Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
[PHS5] Evaluasi sistem surveilans hepatitis B pada ibu hamil di kabupaten Wonosobo tahun 2018
No full textTujuan: Penelitian ini mengevaluasi Sistem Surveilans Hepatitis B pada ibu hamil di Kabupaten WonosoboMetode: Jenis penelitian deskriptif. Subyek penelitian adalah petugas pemegang program Hepatitis B pada ibu hamil seluruh Puskesmas di Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner serta melihat hasil pemeriksaan hepatitis b ibu hamil di bagian KIA dan laboratorium. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik.Hasil: Hasil analisis menyebutkan sebanyak 9 responden menyebutkan form pelaporan yang digunakan kurang sederhana, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengisian form.Simpulan: Sistem Surveilans Hepatitis B pada ibu hamil di kabupaten wonosobo secara umum menurut komponen-komponen surveilans sudah baik. Namun masih terdapat kelemahan terkait dengan form pelaporan yang digunakan. Rekomendasi yang diberikan dengan menyederhanakan form pelaporan. Form pelaporan dibuat lebih ringkas dengan menghilangkan kolom-kolom yang belum digunakan untuk pelaporan. Sehingga diharapkan petugas pemegang program bisa lebih mudah dalam melaporkan data.Latar Belakang: Penyakit Hepatitis B disebabkan oleh Virus Hepatitis B (HBV). Penyakit ini bila dibiarkan akan menjadi sirosis, kanker hati bahkan kematian. Menurut WHO tahun 2015 sekitar 1,34 juta orang di dunia meninggal karena virus hepatitis. Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara dengan endemisitas Hepatitis B tertinggi. Tahun 2017 Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kesehatan Kabupaten Wonosobo jumlah penemuan kasus Hepatitis B sebanyak 0 kasus. Ibu hamil yang menderita Hepatitis B berisiko menularkan ke anaknya sebesar 90%. Hepatitis B salah satu penyakit yang masuk dalam program eliminasi penyakit yang ditularkan dari ibu ke anak tahun 2022.Tujuan: Penelitian ini mengevaluasi Sistem Surveilans Hepatitis B pada ibu hamil di Kabupaten WonosoboMetode: Jenis penelitian deskriptif. Subyek penelitian adalah petugas pemegang program Hepatitis B pada ibu hamil seluruh Puskesmas di Kabupaten Wonosobo. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner serta melihat hasil pemeriksaan hepatitis b ibu hamil di bagian KIA dan laboratorium. Hasil analisis data disajikan dalam bentuk narasi, tabel dan grafik.Hasil: Hasil analisis menyebutkan sebanyak 9 responden menyebutkan form pelaporan yang digunakan kurang sederhana, sehingga menyebabkan kesalahan dalam pengisian form.Kesimpulan: Sistem Surveilans Hepatitis B pada ibu hamil di kabupaten wonosobo secara umum menurut komponen-komponen surveilans sudah baik. Namun masih terdapat kelemahan terkait dengan form pelaporan yang digunakan. Rekomendasi yang diberikan dengan menyederhanakan form pelaporan. Form pelaporan dibuat lebih ringkas dengan menghilangkan kolom-kolom yang belum digunakan untuk pelaporan. Sehingga diharapkan petugas pemegang program bisa lebih mudah dalam melaporkan data
PHS5 Integrated mobile phone application to support the three pillar of end tuberculosis strategy : a new approach before 2030
No full textBackground : Indonesia as the highest number of tuberculosis (TB) cases is burdened by both classic unsolved problem and latest issues of TB cases. Innovation using mobile phone application may be potential to integrate several TB control efforts to reach the tuberculosis-free target in year 2030Aim : to review the benefit and applicability of mobile phone application to support the three pillar of end TB strategy, especially in Indonesia.Method : This is a narrative literature review study. Extracting the component and occured problems from each pillar of end TB strategy was firstly conducted. For each findings, the approachment using mHealth were searched in published papers, pilot tested, and GO/NGOs or company website to be reviewed whether it could be performed and applied as one stop integrated mobile application that suitable for Indonesian population.Result : mobile phone and internet penetration in Indonesia is fast increasing, predominantly among lower class society. Separated and various applications found to deal with health services related problems, those could also be implemented to overcome TB based on three pillar strategy in one integrated application. Government played a big role to promote investation, wide use of the application, and creating a connected platform where different type of health startup can enter to support the system. More suggestions are needed on how this integrated application should deal with the ethical clearance to use the big data for medical research, users’ age, rural area implementation, and economic gap.Conclusion : “One stop” concept in one integrated application will enhance the will of wide population to use it and the sustainability of the application. To maximize its benefit to overcome TB in Indonesia, gross participation from individual, community, private sector, until the national government level should be endeavored
[PHS5] CAPAIAN PELAKSANAAN PROGRAM DETEKSI DINI KANKER SERVIKS MELALUI PEMERIKSAAN IVA TES DI KOTA JAMBI TAHUN 2015-2018
Get PDFLatar belakang: Insidensi kanker serviks di Indonesia menepati urutan ke 2 sejumlah 10,7% dan angka kematian menempati urutan ketiga dengan jumlah 10,3%. Berkaitan dengan hal tersebut, deteksi dini kanker serviks menggunakan metode IVA tes masuk dalam Renstra Kemenkes 2015-2019. Target yang diharapkan pada 2019 mencapai 50%. Kota Jambi mulai melaksanakan program IVA tes pada 2015 di 20 Puskesmas.Tujuan: Menilai capaian pelaksanaan program deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA tes di Kota Jambi tahun 2015-2018.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan deskriptif. Data diperoleh dari laporan bulanan pelaksanaan IVA tes dari 20 puskesmas.Hasil: Pemeriksaan IVA tes dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya melalui kegiatan KB. Tenaga kesehatan menawarkan pemeriksaan IVA test kepada peserta KB. Selain itu pemeriksaan IVA tes juga dilakukan pada acara tertentu seperti pada saat dies natalis Kota Jambi, hari Kanker Sedunia, Dies natalis KORPRI, Hari Kesehatan Nasional, Dies natalis Bhayangkara, Dies natalis KODIM, dan acara PKK. Pemeriksaan IVA tes juga dilakukan oleh bidan puskesmas dengan cara turun langsung ke lapangan. Kegiatan pemeriksaan IVA dilaporkan setiap bulan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan bulanan 20 puskesmas, capaian pemeriksaan IVA di Kota Jambi tahun 2015-2018 berturut-turut adalah 8.04 %; 10,7%; 7,16% ; 10,6%. Angka ini masih jauh dari target capaian yang di tetapkan oleh Restra Kemenkes. Kurangnya promosi serta sosialisasi menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat yang berdampak pada rendahnya partisipasi untuk melakukan IVA tes.Simpulan: Capaian pelaksanaan IVA tes di Kota Jambi belum memenuhi target yang ditetapkan Renstra Kemenkes 2015-2019. Diperlukan adanya penguatan diseminasi informasi mengenai pentingnya pemeriksaan IVA tes melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan oleh tenaga dokter dan bidan yang ada di puskesmas.Latar Belakang:. Insidensi kanker serviks di Indonesia menepati urutan ke 2 sejumlah 10,7% dan angka kematian menempati urutan ketiga dengan jumlah 10,3%. Berkaitan dengan hal tersebut, deteksi dini kanker serviks menggunakan metode IVA tes masuk dalam Renstra Kemenkes 2015-2019. Target yang diharapkan pada 2019 mencapai 50%. Kota Jambi mulai melaksanakan program IVA tes pada 2015 di 20 Puskesmas.Tujuan: Menilai capaian pelaksanaan program deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA tes di Kota Jambi tahun 2015-2018.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian observasional dengan rancangan deskriptif. Data diperoleh dari laporan bulanan pelaksanaan IVA tes dari 20 puskesmas.Hasil: Pemeriksaan IVA tes dilakukan melalui beberapa cara, diantaranya melalui kegiatan KB. Tenaga kesehatan menawarkan pemeriksaan IVA test kepada peserta KB. Selain itu pemeriksaan IVA tes juga dilakukan pada acara tertentu seperti pada saat dies natalis Kota Jambi, hari Kanker Sedunia, Dies natalis KORPRI, Hari Kesehatan Nasional, Dies natalis Bhayangkara, Dies natalis KODIM, dan acara PKK. Pemeriksaan IVA tes juga dilakukan oleh bidan puskesmas dengan cara turun langsung ke lapangan. Kegiatan pemeriksaan IVA dilaporkan setiap bulan oleh puskesmas ke Dinas Kesehatan Kota Jambi. Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan bulanan 20 puskesmas, capaian pemeriksaan IVA di Kota Jambi tahun 2015-2018 berturut-turut adalah 8.04 %; 10,7%; 7,16% ; 10,6%.Bahasan: Angka ini masih jauh dari target capaian yang di tetapkan oleh Restra Kemenkes. Kurangnya promosi serta sosialisasi menyebabkan rendahnya pengetahuan masyarakat yang berdampak pada rendahnya partisipasi untuk melakukan IVA tes.Kesimpulan: Capaian pelaksanaan IVA tes di Kota Jambi belum memenuhi target yang ditetapkan Renstra Kemenkes 2015-2019.Saran: Diperlukan adanya penguatan diseminasi informasi mengenai pentingnya pemeriksaan IVA tes melalui berbagai kegiatan kemasyarakatan oleh tenaga dokter dan bidan yang ada di puskesmas
Prevalensi dan determinan pra diabetes dan diabetes mellitus tipe 2 pada perempuan di dusun Getasan, kecamatan Getasan, kabupaten Semarang
No full textTujuan: untuk mengetahui prevalensi dan determinan yang mempengaruhi kejadian Pra Diabetes dan Diabetes Mellitus Tipe 2 di Dusun Getasan. Metode: Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survey. Sampel dari penelitian ini adalah wanita berusia diatas 40 tahun di wilayah Dusun Getasan, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang. Penelitian ini dilakukan pada bulan September – November 2018. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner data diri responden, SQ-FFQ, GPAQ, dan form Etika Penelitian. Hasil: Prevalensi yang menderita DM di Dusun Getasan sebesar 2,2%, sementara untuk pra-DM menunjukan prevalensi sebesar 2,7%. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 67 orang dan berjenis kelamin perempuan. Sebesar 20,9% dari 67 responden yang menderita DM, sementara untuk kategori pra-DM sebesar 26,9%. Responden DM dan pra-DM tersebar antara rentang usia 40-70 tahun keatas. Responden paling banyak berada pada usia 61-70 tahun, untuk responden pra-DM sebesar 10,4% sementara yang menderita DM sebesar 7,5%. Berdasarkan hasil IMT, responden DM memiliki kategori IMT normal (10,4%) sementara responden pra-DM (17,9%). Aktifitas fisik pada responden pra-DM (14,9%) dan penderita DM (10,4%) dengan kategori sedang. Pola makan pada penderita DM dan pra-DM menunjukan bahwa nasi menjadi makanan pokok yang frekuensi dan berat terbanyak dibanding jenis makanan lainnya. Responden memiliki kebiasaan makan dan minum yang mengandung gula, sehingga konsumsi gula perhari bisa melebihi batas normal. Simpulan: Penderita DM dan pra-DM menunjukan prevalensi yang cukup besar. Responden paling banyak memiliki IMT normal, kemudian memiliki kebiasaan makan dan minum dengan gula yang tinggi, dan kurang melakukan aktifitas fisik. Diharapkan untuk responden pra-DM mampu membatasi konsumsi makanan/minuman manis, melakukan aktifitas lebih banyak, dan rutin cek kesehatan di layanan kesehatan terdekat, guna mencegah terjadinya DM
Sertifikat ASI eksklusif guna mendongkrak cakupan ASI eksklusif di puskesmas Padang Kandis tahun 2019
Get PDFLatar belakang: Dalam pembangunan bangsa peningkatan kualitas manusia harus dimulai sejak dini yaitu sejak masih bayi, salah satu faktor yang memegang peranan penting dalam peningkatan kualitas manusia adalah pemberian Air Susu Ibu (ASI). Rendahnya pemberian ASI merupakan ancaman bagi tumbuh kembang anak yang akan berpengaruh kepada pertumbuhan dan perkembangan kualitas SDM secara umum. 80% perkembangan otak anak dimulai sejak dalam kandungan sampai usia 3 tahun yang dikenal dengan periode emas, sehingga sangat penting untuk mendapakatkan ASI yang mengandung protein, karbohidrat, lemak dan mineral yang dibutuhkan bayi, oleh karena itu diperlukan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan dan dapat dilanjutkan hingga 2 tahun. Pemberian ASI semaksimal mungkin merupakan kegiatan penting dalam pemeliharaan anak dan persiapan generasi penerus di masa depan. Puskesmas Padang Kandis pada tahun 2018 capaian cakupan bayi 0-6 bulan yang mendapatkan ASI Eksklusif sebesar 77,3%. Hal ini berada jauh dari target Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.33 tahun 2012 pasal 6 yaitu sebesar 100%. Beberapa tahun terakhir, pencapaian cakupan ASI eksklusif Puskesmas Padang Kandis mengalami penurunan dan peningkatan, meskipun meningkat tetapi masih berada di bawah target. Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan cakupan ASI eksklusif, namun angka cakupan pada tahun 2018 masih berada jauh di bawah target. Tujuan : 1)Mampu meningkatkan capaian cakupan ASI eksklusif di Puskesmas Padang Kandis. 2) Menjadi alternatif pemecahan masalah kesehatan dan dapat menjadi percontohan bagi instansi lain. Hasil : Program inovasi yang ditawarkan berupa pemberian sertifikat ASI eksklusif bagi ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada anaknya dan diberikan reward pada akhir tahun
Kantong plastik berbayar membutuhkan regulasi nasional
Get PDFMengapa program ini penting?Indonesia saat ini adalah negara penyumbang sampah plastik terbesar ke 2 di Dunia dalam katogeri pembuangan sampah ke laut setelah Tiongkok.Data yang diperoleh dari Asosiasi Industri Plastik Indonesia (INAPLAS) dan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukan bahwa sampah plastik di Indonesia mencapai 64 juta ton/tahun dimana sebanyak 3,2 juta ton merupakan sampah plastik yang dibuang ke laut.Kantong plastik yang terbuang ke lingkungan adalah sebanyak 10 milar lembar per tahun atau sebanyak 85.000 ton. Sampah plastik yang masuk ke laut dapat terbelah menjadi partikel-partikel kecil yang disebut microplastics dengan ukuran 0,3 – 5 milimeter. Microplastics ini sangat mudah dikonsumsi oleh hewan-hewan laut.Program saat ini:Menuai banyak pro dan kontra diberbagai kalangan masyarakat karena tidak memiliki dasar hukum yang jelas.Dasar hukum yang tidak jelas membuat pemerintah daerah menerbitkan aturannya masing-masing.Masyarakat masih belum menyadari pentingnya aturan ini karena tidak ada regulasi nasional sebagai induk.Aturan yang ada belum dapat mengubah pola pikir masyarakat untuk tidak bergantung pada kantong plastik dengan membawa tas belanja sendiri.Program Kantong Plastik Berbayar membutuhkan Regulasi Nasional:Mentri Lingkungan Hidup dan Kelautan harus segera membuat Regulasi Nasional untuk Kantong Plastik Berbayar agar memiliki dasar hukum yang jelas.Harga kantong plastik berbayar harus dinaikan dari Rp. 200 menjadi Rp. 2000-5000.Seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia harus membuat aturan tentang Kantong Plastik Berbayar.Masyarakat diberi sosialisasi untuk membawa kantong belanja sendiri (non plastik) ketika berbelanja.Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan ritel, menyediakan kantong belanja gratis dengan stok terbatas pada saat diterbitkannya aturan Kantong Plastik Berbayar di tiap daerah.Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan inspeksi rutin untuk memonitoring berjalannya aturan ini di setiap toko ritel
Voluntary student based nutrition counseling: sebuah alternatif untuk mengatasi masalah gizi pada mahasiswa
Get PDFTujuan: Memberikan usulan program alternatif untuk mengatasi masalah gizi pada mahasiswa. Masalah gizi yang dimaksud adalah pola makan rendah sayur dan buah, obesitas atau overweight, kurang gizi, dan sindroma metabolik. Isi: Mahasiswa merupakan periode rawan untuk mengalami perubahan perilaku makan menjadi tidak sehat. Program konseling gizi berpotensi sebagai sarana promosi dan prevensi untuk memperbaiki pola makan dan status gizi mahasiswa. Penerapan konseling gizi dilakukan dengan memanfaatkan kegiatan cek kesehatan yang dilakukan setiap penerimaan mahasiswa baru program sarjana atau diploma. Mahasiswa yang mengalami masalah gizi serta penyakit metabolik seperti diabetes dan hipertensi akan diberikan kewajiban menjalani konseling gizi sepanjang masa perkuliahan dengan frekuensi minimal adalah 1x pertemuan tatap muka setiap semester. Layanan yang akan diberikan kepada klien antara lain konseling gizi, pengukuran berat dan tinggi badan, pemantauan konsumsi makan secara berkala, dan social gathering. Pendaftaran konselor bersifat sukarela (volunteer) dan diutamakan adalah mahasiswa gizi minimal semester 4. Program ini menitikberatkan pada keterlibatan klien sehingga dapat memberikan kepuasan pelayanan. Adapun keberhasilan dapat dinilai berdasarkan persentase keikutsertaan dan drop out serta persentase mahasiswa yang mengalami perbaikan pola makan dan status gizi. Kelemahan dalam program ini adalah belum banyak penelitian yang dilakukan mengenai efektivitas konseling gizi terhadap perbaikan status gizi pada setting mahasiswa. Akan tetapi, penelitian yang dilakukan di luar negeri menyatakan bahwa terdapat perbaikan pengetahuan, asupan makan, penurunan berat badan dan persentase lemak tubuh mahasiswa setelah menjalani konseling. Lesson learned: Program ini diusulkan sebagai salah satu alternatif untuk memperbaiki pola makan dan status gizi mahasiswa. Selain bagi klien, program ini dapat meningkatkan skill mahasiswa gizi dalam memberikan konseling, serta menjadi kewajiban institusi pendidikan dalam mendukung civitas akademika berperilaku hidup sehat. Sebelum dilaksanakan, studi awal sangat diperlukan untuk mengetahui penerimaan klien dan kesiapan sistem dalam memperikan pelayanan yang optimal
Sistem pendukung keputusan dalam menentukan intervensi kasus tuberkulosis berbasis lingkungan
No full textSecara global pada tahun 2016 terdapat 10,4 juta kasus insiden TBC (CI 8.8 juta – 12 juta) yang setara dengan 120 kasus per 100.000 penduduk dimana lndonesia masuk ke dalam lima negara dengan insiden kasus tertinggi. Pada tahun 2017 jumlah kasus baru TBC di Indonesia sebanyak 420.994 kasus dengan perbandingan kasus laki-laki 1,4 kali lebih besar dibandingkan perempuan. Sedangkan grafik cakupan pengobatan semua kasus TBC (case detection rate/CDR) dari tahun 2008 hingga 2017 cenderung menunjukkan peningkatan yang signifikan. Ada beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi peningkatan kasus TBC di Indonesia dari faktor host, agent dan lingkungan. Pada faktor lingkungan terdapat suhu, kelembaban, luas ventilasi, riwayat kontak serumah dan kepadatan hunian yang turut menimbulkan kejadian kasus TBC. Perlu dilakukan intervensi kasus TBC berbasis lingkungan melalui sistem pendukung keputusan untuk menentukan wilayah yang lingkungannya berisiko tinggi terhadap penularan dan kenaikan kasus tuberkulosis. Metode yang diterapkan dapat menggunakan data primer untuk pengukuran kelembaban, suhu, luas ventilasi, melakukan wawancara singkat untuk mendapatkan data riwayat kontak serumah dan kepadatan hunian. Kemudian menggunakan metode TOPSIS-MADM untuk merancang sistem pendukung keputusan dalam menentukan wilayah dengan lingkungan berisiko tinggi terhadap penularan dan kenaikan kasus tuberkulosis
Perlukah pemerintah membentuk badan riset nasional? (policy brief RUU Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi pada perspektif peneliti kesehatan)
Get PDFLatar belakang: Pemerintah mengusulkan pembentukan Badan Riset Nasional (BRN) seiring pembahasan RUU Perubahan UU No.12 Tahun 2002 tentang Sisnas Iptek yang masih berproses di DPR RI, dengan mengangkat isu efisiensi anggaran riset dengan melebur seluruh lembaga riset pemerintah yang ada menjadi satu, namun dalam naskah akademik dan draft RUU yang diajukan tidak menyebutkan adanya nomenklatur BRN. Pro dan kontra muncul termasuk dari kalangan peneliti kesehatan, karena bidang kesehatan merupakan bidang yang terus berkembang dalam hal riset dan pengembangan, dan memiliki kespesifikan riset tersendiri. Tujuan: Mengeksplorasi wacana perlu tidaknya pembentukan BRN dari perspektif peneliti kesehatan dan memberikan rekomendasi terhadap organisasi BRN bila lembaga ini tetap dibentuk. Metode: Studi kasus menggunakan data primer hasil Focus Group Discussion (FGD) dan didukung literature review berbagai sumber informasi terkait wacana pembentukan BRN, serta dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil: Penulis melakukan FGD dengan 47 peneliti kesehatan yang menghasilkan 3 opsi yaitu pertama tetap melebur lembaga riset menjadi BRN, kedua tidak perlu membentuk BRN, dan opsi terakhir BRN dibentuk tanpa melebur seluruh lembaga riset. Opsi terakhir diharapkan dapat menengahi antara harapan pemerintah untuk membentuk BRN dengan keinginan para peneliti yang tidak mendukung peleburan lembaga-lembaga riset yang ada. BRN tetap dibentuk sebagai lembaga penunjang bagi seluruh lembaga riset yang ada sebagai penghubung birokrasi, koordinasi dan sinergi. Dalam hal ini BRN sangat tepat diposisikan sebagai technostucture element bagi seluruh lembaga riset di Indonesia yang berperan sebagai pengawas, penentu standar dan etik, penilai dan penghubung birokrasi, koordinasi dan sinergi sehingga efisiensi anggaran riset yang diinginkan pemerintah dapat terealisasi. Kesimpulan dan Rekomendasi: Opsi terbaik yang dapat diambil pemerintah dan diharapkan diterima semua pihak adalah dengan tetap membentuk BRN tanpa melebur seluruh lembaga riset yang ada di Indonesia. BRN dibentuk sebagai technostructure element dan lembaga penunjang tersendiri yang berperan sebagai pengawas, penilai, penentu standart, penghubung birokrasi, koordinasi dan sinergi seluruh lembaga riset yang ada di Indonesia
Sistem pendukung keputusan pengadaan alat kesehatan di rumah sakit
No full textKebutuhan alat kesehatan di Rumah Sakit guna memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat sangat diperlukan. Rumah Sakit harus membuat suatu keputusan yang tepat dalam hal pengadaan alat kesehatan yang dilaksanakan secara kerjasama dengan vendor karena berkaitan dengan kebutuhan, kualitas, garansi dan anggaran yang harus dipertanggungjawabkan. Selama ini, pada umumnya Rumah Sakit saat proses pengadaan alat kesehatan hanya mengandalkan intuisi tim manajemen tanpa berdasarkan analisis kebutuhan. Sistem Pendukung Keputusan (SPK) atau Decission Support System adalah salah satu sistem informasi untuk menyediakan informasi, memberikan prediksi dan mengarahkan pengguna informasi agar dapat melakukan pengambilan keputusan dengan lebih baik. Tujuan dari penelitian ini ingin menganalisis apakah dengan SPK dapat membantu dalam proses pengadaan alat kesehatan di Rumah Sakit dengan lebih objektif dibandingkan dengan cara manual. Adanya sistem komputerasi sangat membantu dalam pemecahan masalah, terutama dalam hal sistem pendukung keputusan agar supaya dapat menghasilkan informasi yang objektif, akurat, relevan dan cepat dalam mengambil keputusan. SPK berperan membantu tim manajemen rumah sakit untuk mengambil keputusan dalam hal pengadaan alat kesehatan. Metode yang digunakan yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP). Aplikasi ini mampu menghasilkan Sistem Pendukung Keputusan pengadaan alat kesehatan sesuai dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya seperti kualitas, harga, ketersediaan, spesifikasi dan garansi seperti yang diharapkan oleh Rumah Sakit. Implementasi SPK dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat membantu dan mempermudah dalam pengadaan alat kesehatan di Rumah sakit sehingga dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat