Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Biyanto, .

Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah 
Jawa Pos, Rabu, 25 Nopember  2009 
Oleh: Biyanto 
  
HARI ini, 8 Dzulhijjah 1430 Hijriah Muhammadiyah genap berusia satu abad. 
Perhitungan ini tentu didasarkan pada kalender qamariah. Berbagai acara telah 
dilangsungkan di seluruh penjuru tanah air untuk menyambut tahun kelahiran (milad) 
Muhammadiyah. Apalagi, pada perayaan milad kali ini Muhammadiyah berusia satu 
abad. Itu berarti pada tahun mendatang Muhammadiyah akan memasuki abad baru 
yang penuh dengan tantangan. 
Sebagai gerakan sosial keagamaan, menurut (alm) Nurcholish Madjid 
Muhammadiyah merupakan organisasi Islam modern tebesar di dunia. Dilihat dari 
segi kelembagaannya, Muhammadiyah juga dikatakan sangat mengesankan. Karena 
itu, menurut Cak Nur, Muhammadiyah merupakan salah satu cerita sukses di 
kalangan Islam, tidak saja secara nasional, tapi juga internasional. Pernyataan Cak 
Nur ini merupakan sebagian dari pandangan yang bernada memuji dan optmistis 
terhadap kiprah Muhammadiyah. 
Selain menerima pujian dan menjadi harapan, Muhammadiyah juga banyak dikritik. 
Misalnya, berkaitan dengan keabsahan label Muhammadiyah sebagai gerakan 
pembaru (tajdid). Masyarakat pada umumnya menerima begitu saja (taken for 
granted) labelisasi Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid.  
Hampir tidak ada yang mempersoalkan label tajdid yang melekat dalam diri 
Muhammadiyah. Hal ini disebabkan Muhammadiyah senantiasa mengaitkan gerakan 
dan pemikirannya pada para pembaru muslim seperti Jamaluddin al-Afghani, 
Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridha. Padahal, menurut Azyumardi Azra dan 
Djohan Efendi, Muhammadiyah dalam bidang pemikiran keagamaan lebih tepat 
disebut gerakan salafiyah, neo-salafiyah, dan bahkan ortodoks.  
Hal ini disebabkan tekanan ideologi gerakan Muhammadiyah adalah menghendaki 
pemurnian (purifikasi) di bidang akidah dan ibadah. Cermin usaha purifikasi 
Muhammadiyah tampak sangat menonjol dalam kegiatan dakwah untuk 
memberantas takhayul, bidah, dan khurafat. Di kalangan warga Muhammadiyah, 
model dakwah ini dikenal dengan dakwah terhadap TBC. 
Pada level praksis Muhammadiyah sesungguhnya layak disebut gerakan pembaru. 
Melalui teologi al-Maun (al-Maunisme) Muhammadiyah telah membuktikan diri 
sebagai gerakan yang sangat menekankan pentingnya amal saleh. Dengan menekuni 
wilayah praksis sosial keagamaan berarti Muhammadiyah telah melaksanakan prinsip 
a faith with action. Dalam bahasa warga Muhammadiyah prinsip ini dikenal dengan 
dakwah bil hal (mengajak dengan amalan dan tindakan konkret). Muhammadiyah 
juga mempraktikkan ajaran sedikit berbicara banyak bekerja, berdisiplin, bekerja 
keras, dan tanggung jawab secara organisasi.  
Berkat beberapa ajaran tersebut Muhammadiyah mendapat kepercayaan dari umat 
sehingga mampu melahirkan banyak amal usaha, terutama di bidang pendidikan, 
kesehatan, dan pelayanan sosial lain. 
Namun, justru dengan amal usaha yang semakin banyak, Muhammadiyah 
dihadapkan pada berbagai persoalan. Misalnya, energi Muhammadiyah nyaris habis 
hanya untuk kegiatan rutin mengurus amal usaha.  
Dengan meminjam istilah beberapa intelektual muda, Muhammadiyah seperti gajah 
gemuk yang semakin lamban dalam memberikan respons terhadap tantangan zaman. 
Akibatnya, kontribusi pemikiran Muhammadiyah di bidang sosial keagamaan terasa 
sangat kurang. Pada konteks inilah Muhammadiyah perlu merevitalisasi ideologi agar 
mampu menampilkan diri sebagai gerakan amal sekaligus gerakan ilmu. Buya Syafii 
Maarif merupakan salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan agar 
Muhammadiyah mampu menyandingkan gerakan praksisme dan gerakan 
intelektualisme. 
Menampilkan diri sebagai gerakan intelektual, selain gerakan praksis, akan sangat 
menentukan arah dan perjuangan Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua. 
Intelektualisme dapat menjadi sumber energi yang luar biasa bagi Muhammadiyah, 
terutama dalam rangka memberikan pencerahan pada kehidupan keberagamaan di 
Indonesia. Sebab, diakui atau tidak, wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini telah 
diwarnai persaingan yang sangat tajam antara kelompok Islam fundamentalis dan 
liberalis.  
Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan 
keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi 
yang luar biasa. Misalnya, simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian 
berjubah, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Meski beberapa 
identitas keislaman ini memiliki rujukan dalam ajaran Islam, menyederhanakan Islam 
dengan hal-hal yang bersifat kategoris seperti itu jelas melenceng dari substansi 
ajaran Islam.  
Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga 
menimbulkan banyak kontroversi. Misalnya, kelompok Islam liberal dikatakan telah 
mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat Islam. Penerjemahan kalimat 
thayyibah; la ilaha illallah dengan tiada Tuhan selain Tuhan, merupakan salah satu 
contoh kreasi para pembaru muslim yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan. 
Menghadapi perdebatan dan persaingan dua mazhab pemikiran Islam yang senantiasa 
memutlakkan kebenaran kelompoknya, Muhammadiyah sesungguhnya dapat 
menampilkan diri sebagai mediator. Dalam hal ini Muhammadiyah dapat 
menjalankan fungsi management of ideas di antara berbagai mazhab pemikiran.  
Yang perlu dilakukan Muhammadiyah pada berbagai mazhab pemikiran (school of 
thought) adalah mengajak untuk bergerak ke posisi tengah. Ajakan ini akan efektif 
jika ditempuh melalui dialog yang tulus dan tidak saling mengklaim kebenaran. Jika 
dialog ini dilakukan secara berkelanjutan, pada saatnya kita akan menyaksikan wajah 
Islam Indonesia yang sangat moderat dan toleran terhadap berbagai keragaman. (*) 
*). Dr Biyanto MAg , dosen IAIN Sunan Ampel, menulis disertasi tentang kaum 
muda Muhammadiyah. 
  
 


Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah

Nur, Syam

Bulan Evaluasi Diri  
Suara Karya Online, Jumat, 28 Agustus 2009 
Oleh: Nur Syam 
 
Manusia memiliki dua potensi sekaligus: kebaikan dan keburukan. Makanya, dalam 
kehidupan ini juga terdapat dua penggolongan manusia, yang dalam konsepsi Islam 
disebut sebagai ashab al-yamin (golongan orang baik) dan ashab al-syimal (golongan 
orang jahat). 
 
Ashab al-yamin adalah golongan orang yang akan menerima catatan amalnya dengan 
tangan kanan, yang berarti termasuk golongan orang yang baik. Sedangkan ashab al 
syimal adalah golongan orang yang akan menerima catatan amalnya dengan tangan 
kiri, yang berarti termasuk golongan orang yang jahat. 
Manusia dengan dua potensi yang dimilikinya inilah yang membedakannya dengan 
malaikat yang hanya memiliki potensi kebaikan dan setan yang hanya memiliki 
potensi kejahatan. Manusia adalah makhluk Tuhan yang komplit karena memiliki dua 
potensi sekaligus. Melalui dua potensi tersebut, kehidupan di dunia ini menjadi 
berwarna-warni. Ada keburuhan dan kebaikan. Dua hal tersebut menyatu di dalam 
tubuh manusia. Bisa saja manusia pada hari ini menjadi sangat baik dan di hari esok 
menjadi jahat, atau sebaliknya. 
Umat manusia sudah memperoleh syariat yang berisi pedoman untuk mengelola 
perilakunya. Syariat diturunkan kepadanya untuk menjadi pattern for behaviour, 
untuk menjadi pedoman dalam bertindak. 
Karena itu, disyariatkannya puasa sebagai upacara ritual manusia dalam relasinya 
dengan Allah pada hakikatnya juga untuk menjadi pedoman dalam bertindak. Tujuan 
diturunkannya ajaran puasa adalah untuk menuntun potensi positif manusia ke arah 
implementasi yang benar, dan mengerem potensi kejelekan ke dalam titik nol. 
Puasa yang berarti mencegah atau menahan merupakan syariat yang diturunkan 
kepada manusia agar manusia tidak melakukan keangkaramurkaan. Melalui puasa, 
manusia mengekang hawa nafsu yang di dalam tradisi Jawa Islam disebut sebagai 
megengan. Artinya, menahan semua yang membatalkan puasa. Menahan nafsu 
makan, minum, syahwat, dan sebagainya. Di sisi lain, harus mengembangkan potensi 
kebaikan, seperti sabar, ikhlas, jujur, dan amanah dalam rangka menuju ketakwaan. 
Maka, target akhir puasa adalah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. 
Puasa yang diperintahkan kepada manusia hakikatnya adalah untuk menjadi sarana 
introspeksi. Puasa itu untuk mengembangkan potensi ihtisaban: potensi untuk selalu 
melakukan koreksi internal terhadap diri sendiri. Yang dikembangkan melalui puasa 
bukan koreksi eksternal atau koreksi terhadap orang lain--meski ini bisa dilakukan--
tapi koreksi internal, koreksi terhadap diri sendiri. 
Melalui puasa kita dituntut untuk menimbang apakah yang sudah kita lakukan sesuai 
dengan potensi positif diri dimaksud dan menjauhkan diri dari potensi negatif. 
Seberapa potensi kejelekan menguasai diri kita dan seberapa besar potensi kebaikan 
telah kita implementasikan. Melalui introspeksi ini kemudian kita bisa menyusun 
rancangan ke depan berangkat dari titik nol atau fitri.*** 
  
 


Bulan Evaluasi Diri

Masdar, Hilmy

Barbarisme atas Ke(ber)adaban (Oleh: Masdar Hilmy) 
 
Tangan-tangan keji teroris mencabik- cabik Jakarta lagi. Kali ini Hotel JW Marriott dan 
Ritz-Carlton menjadi target. 
Sejumlah korban sipil berjatuhan. Banyak warga asing sudah lama diincar teroris. Tak 
ayal Perdana Menteri Australia Kevin Rudd mengecam aksi terorisme itu sebagai 
serangan barbarik atas kemanusiaan. 
Dalam keterangan pers yang disiarkan televisi, Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang 
Hendarso Danuri menyatakan, ledakan bom itu sebagai aksi bunuh diri. Siapa pun 
pelakunya, apa pun latar belakangnya, ledakan bom itu merupakan serangan atas 
kemanusiaan, peradaban dan ke(ber)adaban manusia. Maka, tiap elemen bangsa yang 
menghormati kehidupan dan kemanusiaan mengutuk aksi itu. 
Sindrom kekalahan 
Salah satu tafsir mengapa orang berlaku keji atas nilai-nilai kemanusiaan adalah karena 
para teroris dilanda sindrom kekalahan atas kehidupan. Kematian dipilih sebagai 
(re)solusi atas ketidakberdayaan atau kekalahan mereka. Inilah yang dalam konstruk 
teoretis Hrair Dekmejian (1985; 27-32) disebut sindrom rendah diri akibat kekalahan 
bertubi-tubi para teroris. 
Jalan kematian dengan melibatkan banyak orang tak bersalah menjadi katarsis 
perlawanan paling memungkinkan atas aneka bentuk kebuntuan dan kegagalan yang 
dialami teroris. Dan mereka gagal menemukan jalan rasional yang elegan. Para teroris 
adalah orang-orang yang kalah bertempur dalam medan kehidupan. Akibatnya, mati 
bersama ”musuh” adalah jalan yang dianggap paling rasional. 
Scott Appleby (2002) menegaskan, imajinasi dan psikologi kaum teroris dihantui sejarah 
kekalahan, nestapa, dan kepahitan hidup yang tak kunjung usai. Memori mereka dihantui 
perasan terkepung ”musuh”. 
Psikologi dan imajinasi kekalahan itu lalu dijadikan rujukan normatif guna melakukan 
aksi ”balas dendam” atas kekalahan yang dialami. Para teroris tidak mampu mengalahkan 
musuh dalam kontestasi kuasa, maka ”mati bersama” menjadi pilihan paling realistis. 
Konstruksi ”musuh” 
Korban teroris sebagian besar adalah ”musuh simbolik” atau ”musuh imajiner” yang 
terkonstruksi, dan bukan musuh ”ontologis”. Dengan demikian, musuh adalah konstruksi 
semantik yang sengaja dihadirkan dalam realitas sosial guna melegitimasi self-fulfilling 
prophecy teroris. Kata James Aho (1994: 26), ”if an enemy is not ontologically present in 
the nature of things, one must be manufactured”. 
Peter Berger dan Thomas Luckmann (1964) mengidentifikasi lima tahap proses 
terjadinya konstruksi ”musuh”. Pertama, tahap ”penamaan” atau ”pelabelan”, di mana 
proses identifikasi musuh terjadi melalui sebutan-sebutan antagonistik. 
Kedua, ”legitimasi” melalui berbagai pembenaran teologis-ideologis atas sikap 
permusuhannya itu. 
Ketiga, pembuatan mitos (mythmaking) guna menggalang simpati atau dukungan 
kelompok internal. 
Keempat, ”sedimentasi”, yakni proses pengendapan pemahaman antagonistik ke dalam 
memori kolektif kelompok teroris. Keempat tahap itu berkulminasi menjadi ”ritual”. 
Kelima, menggunakan aksi-aksi vandalistik-kekerasan terhadap musuh. 
Sindrom kehidupan 
Satu-satunya cara untuk melawan ”sindrom kematian” ala teroris adalah dengan ”sindrom 
kehidupan”. Erich Fromm (1964) sering menyebutnya sebagai ”sindrom pertumbuhan”. 
”Sindrom kehidupan” menempatkan hidup sebagai entitas sakral yang harus dijaga dan 
diisi dengan cinta dan kasih sayang terhadap sesama. 
Proses kontestasi dalam kehidupan harus dihadapi secara penuh keadaban, terlepas hasil 
akhir proses kontestasi itu. Kekalahan dalam kehidupan tidak harus dijawab dengan 
kematian sebab tidak satu agama pun menganjurkan kematian sebagai jalan keluar 
kekalahan. 
Islam, misalnya, menempatkan kehidupan sebagai entitas yang sakral. Agama 
mengajarkan, membunuh satu jiwa tak berdosa sama artinya membunuh seluruh manusia. 
Agama-agama juga memberikan penghargaan yang tinggi terhadap kehidupan. Dengan 
demikian, jalan kekerasan dan kematian adalah pilihan para pecundang. Mari menghargai 
kehidupan dengan menjaganya secara berkeadaban. 
Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya; Alumnus The University of 
Melbourne, Australia 
 
Ref: 
Kompas Online, Tuesday, 21 July 2009 


Barbarisme atas Ke(ber)adaban

Prof. Dr, Nur Syam

NU dalam Pusaran Politik 
 
Salah seorang cucu pendiri Nahdlatul Ulama (NU) KH Hasyim Asyari, KH Salahuddin 
Wahid (Gus Sholah), belum lama ini mengungkapkan kegelisahannya tentang NU di 
Jawa Pos. Dalam tulisan yang dimuat pada 17 Mei 2009 itu, Gus Sholah mengungkapkan 
kegelisahan tentang posisi NU di masa depan jika NU tidak cerdas dalam menyikapi 
pilpres tahun ini.  
 
Gus Sholah memaparkan, sejumlah fakta menyebutkan bahwa keterlibatan NU dalam 
politik praktis -pilpres, pilgub, pilbub, dan sebagainya- ternyata justru menjadikan NU 
terkerangkeng di dalam sebuah permainan politik yang tidak menyenangkan. Kegelisahan 
Gus Sholah ini sangat layak direnungkan. 
 
NU memang organisasi sosial keagamaan atau jamiyah keagamaan yang di dalam sejarah 
kehidupan bangsa dan negara telah memiliki sejumlah kontribusi dalam berbagai 
levelnya. NU juga sudah menorehkan diri dalam kancah politik nasional dengan secara 
meyakinkan masuk dalam jajaran partai politik yang memiliki bargaining power cukup 
kuat. Namun, justru beban kesejarahan itulah yang sering memancing keinginan untuk 
kembali ke kancah politik meski secara tersamar. NU yang telah memasuki kawasan 
khitah pun secara langsung maupun tidak langsung terjebak ke dalam kubangan 
perpolitikan yang sangat profan. 
 
Oleh karena itu, menjadi logis jika di tengah ingar bingar pilpres yang akan datang 
muncul berbagai kekhawatiran. Banyak harapan agar NU tetap menjaga netralitasnya. 
Melalui posisi tersebut, siapa pun yang memenangkan pilpres tidak akan menyulitkan 
posisi dan kepentingan NU di masa depan. 
 
Basis Kepentingan  
 
Kemenangan Partai Demokrat (PD) dalam pileg yang baru lalu menandai arus baru dalam 
peta perpolitikan nasional. Partai ini tentu sangat berbeda dengan PKS yang memiliki 
basis ideologis dan pengikut yang sangat komit. Di antara semua partai politik yang 
terlibat di dalam pileg, yang sangat ideologis hanyalah PKS. PKB, bahkan PKNU yang 
semula memiliki konstituen yang diramalkan ideologis, ternyata tidak lagi seperti itu.  
 
Jebloknya suara PKB dan PKNU tentu disebabkan pengaruh langsung maupun tidak 
langsung konflik politik yang terus melanda partai itu. Apatisme politik warga NU 
terhadap PKB atau PKNU kemudian mengarahkan tindakan politiknya ke PD atau 
lainnya sehingga di wilayah basis NU pun suara PKB dan PKNU nyaris habis.  
 
Partai politik memang didirikan sebagai sarana untuk artikulasi kepentingan. Karena itu, 
tidak ada satu pun partai politik yang tidak menyuarakan kepentingannya. Partai politik 
dengan ideologi dan asas apa pun hakikatnya sama, yaitu sebagai sarana untuk 
mengakses kepada kekuasaan. Bahkan, perolehan suaranya akan dapat dijadikan sarana 
untuk melakukan political pressure di dalam sistem koalisi yang dilakukan.  
 NU memang pernah menjadi bagian penting dalam sistem perpolitikan nasional. Dalam 
kurun waktu Orde Lama dan Orde Baru, NU memang menjadi bagian kehidupan politik 
dan tentu saja memiliki sejumlah sumbangan di dalam kerangka membangun politik 
Indonesia. NU pernah berjaya di era Orde Lama, kemudian kembali terpuruk di era Orde 
Baru.  
 
Dalam relasinya dengan kekuasaan, posisi NU sungguh fluktuatif. Namun, ketertarikan 
sebagian warga dan elite NU untuk bermain di dalam kawasan politik tidak pernah pudar. 
Inilah anehnya, NU dikenal sebagai organisasi tradisional, namun dinamika politik di 
dalamnya sungguh luar biasa.  
 
Sebabkan Kesulitan  
 
Sebagai jamiyah keagamaan, NU memang seharusnya tidak memasuki kawasan di dalam 
sistem perpolitikan. Keterlibatan secara politik sesuai dengan khitah adalah keterlibatan 
individu, bukan organisasi. Hal ini tentu sangat berbeda dengan partai politik, di mana 
keterlibatan anggota parpol dalam sistem perpolitikan bukan sekadar persoalan pribadi, 
tetapi merupakan representasi parpolnya.  
 
Karena itulah, ketika seorang pimpinan atau pengurus organisasi seperti NU atau lainnya 
memasuki kawasan parpol atau jabatan politik, maka akan sangat sulit dihindarkan 
terseretnya gerbong organisasi dalam percaturan dan praksis politik. Memang agak rumit 
menjustifikasi keterlibatan seseorang di dalam dunia politik, apakah atas nama individu 
atau organisasi. Namun, jangan dilupakan bahwa ketika seorang pimpinan organisasi 
memasuki kawasan tersebut, maka secara langsung atau tidak akan menyeret institusinya. 
 
Memang kita harus belajar dari masa lalu. Ketika NU masuk dalam dunia politik -
terutama di era Orde Baru- maka hampir seluruh akses NU dalam pengembangan 
masyarakat menjadi bermasalah. Banyak lembaga pendidikan NU yang tidak dapat 
mengakses kemajuan. Demikian pula institusi ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. 
Lesson learn yang kurang mengenakkan itu tentu harus menjadi perhatian di antara elite 
NU dalam berbagai level. 
 
Sungguh ironis jika di era di mana NU sudah menyatakan independen sebagai 
konsekuensi kembali ke khitah 1926, namun di dalam kenyataannya masih bermain mata 
dengan parpol atau elite parpol. NU memang memerlukan penegasan kembali tentang 
medan mana yang akan dimasuki.  
 
Di antara sekian banyak medan tersebut, medan politik merupakan medan yang paling 
rawan. Dari medan ini, segala benang ruwet NU tidak mampu diurai, bahkan bisa saja 
masalahnya menjadi semakin krusial.  
 
NU memang bukan melting pot yang semuanya bercampur baur menjadi satu. Luluh dan 
menyatu. NU tetap diharapkan menjadi suatu institusi yang keanekaragaman dalam 
berbagai tindakan bisa diadopsi sedemikian rupa. Dan menurut saya, selain aspek teologi 
dan ritual, ruang dialog itu terbuka lebar.  
 
NU itu ibarat sebuah panggung orkestra, setiap pemain bisa berimprovisasi sesuai dengan 
instrumen yang dimainkan. Namun, meski berbeda instrumen, improvisasi, dan ekspresi, 
pemain orkestra tersebut akan melahirkan harmoni dalam paduan yang sempurna.  
 
Barangkali relasi yang dibutuhkan warga NU, elite NU, dan politisi dalam pilpres adalah 
membangun hubungan kontraktual terbuka sehingga semuanya akan memperoleh 
kesempatan dan peluang yang sama untuk berkompetisi secara fairness dan berkeadaban. 
Wallahu alam bi al-shawab. (*) 
 
Prof Dr Nur Syam MSi, Guru Besar Sosiologi dan Rektor IAIN Sunan Ampel 
Klik di sini link sumber 
 
Ref: 
Opini: Jawapos Online, Tuesday, 19 May 2009 


NU dalam Pusaran Politik\ud

Abdul Kadir Riyadi, .

Does Haj Make a Difference  
The Jakarta Post, Nopember 26, 2009 
Oleh: Abdul Kadir Riyadi 
 
Millions of Muslims across the globe are now gathering in Mecca to perform the fifth 
pillar of Islam, haj. 
The haj is obligatory for Muslims once in their life when they can afford to pay their 
expenses and secure provisions for their families until their return. 
Given the nature of the haj, this annual rite is wealth-related. Indonesia alone sends 
about 210,000 pilgrims to Saudi Arabia, spending thousands of dollars before, during 
and after the pilgrimage.      
Apart from the haj cost, they also must host often-large-crowds of friends and 
relatives in a feast normally consisting of drinks, popcorn, candies and other treats. 
To book the trip, some pilgrims save for years or else sell their assets and belongings, 
such as productive land and property, sacrificing their very source of living. But does 
all this spending bring these pilgrims closer to God and make them better people? 
One is right in assuming that the haj can indeed be good for Muslims in their spiritual 
life by bringing a greater sense of inner peace and tranquility.   
But it is also legitimate – given the rampant corruption in our society – to expect that 
the haj does bring a positive influence upon those who perform it, then in one way or 
another they can have a positive influence upon their society.   
In our country where corruption is rampant, one would ask where are the haj pilgrims 
in this state of social, spiritual and religious corruption? 
I remember as a child that a person who returned from the holy land behaved rather 
differently and was able to influence others to behave properly. They became more 
virtuous and committed to their religion and social services. They became more 
charitable and kind. They abandoned most of their small vices and addictions, such as 
smoking and meaningless socializing. The haj pilgrims would also be more 
committed to the mosque and were prepared to listen for hours to lessons by religious 
scholars. 
In those days, the ones who earned the title haji would mostly display the qualities of 
a pious person. 
The haji rarely took up old habits or frivolous pursuits. The haj leaves a firm 
impression that often lasts forever. 
Nowadays, there is doubt whether the haj constitutes a turning point in a person’s life 
or has a positive influence on their attitude to life. 
The current moral state of our society does not reflect the spirit of the haj as a means 
toward self-transformation.   
While Islam teaches through the haj that we are more than mere physical creatures 
and should strive continuously to reach our spiritual goal beyond matter, many haji 
do the reverse by striving for material advantages, often illegally. 
Corruption in this country is often committed by the haji, a fact that raises skepticism 
about the quality and the transformative power of the haj. 
All this has nothing to do with the haj itself.  The haj remains the pivotal means for 
spiritual purification and religious enlightenment. The holy prophet says, “A person 
who performs the haj properly will return as a new-born baby [free of sin]”. 
But the fact that the haj has often been manipulated, mainly by the capital-owners, 
makes the holy pilgrimage often lose its true meaning.   
For wealthy people, the haj has become like a trip to Singapore or Thailand. For the 
capital-owners, such as those who own the so-called KBIH (a group that organizes 
haj training prior to the departure to the holy land) it is a lucrative business. The brisk 
business that takes place during the haj season is enough to realize that commerce is 
the determinant factor of the haj. 
The fact that millions of Muslims in Indonesia who have performed the haj have 
failed to transform the country into a better society, morally attests to the haj’s dim 
impact.   
If the haj does not bring about meaningful change in our society, and becomes a mere 
physical exercise devoid of any spiritual significance, performing the haj will parallel 
idol-worship activity. 
 
The writer graduated from Al-Azhar University Cairo and the University of Cape 
Town, South Africa.  He currently teaches at the State Institute of Islamic Studies 
(IAIN) in Surabaya. 
  
 


Does Haj Make a Difference

Prof Dr, Nur Syam

ISLAM PERADABAN: 
Dimensi Normatif dan Historis 
 
Prof. Dr. H. Nur Syam, Drs., Msi 
Guru Besar Sosiologi dan Rektor IAIN Sunan Ampel 
 
 
Pada mulanya, Islam hanyalah agama suku di Jazirah Arab, yaitu Suku Quraisy. 
Namun lambat tetapi pasti Islam berkembang melintasi dimensi kesukuannya dan terus 
berkembang hingga ke berbagai wilayah di dunia. Hanya dalam waktu 23 tahun Islam 
dapat berkembang ke seluruh jazirah Arab dan kemudian melintasi daratan dan lautan ke 
Afrika Utara, melalui Selat Gibraltar ke Eropa dan terus berkembang ke wilayah Timur, 
anak benua India dan terus bergerak ke wilayah Timur hingga ke Asia Tenggara, Tengah 
dan bahkan Cina. 
Pergerakan penyebaran Islam yang demikian cepat tentunya menghasilkan berbagai 
pertemuan dengan berbagai budaya atau tradisi lokal yang memang telah ada 
sebelumnya. Hampir dipastikan bahwa tidak ada wilayah yang tanpa budaya. Tanpa ada 
ranah kosong budaya. Semua masyarakat dalam keadaan apapun tentunya sudah 
memiliki budayanya sendiri-sendiri. Makanya, ketika Islam datang ke suatu tempat juga 
akan bertemu dengan budaya setempat yang mengharuskannya untuk ”bernegosiasi” 
dengan budaya atau tradisi lokal dimaksud. Itulah sebabnya, di dunia ini banyak varian 
dalam beragama—termasuk Islam—yang disebabkan oleh dialog budaya antara yang 
datang dengan yang lama dan sebaliknya. Di dalam perjumpaan ini tentunya tidak ada 
yang kalah atau menang. Keduanya berada di dalam suatu dialog yang saling memberi 
dan menerima bahkan saling menguatkan. Inilah barangkali keunikan dunia manusia 
dengan kebudayannya.  
Sebagai agama, Islam sama dengan agama lainnya. Artinya memiliki seperangkat 
ajaran normatif yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bertingkah laku. Memang 
harus diakui bahwa tentunya ada perbedaan antara agama yang satu dengan lainnya, 
terutama yang terkait dengan sisi normatif ajarannya. Sisi ajaran normatif—keyakinan 
dan ibadah—pasti menyisakan perbedaan yang tidak bisa dipertemukan. Namun 
demikian tetap ada dimensi universal ajaran, seperti pesan humanisme, kerja keras, 
kejujuran, kesabaran, dan    kebaikan lainnya.  
Islam juga tentunya terkait dengan persoalan historis. Sebab Islam sebagai agama 
manusia pastilah bersentuhan dengan dimensi kemanusiaan dengan berbagai pernak-
perniknya. Sebagai sesuatu yang historis, maka Islam mesti berurusan dengan dunia 
kemanusiaan. Ada tafsir, faham dan keyakinan tentang Islam yang bervariasi sesuai 
dengan lokus, konteks dan pemahamannya. Inilah yang secara antropologis kemudian 
menghasilkan berbagai tipologi tentang Islam dalam relasinya dengan dunia 
kemanusiaan. 
Muhammad, SAW telah mewariskan Islam dalam bentuknya yang sekarang 
bervariasi. Maka di dunia ini kemudian ada yang disebut sebagai Islam Jawa, Islam 
Malaysia, Islam Thailand, Islam Eropa, Islam Afrika, Islam Amerika dan sebagainya. Hal 
ini adalah konsekuensi dari semakin intensifnya relasi umat Islam dengan berbagai umat 
di dunia belahan lain. Dalam pandangan studi budaya seperti ini, maka sahlah Islam 
dalam varian yang berbeda tersebut. Ada partikularitas di tengah universalitas.  
Islam historis adalah Islam peradaban. Islam yang menyejarah di dalam dinamika 
kehidupan umat manusia. Bukan Islam yang di langit suci tetapi Islam yang bercampur 
dengan tanah dan air. Islam yang penuh dengan dinamika kemanusiaan. Makanya, di 
dalam sistem kekhalifahan yang terjadi di era pasca Nabi juga sangat sarat dengan aspek 
kemanusiaan tersebut. Ada strategi, siasat, rivalitas, konflik bahkan perang dan 
pembunuhan. Inilah pernak-pernik Islam sejarah yang berbeda dengan Islam normatif.  
Namun demikian harus tetap dibaca bahwa Islam dalam lintasan sejarah 
kemanusiaan dan kemasyarakatan telah menorehkan tinta emas dalam membangun 
sejarah kemanusiaan dalam banyak hal. Peradaban yang oleh kalangan tertentu disebut 
sebagai puncak kebudayaan telah diwariskan Islam dalam kurun waktu dulu hingga 
sekarang. Islam di Timur Tengah, Afrika, Eropa, Asia Tengah, Asia Selatan dan bahkan 
di belahan dunia lain  telah menghasilkan para ahli dalam berbagai disiplin keilmuan. 
Kemampuan para intelektual dan akademisi Islam di abad keemasan Islam telah 
menghasilkan karya-karya adilihung. Siapa yang tidak kenal Umar ibn Abd al-Azis, Al-
Khawarizmi, Ibn Sina, Ibn Rusyd, Ibn Khaldun, Ibn Batutah, hingga Al-Ghazali. Mereka 
dan lainnya yang tidak disebutkan di dalam tulisan ini adalah akademisi dan intelektual 
Islam yang memiliki sumbangan dalam kemajuan ilmu pengetahuan. Ada negarawan 
seperti Umar Ibn Abd al-Azis, ada ahli Ilmu Pengetahuan Alam seperti Al-Khawarizm, 
ada ahli Filsafat seperti Ibn Rusyd, ada ahli kedokteran seperti Ibn Sina, ada ahli ilmu 
sosial seperti Ibn Khaldun,  ada ahli sejarah seperti Ibn Batutah, ada ahli filsafat sufi 
seperti Al-Ghazali dan banyak lainnya. 
Islam memang telah menjelajah hampir di seluruh penjuru dunia. Islam yang lahir 
di abad ke 6 Masehi ternyata sekarang telah menemukan daerah-daerah penyebaran yang 
sangat luas. Dimulai dengan ekspansi di Afrika Utara kemudian ke Eropa Selatan dan 
terus ke timur Asia Selatan, Tengah dan Timur dan terus menembus Amerika dan Eropa 
serta Australia. Ini semua dilakukan oleh para penyebar Islam yang tidak kenal lelah. Dan 
hebatnya, Islam berkembang karena dialog yang dilakukan secara terus menerus dalam 
konteks menemukan kebenaran. 
Buku ini mengupas sejumlah aspek keilmuan dan lintasan sejarah peradaban Islam. 
Sejumlah peristiwa penting dalam perkembangan Islam di zaman kekhalifan Islam 
dikupas dengan sangat memadai untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Islam 
peradaban tersebut berkembang dalam kehidupan masyarakat. Sejarah  politik umat Islam 
dalam rentang waktu perkembangannya juga dibahas cukup memadai. Sistem 
pemerintahan yang terjadi dalam sejarah umat Islam juga memberikan legitimasi bahwa 
sistem politik adalah wilayah kemanusiaan yang sesungguhnya dapat dilandasi oleh 
substansi ajaran Islam. Simbol-simbol pemerintahan adalah wilayah profan yang berbasis 
agama.  
Karya ini sungguh merupakan suatu karya yang  secara komprehensif memetakan 
sejarah perjalanan Islam peradaban yang sarat dengan urusan kemanusiaan. Semoga buku 
ini bermanfaat dalam memberikan informasi kepada khalayak tentang bagaimana sejarah 
Islam dalam perspektif budaya dan peradabannya harus dibaca dan dipahami. 
Semoga bermanfaat. 
 
 
 
Surabaya,  awal Juli 2009 
     


Islam Peradaban

Akh Muzakki, .

Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi 
Jawa Pos, Jumat, 23 Oktober 2009 
Oleh: Akh Muzakki 
  
KABINET Indonesia Bersatu Jilid II telah dibentuk dan diumumkan secara resmi 
pada 21 Oktober 2009 malam. Bagi kaum guru yang disebut-sebut sebagai pahlawan 
tanpa tanda jasa, pos paling menarik untuk dicermati adalah Kementerian Pendidikan 
Nasional.  
Terpilihnya Muhammad Nuh, mantan rektor ITS Surabaya, sebagai menteri 
pendidikan nasional memberikan harapan baru. Personalitas dan integritasnya 
mengundang ketertarikan banyak pihak, tidak terbatas guru, untuk mencurahkan 
harapan tersebut.  
Salah seorangnya Dahlan Iskan, bos Jawa Pos Group. Dalam sebuah kolom, dia 
menuliskan pandangannya: "Yang menarik (dari Muhamamd Nuh), bagaimana orang 
yang punya integritas dan sangat jujur itu sekarang harus mengelola anggaran Rp 250 
triliun. Orang pasti ingin tahu bagaimana menteri yang rumahnya berada di sebuah 
perkampungan di Surabaya tersebut harus mengatur dana terbesar APBN Indonesia 
(Jawa Pos, 22/10/2009)." 
Bagi guru, pengelolaan anggaran diknas yang besar itu memang penting. Tapi, hal 
paling utama yang kini meresahkan mereka berkaitan dengan ujian nasional. 
Pasalnya, hasil ujian nasional itulah yang menjadi penentu lulus tidaknya seorang 
siswa dan guru berada dalam posisi yang serbasalah, tertekan serta akhirnya 
bertindak curang. 
Tengoklah curhat sejumlah guru yang menjadi "korban" ujian nasional. Curhat itu 
dikirimkan kepada saya lewat e-mail. Tampak mereka sudah tidak tahan berada 
dalam tekanan ujian nasional. Bagi mereka, ujian nasional telah berubah wajah 
menjadi rezim penumpul nurani dan moral kemanusiaan.  
Dalam curhatnya, salah seorang guru mengeluhkan banyaknya nilai siswa yang 
didongkrak. Bahkan, dia dipermalukan salah seorang siswanya yang tergolong tidak 
pintar dan suka membolos, tapi ternyata nilai yang diperolehnya di ujian nasional 
kebanyakan 10. Jadilah dia dicibir oleh muridnya sendiri. Saat mengadu ke kepala 
sekolah, dia malah dibilang, "Makanya, jadi guru jangan terlalu idealis, bantu dong 
muridnya." Kata "bantu" menunjuk kepada praktik perjokian semu. 
Seorang guru lain malah berpendapat dalam curhatnya bahwa ujian nasional sudah 
dikendalikan oleh semacam mafia. Nilai bisa disetel oleh sebuah "jaringan kotor" di 
internal penyelenggara pendidikan. Dia lalu berniat mengundurkan diri dari PNS. 
Alasannya, mengundurkan diri lebih baik daripada kerja, tapi selalu bertarung dengan 
hati nurani. 
Problem Universal  
Pak Muhammad Nuh, yakinlah curhat tersebut bukan hanya milik segelintir guru, 
melainkan menjadi problem universal para guru di Indonesia. Saat ujian nasional 
menjadi rezim, guru menjadi korban. Bukan hanya korban dari kuasa kepala sekolah 
yang tak ingin "ditegur" kepala dinas pendidikan karena ada siswa yang tak lulus, 
tetapi juga korban tuntutan orang tua agar siswa bisa lulus.  
Menurut hemat saya, kebijakan dan praktik pendidikan dengan menjadikan ujian 
nasional sebagai penentu tunggal kesuksesan siswa seperti itu telah melupakan esensi 
persoalan yang dihadapi pendidikan nasional kita.  
Memang benar, kita harus bergerak menuju bangsa yang lulus dan berkualitas. Cara 
pengukuran lewat mekanisme ujian juga sesuatu yang lazim. Secara prinsip, saya 
juga sangat setuju dengan gagasan pentingnya penguatan mekanisme pengujian 
kecakapan siswa melalui ujian nasional.  
Namun, bagi saya, persoalannya bukan hanya itu. Ada masalah mendasar yang 
menyelimuti mekanisme pengujian tersebut, yakni terkait dengan pemberlakuan 
kurikulum di pendidikan nasional kita. Sudah semestinya kita meletakkan persoalan 
yang seharusnya pada sistem pengenaan kurikulum yang dikembangkan di 
pendidikan tanah air.  
Pendidikan Indonesia dikembangkan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), 
yang kini lebih disempurnakan melalui desain dan bangunan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP). Inti desain dan bangunan kurikulum seperti itu adalah 
upaya untuk mengapresiasi kompetensi setiap siswa sesuai dengan keragaman 
individual (individual differences) yang dimiliki.  
Karena itu, dengan menjunjung tinggi prinsip kompetensi tersebut, bangunan dasar 
kebijakan ujian nasional sungguh menyisakan persoalan. Muatan kompetensi yang 
dikembangkan oleh kurikulum yang diberlakukan tak tecermin dalam ujian nasional. 
Bagaimana bisa seorang siswa yang prestasi akademiknya secara umum sangat bagus 
akhirnya dinyatakan tidak lulus karena nilainya pada salah satu bidang studi yang 
diujikan lebih rendah daripada standar minimal yang diberlakukan secara nasional?  
Sertakan Guru  
Pasal 35 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mensyaratkan 
kompetensi kelulusan yang ditetapkan secara nasional mestinya tidak dimaknai 
dalam bentuk menjadikan ujian nasional sebagai satu-satunya faktor kelulusan. Harus 
ada mekanisme yang menyertakan peran sekolah dan guru dalam menentukan 
kelulusan siswa didik.  
Kalau tidak, pemerintah berarti ikut memperpuruk kondisi sosial pendidikan 
nasional. Bentuknya, menjadikan kemampuan kognitif sebagai satu-satunya tolok 
ukur kelulusan tanpa pertimbangan dan penilaian yang sama terhadap aspek afektif 
dan psikomotorik, yang catatan persisnya hanya diketahui sekolah dan guru. Padahal, 
dua aspek terakhir memiliki peran yang sama dengan aspek kognitif dalam 
menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.  
Posisi guru di tengah tanggung jawab untuk menciptakan generasi bangsa yang 
berkualitas rawan terimpit rezim ujian nasional sebagai penentu kelulusan satu-
satunya. Guru sadar bahwa generasi yang berkualitas menuntut terinternalisasikannya 
nilai moral.  
Namun, kesadaran itu akhirnya harus terenggut oleh kepentingan berangkai untuk 
membuat seluruh siswa lulus melalui ujian nasional. Alih-alih nilai moral kejujuran 
yang dipertahankan, pragmatisme yang berujung pada praktik culas melalui perjokian 
semu menjadi gambar besar.  
*). Akh. Muzakki , dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, alumnus The 
University of Queensland, Australia. 
  
 


Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi\ud

Masdar Hilmy , .

Melembagakan Politik Hijau  
Jawa Pos, Selasa, 15 Desember 2009 
Oleh: Masdar Hilmy 
 
Bencana demi bencana telah mengakrabi kita. Mulai bencana alam seperti gempa 
bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kelaparan, kekeringan, gagal panen, hingga 
bencana krisis sosial-ekonomi-politik. Sinyalemen bahwa kita hidup di atas negeri 
bencana ternyata benar belaka. Bukan semata bencana dalam pengertian fisik akibat 
murkanya alam, tetapi juga bencana nonfisik akibat pendangkalan, pemiskinan, dan 
degradasi moral anak bangsa. 
Konon, hanya 15 persen bencana disebabkan oleh faktor alam. Sisanya, 85 persen, 
lebih banyak disebabkan oleh tangan-tangan jahil manusia. 
Kenyataan demikian hanya membenarkan tesis klasik E.F. Schumacher dan Fritjof 
Capra bahwa krisis ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan hidup berakar dari krisis 
moralitas bangsa itu sendiri. 
Jauh-jauh hari Allah sudah memperingatkan bahwa manusia merupakan aktor utama 
di balik segala bentuk kerusakan di muka bumi: "Telah tampak kerusakan di darat 
dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada 
mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan 
yang benar)" (QS. 30: 41). 
 
Penyelewengan mandat  
Pada awalnya manusia diciptakan oleh Allah untuk memakmurkan bumi dan seisinya 
(QS 11:61). Tetapi, manusia juga yang telah menyelewengkan mandat suci tersebut 
dengan berbuat kerusakan-kerusakan di muka bumi.  
Berita tentang watak dasar manusia yang merusak itu sebenarnya sudah disampaikan 
oleh malaikat ketika Allah hendak menciptakan manusia sebagai khalifah di bumi. 
Ini tecermin dalam salah satu Firman-Nya: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan 
seorang khalifah di bumi. Mereka (malaikat) berkata: "Mengapa Engkau hendak 
menjadikan (khalifah) di bumi orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan 
mensucikan Engkau?" (QS. 2:30).  
Syahdan, manusia tampil menjadi perusak terhebat akibat nafsu keserakahan untuk 
mengeksplorasi, mengeksploitasi, serta menguasai sumber-sumber alam tanpa 
memperhitungkan dampak kerusakannya. Maka, muncullah ketidakseimbangan, 
ketidakteraturan, dan disharmoni alam. 
Dalam kondisi semacam ini, alam menjadi sulit dikendalikan, semakin tidak 
bersahabat, dan mudah "murka." Gejala perubahan alam yang dulu berjalan teratur 
kini semakin sulit diprediksi. Bumi menjadi hunian yang semakin tidak nyaman 
akibat pemanasan global atau "efek rumah kaca" (green house effect). Bencana alam 
seperti banjir dan angin topan semakin sering terjadi. Ini semua terjadi ketika 
pembangunan diceraikan dari kearifan dan etika. 
Selama ini kita sering disilaukan oleh rasionalitas paham pembangunanisme yang 
dibungkus dengan bahasa eufemistik. Istilah pembangunan, kemajuan, 
pengembangan sains dan teknologi, dan semacamnya sering dipakai untuk 
melegitimasi keserakahan manusia. Padahal, pembangunan ibarat pedang bermata 
ganda; bisa menjadi berkah atau bencana. Di satu sisi ia menjanjikan kemudahan dan 
kenyamanan hidup. Namun, ia juga memberikan ancaman nyata, terutama ketika 
seluruh kegiatan dimaksud berjalan liar tanpa kendali.  
Kenyataannya, lihatlah apa yang terjadi di sekitar kita. Aktivitas pembangunan sering 
tanpa didasari master plan dan analisis dampak lingkungan (amdal) yang matang. 
Prinsipnya, ada uang ada barang. Asal ada untung, berdirilah gedung-gedung. Harus 
diakui, semua itu didasari hasrat untuk mengeruk laba sebesar-besarnya.  
Meminjam istilah Chandra Muzaffar, seorang aktivis-intelektual Malaysia, inilah saat 
di mana keserakahan terlembagakan melalui kegiatan ekonomi-kapitalistik. Yakni, 
ketika logika keuntungan dan kepuasan bendawi menjadi panglima dalam kehidupan. 
Maka yang bekerja dalam logika semacam ini adalah memanfaatkan ruang untuk 
menggapai keuntungan sebesar-besarnya dengan dalih meningkatkan kesejahteraan. 
Padahal, menurut sebuah laporan penelitian, biaya pemulihan (reco very cost) akibat 
kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas "pembangunan" manusia 
ternyata jauh lebih mahal ketimbang keuntungan ekonomi yang diperolehnya. Karena 
itu, inilah saatnya kita merefleksi seluruh kegiatan "produksi ekonomi" dimaksud 
agar dampaknya tidak meluluhlantakkan manusia. 
"Politik Hijau"  
Bencana demi bencana seharusnya menyadarkan kita akan pentingnya akhlakul 
karimah terhadap alam. Para pengambil kebijakan seharusnya tidak mengumbar 
"libido keuntungan" di balik seluruh kebijakan pembangunan di negeri ini. Jangan 
semata-mata karena pertimbangan keuntungan ekonomis, keseimbangan alam 
dikesampingkan. Lihatlah apa yang sudah dilakukan sejumlah pejabat-politisi kita 
yang tidak lagi mengindahkan keseimbangan alam. 
Keterlibatan pejabat-politisi di balik pembalakan liar, alih fungsi hutan lindung, dan 
pembangunan fisik tanpa analisis dampak lingkungan yang memadai jelas 
mengancam ekosistem kita. Sejalan dengan ini, rencana jalan tol Trans Jawa yang 
bakal memangkas 1.182 pohon jati berusia 103 tahun di Kabupaten Madiun sungguh 
memiriskan hati kita. Tidak adakah cara lain membangun tanpa merusak? 
Sudah terlalu banyak korban berjatuhan akibat salah urus alam. Ironisnya, kita tidak 
pernah mau belajar dari bencana. Lebih memprihatinkan lagi, hampir semua 
kerusakan alam bermula dari "persekongkolan jahat" di gedung-gedung dewan dan 
atau kantor pemerintahan yang terhormat, institusi garda depan yang seharusnya 
menjadi front-liners bagi konservasi alam. 
Mengatasi itu semua, sudah saatnya kita mempertimbangkan "spiritualitas hijau" 
sebagai basis etika-moral dalam tradisi politik kita. Dalam tradisi politik semacam 
ini, kesadaran akan pentingnya keseimbangan alam harus melandasi setiap kebijakan 
publik.  
Sejatinya, paradigma "politik hijau" merupakan upaya mengembalikan mandat suci 
penciptaan manusia dari perusak menjadi pemakmur bumi yang hakiki. Hal ini 
sejalan dengan firman Allah: "Dan janganlah kalian merugikan manusia pada hak-
haknya dan janganlah kalian merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan" 
(QS 26: 183). Paradigma "politik hijau" bermuara pada pentingnya mentalitas hidup 
bersih, menaklukkan keserakahan, dan penghargaan tinggi terhadap keseimbangan 
alam semesta. 
Dr Masdar Hilmy MA, dosen IAIN Sunan Ampel, alumnus S-3 University of 
Melbourne, Australia.  
 
   
  
 


Melembagakan Politik Hijau

Sumber: Jawa Pos, 9 April 2009. 
Refleksi Pemilu 2009: Selamat berpesta Demokrasi 
Oleh : Masdar Hilmy * 
Hari ini Indonesia memilih. Setiap warga pemilih pergi berbondong-bondong 
ke bilik suara untuk mencontreng. Mereka menggantungkan asa kepada para 
wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif untuk lima tahun ke depan. 
Sejenak kita lupakan hiruk-pikuk kehidupan, berpaling dari berbagai macam 
kepenatan guna merayakan datangnya hajat politik lima tahunan itu. 
Kita -secara salah kaprah- sering menyebut pemilu sebagai “pesta demokrasi” 
hanya karena setiap warga diberi kebebasan untuk menentukan pilihan 
secara demokratis. Menurut saya, analogi tersebut tidak terlalu tepat untuk 
menggambarkan sakralitas pemilu yang seharusnya dilaksanakan dengan 
segala kekhusyukan dan kekhidmatan. Tujuan pemilu untuk memperbaiki 
kualitas hidup bangsa di segala lini terlalu mulia untuk sekadar 
dipersandingkan dengan sebuah pesta. 
Memang layaknya sebuah pesta, perhatian kita sering disibukkan oleh aspek 
remeh-temeh yang bersifat aksesori-seremonial belaka. Mayoritas warga 
biasanya lebih tertarik kepada gegap gempita pesta dimaksud, sembari 
melupakan aspek teleologisnya. Pada saat seperti ini, kita cenderung asyik 
masyuk dalam ekstasi gemerlap pesta, sembari abai terhadap refleksi 
eksistensial pemilu bagi perbaikan kualitas hidup bangsa ke depan. 
Tetapi, itulah pesta. Para pengunjung sering tidak diberi banyak pilihan, 
kecuali “dipaksa” menikmati suguhan acara dan hidangan yang telah 
dirancang event organizer. Pengunjung sering menjadi objek kekakuan 
protokoler, mulai tata cara berpakaian, beramah-tamah, hingga ekspresi raut 
muka. 
Demi memenuhi aturan protokoler itu, pengunjung sering harus pandai 
berbasa-basi. Di panggung pesta setiap pengunjung harus pandai 
bersandiwara demi menyenangkan pengunjung lain. Ekspresi kepribadian 
otentik sering disembunyikan, diganti dengan kepalsuan-kepalsuan 
Segera setelah pesta, suasana pun kembali sunyi, sepi, dan tanpa bekas. 
Semua bergegas ke tempat dan kesibukan masing-masing, melepas segala 
macam atribut pesta yang palsu. Berakhirnya ingar-bingar pesta menandakan 
berakhirnya kepalsuan, sekaligus kembalinya keaslian. Di sinilah episode 
business as usual dimulai kembali. Setiap individu kembali ke “dunia nyata” 
bahwa segala macam kesulitan dan impitan hidup kembali mengakrabinya. 
Kebermaknaan Pemilu 
Lantas, apa makna analogi di atas bagi pemilu hari ini? Inilah sebuah refleksi 
yang sering absen dari benak kebanyakan orang ketika pemilu tiba. Pilihan 
kita seharusnya mencerminkan “deskripsi tebal” menyangkut kualitas 
demokrasi, bukan karena dorongan sesaat atas dasar pragmatisme, 
hedonisme, dan narsisme sempit. Adalah terlalu beriesiko untuk 
menyandarkan kualitas demokrasi hanya kepada segelintir elite politik yang 
belum tentu memiliki integritas serta kapasitas menyelesaikan berbagai 
persoalan bangsa. 
Miskinnya pemaknaan pemilu persis terletak pada kenyataan belum 
berimbasnya pemilu bagi perbaikan kualitas hidup warga. Artinya, pemilu 
masih menjadi pesta rutin tanpa makna. Selebihnya, rakyat tetap menjadi 
objek politik-kekuasaan belaka, dibuai oleh janji-janji tidak realistis saat 
kampanye. 
Karena itu, saat ini setiap warga layak menggugat kebermaknaan pemilu bagi 
perbaikan kualitas kehidupan bangsa secara menyeluruh. Setiap jengkal 
langkah dan hela nafas kita menuju bilik suara harus didasari atas kesadaran 
penuh untuk merangkai asa ke depan, bukan sekadar meramaikan pesta. 
Masih ada sisa waktu lima tahun ke depan yang jauh lebih bermakna untuk 
dikawal ketimbang sekadar menerima politik uang dari para caleg. 
Gugatan yang sama pernah dilakukan sejumlah bangsa lain yang menganut 
asas demokrasi. Eric Selbin, misalnya, pernah menggugat kebermaknaan 
demokrasi bagi masyarakat Amerika Latin ketika pemilu tidak berbuah 
kesejahteraan warga masyarakat luas, melainkan hanya menguntungkan 
segelintir elite (Eric Selbin, Modern Latin American Revolutions, 1999). 
Kebermaknaan demokrasi juga pernah digugat di Rusia ketika pemilu hanya 
melanggengkan monopoli dan oligopoli ekonomi-politik kelompok tertentu 
(Grigory Yavlinsky, 1998). 
Kualitas Demokrasi 
Bukan rahasia lagi jika proses demokratisasi di negeri ini belum berkelindan 
dengan upaya perbaikan kualitas hidup warganya. Terbukti, Pemilu 2009 
yang sangat mahal itu justru diselenggarakan di tengah berbagai persoalan 
yang mengimpit bangsa ini, seperti kemiskinan, pengangguran, dan 
semacamnya. Hal itu terjadi karena demokrasi masih dipersepsi sebagai 
tujuan, bukan sarana untuk mencapai tujuan. Seharusnya, dengan demokrasi, 
berbagai persoalan bangsa dapat diurai dan diselesaikan secara damai, 
elegan, dan bermartabat. 
Memang harus diakui, rendahnya kualitas demokrasi kita tidak hanya 
ditentukan kualitas para caleg dan politisi kita, tetapi juga oleh faktor-faktor 
lain seperti kinerja institusi dan infrastruktur demokrasi serta kualitas pilihan 
pemilih yang masih rendah. Kenyataannya, tidak semua warga pemilih 
mendasarkan pilihan kepada pertimbangan-pertimbangan rasional jangka 
panjang untuk memperbaiki keadaan. 
Kebanyakan pemilih kita memang bergerak semakin rasional, terutama 
dengan maraknya politik transaksional antara mereka dan para caleg. Tetapi, 
pergerakan mereka baru sebatas “rasionalitas minimal” dengan cara memilih 
caleg tertentu dengan imbalan “berjuang” (beras, baju dan uang). Mereka 
belum sampai pada tahap “rasionalitas maksimal”, yang partisipasi politik 
warga dalam pemilu didasari kesadaran penuh untuk memperbaiki kualitas 
hidup dan keadaban politik mereka. Artinya, pemilih dalam derajat tertentu 
justru turut mendegradasi kualitas demokrasi di negeri ini. 
Inilah saat yang tepat untuk merestorasi kualitas demokrasi kita dengan cara 
memperbaiki berbagai kelemahan pemilu, mulai persoalan akuntabilitas 
proses penyelenggaraannya hingga peningkatan kualitas pilihan pemilih. Alih-
alih, demokrasi akan kehilangan kepercayaan (trust) di kalangan 
penganutnya. Padahal, demokrasi prosedural diasumsikan berkorelasi positif 
terhadap peningkatan demokrasi susbstansial, pertumbuhan ekonomi, dan 
kesejahteraan warganya (Francisco L. Rivera-Batiz, 2002). Hanya pada 
kondisi semacam itulah pemilu bisa dikatakan sebagai sebuah “pesta rakyat”. 
Jangan ada dusta di antara kita. Selamat berpesta demokrasi! 
Masdar Hilmy, MA PhD, pengajar Program Pascasarjana IAIN Sunan Ampel 
Surabaya, alumnus S-3 University of Melbourne, Australia 
Sumber: Jawa Pos, 9 April 2009. 


Refleksi Pemilu 2009: Selamat berpesta Demokrasi

The purpose of this research is to elaborate of management information system at Pondok Pesantren Sunan Drajat. The research uses qualitative approach, with kind descriptive-qualitative. The methods of collecting data are observation, interview, and documen- tation. The data   analyzed by process of reducing data, displaying data, verification and conclusion. The result of this research indicates that (1) management information system at Pondok Pesantren Sunan Drajat called center of data and information of management, (2) source information   from   level   management   and   independent   unit   at institution of Pondok Pesantren Sunan Drajat. External source get from government, other pesantren, collegiate, and society, (3) tool of processed   information   diveded   manual   appliance,   appliance   of manual machine, appliance of electronic machine, and electronic appliance, (4) decision making depend on role and institutional mechanism, (5) to be more effective management information system unit should be under institution of pondok pesantren Sunan Drajat, because it will accomodate and delivere information for level management and independent unit at institution of Pondok Pesantren Sunan Drajat

UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet