Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof Dr, Nur Syam

 Jumat, 22 Oktober 2010
  Berita Analisa 
Memaknai Ibadah Haji
Nur Syam
Rektor IAIN Surabaya
Setahun
Pemerintahan SBY
Hermawan Sulistyo
Presiden Republik Damai
Pembangunan
Infrastruktur
Muhidin M Said
Wasekjen DPP Partai
Golkar/Wakil Ketua Komisi V
DPR
Proyeksi
Pertumbuhan
Ekonomi
Oleh Ryan Kiryanto
Analis ekonomi dan keuangan
Memberi Solusi
Pemecahan Masalah
Rully Chairul Azwar
Ketua DPP/Koordinator
Pemenangan Pemilu
Rapimnas Partai Golkar
Program Keuangan
Inklusif
untuk Pengentasan
Kemiskinan
Haryono Suyono
Ketua Umum Dewan Nasional
Indonesia
untuk Kesejahteraan Sosial
(DNIKS)
Tiga Macam Tipologi
Hakim
M Amin Suma
Dekan Fakultas Syariah UIN
Syarif Hidayatullah Jakarta
Melindungi
Whistleblower
Maqdir Ismail
Advokat, dosen FH
Universitas Al Azhar Indonesia
Satu Tahun
Masa Bakti Kedua
Ray Rangkuti
Direktur Lingkar Madani untuk
Indonesia
Makna Reshuffle
Kabinet
R Siti Zuhro
Peneliti Senior LIPI
Pelayanan Birokrasi
Satu Atap
Airlangga Hartarto
Ketua Komisi VI DPR-RI
KKN Tematik Posdaya
Haryono Suyono
Ketua Umum Dewan Nasional
Indonesia
untuk Kesejahteraan Sosial
(DNIKS)
arsip  
 
 
Memaknai Ibadah Haji
Nur Syam
Rektor IAIN Surabaya
Jumat, 22 Oktober 2010
Dalam Islam terdapat lima pilar yang kemudian dikenal  secara
umum sebagai  rukun  Islam,  yaitu  mengucapkan  dua  kalimat
syahadat,  shalat,  zakat,  puasa,  dan  haji.  Di  antara  lima  pilar  tersebut,
maka dua di  antaranya memerlukan kemampuan materi  yang memadai,
yaitu zakat dan haji. Di dalam teks disebutkan bahwa ibadah haji memang
bisa dilakukan ketika yang bersangkutan memiliki kemampuan.
  Di dalam teks hadis dinyatakan--dalam arti secara umum--"Pergilah
berhaji ke Baitullah bagi siapa yang memiliki kemampuan untuk itu." Jadi,
haji hanya bisa dilakukan apabila yang bersangkutan memiliki kemampuan
fisik dan kemampuan ekonomi.
  Berhaji  adalah  ibadah  fisik  sebab  banyak  ritus  haji  yang  harus
dilakukan dengan menggunakan kekuatan fisik. Misalnya, tawaf, sai, dan
melempar jumrah. Itu semuanya memerlukan fisik yang sehat. Makanya,
persyaratan kesehatan menjadi sangat penting dalam upacara haji ini.
  Selain itu juga kemampuan finansial yang memadai. Seseorang tidak
akan  mungkin  bisa  pergi  haji  jika  secara  ekonomi  tidak  memiliki
kemampuan. Maka, ibadah haji adalah ibadah yang khas di antara ibadah-
ibadah lainnya sebab memerlukan dukungan finansial.
  Jika menggunakan konsepsi ilmu sosial, bisa dinyatakan bahwa ada
korelasi  antara  kesejahteraan  masyarakat  dengan  kecenderungan  untuk
pergi  haji.  Makin  sejahtera  masyarakat  Islam,  maka  makin  besar
kecenderungannya untuk melaksanakan ibadah haji.
  Meski demikian, melalui ibadah haji, sesungguhnya terdaapat suatu
pesan tersembunyi bahwa umat Islam harus memiliki  kemampuan secara
ekonomi  untuk  menjalankan  keislamannya. Islam memang mengajarkan
agar  manusia  bekerja  keras  dan  cerdas  supaya  memperoleh  kekayaan.
Namun, harus ditasarufkan untuk kepentingan kebaikan.
  Akan tetapi, di sisi lain juga ada pesan yang harus diperhatikan oleh
orang  yang  pergi  haji.  Ketika  di  depan  matanya  terdapat  problem
kemiskinan dan juga bencana, maka membantu orang miskin  dan orang
yang terkena bencana tentu jauh lebih penting dibandingkan dengan pergi
haji.
  Negeri  ini  sedang dilanda oleh berbagai  macam bencana. Musibah
yang terakhir adalah bencana Wasior. Maka, tentu menjadi penting jika ada
orang  yang  membantu  mereka  yang  tertimpa  bencana.  Mengentas
penderitaan  manusia  adalah  tugas  suci  kemanusiaan.  Tentu  saja  itu
memiliki nilai religiositas yang sangat tinggi. Karena itu, membantu mereka
juga sepadan dengan ibadah lainnya, termasuk pergi haji.
  Di dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ada orang yang tidak pergi
haji,  tetapi  dinyatakan  hajinya  mabrur.  Ternyata,  orang  tersebut  rela
menunda  keinginan  berhajinya  disebabkan  dia  harus  menasarufkan
Suara Karya Online http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=264557
1 of 2 22/10/2010 11:09
uangnya untuk kepentingan umat.
  Pesan  ini  mengandung  makna  bahwa  kemabruran  haji  bukan
ditentukan  oleh  pergi  atau  tidaknya  berhaji,  tetapi  ditentukan  oleh
keikhlasan niat di dalam beribadah kepada Allah dalam konteks sosial yang
melingkupinya.  Jadi,  memang  kita  tetap  harus  peduli  terhadap  dunia
sekeliling  kita  di  dalam  beribadah  kepada  Allah  Swt.  Wallahu  a'lam
bishawab.***
Politik |  Hukum |  Ekonomi |  Metropolitan |  Nusantara |  Internasional |  Hiburan | 
Humor |  Opini |  About Us
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i
Suara Karya Online http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=264557
2 of 2 22/10/2010 11:09


Memaknai Ibadah Haji

Biyanto, .

Ramadhan dan Gairah Training Spiritual  
Surabaya Post, 16 September 2009 
Oleh: Biyanto 
  
Bulan ramadhan selalu menghadirkan semangat bagi umat Islam untuk 
memperbanyak amal ibadah. Termasuk dalam pengertian beribadah adalah mencari 
dan memperdalam ilmu-ilmu agama. Fenomena ini kemudian melahirkan gairah 
umat Islam, khususnya yang tinggal di kota-kota besar, untuk mengikuti berbagai 
kajian keagamaan dan paket pelatihan spiritual yang marak diadakan selama bulan 
ramadhan. 
Pertanyaan mendasar yang layak diajukan adalah mengapa mereka demikian antusias 
mengikuti kegiatan tersebut meski harus mengeluarkan biaya yang sangat mahal? 
Bahkan di luar bulan ramadhan training spiritual telah menjadi kegiatan rutin dan 
pengganti rekreasi di setiap akhir pekan. Pada konteks ini training spiritual seakan 
telah menjadi sarana relaksasi pikiran bagi kelompok menengah ke atas setelah 
bekerja keras selama seminggu. Dengan mengikuti training spiritual seseorang 
berharap akan terhindar dari penyakit stres yang banyak dialami masyarakat 
perkotaan. 
Jika dicermati, training spiritual sejatinya telah menjadi fenomena global era 1990-
an, tepatnya sejak Daniel Goleman mempopulerkan temuan para neurosaintis dan 
psikolog tentang kecerdasan emosi (Emotional Intelligence/EQ). Dikatakan bahwa 
dengan EQ seseorang dapat mengerti perasaan orang lain, sehingga muncul 
kemampuan untuk mendeteksi kekuatan dan kelemahan diri (self awareness). Dengan 
EQ seseorang juga dapat memaksimalkan kemampuan diri, berempati, memiliki 
motivasi, dan berinteraksi dengan sesama. 
Selanjutnya Danah Zohar dan Ian Marshall pada awal 2000-an juga mempromosikan 
temuan mengenai kecerdasan spiritual (Spiritual Intelligence/SQ) melalui karya 
berjudul SQ; Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence. Melalui SQ seseorang 
diharapkan berkemampuan meraih nilai-nilai, pengalaman, dan kenikmatan spiritual. 
Tentu saja dengan EQ dan SQ, ukuran sukses hidup seseorang tidak lagi hanya 
ditentukan melalui kemampuan IQ (Intelligence Quotient) yang begitu dominan sejak 
abad modern. Sejak karya Daniel Goleman, Danah Zohar, dan Ian Marshall 
diterbitkan dalam edisi Indonesia maka kesadaran terhadap usaha untuk 
mengoptimalkan potensi IQ, EQ, dan SQ, dalam rangka meraih sukses hidup menjadi 
tren berbagai kalangan. 
Beberapa buku bertemakan spiritualitas dan tasawuf terus bermunculan. Maka 
muncullah beberapa penulis produktif seperti Ary Ginanjar (ESQ Berdasarkan 6 
Rukun Iman dan 5 Rukun Islam serta ESQ Power), Agus Mustafa (penulis buku 
bertemakan dialog tasawuf dan modernitas), Mohammad Sholeh (shalat tahajud dan 
kesehatan), dan Abu Sangkan (shalat khusyuk). Sesuatu yang barangkali 
mengagumkan, ternyata buku-buku tersebut termasuk kategori best seller. Respon 
masyarakat yang luar biasa inilah yang mengilhami beberapa penggiat kajian 
spiritual dan tasawuf melakukan terobosan dengan menawarkan paket pelatihan. 
Anehnya, paket pelatihan tersebut ternyata juga diminati masyarakat. Akhirnya, 
jadilah kegiatan kajian keagamaan dan pelatihan spiritual sebagai profesi bagi para 
entrepreneur spiritual. 
Beberapa kajian keagamaan dan paket pelatihan spiritual telah menjadi gejala di 
beberapa kota besar. Misalnya, Tazkia Sejati yang dipelopori Jalaluddin Rahmat, 
Klub Kajian Agama (KKA) Paramadina oleh Nurcholish Madjid (alm), Training 
Meditasi (Anand Krishna), Training ESQ (Ary Ginanjar Agustian), Shalat Khusyuk 
(Abu Sangkan), dan Shalat Tahajud (Mohammad Sholeh). Selain training spiritual, 
kegiatan keagamaan dalam bentuk zikir juga berkembang pesat melalui beberapa 
ustad muda seperti Arifin Ilham dan Yusuf Mansyur. Bahkan dalam wujud yang 
paling ekstensif kegiatan zikir juga telah disandingkan dengan penyembuhan seperti 
dipraktikkan oleh Ustadz Haryono. Dalam perspektif ekonomi-bisnis, mereka dapat 
dipandang sebagai entrepreneur spiritual. 
Para penggiat kajian keagamaan dan training spiritual tampaknya berhasil melakukan 
komodifikasi nilai-nilai keagamaan dengan modernitas. Para enterpreneur spiritual 
benar-benar dapat menyelami perasaan Muslim perkotaan yang sedang mengalami 
dahaga spiritual akibat kehidupan modern yang indualistik dan materialistik. Muslim 
perkotaan merindukan kehidupan yang bermakna (meaningful). Fenomena ini tentu 
sangat positif di tengah pengaruh dunia mistik, klenik, dan perdukunan, yang juga 
menjadi tren akhir-akhir ini. Sebab, betatapun training spiritual yang diadakan oleh 
para enterpreneur spiritual pasti memiliki rujukan normatif dalam ajaran agama. 
Mengutip hasil workshop tentang Urban Sufism: Alternative Paths to Liberalism and 
Modernity in Contemporary Islam, yang diselenggarakan oleh Griffith University, 
Brisbane, Australia dan Universitas Islam Negeri Syarief Hidayatullah Jakarta 
(2001), dikatakan bahwa terdapat lima kecenderungan masyarakat kota terhadap 
sufisme atau spiritualitas pada umumnya, yakni; (1) searching for meaningful life 
(pencarian makna hidup), (2) intellectual exercise and enrichment (perdebatan 
intelektual dan peningkatan wawasan), (3) psychological escape (solusi problem 
psikologis), (4) religious justification (mengikuti tren keagamaan), dan (5) economic 
interest (kepentingan ekonomi). 
Jika lima indikator tersebut digunakan untuk mengamati tren spiritualitas Muslim 
perkotaan, tampaknya ada kecenderungan umum di kalangan mereka yang mengikuti 
kajian keagamaan dan training spiritual dikarenakan ingin meraih kehidupan 
bermakna, belajar agama, dan mengatasi problem psikologis. Ini memang dapat 
dimaklumi sebab masyarakat kota yang secara langsung terimbas akibat modernitas. 
Sementara problem terbesar yang dialami masyarakat modern adalah persoalan 
kemanusiaan, seperti keterasingan, individualistik, materialistik, dan moralitas.       
Berkaitan dengan faktor kepentingan ekonomi yang menyertai kegiatan keagamaan 
dan training spiritual, rasanya harus dipahami sebagai dampak dari industrialisasi 
yang salah satunya menuntut kita untuk berlaku profesional. Seperti dikatakan Talcot 
Parsons, bahwa masyarakat modern dan kalangan industri dicirikan sangat 
menghargai prestasi. Nah, di tengah budaya industri dan pengaruh global inilah 
kajian keagamaan dan training spiritual dapat dikelola layaknya bisnis. Dengan 
demikian sesungguhnya apa yang dilakukan para enterpreneur spiritual yang 
melaksanakan training spiritual di hotel-hotel mewah dengan menawarkan harga 
relatif mahal adalah absah jika dilihat dari perspektif ekonomi-bisnis. 
Karena itu tidak mengherankan jika para enterpreneur spiritual tersebut mencoba 
mengemas training dengan memanfaatkan kecanggihan informasi, komunikasi, dan 
teknologi. Dengan cara inilah berarti para enterpreneur spiritual dapat menjadikan 
foto dan video aura sebagai salah satu daya tarik. Bahkan untuk urusan penataan 
ruangan, soundsystem, dan cahaya lampu juga menjadi bagian yang sangat 
diperhatikan seorang enterpreneur spiritual. Melalui cara ini seorang enterpreneur 
spiritual dapat memainkan emosi keagamaan peserta sehingga mampu menghadirkan 
rasa penyesalan, kesedihan, keharuan, dan kesyahduan. Puncaknya adalah ketika para 
peserta training spiritual terhanyut dalam penyesalan itu dan tanpa terasa air mata 
menetes dari kelopak matanya.     
Pertanyaan yang menggelitik dikemukakan adalah apakah dengan cara tersebut 
seseorang dapat berubah menjadi lebih baik? Tentu saja dibutuhkan penelitian 
mendalam untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tetapi, yang perlu dijadikan catatan 
adalah bahwa para enterpreneur spiritual jelas telah membantu Muslim perkotaan 
yang ingin merasakan kenikmatan spiritual (the taste of spirituality). Apalagi 
kegiatan ini di bulan ramadhan yang mubarak.*. 
 
 


Ramadhan dan Gairah Training Spiritual \ud

Prof. Dr, Abd A’la

Kampanye, Agama Dijadikan Memedi (Oleh: Abd. Ala) 
 
SEMUA misi agama-agama besar, khususnya Islam, menekankan pada pengembangan 
moralitas luhur dalam kehidupan. Agama-agama dihadirkan untuk pengentasan manusia 
dari kebiadaban, menuju pencerahan dalam arti senyatanya.  
 
Melalui agama, manusia dituntut untuk membangun komunikasi secara vertikal dan 
horizontal dalam kerangka nilai-nilai moralitas luhur tersebut. Misal, interaksi antar 
sesama perlu dikembangkan dalam kerangka kesetaraan, kasih sayang, keadilan, dan 
solidaritas kukuh. Nilai-nilai sejenis juga menjadi perhatian utama agama dalam 
menuntun manusia untuk mengolah alam dan kehidupan secara arif.  
 
Realitas Kontemporer  
 
Jika kita mau jujur, misi luhur tersebut dewasa ini nyaris terkelupas dari agama. Gejala 
keberagamaan yang berkembang kuat adalah keberagamaan yang kering dari nuansa 
moral spiritual. Implikasinya, agama tidak mampu lagi menyejukkan hati manusia, 
apalagi mendewasakannya, terutama dalam menyelesaikan persoalan kehidupan dan 
kemanusiaan. Alih-alih, klaim kebenaran sepihak dan dogma-dogma dikotomis yang 
hitam putih menjadi karakteristik utama.  
 
Fenomena model keberagamaan itu -sampai batas tertentu- tidak bisa dilepaskan dari 
sikap dan perilaku sebagian pemuka agama yang menghadirkan agama tak lebih sebagai 
memedi untuk menakut-nakuti manusia. Untuk itu, tafsir-tafsir agama yang sarat dengan 
ancaman neraka serta hukum halal-haram mengenai beragam persoalan atau yang serupa 
dengan itu menjadi isu dominan dari waktu ke waktu. Doktrin agama dogmatik yang 
mengerikan diangkat secara parsial dan lebih dikedepankan daripada kearifan keagamaan 
yang memperbincangkan serta menyentuh akar dan seluk-beluk di balik persoalan. 
 
Dampaknya adalah menguatnya formalisme agama. Di sembarang tempat dan ranah 
publik bertebaran simbol-simbol agama yang kaku dan eksklusif. Keberagamaan itu juga 
cenderung melakukan othering yang rentan memicu kekerasan. Nyaris tidak ada satu 
celah pun di ruang publik yang terlepas dari cengkeraman simbol agama semacam itu. 
Namun, di saat yang sama, kebejatan moral, mulai korupsi hingga kekerasan yang 
mengatasnamakan agama, terus membayang-bayangi kehidupan, khususnya di bumi 
pertiwi ini.  
 
Agama sebagai memedi berpeluang lebih menguat pada saat-saat tertentu ketika sangat 
"diperlukan" untuk justifikasi. Saat ini, ketika kampanye pilpres dihelat, agama bisa 
dijadikan alat untuk memaksa masyarakat agar memilih pasangan capres-cawapres 
tertentu, sebagaimana pula dapat dijadikan sebagai media untuk menakut-nakuti 
masyarakat supaya tidak memilih pasangan capres-cawapres lain. Semua itu sekadar 
bertujuan mendulang suara dan meraih kekuasaan sesaat. 
 
Pengembangan Agama  
 Merajalelanya formalisme keberagamaan semacam itu tidak hanya akan meminggirkan 
peran luhur agama dalam kehidupan, tapi sekaligus memberikan peluang lebih besar bagi 
meruyaknya kekerasan yang diatasnamakan agama. Agama tidak akan berperan lagi 
dalam mengembangkan kehidupan yang lebih beradab dan manusiawi. Karena itu, tugas 
seluruh umat beragama, terutama kalangan elite dan pemuka, untuk mengembalikan 
agama kepada substansi holistisitas nilai-nilai yang dikandung.  
 
Untuk itu, para elite agama perlu mengakui secara jujur esensi pesan agama yang dianut, 
yang seutuhnya bersifat moral. Moralitas paling utama tentu kebenaran agama itu sendiri. 
Dari kebenaran agama tersebut, lahir moralitas agung lain, seperti keadilan dengan segala 
turunannya, ketulusan, kesejahteraan, serta kedamaian. Nilai-nilai moralitas tersebut 
menjadi kembaran kebenaran agama karena merepresentasikan kebaikan perenial yang 
merupakan sisi lain lembaran yang sama. 
 
Pengembalian agama kepada misi yang genuine sangat signifikan. Sebab, tanpa itu, 
agama akan menjadi sekadar pembenar bagi paham, ideologi, fatwa, atau tindakan yang 
belum tentu memiliki kebenaran sesuai dengan nilai agama serta belum tentu membawa 
kemaslahatan bersama. 
 
Dalam konteks Islam, hal tersebut meniscayakan rekonstruksi hubungan teologi sebagai 
sumber moral dengan syariat atau fikih sebagai norma dalam kehidupan. Memodifikasi 
penjelasan David L. Johnston dalam Epistemology and Hermeneutics of Muslim 
Theologies of Human Rights (2007:154), interdependensi antara teologi dan fikih perlu 
dipertajam sekaligus dilabuhkan dalam kehidupan.  
 
Dengan demikian, keberagamaan tidak hanya akan terpaku pada pandangan dikotomis 
hitam putih, melainkan sanggup menyelami akar persoalan manusia dan kehidupan serta 
dapat memberikan tawaran-tawaran solutif yang tidak rigid maupun sepotong-sepotong. 
Selain itu, agama diharapkan tidak dijadikan alat pembenaran kepentingan-kepentingan 
tertentu yang sektarian dan sejenisnya. 
 
Melalui itu, keberagamaan yang berkembang bukan lagi sekadar memedi untuk menakut-
nakuti anak kecil. Agama bakal lebih eksis sebagai rujukan dan pedoman yang 
menyejukkan serta mencerahkan, bukan hanya bagi penganut agama masing-masing, tapi 
juga bangsa dan umat manusia. (*) 
 
Ref: 
Jawapos Online, Wednesday, 17 June 2009 


Kampanye, Agama Dijadikan Memedi

Prof. Dr, Nur Syam

Kearifan Pemimpin  
Suara Karya Online, Kamis, 30 Juli 2009 
Oleh: Nur Syam 
 
Sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia sudah teruji dalam menapaki berbagai 
peristiwa politik, baik di masa lalu maupun sekarang. Bangsa kita selalu mampu 
bangkit di tengah berbagai keterpurukan, baik di bidang politik, sosial, maupun 
ekonomi. 
Dalam bidang politik, kita ingat masa-masa krusial di tahun 1950-an, ketika negeri 
kita akan diubah dengan berbagai dasar negara. Melalui proses yang kelihatan 
otoriter, akhirnya bangsa kita bisa kembali ke jalan yang benar, yaitu kembali ke 
Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 
Pada tahun 1965, negeri kita juga di ambang kehancuran, ketika kekuatan 
komunisme melakukan kudeta berdarah dan menyebabkan negeri ini hampir 
tercabik-cabik oleh berbagai anarkisme. Pada masa itu terjadilah prasangka sosial 
yang hampir saja menyebabkan rusaknya ikatan solidaritas yang telah tertata. 
Untungnya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang religius kembali 
menggelorakan semangat kembali kepada rel perjuangan bangsa sebagaimana dicita-
citakan founding fathers negeri kita. 
Pada 1998 pun terjadi krisis kebangsaan melalui people power yang mengakhiri 
rezim otoriter, kemudian muncul Orde Reformasi yang hingga sekarang sudah 
berjalan sebelas tahun. Selama itu telah terjadi tiga kali pemilihan umum (pemilu), 
termasuk pemilihan presiden (pilpres) yang baru saja dilaksanakan. 
Yang menarik dalam pelaksanaan pilpres ini adalah kearifan para pemimpin bangsa 
yang saling memahami makna terpilih atau tidak terpilih untuk menjadi presiden. 
Terjadinya saling komunikasi antarcapres yang sebelumnya saling berseteru, 
berkompetisi, bertarung, bahkan saling menyerang melalui pernyataan, termasuk 
menyerang pribadi, akhirnya diakhiri dengan relasi kemanusiaan yang mengedepan. 
Keteladanan seperti ini hanya terjadi kalau mereka telah memiliki kearifan yang 
sangat mendasar. Jika dirunut berdasarkan basis keagamaan, maka ini merupakan 
perwujudan sabda Rasulullah: "Seseorang di antara kalian belum beriman sehingga 
dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri." Sesama manusia adalah 
saudara, yaitu saudara dalam kemanusiaan atau ukhuwah basyariyah. 
Titik tolak ukhuwah basyariyah adalah kesepahaman di antara warga manusia untuk 
saling memahami perbedaan di tengah kehidupan bersama. Dalam kehidupan ini 
pasti ada kepentingan berbeda, ada keinginan berbeda, ada status dan penggolongan 
sosial yang berbeda. Namun, perbedaan itu bukan halangan untuk merajut 
kebersamaan. Masyarakat yang berkarakter ilahiyah adalah masyarakat yang 
menjunjung tinggi tali persaudaraan antarsesama. 
Dalam pilpres yang baru saja usai kita melihat adanya perbedaan, rivalitas, dan 
bahkan konflik yang menyeruak ke permukaan. Namun, akhirnya didapati drama 
relasi antarkemanusiaan yang menyejukkan, yang dilakukan oleh para kontestan. Pak 
SBY dan Pak JK kemudian merangkai kembali relasi sosial yang pernah terbina.***.  
  
 


Kearifan Pemimpin

Abdul Kadir, Riyadi

 On the question of polygamy  
Abdul Kadir Riyadi, Surabaya | Opinion | Fri, November 06 2009, 11:06 AM  
Amid the great anticipation that women in Indonesia may be emancipated in their educational, 
social, political and cultural life, we as a nation were astounded by the media news that a 
polygamy club with international networks was established in the town of Bandung, with 
hundreds of families having already joined. 
In a somewhat unprecedented manner, the members of the club emerged on TV, giving 
testimonies on the benefits and goodness of polygamy. These members — many of them women 
— testify that through polygamous marriage they are happier and more stable both in their 
family and social lives.  
But there are also equally great concerns being expressed on the nature of both polygamy and the 
club.  One would first of all wonder why there should be a club to promote such an institution? Is 
polygamy something good that needs to be promoted and propagated? Is it normal or even 
necessary?  
Whatever answer we may have to these questions, it seems clear that for many of us in this 
country polygamy is one of the discredited institutions of marriage.  We have seen so many cases 
where public figures lose their integrity because of their involvement in polygamous marriages.  
However, for men polygamy has become a popular “culture”, even though the practice indeed 
has haunting consequences of dismantling the family structure or destroying one’s economic 
advantages.  
And while members of the club were seemingly confident that polygamy was the answer for the 
many social malaises and even economic-related problems, it is all a bit too lovey-dovey, 
frankly, that co-wives can just adore one another, and “can’t imagine home” without each other. 
Far from it, a husband can never divide his heart equally between two wives or more, nor can he 
enjoy a fully vibrant conscience or heart, or a happy matrimony such as that which comes from 
fidelity to a single wife. 
A polygamous marriage is often based on sexual desire rather than love, honor and 
understanding. It also has no strong grounding in Islam. Many polygamous Muslims miss the 
point that the Koran regards men and women as on par, and that — by virtue of the conditions 
laid down — Islam never advocates polygamy. Islam adopts the idea of compatibility between 
husband and wife, men and women. 
 
To think polygamy is accepted easily by Islam is disappointing. Polygamy, in essence, is little 
more than conjugal betrayal to the marriage, and Islam therefore discourages it.   
The Koran does speak of polygamy, but the verse is subject to intense controversy.  Some 
Muslims have even gone so far as to say that in essence polygamy is not Islamic.  It is permitted 
only — and only — under certain strict conditions such as a man’s first wife being barren or 
seriously ill.   
The historical reading of the polygamy verse, meanwhile, reveals that when Islam appeared and 
sanctioned polygamy it saw the benefits behind it. But it also introduced safeguards against the 
detrimental aspects of this practice by restricting the number of the wives to four. Prior to Islam 
there were no limits on the number of wives a man could be married. 
Islam also makes additional marriages conditional upon the husband’s commitment to treating 
his wives fairly and equitably. This condition, if taken literally leaves no room for a man to 
marry a second wife because “no man could be fair to multiple wives” the Koran implies. 
The only reading of the Koranic verse that would justify polygamy as permissible is a patriarchal 
reading. The changing of social scene in the majority of Islamic societies is the key reason 
behind the emergence of this form of interpretation. The reading basically maintains that women 
have no equal pride or place in society.   
If anything, the argument that Islam enshrines women’s status as inferior to men indicates 
inadequate knowledge of Islam and its law. A careful examination of the Islamic philosophy 
concerning the relations between men and women reveals that Islam considers them absolutely 
equal.   
The false image of women in Islam has nothing to do with the teaching and ideals of Islam as 
with the erroneous, gender-focused reading of it. 
What this means we — as Muslims — must speak out and promote the true ideals of Islam as far 
as marriage and family life is concerned. Polygamy cannot be justified and must therefore be 
stopped.   
We should keep in mind that all practices that harm women, no matter how deeply they are 
embedded in culture, must be eradicated. After all, when Islam was first propagated by the holy 
prophet, it provided a framework for change, supplying guidelines for establishing equality for 
all servants of God — irrespective of their color, religion, culture or gender. 
 
The writer graduated from al-Azhar University, Cairo, and currently teaches at the Islamic 
Institute of Islamic Studies (IAIN) in Surabaya 
 


On the question of polygamy

Akh., Muzakki

Stateless Society, Ironi Metropolis 
Jawa Pos, Selasa, 5 Januari 2009 
Oleh: Akh Muzakki 
  
SEKITAR 1.360 kepala keluarga (KK) warga Bendul Merisi Jaya terancam menjadi 
penduduk liar. Sejak empat tahun lalu, pemkot tak mengakui warga yang tinggal di 
RW XII (Metropolis, 1 Januari 2010) tersebut. Laporan itu menunjuk banyaknya 
anggota masyarakat di Bendul Merisi yang secara birokrasi kependudukan dianggap 
penduduk liar.  
Dari sisi anggitan, penduduk liar" dalam konteks tersebut dalam kajian politik 
kependudukan dan atau kewarganegaraan disebut masyarakat tanpa kewarganegaraan 
(stateless society). Masyarakat yang demikian kehilangan hak-hak dasar yang 
semestinya dimiliki layaknya warga negara lainnya. Mulai dari hak layanan 
kependudukan hingga hak politik.  
Kasus warga Bendul Merisi tersebut mengingatkan kita pada kasus serupa yang 
terungkap pada 2006. Saat itu, dimotori Jaringan Islam Anti-Diskriminasi (JIAD), 
terekspos ke publik bahwa tak kurang dari 30 warga metropolis hidup tanpa status 
kewarganegaraan. Kebetulan, saat itu mereka yang termasuk kategori stateless 
society berasal dari kalangan etnis Tionghoa. 
Saat itu pula selanjutnya diselenggarakanlah bahtsul masail (forum pembahasan isu-
isu strategis) oleh PW NU Jawa Timur. Diinisiasi oleh JIAD, forum yang dihadiri 15 
kiai ternama Jawa Timur tersebut memfatwakan haram atas diskriminasi layanan 
kependudukan, termasuk terhadap stateless society. 
Hak Kewarganegaraan  
Dari perspektif etnisitas, kasus stateless society yang kini ramai mewarnai dinamika 
sosial kependudukan Surabaya berbeda dari kasus serupa pada 2006. Jika pada 2006 
korban yang terekspos adalah kaum minoritas etnis Tionghoa yang kebetulan 
mengalami kemalangan dari sisi ekonomi, kini korbannya adalah warga etnis Jawa.  
Dari perspektif sosial pun, dua kasus tersebut berbeda latar belakang. Pada 2006, 
kasus stateless society dilatarbelakangi pengesahan UU No 12/2006 tentang 
Kewarganegaraan. Dalam praktiknya, UU tersebut belum mampu menghapus praktik 
diskriminasi atas layanan birokrasi kependudukan, terutama terhadap sejumlah 
kalangan minoritas Tionghoa.  
Kasus stateless society saat ini justru berawal dari status tanah yang ditempati para 
warga Bendul Merisi. Sebagaimana diberitakan Metropolis (1/1/2010), tanah seluas 
11,4 hektare itu masih menjadi sengketa antara perusahaan minyak negara dan 
sebuah perusahaan pengembang. Kecamatan Wonocolo menilai warga menempati 
tanah yang tak jelas statusnya.  
Terlepas dari perbedaan latar belakang dan konteks persoalan yang mengitari, 
problem stateless society jelas menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat korban. 
Hal pertama yang muncul, warga tak memiliki KTP/KSK sebagai anggota warga 
setempat. Meski sudah puluhan tahun menempati wilayah itu, mereka tetap dianggap 
sebagai penduduk liar yang tak berhak atas kepemilikam KTP/KSK.  
Akibat lanjutan pun tak terhindarkan. Mereka yang termasuk stateless society itu 
tidak akan bisa mengurus kepemilikan akta kelahiran. Anak-anak yang lahir dari 
anggota masyarakat tersebut hidup tanpa status kependudukan yang jelas.  
Kaum stateless society juga tak akan bisa membuat surat nikah sebagai bagian dari 
proses pencatatan pernikahan mereka. Ujungnya, mereka pun secara administratif 
negara dianggap pasangan ilegal dalam perkawinan.  
Selain itu, mereka tak akan bisa berurusan dengan pihak bank. Kepentingan untuk 
bisa membuka rekening tak akan terealisasi sama sekali karena tidak punya bukti 
kependudukan. Kepentingan mereka dalam hal ini runtuh dengan sendiri. 
Karena rata-rata yang tergolong stateless society tersebut adalah kaum miskin, 
mereka pun tak akan bisa menikmati hak-haknya untuk mendapatkan jaminan 
kesehatan dari pemerintah. Sebab, program jaminan kesehatan masyarakat 
(jamkesmas) yang disediakan untuk warga miskin tak akan bisa diakses. 
Penyebabnya jelas, mereka tak didukung bukti-bukti kependudukan seperti 
KTP/KSK. 
Intinya, tidak ada ruang publik yang tersisa bagi kaum stateless society. Jangankan 
hak politik untuk menjatuhkan pilihan pada kesempatan pemilu, jiwa-kehidupan yang 
menjadi satu-satunya kepemilikan dasar mereka tak dijamin negara.  
Kalau sudah begitu, betul pula anekdot berikut. Lebih enak menjadi kucing di negara 
maju daripada menjadi manusia di negara berkembang. Sebab, hak-hak kucing lebih 
bisa dijamin di negeri-negeri maju daripada hak-hak dasar manusia di negara 
berkembang. Kasus stateless society di kota metropolis ini menjadi salah satu bukti 
penguat anekdot tersebut. 
*** 
Kasus stateless society itu sungguh merupakan ironi bagi Surabaya yang telanjur 
menahbiskan diri sebagai kota metropolis. Anggitan metropolis sejatinya tidak saja 
melampaui problem-problem persamaan hak-hak sipil kependudukan-
kewarganegaraan, tapi sudah seharusnya memikirkan penyemaian peradaban 
kosmopolit.  
Sungguh ironis jika Surabaya masih harus terus berkutat pada persoalan 
kependudukan-kewarganegaraan. Karena itu, bukan hanya pihak eksekutif dan 
legislatif yang harus cepat dan tanggap menyelesaikan persoalan stateless society. 
Simpul-simpul masyarakat juga harus begerak dalam tarikan napas yang sama untuk 
secara aktif terlibat dalam menyelesaikan kasus ini.  
Ormas-ormas keagamaan sebagai pemilik modal sosial paling besar di metropolis ini, 
seperti NU dan Muhammadiyah, sudah selayaknya berperan aktif membantu 
mengangkat warga yang menjadi korban dari impitan problem kependudukan- 
kewarganegaraan ini. Peran advokasi mendesak dilakukan. 
Peran titik-titik simpul masyarakat seperti ormas keagamaan tampak besar menyusul 
lambannya kerja birokrasi pemerintahan kota ini serta mandulnya respons politik 
kalangan legislatif. Problem stateless society merupakan masalah besar karena 
menyangkut hak dasar warga negara. Karena itu, yudikatif dan legislatif harus 
disadarkan kembali pada tugas masing-masing dalam menjamin hak dasar tersebut.  
Energi warga metropolis ini harus segera diakumulasikan untuk membantu 
menyelesaikan problem stateless society. Momen pilwali 2010 yang segera 
dilaksanakan harus bisa menjadi momentum berharga untuk membenahi database 
kependudukan kota ini. Problem stateless society menjadi prioritas dalam kerangka 
reformasi kependudukan di kota metropolis ini. (mik). 
 
 


Stateless Society, Ironi Metropolis

Berantas Korupsi lewat Pendidikan  
Jawa Pos, Sabtu, 19 Desember 2009 
Oleh: Biyanto 
 
JARINGAN Kerja Antikorupsi (JKAK) pernah membuat laporan bahwa hingga akhir 
November 2009, fenomena korupsi di Jatim mencapai 112 kasus. Itu tersebar di 28 
kabupaten dan kota. Di antara 112 kasus korupsi tersebut, yang tertinggi terjadi di 
Surabaya, kemudian disusul Bondowoso, Kediri, Sidoarjo, dan Pasuruan. 
Ditambahkan bahwa kasus korupsi di daerah-daerah itu mayoritas dilakukan 
kalangan eksekutif, swasta, NGO, dan legislatif. 
Di kalangan eksekutif, modus korupsi adalah suap, mark down dan mark up anggaran 
serta penyalahgunaan jabatan (Bisnis Indonesia, 9/12/2009). Laporan JKAK itu 
menunjukkan bahwa korupsi telah menyerang semua lembaga publik. Mulai 
yudikatif, eksekutif, hingga legislatif. Bahkan, lembaga swasta dan NGO pun 
terindikasi melakukan tindak korupsi.  
Yang membuat masyarakat semakin heran adalah mengapa korupsi yang melibatkan 
pejabat publik di daerah terus meningkat. Padahal, sudah banyak lembaga antikorupsi 
yang dilahirkan sepanjang era reformasi. Salah satu lembaga pemberantasan korupsi 
yang dibentuk pemerintah dan menunjukkan kinerja paling garang adalah Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK). Indikasinya, betapa banyak pejabat dan mantan 
pejabat yang sudah ditangkap, diadili, dan dijebloskan ke tahanan oleh KPK karena 
korupsi. Tetapi, ibarat penyakit kanker ganas, virus korupsi telah menyebar ke 
seluruh lembaga formal dan nonformal di negeri ini.  
Masyarakat pun mengenal praktik korupsi yang telah disamarkan dengan banyak 
istilah. Misalnya, uang administrasi, uang tip, angpau, uang diam, uang bensin, uang 
pelicin, uang ketok, uang kopi, uang makan, uang pangkal, uang rokok, uang damai, 
uang di bawah meja, tahu sama tahu, dan uang lelah. Beberapa istilah tersebut sering 
dijumpai, terutama ketika ada orang yang sedang beperkara. Bahkan ketika ada 
anggota masyarakat mengurus keperluan di level RT, RW, kelurahan/desa, 
kecamatan, kabupaten/ kota, dan provinsi pun, beberapa istilah itu acapkali 
digunakan.  
Pendek kata, budaya korupsi dalam berbagai bentuk dengan mudah bisa dijumpai 
setiap ada orang yang beperkara. Hebatnya, tidak hanya menyangkut urusan 
kehidupan/kelahiran, untuk urusan kematian pun seseorang masih harus menjumpai 
praktik korupsi. Sebagai bukti, untuk pengurusan akta kelahiran dan pemakaman, 
seseorang harus bernegosiasi dengan para pelaku tindak korupsi. Itu sekali lagi 
menunjukkan bahwa korupsi dalam berbagai bentuk dan tingkat telah mengakar kuat 
dalam kultur masyarakat. Karena itu, korupsi dalam bentuk yang samar dan telah 
tumbuh subur di masyarakat tersebut harus diperhatikan aparat penegak hukum.  
Sebagian orang menyatakan bahwa dalam kasus suap-menyuap sesungguhnya tidak 
ada pihak yang dirugikan. Yang disuap juga diuntungkan karena mendapatkan 
tambahan pendapatan di luar penghasilan resmi. Sementara itu, penyuap beruntung 
karena keinginannya tercapai. Sekilas pandangan tersebut memang benar. Tetapi, 
kalau diamati secara serius, sesungguhnya yang dirugikan adalah sistem. Alur 
pekerjaan dalam pemerintahan yang semestinya berjalan dalam sistem teratur dan 
terukur akan menjadi tidak beraturan karena tradisi suap-menyuap. Dengan bermodal 
uang, sebagian orang bisa memotong sistem seenaknya. Mereka ingin menempuh 
jalan pintas dan serbainstan, asal tujuan tercapai.  
Jika kultur tersebut terus dibiarkan, dapat dikatakan bahwa hanya pemilik uang yang 
mendapatkan keistimewaan dalam segala urusan. Dengan uang, mereka bisa 
memainkan sistem sebagaimana yang diinginkan. Mereka yang tidak memiliki uang 
tidak memiliki akses sama sekali. Itulah awal kerusakan tata kelola pemerintahan 
yang semestinya dibangun atas dasar prinsip bersih dan baik (clean and good 
governance). Semua serba tidak pasti dan bergantung pada uang. Kalau itu yang 
terjadi, rakyat yang tidak memiliki modal jelas dirugikan.  
Karena itu, budaya korupsi dalam berbagai bentuk sangat merugikan masyarakat. 
Apalagi, uang yang dikorupsi itu bersumber dari rakyat. Maka, pada konteks itulah, 
kita wajib menjadikan korupsi dan anak keturunannya sebagai musuh bersama. 
Hanya dengan jalan tersebut, roda pemerintahan berjalan dalam sistem yang benar 
dan rakyat menjadi semakin sejahtera. 
 
Melalui Pendidikan  
Usaha memberantas korupsi, harus disadari, merupakan investasi jangka panjang. 
Karena merupakan investasi jangka panjang, hasilnya pun tidak bisa dilihat dalam 
sekejap mata. Berkaitan dengan itulah, perlu dipikirkan langkah yang sistematis dan 
berkelanjutan untuk memberantas korupsi hingga ke akarnya. 
Salah satu langkah yang bisa ditempuh adalah melibatkan lembaga-lembaga 
pendidikan, mulai tingkat dasar, menengah, hingga tinggi. Untuk pendidikan tingkat 
dasar dan menengah, usaha memberantas korupsi dilakukan dengan membangun 
kultur kejujuran yang melibatkan peserta didik, guru, dan pimpinan sekolah. Pada 
tahap awal, unsur-unsur di sekolah perlu diperkenalkan pada bentuk-bentuk perilaku 
yang dikategorikan korupsi. Langkah selanjutnya, mengenalkan bentuk-bentuk 
pemberantasan korupsi, mulai persoalan sederhana hingga kompleks. Misalnya, 
peserta didik diajak membangun kejujuran akademik sehingga tidak melakukan 
kecurangan dalam setiap ujian.  
Dalam konteks tersebut, patut didukung ajakan gubernur Jatim kepada peserta didik 
SD, SMP, dan SMA untuk berperilaku jujur dan melakukan gerakan antikorupsi. 
Untuk merealisasikan program itu, Pemerintah Provinsi Jatim berencana membangun 
380 kantin kejujuran di 38 kabupaten/kota. Asumsinya, akan ada 10 kantin kejujuran 
di setiap kabupaten/kota.  
Selain melalui praktik berperilaku jujur, usaha menumbuhkan budaya antikorupsi 
bisa dilakukan melalui pembelajaran di kelas atau menyisipkan pada kegiatan-
kegiatan ekstrakurikuler. Melalui pembelajaran itu, peserta didik diajak menganalisis 
persoalan yang menghambat usaha pemberantasan korupsi sekaligus merumuskan 
solusinya. 
Langkah serupa juga bisa dilakukan di pendidikan tinggi. Mahasiswa, dosen, tenaga 
administrasi, dan pimpinan perguruan tinggi didorong untuk turut membangun 
integritas publik dan budaya antikorupsi. Melalui mata kuliah yang relevan, berbagai 
kegiatan kemahasiswaan, dan kebijakan pimpinan, penanaman nilai-nilai integritas 
publik dan antikorupsi diharapkan dilakukan dengan efektif. Dengan demikian, 
pelibatan lembaga pendidikan mutlak diperlukan untuk membangun generasi masa 
depan yang memiliki integritas moral dan akademis. 
Ada dua alasan penting mengapa lembaga pendidikan perlu dilibatkan dalam 
pemberantasan korupsi. Pertama, lembaga pendidikan memiliki seperangkat 
pengetahuan (knowledge) yang dapat mencerahkan lembaga-lembaga publik agar 
memiliki integritas dan budaya antikorupsi. Para pelayan di lembaga-lembaga publik 
perlu diberi penjelasan tentang perilaku yang bisa dikategorikan korupsi. Dalam hal 
ini, harus diakui secara jujur bahwa di lembaga-lembaga publik tidak tersedia sumber 
daya yang memadai untuk dijadikan sebagai referensi dalam menjelaskan tindakan 
korupsi. Realita menunjukkan bahwa dalam setiap terjadi polemik kasus, terutama 
yang berkaitan dengan tindak korupsi, lembaga yudikatif selalu meminta pandangan 
ahli dari perguruan tinggi. Itu berarti lembaga pendidikan sesungguhnya memiliki 
modal berupa seperangkat pengetahuan yang bisa digunakan untuk memberantas 
korupsi. 
Kedua, lembaga pendidikan memiliki jaringan (network) yang luar biasa mulai kota 
besar hingga pedesaan terpencil sekalipun. Dalam konteks itu, program 
pemberantasan korupsi melalui lembaga pendidikan akan menjadi gerakan sosial 
yang dahsyat. Jumlah lembaga pendidikan yang mencapai ratusan ribu dengan 
komponen di dalamnya, mulai peserta didik, mahasiswa, guru, dosen, tenaga 
administrasi, dan pimpinan, pasti akan menjadi kekuatan luar biasa untuk 
memberantas korupsi. Jika usaha pemberantasan korupsi melalui pendidikan itu 
dilakukan secara masif, efektif, dan berkelanjutan, integritas lembaga-lembaga publik 
dan budaya antikorupsi tentu bisa diwujudkan. Lembaga pendidikan pun dipastikan 
akan memproduksi individu yang berintegritas baik dan mampu memberantas 
korupsi. Bukankah lembaga-lembaga publik yang ada sekarang akan diisi oleh anak-
anak yang kini sedang belajar di bangku sekolah dan perguruan tinggi? (*/dos) 
 
 


Berantas Korupsi lewat Pendidikan

Prof.Dr, Nur Syam

Seimbang antara Aku dan Kita 
Suara Karya Online, Kamis, 26 Nopember 2009 
Oleh: Nur Syam 
  
Ibadah qurban sering dimaknai sebagai ibadah individual yang memiliki dampak 
sosial. Hal ini tentu saja terkait dengan pelaksanaan ibadah yang menggunakan 
mediasi hewan qurban yang akan dibagikan kepada yang berhak menerima. Dan, 
yang akan menerima daging qurban tersebut adalah para duafa yang memang masih 
banyak jumlahnya di negeri ini. Jika menggunakan ukuran Badan Pusat Statistik 
(BPS), jumlah duafa masih berkisar 17,75 dari total penduduk Indonesia. 
Ibadah qurban sebenarnya telah mentradisi pada semua agama. Menurut riwayat, 
pelaku ibadah qurban pertama adalah Qabil dan Habil putra Nabi Adam AS. Riwayat 
itu menyatakan bahwa Allah SWT menerima ibadah qurban Habil dan menolak 
ibadah qurban Qabil. Makanya, menurut Imam As-Suyuthi, kambing pengganti Nabi 
Ismail ketika akan diqurbankan berasal dari surga yang pernah diqurbankan oleh 
Habil. 
Hidup ini sesungguhnya adalah pengorbanan. Kata pengorbanan berarti ada dimensi 
subjek dalam berqurban, bukan menjadi korban. Jadi, orang yang melakukan 
pengorbanan sebenarnya adalah orang yang sadar bahwa ia harus melakukan sesuatu 
untuk kepentingan orang lain. 
Ia menyadari bahwa dirinya ada bersama orang lain. Oleh karena itu, harus ada 
kesadaran untuk saling menopang (membantu) dalam kehidupan ini. 
Di tengah kehidupan yang makin sulit dewasa ini, makin banyak orang yang lebih 
berbicara tentang "aku" daripada berbicara tentang "kita". Bukti banyaknya orang 
yang berbicara tentang "aku" tersebut dapat dilihat dari banyaknya orang yang ingin 
kaya sendiri sehingga melakukan korupsi. Orang ingin usahanya sendiri yang 
berhasil, sehingga harus kolusi. Orang ingin keluarganya sendiri yang berhasil, 
sehingga harus nepotisme. Semuanya untuk kepentingan "aku". 
Berqurban, dalam pengertian yang luas, adalah mengelola "aku" menjadi seimbang 
dengan "kita". Ajaran berqurban memiliki pesan yang sangat mendasar agar manusia 
memiliki kesadaran untuk menjaga keseimbangan antara keakuan dan kekitaan. 
Secara simbolik keseimbangan itu digambarkan dengan upacara berqurban daging 
hewan yang dari dimensi luarnya adalah memberikan makanan yang enak dalam 
sesaat kepada para duafa. 
Namun, yang justru menarik adalah dimensi substansi berqurban, yaitu tumbuhnya 
kesadaran berbagi kepada sesama. Manusia harus menyadari bahwa di dalam "aku" 
ada "kita". Artinya, manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berhubungan dengan 
manusia lainnya. Untuk membangun relasi itulah, manusia harus memiliki kesadaran 
bahwa dunia manusia sebenarnya tersusun secara organis yang saling membutuhkan. 
Dengan demikian, manusia tidak hanya berpikir untuk dirinya saja, tetapi juga harus 
berpikir (dalam konteks dan pengertian peduli) untuk manusia lainnya. Melalui 
momentum Idul Adha ini, kesadaran kita untuk memikirkan orang lain dibangun dan 
disegarkan kembali. Wallahu alam bi al shawab.***. 
 
 


Seimbang antara Aku dan Kita

Prof. Dr, Abd Haris

UN dan paradoks akademik (Abd. Haris) 
 
Kasus Ujian Nasional (UN) 2009 ini betul-betul memalukan dan memilukan. Bagaimana 
tidak, para siswa yang sudah serius belajar mempersiapkan diri menghadapi UN demi 
kelulusan, ternyata dinyatakan tidak lulus secara kolektif oleh BSNP dengan indikasi 
kecurangan dalam bentuk jawaban yang sama. Usaha para siswa tersebut ke-mudian 
menjadi sia-sia dan mereka jelas malu dan pilu hatinya serta menuntut dan dituntut untuk 
dilakukan UN ulangan. 
 
UN ulang yang dilakukan secara serentak pada 10 Juni 2009, bagaimanapun tetap 
menyisakan rasa malu dan pilu bagi dunia pendidikan di negeri ini. Mengingat 
dilakukannya UN ulangan tersebut karena adanya kecurangan secara sistematis, 
terstruktur dan massif untuk beberapa sekolah di berbagai propinsi di Indonesia, antara 
lain wilayah Sumatera, Kendari, Ngawi, Madiun, dan Cimahi.  
 
Selama ini UN dijadikan parameter dan penentu kelulusan siswa, sehingga para siswa 
dan guru sibuk menghalalkan segala cara agar siswa-siswanya lulus melalui UN. Hal ini 
ternyata justru menjadi pemicu berbagai bentuk kecurangan dan berimplikasi pada 
ketidakjujuran dalam dunia pendidikan. Padahal kejujuran merupakan hal yang utama 
dari pendidikan. 
 
Oleh karena itu, mestinya UN bukan menjadi penentu kelulusan siswa tetapi cukup hanya 
menjadi parameter mutu sekolah. Kelulusan siswa tetap harus ditentukan oleh evaluasi 
sekolah melalui koordinasi dinas pendidikan di daerah kabupaten/kota. Apalagi negeri ini 
sudah mempunyai sistem otonomi pendidikan sampai tingkat yang paling dasar. Sampai 
kita menggunakan jenis penerapan KTSP dalam kurikulum setiap pelajaran. 
 
Jika sistem evaluasi akhir untuk menentukan kelulusan siswa itu dilakukan oleh 
pusat/nasional, itu justru paradoks (bertentangan) dengan sistem otonomi pendidikan. 
Padahal sistem otonomi pendidikan diatur dalam undang-undang sementara UN hanya 
diatur oleh Peraturan Pemerintah, tetapi ironisnya UN dengan payung hukum PP dapat 
mengalahkan sistem otonomi pendidikan dengan payung hukum undang-undang (UU No 
23 Tahun 2003). 
 
Dengan sistem otonomi pendidikan dan penerapan KTSP di setiap sekolah, sebenarnya 
cukup yang menentukan kelulusan siswa �dalah guru masing-masing, sebab mereka 
yang mengetahui riil kemampuan siswa di sekolahnya. Untuk mengontrol agar guru 
benar-benar melakukan evaluasi secara profesional, maka kontrol tetap harus dilakukan 
oleh dinas-dinas pendidikan di daerah masing-masing.  
 
Bentuk kontrol, ketika evaluasi akhir kelulusan siswa dilakukan oleh guru masing-
masing, juga harus dilakukan oleh mitra-mitra yang independen, dan sanksi tegas harus 
diberikan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Untuk soal ujiannya, dapat 
dikoordinir oleh dinas-dinas pendidikan setempat dengan tetap mempertimbangkan asas 
potensi kemampuan masing-masing sekolah di daerah bersangkutan. 
 Jadi evaluasi kelulusan siswa lebih pas jika dilakukan oleh guru di sekolah melalui 
koordinasi dinas pendidikan setempat. Kalaupun UN tetap dipaksakan untuk dilakukan, 
karena kepentingan proyek yang didanai APBN, dan sejenisnya, maka UN janganlah 
menjadi penentu kelulusan siswa, tetapi cukup hanya menjadi standar kualitas sekolah. 
Kalau UN menjadi ukuran kelulusan, maka berbagai modus kecurangan akan tetap 
terjadi. 
 
UN dan moralitas 
 
Diakui atau tidak, dalam setiap tahunnya selalu terjadi kecurangan dalam pelaksanaan 
UN. Inisiataor terutama dari pihak sekolah. Akan tetapi kecurangan-kecurangan yang 
terjadi tidak semasif UN tahun 2009 ini. Jadi dimungkinkan inisiator kecurangan pada 
tahun ini berasal dari instansi yang lebih tinggi di atas sekolah. Meski hal itu dilakukan 
oleh oknum yang ada pada instansi yang dimaksud, namun ini cermin perilaku amoral 
(yang tidak bermoral). 
 
Moralitas yang semestinya dijunjung tinggi dan difasilitasi oleh media pendidikan 
ternyata rusak gara-gara UN. Setinggi apapun bentuk evaluasi, jika terjadi kecurangan 
dalam prosesnya, maka bentuk evaluasi tersebut menjadi Sangat hina dan menghinakan 
bagi pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, meskipun pihak-pihak tersebut tidak ikut 
melakukan hal yang hina. 
 
Dunia pendidikan �dalah dunia yang mulia karena tidak hanya mencetak intelektualitas, 
tetapi juga mencetak moralitas. Output pendidikan tidak hanya berorientasi pada sebuah 
pekerjaan tetapi juga pada kepribadian yang jujur. Kalau dalam prosesnya, para siswa 
sudah diajari ketidakjujuran, maka itu sama dengan mencetak output pendidikan yang 
tidak jujur, jelasnya tidak bermoral. 
 
Pendidikan harus dapat mencetak kualitas sumber daya manusia (SDM) yang seutuhnya. 
Tidak hanya harus membuat siswa pintar, tetapi siswa itu harus berakhlak baik. Artinya, 
sisi moralitas siswa harus juga dikedepankan. Evaluasi yang namanya UN itu hanya 
menjadi media evaluasi kognitif dan sama sekali tidak mengevaluasi ranah afektif dan 
psikomotorik. Jadi moralitas juga nelum tercover di dalamnya. UN justru menjadi ajang 
perilaku amoral. 
 
Oleh karena itu harus ada koreksi bersama dari hati nurani yang paling dalam soal 
evaluasi kelulusan dalam bentuk UN. Pelaksanaan UN selalu menimbulkan persoalan 
berulang setiap tahun. Maka ide terbaik �dalah mengembalikannya kepada Ujian Akhir 
Sekolah Berstandar Nasional (UASBN). Ujian ini jauh lebih adil dan proporsional karena 
guru lah yang mengetahui kemampuan siswa.n 
 
Ref: 
Duta Masyarakat Online, Friday, 12 June 2009 


UN dan paradoks akademik

Masdar, Hilmy

Beragama Nirkekerasan  
Kompas, Kamis 17 September 2010 
Oleh: Masdar Hilmy 
  
 
”In fact, as far as the Qur’an is concerned, the concept of jihad has nothing to do 
with violence” (Asghar Ali Engineer, On Developing Theology of Peace in Islam, 
2005: 27). 
Madinah, 1 Januari 630 M/8 H. Muhammad SAW beserta sekitar 10.000 tentara 
Muslim bersenjata lengkap bergerak dari Madinah ke Mekkah dengan misi: 
”penaklukan”. 
Saat itu rombongan sedang berpuasa karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. 
Namun, Nabi memberi dispensasi bagi mereka yang hendak membatalkan puasa. 
Pergerakan pasukan Muslim itu tercium sebagian penduduk Mekkah. Sejumlah 
pemimpin Quraish memprediksi bakal terjadi pertumpahan darah hebat (yawm al-
malhamah). Ternyata, Nabi justru mengembuskan angin kasih (yawm al-marhamah). 
Nabi menyerukan kedua masyarakat itu untuk saling memaafkan dan merajut 
kehidupan baru yang penuh kasih sayang. Peristiwa itu belakangan dikenal sebagai 
hari ”pembukaan” Mekkah (fath Makkah). 
”Lompatan kuantum” 
Penaklukan Mekkah oleh pasukan Muslim merefleksikan ”lompatan kuantum” dalam 
lanskap peradaban bangsa Arab yang saat itu dihegemoni tradisi kekerasan dan 
perang. Dikatakan demikian karena kekerasan dan perang adalah metode resolusi 
yang hampir selalu dipakai untuk menyelesaikan segala masalah di kalangan suku-
suku Arab. 
Penaklukan Mekkah itu mengintrodusir tradisi yang lebih maju dan beradab, yaitu 
nirkekerasan dalam struktur sosial-politik masyarakat Arab. 
Kekerasan dan perang adalah nomenklatur politik yang lazim saat itu. Namun, 
pilihan damai memberi nuansa baru dalam lanskap peradaban manusia. Pesan moral 
yang harus ditangkap dari fath Makkah adalah, Islam hendak menceraikan—
setidaknya menjaga jarak—elemen kekerasan dari peradaban manusia. 
”Lompatan kuantum” semacam inilah yang oleh Bellah sering dirujuk sebagai 
”terlalu modern untuk zamannya” (Robert N Bellah, Beyond Belief, 1970). Memang 
Bellah tidak secara spesifik merujuk peristiwa fath Makkah, tetapi pada Piagam 
Madinah (Mitsaq al-Madinah). Memang, banyak eksemplar tradisi nirkekerasan, di 
luar kedua peristiwa itu, yang bisa diklasifikasi sebagai ”lompatan kuantum”. Karena 
itu, menjadi tidak adil jika mengatribusi watak kekerasan sebagai sesuatu yang 
intrinsik dalam Islam. 
Involusi keberagamaan 
Seharusnya apa yang sudah diinisiasi Nabi Muhammad SAW perlu diapresiasi secara 
obyektif sebagai investasi kemanusiaan yang anakronistik pada zamannya, tetapi 
diakronistik untuk peradaban manusia sekarang. Dengan demikian, yang perlu 
diambil dari perilaku Nabi adalah semangat nirkekerasan yang menempatkan 
keselamatan jiwa dan kehidupan manusia sebagai kata kunci yang mendasari 
kesadaran keberagamaan modern. 
Sayang, banyak umat beragama terjebak pemahaman tekstual-skripturalistik dan 
mengesampingkan model keberagamaan kontekstual-transformatif. Tafsir jihad ala 
Noordin M Top adalah salah satu contohnya. Dalam bahasa Sir Muhammad Iqbal 
(Reconstruction of Religious Thought in Islam, 2004:15), banyak umat beragama 
lebih suka mengambil abu, ketimbang api, agama. Semestinya, yang diambil adalah 
yang tersirat dan bukan yang tersurat. 
Perilaku ”mengambil abu ketimbang api” adalah bentuk involusi keberagamaan, 
terutama saat yang mengemuka semangat duplikasi dan replikasi tanpa cadangan atas 
apa yang tampak di permukaan. Kenyataan semacam ini disebabkan proses 
fermentasi sosial-budaya atas sejumlah doktrin keagamaan yang seharusnya 
diapresiasi sebagai kontekstual pada zamannya. 
Proses fermentasi atas doktrin keagamaan bahkan tersedimentasi sebagai praktik atau 
tradisi keagamaan yang diterima secara lumrah dan turun-menurun. Doktrin jihad 
yang semula tidak terkait kekerasan lalu dimaknai secara tunggal sebagai ”perang 
suci”. Ini dapat dilihat, misalnya, dalam kamus bahasa Arab tulisan Elias Antoon, 
Qamus Al-’Asri (1972), jihad dimaknai ”militansi” dan atau ”perang suci”. 
Padahal, sebagaimana ditegaskan Asghar Ali Engineer, semula konsep jihad tidak 
terkait dengan kekerasan. Namun, pengalaman peperangan telah mereduksi 
pemaknaan jihad yang hakiki. Sejatinya, tidak satu pun ayat-ayat jihad yang 
berkonotasi kekerasan atau peperangan. 
Metamorfosis diri 
Dalam konteks ini, puasa adalah memberi ruang dan peluang luas bagi setiap umat 
Islam untuk memetamorfosiskan diri menjadi Muhammad-muhammad kecil di 
tengah kehidupan masing-masing. Dalam diri Muhammad ada eksemplar 
keberagamaan nirkekerasan sebagaimana didemonstrasikan dalam peristiwa 
”penaklukan” Mekkah yang terjadi pada bulan Ramadhan. 
Model keberagamaan semacam ini memungkinkan kita lebih mengedepankan tradisi 
nirkekerasan dalam ruang-ruang kehidupan. Beragama yang benar harus meneladani 
perilaku Nabi dalam setiap aspeknya. Namun, hal demikian tidak bisa dilakukan 
secara membabi buta tanpa mempertimbangkan konteksnya. 
Mari kita ”menyambung” kontinum sejarah yang tonggaknya sudah ditancapkan 
Nabi Muhammad SAW pada zamannya. 
Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya  
  
 


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet