Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof.Dr, Nur Syam

Pengakuan untuk Islam Damai  
Jawa Pos, 28 Nopember 2009 
Oleh: Nur Syam 
  
MENJELANG Muktamar NU di Makassar, 22-27 Maret 2009, warga NU 
memperoleh kabar gembira. Salah seorang warganya memperoleh pengakuan 
internasional sebagai The 500 Most Influential Muslims. Menurut The Royal Islamic 
Strategic Studies Jordania yang bekerja sama dengan Prince Al Waleed Bin Talal 
Center for Muslim-Christian Understanding dan Georgetown University, AS, telah 
dihasilkan The 500 Most Influential Muslims.  
Di antara 500 muslim terkemuka di dunia tersebut, Ketua Umum PB NU KH Hasyim 
Muzadi menempati peringkat ke-18. Selain itu, ada nama Din Syamsuddin, ketua 
umum PP Muhammadiyah, di peringkat ke-35; Abdullah Gymnastiar (ke-48); Susilo 
Bambang Yudhoyono (presiden RI); serta Abdurrahman Wahid (mantan presiden RI, 
mantan ketua PB NU, dan mantan ketua Dewan Syura PKB) (Jawa Pos, 25/11/09). 
Masuknya nama Hasyim dalam jajaran pemimpin Islam yang mendunia itu tentu 
tidak mengagetkan. Beliau adalah ketua umum PB NU, Sekjen International 
Conference of Islamic Scholars (ISIS), dan presiden World Conference of Religions 
and Peace (WCRP). Tentu, bukan hanya jabatan yang menjadi ukuran seseorang bisa 
memiliki pengaruh di dunia internasional. Pastilah ada ukuran kepantasan bagi yang 
bersangkutan memasuki level tersebut. 
Islam Rahmatan Lil Alamin  
Salah satu yang sangat mengedepan dari Hasyim adalah kampanyenya di tingkat 
internasional tentang Islam rahmatan lil alamin atau Islam damai. Yaitu, Islam yang 
membawa rahmat bagi sekalian alam. Islam sebagaimana teksnya memang untuk 
kerahmatan bagi seluruh alam. Bukan hanya keselamatan bagi manusia, tapi juga 
untuk alam lainnya. 
Yang diselamatkan adalah hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal 
alam. Keselamatan manusia tidak akan berarti jika alam tidak selamat. Karena itu, 
Islam yang menyelamatkan adalah Islam yang memberi keselamatan bagi semua. 
Kiprah Hasyim dalam membangun Islam damai sangatlah mengedepan. Dalam 
berbagai konferensi internasional, dengan sangat elegan beliau mengampanyekan 
Islam damai. Jika kemudian Islam damai menjadi perbincangan di hampir semua 
konferensi atau dialog antarumat beragama di dunia, tentunya hal tersebut salah 
satunya merupakan andil Hasyim.  
Konflik antarumat beragama, menurut Artur J. DAdamo (2004), dipicu oleh religions 
way of knowing. Hal itu disebabkan adanya sebuah standar tentang agama sendiri 
yang kebenarannya diyakini sepenuhnya. Yaitu: (1) bersifat konsisten dan berisi 
kebenaran-kebenaran yang tanpa kesalahan sama sekali. (2) Bersifat lengkap dan 
final -karena itu tidak diperlukan kebenaran dari agama lain. (3) Kebenaran agama 
sendiri dianggap merupakan satu-satunya jalan keselamatan, pencerahan, dan 
pembebasan. (4) Seluruh kebenaran itu diyakini orisinal dari Tuhan.  
Melalui pembacaan Islam damai, religions way of knowing itu akan bisa 
dinetralisasi. Dalam hal ini, yang perlu dikedepankan adalah konsep saling 
memahami keberadaan yang lain, the others. Ada orang lain di sekitar kita yang 
berbeda dari kita. 
Setiap agama memang memiliki potensi untuk silang sengketa. Ada doktrin teologis 
yang tidak bisa ditawar siapa pun. Ada kebenaran dogmatis yang mengajarkan bahwa 
hanya agamanya yang benar dan yang lain salah. Doktrin teologis itu banyak memicu 
konflik antaragama. Namun, di sisi lain, tidak bisa diingkari, realitas empiris 
mengajarkan kepada manusia bahwa ada sunnatullah yang memang meniscayakan 
adanya perbedaan suku dan etnis dengan berbagai varian di dalamnya.  
Sunnatullah tersebut bersifat given. Dari konsep sunnatullah yang meniscayakan 
berbeda tersebut, dikenal konsep toleransi antarumat beragama. Di dalam bahasanya, 
Hasyim sering menyebutkan yang sama jangan dibedakan dan yang beda jangan 
disamakan.  
Gerakan Islam Damai  
Ada sesuatu yang ahistoris dalam kehidupan ini. Yaitu, pemikiran yang menyatakan 
bahwa hanya ada satu kebenaran. Menurut kaum Bergerian, kebenaran adalah hasil 
konstruksi manusia. Jadi, ada pusat-pusat kebenaran dalam setiap entitas masyarakat.  
Konstruksi tentang kebenaran tersebut bisa saja bersumber dari ajaran agama. Hingga 
ada kebenaran mutlak atau kebenaran teologis yang seringkali memicu konflik 
antarumat beragama. 
Yang bisa diterima adalah bukan mengakui kebenaran teologis agama-agama lain, 
namun menoleransi bahwa ada kebenaran lain yang dikonstruksi oleh orang atau 
umat lain. Sikap dan tindakan itulah yang dalam konsepsi relasi antarumat beragama 
disebut co-eksistensi. Yaitu, sikap dan tindakan menghargai bahwa ada umat lain 
dengan keyakinan dan ritual yang berbeda.  
Islam rahmatan lil alamin memang sudah menjadi sebuah arus utama dalam berbagai 
konferensi internasional. Di Vatikan, beberapa bulan lalu juga terdapat konferensi 
antarumat beragama dan menghasilkan konklusi bahwa Indonesia bisa menjadi 
contoh relasi antarumat beragama di dunia.  
Sebagai sebuah gerakan, Departemen Agama bahkan sudah mencanangkan 
perumusan buku ajar tentang membangun Islam rahmatan lil alamin. Hal itu 
merupakan bagian dari kesadaran agar tradisi Islam damai atau Islam rahmatan lil 
alamin tidak tereduksi oleh gerakan sekelompok orang yang menghasilkan stereotip 
bahwa Islam Indonesia adalah Islam yang keras dan menghalalkan segala cara untuk 
mencapai tujuan. Wallahu alam bi al shawab. 
*). Prof Dr Nur Syam MSi , rektor dan guru besar sosiologi IAIN Sunan Ampel. 
  
 


Pengakuan untuk Islam Damai

Akh., Muzakki

Fatwa untuk Golongan Putih
Harian Tempo, Rabu, 07 Januari 2009
Oleh Akh. Muzakki
Setelah ramai-ramai soal rokok, kini fatwa haram atas golongan putih (golput) 
dimintakan oleh publik kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI). Bahkan, tak 
tanggung-tanggung, figur sekelas Ketua MPR Hidayat Nur Wahid, yang juga 
petinggi Partai Keadilan Sejahtera, meminta MUI mengeluarkan fatwa haram atas 
praktek golput. Alasannya, untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemilu 
sebagai pesta demokrasi.
Gagasan Hidayat Nur Wahid itu didukung Partai Persatuan Pembangunan. 
Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Muhaimin Iskandar juga 
mengumpulkan 350-an ulama Nahdlatul Ulama dan kader PKB di Yogyakarta. 
Agenda pertemuan itu salah satunya meminta fatwa haram terhadap golput dari kiai 
Nahdlatul Ulama di PKB (Koran Tempo, 16 Desember 2005). Dalam argumentasi 
kalangan yang pro terhadap fatwa haram atas golput di atas, terbaca bahwa agama 
yang direpresentasikan oleh lembaga fatwa ingin didesakkan untuk menjadi "seakan-
akan" pilar alternatif bagi demokrasi. Konkretnya, agama ingin didorong dan 
dipaksakan menjadi "pilar keenam" demokrasi.
Selama ini, dalam diskursus demokrasi, keyakinan atau agama berada dalam posisi 
sebagai inspirasi dan penyemai semangat kebajikan publik yang menjadi dasar 
pergerakan lima pilar penyangga demokrasi. Kelima pilar dimaksud adalah yudikatif, 
legislatif, partai politik, media massa, dan masyarakat sipil yang direpresentasikan 
oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM). Posisi agama semacam ini justru sangat 
luhur bagi penciptaan kualitas demokrasi. Namun, dalam kecenderungan terakhir 
masyarakat kita, agama, yang semestinya menjadi inspirasi bagi tegaknya masing-
masing dari kelima pilar demokrasi di atas, justru dicoba untuk digeser lebih jauh. 
Penggeseran itu memaksa agama menjadi bagian dari rangkaian pilar itu sendiri.
Caranya, merepresentasikan agama melalui lembaga fatwa. Dengan begitu, agama 
digunakan sebagai legitimasi atas praktek dan ekspresi politik. Kalau memang benar, 
agama melalui lembaga fatwa seperti pada kasus golput di atas akan didesakkan 
menjadi "pilar keenam" demokrasi, ada sejumlah problem yang menyelinap dan tak 
bisa dihindari.
Pertama, mengingat fatwa tidak memiliki kekuatan hukum mengikat bagi seluruh 
masyarakat, lahirnya suatu fatwa akan sangat mungkin dilawan dengan pengeluaran 
fatwa tandingan. Kalau hal seperti ini terjadi, agama bisa akan menjadi "tontonan 
drama" publik semata. Apalagi, masing-masing simpul kekuatan Islam memiliki 
lembaga fatwa. Pada satu sisi, publik akan merasa bahwa elite agama dan politik 
telah membuat agama centang-perenang melalui ekspresi dan instrumentasi fatwa 
hukum agama yang dihasilkan secara bertolak belakang satu sama lain. Pada ujung 
yang lain, publik pun juga dibuat bingung oleh elite agama dan politik mereka atas 
ekspresi agama melalui instrumen fatwa yang bertolak belakang dan centang 
perenang dimaksud.
Kedua, jika perang fatwa terjadi, agama akan terfragmentasi dengan sendirinya. 
Justru dalam konteks ini, posisi agama semakin tidak memiliki kekuatan apa-apa 
terhadap penyemaian kualitas demokrasi. Alih-alih, agama melalui produk fatwa 
yang centang-perenang di atas akan semakin membuat kekuatan masyarakat 
terfragmentasi pula sebagai sebuah pilar penting dan bahkan dalam sejumlah kasus 
menjadi pilar terakhir bagi penegakan demokrasi. Apalagi, jika sebuah fatwa agama 
dinilai oleh publik sarat kepentingan politik praktis, cibiran dan respons negatif 
publik pun tak bisa dihindari. Maka, konsekuensi lanjutannya, agama semakin lemah 
kontribusinya bagi penciptaan demokrasi. Justru, agama terancam mandul dan 
lumpuh tatkala fatwa sebagai perwujudan instrumentalnya tak efektif sama sekali 
sebagaimana maksud awalnya.
Kita pun harus belajar dari pengalaman. Ketika fatwa haram terhadap tayangan 
infotainment dikeluarkan oleh NU melalui forum Musyawarah Nasional Alim Ulama 
di Surabaya pada 3 Agustus 2006, tak ada dampak yang ditimbulkan. Buktinya, 
terciptanya fatwa tersebut tak mengubah apa-apa atas tayangan infotainment itu. 
Contoh lain, fatwa haram mensalati jenazah koruptor oleh ulama NU dalam sebuah 
Musyawarah Nasional Alim Ulama akhir Juli 2002. Ironisnya, korupsi pada berbagai 
sektor hampir tak pernah mati. Pasalnya, korupsi pejabat satu menularkan korupsi 
yang sama kepada yang lain, baik secara vertikal maupun horizontal.
Dengan tidak efektifnya fatwa-fatwa semacam di atas, semakin tingginya produksi 
fatwa akan berimbas pada semakin kentaranya kemandulan agama. Dan pada titik 
inilah, agama justru tidak mampu memberikan pembelajaran yang baik kepada 
publiknya atas kapasitasnya sendiri sebagai penyemai nilai kebajikan publik. Melihat 
pertimbangan di atas, agama perlu dikembalikan kepada habitatnya yang luhur 
sebagai sumber dan penyemai spirit kebajikan publik. Bukan malah menjadi benih 
tercerabutnya kebajikan dari proses pemutusan kepentingan publik melalui drama 
fatwa politik yang dikhawatirkan berujung pada perang fatwa seperti di atas. Sebab, 
melalui drama fatwa politik yang muncul sesuai dengan kepentingan politik praktis, 
agama sama artinya dijerumuskan ke dalam kubangan lumpur nan kotor.
Penggeseran posisi agama dari awalnya sebagai inspirasi dan penyemai spirit 
kebajikan publik menjadi pilar penyangga tambahan demokrasi justru rawan terhadap 
penyalahgunaan. Alih-alih menjadi "pilar keenam" demokrasi, agama justru 
mengalami politisasi yang akut. Agama kini semakin ditarik-tarik jauh untuk 
kepentingan politik praktis. Karena itu, politisasi agama tidak bisa dihindarkan dan 
tinggal menunggu masa pertumbuhannya saja. Dalam konteks ini, kita patut melawan 
politisasi agama. Sebab, jika dipaksa untuk mewujudkan diri melalui drama 
fragmentasi fatwa, agama malah tercerabut dari akar kekuatan tradisionalnya.
Agama jauh lebih penting menjadi sumber inspirasi dan semangat kebajikan publik. 
Yang justru diperkuat adalah bagaimana inspirasi agama itu bisa didesakkan agar 
mengejawantah melalui praktek politik yang jujur, akuntabel, dan reliabel di 
lingkaran kelima pilar demokrasi yang ada.


Fatwa untuk Golongan Putih

Prof. Dr, Nur Syam

Pengakuan Terhadap Kualitas Warga NU
Duta Masyarakat, Kamis, 17 Desember 2009
Oleh: Nur Syam
Setelah Hasyim Muzadi terpilih sebagai The 500 influential Muslim dalam urutan ke-
18, maka satu lagi warga NU yang memperoleh pengakuan internasional, yaitu Siti 
Musdah Mulia. Beliau adalah ketua Umum Indonesian Conference of Religion and 
Peace (ICRP) dan aktivis jender. Musdah, demikian nama panggilan akrabnya 
memang kenyang berorganisasi, mulai dari Ikatan Pelajar Putri NU, Fatayat NU 
hingga Muslimat NU. Beliau telah mengabdi di NU selama 30 tahunan. Katanya: 
“bisa jadi orang yang menuding saya sudah kafir itu, mikir-mikir juga kalau tahu 
latar belakang saya” (JP, 30/11/09).
Untuk menjadi Woman of The Year 2009, Musdah menyisihkan dua finalis lain, 
Aiche Ech Channa dari Maroko dan Mary Akrami dari Afghanistan. Ketiganya 
masuk babak final setelah menyisihkan sebanyak 36 calon dari 27 negara. Untuk 
memperoleh sejumlah nama tersebut, terlebih dahulu dilakukan pemantauan terhadap 
aktivitas perempuan dari 138 negara. Musdah terpilih sebagai Women of the Year 
2009 pada Il Premio Internazionale La Donna Dell ‘Anno (International Prize for the 
Woman of the Year) 2009 yang berlangsung di Saint-Vincent, Italia. The 
International Prize for the Women of the Year dibentuk tahun 1998 oleh Regional 
Council of Aosta Valley bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Italia, 
Pemerintah Aosta Valley, dan Soroptimist International Club Valle d’Aosta 
(Republika, 29/11/09).
Kesetaraan jender
Salah satu kekuatan Musdah adalah keterlibatannya di dalam gerakan kesetaraan dan 
pemberdayaan gender. Ketua Dewan Juri Prof. Umberto Veronesi dari Universitas 
Milan dan anggota dewan juri terdiri dari para pakar di bidang sains, ekonomi, 
politik, komunikasi, dan diplomasi memilih Musdah karena dinilai banyak 
memperjuangkan kesetaraan gender, menentang semua bentuk diskriminasi, Hak 
Asasi Manusia serta demokrasi. Sebagai teolog dan ahli hukum Islam, Musdah sangat 
terbuka pada praksis multikulturalisme, dan juga aktif dalam dialog antarumat 
beragama. 
Siapapun, memang mengetahui bahwa Musdah memang aktivis gender dengan 
reputasi internasional. Banyak kegiatan workshop atau seminar yang dilakukannya 
dengan menggandeng tokoh-tokoh gender internasional. Beliau memang sangat total 
dalam memperjuangkan perubahan konsepsi masyarakat tentang persamaan gender 
atau gender equality. Bahkan juga tidak jarang, beliau harus menafsirkan teks dengan 
sangat jauh melampaui makna teksnya. Akibatnya, banyak kaum agamawan yang 
mengecam keberaniannya untuk melakukan penafsiran atas teks yang sedemikian 
liberal. 
Di antara kalangan yang banyak mengecam pemikiran Musdah adalah mereka yang 
berada di jalur Islam fundamental, misalnya kelompok Hidayatullah, kemudian 
kelompok Salafy, Kelompok Jihadi dan kemudian secara perorangan, misalnya Adian 
Husaini, Rifyal Ka’bah, dan lainnya. Meskipun dilakukan secara perorangan, maka 
sebenarnya mereka merupakan salah satu bagian dari Islam fundamental dimaksud.
Salah satu hal yang menyebabkan dia dinyatakan munafiq bahkan kafir adalah ketika
di dalam salah satu seminar yang diselenggerakan oleh LSM Arus Pelangi, di mana 
beliau menyatakan bahwa Islam memberikan pengakuan terhadap gay dan lesbian. 
Pengakuan itu terkait dengan tidak dinyatakannya secara eksplisit tentang larangan 
perkawinan kaum gay atau lesbian. 
Selain itu, yang juga menjadi kontroversi adalah penulisan legal drafting tentang 
Kompilasi Hukum Islam (KHI). Musdah memprakarsai penulisan buku kompilasi 
Hukum Islam yang bertentangan dengan kompilasi Hukum Islam yang ada selama 
ini. Ada banyak hal yang berbeda antara rumusan KHI yang sudah diregulasikan 
dengan draft KHI yang disusun oleh tim dibawah kendali Musdah. Di antara yang 
menonjol adalah mengenai status dan kedudukan wanita dalam sistem perkawinan. 
Dalam pandangan KHI “tandingan”, maka status lelaki dan perempuan sama, bahkan 
boleh memilih peran yang dimaui. Lebih jauh dari itu, perkawinan lelaki dan 
perempuan dewasa tidak memerlukan saksi. Mereka bisa mengawinkan dirinya 
sendiri. Sementara KHI menyatakan perkawinan yang tidak disaksikan oleh para 
saksi dianggap tidak sah, bahkan termasuk perzinaan. 
Memang, sebagaimana kaum liberal lainnya, bahwa di dalam menafsirkan teks Al-
Quran Musdah sangat berani. Hal itu tentu saja dipengaruhi oleh banyak faktor, 
misalnya adalah pemikiran jender, demokratisasi, Hak Asasi Manusia, 
Multikulturalisme, Pluralisme dan sebagainya sebagai arus utama di dalam pemikiran 
kaum liberal pada umumnya. 
Jender sebagai Arus Utama
Menurut Sanderson (1993), bahwa ada tiga hal yang selama ini menjadi arus utama 
perbincangan dan juga pergerakan di kalangan kaum gender, yaitu: gender inequality, 
gender differentiation dan gender oppression. Ketiga hal inilah yang menjadi 
tantangan aktivis jender untuk menghapuskannya di dalam kehidupan negara yang 
demokratis. Perjuangan untuk melakukan perubahan tentu tidak bisa dilakukan 
sambil lalu. Artinya harus ada konsistensi. 
Mengkampanyekan tentang pendekatan jender di dalam penafsiran teks Al-Quran 
tentu saja tidak bisa dilakukan sambil lalu. Tetapi butuh keseriusan dan ruang publik 
yang memadai. Itulah sebabnya Musdah lalu menggandeng lembaga-lembaga donor 
luar negeri untuk memasarkan Islam dalam perspektif jender ini. 
Di dalam pandangan aktivis jender, bahwa di dunia Islam masih sangat marak 
ketidaksetaraan jender, perbedaan jender dan penindasan jender. Salah satu contoh 
yang paling mengedepan adalah ketika perempuan memasuki ruang publik, maka 
akan ada sejumlah alasan untuk menghambatnya. 
Ketika ada perempuan yang akan menjadi pemimpin, maka ada sejumlah keberatan 
yang dialamatkan kepadanya. Ketika perempuan dan lelaki sama-sama di ruang 
publik, maka kesempatan akan lebih banyak diberikan kepada lelaki. Bahkan yang 
lebih ironis bahwa perempuan ditindas untuk kepentingan lelaki. Banyak perempuan 
yang dipoligami tanpa keinginan sedikitpun dari yang bersangkutan. Berasal dari 
realitas empiris inilah maka aktivis jender lalu membuat rumusan bahwa perkawinan 
di dalam Islam hakikatnya adalah perkawinan monogami. 
Jika di dalam perwakilan politik dibantu dengan kuota perempuan 30 melalui regulasi 
yang dibuat seperti itu, maka gerakan kaum gender adalah melalui gerakan 
pewacanaan dalam dekonstruksi yang dilakukan secara sistematis. Mereka memiliki 
kesamaan visi tentang bagaimana mengurangi kalau tidak menghapuskan tentang 
diskriminasi jender yang terjadi selama ini. 
Memang harus diakui bahwa kaum perempuan memang belum berada di garis depan. 
Masih banyak kendala yang dialami ketika yang bersangkutan akan beraktualisasi 
diri. Hal ini tidak lain disebabkan oleh faktor penafsiran agama yang tekstual. 
Misalnya penafsiran tentang relasi al-rijal dengan al-nisa’, maka yang terjadi adalah 
lelaki yang berkuasa dan perempuan yang dikuasai. Perempuan sebagai subordinat 
lelaki. Dalam kasus ini, maka ketika perempuan akan menjadi orang nomor satu 
dalam kepemimpinan di suatu lembaga tertentu, maka tafsir jender ini juga seringkali 
dipersoalkan.
Oleh karena itu, terlepas dari kontroversi yang dibangun oleh Musdah, tetapi yang 
jelas bahwa ada dunia lain yang mengakui keterlibatannya dalam aktivitas yang lebih 
jauh dibanding gender.
Wallahu a’lam bi al shawab.


Pengakuan Terhadap Kualitas Warga NU

Prof. Dr,  Nur Syam

Implementasi Kepekaan Sosial  
Suara Karya Online, Jumat, 25 September 2009 
Oleh: Nur Syam 
  
Di antara sekian banyak keutamaan ajaran Islam, salah satunya adalah ibadah puasa 
dan zakat. Itu dijelaskan dalam Al-Quran (Surat Adz-Dzariyat: 56). Puasa adalah 
proses penyucian diri. Allah menjamin bahwa selama yang bersangkutan 
melakukannya dengan penuh kesungguhan, dengan keimanan dan keikhlasan, maka 
akan diampuni dosa-dosanya. 
Kita yakin bahwa Allah maha pengampun. Sebagaimana namanya, Allah itu Yang 
Maha Pengampun (Al-Ghofur) lagi pula Maha Pengasih (Ar-Rahim). Ghafurur rahim 
berarti Maha Pengampun yang Agung dan Maha Pengasih. 
Itu sebabnya, puasa yang sudah kita jalankan bisa menjadi proses tazkiyat al nafs: 
proses penyucian diri. Konsep pengampunan di dalam Islam dilakukan secara 
personal, sehingga seseorang memiliki kebebasan untuk melakukannya kapan dan di 
mana saja. 
Jika puasa dapat diartikan sebagai proses tazkiyat al nafs, maka zakat dapat diartikan 
sebagai tazkiyat al mal (penyucian harta). Islam mengajarkan bahwa orang miskin 
memiliki sebagian kecil harta milik seseorang. Artinya, di antara harta yang dimiliki 
oleh seseorang, sebagian dari harta tersebut harus di-tasaruf-kan untuk sedekah, 
zakat, dan infak sebagai instrumen untuk menyucikan harta. 
Puasa merupakan ibadah yang memiliki relasi langsung dengan Allah sebagai proses 
penyucian diri. Sedangkan zakat adalah ibadah yang memiliki relasi dengan manusia 
lainnya, sebagai proses penyucian harta. Penyucian diri saja tidak cukup sehingga 
harus dibarengi dengan penyucian harta. Karena itu, Islam mengajarkan agar 
keduanya berada dalam satu kesatuan. 
Kita sekarang hidup pada era individualisme. Artinya, orang akan lebih banyak 
berpikir tentang "aku" daripada berpikir tentang "kita". Egoisme sebagai bagian dari 
sikap individualisme, sebagai anak cucu kapitalisme, makin memperoleh pembenaran 
pada era sulitnya akses ekonomi, politik, dan sosial. 
Karena itu, banyak orang tidak lagi berpikir untuk menolong, membantu, dan 
mengembangkan orang lain. Mereka lebih asyik berbicara tentang apa yang sudah 
diperoleh dan semuanya untuk dirinya sendiri. 
Di tengah gelegak egosentrisme seperti ini, Islam menawarkan konsep agar seseorang 
selalu memperbarui proses hidupnya melalui tazkiyat al nafs dan tazkiyat al mal. 
Melalui ajaran puasa dan zakat, maka dua hal sekaligus dapat direngkuh, yaitu 
membangun relasi dengan Allah agar diri selalu berada dalam kesucian dan 
membangun relasi dengan manusia agar harta juga selalu berada di dalam kesucian. 
Implikasi dari keduanya akan melahirkan manusia yang memiliki kepekaan sosial 
yang sangat dibutuhkan pada era menguatnya individualisme seperti sekarang ini. 
Kepekaan sosial inilah yang harus kita implementasikan dalam kehidupan keseharian 
pasca-Lebaran dan seterusnya.*** 
(H. Nur Syam: Guru Besar Sosiologi, Rektor IAIN Sunan Ampel)  
  
 


Implementasi Kepekaan Sosial

Prof Dr, Nur Syam

Seimbang antara Aku dan Kita 
Suara Karya Online, Kamis, 26 Nopember 2009 
Oleh: Nur Syam 
  
Ibadah qurban sering dimaknai sebagai ibadah individual yang memiliki dampak 
sosial. Hal ini tentu saja terkait dengan pelaksanaan ibadah yang menggunakan 
mediasi hewan qurban yang akan dibagikan kepada yang berhak menerima. Dan, 
yang akan menerima daging qurban tersebut adalah para duafa yang memang masih 
banyak jumlahnya di negeri ini. Jika menggunakan ukuran Badan Pusat Statistik 
(BPS), jumlah duafa masih berkisar 17,75 dari total penduduk Indonesia. 
Ibadah qurban sebenarnya telah mentradisi pada semua agama. Menurut riwayat, 
pelaku ibadah qurban pertama adalah Qabil dan Habil putra Nabi Adam AS. Riwayat 
itu menyatakan bahwa Allah SWT menerima ibadah qurban Habil dan menolak 
ibadah qurban Qabil. Makanya, menurut Imam As-Suyuthi, kambing pengganti Nabi 
Ismail ketika akan diqurbankan berasal dari surga yang pernah diqurbankan oleh 
Habil. 
Hidup ini sesungguhnya adalah pengorbanan. Kata pengorbanan berarti ada dimensi 
subjek dalam berqurban, bukan menjadi korban. Jadi, orang yang melakukan 
pengorbanan sebenarnya adalah orang yang sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu 
untuk kepentingan orang lain. 
Ia menyadari bahwa dirinya ada bersama orang lain. Oleh karena itu, harus ada 
kesadaran untuk saling menopang (membantu) dalam kehidupan ini. 
Di tengah kehidupan yang makin sulit dewasa ini, makin banyak orang yang lebih 
berbicara tentang "aku" daripada berbicara tentang "kita". Bukti banyaknya orang 
yang berbicara tentang "aku" tersebut dapat dilihat dari banyaknya orang yang ingin 
kaya sendiri sehingga melakukan korupsi. Orang ingin usahanya sendiri yang 
berhasil, sehingga harus kolusi. Orang ingin keluarganya sendiri yang berhasil, 
sehingga harus nepotisme. Semuanya untuk kepentingan "aku". 
Berqurban, dalam pengertian yang luas, adalah mengelola "aku" menjadi seimbang 
dengan "kita". Ajaran berqurban memiliki pesan yang sangat mendasar agar manusia 
memiliki kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara keakuan dan kekitaan. 
Secara simbolik keseimbangan itu digambarkan dengan upacara berqurban daging 
hewan yang dari dimensi luarnya adalah memberikan makanan yang enak dalam 
sesaat kepada para duafa. 
Namun, yang justru menarik adalah dimensi substansi berqurban, yaitu tumbuhnya 
kesadaran berbagi kepada sesama. Manusia harus menyadari bahwa di dalam "aku" 
ada "kita". Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan 
manusia lainnya. Untuk membangun relasi itulah, manusia harus memiliki kesadaran 
bahwa dunia manusia sebenarnya tersusun secara organis yang saling membutuhkan. 
Dengan demikian, manusia tidak hanya berpikir untuk dirinya saja, tetapi juga harus 
berpikir (dalam konteks dan pengertian peduli) untuk manusia lainnya. Melalui 
momentum Idul Adha ini, kesadaran kita untuk memikirkan orang lain dibangun dan 
disegarkan kembali. Wallahu alam bi al shawab.***. 
 
 


Seimbang antara Aku dan Kita

Biyanto , .

Mereformasi Pendidikan 
Surabaya Post, Kamis, 31 Desember 2009 
Oleh: Biyanto 
  
Banyak pihak berharap reformasi pendidikan akan mulai dicanangkan ketika 
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) di bawah kendali Prof. Dr. 
Muhammad Nuh (Pak Nuh). Harapan ini tentu tidak berlebihan mengingat track 
record yang sangat mentereng dan didukung jiwa reformis Pak Nuh, baik ketika 
menjadi Rektor ITS maupun Menkominfo. 
Sebagai mantan pimpinan salah satu perguruan tinggi ternama di Indonesia, Pak Nuh 
tentu sudah sangat memahami seluk beluk mengelola pendidikan yang bermutu dan 
berdaya saing tinggi. Karena itu, ketika Pak Nuh dipilih menjadi Mendiknas dalam 
Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II, hampir tidak ada perdebatan di kalangan 
praktisi dan pemerhati pendidikan. Hal ini menunjukkan bahwa figur Pak Nuh 
dianggap sangat layak dan dapat diterima komunitas pendidikan di negeri ini. 
Tetapi, jujur harus diakui bahwa harapan banyak pihak agar terjadi reformasi bidang 
pendidikan ini tampaknya baru sebatas impian. Sebab, dalam prioritas program 100 
hari menjabat Mendiknas, Pak Nuh telah melontarkan beberapa gagasan yang 
kontroversial. Misalnya, keinginan Pak Nuh untuk mengintegrasikan nilai Ujian 
Nasional (UN) dan Ujian Masuk Perguruan Tinggi Negeri (UMPTN). Sekilas 
gagasan ini memang baik karena bertujuan mengefektifkan cara masuk perguruan 
tinggi. Tetapi, Pak Nuh harus menghadapi penolakan para rektor PTN yang 
tergabung dalam forum rektor. Para rektor PTN belum dapat menjalankan program 
integrasi nilai UN sebagai tiket memasuki pendidikan tinggi. Alasan penolakan para 
rektor jelas berkaitan dengan integritas hasil UN. Menurut para rektor, jika UN 
belum dilaksanakan secara jujur maka hasilnya pun layak diragukan. Ini berarti 
sesungguhnya kalangan perguruan tinggi pun sudah sangat memahami praktek 
ketidakjujuran akademik (academic dishonesty) dalam penyelenggaraan UN. Maka, 
hasil UN pun belum dapat digunakan sebagai barometer untuk mengukur kualitas 
peserta didik. Pertanyaannya, jika PTN sebagai mitra pemerintah saja meragukan 
kejujuran pelaksanaan UN maka untuk apa program ini tetap dilanjutkan? 
Persoalan UN memang telah menjadi salah satu atensi Pak Nuh. Dalam banyak 
kesempatan Pak Nuh juga menegaskan bahwa pemerintah akan tetap menjalankan 
UN dengan sejumlah perbaikan dalam penyelenggaraannya. Bahkan ketika 
Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan keputusan agar pemerintah melakukan 
regulasi ulang penyelenggaraan UN, Pak Nuh tetap bersikukuh menyelenggarakan 
UN. Pak Nuh dan jajarannya bersikukuh bahwa MA tidak melarang pelaksanaan UN. 
Pandangan ini sekilas memang benar, tetapi sesungguhnya kalau mau jujur publik 
pun dapat menyatakan bahwa dalam amar keputusan tersebut MA juga tidak 
mewajibkan penyelenggaraan UN. Maka, pertanyaannya adalah mengapa pemerintah 
masih gigih menyelenggarakan UN jika kenyataannya tidak pernah dijalankan secara 
jujur dan berkeadilan? Jika dikatakan bahwa pada tahun ini UN tetap diselenggarakan 
karena telah diputuskan dalam APBN 2010, maka beranikah Pak Nuh meninjau 
kembali penyelenggaraan UN untuk tahun-tahun berikutnya? Beberapa pertanyaan 
ini layak dijawab karena belum ada teori yang dapat menjelaskan keterkaitan UN 
dengan pembentukan karakter bangsa. Bukankah yang terpenting dari 
diselenggarakannya pendidikan adalah untuk membentuk karakter bangsa? 
Jalan Tengah  
Sebagian masyarakat sesungguhnya ada yang beranggapan bahwa UN tetap penting 
sebagai bagian dari sistem pendidikan. Menurut pandangan ini, UN dapat digunakan 
untuk menilai atau mengaudit secara eksternal penyelenggaran proses pembelajaran 
oleh satuan pendidikan. Yang dipersoalkan adalah ketika UN dijadikan sebagai 
standar kelulusan peserta didik. Dalam menanggapi persoalan ini pemerintah 
biasanya berdalih bahwa UN bukan satu-satunya standar kelulusan. Seperti tertuang 
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, pasal17 ayat 1, dikatakan bahwa 
ada empat persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk dinyatakan lulus. 
Empat persyaratan yang dimaksud adalah (1) menyelesaikan seluruh program; (2) 
memperoleh minimal nilai baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran 
kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan 
kepribadian, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan; (3) lulus ujian sekolah; dan 
(4) lulus ujian nasional.  
Alasan normatif pemerintah dengan berdasar pada peraturan pemerintah tersebut 
memang dapat dibenarkan. Tetapi, sejujurnya dengan ketentuan nilai minimal untuk 
mata-mata pelajaran yang di-UN-kan maka sekolah mulai menunjukkan gelagat tidak 
jujur. Buktinya, hampir tidak pernah ada kejadian dimana peserta didik yang 
dinyatakan lulus UN kemudian diputuskan tidak lulus gara-gara tidak memenuhi tiga 
kriteria kelulusan yang lain. Fenomena ini menunjukkan bahwa UN tetap menjadi 
segala-galanya. Maka, UN pun menjadi hantu yang menakutkan bagi peserta didik, 
guru, dan orang tua.  
Anehnya, kelompok berkepentingan di luar lembaga pendidikan pun terkadang turut 
bermain sehingga menyebabkan praktik ketidakjujuran UN semakin meningkat. 
Misalnya, kelulusan UN seringkali dijadikan kepentingan politik oleh kepala daerah. 
Bahkan kepala daerah pun memberi target pada kepala dinas pendidikan untuk 
menyukseskan UN. Indikator kesuksesan UN bagi kepala daerah adalah tingginya 
angka kelulusan. Akibatnya, kepala dinas pendidikan pun mewajibkan pada sekolah 
untuk juga menyukseskan UN. Tekanan kepala daerah dan kepala dinas pendidikan 
ini pun ditanggapi pihak sekolah dengan membentuk tim sukses UN. Berawal dari 
sini praktik ketidakjujuran penyelenggaran UN terjadi. Semua pihak menjadi turut 
berkepentingan menyukseskan UN tentu dengan segala cara.  
Berkaitan dengan budaya tidak jujur tersebut jelas dibutuhkan terobosan dari Pak 
Nuh untuk mereformasi penyelenggaraan UN dengan beberapa langkah. Pertama, 
melibatkan lebih banyak pihak mulai sekolah, kepala daerah, perguruan tinggi, 
kepolisian, dan NGO, untuk mengawal penyelenggaraan UN agar berlangsung lebih 
jujur. Kedua, memberikan pembobotan yang jelas dari empat komponen yang 
dijadikan penentuan kelulusan peserta didik seperti tertuang dalam peraturan 
pemerintah. Pemberian bobot ini juga terasa lebih adil karena ada perhitungan 
kuantitatif yang meliputi komponen-komponen yang dijadikan standar kelulusan. 
Jadi, kelulusan peserta didik tidak hanya ditentukan hanya dalam beberapa hari 
penyelenggaraan UN. Ketiga, bahwa orientasi ujian dalam UN semestinya bukan 
hanya peserta didik melainkan juga satuan lembaga pendidikan yang 
menyelenggarakan proses belajar mengajar. Mekanisme ini salah satunya menuntut 
agar standar nilai minimal kelulusan harus dihapuskan. Ini berarti semua anak yang 
ikut ujian sepanjang terpenuhi syarat normatif dari empat komponen yang ditetapkan 
dapat dipastikan lulus. Yang membedakan adalah tingkatan (grade) lulusan dan mutu 
satuan pendidikan. Jika ini yang dijalankan maka baru benar pernyataan yang 
mengatakan bahwa UN berkaitan dengan pemetaan mutu pedidikan. Tugas 
selanjutnya pemerintah adalah membina sekolah yang memiliki mutu rendah 
berdasarkan pelaksanaan hasil ujian.  
Terus terang, untuk melakukan reformasi pendidikan dibutuhkan keberanian. 
Pertimbangan-pertimbangan di luar pendidikan pun seharusnya diabaikan. Sebab, 
selama ini publik terlanjur memahami bahwa hambatan utama para Mendiknas 
terdahulu untuk meregulasi pelaksanaan UN berkaitan dengan begitu banyak 
kepentingan di luar pendidikan. Misalnya, kepentingan proyek yang melibatkan uang 
milyaran rupiah dan kepentingan politik kekuasaan. Maka, dalam konteks ini 
diperlukan figur yang powerful dan tidak ABS (Asal Bapak Senang). Semoga Pak 
Nuh dapat merealisasikan harapan begitu banyak orang di negeri ini yang 
menginginkan agar pendidikan dikelola dengan cara yang profesional, berkeadilan, 
dan bermartabat. Bukankah Pak Nuh diminta oleh Pak SBY untuk membantu 
mewujudkan pendidikan yang berkarakter?. 
 
 


Mereformasi Pendidikan\ud

Prof Dr , Syafiq Mughni

ROLE OF RELIGION IN PROMOTING DEMOCRACY 
AND SOCIAL WELARE 
 
Syafiq A. Mughni 
 
 
 
I. Introduction 
 
It is my pleasure to be here to participate in this interfaith dialogue. This kind of 
engagement is important in order to establish a peaceful and just order in the world. We 
have to continue unceasingly to build understanding and respect among the people of the 
world so that we may find common ground for the global community. It is in democracy 
that we find common ground for living. Although we acknowledge that democracy is not 
the only unconditional guarantee for peace and justice, it is indeed by far the most 
available system and set of values that is vital for improving human life. Now it is our 
turn to develop democratic systems and values in such a way that can fulfill our hope in 
the future. 
 
It has been said that democracy became stronger after the end of the Cold War. A number 
of states that were previously members of the socialist or communist block are gradually 
undergoing significant changes. However, in a number of states, the transition is not easy. 
That is because democracy is not only a form of government but also a state of mind. 
Democratic culture is essential in order for political structures to function. In this place, 
religion plays an important role in the formation of state and culture. 
 
Democracy is not an end goal in and of itself. It will be meaningful when it can pave the 
way to social welfare. Although democratization does not necessarily bring about an 
improvement in the quality of people’s lives, it is the best way to achieve this goal. 
Democracy is the most effective way to empower people, to motivate them, to distribute 
resources. It is useful to eliminate a monopoly of power and economic resources. There is 
no meaning of democracy in a poor and uneducated society. Thus, social welfare 
concerns not only economic issues, but also deals with education and culture. The 
economy is only one aspect of social welfare. It is not very meaningful if economic 
standards increase, but the people are still ignorant and the culture is not developed. So, 
religion plays an important role in the education and cultural development of society. 
 
II. Indonesian Experience 
 
Religion can be important in the formation of society. Indonesia is known to be a 
religious society. This goes back to Indonesia’s ancient history, when Hinduism and 
Buddhism had a strong foothold in the region. Around the seventh century, Islam came to 
Indonesia, followed by the emergence of Islamic kingdoms. With this, the people 
voluntarily embraced Islam. Along with the coming of the Portugese and then Dutch 
colonists, Christianity became known to Indonesian people. Ultimately, although Islam 
became the dominant religion, there is a substantial community of Hindus, Buddhists and 
Christians. It can be said that almost a hundred percent of Indonesians follow religion. 
That is why Indonesians are religious people. Their life is very much influenced by 
religion. 
 
As a religious society, Indonesia underwent some phases of ideological history that have 
involved the use of religious justification. In the 1930s pre-independence Indonesia, there 
was a debate among intellectuals whether the next independent Indonesia will use Islam 
or a kind of secular nationalism as the basis of state. The debate was repeated in the 
1940s, on the eve of independence, and raised again in the 1950s when the Constituent 
Assembly had to decide the basis the state. Along with the development of Indonesian 
politics since independence in 1945 up to present, we generally have come to agree upon 
democracy with the recognition that religion is important to the spirit of state and society. 
Since this ideological debate used a religious argument to support each of the opposing 
sides, Islamic and secular, we must bear in mind that religion is important in the life and 
thinking of Indonesians. It also signifies that the use of religious language is one of the 
most effective ways to convey political messages in Indonesian society. 
 
III. Religious values 
 
Indonesia can be viewed as one of largest democratic countries following its short, 
turbulent transition from a centralized semi-authoritarian government to decentralized 
democratic one. In spite of the fact that many problems have remained persistent, such as 
corruption, many people see many positive developments in terms of democracy. Now 
the people tend to look at democracy in a more rational way. They have moved away 
from some sorts of parochial thinking, such as in terms of ethnicity and religious 
affiliation. The last election in March 2009 is an interesting phenomenon. Most of the 
political parties participating in the election proclaim that every person, regardless of 
his/her religious affiliation, is welcome to be a member of the parties. During the 
campaign period, three weeks prior to the election, there were hardly any significant 
religious issues being exploited by party spokespeople. However, frankly speaking, this 
positive appraisal of democratic development is disturbed by money politics, that is the 
candidates seeking voters and the voters seeking money, a practice which is forbidden by 
law. 
 
What I just mentioned above is a significant step in the consolidation of democracy in 
Indonesia. After a long process of discourse and dialogue among intellectuals and ulama’ 
(religious scholars) it seems that they have come to agree that religion is the basis of 
spirit, values and culture of Indonesians. With regards to politics, religion provides an 
ethical foundation for a democratic state. 
 
The discourse on civic values also indicates progress in democratic development. In the 
last two decades the interest of scholars in the subjects of civil law, especially the relation 
between shari’ah (Islamic law) and positive law, has been increasing. The issues of 
gender, religious pluralism, and family law have become more open to debate. This 
debate, I believe, will support a democratic atmosphere within Indonesian society and 
bring about understanding of the compatibility of religious and democratic values. 
 
IV. Social Welfare 
 
Indonesia is one of the largest countries in the world. Its total population reaches 237 
millions at present. It is also a pluralistic country in term of religion and ethnicity. There 
are hundreds of languages spoken in the country of approximately 17.508 islands. The 
national economy is growing. However, the poverty and inequality still persists. Due to 
limited sources, natural as well as human, which are controlled by government, there is a 
great need that must be met by society, including participation from faith-based social 
organizations. 
 
These types of organizations have a long history that extends before Indonesian 
independence. Let me mention the two largest Islamic organizations, namely Nahdlatul 
Ulama (Rise of Muslim Scholars) and Muhammadiyah (Followers of Prophet 
Muhammad). Being a member of Muhammadiyah, I am better able to speak about this 
organization and prefer to let other people talk about the Nahdlatul Ulama (NU). 
 
Since its establishment in 1912, Muhammadiyah has concentrated on social welfare. It 
established Islamic schools, which develop both religious and secular subjects, hospitals 
and orphanages. Since the organization was initiated through synergy between ulama and 
entrepreneurs--indeed the founder himself was an alim (plural: ulama)--the exploration of 
Islamic teaching about work ethic and philanthropy is emphasized. It is told that 
Muhammadiyah’s founder Ahmad Dahlan traveled from one place to another to do his 
business and at the same taught people Islam. One of the topics he spoke about was 
philanthropic verses of the Qur’an (Chapter al-Ma’un). He repeated the same verses over 
and over in his consecutive religious lectures. One day, one member of the audience 
dared to question his selection of the Quranic verse. The founder said, “I will not stop 
teaching these verses until you go and help the poor.” This message is eventually 
internalized in the mind of Muhammadiyah members. Today, throughout Indonesia 
Muhammadiyah owns and controls more than 8,000 kindergartens and 9.800 elementary 
and high schools. It also possesses 162 institutes of higher education, nearly 500 health 
facilities and more than 300 orphanages, many economic institutions, such as markets, 
cooperatives, gas stations, and banks. 
 
In addition to these programs, it is important to remember that religion provides certain 
values that motivate people to work hard. These values have become a prioritized subject 
of religious engagement. Islam, for instance, is proclaimed a religion of fighting against 
poverty and injustice. To the people of religion, the program of social welfare is 
engrained in the conviction that material wealth belongs to God and people possess it as a 
trust. People have to acquire it and distribute it lawfully and justly. People must help each 
other and not let others live in misery. 
 
The importance of values is unquestionable. However, these values must be materialized 
in concrete actions on the ground. We have to teach people how to elevate their standard 
of life and provide them tools to obtain their rights to live prosperously. Finally, it is 
necessary for the people of religion to advocate, especially politically, for the 
establishment of social welfare for all the people regardless of their political and religious 
orientation. 
  
 
 
 
Papers presented in Indonesian-Austrian Interfaith Dialogue, Vienna, 27-29 May 2009. 
 


Role of Religion in Promoting Democracy and Social Welfare

Chabib, Mustofa

Refleksi Hari Anak Nasional, Belajar Ramah Kepada Anak 
Jawa Pos, Kamis, 23 Juli 2009 
Oleh: Chabib Mustofa 
  
ANAK adalah masa depan dunia. Siapa pun dan dari mana pun mereka berasal, anak 
adalah pemegang hak masa depan bumi yang kita tempati ini. Barang siapa merusak 
atau mengeksploitasi anak, itu tidak ubahnya mereka sedang membumihanguskan 
masa depan dunia tanpa tanggung jawab.  
Siapa sebenarnya manusia yang masuk dalam kategori ''anak"? Menurut Pasal 1 
Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention on the Rights of Child (CRC) yang 
disetujui PBB pada 20 November 1989, anak adalah setiap manusia yang umurnya 
belum mencapai 18 tahun.  
Apakah janin yang masih dalam kandungan ibu termasuk dalam kategori anak? 
Pendapat pertama membenarkan pertanyaan tersebut. Sedangkan pendapat kedua 
menolaknya, sampai janin tersebut lahir dan belum mencapai usia 18 tahun. 
Indonesia menganut pendapat pertama sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan 
Anak (UUPA) Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 butir 1. 
Baik KHA/CRC maupun UUPA Nomor 23 Tahun 2002, keduanya mengakomodasi 
dan bahkan menegaskan bahwa anak memiliki sekian banyak hak yang secara umum 
berada dalam 4 (empat) kategori. Yaitu hak hidup, hak perlindungan, hak partisipasi, 
dan hak tumbuh kembang.  
 
Itu berarti, tiap anak berhak untuk hidup, mendapatkan perlindungan, melakukan 
partisipasi sosial, dan berkembang sesuai dengan pilihannya sendiri dalam habitat 
hidup yang mendukung. Maka, lingkungan untuk hidup dan berkembang menjadi 
sangat penting dalam memenuhi hak anak. Dari sini muncul pertanyaan, sudahkah 
lingkungan hidup anak mendukung untuk berkembang saat ini? 
Ancaman Kekerasan  
Secara umum, ada dua kawasan yang kini menjadi tempat hidup manusia di 
Indonesia akibat modernisasi, yaitu perkotaan (urban) atau pedesaan (rural). Kota 
maupun desa adalah kawasan huni bagi keluarga dan masyarakat dengan beberapa 
ciri fisik dan sosial masing-masing. Kota menjadi tempat pemerintahan dengan 
adanya fasilitas hidup yang lebih memadai. Hal ini berbeda dengan pedesaan yang 
lebih lambat menerima sentuhan pembangunan sehingga minim fasilitas hidup 
sebagaimana layaknya di kota.  
Dari sana, akhirnya muncul dan berkembang anggapan umum yang menyatakan 
bahwa kehidupan di kota lebih ''menjanjikan" daripada di desa. Akibatnya, terjadi 
''eksodus" penduduk dari desa ke kota. 
Namun, terlepas dari itu, ada sebuah komunitas yang ada pada dua kawasan tersebut, 
yaitu komunitas anak. Mereka berhak hidup dan bekembang di mana pun mereka 
berada, apakah di desa atau kota. IPEC-ILO (2004) melalui sebuah kajian 
menyatakan bahwa di antara 8.440 pekerja seks komersial (PSK) di Surabaya, 2.329 
(27 persen) masih dalam batas umur anak-anak. Laporan Tim Gugus Tugas Anti-
Trafiking (Tim GAT) Surabaya (2006) menunjukkan bahwa 35 anak menjadi korban 
perdagangan manusia.  
Sampai kini anak-anak adalah korban segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, 
dan seksual. Bahkan, baru saja perlakuan sadisme diterima anak asal Dusun 
Robahan, Desa/Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, bernama Edy Tegar 
Kurniadinata sehingga kaki kanannya buntung tanpa dia sendiri tahu dengan jelas apa 
alasannya. Tindakan sadisme tersebut dilakukan Puryanto, ayah kandung Tegar 
sendiri. Maka, baik kota maupun desa, kiranya, tidak cukup memberikan live 
assurance bagi anak. 
Lingkungan Ramah Anak  
Kawasan ramah anak adalah komunitas yang kuat secara sosial dan fisik, memiliki 
aturan jelas dan tegas, memberikan kesempatan partisipasi kepada anak untuk 
menemukan dan berkembang dalam dunia mereka sendiri. Ramah anak dapat pula 
diartikan dengan ''memenuhi" atau ''mendukung" pemenuhan hak anak oleh keluarga, 
sekolah, masyarakat, dan negara.  
Tesis itu disampaikan Kevin Lynch setelah melakukan penelitian tentang Children's 
Perception of the Environment di Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City, 
1971 sampai 1975. Riset tersebut kemudian ditinjau kembali dan penelitian serupa 
dilakukan Louise Chawla (1995) dengan mengambil lokasi riset di Buenos Aires, 
Salta, Melbourne, Northampton, Bangalore, Trondheim, Warsawa, Johannesburg, 
dan Oaklands. Inilah yang kemudian menjadi salah satu rujukan bagi UNICEF untuk 
menentukan indikasi lingkungan ramah anak. 
Minimal ada 5 (lima) indikasi sebuah kawasan hidup yang berada dalam kategori 
ramah terhadap anak. Pertama, anak terlibat dalam pengambilan keputusan tentang 
masa depan diri, keluarga, dan lingkungannya. Kedua, kemudahan mendapatkan 
layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan layanan lain untuk tumbuh 
kembang. Ketiga, adanya ruang terbuka untuk anak dapat berkumpul, bermain, dan 
berkreasi dengan sejawatnya dengan aman serta nyaman. Keempat, adanya aturan 
yang melindungi anak dari bentuk kekerasan dan eksploitasi. Dan kelima, tidak 
adanya diskriminasi dalam hal apa pun terkait suku, ras, agama, dan golongan. 
Di Indonesia, masih belum dapat dilihat adanya kota, desa, atau kawasan mana pun 
yang telah memenuhi lima indikator kawasan ramah anak tersebut. Namun, telah ada 
kebijakan pemerintah daerah yang mengarah kepada pembentukan lingkungan ramah 
anak seperti di Solo, Jambi, Lumajang, Banyuwangi, Kutai Kartanegara, Jakarta, 
Surabaya, dan beberapa daerah seperti Kebumen, Rembang, serta Grobokan. 
Mencita-citakan sebuah lingkungan hidup yang ramah bagi anak dapat dimulai dari 
lingkungan terkecil, yaitu keluarga, masyarakat lokal, negara, dan pada akhirnya 
masyarakat dunia. Pertama, memosisikan anak sebagai pemegang hak (right holder) 
dalam rumah tangga, sedangkan orang tua sebagai pemegang kewajiban (duty bearer) 
atas terpenuhinya hak anak.  
Orang tua layak mendengarkan dan memahami anak, bukan sebaliknya, anak yang 
dipaksa mendengarkan dan memahami keinginan orang tua. Kedua, masyarakat 
memberikan akses agar anak dapat berpartisipasi dalam dimensi sosial-budaya tanpa 
diskriminasi apa pun. Hal ini dikuatkan dengan pembentukan social norms yang 
setara. Ketiga, negara sadar akan kewajibannya untuk menghormati (respect), 
melindungi (protect), memenuhi (fulfill), dan memajukan (promote) anak guna 
mendapatkan hak-haknya. 
Marilah kondisi itu kita upayakan bersama-sama! 
*). Chabib Musthofa , dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya. 
  
 


Refleksi Hari Anak Nasional, Belajar Ramah Kepada Anak

Biyanto, .

Mendorong Munculnya Calon Perempuan 
Jawa Pos, Kamis, 31 Desember 2009 
Oleh: Biyanto 
  
Memperbincangkan peran sosial kaum perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, 
berbangsa, dan bernegara kini tak lagi tabu. Faktanya, sudah banyak contoh 
perempuan yang berhasil meraih kesuksesan dengan menempati posisi penting dalam 
urusan publik (public sphere). Misalnya, menjadi politisi, pebisnis, pendidik, aktivis 
sosial, dan kelompok profesional lain. Itu berarti kaum perempuan telah merambah 
jauh dengan menekuni bidang di luar urusan domestik (domestic sphere).  
Berbeda dari pandangan tersebut, konstruk kaum perempuan dalam kaitan usaha 
membangun tata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara ternyata harus 
diperhitungkan. Bahkan, dengan kelembutannya, perempuan bisa dikatakan memiliki 
kekuatan lunak (soft power) yang sangat dasyat. Itu berarti sesungguhnya kaum 
perempuan bisa diposisikan sebagai salah satu kekuatan untuk melakukan perubahan 
sosial melaui keikutsertaannya dalam proses politik. Salah satunya adalah pemilihan 
kepala daerah (pilkada) yang dilaksanakan secara langsung.  
Pilihan Strategi  
Menurut agenda KPU Jatim, pada 2010 akan dilaksanakan pilkada di 18 
kabupaten/kota. Salah satu yang menarik ditunggu adalah pemilihan wali kota 
(pilwali) Surabaya. Dengan model pemilihan langsung oleh rakyat, siapa pun bisa 
maju, baik melalui kendaraan partai politik maupun jalur independen. 
Termasuk, figur perempuan yang selama ini disebut warga metropolis layak maju 
dalam pilwali Kota Surabaya. Misalnya, Tri Rismaharini, Efie Findiarti, Yulyani, 
Emy Susanti, dan Fairuz Ahmad (Metropolis JP, 28/12/2009). Mereka jelas sangat 
layak diperhitungkan jika mau maju dalam pilwali Kota Surabaya, baik sebagai wali 
kota maupun wakil wali kota.  
Sebagian di antara mereka sudah sangat populer di kalangan warga metropolis. 
Misalnya, Tri Rismaharini yang pernah sukses memimpin dinas kebersihan dan 
pertamanan. Karya Risma yang sangat dirasakan warga kota adalah pengadaan hutan 
kota dan pertamanan. Saat ini, posisi Risma pun sangat vital, yakni kepala Badan 
Perencanaan Kota Surabaya.  
Nama populer yang juga pantas disebut adalah Yulyani, mantan anggota DPRD 
Surabaya (1999-2004) yang terbilang vokal dan bersih. Sementara itu, Efie Findiarti, 
Emy Susanti, dan Fairuz Ahmad terdengar masih asing. Sebenarnya, ada nama lain 
yang juga layak diperhitungkan. Yakni, Esti Martiana Rachmie, kepala Dinas 
Kesehatan Kota Surabaya. Kapasitas Esti dalam memimpin dinas kesehatan tidak 
diragukan lagi. Bahkan, bagi media, dia menjadi salah seorang news maker, sehingga 
sangat populer. 
Persoalannya kini berpulang pada keseriusan para srikandi tersebut untuk maju dalam 
pilwali Kota Surabaya. Menurut saya, setidaknya ada tiga variabel penting yang 
harus dilakukan agar figur yang menjadi inspiring woman tersebut sukses. Pertama, 
mereka harus diusung oleh partai-partai besar dan memiliki jaringan mesin politik 
yang kuat hingga ke basis massa. Untuk menentukan partai-partai besar, cara mudah 
yang bisa dilakukan adalah melihat perolehan kursi DPRD Kota Surabaya periode 
2009-2014. Itu berarti partai besar seperti Demokrat, PDIP, PKB, PKS, dan Golkar 
layak dipertimbangkan sebagai kendaraan politik. Kedua, figur-figur perempuan 
tersebut harus menggandeng atau berpasangan dengan calon yang merepresentasikan 
simbol-simbol ideologi yang berbeda. Misalnya, representasi ideologi nasionalis-
agamis. Meski, politik ideologi itu masih relevan dipertimbangkan dalam 
memengaruhi emosi calon pemilih.  
Ketiga, figur-figur perempuan tersebut harus didukung oleh sebanyak mungkin 
kelompok di masyarakat. Misalnya, peguyuban, asosiasi profesi, organisasi sosial 
keagamaan, NGO, dan kelompok primordial. Semakin banyak mendapat dukungan 
dari kelompok masyarakat, peluang memenangi pilwali Kota Surabaya makin besar. 
 
Mengapa Perempuan?  
Salah satu pertanyaan penting yang perlu dijawab berkaitan dengan pilwali Kota 
Surabaya dan pilkada di beberapa kabupaten/kota Jatim adalah mengapa figur 
perempuan layak diperhitungkan? Pertanyaan ini bisa dijawab dari beberapa sudut 
pandang. 
Pertama, secara sosial budaya, pandangan masyarakat terhadap perempuan sudah 
banyak berubah. Saat ini telah terjadi perkembangan sikap hidup yang mendorong 
terwujudnya egalitarianisme dan kesetaraan peran kaum perempuan dan laki-laki. 
Dalam posisi seperti ini, kaum perempuan juga memiliki peran yang penting untuk 
ikut serta menentukan perubahan sosial. 
Kedua, secara politik, keterlibatan perempuan pun terbuka lebar. Bahkan, sistem 
politik kita mengusung mekanisme representatif gender di legislatif. UU No 10/2008 
tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD telah mengamanatkan 
agar setiap partai politik peserta pemilu mengajukan calon anggota DPR, DPRD 
provinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan 
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30 persen. Ketentuan 
dalam perundang-undangan ini jelas menjadi jaminan bagi perempuan untuk 
berkiprah di dunia politik. 
Ketiga, kiprah perempuan di dunia politik telah menunjukkan nilai marketing yang 
luar biasa. Fenomena Khofifah Indar Parawansa dalam pemilihan gubernur Jatim 
telah menjadi bukti betapa kaum perempuan bisa menjadi ancaman bagi dominasi 
kaum laki-laki dalam dunia politik dan pemerintahan. Demikian juga kemenangan 
mutlak Profesor Istibsyaroh dalam Pemilu 2009 untuk anggota Dewan Perwakilan 
Daerah (DPD) mewakili Jatim. 
Keempat, dalam banyak hal, perempuan telah terbukti memiliki kekuatan yang 
efektif untuk memengaruhi kaum laki-laki. Kaum perempuan bisa menjadi pusat 
perhatian bagi lawan jenisnya. Faktanya, banyak kegiatan periklanan yang selalu 
menempatkan kaum perempuan sebagai model yang dijadikan daya tarik.  
Kelima, dalam kenyataannya, total populasi kaum perempuan jauh melebihi kaum 
laki-laki sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai sensus penduduk. Seiring 
dengan fakta itu, jumlah pemilih perempuan pun menunjukkan angka yang lebih 
banyak daripada laki-laki. 
Keenam, sangat sedikit kaum perempuan yang berpikir individualistis. Mereka 
umumnya memiliki sikap hidup yang komunalistis. Perempuan biasanya sangat 
mudah dikenali melalui keterlibatannya dalam perubahan mode sesuai perkembangan 
style dan fashion. Meski tidak saling mengenal, perempuan sesungguhnya telah 
berkenalan dan saling menyapa melalui fashion tersebut. Kaum perempuan juga 
memiliki tabiat senang berkumpul serta berorganisasi. Tabiat dasar itu jelas menjadi 
modal berharga untuk memobilisasi potensi perempuan. 
Beberapa alasan itu kiranya bisa menjelaskan alasan calon perempuan perlu 
diperhitungkan dalam pilkada. Tugas kita sekarang adalah mendorong figur-figur 
perempuan terbaik untuk ikut running dalam pilkada kabupaten/kota di Jatim. (mik). 
 
 


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet

Pengakuan untuk Islam Damai

Fatwa untuk Golongan Putih

Pengakuan Terhadap Kualitas Warga NU

Implementasi Kepekaan Sosial

Pengakuan untuk Islam Damai

Seimbang antara Aku dan Kita

Mereformasi Pendidikan\ud

Role of Religion in Promoting Democracy and Social Welfare

Refleksi Hari Anak Nasional, Belajar Ramah Kepada Anak

Mendorong Munculnya Calon Perempuan

334

408