Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
Faktor penentu perilaku merokok murid laki-laki sekolah menengah atas di Kota Pariaman
Full text linkDeterminants of smoking behavior in male high school students in the Pariaman of cityPurposeAlthough “no smoking” health education programs toward adolescents have been there, students who smoke are still high. This study examined the determining conditions that affect smoking among high school students in the Pariaman of city. MethodA total of 277 male students, from 7 high schools, filled out a questionnaire containing smoking determinants, grouped according to predisposing factors (knowledge of the dangers of smoking, attitudes towards smoking), enabling factors (availability of cigarettes, access to cigarettes, warnings of smoking in school and level of exposure to cigarette advertising), reinforcing factors (family members or peers who smoke).ResultsPositive or negative attitudes towards smoking, availability of cigarettes, access to cigarettes, level of exposure to cigarette advertisements and peers related to cigarette consumption of high school students. Students with a positive attitude toward smoking are 13 times more likely to consume cigarettes. The availability of cigarrettes had 4 times higher likelihood to smoke. Easy accessibility had 3 time higher likelihood to smoke. Students who are often exposed to cigarette advertisements are 1.7 times more likely to smoke, and students with peers who smoke are 5 times more likely to be smoking.ConclusionPositive attitude toward smoking has the stronggest influence on cigarette consumption in male high school students in Pariaman of city. Educators are challenged to implement creative school based activities to change the positif toward negative mindset to smoking. Support from stakeholder, community and family is also highly expected in term of restrictions, monitoring of smoking behavior in school students and various matters relating to smoking
Durasi pemberian air susu ibu (ASI) terhadap perkembangan anak usia 24-35 bulan
Full text linkPurpose: This study aimed to study the relationship between duration of breastfeeding by the mother of the child development at the age of 24-35 months.Method: The study was conducted in April and September 2014. The study sample as many as 120 children was obtained from 11 early childhood in Bojong Rawalumbu and Pengasinan village, District Rawalumbu, Bekasi Town. The study design is cross-sectional. Instrument used is a structured questionnaire. Primary data was collected by interview with parents of respondents. Analysis of the data using the chi squared test or the alternative of chi square test.Results: The data obtained by 99 children from 120 data collection. As many as 21 was excluded because of incomplete data. Children who got a good breastfeeding duration, 63.6% and 36.4% duration is not good. Normal development of children 94.9% and 5.1% suspect. Data analysis using fisher test because it does not qualify for the chi square test. Fisher test results between duration of breastfeeding with development category produces a p-value = 0.65. Although not statistically significant, but there is a tendency that children get a good breastfeeding duration has a good development. More developmental delays experienced by children with duration of breastfeeding is not good.Conclusions: Children with good breastfeeding duration (6-23 months) has a better development than children with no good breastfeeding duration (<6 months and ≥ 24 months).
Respon kebijakan kehamilan tidak diinginkan pada remaja: refleksi dari Malaysia
No full textTujuan: Menggugah peran LSM perempuan Islam di Indonesia untuk menjawab isu Kehamilan Tidak Diinginkan pada Remaja. Isi: Pillsbury and Mayer (2005) mengungkapkan keberhasilan LSM perempuan dalam memberikan akses kesehatan dan hak atas informasi pada wanita dan remaja di Zimbabwe dan Uganda. LSM perempuan memiliki keunggulan yaitu kredibilitas dan akar rumput yang kuat di komunitas. Di Indonesia, LSM perempuan Islam berperan penting dalam isu kesehatan reproduksi. Dukungan muslimat NU dan ‘Aisyiyah Muhammadiyah terhadap pelaksanaan program KB di Indonesia merupakan salah satu contohnya. Namun hingga saat ini LSM Islam dan institusinya belum memberikan perubahan signifikan dalam masalah kehamilan remaja. Malaysia membuka sekolah untuk remaja hamil bernama “Sekolah Harapan Rumah Harapan (SHRH)” yang terletak di Jasin, Melaka. Sekolah ini merupakan inisiatif Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Mohd Ali Rustam, dilatarbelakangi oleh meningkatnya kasus kehamilan remaja dan pembuangan bayi di Malaysia. Sekolah Harapan berada di bawah naungan Jabatan Agama Islam Melaka (JAIM), dibina dan dibiayai sepenuhnya oleh Kerajaan Negeri Melaka. SHRH yang mengusung “konsep taubat” sebagai platform-nya menerima remaja hamil akibat seks pranikah serta korban kekerasaan seksual seperti perkosaan dan incest. Kurikulum pendidikan mengikuti silabus pelajaran sekolah formal ditambah dengan keterampilan menjahit, mengurus diri dan keluarga. Sejak didirikan hingga November 2015 terdapat 261 bayi yang telah dilahirkan di sekolah ini. Sebanyak 232 bayi diserahkan kembali kepada pihak keluarga, 28 bayi diadopsi dan 1 orang bayi meninggal dunia.Kehadiran SHRH telah menyelamatkan bayi-bayi yang tidak berdosa serta menyelamatkan masa depan ibu lewat pendidikan. Lesson learned: Berkaca dari apa yang telah dilakukan di Malaysia, LSM Perempuan Islam seperti ‘Aisyiyah Muhammadiyah, Muslimat NU, Wanita Al Irsyad, Salimah PKS, dll, sepatutnya mampu melakukan aksi serupa untuk menyelamatkan masa depan remaja yang mengalami kehamilan tidak diinginkan
Dashboard manajemen rumah sakit sebagai sistem pendukung keputusan berdasarkan data rekam medis pasien
Full text linkTujuan: Mengembangkan dashboard manajemen rumah sakit sebagai sistem pendukung keputusan berdasarkan data rekam medis pasien. Isi: Pada era digitalisasi saat ini, untuk memenuhi kebutuhan terhadap informasi diperlukan peranan teknologi informasi untuk menghasilkan informasi yang tepat dan cepat. Selain itu, informasi juga diharapkan dapat disajikan secara ringkas dengan visualisasi yang menarik. Dashboard merupakan solusi terhadap kebutuhan tersebut. Dashboard merupakan visualisasi penyajian informasi yang mudah dipahami layaknya sebuah dashboard sebuah mobil. Dashboard dapat memberikan visualisasi tentang kondisi rumah sakit berupa trend dan atau pola yang akan membantu manajemen rumah sakit dalam pengambilan keputusan yang efektif sehingga mampu menentukan arah kebijakan ke depan. Data dasar dalam dashboard berdasarkan dari data rekam medis pasien rumah sakit. Pada rekam medis pasien, semua data kegiatan pelayanan akan tercatat baik secara konvensional maupun secara elektronik. Beberapa data pada rekam medis pasien yang dapat diambil untuk menghasilkan dashboard manajemen, seperti : registrasi pasien, data sosial pasien, diagnosa, obat yang diberikan, tanggal masuk dan atau tanggal keluar rumah sakit, dan data pembayaran. Data-data tersebut dapat disajikan dalam visualisasi informasi dashboard, berupa : trend kunjungan baru-lama dalam bentuk grafik, pola jaminan pembayaran pasien dalam bentuk pie chart, 10 besar penyakit dalam bentuk grafik, efisiensi rumah sakit (BOR, LOS, TOI, BTO), pola sebaran asal pasien dalam bentuk peta, warning system untuk stok obat di farmasi, indikator perbandingan target dan realisasi pendapatan dalam bentuk speedometer, dan lain sebagainya. Pada penulisan ini akan menggunakan metode pengembangan dashboard yang diintegrasikan ke dalam metode perancangan perangkat lunak berbasis user-centered design sehingga akan mendapatkan dashboard sesuai dengan kebutuhan pengguna. Framework yang akan digunakan menggunakan CodeIgniter dengan tools bootstrap. Pelajaran: Dengan pemanfaatan dashboard diharapkan informasi-informasi penting dalam suatu manajemen rumah sakit dapat disajikan dengan visualisasi yang ringkas dan menarik sehingga dapat menjadi sistem pendukung keputusan yang baik
Faktor determinan proksi kejadian kematian neonatus di wilayah kerja dinas kesehatan kabupaten Buton Utara
Full text linkProxy determinant factors of neonatal mortality rate in the working area of North Buton District Health OfficePurpose: This study aims to determine the proxy determinant of the incidence of neonatal death.Methods: This type of research is observational analytic with a case control approach. The population is all neonatal born in the working area of North Buton District Health Office for the period of 2016-2018. Case samples were neonates who died before the age of 28 days while the control samples were neonates who lived to the age of 28 days with a sample size of 108, with a ratio of 1 case: 2 controls, the sample size was 36 and the control was 72 samples. Data collection is using a questionnaire. Data is processed using the SPSS 16.0 for Windows program to present data in the form of tables and narratives based on the variables studied. Data were analyzed using the test (OR) at the limit of significance α = 0.05.Results: Based on this study, it can be concluded that the risk factors for neonatal death in the working area of North Buton District Health Office are distance birth OR = 8,5 (3,334-21,668), antenatal care quality OR = 3,571 (1,522-8,380), delivery helper OR = 12,429 (4,788-32,259), neonatal sepsis / postnatal infection OR = 4,247 (1,785-10,063), accessibility OR = 4,545 (1,932-10,692), delay in deciding to seek help OR = 6,000 (2,441-14,751).Conclusion: The proxy determinant of neonatal death in the working area of North Buton District Health Office in 2018 was a delivery helper.Tujuan: Angka Kematian Neonatal (AKN) merupakan indikator utama kesehatan dan kesejahteraan masyarakat yang mencerminkan sosiodemografi, biologi, budaya, dan status ekonomi penduduk. Target Sustainable Development Goals (SDGs) menjadi 12 per 1000 kelahiran hidup dari sebelumnya pada Milenium Development Goals (MDGs) tahun 2015 yaitu 19 per 1000 kelahiran hidup. Angka kematian neonatal di Kabupaten Buton Utara merupakan penyumbang terbanyak dengan tingkat kematian dari kematian bayi, anak balita dan balita. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan proksi kejadian kematian neonatus. Metode: Jenis penelitian ini adalah analitik observasional dengan pendekatan case control. Populasinya adalah semua neonatus yang lahir di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara kurun waktu tahun 2016-2018. Sampel penelitian diperoleh setiap kasus dan kontrol adalah 108 dengan perbandingan 1 kasus : 2 kontrol, besar sampel adalah 36 dan kontrol adalah 72 sampel. Pengumpulan data menggunakan kuesioner. Data dianalisis menggunakan uji (OR) pada batas signifikansi α = 0,05. Hasil: Hasil penelitian menunjukkan faktor risiko kematian neonatal di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Buton Utara adalah jarak dari kelahiran, antenatal care, dukun bayi, sepsis neonatal / infeksi pasca kelahiran, aksesibilitas, keterlambatan dalam memutuskan untuk mencari bantuan. Simpulan: Berdasarkan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penentu proxy kematian neonatal di wilayah kerja Kantor Kesehatan Kabupaten Buton Utara pada tahun 2018 adalah dukun bayi (OR = 8,992 (95% CI 2,394-33,775)
Analisis stakeholder program eliminasi Filariasis di Pasaman Barat dari sisi konfigurasi organisasi
No full textTujuan: Pemberian Obat Pencegahan Masal (POPM) satu tahun sekali selama 5 tahun merupakan salah satu strategi program eliminasi filariasis di daerah endemis Filariasis. Program ini melibatkan banyak stakeholder untuk mencapai Indonesia Bebas Filariasis 2020. Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu kabupaten yang telah selesai melaksakan POPM dan telah lulus TAS 1 filariasis. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengekplorasi stake holder yang terlibat dalam pelaksanaan POPM dan peran yang telah dilakukan dalam pelaksanaan POPM dari kacamata konfigurasi organisasi.Metode: Penelitian ini merupakan penelitian evalusai kebijakan dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara mendalam dan telaah dokumen.Hasil: Stake holder yang terlibat dalam POPM dalam rangka program eliminasi filarisasis di Pasaman Barat adalah Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Bappeda, PKK, Kecamatan, Ketua Adat, Kepala Desa, Kader dan masyarakat sebagai sasaran. Lembaga Donor Internasional yaitu RTI (Research Triangle Institute) turut berperan serta pula pada POPM tahun 2015. Dalam konfigurasi organisasi sebagai apendix apex adalah bupati, midle line manajer adalah Kepala Dinas Kesehatan, sebagai tecnostructure (bisa pembuat standar/pengawas) adalah pemegang program filariasis di Dinkes Kabupaten. Konfigurasi POPM filariasis sebagai operating core adalah bidan desa/kader, sebagai pendukung adalah RTI. Penyandang dana, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, sekolah-sekolah, kelompok adat, camat, nagari, sebagai klien yang dilayani adalah masayarakat.Kesimpulan: Struktur organisasi yang jelas, memiliki pengaruh yang besar terhadap kesuksesan sebuah program, untuk itu setiap bagian organisasi harus memiliki komitmen yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi
Mengenal DHIS2: platform integrasi data
Full text linkLatar Belakang: Disintegrasi data kesehatan terjadi tidak hanya di tingkat pusat, melainkan juga provinsi hingga kabupaten/kota. Hal tersebut bisa berdampak terhadap kualitas kebijakan kesehatan yang dihasilkan, maka perlu dilakukan integrasi data. WHO menyerukan penggunaan data repository untuk integrasi data. DHIS2 hadir sebagai platform data repository yang dapat memenuhi kebutuhan pusat dan daerah.Tujuan: Mengenal DHIS2 sebagai platform data repository untuk integrasi data.Konten: DHIS2 merupakan alat generik dengan basisdata pra-konfigurasi, model metadata terbuka dan desain antarmuka yang fleksibel, sehingga memungkinkan pengguna untuk merancang konten dari sistem informasi tertentu tanpa memerlukan pemrograman. DHIS2 sangat fleksibel sehingga orang yang melakukan kustomisasi dapat dengan mudah mengubah proses bisnis dalam sistem tersebut sesuai kebutuhan. DHIS2 mempunyai struktur what, where dan when, yang dalam aplikasi, what ditunjukkan dengan data element, where ditunjukkan dengan organisation unit dan when ditunjukkan dengan periods. DHIS2 memungkinkan pengguna untuk menentukan indikator, menggabungkan data element ke dalam formula, laporan, tabel dan grafik untuk dianalisis. DHIS2 juga dapat menghasilkan dashboard data terintegrasi sehingga membantu pembuatan kebijakan kesehatan.Hasil: DHIS2 telah diterapkan di beberapa negara, seperti Ethiopia, Uganda, Botswana, Iran, Kenya, Zanzibar, dan negara lainnya. Secara umum, DHIS2 mampu mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan potensial untuk berbagai program kesehatan dengan berbagai metode pencatatan dan pelaporan, baik berbasis web, Excel maupun kertas. Selain itu, data dapat diakses lebih mudah, mencakup semua kebutuhan indikator kesehatan dan dapat dipantau serta dianalisis sampai tingkat komunitas (puskesmas). Sebagai upaya mengatasi disintegrasi data kesehatan, Kementerian Kesehatan berusaha menerapkan Aplikasi Satu Data Kesehatan (ASDK), menggunakan platform DHIS2. Kementerian Kesehatan telah mengadopsi DHIS2 sejak tahun 2016. Melalui penerapan ASDK, maka seluruh kabupaten/kota di Indonesia menggunakan DHIS2. Kementerian Kesehatan melaksanakan roll-out penerapan ASDK untuk 50 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.Kesimpulan: DHIS2 merupakan platform data repository yang dapat digunakan untuk integrasi data baik di tingkat pusat maupun daerah. Keywords: DHIS2, data repository, integrasi
Gerakan 1-1-1 dalam upaya peningkatan cakupan metode kontrasepsi jangka panjang di wilayah kerja Puskesmas Brangbiji Sumbawa
No full textTujuan: Metode Kontrasepsi jangka Panjang (MKJP) mempunyai keunggulan keberhasilan dalam mengatur / membatasi kelahiran yang lebih baik dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya. Meskipun demikian.di Indonesia, pemakaian MKJP tidak terlalu signifikan peningkatannya setiap tahunnya. Data SDKI tahun 2017 menunjukan peningkatan cakupan MKJP hanya 2,8% dalam 5 tahun terakhir. Capaian MKJP Puskesmas Brangbiji sebagai salah satu UPTD Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa masih dibawah target 60%. Penyebab rendahnya cakupan kontrasepsi jangka panjang seperti IUD,Implant,MOW,MOP diantaranya karena kurangnya pengetahuan masyarakat,biaya yang relatif mahal, keterbatasan akses layanan dan dukungan suami sebagai pengambil keputusan dalam keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi upaya-upaya strategis gerakan 1-1-1 dalam mengatasi rendahnya cakupan MKJP.Metode: Pengumpulan data melalui evaluasi dampak dari program integrasi Gerakan 1-1-1 (1 bidan/kader 1 akseptor MKJP setiap 1 bulan) melalui kegiatan integrasi dan pemberdayaan perempuan. Keberhasilan program dapat dilihat dari peningkatan cakupan MKJP setiap bulan dan tercapainya target MKJP Kabupaten, terbentuknya KKB Rajang Basa (Kelompok KB Kontrasepsi Jangka Panjang Pilihan Bersama) dan Bank SampahHasil: Sebelum program gerakan 1-1-1 dilaksanakan, capaian MKJP Puskesmas Brangbiji masih dibawah target kabupaten. Evaluasi terhadap kegiatan dilakukan setiap bulan dan mengalami peningkatan cakupan. sehingga pada akhir tahun 2018 cakupan MKJP wilayah kerja Puskesmas Brangbiji Sumbawa sebesar 61.70 %Simpulan: Gerakan 1-1-1 oleh tenaga/kader kesehatan mampu meningkatkan cakupan MKJP diwilayah kerja Puskesmas Brangbiji Sumbawa. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa membuat regulasi yang mendukung implementasi Gerakan 1-1-1 sebagai program wajib Puskesmas (1), Menempatkan bidan desa sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan ibu dan anak disetiap desa/wilayah (2), Alokasi dana desa untuk untuk bidan desa (3), Adanya regulasi pemerintah daerah tentang Bank Sampah Desa (1 desa 1 Bank Sampah)(4), Publikasi komitmen pemerintah daerah, ketua tim penggerak PKK, organisasi profesi (IBI,IDI) dan Kepala Puskesmas melalui pemasangan baliho (5), Penghargaan bagi Puskesmas dengan cakupan MKJP>60% (6)
Abaikan polusi udara sebabkan penurunan kualitas hidup manusia
No full textLatar belakang: Setiap tahun 7 juta orang di dunia meninggal akibat polusi udara. Di Indonesia, angka kematian akibat polusi udara lebih dari 60.000 kasus per tahun. polusi udara dapat menurunkan rata-rata angka harapan hidup orang Indonesia sekitar 1,2 tahun. Penyumbang terbesar polusi udara di Indonesia disebabkan oleh penggunaan batu bara, konsumsi bensin dan solar. Saat ini upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mengurangi polusi udara lebih banyak berfokus pada sektor transportasi sebagai salah satu penyumbang terbesar penyebab polusi udara di wilayah urban. Sedangkan di wilayah rural, pemerintah memberlakukan moratorium terhadap pembukaan lahan gambut baru dan mendirikan badan restorasi gambut (BRG).Hasil: Polusi udara merupakan salah satu penyebab menurunnya kualitas hidup manusia. Indonesia memiliki aturan mengenai pengendalian emisi mulai dari UU No 23/1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup dan PP No 41/1999 tentang pengendalian polusi udara akan tetapi hampir semua aturan tersebut tidak berjalan dengan baik dan selama 22 tahun tidak pernah direvisi dan dievaluasi. Pada dasarnya pemerintah sadar akan dampak yang ditimbulkan dari polusi udara akan tetapi belum ada upaya nyata yang dilakukan untuk mengurangi polusi udara terutama yang berasal dari emisi kendaraan bermotor.Kementerian lingkungan hidup mentargertan pada tahun 2019 akan dilakukan pemasangan pemantauan kualitas udara pada 13 kota dan 45 kota pada tahun 2020 akan tetapi pemerintah belum melakukan upaya seperti uji emisi dan razia emisi untuk kendaraan bermotor sebagai salah satu penyebab polusi udara.Simpulan: Perlu adanya revisi peraturan mengenai pengendalian emisi dan pengendalian polusi udara serta upaya nyata untuk mengurangi polusi udara terutama yang disebabkan oleh emisi kendaraan bermotor. Tindakan yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan melakukan uji emisi kendaraan bermotor dan pembatasan kepemilikan kendaraan bermotor karena di indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan volume kendaraan
Konselor sebaya untuk tingkatkan pemahaman reproductive health literacy santri di pondok pesantren Ash-Sholihah
Full text linkMasa remaja adalah masa dimana terjadi perubahan, perkembangan dan pertumbuhan pada anak-anak baik secara fisik, psikologi maupun secara intelektual. Berbagai masalah yang timbul bisa berupa masalah kesehatan fisik dan psikososial yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan, ekonomi, politik dan sosial. Data Riskesdas 2013 menjelaskan bahwa kehamilan pada umur <15 tahun, meskipun dengan proporsi yang sangat kecil (0,02%) terjadi di perdesaan (0,03%). Berdasarkan data SDKI 2017, umur pertama kali berhubungan seksual pranikah ada pada kelompok umur 15 – 19 tahun dan kejadian tertinggi pada usia 17 tahun dengan presentasi 59% wanita dan 74% pria pernah melakukan hubungan seksual pranikah. Terkait data mengenai aborsi, 12,5% remaja yang menyetujui praktek aborsi tidak memiliki pemahaman mengenai kesehatan reproduksi, sementera 9% mereka yang memiliki pemahaman mengenai kesehatan reproduksi cenderung lebih kecil untuk menyetujui praktek aborsi. Untuk kasus HIV/AIDS sendiri, masih menjadi permasalahan dan kejadiannya cenderung meningkat. Persentase kumulatif tertinggi untuk kasus AIDS berada di kelompok umur 20-29 tahun yaitu 31,4% dan pada kelompok umur 15-19 tahun sebesar 2,7%. Badan Pusat Statistik & UNICEF tahun 2016 melaporkan sebanyak 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah mereka menikah. Kecenderungan remaja untuk melakukan pernikahan dini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya ialah masalah pendidikan dan kurangnya pengetahuan remaja temasuk mengenai dampak dan bahaya dari pernikahan dini.Penyebab perilaku seksual pranikah yang berdampak negatif dalam kehidupan remaja disebabkan karena kurangnya informasi tentang kesehatan reproduksi terhadap remaja. pengetahuan remaja tentang kesehatan seksual, IMS dan HIV/AIDS akan meningkatkan perilaku seksual berisiko pada remaja putri dengan tingkat pengetahuan yang rendah dibandingkan dengan remaja yang memiliki pengetahuan tinggi. Pendidikan kesehatan reproduksi untuk remaja mampu meningkatkan pengetahuan remaja mengenai perilaku seksual dan pentingnya kesehatan reproduksi. Hal ini bisa meningkatkan tanggung jawab remaja atas setiap keputusan yang akan mereka ambil mengenai perilaku seksual. Peran teman sebaya dirasa mampu untuk menambah pengetahuan siswa, karena dengan teman, mereka lebih leluasa saat berdiskusi dan lebih merasa nyaman menyampaikan pendapat mereka.Santri di pondok cenderung lebih tertutup dan sungkan untuk menyampaikan pendapat mereka di depan forum. Dengan adanya program konselor sebaya yang dibentuk oleh puskesmas diharapkan santri bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang mereka rasakan tanpa harus merasa takut dan malu karena mereka akan merasa lebih leluasa jika bercerita dengan teman sebaya mereka. Pengoptimalan pelaksanan konselor sebaya bisa menjadi salah satu solusi bagi pihak pesantren dalam meningkatkan pemahaman santri mengenai kesehatan reproduksi. Pelatihan dan pendampinga konselor sebaya bisa difokuskan pada materi mengenai kesehatan reproduksi disamping santri juga mendapatkan materi mengenai kesehatan secara umum. Konselor sebaya juga bisa menjadi perpanjangan tangan puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan PKPR di puskesmas