Berita Kedokteran Masyarakat
Not a member yet
1017 research outputs found
Sort by
Pengelolaan kesehatan reproduksi pengungsi pasca bencana gempa di kabupaten Lombok Timur
No full textTujuan: Menggambarkan pengelolaan kesehatan reproduksi pada ibu hamil, ibu bersalin/ibu nifas dan bayi baru lahir pada pengungsi korban bencana gempa di Kabupaten Lombok Timur. Metode: Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan rancangan studi kasus dengan wawancara mendalam terhadap 21 informan yang terdiri dari 6 stakeholder Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Timur, 4 pemberi layanan, 9 penerima layanan, 2 lintas sektoral, dan analisis data sekunder, serta studi dokumentasi. Hasil: Sebagaian besar informan belum pernah mendengar istilah PPAM (paket pelayanan awal minimum); dan pengelolaan kesehatan reproduksi pengungsi pasca gempa belum teroganisisr dengan baik. Struktur organisasi pengelolaan kespro tingkat kabupaten baik dalam masa tanggap darurat dan fase rehabilitasi belum terbentuk. Namun, jenis kegiatan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan seperti bidan, perawat dan dokter dari puskesmas yang tidak terdampak. tetap berjalan. Kegiatan tersebut adalah ANC, pertolongan persalinan, deteksi resiko tinggi, dan rujukan kasus. Pelayanan KB dan alat kontrasepsi sebagai salah satu pelayanan penting pada masa tanggap darurat; serta kebutuhan tenda asmara tidak diberikan. Akibatnya, terjadi peningkatan kasus resti ibu dan neonatal, serta terjadi peningkatan bumil K1 pada masa rehabilitasi. Penyediaan tenda kespro untuk pelayanan persalinan, ibu hamil dan maternitas tersedia atas kerja sama dengan organisasi luar negeri, namun hanya ada satu untuk seluruh kabupaten. Selain fasilitas dan logistic serta sanitasi yang terbatas, petugas juga kurang peka terhadap kebutuhan dasar lain. Simpulan: Terjadi kesenjangan pelayanan yang diberikan dengan paket pelayanan awal minimum yang merupakan standar pelayanan kesehatan reproduksi pada saat krisis. Diperlukan persiapan pemerintah daerah melalui OPD terkait segera menyusun Disaster Management Plan pada semua tahap mulai dari rencana mitigasi, kontingensi, tanggap darurat maupun rehabilitasi yang komprehensif
Kebutuhan dan tantangan akses jaminan kesehatan bagi penyandang tuna netra di Indonesia
Get PDFTujuan: Diskriminasi pada masyarakat tuna netra terjadi di beberapa sektor. Salah satunya pada akses jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan belum bisa menyeluruh didapat kaum tuna netra. Penelitian ini mengeksplorasi kebutuhan dan tantangan akses kesehatan bagi tuna netra di IndonesiaIsi : Penelitian dilakukan dengan melakukan review 10 jurnal atau artikel di Indonesia dan di beberapa negara mengenai akses jaminan kesehatan pada tuna netra. Lesson learned: Penyandang tunanetra mengalami tantangan mengakses jaminan kesehatan. Hambatan yang disoroti adalah ketidaktahuan mengenai ketersediaan jaminan kesehatan, administrasi yang rumit, biaya, transportasi, dan lain sebagainya. Dibutuhkan kerjasama pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat agar hak para penyandang tuna netra terpenuhi
Pengaruh promosi kesehatan terhadap pengetahuan dan sikap menyikat gigi pada siswa sekolah dasar
Get PDFMenurut WHO prevalens karies gigi sangat tinggi yaitu sebanyak 87% dari anak-anak usia sekolah di seluruh dunia. Salah satu penyebabnya adalah masih rendahnya perilaku menyikat gigi pada anak. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui perbedaan pengetahuan dan sikap siswa sebelum dan setelah diberi promosi kesehatan melalui penyuluhan dengan media power point yang bermateri menyikat gigi, video animasi cara menyikat gigi dan menggunaan alat peraga gigi beserta sikat gigi untuk mendemontrasikan cara menyikat gigi di SDN 07 Cilandak Barat. Jenis penelitian ini adalah penelitian dengan metode pre eksperimental. Teknik sampling penelitian menggunakan purposive sampling dengan besar sampel 100 orang. Kemudian data dikumpulkan dengan cara membagikan angket secara langsung. Data dianalisis dengan menggunakan uji wilcoxon signed ranks test dan paired t-test. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebelum promosi kesehatan 78,0% siswa yang memiliki pengetahuan baik dan 47,0% siswa yang bersikap positif setelah promosi kesehatan melalui penyuluhan, ada 99,0% siswa yang memiliki pengetahuan baik dan 59,0% siswa yang bersikap positif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, ada pengaruh promosi kesehatan melalui penyuluhan terhadap pengetahuan dan sikap menyikat gigi siswa di SDN 07 Cilandak Barat. Disarankan kepada sekolah agar memberikan promosi kesehatan secara rutin kepada siswa untuk meningkatkan pengetahuan dan sikap menyikat gigi siswa
Paparan toluena dan kadar hippuric acid urin pada pekerja usaha percetakan di Kota Medan tahun 2018
Get PDFThe printing industry has been one of growing industries currently. The printing industry in Indonesia in 2011 is estimated to reach 4.7 percent or higher than the world average growth which is only 1.6 percent. This means that the production and printing services needs in Indonesia are greatly increased. Industrial processes that use labor, especially those related to using chemicals in the production process, will be at high risk of potential hazards. According to the Ministry of Industry and Trade, there are already 45 industries that use hazardous materials, one of which is the printing industry.The purpose of this study is to analyze exposure to toluene through hippuric acid levels in the urine of printing industry workers. This research is a quantitative observational analytic study using a cross sectional design conducted from March to July 2018. The sample of this study is 50 respondents located in 6 printing industries in Medan City.Most of the respondents are males, which is 38 people (76%). The amount of toluene exposure in ambient air at 6 printing averages of 6.97 ppm is much lower than the NAB value of 50 ppm, and the average hippuric acid level of printing employees is 143.5 mg / g creatinine which is far from normal NAB hippuric acid level (1600 mg / g creatinine). Statistical test results shows that there is a correlation between sex with levels of hippuric acid with p = 0.046 (p <0.05).Therefore, it is strongly suggested for the owner of every printing industry to monitor the health of their employees periodically. The Health Ministry also needs to specifically regulate the protection of labor from toluen. To reduce toluen exposure, it is recommended that the owners of printing industries equip their employees with PPE (Personal Protective Equipment) and to manage better office hour, day off, and furlough. Keywords: Toluene, Hippuric Acid, Printing IndustryToluene exposure and urine hippuric acid level in printing workers in Medan in 2018Purpose: The printing industry has been one of the growing industries. The printing industry in Indonesia in 2011 is estimated to reach 4.7 percent or higher than the average world growth, which is only 1.6 percent. The production and printing services needs in Indonesia are significantly increasing. Industrial processes that use labor, especially those related to using chemicals in the production process, will be at high risk of potential hazards. According to the Ministry of Industry and Trade, 45 industries use hazardous materials, one of which is the printing industry. This study aims to analyze exposure to toluene through urine hippuric acid levels in the printing industry workers. Methods: This research is a quantitative observational analytic study using a cross-sectional design conducted from March to July 2018. The sample of this study is 50 respondents located in 6 printing industries in Medan City. Most of the respondents are males, which is 38 people (76%). Results: The average value of ambient air toluene exposure in 6 printing companies was 6.97 ppm, much lower than the threshold value of 50 ppm, and the average hippuric acid level of printing employees is 143.5 mg/g creatinine, which is far from the threshold value of 1600 mg/g creatinine. There is a correlation between sex with hippuric acid levels (p <0.05). Conclusions: Printing business owners should monitor their employees' health periodically. The Health Ministry also needs to regulate the protection of workers from toluene. To reduce toluene exposure, printing industry owners should equip their employees with personal protective equipment and manage better office hours, a day off, and furlough
Manajemen central sterile supply department unit sterilisasi sentral di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta
Get PDFLatar belakang: Menghadapi era globalisasi dan desentralisasi saat ini berbagai macam tantangan serta perubahan harus disikapi dengan sungguh-sungguh, Angka infeksi nosokomial terus meningkat mencapai sekitar 9% (variasi 3-21%) atau > 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit seluruh dunia. Hasil survey point prevalensi dari 11 Rumah sakit di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Perdalin Jaya dan rumah sakit penyakit infeksi Prof.Dr.Sulianti Saroso Jakarta pada tahun 2003 didapatkan angka infeksi nosocomial untuk ILO (infeksi luka operasi) 18,9 %, ISK (infeksi saluran Kemih) 15,1%, IADP (Infeksi Aliran Darah Primer) 26,4%, pneumonia 24,5% dan infeksi saluran napas lain 15,1% serta infeksi lain 32,1 %. Cara meminimalkan risiko terjadinya infeksi di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya perlu diterapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI), yaitu kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan, serta monitoring dan. Manajemen CSSD di rumah sakit meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi. Manajemen CSSD sangat dibutuhkan oleh suatu rumah sakit karena tanpa manajemen pencapaian tujuannya akan lebih sulit. Permasalahan yang terdapat di Unit CSSD yakni kurangnya SDM, Fasilitas CSSD yang belum memadai, serta unit CSSD yang masih gabung dengan kamar operasi.Metode: Jenis Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data dengan menggunakan wawancara, dan observasi. Dimana subjek diambil sebanyak 5 orang.Hasil: Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan CSSD sudah terencana dengan baik dan sesuai dengan teori perencanaan, pengorganisasian belum tersusun secara maksimal dan struktur organisasinya masih dibawah Kamar Operasi (OK). pelaksanaan CSSD sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman CSSD yang dikeluarkan Kemenkes,akan tetapi masih terdapat perangkapan pekerjaan. pengawasan sudah berjalan dengan baik, dan evaluasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan teori evaluasi.Kesimpulan: perencanaan CSSD sudah terencana dengan baik dan sesuai dengan teori perencanaan, Pengorganisasian CSSD di RSU PKU Muhammadiyah Bantul Yogyakarta belum tersusun secara maksimal karna CSSD di RSU PKU Muhammadiyah struktur organisasinya masih dibawah Kamar Operasi (OK). Dan tidak sesuai dengan Struktur organisasi yang dikeluarkan oleh Kemenkes. pelaksanaan CSSD sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pedoman CSSD yang dikeluarkan Kemenkes, akan tetapi masih terdapat perangkapan pekerjaan. pengawasan sudah berjalan dengan baik, dan evaluasi sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Jenis evaluasi Formatif dan Sumatif
Analisis faktor-faktor yang berhubungan dengan kepemilikan jamban pada daerah pesisir kecamatan Koba kabupaten Bangka Tengah provinsi kepulauan Bangka Belitung
No full textCadre support and Latrine ownership for coastal residents in Koba Bangka BelitungPurpose: The behavior of coastal communities who are less accustomed to defecation using latrines has an influence on public health as a whole, especially in diseases related to environmental health. Most of the coastal communities are people with jobs as fishermen who have different characteristics from other communities around them. Problems that often arise in coastal areas are the low level of community welfare and low quality of the environment and sanitation, which has an impact on the ownership of latrines. The purpose of this study was to examine variables associated with healthy latrine ownership in a coastal communities. Method: A survey of 200 families in the coastal villages of Kurau and Kurau Barat of Koba, Central Bangka District. Results: Level of education, knowledge, water availability, support of village administrators were associated with healthy latrine ownership. Families with support from voluntary health worker showed three and a half times more likely to have a toilet at home (OR 3.54, 95% CI 1.44 - 8.69). Conclusion: This study suggests villagers' knowledge of hygiene and sanitation conveyed from the voluntary health workers have a positive impact on the community's response to latrines. Scaling up the voluntary primary health care workers role is important in introducing latrine to villagers.Tujuan: Perilaku masyarakat daerah pesisir pantai yang kurang terbiasa buang air besar (BAB) menggunakan jamban memiliki pengaruh terhadap kesehatan masyarakat secara keseluruhan apalagi pada penyakit yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan.Masyarakat pada pesisir pantai sebagian besar merupakan masyarakat dengan pekerjaan sebagai nelayan memiliki karakteristik yang berbeda dengan masyarakat lain di sekitarnya. Permasalahan yang sering timbul di wilayah pesisir yakni rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan rendahnya kualitas lingkungan serta sanitasi sehingga berdampak pada kepemilikan jamban. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara variabel independen ( faktor predisposisi, faktor enabling dan faktor penguat) dengan variabel dependen (kepemilikan jamban sehat ) pada masyarakat desa pesisir di Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Metode: Penelitian yang dilaksanakan merupakan jenis penelitian survei analitik dengan pendekatan cross sectional study. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh keluarga yang bertempat tinggal di Desa Kurau dan Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah. Besar sampel dalam penelitian ini berjumlah 200 responden. Hasil: Hasil penelitian ini pada analisis bivariat menunjukkan bahwa variabel yang terdapat hubungan adalah variabel pendidikan responden terhadap jamban sehat dengan nilai signifikansi (pvalue= 0,02), pengetahuan dengan kepemilikan jamban sehat dengan nilai signifikansi (pvalue = 0,03), ketersediaan air responden terhadap jamban sehat dengan nilai signifikansi (pvalue = 0,011), dukungan perangkat desa dengan nilai signifikansi (pvalue =0,35), Sedangkan variabel yang tidak berhubungan adalah variabel jenis kelamin (pvalue=0,93) pekerjaan (pvalue = 3,50), kebijakan (pvalue = 0,65),paparan promosi kesehatan (pvalue =1,27), sikap ( Pvalue = 0,1) dan dukungan kader kesehatan (pvalue = 0,073). Hasil analisis multivariat variabel yang paling dominan berhubungan dengan kepemilikan jamban adalah variabel dukungan kader kesehatan dengan pvalue 0,006 OR 3,542 ( 95 % CI 1,444 – 8,692 ). Responden di daerah pesisir menunjukkan bahwa ada dukungan kader kesehatan berpeluang 3,542 kali untuk meningkatkan kepemilikan jamban dibandingkan dengan tidak ada dukungan kader kesehatan. Simpulan: Kesimpulan dari penelitian ini adalah penguatan dan peningkatan pengetahuan responden dalam hal ini adalah masyarakat desa kurau dan desa kurau barat akan berdampak positif pada respon masyarakat memiliki jamban.Penguatan peran kader kesehatan menjadi penting dalam memaksimalkan akses penggunaan jamban serta menginisiasi masyarakat dalam kepemilikan jamban
Scoping Review Kejadian Luar Biasa Hepatittis A di Indonesia Tahun 1998-2018
Get PDFScoping review hepatitis a outbreaks in Indonesia: 1998-2018Purpose: The purpose of this study was to determine the distribution of cases and risk factors of outbreaks of hepatitis A in Indonesia during 1998-2018. Method: Scoping review conducted on electronic data from journal articles as well as published and unpublished reports (grey literature) from 1998-2018. Online databases such as Google Scholar and Pubmed. Grey literature is obtained from the library and from the unpublished report document results obtained from the University of Indonesia (UI) and University of Gadjah Mada (UGM). In the process of select and data extraction aided by 2 reviewers. Results: Outbreaks of hepatitis A were reported to occur in 47 incidents during 1998-2018 with the outbreak area mostly occurring in East Java, West Java and Central Java. Men are more at risk (63.4%) of hepatitis A than women and 15-34 years is the age most at risk of hepatitis A. The hepatitis A outbreak area is the most at school / campus with proportion (41.5%), cottage boarding schools (31.7%) and in residential or community environments (24.4%) The risk factors that most contribute to outbreaks of hepatitis A at school/campus and in the community are the habit of not washing hands with soap before eating and consuming foods that are not hygienic. While in boarding schools is the use of shared eating/drinking tools. Conclusion: School age and young adults are the age groups most at risk for hepatitis A. Unhygienic individual behavior (not washing hands before eating) is a major contributing factor to the transmission of hepatitis A.Purpose: The purpose of this study was to determine the distribution of cases and risk factors of outbreaks of hepatitis A in Indonesia during 1998-2018. Methods: Scoping review conducted on electronic data from journal articles as well as published and unpublished reports (grey literature) from 1998-2018. Online databases such as Google Scholar and Pubmed. Grey literature is obtained from the library and from the unpublished report document results obtained from the University of Indonesia (UI) and University of Gadjah Mada (UGM). In the process of select and data extraction aided by 2 reviewers. Result: Outbreaks of hepatitis A were reported to occur in 47 incidents during 1998-2018 with the outbreak area mostly occurring in East Java, West Java and Central Java. Men are more at risk (63.4%) of hepatitis A than women and 15-34 years is the age most at risk of hepatitis A. The hepatitis A outbreak area is the most at school / campus with proportion (41.5%), cottage boarding schools (31.7%) and in residential or community environments (24.4%) The risk factors that most contribute to outbreaks of hepatitis A at school / campus and in the community are the habit of not washing hands with soap before eating and consuming foods that are not hygienic. While in boarding schools is the use of shared eating / drinking tools. Conclusion: School age and young adults are the age groups most at risk for hepatitis A. Unhygienic individual behavior (not washing hands before eating) is a major contributing factor to transmission of hepatitis A
Persepsi ibu balita terhadap vaksinasi MR di wilayah kerja Puskesmas Beji: alasan penolakan dan penerimaan
Get PDFMaternal perceptions of MR vaccination in work area of Puskesmas Beji: explanations of reasons for and againts Purpose: Data from the Ministry of Health shows that as of October 2018, the coverage of MR vaccination nationally still has not reached the target. Depok is one of the cities that has not reached the target. This is due to the rejection of the child's parents. Therefore, the purpose of this study was to find out how the mother's perception and find out the reasons for acceptance and rejection of MR vaccination. Method: This research is a qualitative study with 23 informants consisting of mothers of children under five (mothers agree and disagree), cadres, midwives, and heads of Puskesmas uses Focus Group Discusion and In-depth Interview. Results: The results of this study found that for knowledge, mothers who agreed were mostly know about MR vaccination, while most mothers who did not agree admitted that they did not know. Whereas for perceptions, most of the mothers who disagree have a negative perception of MR vaccination, while most mothers who agree have positive perceptions of MR vaccination. There are also various reasons why mothers accept or refuse MR vaccination. Conclusion: Mother's perception of MR vaccination is one of the causes of rejection, resulting in MR vaccination coverage in Depok not yet reaching the national target
Penambangan Emas Tanpa Izin dan Public Health: Studi Kualitatif di Nusa Tenggara Barat
No full textPurpose:To analyze the factors influencing the implementation of regulation on the existence of Artisanal Small Scale Gold Mining (ASGM) in Alas District, Sumbawa Regency, West Nusa Tenggara Province.Method: This research is qualitative descriptive research with the determination of informants using snowball sampling. Data analysis using data analysis from Miles & Huberman.Results:Factors driving the number of unlicensed gold mining at Alas are economic factors. The availability of insufficient jobs and low economic status is the reason (ASGM) perpetrators retain jobs as illegal miners. Another factor is weak regulation. The government has not set the People Mining Area as a condition of issuing the Mining Permit for the People so that (ASGM) operations are still operational.Conclusion: The dominant factor causing PETI sustainability in Alas sub-district is the economic factor. Policies on the existing mineral mining can not function properly because Alas sub district has not been determined by the mining area of the people so that people do not get the permits of the people's miningTujuan: Melindungi penduduk, terutama yang miskin, dari zat berbahaya di lingkungan mereka hidup menjadi tugas utama dari lembaga public health, Meski demikian, pemerintah daerah masih mengabaikan praktik penambangan rakyat yang membahayakan lingkungan di wilayah tempat penduduk tinggal. Penelitian ini mendokumentasi satu penamabngan liar di sebuah kabupaten dengan status ekonomi dan lapangan kerja yang rendah di Nusa Tenggara Barat.Metode:Data berasal dari 18 responden yang dianggap mengetahui tentang aktivitas PETI dan kebijakan mengenai PETI di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa. Mereka adalah penambang liar dan anggota masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan di Kecamatan Alas, pejabat di Balai Energi dan Sumber Daya Mineral, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, polisi sektor Alas, Camat, Puskesmas dan Kepala Desa. Hasil: Pertambangan emas tanpa izin terjadi karena lapangan kerja yang kurang dan status ekonomi yang rendah. Kedua hal ini mendorong toleransi dalam pembuatan dan apa lagi penegakan regulasi. Karena pemerintah tidak menetapkan daerah tambah sebagai wilayah penambangan rakyat, maka rakyat pun tidak bisa memiliki izin untuk menambang. Upaya tim operasi gabungan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mensosialisasi tentang dampak yang dapat timbul akibat keberadaan PETI merupakan instrumen yang lemah dalam upaya melindungi perusakan lingkungan yang merugikan public health. Simpulan: Studi kasus ini menunjukkan lemahnya stakeholder pemerintah daerah dalam memperjuangkan kepentingan public health. Harus ada tekanan kepada pemerintah daerah mencari solusi dalam kesempatan kerja dan menjadikan daerah tambah sebagai tempat yang mendapat izin untuk masyarakat mencari pekerjaan dan aman bagi public health. Artisanal Small Scale Gold Mining in Alas of Sumbawa District of Nusa Tenggara Barat: a Qualitative Study in Alas of West Nusa TenggaraPurpose. Protecting people's health, in particular the poor, from harmful substances in their living environment is the main task of public health institutions. However, local governments pay little attention to the practice of community mining which endangers the environment in the area people lives. This study documents illegal mining in a district with low economic status and lack of employment in West Nusa Tenggara.Method: Data came from 18 respondents who were considered to know the practices and policies regarding PETI in Alas of Sumbawa Regency. They are illegal miners and community members who live around the mining in Alas Subdistrict, officials at the Energy and Mineral Resources Office, Environment Agency, district health office, local police, subdistrict head, public health centres, and village administrators.Results: Gold mining without permission occurs due to lack of employment and low economic status. Both of these encourage tolerance in manufacturing and what else is regulatory enforcement. Because the government does not stipulate additional areas as a community mining area, the people cannot have permission to mine. The efforts of the joint operations team made by the local government to socialize the impacts that could arise due to the presence of PETI are a weak instrument in an effort to protect environmental destruction that is detrimental to public health.Conclusion: This case study shows the weakness of local government stakeholders in promoting people's public health when dealing with income generating activities with negative long-term public health consequences. Environmental activist should help the local government to find solutions for the poor to be able to get income legally and at the same time create a safe place for people living around the gold mining area.
Determinant factors for giving the diphtheria, pertussis, and tetanus immunization in West Java Province 2017
Get PDFPurpose: DPT-HB immunization is one of the mandatory basic immunizations given to children to prevent diphtheria, pertussis (whooping cough) and tetanus. In 2017, West Java was one of the provinces that reported Diphtheria Outbreaks with 14 deaths from 153 cases. This study aims to determine the relationship of parental education, area of residence, visits to health care facilities and insurance ownership of the provision of DPT-HB Immunization in children in West Java Province.Method: The study design was cross sectional. The sample in this study was based on secondary children record data of the 2018 IDHS consisting of DPT-HB/Pentavalent immunization; parental education; residential area; visits to health care facilities and ownership of health insurance.Results: The results of this study were obtained between parental education (p value: 0,0001, OR: 2,084) and the area of residence (p value: 0,028, OR: 0,637) having a relationship with DPT-HB / Pentavalent immunization.Conclusion: Parental education has the strongest relationship with the provision of DPT-HB / Pentavalent immunization in children. Better education will have a positive effect on increasing knowledge and changing behavior in preventing infectious diseases such as by providing complete immunization to children