Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PASIEN TERHADAP KEPUASAN PASIEN (ASPEK TANGIBLES) PADA PELAYANAN ANTENATAL CARE DI RUMAH BERSALIN CITRA LESTARI PABUARAN BOJONGGEDE BOGOR JAWA BARAT
Get PDFTujuan Penelitian ini menganalisa hubungan antara karakteristik (umur, pendidikan, pekerjaan, dan gravida) dengan tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles di Rumah Bersalin Citra Lestari Pabuaran Bojonggede Bogor Jawa Barat Metode Penelitian menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah responden 106 orang dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada saat mulai kehamilan trimester III. Hasil Hasil pengolahan data didapatkan rerata skor harapan dan kenyataan atas mutu layanan antenatal care dalam dimensi tangibles 83,65%, tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkan umur ibu 20thn -35thn 71,1% Ibu tidak puas, 28,9% ibu merasa puas, sedangkan kelompok umur 35thn50% ibu merasa puas dan 50% ibu merasa tidak puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkan pendidikan ibu SLTA-PT 75% tidak puas dan 25% ibu merasa puas, sedangkan pendidikan ibu SD-SLTP 50% ibu merasa puas dan 50% ibu merasa tidak puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkan Pekerjaan, ibu yang bekerja 77,4% ibu merasa tidak puas 22,6% ibu merasa puas, sedangkan ibu yang tidak bekerja 56,5% ibu merasa tidak puas, 43,5% ibu merasa puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkanKelompok gravid, ibu primi gravid 78,1% ibu tidak puas, 21,9% ibu merasa puas, sedangkan ibu multi gravida45,2% ibu merasa tidak puas, 54,8% ibu merasa puas. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,068 sehingga ada tidak ada hubungan yang signifikan antara umur responden terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,015 sehingga ada hubungan yang signifikan antara pendidikan rendah dengan tinggi terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,045 sehingga ada hubungan yang signifikan antara ibu yang bekerja dengan yang tidak bekerja terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,001 sehingga ada hubungan yang signifikan antara primipara dan multipara terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Simpulan Adanya hubungan yang bermakna antara pendidikan, pekerjaan, dan gravida dengan kepuasan pasien (aspek tangibles) terhadap pelayanan antenatal care. Berdasarkan ”Importance Performance Analysis” yang dilakukan, yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan yaitu kuantitas peralatan, kebersihan dan kenyamanan WC. Sedangkan aspek yang harus dipertahankan adalah kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu dan ruang periksa, penampilan, keramahan, ketrampilan dan layanan informasi dan kesempatan bertanya bagi pasien oleh bidan dan karyawan. Tujuan : Penelitian ini menganalisa hubungan antara karakteristik (umur, pendidikan, pekerjaan, dan gravida) dengan tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles di Rumah Bersalin Citra Lestari Pabuaran Bojonggede Bogor Jawa Barat Metode : Penelitian menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah responden 106 orang dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada saat mulai kehamilan trimester III. Hasil : Hasil pengolahan data didapatkan rerata skor harapan dan kenyataan atas mutu layanan antenatal care dalam dimensi tangibles 83,65%, tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangiblesberdasarkan umur ibu 20thn -35thn 71,1% Ibu tidak puas, 28,9% ibu merasa puas, sedangkan kelompok umur 35thn50% ibu merasa puas dan 50% ibu merasa tidak puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangiblesberdasarkan pendidikan ibu SLTA-PT 75% tidak puas dan 25% ibu merasa puas, sedangkan pendidikan ibu SD-SLTP 50% ibu merasa puas dan 50% ibu merasa tidak puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangiblesberdasarkan Pekerjaan, ibu yang bekerja 77,4% ibu merasa tidak puas 22,6% ibu merasa puas, sedangkan ibu yang tidak bekerja 56,5% ibu merasa tidak puas, 43,5% ibu merasa puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangiblesberdasarkanKelompok gravid, ibu primi gravid 78,1% ibu tidak puas, 21,9% ibu merasa puas, sedangkan ibu multi gravida45,2% ibu merasa tidak puas, 54,8% ibu merasa puas. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,068 sehingga ada tidak ada hubungan yang signifikan antara umur responden terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles.Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,015 sehingga ada hubungan yang signifikan antara pendidikan rendah dengan tinggi terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,045 sehingga ada hubungan yang signifikan antara ibu yang bekerja dengan yang tidak bekerja terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,001 sehingga ada hubungan yang signifikan antara primipara dan multipara terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles.HUBUNGAN ANTARA KARAKTERISTIK PASIEN TERHADAP KEPUASAN PASIEN (ASPEK TANGIBLES) PADA PELAYANAN ANTENATAL CARE DI RUMAH BERSALIN CITRA LESTARI PABUARAN BOJONGGEDE BOGOR JAWA BARAT Sri Hayuningsih1, Winnie Tunggal Mutika21Universitas Gunadarma2Universitas Gunadarma Email korespondensi : [email protected] Abstrak Tujuan : Penelitian ini menganalisa hubungan antara karakteristik (umur, pendidikan, pekerjaan, dan gravida) dengan tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles di Rumah Bersalin Citra Lestari Pabuaran Bojonggede Bogor Jawa Barat Metode : Penelitian menggunakan rancangan cross sectional dengan jumlah responden 106 orang dan pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh ibu hamil yang memeriksakan kehamilannya pada saat mulai kehamilan trimester III. Hasil : Hasil pengolahan data didapatkan rerata skor harapan dan kenyataan atas mutu layanan antenatal care dalam dimensi tangibles 83,65%, tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkan umur ibu 20thn -35thn 71,1% Ibu tidak puas, 28,9% ibu merasa puas, sedangkan kelompok umur 35thn50% ibu merasa puas dan 50% ibu merasa tidak puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkan pendidikan ibu SLTA-PT 75% tidak puas dan 25% ibu merasa puas, sedangkan pendidikan ibu SD-SLTP 50% ibu merasa puas dan 50% ibu merasa tidak puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkan Pekerjaan, ibu yang bekerja 77,4% ibu merasa tidak puas 22,6% ibu merasa puas, sedangkan ibu yang tidak bekerja 56,5% ibu merasa tidak puas, 43,5% ibu merasa puas. Tingkat kepuasan pasien pada pelayanan antenatal care dalam dimensi tangibles berdasarkanKelompok gravid, ibu primi gravid 78,1% ibu tidak puas, 21,9% ibu merasa puas, sedangkan ibu multi gravida45,2% ibu merasa tidak puas, 54,8% ibu merasa puas. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,068 sehingga ada tidak ada hubungan yang signifikan antara umur responden terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,015 sehingga ada hubungan yang signifikan antara pendidikan rendah dengan tinggi terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,045 sehingga ada hubungan yang signifikan antara ibu yang bekerja dengan yang tidak bekerja terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Hasil uji statistik diperoleh nilai p = 0,001 sehingga ada hubungan yang signifikan antara primipara dan multipara terhadap kepuasan mutu pelayanan antenatal care pada aspek tangibles. Kesimpulan : Adanya hubungan yang bermakna antara pendidikan, pekerjaan, dan gravida dengan kepuasan pasien (aspek tangibles) terhadap pelayanan antenatal care.Berdasarkan ”Importance Performance Analysis” yang dilakukan, yang menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan yaitu kuantitas peralatan, kebersihan dan kenyamanan WC. Sedangkan aspek yang harus dipertahankan adalah kebersihan dan kenyamanan ruang tunggu dan ruang periksa, penampilan, keramahan, ketrampilan dan layanan informasi dan kesempatan bertanya bagi pasien oleh bidan dan karyawan.
Mengenal Aplikasi SIKDA Sebagai Sistem Informasi Kesehatan Di Kota Samarinda
No full textTujuanMengidentifikasi fungsi dan peran SIKDA sebagai media aplikasi online tentang sistem informasi kesehatan di Kota Samarinda.MetodePenelitian ini merupakan penelitian deskriptif di mana informasi dan data diperoleh dari SIKDA Samarinda dan web based information. HasilKeberadaan SIKDA membuat sistem informasi kesehatan di Samarinda semakin fleksibel dan mampu terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan lainnya. SIKDA Samarinda bermula dari SIKDA Puskesmas dan SIKDA Rumah Sakit. Pada 2017, terdapat pengembangan berupa SIKDA Dokter Keluarga dan Klinik Pratama, SIKDA Dokter Spesialis, SIKDA Kebidanan untuk seluruh bidan praktik mandiri, SIKDA Fasilitas Pendidikan Kesehatan, dan SIKDA Apotek.Semua itu menjadi satu kesatuan sistem informasi kesehatan yang komprehensif dan saling terhubung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Integrasi dengan BPJS Kesehatan membuat Dinkes Samarinda mendapatkan basis data peserta.SimpulanDengan sistem yang terintegrasi, praktik kecurangan di tingkat FKTP dapat dicegah, dikenali, dan dikendalikan. Data-data yang terkumpul juga bisa diaudit per orang secara rinci. Penerapannya melalui register di Puskesmas dan selain Puskesmas, pada data berbasis individu, BPJS Kesehatan Samarinda mendapatkan hak akses khusus untuk melihat apakah benar pasien terlayani atau tidak. Pada saat rumah sakit mengajukan klaim pembayaran ke BPJS Kesehatan, pihak RS diwajibkan melaporkan segala kegiatannya ke Dinkes Samarinda. Sehingga tercipta data pembanding, sebagai proses identifikasi kecurangan di pelayanan rujukan.Selain itu, pada layanan dokter keluarga, diwajibkan melakukan pelaporan secara elektronik untuk penyakit tertentu ke Puskesmas. Selanjutnya, Puskesmas bisa melakukan tindakan pencegahan untuk menekan angka kesakitan. Data ini juga akan terlapor ke tim pencegahan kecurangan. Hasil dari data tersebut, akan menjadi kontribusi bagi pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan kota Samarinda.Tujuan: Mengidentifikasi fungsi dan peran SIKDA sebagai media aplikasi online tentang sistem informasi kesehatan di Kota Samarinda. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif di mana informasi dan data diperoleh dari SIKDA Samarinda dan web based information. Hasil:keberadaan SIKDA membuat sistem informasi kesehatan di Samarinda semakin fleksibel dan mampu terintegrasi dengan sistem informasi kesehatan lainnya. SIKDA Samarinda bermula dari SIKDA Puskesmas dan SIKDA Rumah Sakit. Pada 2017, terdapat pengembangan berupa SIKDA Dokter Keluarga dan Klinik Pratama, SIKDA Dokter Spesialis, SIKDA Kebidanan untuk seluruh bidan praktik mandiri, SIKDA Fasilitas Pendidikan Kesehatan, dan SIKDA Apotek.Semua itu menjadi satu kesatuan sistem informasi kesehatan yang komprehensif dan saling terhubung satu sama lain. Tujuannya adalah untuk meningkatkan mutu kesehatan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Integrasi dengan BPJS Kesehatan membuat Dinkes Samarinda mendapatkan basis data peserta. Kesimpulan: Dengan sistem yang terintegrasi, praktik kecurangan di tingkat FKTP dapat dicegah, dikenali, dan dikendalikan. Data-data yang terkumpul juga bisa diaudit per orang secara rinci. Penerapannya melalui register di Puskesmas dan selain Puskesmas, pada data berbasis individu, BPJS Kesehatan Samarinda mendapatkan hak akses khusus untuk melihat apakah benar pasien terlayani atau tidak. Pada saat rumah sakit mengajukan klaim pembayaran ke BPJS Kesehatan, pihak RS diwajibkan melaporkan segala kegiatannya ke Dinkes Samarinda. Sehingga tercipta data pembanding, sebagai proses identifikasi kecurangan di pelayanan rujukan.Selain itu, pada layanan dokter keluarga, diwajibkan melakukan pelaporan secara elektronik untuk penyakit tertentu ke Puskesmas. Selanjutnya, Puskesmas bisa melakukan tindakan pencegahan untuk menekan angka kesakitan. Data ini juga akan terlapor ke tim pencegahan kecurangan. Hasil dari data tersebut, akan menjadi kontribusi bagi pencapaian SPM (Standar Pelayanan Minimal) Kesehatan kota Samarinda
Peningkatan jumlah tenaga kerja Indonesia, human trafficking dan kematian tenaga kerja Indonesia
No full textGlobalisasi dapat memberikan kemajuan dan dampak positif bagi banyak orang. Hidup dalam era globalisasi mempermudah manusia untuk mendapatkan segala sesuatu. Namun dibalik itu ada dampak negative yang juga dirasakan oleh banyak kalangan salah satunya adalah kalangan orang berpenghasilan rendah. Dengan penghasilan yang rendah tidak dapat menjawab permasalahan yang ada di era global ini sehingga mereka rela menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di negara asing yang sebagian besarnya menjadi pembantu rumah tangga untuk membantu keluarga di Indonesia. Jumlah pengiriman TKI terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, jumlah ini juga sebanding dengan jumlah TKI tidak berdokumen serta illegal. Hal ini akan mempersulit TKI untuk mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan layanan sosial lainnya. Apabila TKI tidak mendapatkan layanan kesehatan maka dapat mengancam nyawa mereka. Penelitian ini bertujuan menunjukkan tingginya angka kematian, human trafficking dan determinant penyebab kematian TKI. Metode penelitian mencakup analisis data dan Jurnal. Sejak tahun 2012 – 2017 tercatat sebanyak 1.267 kasus TKI meninggal di tempat pengabdian. Lebih dari separuh penyebab kematian TKI dikarenakan sakit dan pemulangan jasad tidak utuh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sebagian besarnya adalah ibu rumah tangga dan anak perempuan (perekrutaan illegal) yang seharusnya mengambil peran penting dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa tetapi tidak mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah terutama dalam mendapatkan layanan kesehatan di negara tempat mereka mengabdi sehingga berakhir dengan kematian. Pemerintah harus meneggakkan kebijakan yang telah dikeluarkan sehingga tidak ada lagi perekrutan TKI illegal yang berakhir dengan kematian serta memastikan para TKI mendapatkan Hak Asasi Manusia secara penuh salah satunya adalah dengan mempermudah TKI untuk mengakses layanan kesehatan di wilayah kerja mereka masing-masing
Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon di Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017
Get PDFTujuan: Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan upaya memantau secara terus menerus penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang membutuhkan respon cepat. SKDR mengamati 23 penyakit berpotensi KLB melalui portal online yang sewaktu-waktu dapat memberikan sinyal KLB jika melebihi nilai ambang batas pada masing-masing penyakit. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan laporan SKDR dan penilaianpada proses pelaksanaannya. Metode: Data yang dianalisis adalah laporan mingguan SKDR Kabupaten Blora tahun 2017. Analisis dilakukan secara deskriptif. Penilaian proses pelaksanaan SKDR dilakukan melalui wawancara dengan petugas surveilans Puskesmas dan Dinas Kesehatan Blora. Hasil: Jumlah peringatan dini KLB selama tahun 2017 adalah 83. Semua peringatan dini tersebut telah direspon dan dikonfirmasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketepatan laporan adalah 82,0% dan kelengkapan 97,0%. Penyakit dengan laporan SKDR tertinggi adalah ILI, diare akut, suspek demam tifoid dan pneumonia. Permasalahan SKDR adalah perbedaan sumber laporan setiap puskesmas dan jumlah layanan kesehatan desa atau Pustu yang mengumpulkan laporan mingguan tidak selalu sama. Simpulan: SKDR Kabupaten Blora cukup baik dalam kelengkapan dan ketepatan laporan. Puskesmas dan Dinas Kesehatan perlu memaksimalkan monitoring pada layanan kesehatan dalam mengumpulkan laporan.Latar Belakang: Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) merupakan upaya pemantauan secara terus menerus penyakit potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) yang membutuhkan respon cepat. SKDR mengamati 23 penyakit berpotensi KLB melalui portal online yang sewaktu-waktu dapat memberikan sinyal KLB jika melebihi nilai ambang batas pada masing-masing penyakit. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan laporan SKDR dan penilaian pada proses pelaksanaannya.Metode: Data yang dianalisis adalah laporan mingguan SKDR dari 26 Puskesmas di Kabupaten Blora. Analisis dilakukan secara deskriptif. Penilaian pelaksanaan SKDR berdasarkan hasil diskusi dengan petugas surveilans Puskesmas dan Dinas Kesehatan Blora. Hasil: Jumlah peringatan dini KLB selama tahun 2017 adalah 83. Semua peringatan dini tersebut telah direspon dan dikonfirmasi dalam waktu kurang dari 24 jam. Ketepatan laporan adalah 82,0% dan kelengkapan 97,0%. Penyakit dengan laporan SKDR tertinggi adalah Influenza Like Illness (ILI), diare akut, suspek demam tifoid dan pneumonia. Permasalahan SKDR adalah perbedaan sumber laporan setiap puskesmas dan jumlah layanan kesehatan desa atau Pustu yang mengumpulkan laporan setiap mingguan tidak selalu sama.Kesimpulan: SKDR Kabupaten Blora cukup baik dalam kelengkapan dan ketepatan laporan. Puskesmas dan Dinas Kesehatan perlu memaksimalkan monitoring pada layanan kesehatan yang mengumpulkan laporan
Pemetaan masalah kesehatan akibat fenomena badai cempaka berdasarkan kondisi kerawanan bencana di kabupaten Gunungkidul
Get PDFTujuan: Tulisan ini bertujuan untuk memetakan masalah kesehatan di masyarakat akibat bencana badai cempaka berdasarkan kondisi kerawanan bencana di Kabupaten Gunungkidul. Metode: Studi kuantitatif deskriptif. Data penyakit pos kesehatan diperoleh dari hasil survey lapangan, data puskesmas dan data dinas kesehatan. Pemetaan persebaran penyakit menggunakan software Arcgiss. Hasil: Terdapat 43 pos kesehatan pada wilayah kerja 17 Puskesmas di 13 Kecamatan. Korban bencana berjumlah 2581 KK dengan 2 korban meninggal dunia dan 1 korban luka berat. Data penyakit yang terlaporkan yaitu penyakit berpotensi wabah: diare, ISPA, varicella, TBC, dengan angka tertinggi adalah penyakit ISPA sebesar 250 kasus. Sedangkan mayoritas penyakit tidak menular adalah gatal kulit, sakit kepala, dan hipertensi. Selain itu terdapat satu kasus febris, satu kasus stroke, dan dua kasus gangguan kejiwaan yang dirujuk ke puskesmas dan ke rumah sakit terdekat. Kasus terbanyak terdapat pada zona utara dan zona tengah, terutama Kecamatan Nglipar dan Kecamatan Semanu. Hal ini terjadi karena zona utara dan tengah, lebih rawan terjadi bencana banjir dan tanah longsor. Simpulan: Masalah kesehatan yang muncul saat kondisi bencana tidak hanya penyakit menular berpotensi wabah, tetapi juga penyakit tidak menular dan gangguan kejiwaan. Perencanaan pencegahan dan pengendalian penyakit dengan mempertimbangkan kondisi kerawanan bencana sangat penting sebagai langkah antisipasi munculnya bencana di kemudian hari
Pengembangan konsep worksite health and wellness programs di kantor pemerintahan kota yogyakarta sebagai upaya pencegahan penyakit tidak menular bagi karyawan perkantoran
No full textData Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (2013), PTM DI Yogyakarta meliputi PPOK (3,1%), Asma (6,9%), penyakit jantung (0,6%), kanker (4,1%), diabetes (2,6%), hipertensi (12,8%) dan beberapa PTM lain yang jumlah kasusnya masih tergolong tinggi pada usia produktif yang bekerja di perusahaan/perkantoran. Mengatasi masalah kesehatan tersebut, program-program baru pun coba dirancang mencegah, mengurangi atau paling tidak mengontrol angka kejadian PTM khususnya bagi para karyawan formal dan informal. Salah satu program yang coba dirancang adalah Worksite Health and Wellness Programs. WHWPs merupakan program kesehatan yang telah banyak diterapkan di eropa dan Asia Tenggara yang memberikan efek positif menanggulangi penyakit tidak menular pada karyawan. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat seberapa efektif program WHPWs diterapkan di Kantor Pemerintahan Kota Yogyakarta sebagai strategi pencegahan PTM bagi para karyawan. Berdasarkan hasil-hasil penelitian terkait, program WHWPs diterapkan perusahaan diberbagai negara Eropa, Amerika bahkan Asia Tenggara. Salah satunya Perusahaan J&J merasakan manfaat dari program tersebut dengan hasil yang menunjukkan adanya penurunan risiko kesehatan bagi karyawannya dari 87,5% berisiko sakit menjadi 78% pada periode 5 tahun penerapanya. Selain itu, lewat program WHWPs juga mengurangi persentase perilaku sedentary dari 39% menjadi 21 %, mengurangi perilaku merokok dari 12% menjadi 3,6%, hipertensi dari 14% menjadi 6.4%, dan risiko kolesterol dari 19% menjadi 6,2%. Kesimpulanya, program WHWPs sangat baik diterapkan di tempat kerja guna mencegah dan menurukan risiko PTM bagi karyawan dan biaya pengobatan PTM dapat ditekan. Oleh karena itu perlu adanya kerja sama lintas sektor untuk mencapai tujuan positif dari program WHWPs
Bagaimana motivasi berhenti merokok mahasiswa di kampus kesehatan Yogyakarta?
Get PDFMasalah rokok sudah menjadi masalah nasional bahkan menjadi masalah internasional. Lebih dari 60 juta penduduk Indonesia mengalami ketidakberdayaan akibat dari adiksi nikotin rokok, dan kematian akibat mengkonsumsi rokok tercatat lebih dari 400 ribu orang per-tahun. Sebagai salah satu upaya membantu perokok untuk berhenti merokok diperlukan informasi mengenai gambaran motivasi berhenti merokok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proporsi perokok pada responden penelitian dan untuk mengetahui motivasi berhenti merokok pada mahasiswa di kampus kesehatan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan cross sectional. Jumlah Populasi penelitian 274 orang sementara sampel diambil dengan menggunakan accidental sampling sebanyak 163 orang. Data tentang karakteristik dan gambaran motivasi berhenti merokok mahasiswa diperoleh dari kuesioner kemudian dianalisis secara deskriptif menggunakan sistem komputer. Jumlah mahasiswa yang merokok sebanyak 20 orang (12.3%) sementara proporsi perokok laki-laki 4 kali lebih besar dibanding perokok wanita dan semua perokok mempunyai keinginan berhenti merokok. Pada kelompok laki-laki, terdapat 15 orang (32.6%) yang merokok sementara pada kelompok perempuan ada 5 orang (4.3%) yang merokok. Gambaran motivasi berhenti merokok sebagai berikut: mahasiswa yang sangat tertarik untuk berhenti merokok sebanyak 12 orang (60%); Jumlah mahasiswa yang akan berhenti merokok 7 orang (35%) sementara ada 9 orang (45%) kemungkinan akan menjadi non perokok. Sebagian besar (65%) perokok mempunyai motivasi sedang untuk berhenti merokok. Kesimpulan penelitian ini adalah semua responden yang merokok memiliki motivasi untuk berhenti merokok. Hal ini memberi peluang bagi promotor kesehatan dan penggiat tobacco control untuk membantu perokok berhenti merokok dalam bentuk edukasi atau layanan berhenti merokok
Kesehatan mental pada anak daerah slums: studi kasus di Kampung Dayak Purwokerto
No full textKampung Sri Rahayu (Kampung Dayak) merupakan sebuah wilayah padat penduduk dengan tingkat ekonomi sangat rendah yang terpinggirkan di kota Purwokerto. Sejak usia dini anak-anak terpaksa sudah membantu orangtua untuk mencari nafkah dan melunasi tunggakan hutang dengan menjadi pengemis, pengamen jalanan dan pemulung. Anak-anak yang tumbuh di bawah kondisi seperti ini memiliki beban ganda, karena pertumbuhan mental dan psikis belum sempurna menyebabkan mereka memiliki tingkat stress dan kecemasan yang tinggi membuat terjadi penyimpangan pola perilaku. Hal tersebut diperparah dengan orang tua hanya berperan sebagai orang tua biologis sedangkan secara psikis mereka tidak merasa memiliki dan membina anak mereka. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis deteriman sosial kesehatan mental pada anak yang hidup di daerah slum di Kampung Dayak. Penelitian ini merupakan analisis jurnal mengenai kesehatan mental pada anak di daerah slums dan berita online. Penelitian menemukan tiga hal penting. Pertama, status sosial ekonomi rendah serta kemiskinan yang berlangsung dari waktu ke waktu sangat berkaitan dengan peningkatan tekanan psikologi dan masalah kesehatan mental pada anak. Kedua, pendidikan orangtua yang rendah berpengaruh terhadap pola pengasuhan yang salah terhadap anak, anak yang tinggal di daerah slums sering mendapatkan hukuman fisik terus menerus menyebabkan kecemasan dan ketakutan secara berkelanjutan. Ketiga, perhatian, dukungan pemerintah daerah dan masyarakat sekitar yang minim mengenai kondisi anak di daerah slum berkontribusi terhadap masalah kesehatan mental anak. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kesenjangan status sosial ekonomi serta transmisi kemiskinan lintas generasi memiliki hubungan bermakna dengan masalah kesehatan mental anak, karena permasalahan kesehatan mental anak belum menjadi perhatian yang serius sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait permasalahan tersebut sehingga diharapkan terdapat intervensi secara holistik tepat untuk mengatasi masalah kesehatan mental pada anak
SEHATI PROGRAMME: Building the capacity of local government to implement, sustain and scale up STBM and sanitation marketing in Indonesia
No full textDespite the Ministry of Health’s National Sanitation Strategy (STBM) initiated in 2008 to reduce the spread of diarrheal diseases, Indonesia still suffers from open defecation, as the dominant part of the rural population does not have access to improved sanitation services with only 57% As a consequence of too much focus on meeting the MDG sanitation targets, most government programmes tend to concentrate on construction of new infrastructure (STBM pillar 1: stop open defecation). In addition to this, more priority seems to have been given to the quantity of facilities rather than their quality in the long run. The result is infrastructure that deteriorates to a level that can no longer provide access to safe sanitation facilities to those who are normally using the facilities. Therefore, in 2016, Sustainable Sanitation and Hygiene Programme for Eastern Indonesia (SEHATI) was designed, in a consortium reuniting Simavi and 5 local partners. The overall goal of SEHATI is to achieve district wide – access to, and utilisation of, sustainable and improved sanitation and hygiene facilities, and to contribute towards the government’s target of providing universal access to WASH for all by 2019. SEHATI aims to strengthen the capacity of the local authorities at district, sub-district and village level to implement a sustainable STBM 5 pillars in the community in order to achieve the national goal of universal access in2019. The programme supports the central and local governments on sustaining and scaling up STBM 5 pillars by creating an enabling environment. SEHATI works with national and local authorities as well as private sectors in 7 districts in Eastern Indonesia. To achieve the goal, Simavi works together with 5 local NGOs to implement the programme. The local partners are the catalyst for change by building the capacities and systems of the district government responsible for STBM implementation. District governments are equipped to take the lead in planning, budgeting and monitoring STBM interventions. Subsequently, the district team increases the capability of sub-district government and Primary Health Care to plan, budget, promote and monitor STBM 5 pillars at village level. After that, the district and sub-district team assist the village government in planning, budgeting and implementing STBM 5 pillars in the communities. When the capacities are enhanced, local actors are more likely to replicate and scale up the STBM throughout the districts. Seven intervened districts are able to issue STBM 5 pillars related regulation to ensure that the programme is implemented properly in their area. District governments have capacity to oversee the plan and budget for STBM during planning processes. In addition, STBM team has been established at district, sub-district and village level to execute the programme thoroughly. As a result, at the end of 2017, more than 500.000 people at intervened villages have knowledge on STBM 5 pillars13 out of 210 intervened villages have been declared 100% STBM. Although SEHATI works at government level to sustain the implementation of 5 pillars of STBM, measuring the impact of this programme may take several years. Staff rotation and political issues at district and village level often hamper the process of the programme. Similarly, government bodies have their own priorities programme so to some extent STBM has lack of attention. Therefore, to realize the ambitious goal of achieving universal access in 2019, it is necessary advocate for STBM 5 pillars practises at national (POKJA AMPL) and district level (i.e. head of districts). SEHATI PROGRAMME: Building the capacity of local government to implement, sustain and scale up STBM and sanitation marketing in Indonesi
Performance based payment dan kepuasan kompensasi dalam pemberian jasa pelayanan kapitasi jaminan kesehatan nasional bagi tenaga kesehatan Puskesmas di Kabupaten Ende
Get PDFPerformance based payment and compensation satisfaction in the distribution of capitation medical services of national insurance health for primary health care workers in the District of EndePurpose: To evaluate the implementation of the distribution of capitation services using a performance-based payment system in Ende Regency. Methods: This research is qualitative using a case study design. Study subjects 23 people were selected by purposive sampling technique. The research location was in the Health Office and 2 puskesmas. Data collection uses interview guides and document reviews. Qualitative data is presented in the form of narratives, pictures and tables. Respondents' answers will be displayed in the form of quotes. Results: Providing compensation for services still causes dissatisfaction. Health workers are not satisfied with the reduction due to tardiness, are not involved in the calculation of services, doctors feel the tax deduction is too large, the number of health workers is in accordance with the services provided. Puskesmas assessment team has been working based on existing regulations. Conclusions: There is a need for supervision, supervision, monitoring and evaluation from the Ende District Health Office for the distribution of capitation services. Puskesmas leaders and staff must be able to work together and coordinate well in making puskesmas policies and implementing these policies.Latar Belakang: Performanced Based Payment (PBP) adalah solusi intervensi untuk mengatasi krisis kinerja pada kesehatan di negara-negara yang berpendapatan rendah, dimana merupakan pembayaran berupa uang atau barang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan atau setelah mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Pelaksanaan PBP dalam bidang kesehatan di Indonesia dapat digambarkan dalam pelaksanaan pemberian jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan.Penerapan pembayaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi di Kabupaten Ende telah berjalan sejak tahun 2014 sampai saat ini. Permasalahan terjadi ketika adanya ketidakpuasan dalam pemberian jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi JKN, walaupun pembagian tersebut sudah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.Metode: Penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan rancangan studi kasus. Subjek penelitian 23 orang dipilih dengan teknik purposive sampling.Lokasi penelitian di Dinas Kesehatan dan 2 puskesmas. Pengumpulan data menggunakan panduan wawancara dan telaah dokumen.Data kualitatif disajikan dalam bentuk narasi, gambar, dan tabel. Jawaban responden akan ditampilkan dalam bentuk kutipan.Hasil: Pemberian kompensasi jasa pelayanan masih menimbulkan ketidakpuasan. Tenaga kesehatanmerasa idak puas dengan pengurangan akibat ketelambatan, tidak dilibatkan dalam perhitungan jasa pelayanan, dokter merasa ptongan pajak terlalu besar, jumlah tenaga kesehtan sudah sesuai dengan jasa yang diberikan. Tim penilai puskesmas sudah bekerja berdasarkan peraturan yang ada.Kesimpulan: Perlu adanya pengawasan, supervisi, monitoring dan evaluasi dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ende terhadap pelaskanaan pembagian jasa pelayanan kapitasi. Pimpinan dan staf puskesmas harus bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan baik dalam membuat kebijakan puskesmas dan melaksanakan kebijakan tersebut.Kata Kunci: Performance based payment, jasa pelayanan, kapitasi, kepuasan kompensas