Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Akh., Muzakki

Movie Critique in the Name of Islam
The Jakarta Post, Minggu, 15 Februari 2009
Oleh Akhmad Muzakki
Over the past three years, the revival of Islamic movies has become an increasingly 
interesting phenomenon. This recent development of Islamic movies became the first 
in the history of Indonesian cinema. However, many of the highly marketable Islamic 
movies exploit an established, non-critical understanding of Islamic teachings.
One of the remarkable issues presented in the highly marketable Islamic movies
concerns polygamy. The successful Ayat Ayat Cinta (The Verses of Love), which 
attracted no less than three million moviegoers within less than two months since its 
release in the end of February 2007, exploits, among others, the plot and material of 
polygamy. The love triangle between the male character, Fahri, and the two female 
characters, Aisha and Maria, is illustrative of this theme.  
Following the huge success of Ayat Ayat Cinta, the high-rating TV miniseries called 
Munajat Cinta (The Prayer of Love) starring Baim Wong, Zaskia Adya Mecca and 
Rianti Cartwright, was broadcast on RCTI channel in the prime time slot of 8 p.m. 
The miniseries explored polygamy in great detail.
The success of Ayat Ayat Cinta and Munajat Cinta as representatives of Islamic 
movies about polygamy did not coincide with a large negative response from Muslim 
scholars and leaders. Rather, the criticism came from Muslim feminists, who 
garnered less media coverage.
Many Muslim scholars and leaders responded positively toward the Islamic movies 
above. But when the film Perempuan Berkalung Surban (A Woman with a Turban) 
starring Revalina S. Temat which promoted a critical understanding of Islam was 
released, there was sharp criticism and staunch resistance from Muslim scholars and 
leaders such as Ali Mustofa Yakub (the Imam of the great Istiqlal mosque) and 
Tiffatul Sembiring (the President of the Prosperous Justice Party, PKS).
The two Muslim figures agreed that Perempuan Berkalung Surban deserved staunch 
opposition. In the name of Islam, they called for the film to be boycotted. They 
accused the film of defaming Islam and pesantren (Islamic boarding school) for its 
promotion of material and plot leading to a sharp criticism of the existing strongly 
held Islamic understanding about male-female relations.
The film is itself concerned the struggle of a female santri (pesantren student) named 
Anissa, played by Revalina, for freedom within the pesantren.  The movie is set 
against the backdrop of the social condition of the past three decades.
Anissa appears to show that women receive unfair treatment in Islam.  The 
supporting evidence can be taken from discriminative practices against women 
conducted by Muslim scholars and leaders in the name of Islam. Some examples of 
these discriminative practices include the prohibition against woman becoming 
president and/or to going out of the house without a mahram (a guardian relative).
Indeed, the strong opposition from the two Muslim figures does not represent the 
gamut of responses from Indonesian Muslims, including scholars and leaders. 
It might be the case that the Perempuan Berkalung Surban film takes some benefits 
from the con-troversy over its production for its own marketing. What I would like to 
suggest here, however, is that criticism toward an established understanding of Islam 
has opened up rooms for public debate about Islam. The controversy over the 
presentation of Perempuan Berkalung 
Surban, for the most part, signifies the dynamics of Islamic debates from formal 
education to media and pop culture. Moreover, it witnesses the importance of visual 
media as a vector for the promotion of Islamic ideologies to the wider consumer.
The change of public images through cinema has contributed to the strengthening of 
such a dual modality and function of the Islamic movies as both a business for 
financial capital accumulation and a vector for producing and transmitting Islamic 
ideologies. The growing marketability of Islamic movies and the increasing number 
of Muslim moviegoers watching them have affected the public images of cinema. 
Both contribute to the reconstruction of the public images of cinema which for 
Muslims have been identical to negative impressions. 
Pro and cons are just natural. However, we always need to look at the bigger picture 
on the benefits of such films, and not look at it from a narrow-minded perspective.
The writer is a lecturer at the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel 
Surabaya and a PhD Candidate at the University of Queensland, Australia..


Movie Critique in the Name of Islam

Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi 
Jawa Pos, Jumat, 23 Oktober 2009 
Oleh: Akh Muzakki 
  
KABINET Indonesia Bersatu Jilid II telah dibentuk dan diumumkan secara resmi 
pada 21 Oktober 2009 malam. Bagi kaum guru yang disebut-sebut sebagai pahlawan 
tanpa tanda jasa, pos paling menarik untuk dicermati adalah Kementerian Pendidikan 
Nasional.  
Terpilihnya Muhammad Nuh, mantan rektor ITS Surabaya, sebagai menteri 
pendidikan nasional memberikan harapan baru. Personalitas dan integritasnya 
mengundang ketertarikan banyak pihak, tidak terbatas guru, untuk mencurahkan 
harapan tersebut.  
Salah seorangnya Dahlan Iskan, bos Jawa Pos Group. Dalam sebuah kolom, dia 
menuliskan pandangannya: "Yang menarik (dari Muhamamd Nuh), bagaimana orang 
yang punya integritas dan sangat jujur itu sekarang harus mengelola anggaran Rp 250 
triliun. Orang pasti ingin tahu bagaimana menteri yang rumahnya berada di sebuah 
perkampungan di Surabaya tersebut harus mengatur dana terbesar APBN Indonesia 
(Jawa Pos, 22/10/2009)." 
Bagi guru, pengelolaan anggaran diknas yang besar itu memang penting. Tapi, hal 
paling utama yang kini meresahkan mereka berkaitan dengan ujian nasional. 
Pasalnya, hasil ujian nasional itulah yang menjadi penentu lulus tidaknya seorang 
siswa dan guru berada dalam posisi yang serbasalah, tertekan serta akhirnya 
bertindak curang. 
Tengoklah curhat sejumlah guru yang menjadi "korban" ujian nasional. Curhat itu 
dikirimkan kepada saya lewat e-mail. Tampak mereka sudah tidak tahan berada 
dalam tekanan ujian nasional. Bagi mereka, ujian nasional telah berubah wajah 
menjadi rezim penumpul nurani dan moral kemanusiaan.  
Dalam curhatnya, salah seorang guru mengeluhkan banyaknya nilai siswa yang 
didongkrak. Bahkan, dia dipermalukan salah seorang siswanya yang tergolong tidak 
pintar dan suka membolos, tapi ternyata nilai yang diperolehnya di ujian nasional 
kebanyakan 10. Jadilah dia dicibir oleh muridnya sendiri. Saat mengadu ke kepala 
sekolah, dia malah dibilang, "Makanya, jadi guru jangan terlalu idealis, bantu dong 
muridnya." Kata "bantu" menunjuk kepada praktik perjokian semu. 
Seorang guru lain malah berpendapat dalam curhatnya bahwa ujian nasional sudah 
dikendalikan oleh semacam mafia. Nilai bisa disetel oleh sebuah "jaringan kotor" di 
internal penyelenggara pendidikan. Dia lalu berniat mengundurkan diri dari PNS. 
Alasannya, mengundurkan diri lebih baik daripada kerja, tapi selalu bertarung dengan 
hati nurani. 
Problem Universal  
Pak Muhammad Nuh, yakinlah curhat tersebut bukan hanya milik segelintir guru, 
melainkan menjadi problem universal para guru di Indonesia. Saat ujian nasional 
menjadi rezim, guru menjadi korban. Bukan hanya korban dari kuasa kepala sekolah 
yang tak ingin "ditegur" kepala dinas pendidikan karena ada siswa yang tak lulus, 
tetapi juga korban tuntutan orang tua agar siswa bisa lulus.  
Menurut hemat saya, kebijakan dan praktik pendidikan dengan menjadikan ujian 
nasional sebagai penentu tunggal kesuksesan siswa seperti itu telah melupakan esensi 
persoalan yang dihadapi pendidikan nasional kita.  
Memang benar, kita harus bergerak menuju bangsa yang lulus dan berkualitas. Cara 
pengukuran lewat mekanisme ujian juga sesuatu yang lazim. Secara prinsip, saya 
juga sangat setuju dengan gagasan pentingnya penguatan mekanisme pengujian 
kecakapan siswa melalui ujian nasional.  
Namun, bagi saya, persoalannya bukan hanya itu. Ada masalah mendasar yang 
menyelimuti mekanisme pengujian tersebut, yakni terkait dengan pemberlakuan 
kurikulum di pendidikan nasional kita. Sudah semestinya kita meletakkan persoalan 
yang seharusnya pada sistem pengenaan kurikulum yang dikembangkan di 
pendidikan tanah air.  
Pendidikan Indonesia dikembangkan dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), 
yang kini lebih disempurnakan melalui desain dan bangunan kurikulum tingkat 
satuan pendidikan (KTSP). Inti desain dan bangunan kurikulum seperti itu adalah 
upaya untuk mengapresiasi kompetensi setiap siswa sesuai dengan keragaman 
individual (individual differences) yang dimiliki.  
Karena itu, dengan menjunjung tinggi prinsip kompetensi tersebut, bangunan dasar 
kebijakan ujian nasional sungguh menyisakan persoalan. Muatan kompetensi yang 
dikembangkan oleh kurikulum yang diberlakukan tak tecermin dalam ujian nasional. 
Bagaimana bisa seorang siswa yang prestasi akademiknya secara umum sangat bagus 
akhirnya dinyatakan tidak lulus karena nilainya pada salah satu bidang studi yang 
diujikan lebih rendah daripada standar minimal yang diberlakukan secara nasional?  
Sertakan Guru  
Pasal 35 UU No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mensyaratkan 
kompetensi kelulusan yang ditetapkan secara nasional mestinya tidak dimaknai 
dalam bentuk menjadikan ujian nasional sebagai satu-satunya faktor kelulusan. Harus 
ada mekanisme yang menyertakan peran sekolah dan guru dalam menentukan 
kelulusan siswa didik.  
Kalau tidak, pemerintah berarti ikut memperpuruk kondisi sosial pendidikan 
nasional. Bentuknya, menjadikan kemampuan kognitif sebagai satu-satunya tolok 
ukur kelulusan tanpa pertimbangan dan penilaian yang sama terhadap aspek afektif 
dan psikomotorik, yang catatan persisnya hanya diketahui sekolah dan guru. Padahal, 
dua aspek terakhir memiliki peran yang sama dengan aspek kognitif dalam 
menciptakan generasi bangsa yang berkualitas.  
Posisi guru di tengah tanggung jawab untuk menciptakan generasi bangsa yang 
berkualitas rawan terimpit rezim ujian nasional sebagai penentu kelulusan satu-
satunya. Guru sadar bahwa generasi yang berkualitas menuntut terinternalisasikannya 
nilai moral.  
Namun, kesadaran itu akhirnya harus terenggut oleh kepentingan berangkai untuk 
membuat seluruh siswa lulus melalui ujian nasional. Alih-alih nilai moral kejujuran 
yang dipertahankan, pragmatisme yang berujung pada praktik culas melalui perjokian 
semu menjadi gambar besar.  
*). Akh. Muzakki , dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya, alumnus The 
University of Queensland, Australia. 
  
 


Saatnya Ujian Nasional Dievaluasi

Masdar, Hilmy

Teknokrasi Politik 
Thursday, 05 February 2009 09:16 Masdar Hilmy, Kompas, Kamis, 5 Februari 2009 
Struktur kelembagaan negara harus ditempatkan sebagai bagian dari skema penyelesaian berbagai 
persoalan bangsa, bukan justru menambah masalah. 
Pesan moral ini seharusnya ditangkap oleh mereka yang (kembali) ”mengadu nasib” di atas 
panggung politik-kekuasaan seiring dengan riuh-rendahnya pencalonan politisi menjelang Pemilu 
2009. Sayang spanduk, baliho, dan iklan politik yang bertebaran di mana-mana tidak menunjukkan 
apa-apa tentang kapasitas dan komitmen calon politisi, kecuali politik pencitraan. 
Selain itu, grafik kinerja lembaga legislatif amat memprihatinkan. Hal ini terlihat dari rendahnya 
tingkat produktivitas dan partisipasi anggota Dewan dalam serangkaian aktivitas legislasi. Terbukti, 
dari 550 anggota Dewan, hanya 116 yang aktif dalam lima kali rapat paripurna (Kompas, 10/1/2009). 
Pertanyaannya, ke mana anggota Dewan yang lain? Apa saja kerja mereka? 
Politik petualang 
Dengan demikian, rasanya sulit menampik kenyataan, struktur kelembagaan negara dijejali para 
medioker pejabat-politisi bermental petualang (political entrepreneurs) yang hanya berpikir tiga hal: 
keuntungan, keuntungan, dan keuntungan. Jauh dari mentalitas seorang teknokrat, pejabat-politisi 
dengan mentalitas semacam ini niscaya tidak punya skema yang rinci, terstruktur, dan terukur 
tentang, misalnya, bagaimana masalah kelangkaan pupuk, banjir, kemacetan lalu lintas, serta 
distribusi BBM bisa diurai dan diatasi. 
Bagi pejabat-politisi bermental petualang, mobilitas vertikal jauh lebih menarik ketimbang isu-isu 
wong cilik seperti kemiskinan, kebodohan, pengangguran dan semacamnya. Isu-isu itu bukan 
diselesaikan, tetapi justru dikelola menjadi komoditas politik yang bernilai jual tinggi. Logikanya, jika 
setiap orang sudah makmur dan sejahtera, jualan apa lagi yang bisa ditawarkan? Alih-alih, 
kemiskinan adalah semacam ”kotak Pandora” yang jika dibuka (baca: dihapus) akan mengancam 
comfort zone mereka. Menutup ”kotak Pandora” adalah cara eksistensial para pejabat-politisi 
bermental petualang untuk ”ada” (the way to exist). 
Oleh karena itu, berharap kemiskinan terhapus dari bumi Pertiwi ibarat berharap Matahari terbit dari 
timur. Isu-isu deprivasi dan kemalangan sosial adalah ”bantalan” di atas mana sebagian orang bisa 
bermobilisasi secara vertikal menuju puncak piramida kekuasaan dengan ”tumbal” wong cilik. 
Sejujurnya, politisi bermental petualang tidak akan rela jika tiap orang sejahtera. Tangan-tangan 
kotor politik- kekuasaan masih ingin menggadaikan kesejahteraan warga, kecuali jika ditebus 
dengan biaya ekonomi-politik tidak murah. 
Dalam kondisi semacam itu, paradigma politik teknokratik mendesak digemakan kembali. Berbagai 
persoalan yang melilit bangsa tidak akan selesai dengan mengandalkan politik pencitraan, lobi-lobi 
politik, atau kapital- finansial, sebuah modalitas yang selama ini menjadi ”menu andalan” pejabat-
politisi petualang untuk meraih kekuasaan. 
Jika soft skills semacam ini tetap diandalkan, jangan harap berbagai persoalan bangsa akan selesai. 
Dalam konteks inilah, sinyalemen bakal membeludaknya gelombang golput pada Pemilu 2009 
menjadi beralasan. 
Rezim meritokrasi 
Sebenarnya, emosi masyarakat tidak akan tersulut jika para pejabat-politisi publik tidak mudah 
menuntut kenaikan gaji dan atau fasilitas negara. Memang sudah seharusnya para pejabat-politisi 
digaji tinggi untuk kerja yang tidak ringan. Namun, para pejabat-politisi itu seyogianya menunjukkan 
kinerjanya melalui program-program sosial-ekonomi yang nyata untuk menyejahterakan setiap 
warga negara. 
Muara yang hendak dicapai dari sistem politik teknokrasi adalah sebuah rezim meritokrasi, di mana 
produktivitas kinerja setiap individu atau lembaga menjadi tolok ukur keberhasilan program yang 
ditetapkan. Dalam rezim semacam ini, ada proses jual-beli nyata antara pejabat-politisi sebagai 
penyedia kemampuan dan keterampilan know- how di satu sisi dan masyarakat sebagai pembeli 
atau pengguna di sisi lain. Sistem politik meritokrasi mengandaikan proses penjaminan mutu 
layanan di segala bidang dan fasilitas publik oleh negara kepada setiap warganya. 
Dalam konteks ini, tidak ada lagi istilah jabatan/departemen basah maupun kering, sebuah kosakata 
klasik untuk menggambarkan perebutan sumber ekonomi-politik di institusi pemerintahan. Juga tidak 
ada lagi dikotomi pejabat karier versus pejabat politik. Seorang pejabat— terlepas dari latar 
belakang politik-ideologinya—harus mengedepankan kompetensi ketimbang kalkulasi untung-rugi. 
Di sejumlah negara maju, struktur kelembagaan negara berfungsi sebagai jejaring penyedia 
(networking provider) layanan publik yang prima kepada setiap warga negara di segala lini 
kehidupan. Jika struktur kelembagaan itu terbukti mengingkari kewajiban dan tanggung jawabnya 
sebagai penjamin kenyamanan, rakyat bisa mengambil tindakan tegas. Konsekuensinya, seorang 
warga bisa menuntut ganti rugi kepada negara jika hak-hak mereka tercederai, seperti kecelakaan 
akibat kegagalan negara menyediakan infrastruktur publik yang aman dan nyaman. 
Lain ceritanya jika isu kemiskinan dan kesejahteraan masih menjadi dua sisi dari satu mata uang 
politik-kekuasaan. Nalar politik terlalu dominan dalam setiap upaya mereduksi kemiskinan dan 
pengangguran, meningkatkan kesejahteraan, program pendidikan dan kesehatan gratis, mengurai 
kemacetan, banjir dan bencana alam, dan lain-lain. 
Akibatnya, muncullah fenomena komodifikasi dan politisasi kemiskinan, dagang sapi posisi dan 
jabatan, jual-beli perkara, dan semacamnya. Teknokrasi politik adalah kata kunci untuk menceraikan 
nalar politik dari berbagai persoalan dimaksud. 
Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya 
Sumber: http://cetak.kompas.com/read/xml/2009/02/05/00432949/teknokrasi.politik 
 


Teknokrasi Politik

Religious Movies on the Move
The Jakarta Post, Selasa, 19 Agustus 2008
Oleh Akh. Muzakki
The success of the film Ayat Ayat Cinta (The Verses of Love), which attracted no 
less than three million moviegoers within two months of its release this year, has 
stimulated other movies in the religious genre to come to the fore. Now, religious 
movies are making a big splash on the market.
Having been presented with films such as Kun Faya Kuun (Be and Then to Be) and 
Mengaku Rasul (Confessing as a Prophet), people are soon to be shown two other 
movies in the religious genre, Syahadat Cinta (The Profession of Love) and Ketika 
Cinta Bertasbih (When Love is Chanting).
The boom in religious movies cannot be separated from the rising phenomenon of the 
popularity of Islamic books. This is because most religious movies on the market are 
developed from the plot, characters and subject matter presented in popular Islamic 
novels. More importantly, those religious movies are given the same titles as the 
novels they are based on.
The marketability of popular Islamic novels seems to have guaranteed the salability 
of the religious movies that adopt their plot, characters and subject matter. A similar 
title to the novel is necessary, therefore, for marketing religious movies.
The film Ayat Ayat Cinta, for example, was adapted from a novel with the same title 
written by Habiburrahman El Shirazy. The same thing happened with Syahadat Cinta 
and Ketika Cinta Bertasbih. The former was adapted from an Islamic novel with the 
same title written by Taufiqurrahman Al Azizy, and the latter from an Islamic novel 
by Habiburrahman El Shirazy.
The question is, why are popular expressions of Islam, in both print and non-print 
media, as represented by such religious movies among other things, on the rise? More 
importantly, why are people eagerly responding to popular expressions of Islam as 
such?
The fall of Soeharto stimulated the liberation of the public sphere along with the 
deliverance of a new mediascape. This stimulation then gave rise, in particular, to the 
position of Islamic expressions changing to become more central to social life.
At this point, the recent rising trend of the Islamic novel as a popular Islamic 
publication does not appear except as a result of the increasing move in Islamic 
literature from, borrowing the words of Amrih Widodo (Writing for God, 2008), "a 
marginalized into a mainstream and defining genre". Religious movies are reaping 
the benefits of this change. And that is why, as a commercial activity, they are on the 
rise.
An increase in economic income is certainly a factor that leads to increasing public 
consumption. The more digestible, didactic and practical versions of Islamic 
teachings presented within, and conveyed as the content of, popular publications, 
print and non-print, contribute a lot to the marketability of popular expressions of 
Islam.
The public demand for works containing Islamic teachings that are inspiring rather 
than doctrinal adds another factor to the increasing trend of popular Islamic 
publications, including religious movies.
People have been getting bored with Islamic teachings focusing on, and preaching 
about, too many dos and too many don'ts. There is, rather, a popular demand for less 
indoctrinating content of Islamic teachings but full of handy, practical guidelines.
Characteristics such as "being based on personal experience", "inspiring" and "factual 
through examples" represent the key elements, therefore, for the increasingly 
marketable materials of Islamic teachings that people currently prefer.
This popular demand for Islamic materials thus characterized is evident in the 
popularity of Ayat Ayat Cinta among all age groups. Those who went to see the 
movie were not only adults, but also children and teenagers.
The film's viewers seem to have been attracted to the way religious movies present 
Islamic teachings using the characters and story of movie drama. People may 
consider religious movies as a new development of Islamic transmission through 
audiovisual media in Indonesia. They may perceive the long chain of Islamic 
transmission through preaching or sermons of being too monotonous and doctrinal.
In comparison, the transmission of Islamic teachings through movies potentially 
paves the much easier and more digestible way for people to sensibly consume those 
teachings. Presenting Islamic values on various matters, including and in particular 
male-female relationships, by means of practical examples with little indoctrination 
contributes to the internalization of those values.
As a result, the idea that the religious movies are so inspiring becomes a common 
perception. This way of transmission encourages moviegoers to learn more about 
Islam, because it leads them to be able to discern the Islamic teachings in a more 
digestible way but with a deeper impression and a longer-lasting memory than too-
many-dos-too-many-don'ts styles so widely available in the preaching market.
The writer is a lecturer at the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel 
Surabaya and a Ph.D. candidate at the University of Queensland, Australia. He can be 
reached at akh.muzakki@yahoo.com.


Religious Movies on the Move

Prod Dr Nur Syam, M.Si

Dari Fundamentalisme Menuju Kebangsaan

Prof Dr, Nur Syam

Islam Pesisiran dan Islam Pedalaman

Kompas – Sabtu, 20 September 2008 
Agama dan Teologi Tata-kelola 
Masdar Hilmy 
 
Peran agama di ruang publik selalu mengundang kontroversi. Agama seolah sulit 
menemukan batu pijakannya di ruang publik karena adanya perspektif, interpretasi, dan 
ekspektasi yang sangat beragam dari pemeluknya tentang bagaimana agama harus 
berperan dalam kehidupan publik. Pada ujung spektrum terdapat mazhab pemikiran 
yang menganjurkan sentralitas peran agama di tengah-tengah ruang publik. Pada ujung 
spektrum lainnya terdapat mazhab pemikiran sebaliknya yang menghendaki sublimasi 
agama ke wilayah privat. 
Terlepas dari polemik di atas, pertanyaan yang layak dikemukakan adalah seberapa 
jauh agama bisa dan diperbolehkan memainkan perannya di ruang publik? Pertanyaan 
ini penting dalam rangka mencegah terjadinya penyalahgunaan (baca: politisasi) 
bahasa-bahasa agama untuk kepentingan politik jangka pendek. Fakta empiris 
mengajarkan, logika kepentingan sering kali justru lebih dominan ketimbang logika 
ketulusan di balik penghadiran agama dalam ruang publik. Akibatnya, penghadiran 
agama dalam ruang publik sering kali memicu ketegangan-ketegangan, skisme politik 
dan konflik horizontal yang diakibatkan oleh gesekan kepentingan, baik intra maupun 
antarpemeluk agama yang berbeda. Kondisi semacam ini tentu saja kontraproduktif 
dengan etos kehidupan publik yang bertumpu pada prinsip tata-kelola yang baik (good 
governance). 
Akar masalah disensus antara agama dan prinsip tata-kelola yang baik sebenarnya 
berawal dari modus keberagamaan yang cenderung replikatif-karikatif. Modus 
keberagamaan semacam ini hanya mereproduksi model-model kesalihan masa lalu 
yang abai terhadap moralitas publik kekinian. Personifikasi kesalihan hanya bekerja 
pada tataran simbolik yang tidak menyahuti kebutuhan publik. Pada derajat ini, 
kehadiran agama dalam ruang publik menjadi anakronistik dan agama semakin tidak 
menemukan titik pijakan yang kokoh di tengah konfigurasi ruang publik yang semakin 
kompleks. 
Padahal, agama dituntut untuk tetap keep updated dengan etos kehidupan publik yang 
terus berubah jika agama ingin tetap mempertahankan relevansinya di ranah publik. 
Diperlukan kerendahhatian di kalangan pemeluk agama untuk mengakui dan 
menemukan loopholes yang menjadi titik lemah bagi disensus di antara keduanya, 
untuk kemudian merumuskan sebuah sistem teologi tata-kelola yang menopang 
keberlangsungan etos peradaban publik. Modus keberagamaan harus dibangun dari 
paralelitas antara kesalihan soliter dan kesalihan publik—bukan sekadar kesalihan 
sosial! Dalam perspektif ini, kesalihan publik merupakan continuum dari kesalihan 
soliter. Sebaliknya, kesalihan soliter merupakan sine qua non bagi kesalihan publik. 
Memang betul bahwa demokrasi meruangkan peran agama secara lebih leluasa. 
Namun, di sisi lain, demokrasi pulalah yang menyensor hal-hal apa dari agama yang 
boleh berperan di ruang publik. Dalam diskursus demokrasi dan ruang publik, 
paradigma Rawlsian mengandaikan tereduksinya peran agama dalam ruang publik 
sebatas nilai-nilai yang koinsiden dengan rasionalitas publik (John Rawls, 1993). 
Selebihnya, agama harus mampu mengendalikan diri untuk tidak terlalu jauh 
mengintervensi kehidupan publik. Dari koinsidensi inilah agama dituntut mampu 
bersenyawa dengan fitur-fitur demokrasi yang bersifat embedded seperti good 
governance, hak asasi manusia, ketertiban sipil, dan ketaatan hukum. 
Ritual berbasis merit 
Gagasan ”ritual berbasis merit” bukanlah konstatasi kosong yang dipaksakan, tetapi 
sebuah keniscayaan agar agama tetap memiliki relevansi dengan tuntutan kekinian. 
Menurut hemat saya, ritual haruslah fungsional bagi perbaikan moralitas privat-soliter 
maupun publik. Pelaksanaan ritual bukan lagi sekadar ”ritual untuk ritual” atau ”ritual 
untuk Tuhan”, tetapi ”ritual untuk kebajikan manusia dan alam semesta”. 
Oleh karena itu, pemaknaan-pemaknaan ”tebal” yang lebih segar dan relevan atas ritual 
harus menjadi kebutuhan manusia beragama, terutama agar agama mampu 
memberikan merit atau kemaslahatan bagi pemeluknya, yang kemudian memancarkan 
aura transformatif bagi terbentuknya tatanan kehidupan publik yang beradab. 
Pemaknaan atas puasa, misalnya, perlu ”dipertebal” ke arah pembangunan etos 
kehidupan publik yang semakin antropomorfis dan beradab. 
Jika selama ini pendulum tafsir atas ritual puasa atau zakat lebih banyak diarahkan 
pada peningkatan ketaatan terhadap Tuhan dan tumbuhnya empati sosial, sudah 
saatnya pendulum tafsir atas kedua ritual tersebut digerakkan untuk melahirkan 
moralitas publik yang lebih terstruktur. Nilai-nilai yang terkandung di balik kedua ibadah 
tersebut perlu ditarik benang merahnya dalam rangka membangun sebuah sistem 
kehidupan publik seperti kedisiplinan, ketaatan terhadap peraturan dan keteraturan, 
kejujuran, dan sportivitas. 
Sejujurnya, narasi kitab suci tentang teologi tata-kelola dalam kehidupan publik belum 
tergali secara maksimal. Padahal, narasi semacam inilah yang sangat relevan dengan 
kebutuhan bangsa kita. Memang ada kecenderungan pergerakan pendulum tafsir yang 
lebih kontekstual dengan munculnya wacana ibadah individual versus ibadah sosial, 
atau ibadah vertikal versus ibadah horizontal, tetapi pendulum tafsir belum 
mengelaborasi ibadah privat-soliter versus ibadah publik. Istilah ”publik” perlu 
dibedakan dari istilah ”sosial” sebagai nomenklatur tersendiri yang berada di atas 
nomenklatur ”sosial”. Jika nomenklatur ”sosial” lebih merujuk pada munculnya sikap-
sikap empatik-humanis kepada sesama manusia, nomenklatur ”publik” lebih 
menekankan pentingnya sistem tata kelola kehidupan bersama yang baik, tertib, dan 
beradab. Narasi ”tebal” semacam inilah yang absen dari blantika tafsir keagamaan di 
Indonesia. 
Namun, jangan salah, konstruksi teologi tata-kelola di sini tidak identik dengan sistem 
pemerintahan teokrasi yang menempatkan agama sebagai urat nadi kehidupan publik 
melalui replikasi-replikasi kesalihan simbolik. Teologi tata-kelola, di sisi lain, bekerja 
pada tataran nilai melalui penyerapan saripati (substance) agama ke dalam jejaring 
rasionalitas publik (Masdar Hilmy, Islam Profetik, 2008). 
Teologi tata-kelola di sini merujuk pada persenyawaan antara nilai-nilai keagamaan dan 
prinsip-prinsip tata-kelola modern seperti penegakan hukum, imparsialitas keadilan, 
impersonalitas kekuasaan, kesetiaan terhadap ”cetak biru” bersama, asas 
kewarga(negara)an yang setara, serta pemerintahan berbasis akuntabilitas dan 
aksesibilitas publik. Al Quran, misalnya, memang tidak pernah membahas secara 
eksplisit prinsip-prinsip tata-kelola tersebut. Tetapi, dalam perspektif konstruktivisme, ia 
banyak menyediakan ayat-ayat yang bisa dijadikan inspirasi bagi terumuskannya 
teologi tata-kelola yang baik. 
Teologi tata-kelola yang baik berawal dari kebiasaan publik, dan kebiasaan publik lahir 
dari kesadaran individu akan pentingnya tatanan hidup bersama yang baik. Meminjam 
kerangka teoretik Robert N Bellah, dkk. (1985), kebiasaan publik tidak akan lahir tanpa 
habits of the heart, yakni kebiasaan hati nurani dari setiap warga Negara untuk hidup 
lebih beradab. 
Pada saatnya nanti, habitus individu semacam ini akan mengerucut menjadi habitus 
bersama yang terefleksi dalam sebuah sistem kehidupan publik yang beradab, tertib, 
dan menghargai kehidupan. Semoga. 
Kompas – Sabtu, 20 September 2008 
 


Agama dan Teologi Tata-kelola

Drifting toward an Islamized Public Space
The Jakarta Post, Jumat, 14 November 2008
Oleh Akh. Muzakki
About midday a short conversation took place between a young girl (say Rini) and 
Cholilah, a fashion seller in Tanah Abang Market, Jakarta. "Mom, can I have jilbab 
(veil) Khumairoh as worn on TV miniseries Munajah Cinta (The Prayer of Love)?" 
Rini asked. "Yes, I have it for you, but the price is so expensive... I guarantee, 
though, that the model is wearing exactly what Rianty Cartwright wears on Munajah
Cinta," Cholilah replied (Koran Tempo, Sept. 19, 2008).
Khumairoh is one of the characters in the popular Islamic miniseries Munajah Cinta 
(The Prayer of Love). She is played by Rianty Cartwright. Other characters are Baim 
Wong and Zaskia Adya Mecca. It can be seen on RCTI station during the weekdays.
Soon after the release of this show in the middle of this year, the veil Khumairoh 
wears became very popular. People call it jilbab Khumairoh (Veil of Khumairoh 
model).
Jilbab Khumairoh is only one among many increasingly popular Muslim fashions in 
Indonesia. There are many others which enjoy the same popularity, including the so-
called mukenah Krisdayanti, Tamara Blezinsky Muslim fashion, jilbab Zaskia Adya 
Mecca and jilbab Inneke Koesherawaty.
What strikes me is that all the rising Muslim fashion designs have been associated 
with celebrities -- and these are celebrities from Indonesian TV shows.
Celebrities have mediated religion and culture, and even economy. And the TV 
shows have become increasingly significant for this mediation processes. In a wider 
context, they have recently become an unchallengeable vector for transmitting ideas, 
expressions and practices in Indonesia, as well as in other parts of the world.
People are now gradually more aware of the significance of shows in particular for 
producing public images. In politics, they have become an important instrument for 
marketing political parties and their leaders. Likewise, they have become an 
unconditionally significant means for marketing economic products.
The largest population group in Indonesia is Muslim. For this reason, Muslims not 
only have a highly political significance, but are also a potentially lucrative market 
for business or economic activities. It is in this context that the interplay between 
Islam and politics, Islam and economy, and Islam and popular culture appears strong.
The increasingly popular consumption of cultural products seems to be higher 
especially at a time when the political landscape has not yet seen its promised 
changes. In this situation, the products of popular culture have become increasingly 
fashionable. Fashion is a realm of culture and people view it as an important means 
for self-portrayal in public spaces.
The popularity of the so-called celebrity veils in particular and the increasing popular 
consumption of Muslim fashions in general results also from the painstaking attempts 
to Islamize the wider public space. From print to nonprint products of popular 
culture, this so-called "Islamization of public space" has been rigorously undertaken.
Almost every single kind of media has been used. The production of so-called 
religious movies, such as Ayat Ayat Cinta (Verses of Love), Sang Murabbi (The 
Mentor) and Laskar Pelangi (Rainbow Warrior) is an obvious example of the
nonprint products of popular culture. Many print kinds of popular culture have also 
been produced. Some of these print publications are adapted for movies, and others 
are not.
The question is how does Islamization through print publication take place and how 
does it help Muslim fashions in particular flourish?
An understanding can be drawn from such a rising trend of popular production and 
consumption of Muslim fashion -- a recent development in Indonesia is the thorough 
Islamization of public space.
The writer is a lecturer at the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel 
Surabaya, and a PhD Candidate at The University of Queensland, Australia. He can 
be reached at akh.muzakki@yahoo.com.


Drifting toward an Islamized Public Space

Pidato Ilmiah Disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Ilmu Sejarah Pemikiran Politik Islam pada Fakultas Adab\ud
UIN Sunan Ampel Surabaya\u

Prof. Dr, Abd A’la

GENEALOGI RADIKALISME MUSLIM NUSANTARA \ud
Akar dan Karakteristik Pemikiran dan Gerakan Kaum Padri dalam Perspektif Hubungan Agama dan Politik Kekuasaan

Popular Islamic Book a Trendsetter
The Jakarta Post, Sabtu, 08 Maret 2008
Oleh Akh. Muzakki
The Ayat Ayat cinta (The Verses of Love) film is attracting huge crowds.
The movie, produced following the popularity of an Islamic novel with the same title, 
has been long awaited by the people.
The book has sold more than 350,000 copies and by the beginning of this year, it had 
been published 29 times since its first appearance in 2005.
People now want to see the visualization of the story and a pop song has been 
produced as the movie's theme song.
What makes the song so attractive to the consumers is the popularity of the singer 
and songwriter.
The song is composed by a popular female musician and composer, Melly Goeslaw. 
And, the singer, Rossa, is one of the most favorable in the country.
People have responded to the song very positively and it is now a popular music 
album in Indonesia.
Popular Islamic books (broadly defined as print publication distributing non-
academic works, focusing on the concerns of ordinary people), as represented by the 
novel, are becoming a trend in Indonesia.
They have not only become popular with readers, but have generated other 
byproducts through the pop industries.
If the novel represents a trend, from movies to pop songs, a Sufistic book entitled La 
Tahzan (Don't be Said) written by a Saudi scholar Abdullah al-Qarni, should be 
added to the list of Islamic popular books that become trend setters.
La Tahzan has attracted other publishers to produce other print publications written 
by other authors, but with similar titles.
Examples include La Tahzan for Muslimah (first published in August 2007), La 
Tahzan for Girls (first published in March 2007), La Tahzan for Teens (first 
published in August 2007), and La Tahzan for Kids (first published in July 2007).
The high demand for popular books on Islam indicates people are more interested 
with popular rather than serious books.
The implication is that popular Islamic books contribute much to the shaping of 
Islamic beliefs and practices among Indonesian Muslims.
The contribution appears stronger if we relate the issue of popular Islamic books to 
new, rising genres.
Characteristically, these new, growing genres include so-called "Islamic songlit" (a 
kind of popular Islamic printed book publication aimed at developing ideas or 
emotions emanating from a certain song), "Islamic teenlit" (a kind of popular Islamic 
printed book devoted and segmented to teenage consumers), Islamic comic books, 
Islamic cartoon storybooks, popular Sufistic literature, and Islamic novel literature.
Through its growing significant role as a trend setter, the popular Islamic book along 
with its varied new genres, contributes not only to the transmission of Islamic 
teachings but also to the shaping of Islamic beliefs and practices of ordinary 
Muslims.
The term "ordinary" refers to those Muslims who are not exposed specifically to the 
study of Islam in Islamic schools or education.
The personal story of Sukarno, an Indonesian Muslim with a combined Javanese-
Balinese family background who then became the first President of the Republic of 
Indonesia, encapsulates the significant role of Islamic publications as a means for the 
transmission of Islamic teachings and the shaping of Islamic beliefs and practices.
Growing in a sociological milieu with a more nationalist than Islamic ideological 
inclination, Sukarno, as reported by his mouthpiece, a nationalist-based newspaper, 
Suluh Indonesia (Nov. 25, 1957), admittedly described himself as having for a long 
time become "Islam-islaman (a Muslim with a poor understanding of Islamic 
teachings)."
During the period of his being sent to exile in a number of places, from Flores to 
Bengkulu, he then more closely studied Islamic teachings by reading a range of 
Islamic books, written in both Indonesian and other languages.
This gave Sukarno an increasingly improved understanding of Islamic teachings, 
until he more importantly said: "Now ... I believe with all effort in the truth of Islamic 
teachings" (Suluh Indonesia, Jan.25, 1957).
One of the readers of the novel Ayat-ayat Cinta also told me this: "We really like 
Ayat-ayat Cinta. I now know how to behave in an Islamic manner when I fall in love 
with someone. And, I want my boyfriend to follow the characteristics of being a good 
Muslim boy like Fahri, one of the characters in the novel Ayat-ayat Cinta."
Popular Islamic publications have an important role in constructing a certain Islamic 
intellectual tradition among ordinary Muslim communities.
This intellectual tradition of religious beliefs refers not only to the transmitting of the 
tradition of the sacred text itself, but also to the determining of variants within the 
interpretation and understanding of the text within communities.
Borrowing the terms of Edward Shils, popular Islamic books along with a process of 
transmission of Islamic teachings, reflect the so-called "recurrent reaffirmation" of 
certain traditions by means of artifacts and symbols (in writing and publication).
And, the extension of the popular Islamic book's role toward film and music more 
significantly justifies the increasing process of such a recurrent reaffirmation through 
not only print but also audio-visual media.
The writer is lecturer at the State Institute for Islamic Studies (IAIN) Sunan Ampel 
Surabaya and PhD candidate at the University of Queensland, Australia. He is a 
visiting scholar at the P3M, Jakarta and can be reached at akhmuzakki@yahoo.com..


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet