reminder untuk meningkatkan kepatuhan berobatnya, diperoleh sampel 24 orang dari 60 pasien yang menjalani pengobatan dari tahun 2017 sampai April 2018. Data dikumpulkan dengan wawancara kepada responden dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ; laki-laki lebih banyak dari perempuan, umur pada usia produktif, tingkat pendidikan dominan SLTA, suku terbanyak suku Batak dan status perkawinan menikah. Umumnya responden mengalami efek samping obat dari yang ringan sampai berat. Setengah dari responden mengalami gangguan penyerta lebih dari satu jenis seperti asam urat, hipertensi, DM maupun HIV. Persepsi lingkungan terhadap penderita hanya sebagian kecil 1 orang (4,2%) mengalami perubahan status perkawinan, sebanyak 12 orang (50%) mengalami perubahan pekerjaan, perubahan status ekonomi 10 orang (41,7%), perubahan sikap keluarga 5 orang (20,8%), perubahan sikap masyarakat 1 orang (4,2%) dan mendapatkan bantuan 12 orang (50%).Disarankan agar penderita patuh minum obat sampai sembuh, berkomunikasi dengan petugas kesehatan jika mengalami efek samping obat yang berat agar dapat berkonsultasi dengan Tim Ahli Klinis, dapat mencegah penularannya pada keluarga dan lingkungan. Diharapkan dukungan psikologis, sosial dan ekonomi dari keluarga dan lingkungan sekitar agar penderita dapat menjalani pengobatannya sampai sembuh
Perilaku Masyarakat dalam Penemuan Kasus dan Pemutusan Rantai Penularan TB Paru setelah mendapat Penyuluhan oleh Kader di Kampung KB Kota Medan
No full textKampung KB merupakan salah satu program dalam Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintahan periode 2015-2019 pada Agenda Prioritas kelima yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, salah satunya melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan menurunkan prevalensi penderita TB Paru di masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi karena Case Detection Rate (CDR) TB di Sumatera Utara khususnya kota Medan belum optimal. Dalam upaya meningkatkan CDR diperlukan partisipasi masyarakat melalui penemuan kasus TB Paru dan pemutusanrantai penularan TB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam penemuan kasus dan pemutusan rantai penularan TB Paru sebelum dan setelah mendapat pelatihan oleh kader di Kampung KB Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru. Desain penelitian crossectional study. Populasi penelitian seluruh KK di dua lingkungan Kampung KB Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru. Jumlah kader yang menjadi sampel 9 orang, kader telah dilatih sebelumnya oleh peneliti dan selanjutnya melakukan pelatihan kepada masyarakat di kampung KB. Sampel masyarakat diambil secara acak sebanyak 116 responden, pengumpulan data wawancara dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji Wilcoxon. Hasil penelitian menunjukkan proporsi karakteristik masyarakat tertinggi perempuan (94,0%), umur ≤50 tahun (68,1%), pendidikan rendah (58,6%), tidak bekerja (73,3%) dan jumlah penghuni rumah kurang padat (67,2%). Terdapat pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat sebelum dan sesudah penyuluhan (p=0,000). Berdasarkan hasil penelitian disarankan perlu dilakukan pelatihan kader dalam penyegaran agar terdapat peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakannya dalam upaya penemuan kasus dan pemutusan rantai penularan TB Paru serta mampu memberikan penyuluhan yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat di Kampung KB. Perlu dilakukan penyuluhan secara intensif dan berkesinambungan oleh kader kepada masyarakat di Kampung KB.Kampung KB merupakan salah satu program dalam Agenda Prioritas Pembangunan (Nawacita) Pemerintahan periode 2015-2019 pada Agenda Prioritas kelima yaitu “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, salah satunya melalui peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat salah satunya adalah dengan menurunkan prevalensi penderita TB Paru di masyarakat. Penelitian ini dilatar belakangi karena Case Detection Rate (CDR) TB di Sumatera Utara khususnya kota Medan belum optimal. Dalam upaya meningkatkan CDR diperlukan partisipasi masyarakat melalui penemuan kasus TB Paru dan pemutusanrantai penularan TB. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam penemuan kasus dan pemutusan rantai penularan TB Paru sebelum dan setelah mendapat pelatihan oleh kader di Kampung KB Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru. Desain penelitian crossectional study. Populasi penelitian seluruh KK di dua lingkungan Kampung KB Kelurahan Titi Kuning Kecamatan Medan Johor dan Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru. Jumlah kader yang menjadi sampel 9 orang, kader telah dilatih sebelumnya oleh peneliti dan selanjutnya melakukan pelatihan kepada masyarakat di kampung KB. Sampel masyarakat diambil secara acak sebanyak 116 responden, pengumpulan data wawancara dengan menggunakan kuesioner. Analisis data dilakukan dengan uji Wilcoxon.Hasil penelitian menunjukkan proporsi karakteristik masyarakat tertinggi perempuan (94,0%), umur ≤50 tahun (68,1%), pendidikan rendah (58,6%), tidak bekerja (73,3%) dan jumlah penghuni rumah kurang padat (67,2%). Terdapat pengaruh penyuluhan terhadap pengetahuan, sikap dan tindakan masyarakat sebelum dan sesudah penyuluhan (p=0,000). Berdasarkan hasil penelitian disarankan perlu dilakukan pelatihan kader dalam penyegaran agar terdapat peningkatan pengetahuan, sikap dan tindakannya dalam upaya penemuan kasus dan pemutusan rantai penularan TB Paru serta mampu memberikan penyuluhan yang mudah dipahami dan diaplikasikan oleh masyarakat di Kampung KB. Perlu dilakukan penyuluhan secara intensif dan berkesinambungan oleh kader kepada masyarakat di Kampung KB
Peran kepala puskesmas SKM dan non SKM dalam meningkatkan kemampuan manajerial puskesmas di kabupaten Oku Timur
Get PDFRole of the head of public health centers from public health graduates and others on improving managerial skills in East OkuPurposeThis study aimed to understand how public health and non-public health backgrounds affect management skill of primary health care heads, based on ten managerial roles. MethodsThis study was a descriptive study with case-series method, using qualitative methods supported by quantitative data. Eight people were recruited as respondents. They consisted of 4 people that were primary healthcare heads with public health background and 4 people that were primary healthcare heads with non-public health background. Respondents were recruited by purposive sampling. Data collection was performed using in-depth interviews and questionnaire. ResultsPrimary healthcare head with public health background owned more work experience than those with non-public health background. Period of employment in primary health care had an influence on managerial capabilities. There were no significant differences of period of employment in primary health care head positions among the longest with the least to the managerial capabilities. Primary health care heads who had been trained with PIM IV training and other structural positions were known to have better management capabilities, especially compared to the leadership role of those who had not been trained.ConclusionThere was no significant difference in managerial capacity between primary health care heads with public health and those with non-public health background.Role of the head of public health centers from public health graduates and others on improving managerial skills in East OkuPurposeThis study aimed to understand how public health and non-public health backgrounds affect management skill of primary health care heads, based on ten managerial roles. MethodsThis study was a descriptive study with case-series method, using qualitative methods supported by quantitative data. Eight people were recruited as respondents. They consisted of 4 people that were primary healthcare heads with public health background and 4 people that were primary healthcare heads with non-public health background. Respondents were recruited by purposive sampling. Data collection was performed using in-depth interviews and questionnaire. ResultsPrimary healthcare head with public health background owned more work experience than those with non-public health background. Period of employment in primary health care had an influence on managerial capabilities. There were no significant differences of period of employment in primary health care head positions among the longest with the least to the managerial capabilities. Primary health care heads who had been trained with PIM IV training and other structural positions were known to have better management capabilities, especially compared to the leadership role of those who had not been trained.ConclusionThere was no significant difference in managerial capacity between primary health care heads with public health and those with non-public health background
Evaluasi program imunisasi pada sarana prasarana vaksin di Kabupaten Temanggung (studi tahun 2018)
No full textTujuan: Salah satu target dalam imunisasi adalah cakupan universal child immunization (UCI). Cakupan UCI Kabupaten Temanggung sudah melebihi target Nasional (90%). Pada tahun 2017 terdapat dua kasus kejadian luar biasa (KLB) campak di dua puskesmas yaitu Kledung dan Tretep. Pada tahun 2018 terjadi KLB difteri pada dua puskesmas yaitu Temanggung dan Rejosari. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa terjadi KLB dengan cakupan UCI lebih dari 90% selama lima tahun berturut-turut. Faktor lain penyebab KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) adalah kualitas vaksin yang didukung dengan sarana prasarana vaksin. Evaluasi program ini bertujuan untuk mengetahui sarana prasarana yang ada di puskesmas Kabupaten Temanggung.Konten: Hasil diperoleh dari 25 puskesmas, 13 puskesmas (52%) mempunyai refrigerator lebih dari satu dan 12 puskesmas (48%) hanya mempunyai satu refrigenator. Dari 12 puskesmas terdapat satu puskesmas dengan refrigenator rusak sehingga menyimpan vaksin pada lemari pendingin. Sebagian besar (56%) software pencatatan dan pelaporan dari dinas kesehatan mengalami error sehingga puskesmas membuat format laporan sendiri. Mayoritas petugas puskesmas (80%) telah melakukan pencatatan suhu pada formulir sebagai upaya pemeliharaan vaksin. Pada sebagian refrigerator (56%) puskesms ditemukan bunga es. Selain itu, terdapat 48% cairan di bawah refrigerator. Upaya pengawasan tingkat puskesmas dilakukan per bulan oleh kepala puskesmas dengan pertemuan antar bidang yaitu kesehatan ibu dan anak (KIA), gizi dan imunisasi (KGI). Pengawasan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung akan dilakukan ketika ada laporan masalah dari puskesmas.Secara umum sarana prasarana program imunisasi Kabupaten Temanggung sudah terpenuhi. Dinas kesehatan dapat memfasilitasi puskesmas dengan refrigerator rusak untuk meminjam refrigerator dari puskesmas yang mempunyai refrigerator lebih dari satu atau dari dinas kesehatan. Pelatihan penggunaan software untuk pencatatan dan pelaporan akan mendukung dalam pelaporan data. Punishment tidak selalu menjadi alternatif dalam meningkatkan motifasi kerja, ada reward yang dapat diberikan kepada puskesmas dengan kelengkapan pencatatan suhu refrigerator dan tidak ada bunga es pada refrigerator.Latar Belakang: Salah satu target dalam imunisasi adalah cakupan universal child immunization (UCI). Cakupan UCI Kabupaten Temanggung sudah melebihi target Nasional (90%). Pada tahun 2017 terdapat dua kasus kejadian luar biasa (KLB) campak di dua puskesmas yaitu Kledung dan Tretep. Pada tahun 2018 terjadi KLB difteri pada dua puskesmas yaitu Temanggung dan Rejosari. Hal ini menjadi pertanyaan mengapa terjadi KLB dengan cakupan UCI lebih dari 90% selama lima tahun berturut-turut. Faktor lain penyebab KLB penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) adalah kualitas vaksin yang didukung dengan sarana prasarana vaksin. Evaluasi program bertujuan untuk mengetahui sarana prasarana vaksin yang ada di puskesmas.Metode: Desain yang digunakan adalah studi observasional deskriptif berupa evaluasi program yang menekankan pada input program yaitu sarana dan prasarana imunisasi. Subjek penelitian adalah satu responden pemegang program imunisasi di Dinas Kesehatan Temanggung, satu responden pemegang program imunisasi puskesmas dan satu bidan desa dari tiap puskesmas di Kabupaten Temanggung. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi pada aspek input.Hasil: Hasil diperoleh dari 25 puskesmas, 13 puskesmas (52%) mempunyai refrigerator lebih dari satu dan 12 puskesmas (48%) hanya mempunyai satu refrigenator. Kemudian dari 12 puskesmas terdapat satu puskesmas yang refrigenator rusak sehingga menyimpan vaksin dalam lemari pendingin. Mayoritas petugas puskesmas (80%) telah melakukan pencatatan suhu pada formulir sebagai upaya pemeliharaan vaksin. Pada sebagian refrigerator (56%) puskesms ditemukan bunga es. Selain itu, terdapat 48% cairan di bawah refrigerator. Terjadi kekurangan Incativated Polio Vaccine (IPV) di 5 puskesmas selama evaluasi.Kesimpulan: Secara umum sarana prasarana imunisasi sudah terpenuhi. Satu puskesmas yang meletakan vaksin di lemari pendingin akan lebih baik meminjam refrigerator pada puskesmas yang mempunyai refrigerator lebih dari satu. Meningkatkan motivasi kerja petugas seperti pelatihan atau reward merupakan upaya untuk menurunkan kejadian tidak mencatat suhu dan membersihkan bunga es atau cairan pada refrigerator
The prevalence of anti HBs among healthy reproductive-age female in Indonesia : National Health Survey 2007
Get PDFIntroduction:Hepatitis B virus during pregnancy has a high vertical transmission rate, causing fetal and neonatal hepatitis and maternal mortality. Neonatal hepatitis can lead to chronic virus carriage, which in turn may lead to liver cirrhosis and hepatocellular carcinoma in young adults. Acute Hepatitis B carries a particular risk, not only for the mother, but also for the newborn. Therefore identifying female in reproductive-age for anti HBs is a useful indicator for the immunity of the disease. Objectives: The aim of this study is was to determine the prevalence of anti HBs in healthy reproductive-age female during the national health survey in 2007. Methods:The data used was secondary data obtain from National Health Survey in healthy respondent in Indonesia in 2007. In this study, we analysed biomedical data that can be linked to the demographic data from public health questionaire. The samples were reproductive-age female aged 15 to 49 years. The Enzyme Linked Immunosorbent Assay (ELISA) kit (Murrex-Abbot Laboratories) was used for serodetection of anti HBs according to manufacturer instruction. The number of respondents of reproductive-age female who were sampled in this analysis were 1302 respondents Results:The samples collections were obtained from urban area in 272 districts/municipalities in 33 provinces. The survey collected 7520 sera from all respondents. The 1302 of 7520 sera tested for anti HBs were reproductive-age female. Most of respondents were at 25 to 34 age group (481/1302,39.4%). Among 1302 sera, we found that 330 (25.4%) had positive anti HBs. A 117 of 1302 (8.9%) samples were pregnant women. A 32 of 117 (27.4%) pregnant women had positive anti HBs. A 81 of 1302 (6.2%) samples were delivered women. A 18 of 81 (22.2%) delivered-women had positive anti HBs. Conclusions:The high seroprevalence of anti HBs among healthy reproductive-age females are a public health concern. Further comprehensive studies are required to provide epidemiological information for public health awareness in the community
Pertambangan di Tanah Bumbu: dampak hidrologis dan solusi
Get PDFKalimantan Selatan merupakan wilayah dengan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) paling buruk di Pulau Kalimantan. Penilaian pada tiga tahun terakhir menunjukkan nilainya meningkat, namun masih di bawah rerata nasional. Pada tahun 2017 nilainya sedikit diatas rerata nasional (66,46), yakni sebesar 69,38. Penyebab utama rendahnya kualitas lingkungan tersebut adalah kualitas air dan kualitas tutupan lahan yang buruk. Kondisi ini merupakan dampak dari aktifitas pertambangan yang tidak terkontrol dengan baik.Salah satu wilayah di kalimantan Selatan dengan aktifitas pertambangan yang tinggi adalah Tanah Bumbu. Menurut data Walhi (tahun 2015) tercatat bahwa usaha pertambangan batubara yang mengajukan izin sebanyak 37, namun yang lolos izin hanya 4. Izin pinjam pakai kawasan hutan sekitar 15.654 ha, kenyataannya yang digunakan mencapai 152.036 ha. Sebuah pelanggaran yang amat serius. Fakta lapangan menunjukkan bahwa aktivitas pertambangan tanpa izin ini dilakukan secara masif.Aktivitas pertambangan akan meninggalkan tumpukan tanah dan lobang-lobang bekas galian yang dibiarkan terbuka begitu saja. Salah satu dampak yang ditimbulkan adalah dampak hidrologis. Dampak tersebut antara lain adalah sedimentasi yang dapat menyebabkan pendangkalan sungai, terganggunya infiltrasi air hujan yang dapat menurunkan pasokan air tanah, dan pencemaran air.Kegiatan pemerintah daerah untuk mengatasi hal tersebut adalah pengawasan izin usaha, naturalisasi sungai, dan pemantauan kualitas lingkungan. Pemantauan dan pengawasan usaha pertambangan yang ketat menurunkan aktivitas pertambangan yang serampangan. Naturalisasi memperbesar volume sungai untuk menampung air limpasan, dan memperlancar aliran ke laut. Pemantauan kualitas lingkungan dapat mengetahui sumber pencemaran, mengendalikan, dan melakukan penindakan kepada pelaku pencemaran. Kata kunci: pertambangan, dampak hidrologis, Tanah Bumbu
Effectivenes of a short course in improving knowledge and skill of teacher’s school health program (UKS) in nutrition assesment
No full textBackground: School Health Program (UKS) is agent to promote and increase health status of school children. Headmaster have responsiblility to monitoring school health children, including nutritional status. Objectives: to asses the effectiveness of a short course on knowledge and skills of UKS’s teachers in the assessment of children nutritional status. Methods: This was a before after experimental quasy, in Yogyakarta in 2015. Intervention was a short course 20 hours designed to develop the knowledge and skill of UKS’s theacher. Subject were 37 UKS’s teachers in Sleman Regency, with criterian complete attending. Data were analyzed by t-test using SPSS. Results: Most of the respondents were public elementary school (68.6%), male (59.4%), 31-40 years old (34.4%), sports teachers (65,5%), managing UKS for 5 years (37.5%), never got similar short course (94.8%). There were an increase of knowledge and skills by 4.9±3.2 and 3±2.8 respectively, statistically significant. Conclusion: The study provides evidence for effectivenes to increase knowledge and skills UKS’s theachers in monitoring nutritional status of children
Peran dan motivasi perawat kesehatan jiwa dalam program bebas pasung: studi kasus di Mataram
Get PDFPurposeThe purpose of this paper was to determine the role and motivation of mental health nurses in the implementation of a ‘restraint free’ program (program bebas pasung) in Mataram primary health care, West Nusa Tenggara. MethodA case study study was conducted involving focus group discussion, in-depth interviews and observation of 17 respondents consisting of 10 nurses of mental health program implementers, 3 family of patients, 2 Mataram health service officers, 1 cadre and 1 former patient.ResultsThe study found that the nurses had been carry out their role as executors of nursing care, as nursing care giver directly, is giving the nursing action on sufferers and their families as well as continuing therapy for the patients, as educators, mental health nurse's role is to provide mental health education to the family, Mental health information society as well as provide guidance to students who are currently practice in clinics, while the nurse's role as coordinator of the activities is to do mapping cases mental disorder and empowering the patients. The form of the work is the motivation of nurses, while working conditions a factor that cannot support nurse for give the nursing care to suffers and family.ConclusionThe paper contributes to our understanding of the restraint culture which is still exist, especially in the Mataram Province of West Nusa Tenggara. ‘Restraint Free’ program has been pursued by mental health nurses, but not yet optimal. Support and partnership with various parties such as community leaders, religious leaders and government needs to be improved for the success of the ‘restraint free’ program.Role and motivation of mental health nurse in “restraint free” program: a case study from MataramPurposeThis study aimed to describe the mental health nurse’s role and motivation of the implementation of a ‘restraint free’ program (program bebas pasung) at community health centers, Mataram, West Nusa Tenggara.MethodsThis was a qualitative research with case study design. The subjects were ten nurses of mental health programs, three persons from families of sufferers, two employees of community health service and one person who was a former sufferer of a mental disorder. Data collection used focus group discussions (FDG), in-depth interviews and observations. ResultsThe nurses had been carrying out their role as executors of nursing care policy, as the direct nursing caregivers, and were giving the nursing to sufferers and their families as well as continuing therapy for sufferers, and as educators also educated the family. Mental health information provided guidance to intern students doing mapping of cases of mental disorders and empowering the sufferer. The form of the work involves motivation of nurses while working conditions were a factor that cannot support nurses for giving the nursing care to suffers and family. ConclusionNurses have been implementing a ‘restraint free’ program. however, it has not been always well received in the working conditions experienced. So, it is recommended that mental health nurses be given help and support partners or stakeholders to enhance preventive efforts, in their promotive, curative and rehabilitative programmes.