Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Muzakki , Akh

Akh. Muzakki 
Dekan FISIP dan FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya 
 TULISAN Daniel M. Rosyid Kita Tidak Butuh Sekolah, Apalagi Kurikulum di Jawa 
Pos (8/12/2014) menarik untuk didiskusikan lebih lanjut. Argumen dasar tulisan itu: Tidak perlu 
ada sekolah dan tidak perlu ada kurikulum. Mengapa begitu? Sebab, menurut dia, bukan sekolah 
dan kurikulum yang dibutuhkan bangsa ini, tapi jejaring belajar (learning web). 
  
Daniel lalu memotret pentingnya internet. Kalimat yang penting untuk dikutip dari tulisan itu 
dalam kaitan ini adalah: ’’Dengan internet, belajar semakin tidak membutuhkan sekolah, apalagi 
kurikulum. Membentuk karakter pun hanya bisa dilakukan secara efektif dengan praktik di luar 
sekolah.’’ 
  
Ada nalar yang keliru dalam tulisan Daniel M. Rosyid tersebut. Pertama, dia gagal menampilkan 
esensi kurikulum pada naratif pendek di kolom itu. Substansi kurikulum tidak lepas dari tiga 
komponen dasar. Yaitu, asumsi yang dibangun tentang pendidikan serta pendekatan konseptual-
empiris-politis dalam melaksanakan asumsi dimaksud. Yang lain, kemasan yang digunakan 
untuk mewadahi asumsi hingga pendekatan, baik bersifat terang-terangan (overt) maupun 
tersembunyi(hidden), dalam tataran implementasi(Michael W. Apple, 1990: ix–x). 
  
Bahkan, memikirkan pendidikan itu sudah menjadi bagian dari kurikulum. Meminjam ungkapan 
David Hamilton (1990), berpikir terus-menerus tentang pendidikan (learning about 
education)pada hakikatnya juga termasuk kurikulum yang tidak pernah henti (an unfinished 
curriculum). 
  
Menunjuk pada substansi tersebut, teriakan ’’tidak butuh kurikulum’’ oleh Daniel tidak 
menemukan basis konseptualnya dengan baik. Bahkan, dia telah memunculkan kontradiksi yang 
sangat besar. Berkali-kali dia menyebut substansi kurikulum itu. Tapi, yang ditolak adalah 
kemasan atau desainnya. 
  
Posisi akademiknya yang ’’abu-abu’’ antara menolak dan menerima kurikulum dalam 
pembelajaran sungguh tidak senilai dengan teriakan ’’tidak butuh kurikulum’’ yang dilakukan. 
Kalau begitu, argumentasi tulisan dia harus diluruskan. Ini sangat penting agar guru-guru kita di 
lapangan tidak semakin galau, risau, dan sejenisnya atas praktik gonta-ganti kurikulum. 
  
Bagaimanapun, kita butuh kurikulum. Kurikulum memandu pelaksanaan pembelajaran. 
Porosnya bisa pada hasil atau pengalaman belajar. Bergantung bangunan paradigmatis yang 
dianut. Pada poin inilah letak beda antara mendidik dan aktivitas mengasuh biasa. Bahkan, 
pendidikan kepengasuhan (parenting education) saja yang kini tingkat kebutuhannya dirasakan 
di negeri ini memerlukan panduan konseptual-material agar terarah serta efektif. Itulah esensi 
kurikulum yang menjadi panduan praktik kepengasuhan dan kependidikan. 
  
Kedua, masalah kita saat ini bukan pada pembelajaran model persekolahan dan kurikulumnya. 
Alih-alih kemasan kurikulum yang sering menyisakan persoalan besar. Daniel sejatinya sudah 
sangat baik dalam menurunkan kutipan pakar pendidikan Ken Robinson (2010) pada awal 
tulisannya. Bunyinya: Every country on earth is now reforming its public education. The 
problem is they are doing it by doing what they have done in the past. Terjemahannya: Setiap 
negara di dunia kini mereformasi pendidikan publiknya. Masalahnya, mereka melakukannya 
dengan (dengan orientasi pada) apa yang telah mereka lakukan pada masa lalu. 
  
Sayangnya, Daniel tidak menjadikannya sebagai dasar argumentasi. Padahal, kutipan itu 
mengandung substansi yang sangat baik untuk membangun model dan kemasan kurikulum bagi 
kepentingan anak bangsa ke depan. 
  
Kurikulum dan masa depan anak didik memang memiliki kaitan yang sangat erat. Namun, 
masalah orientasi kurikulum yang terlalu ke masa lalu dan kini menjadi persoalan bersama bukan 
dominasi kita. Pakar filsafat pendidikan dari University of Wisconsin-Madison, Harry Brighouse 
(2006: 14), mengkritik tajam kurikulum negara maju seperti Amerika, Inggris, dan Prancis. 
  
Menurut dia, masalah yang kerap melanda dunia pendidikan di mana pun, termasuk di negara-
negara maju itu, adalah tercerabutnya anak didik dari kesempatan dan kemampuan untuk 
berpikir serta bertindak dalam mengambil keputusan. Khususnya keputusan tentang cara 
menghadapi masa depannya secara relevan dengan tantangan masa itu. 
  
Dalam perspektif Harry Brighouse, satu-satunya cara hidup yang dimiliki anak didik untuk 
menghadapi masa depannya selama ini bergantung pada pengalamannya saat mereka dibesarkan 
orang tua dan gurunya. Terlepas apakah pengalaman itu sesuai atau tidak lagi dengan kondisi 
masa depan yang dihadapi anak. 
  
Kritik pakar filsafat pendidikan tersebut memberikan pelajaran menarik bahwa pendidikan harus 
menyiapkan masa depan anak dengan baik. Caranya, memperkuat kemampuan otonomi mereka 
agar bisa menghadapi masa depannya sendiri. Pendidikan yang terlalu konservatif dengan hanya 
mengulang masa lalu orang dewasa oleh anak didik hanya akan mengkhawatirkan terhadap 
kemandirian anak didik dalam menghadapi tantangan hidup masa depannya. 
  
Karena itu, yang dibutuhkan peserta didik adalah penanaman nilai, bukan penjejalan materi. 
Sebab, materi bisa berubah seiring dengan perubahan zaman, sedangkan nilai akan selalu hidup 
dan mampu mengiringi setiap perubahan saat ia tertanam kuat dalam diri anak didik. 
  
Karena itulah, yang dibutuhkan anak didik saat ini adalah penguatan nilai kepeloporan, 
kejujuran, kreativitas, dan inovasi dalam kehidupan mereka. Sebab, nilai-nilai itulah yang 
dibutuhkan untuk memperkuat semangat dan pola kemandirian yang diperlukan untuk 
menghadapi masa depan dengan tingkat dan jenis tantangan yang berbeda dengan kehidupan 
masa sebelumnya. 
  
Minimnya penyediaan kesempatan untuk tumbuhnya nilai kepeloporan, kejujuran, kreativitas, 
serta inovasi menjadi awal kegagalan penguatan semangat dan pola kemandirian pada diri anak 
didik. Itu semua adalah perihal kurikulum. Urusannya tidak pernah lepas dari desain kurikulum 
yang dibangun. 
  
Ketiga, tulisan Daniel terlalu membebankan persoalan bangsa ini kepada pendidikan 
persekolahan. Dia lupa bahwa anak hanya menghabiskan waktu rata-rata 7 jam di sekolah. 
Sisanya di rumah serta di ruang antara rumah dan sekolah. Dalam konteks inilah, orang tua dan 
masyarakat memegang porsi tanggung jawab yang sama dalam membesarkan anak bangsa ini. 
  
Fakta, problem yang menjangkiti anak bangsa ini terjadi hampir di setiap ruang sosial. Mulai 
sekolah, rumah, dan bahkan antara sekolah dan rumah. Rumah yang ramah, aman, nyaman, dan 
tempat penyemai karakter anak saja masih menjadi masalah. Karena itu, dibutuhkan sinergi 
antara sekolah, orang tua, serta masyarakat. 
  
Kita memang punya masalah dengan tata kelola pendidikan yang buruk (poor education 
governance)serta guru yang tidak berkompeten. Tapi, tidak berarti tidak butuh sekolah, apalagi 
kurikulum. Kita butuh keduanya. Kalau hanya ingin membunuh tikus, jangan bakar lumbungnya. 
  
Artikel ini sudah dimuat di Jawa Pos, 9 Desember 2014 
 


Dekan FISIP dan FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

Akh., Muzakki

NU, JIN, dan Tarkam

Prof. Dr, Abd. A'la

PUBLIKASI ILMIAH DALAM BINGKAI INTEGRITAS 
Prof Dr Abd. A'la, M.Ag, Rektor UINSA Surabaya 
Berbincang tentang hal ihwal tulis menulis, ada topik yang sangat bermanfaat 
dan menantang kaum terdidik untuk menuliskan dan mempublikasikannya. 
Salah satunya adalah persoalan akademik keilmuan sesuai dengan bidang 
yang ditekuni masing-masing. Tentunya hal itu dilakukan setelah sebelumnya 
melakukan kajian dan proses-proses akademik dan kepenulisan lainnya. 
            Manfaat dan keniscayaan mengkaji masalah keilmuan-akademik, 
mengembangkan, dan men-share-nya ke publik tentu tidak perlu 
diperdebatkan lagi. Pada umumnya kita sudah tahu, untuk menjalani 
kehidupan “di sini” dan “di sana” dengan baik, menyenangkan dan barokah, 
kita harus mengikuti sunnatullah atau hukum alam. Kita dituntut untuk 
memahami dan menerapkannya dalam kehidupan. Hal ini pada gilirannya 
meniscayakan umat manusia niscaya untuk menguasai ilmu-ilmu dalam 
beragam bidangnya; agama, humaniora, sains, teknologi, atau lainnya. 
Tentunya tidak setiap orang diharuskan --bahkan mungkin sebaiknya jangan-
- mengkaji dan menguasai segalanya. Yang penting ada di antara kita, orang 
dan kelompok yang menguasai bidang tertentu, dan yang lainnya menguasai 
bidang lain. 
            Mengkaji dan mengembangkan ilmu yang kita tekuni tentunya juga 
sangat menantang karena kehidupan nyaris identik dengan perubahan. Dari 
saat ke saat, hari ke hari, kehidupan terus berjalan, dan mengalami 
perubahan. Bahkan kemandegan sejatinya tidak ada. Ketika kita diam, alam 
(baca sunnatullah) dipastikan akan memaksa kita untuk bergerak. Minimal, 
usia yang kita punyai, atau kesempatan yang kita miliki tidak pernah diam. 
Semenit yang lalu, usia kita, misalnya, lima puluh tahun tiga hari lebih tiga 
jam dua puluh menit, sekarang sudah bertambah satu menit. Kendati kita 
diam, fisik (bahkan mungkin psikis) kita –sekecil apapun –ternyata terus 
berubah atau bergerak. Demikian pula, kesempatan yang kita miliki atau tidak 
kita miliki dalam hitungan detik terus berubah pula. 
            Realitas itu memperlihatkan tentang sunnatullah yang sangat kompleks 
dan tidak terhingga. Oleh karena itu, agama menuntut manusia untuk terus 
mempelajari, melakukan invensi dan mengembangkannya. Dalam bahasa 
yang lain, hal itu memaksa kita –manusia (mudah-mudahan benar-benar) 
terdidik –untuk terus menyegarkan keilmuan dan kemampuan kita dalam 
rangka memahami dan menemukan sunnatullah dan mengembangkanya 
secara terus-menerus. 
            Melalui kajian yang tanpa henti itu, ilmu yang kita tekuni diupayakan 
berguna untuk pengembangan kehidupan manusia dan alam semesta ke arah 
dan kondisi yang lebih baik. Teologi, fiqh, dan akhlak –misalnya– diarahkan 
selalu kontekstual dan bersifat transformatif. Demikian pula sains, teknologi, 
maupun rumpun atau bidang ilmu yang lain. Untuk itu, ilmu yang satu dengan 
yang lain seharusnya selalu didialogkan, atau dan didekati secara multi dan 
transdisipliner. 
Pada sisi itu, publikasi hasil kajian ilmiah niscaya dipublikasikan. Melalui itu, 
masyarakat, baik sesama ilmuwan ataupun lainnya, dapat mengambil 
manfaat dan mengimplementasikannya dalam kehidupan. Lebih dari itu, 
publikasi akan menjadikan karya kita bisa didialogkan (diharapkan bukan 
sekadar dialektis, tapi dialogis) yang dapat mengantarkan kita pada sikap 
saling berbagi mengenai bagian-bagian yang harus disempurnakan, dan mana 
yang perlu dikembangkan. Semua ini ditujukan untuk diabdikan untuk 
kebaikan sesama dan kehidupan yang lebih manusiawi dan bernilai ilahi. 
  
Meneguhkan Integritas 
            Di atas semua itu, dalam melakukan proses publikasi, pengedepanan 
etika-moral dalam segala aspeknya sama sekali tidak bisa diabaikan. Kita 
perlu menghindari dari pembiasan; melakukan politisasi, me-mlintir, apalagi 
melacurkan keilmuan-akademik kita. Pertanyaan yang mungkin timbul, apa 
mungkin terjadi hal semacam itu. Fenomena yang ada –meski tidak selalu 
benar– dalam dunia yang sulit ditebak ini, semuanya bisa saja terjadi. Di 
panggung kehidupan yang karut marut dewasa ini ada tontonan yang 
memperlihatkan adanya orang atau kelompok yang dianggap melakukan 
politasasi agama, menjual Tuhan, komersialisasi budaya dan lain sebagainya. 
Apakah tontonan itu merupakan penampakan yang asli, representasi dari 
realitas, rekayasa, atau bagaimana, kita tidak perlu terburu-buru 
menghakimi. Kita harus memiliki data yang benar-benar memadai, akurat dan 
dapat dipertanggungjawabkan. Setelah itu kita menganalisis, kemudian bisa 
menyimpulkan dengan kesimpulan yang bisa saja salah. 
            Arogansi intelektual dalam berbagai bentuknya juga niscaya dijauhkan 
dari segala aktivitas akademik kita. Pada pertengahan abad lalu, ada tokoh 
intelektual Muslim yang memiliki gagasan yang cemerlang dan mencerahkan, 
tapi sering mendapat kecaman hanya gara-gara tulisannya sering nylekit. Jika 
ini yang terjadi, maka hal itu akan mengurangi penerimaan masyarakat 
terhadap gagasan yang ditawarkan. Kepongahan intelektual tidak akan 
pernah menguntungkan siapa-siapa. 
            Kita juga jangan suka melakukan kemanjaan intelektual. Sebagai 
kaum terdidik yang memiliki integritas, kita tidak pantas mengeluh, misalnya, 
tidak ada dana, fasilitas tidak memadai, lingkungan tidak mendukung, atau 
seumpamanya. Bermodal diri, otak dan nurani, kita pasti mampu melakukan 
kajian ilmiah dengan hasil monumental yang dapat dipublikasikan di media 
ternama. Sampai detik ini ungkapan Dahlan Iskan bahwa bangsa ini sejatinya 
bisa berbuat yang terbaik, tapi enggan melakukannya tampaknya masih 
memiliki kebenaran.   
            Selamat berkarya dalam bingkai niat dan tujuan membangun 
peradaban menuju kehidupan yang benar-benar menyejahterakan manusia 
lahir bathin dan pelestarian alam lingkungan kehidupan kita. Anda semua 
adalah harapan Indonesia, bahkan dunia, masa depan©. 
 


PUBLIKASI ILMIAH DALAM BINGKAI INTEGRITAS

Ziaulhaq , .

TEOLOGI HUMANIS BASIS TITIK TEMU MESRA   AGAMA-AGAMA

Masdar, Hilmy

Agama dan Demokrasi 
Masdar Hilmy   
Dosen Program Pascasarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya 
 
SATU pertanyaan krusial yang belum terurai secara memuaskan dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara adalah bagaimana agama dibawa ke dalam ruang-ruang demokrasi agar kehadirannya tidak 
kontraproduktif dengan prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan kita? Hal ini penting mengingat konstruk 
negara ”bukan-bukan” (bukan sekuler dan bukan agama) yang dianut konstitusi kita jelas memberikan 
ruang kosong bagi para pialang dan petualang politik untuk meletakkan agama dalam posisi sesuka hati 
mereka. 
Konstitusi kita memang tidak melarang siapa pun untuk membawa agama ke ranah politik-demokrasi. 
Namun, penafsiran dan penempatan yang salah atas agama dalam ruang-ruang demokrasi bukan hanya 
dapat mengantarkan bangsa ini pada involusi peradaban, melainkan juga pada tebing kehancuran. Oleh 
karena itu, bangsa ini harus cerdas mengonstruk pola relasi agama-demokrasi yang tepat agar kehadiran 
agama benar-benar bisa menjadi rahmat bagi semua dan membimbing bangsa ini ke arah lebih baik. 
Politik sublimasi 
Pembacaan yang salah atas peran agama dalam ruang politik-demokrasi terefleksikan secara sempurna 
pada pilpres yang baru saja berlangsung ketika sejumlah elite menyeret dengan paksa simbolisme 
agama untuk meraih simpati dan dukungan publik kepada capres-cawapres tertentu. Menguatnya 
simbolisme agama jelas bukan pelanggaran atas konstitusi. Sepanjang tidak dieksploitasi untuk hal-hal 
yang dapat menggerogoti spirit demokrasi, seperti kampanye hitam, pemanfaatan isu-isu agama untuk 
kepentingan politik bukanlah kejahatan yang dapat dipidanakan. 
Persoalannya, politik simbolisme agama dalam pilpres sering kali tidak lebih dari sekadar eksploitasi 
sentimen keagamaan untuk meraih dukungan publik. Fenomena ini tidak ada bedanya dengan ”agama 
untuk kekuasaan”, bukan ”kekuasaan untuk agama”. 
Meminjam istilah Khaled Abou el-Fadl (2005), eksploitasi agama untuk kepentingan yang tidak agamis 
merupakan bentuk ”pembajakan besar-besaran” (great theft) atas doktrin agama untuk hal-hal yang tidak 
selaras dengan misi profetik-liberatif agama. Agama yang semestinya dibawa untuk mengejawantahkan 
idealisme peradaban dan nilai-nilai kemanusiaan universal justru dibajak untuk tujuan-tujuan profan yang 
sempit, dangkal, dan libidinal. 
Salah satu tafsir mengapa sejumlah elite masih mengeksploitasi agama untuk kepentingan politik-
kekuasaan adalah karena di balik langkah mereka tersembunyi apa yang disebut sebagai politik 
sublimasi. Yakni, sebuah taktik dan strategi politik untuk mengalihkan mata publik dari sesuatu yang 
sesungguhnya menuju sesuatu yang semu, palsu, dan menipu. Sesuatu yang palsu itu bisa berupa 
ketidakmampuan melakukan hal-hal yang semestinya atau terdapat tendensi untuk menutupi berbagai 
kelemahan dan kekurangan yang ada. 
Politik sublimasi, dengan demikian, merupakan strategi pengalihan untuk sekadar melakukan idkhal al-
surur (menghibur) khalayak ramai. Melalui politik sublimasi, sejumlah elite berharap dapat memuaskan 
sisi sentimentalisme dan primordialisme konstituen di sebuah negara yang masih kental nuansa 
religiusnya. Artinya, berbagai kelemahan dan kekurangan dari pasangan capres tertentu diharapkan 
dapat tertutupi oleh politik pengalihan semacam ini. 
Sekalipun bukan pelanggaran terhadap konstitusi, politik sublimasi menjadi salah satu ”lubang hitam” 
demokrasi kita yang masih bekerja pada aras mayoritarianisme. Pemanfaatan agama untuk kekuasaan 
menjadi masalah laten di banyak negara yang baru belajar berdemokrasi (David I. Kertzer, Ritual, 
Politics, and Power, 1988). Bahkan, di sejumlah negara kampiun demokrasi seperti AS, politik sublimasi 
merupakan salah satu strategi yang dibangun antara elite dan konstituen menjelang pemilu yang harus 
direalisasikan jika calon tertentu benar-benar memenangi kontestasi politik. 
Sekalipun tak persis sama, strategi semacam ini mengingatkan kita pada politik ”laras babi” (pork barrel) 
dalam lanskap demokrasi AS (Robert M Stein & Kenneth N Bickers, Perpetuating the Pork Barrel, 1995). 
Politik jenis ini didefinisikan sebagai kebijakan pemerintah terpilih untuk mengalokasikan anggaran bagi 
konstituen yang telah berjasa mengantarkan mereka pada tampuk kekuasaan. Pada awalnya, tradisi 
politik ”laras babi” dianggap wajar. Namun, setelah perang sipil (1865), politik semacam ini dianggap 
tercela. 
Dalam banyak hal, politik ”laras babi” masih menjadi tradisi yang dianggap wajar di republik ini. 
Pembangunan infrastruktur sering kali menjadi ”imbalan politik” bagi konstituen yang dianggap telah 
berjasa mengantarkan kontestan tertentu menuju kemenangan dalam pemilu. Akibatnya, konstituen yang 
gagal memenangkan kontestan cenderung dibiarkan merana tanpa sentuhan pembangunan sebagai 
bentuk ”hukuman” politik. Kasus paling ekstrem adalah dimintanya kembali ”investasi” politik yang 
telanjur ditanamkan oleh sejumlah kontestan tertentu yang gagal dalam pemilu. Sebuah perilaku tak 
terpuji sekaligus memuakkan! 
Melampaui simbolisme 
Membawa agama ke dalam ruang-ruang demokrasi bukan sekadar mencari pembenaran transendental 
tentang keabsahan demokrasi sebagai the only game in town. Bukan pula sebatas mengeksploitasi 
simbolisme agama untuk mendongkrak perolehan suara dalam pemilu. Atau, membawa agama hanya 
sekadar untuk menutupi kelemahan, kekurangan, dan ketidakmampuan melakukan hal yang semestinya. 
Lebih dari itu; bagaimana agama secara subtil melandasi setiap gerak demokrasi sehingga keduanya 
bersenyawa ke dalam sebuah adonan kebudayaan dan peradaban profetik, liberatif, dan transformatif 
untuk seluruh elemen bangsa. 
Cukup adalah cukup untuk politik ”laras babi” di negeri ini. Eksploitasi dan berbagai bentuk 
instrumentalisasi agama secara gencar pernah dilakukan rezim Orde Baru paruh kedua masa kekuasaan 
Soeharto. Berbagai kebijakan akomodatif terhadap umat Islam sebenarnya tidak lebih dari sekadar politik 
sublimasi untuk menutupi dosa-dosa, kelemahan, dan kekurangan Orde Baru, seperti kolusi, korupsi, dan 
nepotisme (KKN) serta otoritarianisme (Adam Schwarz, A Nation in Waiting, 1984). 
Namun, politik sublimasi telah berhasil melenakan dan membutakan mata masyarakat atas berbagai 
dosa dan kekurangan rezim Orde Baru. Bahkan, kini sebagian masyarakat dengan mudah melupakan 
dosa-dosa tersebut. Sependek itukah memori kolektif bangsa ini? Agama, dengan demikian, sama sekali 
tak dilarang untuk dibawa ke ranah politik-demokrasi. Namun, dimensi yang dibawa dari agama bukanlah 
aspek simbolisme-eksoterik yang hanya menyentuh kulit permukaan saja, seperti cara berpakaian dan 
berbagai bentuk lifestyle lainnya. 
 
Lebih dari itu, aspek yang dibawa dari agama adalah semangat universal-esoterik yang menganjurkan 
setiap manusia untuk menghargai kehidupan, merayakan perbedaan, merestorasi akal sehat, serta 
menaklukkan segala bentuk kejahatan, kebengisan, dan kebiadaban. Inilah semangat profetik-liberatif-
transformatif agama yang layak diusung dalam setiap peristiwa demokrasi, terutama pilpres. ● 
Artikel ini telah dimuat di KOMPAS, 16 Juli 2014. 
  


Agama dan Demokrasi

Radikalisme, Demokrasi, dan Pancasila 
Oleh : Masdar Hilmy ; Intelektual Publik; 
(Dosen Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Ampel) 
Pada seminar di UIN Sunan Ampel, Surabaya, 12 Agustus lalu, soal "ISIS, Khilafah, dan NKRI", muncul 
pertanyaan menggelitik dari seorang peserta. "Atas dasar apa ISIS dilarang di Indonesia? Jika 
pelarangannya atas dasar ideologi khilafah-nya, mengapa ormas lain dengan paham serupa tidak 
dilarang?" 
Pertanyaan sederhana itu mengentak kesadaran saya tentang rancang-bangun kehidupan beragama di 
negeri ini yang belum sempurna. Ia menyiratkan sebuah kompleksitas penanganan kehidupan beragama 
di Tanah Air yaitu sejauh mana demokrasi dan konstitusionalisme mendefinisikan batas boleh-tidaknya 
sebuah paham keagamaan. Inilah salah satu pekerjaan sekaligus tantangan terberat Jokowi-JK. 
Bahwa kebebasan beragama telah dijamin konstitusi (UUD 1945, Pasal 28 dan 29) sudah jamak 
dimaklumi. Kebebasan beragama juga hak dasar warga negara yang tak bisa ditangguhkan negara 
dalam situasi dan kondisi apa pun. Namun, bukan tempatnya kita beradu argumen di sini tentang 
legalitas atau jaminan konstitusional kebebasan beragama karena hal demikian sudah dianggap final. 
Yang hendak dipersoalkan adalah bagaimana kelompok radikal, baik yang klandestin maupun yang 
terang-terangan, memanfaatkan isu kebebasan beragama untuk menjustifikasi ideologi mereka. 
Demikian juga dengan demokrasi. Memang demokrasi berarti meruangkan perbedaan, memberikan 
jaminan hidup bagi siapa pun—termasuk "musuh" kita— untuk meyakini dan menjalankan keyakinan 
agamanya tanpa paksaan dan intervensi negara. Demokrasi, di mana pun tempatnya dan dalam konteks 
apa pun, pasti menjamin terciptanya kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Persoalannya, 
argumentasi demokrasi juga telah dibajak kelompok radikal mempertahankan eksistensi mereka. 
Pemanfaatan isu HAM dan demokrasi oleh sekelompok orang yang hendak menahbiskan paham 
keagamaan yang absolutis, totaliter, dan nihilistik jadi persoalan global di banyak negara (Roger W 
Stamp, Fundamentalism, Democracy and the Contesting of Meaning, 2004; 185). Intinya, gagasan 
tentang kebebasan beragama yang diusung HAM dan demokrasi hendak dijadikan bumper untuk 
mempertahankan gagasan ketakbebasan beragama sebagaimana diusung kelompok radikal. 
Yang lebih muskil lagi adalah sikap mereka terhadap Pancasila. Mereka mungkin tak berani menentang 
Pancasila secara terbuka. Namun, kebanyakan mereka menganggap Pancasila sama dan sejajar 
dengan HAM dan demokrasi, ideologi ciptaan manusia yang tak pantas dipertuhankan. Mereka 
menganggap ketiganya sebagai toghut, hasil olah pikiran manusia yang jadi sesembahan. Cepat/lambat 
mereka berniat menggulingkan dan menggantikannya dengan hukum Tuhan. 
Dari sini lahir tesis "jebakan demokrasi" di kalangan ilmuwan sosial: kelompok radikal memanfaatkan 
demokrasi dan HAM untuk membunuh keduanya. Di negeri ini sejumlah ormas menggunakan 
argumentasi HAM dan demokrasi guna menjustifikasi ideologi dan paham keagamaan mereka, padahal 
sangat lantang dan eksplisit menentang keduanya. 
Negara lemah? 
Menggunakan argumentasi HAM dan demokrasi untuk mempertahankan ideologi dan paham radikalisme 
tentu tindakan salah kamar. Namun, negara tak punya kapasitas mengerangkeng, terlebih 
memberangus, segala bentuk paham dan pikiran setiap warganya, betapapun ekstrem pikiran itu. Apa 
pun alasannya, sepanjang ideologi semacam ini hanya bersemayam di otak manusia, negara tak bisa 
mengintervensi dan mengubahnya. 
Ada sebuah teori yang mengatakan bahwa kemunculan radikalisme selalu dilatari kondisi negara yang 
lemah. Kemunculan fenomena radikalisme di Indonesia, misalnya, jauh lebih intens ketimbang di 
Malaysia. Menurut teori ini, Malaysia lebih kuat ketimbang Indonesia. Dengan Internal Security Act, 
kelompok garis keras tak berkutik di Malaysia. Sebagian bahkan melarikan diri ke Indonesia. 
Di masa Orde Baru, Indonesia pernah memiliki UU Antisubversi yang bisa menggulung siapa pun, 
termasuk kelompok garis keras, yang dipersepsi hendak melawan negara. Mereka mudah dituduh makar 
ketika terdapat indikasi melawan negara. Karena UU ini sering diselewengkan rezim berkuasa, 
keberadaannya dicabut seiring tumbangnya Orba. 
Di negara demokrasi, keberadaan perangkat perundang-undangan yang bertujuan membungkam 
ideologi dan pikiran yang dipersepsi makar debatable karena pembungkaman pikiran berimplikasi pada 
indeks kebebasan sebagai prasyarat wajib demokrasi. Atas nama stabilitas, negara sering represif 
terhadap kebebasan beragama dan berekspresi warganya. Dalam konteks ini, Malaysia jadi eksemplar 
betapa negara dapat mengintervensi kehidupan beragama dengan argumentasi stabilitas. 
Perlakuan terhadap kelompok garis keras di negeri ini memang jauh berbeda dengan Malaysia. 
Diskursus anti demokrasi, HAM, dan Pancasila bebas berseliweran di ruang publik. Tak jarang gagasan 
khilafah mampu menawan sejumlah ilmuwan dan akademisi kampus hingga mereka jadi pendukung dan 
pengusung gagasan khilafah. Padahal, gagasan khilafah ujung-ujungnya akan menihilkan demokrasi dan 
Pancasila. 
Merespons pertanyaan di awal tulisan ini, negara harus memformulasikan ratio-legis yang tepat dan 
adekuat tentang segala bentuk pelarangan ideologi dan paham keagamaan tertentu; atas dasar apa 
paham keagamaan tertentu dilarang atau tak dilarang? Pelarangan terhadap ideologi dan paham 
keagamaan tertentu jangan terkesan dipaksakan dan tebang pilih. Merupakan argumentasi yang tidak 
bisa dibenarkan jika alasan pelarangan terhadap NIIS/ISIS ialah kekerasan yang dilakukannya, 
sementara gerakan lain dengan paham serupa tak dilarang sekalipun dilakukan secara damai. 
Kita pernah punya UU Antisubversi. Biarlah ia bagian masa lalu yang tak perlu diratapi. Tiada urgensi 
menghidupkannya kembali karena rawan diselewengkan pihak tertentu yang tak bertanggung jawab. 
Yang dibutuhkan adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur "ketidakbebasan" warga negara 
menyebarluaskan, mengampanyekan, mengajak orang lain, untuk bersama-sama memusuhi dan atau 
hendak menggulingkan salah satu dari Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 
 
 


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

Dekan FISIP dan FEBI UIN Sunan Ampel Surabaya

NU, JIN, dan Tarkam

PUBLIKASI ILMIAH DALAM BINGKAI INTEGRITAS

TEOLOGI HUMANIS BASIS TITIK TEMU MESRA AGAMA-AGAMA

Agama dan Demokrasi

Radikalisme, Demokrasi, dan Pancasila

Makna Slogan UINSA Surabaya

MEMPOPULERKAN KARYA FIKSI ILMIAH KEAGAMAAN

334

408