Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Biyanto, .

Dampak Sistemik Fatwa Haram Merokok  
Surabaya Post, Sabtu, 27 Maret 2010 
Oleh: Biyanto 
(Dosen IAIN Sunan Ampel dan aktivis Muhammadiyah Jatim) 
  
            Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah akan 
menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-27 di Universitas 
Muhammadiyah Malang pada 1-4 April 2010. Tentu saja, acara ini akan menarik 
perhatian masyarakat, khususnya warga Muhammadiyah. Sebab, beberapa saat yang 
lalu, tepatnya pada 8 Maret 2010, MTT telah mengeluarkan fatwa hukum merokok. 
Dalam pandangan MTT merokok hukumnya haram karena: (a) 
perbuatan khaba’its [buruk], (b)  menyebabkan kebinasaan dan bahkan merupakan 
perbuatan bunuh diri secara perlahan, (c) membahayakan diri sendiri dan orang lain, 
(d) mengandung zat adiktif dan unsur racun yang berbahaya, (e) perbuatan mubazir 
[pemborosan], dan (f) bertentangan dengan tujuan penetapan syari’ah. Meski 
argumentasi tersebut terbuka untuk diperdebatkan, tetapi masyarakat sesungguhnya 
tidak ada yang menolak jika dikatakan bahwa merokok merupakan perbuatan yang 
dapat merusak kesehatan. Persoalannya, cukup bijaksanakah fatwa haram merokok 
tersebut dikeluarkan dalam kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kita?    
            Karena merokok bagi sebagian orang sudah dianggap budaya dan bahkan 
kebutuhan, maka keputusan tersebut dianggap terlalu keras. Hal ini karena mayoritas 
umat Islam memahami hukum merokok tidak lebih dari makruh. Pandangan resmi 
Muhammadiyah sebelumnya juga memutuskan bahwa merokok pada dasarnya 
termasuk perbuatan ibahah (mubah). Karena itu, tidak mengherankan jika di 
kalangan warga Muhammadiyah fatwa ini disikapi dengan cara beragam. Sebagian 
memahami fatwa ini sudah tepat. Argumentasi yang diajukan pun sudah melingkupi 
berbagai aspek, termasuk agama, medis, sosial, dan ekonomi. Sementara yang lain 
menganggap fatwa haram merokok terlalu berlebihan, kurang bijaksana, dan tidak 
berempati pada petani dan industri tembakau. Apalagi hukum haram merokok 
secara qath’iy tidak ditemukan dalam berbagai teks keagamaan. Keberatan terhadap 
fatwa ini sangat beralasan karena budaya merokok berkaitan dengan banyak sektor 
kehidupan seperti pertanian, perindustrian, perekonomian, dan kebijakan. 
            
Dampak Sistemik 
Jika ditelisik lebih jauh, fatwa haram merokok –meminjam istilah yang marak 
dalam skandal Bank Century- sesungguhnya dapat berdampak sistemik. Dampak 
sistemik fatwa haram merokok ini dapat diamati dari mata rantai yang panjang dan 
melibatkan banyak sektor yang berkaitan dengan rokok. Misalnya, petani tembakau, 
buruh tani yang bekerja di lahan tembakau, pelaku jual beli tembakau, karyawan 
pabrik rokok, pemilik pabrik rokok, pelaku jual beli rokok, dan pembuat regulasi 
industri rokok. Fatwa haram rokok dikatakan berdampak sistemik karena di dalam 
Hadits Nabi Muhammad saw ditemukan adanya larangan orang memperjualbelikan 
sesuatu yang diharamkan. Meskipun konteks hadits ini berkaitan dengan minuman 
keras (khamr) dan babi, tetapi sangat mungkin terjadi analogi hukum untuk 
menjelaskan kedudukan orang yang memproduksi dan memperjualbelikan rokok. 
Dengan logika hukum ini maka siapa pun yang berkaitan dengan industri rokok patut 
khawatir. Sementara para petani tembakau juga khawatir karena dapat dianggap 
memproduksi bahan baku rokok. 
            Harus diakui, bahwa fatwa MTT tentang hukum merokok memang belum 
menjadi keputusan resmi Muhammadiyah. Karena untuk menjadi keputusan resmi 
organisasi fatwa ini perlu terlebih dulu diajukan dalam Musyawarah Nasional 
(Munas) MTT. Jika disepakati dalam Munas, fatwa tersebut juga harus menungga 
untuk ditanfidz (disahkan) oleh pimpinan pusat. Setelah ditanfidz itulah fatwa 
tersebut baru menjadi keputusan resmi. Tegasnya, masih ada beberapa tahapan yang 
harus dilalui untuk menjadikan fatwa hukum merokok sebagai keputusan tetap 
organisasi. Ini berarti masih terbuka peluang munculnya revisi fatwa hukum merokok 
yang lebih arif, bijaksana, dan solutif. 
            Tetapi, masyarakat sudah terlanjur tahu fatwa haram merokok yang 
diputuskan MTT. Karena itu, terbayang pertanyaan dalam pikiran saya bagaimana 
jika keputusan resmi organisasi nanti memperkuat fatwa MTT? Jika ini yang terjadi 
maka patut dilihat efektivitas fatwa tersebut. Bukan saja, bagi masyarakat luas tetapi 
juga di kalangan warga Muhammadiyah. Bagi masyarakat umum, fatwa haram 
merokok yang dikeluarkan oleh MTT ini bukan yang pertama. Sebab, Majelis Ulama 
Indonesia (MUI) juga pernah mengeluarkan fatwa serupa. Tetapi, kita dapat 
mengamati perbuatan merokok rasanya tetap menjadi budaya masyarakat. Ini berarti 
fatwa yang dikeluarkan lembaga-lembaga keagamaan seringkali kurang efektif 
karena tidak memiliki kekuatan hukum positif. Barangkali karena itu, beberapa 
pemerintah daerah telah membuat Peraturan Daerah (Perda) yang melarang perbuatan 
merokok di tempat umum. Sekali lagi, kita menyaksikan betapa regulasi yang dibuat 
pemerintah tersebut kurang bergigi. 
  
Revitalisasi Fungsi Tembakau 
            Agar fatwa haram merokok tidak berdampak sistemik maka yang perlu 
dipikirkan adalah merevitalisasi fungsi tembakau. Cara ini menurut hemat saya lebih 
adil karena tidak akan mematikan rangkaian industri tembakau. Masyarakat, terutama 
para petani tembakau dan kalangan industri, perlu diberikan alternatif. Misalnya, 
dengan menyatakan bahwa tembakau bisa dimanfaatkan untuk kepentingan di luar 
rokok. Beberapa hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tembakau bisa diekstrak 
dan direkayasa sehingga bermanfaat untuk kepentingan kesehatan. Hal ini jelas 
berbeda dengan pandangan umum yang senantiasa menyatakan bahwa daun 
tembakau tidak bermanfaat bagi kesehatan. 
            Penelitian Arief Budi Witarto (2003) dari Pusat Bioteknologi LIPI 
menunjukkan manfaat daun tembakau sebagai reaktor penghasil protein Growth 
Colony Stimulating Factor (GCSF), suatu hormon yang penting untuk menstimulasi 
produksi darah. Dikatakan juga bahwa protein GCSF bisa digunakan sebagai vaksin 
untuk mencegah penyakit kanker. Beberapa ilmuwan kini juga berhasil menggunakan 
tembakau yang telah dimodifikasi secara genetik untuk memproduksi obat penyakit 
diabetes. Daun tembakau pun dapat dimanfaatkan sebagai obat untuk kekebalan 
tubuh. Prof. Pezzotti dari Universitas Verona juga menemukan manfaat daun 
tembakau sebagai penghasil protein obat Human Immunodeficiency Virus (HIV) yang 
menyebabkan penyakit AIDS. 
            Beberapa temuan tersebut jelas menjadi angin segar bagi dunia keilmuan. 
Sebab, tanaman tembakau dapat memperbaiki citra di mata para ahli kesehatan. 
Tembakau yang selama ini hanya diambil manfaatnya untuk bahan baku rokok, 
ternyata dapat digunakan untuk kepentingan kesehatan manusia. Rasanya, pengkajian 
yang mencoba untuk merekayasa manfaat tembakau perlu terus dilakukan. 
Pemerintah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga penelitian, dan kalangan industri, 
perlu melakukan kerjasama yang sinergis untuk mengemban tugas mulia ini. 
            Semakin banyak temuan yang menunjukkan manfaat tembakau selain untuk 
rokok, maka para petani dan industri yang memanfaatkan tembakau sebagai bahan 
baku tidak akan gulung tikar dengan adanya fatwa haram merokok. Bahwa merokok 
dapat merusak kesehatan adalah pandangan yang secara common sense diakui 
kebenarannya oleh masyarakat. Tetapi, fatwa hukum merokok haram yang tidak 
diikuti dengan solusi pasti akan menimbulkan persoalan lain. Maka, dalam konteks 
inilah fatwa yang dikeluarkan MTT perlu mempertimbangkan banyak hal sehingga 
lebih berempati pada petani dan dunia industri.*** 
  
 


Dampak Sistemik fatawa haram Merokok

Pencalonan Figur Nonkader dalam Pilkada  
Jawa Pos, Rabu 24 Maret 2010 
Oleh: Biyanto 
            
 
ADA fenomena menarik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) yang akan 
diselenggarakan di 18 kabupaten/kota di Jatim sepanjang 2010. Fenomena itu adalah 
munculnya banyak calon nonkader yang diusung partai politik (parpol) atau 
gabungan parpol. Salah satunya, pasangan calon wali kota (cawali) dan calon wakil 
wali kota (cawawali) yang bakal running dalam pilwali Surabaya. Sejauh ini, 
setidaknya terdapat lima pasangan cawali dan cawawali. Yakni, Tri Rismaharini-
Bambang D.H. (PDIP), Arif Afandi-Adies Kadir (Demokrat dan Golkar), Bagio 
Fandi Sutadi-Mazlan Mansyur (PKB dan Gerindra), Fandi Utomo-Yulius Bustomi 
(PKS, PDS, PKNU, dan PPP), serta Fitra Djaja-Naen Soeryono (independen).  
Jika ditelisik lebih jauh, dapat dikatakan tidak semua pasangan calon yang 
diberangkatkan oleh parpol atau gabungan parpol tersebut merupakan kader partai 
pengusung. Misalnya Tri Rismaharini yang diusung PDIP. Selama ini, Tri 
Rismaharini lebih dikenal sebagai profesional dan birokrat yang berkarir cemerlang. 
Sebelum mencalonkan diri, dia adalah pejabat karir yang sangat sukses menakhodai 
Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP), Balitbang, dan Bappeko Surabaya. 
Demikian halnya dengan Bagio Fandi Sutadi (Pak Tadi), jelas bukan kader PKB dan 
Gerindra. Pak Tadi adalah pejabat yang memulai karir dari bawah dengan jabatan 
terakhir sebagai asisten wali kota Surabaya.  
Ada juga nama Fandi Utomo yang menjadi aktivis Partai Demokrat, tetapi diusung 
gabungan parpol lain. Selain aktivis partai, mantan tim pemenangan Susilo Bambang 
Yudhoyono di Surabaya itu dikenal sebagai pengusaha sukses. Bahkan, keberhasilan 
Fandi Utomo menyandingkan PKS, PKNU, dan PPP dengan PDS dapat dianggap 
sebagai capaian luar biasa. Sebab, gabungan parpol pengusung pasangan Fandi 
Utomo-Yulius Bustomi sangat pluralis. Ada perbedaan ideologis yang sangat 
menonjol di antara gabungan parpol pengusung. Catatan khusus layak diberikan 
kepada PKS yang mau bergabung dengan PDS untuk mengusung pasangan calon 
nonkader. Bukan hanya publik yang dibuat terkejut. Kader dan simpatisan PKS pun 
tidak pernah memperkirakan sebelumnya. Tidak mengherankan, pilihan politik PKS 
itu dianggap aneh. Apalagi, terdengar suara miring yang menyatakan bahwa pilihan 
tersebut sesungguhnya tidak gratis. Jika kabar itu benar, tentu saja tabiat politik 
aktivis PKS sangat tidak sesuai dengan citra yang selama ini ditampilkan di depan 
publik.  
Sebelumnya, PKS menyosialisasikan Yulyani, kader terbaik dan anggota DPRD 
Surabaya periode 2004-2009, untuk diusung sebagai cawali atau cawawali. Tim 
pemenangan Yulyani pun telah dibentuk dan bekerja. Tetapi, tiba-tiba elite PKS 
mengalihkan dukungan kepada Fandi Utomo-Yulius Bustomi. Kader dan simpatisan 
PKS yang terkenal militan juga dibuat terkejut. Bahkan, hingga kini belum ada 
penjelasan yang memuaskan mengenai pilihan politik PKS. Padahal, dalam Pemilu 
2009 PKS merupakan partai pemenang ketiga bersama PKB dan Golkar. Mereka 
sama-sama memperoleh lima kursi di DPRD Surabaya. Fenomena pencalonan figur 
nonkader dalam pilkada patut mendapatkan penjelasan. Menurut saya, ada beberapa 
alasan yang kiranya dapat menjelaskan ketertarikan parpol atau gabungan parpol 
mengusung calon nonkader. Pertama, dalam era pilkada langsung oleh rakyat, 
memang dibutuhkan figur yang populer. Karena itu, sebelum membuat keputusan, 
partai senantiasa mengadakan survei dulu mengenai popularitas dan elektabilitas 
calon. Figur yang disurvei biasanya merupakan tokoh yang populer atau mereka yang 
mendaftar melalui parpol tersebut. Berdasar hasil survei itulah, calon diputuskan. 
Karena parpol biasanya membuka pendaftaran secara terbuka, banyak calon nonkader 
yang mendaftar. Dengan demikian, sangat dimungkinkan hasil survei dimenangi 
calon nonkader yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi. Dengan 
mengandalkan figur yang memiliki popularitas dan elektabilitas tinggi, tidak peduli 
kader atau nonkader, peluang memenangi pilkada akan terbuka. 
Kedua, harus diakui parpol sering tidak mempersiapkan secara serius kader 
terbaiknya untuk maju dalam pilkada. Bisa juga dikatakan parpol sesungguhnya 
kekurangan kader yang berkualitas, populer, dan memiliki elektabilitas tinggi. 
Kondisi itu jelas harus menjadi otokritik bagi parpol dalam menyelenggarakan 
kaderisasi. Di samping itu, minimnya kader berkualitas disebabkan buruknya sistem 
perekrutan keanggotaan dalam parpol. Faktor tersebut penting menjadi perhatian. 
Sebab, sering kader partai yang memiliki loyalitas tinggi, kredibel, dan dukungan 
basis massa riil harus kalah bersaing dengan calon baru yang punya kekuatan 
finansial. Fenomena itu dapat diamati dalam setiap pemilihan ketua partai, rekrutmen 
calon anggota legislatif, dan pencalonan kepala daerah. Dalam beberapa even politik 
tersebut, sering terjadi marginalisasi kader yang telah berkeringat, menunjukkan 
loyalitas, bahkan berdarah-darah dalam memperjuangkan parpol. Kader itu dipaksa 
mengalah kepada pendatang baru yang belum maksimal berjuang, tetapi memiliki 
modal dan kedekatan dengan elite parpol.  
Ketiga, pilihan parpol terhadap figur nonkader sering didasarkan pada kalkulasi 
untung rugi. Tegasnya, ada hitung-hitungan ekonomi yang melatarbelakangi pilihan 
parpol ketika mengusung calon dalam pilkada. Maka, tawar-menawar harga antara 
calon dan parpol pengusung dan pendukung menjadi fenomena yang lumrah. Para 
calon jelas membutuhkan parpol sebagai kendaraan politik untuk dapat berkompetisi 
dalam pilkada. Parpol pengusung pun tidak akan memberikan kendaraan secara 
gratis. Dengan dalih membesarkan partai, biaya sosialisasi, biaya logistik, dan 
kepentingan tim pemenangan, parpol biasanya mengajukan penawaran harga. Jadilah 
para calon itu ibarat sapi perahan parpol. Akibat budaya politik yang high cost 
tersebut, para calon harus menyiapkan modal yang besar untuk maju dalam pilkada. 
Barangkali merasa telah mengeluarkan modal, yang ada dalam benak pikiran calon 
adalah mengembalikan modal secepatnya ketika memenangi pilkada. Dari situlah 
praktik penyelewengan jabatan itu dimulai. Maka, tidak mengherankan upaya 
pemberantasan budaya korupsi sering harus menghadapi jalan berliku nan terjal.  
Dari beberapa alasan tersebut, tampaknya, penjelasan yang begitu dominan untuk 
dipahami publik adalah argumentasi ketiga. Karena itu, tidak mengherankan jika 
kemudian publik pun mengenal istilah mahar politik, ongkos politik, money politics, 
bahkan sedekah politik. Intinya, fenomena pencalonan figur nonkader itu sangat 
berkaitan dengan masalah finansial. Apalagi, tabiat di kalangan politisi selalu 
menekankan politik kepentingan. Juga ada guyonan di kalangan politisi bahwa 
perbedaan pendapat adalah hal biasa. Yang tidak boleh terjadi adalah perbedaan 
pendapatan.  
Budaya tersebut jelas selaras dengan doktrin politik yang menyatakan, "Who gets 
what, when, and how." Pernyataan itu menjelaskan bahwa politik berkaitan dengan 
persoalan mengenai siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana caranya. Dalam 
politik juga dikenal pernyataan tidak ada musuh yang abadi. Yang ada adalah 
kepentingan abadi. Artinya, jika kepentingan sudah ketemu, segala persoalan dapat 
dibicarakan. (*/mik)  
Biyanto, Dosen Prodi Politik Islam IAIN Sunan Ampel  
  
 


Pencalonan Figur Nonkader Dalam Pilkada

Prof Dr, Nur Syam

Relasi Simbolis NU-Politik

Akh., Muzakki

HOME BERITA UTAMA INTERNASIONAL POLITIKA OPINI EKONOMI BISNIS SPORTIVO METROPOLIS EVERGREEN DETEKSI SHOW SELEBRITI MINGGUAN
  Kamis, 23 September 2010 search
 
Utama
Cover Story
Festival Ramadan
Visite
Hukum & Kriminalitas
Ruang Publik
Interaktif
Sidoarjo-Gresik
Politik Pemerintahan
People & Chat
Jejajah Nil
[ Rabu, 08 September 2010 ]
Idul Fitri Politik
OLEH: AKH. MUZAKKI*
IBNU Faris, ilmuwan bahasa, dalam kitabnya Maqayis al-Lughah (V: 510) menjelaskan bahwa
kata "al-fitr" yang terambil dari Bahasa Arab menunjuk pada pembukaan potensi sesuatu dan
penampakan ke permukaan. Orang sering mengasosiasikan "al-fitr" sebagai potensi kesucian.
Dengan demikian, Idul Fitri berarti kembali pada potensi kesucian diri yang steril dari berbagai
noda.
Setiap  orang  menyambut  Idul  Fitri  dengan  penuh  semangat  sesuai  dengan  kemampuan.
Hampir tidak ada masyarakat muslim yang melewatkan begitu saja Idul Fitri.
Pada satu sisi, mereka memandang Idul  Fitri  sebagai puncak kemenangan dari  perjuangan
panjang  yang berupa kekuatan menahan diri  (imsak)  selama sebulan penuh dari  berbagai
godaan.  Mereka  harus  mengendalikan  diri.  Pada  sisi  lain,  mereka  juga  melihat  Idul  Fitri
sebagai  pintu  masuk  untuk  menjalani  kehidupan  baru  setelah  masa  pendadaran  selama
Ramadan.
Bagi warga metropolis, Idul  Fitri  tahun ini sangat spesial. Selain momen religius, Idul Fitri
tahun  ini  merupakan  momen  politik  yang  akan  menentukan  kehidupan  publik  Surabaya
selama periode kepemimpinan baru lima tahun ke depan.
Mengapa begitu? Penyebabnya, proses panjang suksesi kepemimpinan politik melalui pilwali di
metropolis segera berbuah penahbisan pasangan pemenang pilwali Surabaya, Tri Rismaharini-
Bambang D.H., sebagai penguasa baru.
Sebagai retrospeksi  sejarah, inti  pilwali  Surabaya berjalan empat bulan, Mei-Agustus 2010.
Hasilnya, pasangan Risma-Bambang ditetapkan sebagai pemenang.
Pelantikan  pasangan  pemenang  tinggal  menunggu  hitungan  hari.  Persiapan  sedang
dirampungkan DPRD Kota Surabaya. Tentu warga metropolis  sedang menunggu kebijakan-
kebijakan  segar  pengembangan  kota  yang  dijanjikan  pasangan  tersebut  pada  masa
kampanye.
Bagi warga metropolis, Idul Fitri tahun ini jelas melintasi batas-batas ritual religius. Idul Fitri
tahun ini bukan sekadar pembuka bagi munculnya kesucian diri. Idul Fitri tahun ini juga tidak
sekadar menjadi pembuka bagi potensi spiritual keagamaan.
Idul Fitri kali ini menjadi momen politik pembuka "kesucian diri" publik ke permukaan melalui
munculnya  pemimpin  baru  yang  dihasilkan  melalui  proses  panjang  pilwali.  Proses  legal
berlangsung  sejak  Risma-Bambang  disahkan  sebagai  pemenang  pilwali  oleh  Mahkamah
Konstitusi. Kini proses teknis sedang dipersiapkan.
Dalam proses panjang munculnya kepemimpinan baru tersebut, berbagai bentuk fragmentasi
sosial politik tidak bisa dihindari. Itu merupakan akibat dari adanya kontestasi politik. Ekspresi
dukung-mendukung hingga kampanye hitam mewarnai proses itu.
Hasil akhir penghitungan suara pilwali segera bisa menjelaskan peta basis dukungan dari tiap
calon. Peta basis dukungan tersebut tidak serta-merta dimaknai dengan pemberian preferensi
yang berlebihan.
Peta basis dukungan memang penting untuk diketahui pada proses panjang kontestasi politik,
seperti  pilwali.  Namun,  saat  kepemimpinan  baru  lahir,  tidak  boleh  ada  diskriminasi  hak
berdasar  pemberian  privilege  kepada  basis  dukungan.  Kepemimpinan  baru  justru  harus
mampu  menarik  semua  potensi  masyarakat  untuk  masuk  ke  dalam.  Itu  menjadi  bahan
pertimbangan  lahirnya  kebijakan  publik  untuk  semua.  Kepemimpinan  baru  ditakar
kemampuan pengoptimalan potensi sosial untuk kebaikan semua.
Publik pun begitu. Kalau saja fragmentasi sosial politik muncul ke permukaan selama pilwali,
hal  tersebut sangat tidak perlu dilestarikan. Ini  saat yang tepat agar berbagai potensi  tiap
anggota atau warga metropolis dimunculkan ke permukaan.
Percayalah, tidak ada anggota masyarakat yang lebih dalam segalanya daripada lainnya. Tidak
ada anggota masyarakat yang lebih miskin dalam segalanya daripada lainnya. Semua tidak
bisa lepas dari plus dan minus. Setiap anggota masyarakat memiliki potensi masing-masing
yang bisa saja tidak dimiliki lainnya.
Nah, Idul Fitri kali ini menjadi saksi kepemimpinan baru Kota Surabaya. Momen tersebut tentu
harus bisa segera dimanfaatkan pimpinan baru itu sebagai momen refleksi untuk kebajikan
Surabaya. Setiap jengkal  kebijakan layak dibangun dari  potensi  warga kota. Setiap potensi
warga kota layak dimanfaatkan untuk membangun Kota Surabaya.
Berdasar makna tersebut, warga metropolis tidak saja harus menampakkan potensi spiritual
 
Tol Tengah Kota Bukan
Solusi
Tol Surabaya-Solo
Jangan Sampai Politik
Masuk Kampus
Apa Sudah Diserahkan ke
Pemkot
HALAMAN KEMARIN
Wali Kota Environmentalis
Memaknai Kaum Urban
sebagai Subjek
Dua Sisi Pedagang Kaki
Lima
Facebook Pisau Bermata
Dua?
Parkir Motor kok Rp 2 Ribu
Rambu Belum Nyala
Terapkan Pasal
Pembunuhan pada
Kecelakaan Bus
Masalah Birokrasi
Tunjangan Profesi Pendidik
Pentingnya Menjaga Taman
Kota
Problem Kejahatan Jalanan
Agenda Kota | Bursa Kerja | Social Community | Surat Pembaca   
Jawa Pos | Selalu Ada yang Baru! http://jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=154325
1 of 2 23/09/2010 13:28
keagamaan ke permukaan. Mereka juga perlu menampakkan semua potensi sosial politik ke
permukaan demi pengembangan Kota Surabaya.
Karena itu, Idul Fitri mesti memberikan semangat dan energi baru bagi kota metropolis. Idul
Fitri  kali  ini  juga  berarti  kembalinya  potensi  sosial  politik  warga  metropolis  kepada  roh
pengembangan Kota Surabaya. Selamat Idul Fitri menuju kebaikan religius, sosial, dan politik
Surabaya demi kebaikan semua warga metropolis. (*/c12/mik)
*)  Dosen  IAIN  Sunan  Ampel  Surabaya, alumni  Doctoral  Political  History  The University  of
Queensland, Australia
HOME BERITA UTAMA INTERNASIONAL POLITIKA OPINI
EKONOMI BISNIS SPORTIVO METROPOLIS EVERGREEN DETEKSI
SHOW SELEBRITY MINGGUAN Copyright @2008 IT Dept. JawaPos
Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 60234 Jawa Timur - Indonesia
Phone. (031) 8283333 (Hunting), Fax. (031) 8285555
Jawa Pos | Selalu Ada yang Baru! http://jawapos.co.id/metropolis/index.php?act=detail&nid=154325
2 of 2 23/09/2010 13:28


Metropolis

Muhamad As’ad, .

Home Paper Edition Weekender Youthspeak Public Blog NIE Study abroad Login  Register
News Editor's Choice National Archipelago Business Jakarta World Sports Views Opinion Readers' forum Site Map
Monday, December 13, 2010 12:29 PM Follow us on     Search  GO
A  | A  | A  |
Obama’s visit and lessons from Indonesian Islam
Muhamad As’ad, Surabaya | Sat, 12/11/2010 11:53 AM | Opinion
US President Barack Obama’s recent visit to Indonesia gave much hope, at
least for its people, that Indonesia might do something more in an international
context.
His visit sparked the idea that Indonesia made a deep impression on Obama. It
is remarkable to see that he remembered and probably learned many things
from this country as a young child — not only about food such as sate and bakso
but about Indonesian values.
Specifically, that Indonesia, the world’s largest Muslim-majority nation and third
largest democracy, has shown itself to be a religious and tolerant country.
In the context of Indonesian Islam, this statement can be regarded as positive
and negative, especially when related to the real conditions in our country.
By saying it is positive it means that Obama has understood well the true
tradition of Indonesian Islam. Historically speaking, Islam came to Indonesia
peacefully and not by the sword.
By mostly using its sufi tradition i.e. walisongo, Islam was welcomed by local
traditions.
It happened because Islam did not want to attack rigorously other traditions.
Instead, Islam used a cultural approach through trade and intermarriage that
eventually converted Indonesia to Islam. This fact gives great support to the
premise that Indonesian Islam was founded on tolerance.
However, what has happened recently in our country contradicts the idea that
Indonesian Islam is tolerant, specifically the development of transnational Islam
and Islamic organizations that create fear by spreading violence throughout the
country.
Take for instance the transnational Islamic caliphate idea that emerged from the
Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) movement. This idea was unknown in the history
of Indonesian Islam.
It was mainly imported from other countries that were completely different from
our culture. It is distinct from Indonesian Islam, which has embraced democracy
since Indonesian independence.
Furthermore, the never-ending violence perpetrated by several organizations
against non-Muslims and also fellow Muslims worsens the international image of
Indonesian Islam.
For example the Ahmadiyah group has been repeatedly attacked. We can
mention several such incidents, such as in 2005 when the Islam Defenders Front
OPINION
Law revision is key to protecting workers
RI domestic helpers expected to work with
no tools of trade
BDF: RI’s image campaign?
Indonesian Muslim intellectuals and ICMI
Golkar exits, PDI-P enters?
+ index
15-year-old Voni Darlina grabs women’s
Masters titles
Hard-line Islamists break up church
service
Yogyakartans face mounting calls to settle
divisive issue
Judicial institutions violate citizens’ rights
to information
TII calls on youth to fight graft
+ index
More Opinion News
Paper Edition
Obama’s visit and lessons from Indonesian Islam | The Jakarta Post http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/11/obama’s-visit-and-lesso...
1 of 3 13/12/2010 12:30
(FPI) attacked Ahmadiyah’s headquarters in West Java or in October incident
when an Ahmadiyah mosque was burned down.
Surprisingly, this situation was worsened by an edict from the Indonesian Ulema
Council (MUI) that said Ahmadiyah was non-Islamic and a deviant sect. The
government’s reaction to this issue — issuing a joint ministerial decree “to
freeze” the activities of the Ahmadiyah sect — legitimized the perception that
Indonesian Islam was not tolerant.
Nonetheless, Obama’s visit as well as his hope that Indonesia might play an
important role in the 21st century — especially when he mentioned Bhinneka
Tunggal Ika (unity in diversity) — could be a turning point for Indonesian Islam
for showing its real character in accordance with its tolerant basis.
This goal may be achieved if several conditions are fulfilled. First, Indonesian
Islam must return to its basis, reflecting its introduction to the archipelago.
By upholding this basic and rooted tradition, Indonesian Muslims can
consistently act tolerantly and with respect for other faiths.
This means that Indonesian Muslims must be assertive and refuse any spirit or
ideology which deviates from our tradition, including transnational Islam thought
that condemns democracy and Islamic group which support violence.
Second, Indonesia has to spread this spirit of tolerance to the world. It is well
known that Indonesia is the world’s largest Muslim majority country.
This fact gives us a legitimate basis for representing Islam to the world. Its
democracy gives Indo-
nesia more credibility than the Middle Eastern countries in the region where
Islam was born.
Based on those factors, Indonesia can go further, representing Islam and
fostering a dialogue with the western countries on Muslim-Western relations.
It can be said that dialogue with Indonesia means a dialog with Islam. This goal
dovetails with the hope of Obama to repair the relationship between the US and
Muslim communities.
Third, the Indonesian government must be consistent and show the world that
Indonesia is a tolerant country. Therefore, the government must eradicate any
violence related to the freedom of religion which happens many times in this
country.
If necessary, the government can dismiss any organization which promotes
violence because it goes against our Constitution, especially article 29,
paragraph 2, which states: “The state will guarantee the freedom of everyone to
adhere to their respective religion and to perform their religious duties in
accordance with their religion and faith.”
By constantly implementing these three ideas, it can be guaranteed that
Indonesia can play an important role in the international context especially
representing the interest of Muslim communities vis a vis their western
counterparts.
It can be said that dialogue with Indonesia means a dialog with Islam. This goal
dovetails with the hope of Obama to repair relationship between US and the
Muslim world.
Obama’s visit and lessons from Indonesian Islam | The Jakarta Post http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/11/obama’s-visit-and-lesso...
2 of 3 13/12/2010 12:30
The writer is a lecturer at the State Institute for Islamic Studies (IAIN),
Surabaya.
 |  |  |  | submit to reddit |  |  |  |
Related News >>
Crowds happy to catch glimpse of Obama
No changes yet to Obama's travel itinerary: Govt
Obama’s visit to positively impact on Bali tourism
Obama’s forgettable visit to Indonesia
Post Comments  |  Comments (2)
Orang Islam, Jombang | Mon, 13/12/2010 - 08:12am
I'm really agree with the writer's arguments...
Any ideology different from Indonesian Islam must be rejected...
Inluding FPI, HTI or even the hardliner salafi movement...
Indonesian Islam is peace and tolerant.. it's not violence...
flag
Indonesia Maju, Taiwan | Sun, 12/12/2010 - 11:12am
Thank You for your effort !!
flag
Life Sci-Tech Environment Body & Soul Art & Design Culture Lifestyle Entertainment People Features
News & Views Headlines National Archipelago Business Jakarta World Sports Special Report Opinion Readers' forum
Home  Company Profile  Online Media Kit  Print Media Kit  Weekender Media Kit  About Us  Contact Us  Site Map
Copyright © 2008 The Jakarta Post - PT Bina Media Tenggara. All Rights Reserved.
Obama’s visit and lessons from Indonesian Islam | The Jakarta Post http://www.thejakartapost.com/news/2010/12/11/obama’s-visit-and-lesso...
3 of 3 13/12/2010 12:30


Obama’s visit and lessons from Indonesian Islam

 Kamis, 23 September 2010
  Berita Analisa 
Pemimpin Amatiran
Hariman Siregar
Pendiri Indonesian Democracy
Monitor (InDEMO)
Isu Reshuffle Kabinet
M Alfan Alfian
Direktur Riset Akbar Tandjung
Institute
Berbagai Hambatan
Memberantas Korupsi
Romli Atmasasmita
Guru Besar Unpad Bandung
Hak Konstitusional
Warga
Hendardi
Ketua Badan Pengurus Setara
Institute
Pelaksanaan
Komitmen<
Haryono Suyono
Mantan Menko Kesra
Mengevaluasi Sukses
Puasa
Nur Syam
Guru Besar IAIN Surabaya
Menimbang Proyeksi
BI Rate
Ryan Kiryanto
Analis ekonomi dan keuangan
RI-Malaysia,
Siapa Lebih Rugi?
Pande Radja Silalahi
Ekonom senior CSIS
Ketua KPK dan Kasus
Politik
Maqdir Ismail
Advokat, dosen FH
Universitas Al Azhar Indonesia
Esensi Idul Fitri
Syofyan Saad
Guru Besar Universitas Al
Azhar Indonesia
Mudik Lebaran
Rohmad Hadiwijoyo
Dalang dan CEO RMI Group
Ingat yang Terlupa
Rosihan Anwar
Wartawan Senior
arsip  
 
 
Mengevaluasi Sukses Puasa
Nur Syam
Guru Besar IAIN Surabaya
Jumat, 17 September 2010
Secara  normatif,  puasa  Ramadhan  yang  dilanjutkan  dengan
perayaan Idul Fitri baru saja berlalu. Puasa Ramadhan dilakukan
selama  sebulan  penuh.  Tetapi,  sebagaimana  tuntunan  Nabi  Muhammad
Saw,  puasa  selama  sebulan  tersebut  memiliki  makna  sama  dengan
melaksanakan  puasa  selama  sepuluh  bulan.  Ini  jika  puasa  tersebut
berlangsung  sukses,  dilakukan  secara  maksimal,  dengan  imanan  wa
ihtisaban.
  Puasa sesungguhnya bukan hanya ibadah fisik atau mendekonstruksi
pola makan dan minum saja. Yang jauh lebih penting, puasa merupakan
ibadah  rohani  atau  pelatihan  batin  agar  kita  menjadi  peka  terhadap
berbagai  penyimpangan, baik yang bercorak individual  maupun komunal.
Yang individual adalah melakukan penyimpangan secara orang per orang.
Sedangkan  yang  komunal  adalah  tindakan  penyimpangan  secara
berjamaah, misalnya, melakukan mark up pajak dan korupsi berjamaah.
  Sebagai  pelatihan  batin,  puasa  tentu  akan  dapat  diketahui
dampaknya bagi kehidupan individu dan sosial pascapuasa, ada perubahan
atau tidak. Jika di waktu puasa, orang bisa mengatakan inni shaimun atau
"saya  sedang  berpuasa,"  maka  pascapuasa  semestinya  juga  bisa
menyatakan hal yang sama. Puasa harus memberikan manfaat bagi sikap,
tingkah laku, dan perbuatan yang lebih baik ke depan.
  Dalam konteks ini, puasa memiliki general meaning, yaitu menahan
untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma
agama dan norma sosial, yang keduanya tentu saling terkait. Puasa bukan
hanya  menahan  makan  dan  minum di  siang hari,  tetapi  juga  menahan
semua hal yang bertentangan dengan norma-norma kebenaran, keadilan,
dan kemanusiaan secara umum.
  Pascapuasa,  ternyata  masih  banyak  terjadi  berbagai  tindakan
menyimpang. Masih banyak kasus korupsi, abuse of power, kekerasan atas
nama agama dan tindakan penyimpangan yang lain. Padahal, seharusnya
puasa menjadi tolok ukur tentang keberagamaan kita, yakni keberagamaan
yang memberi rahmat kepada umat manusia.
  Mungkin  di  antara kita  ada yang bersemangat  agama luar  biasa,
sehingga  sampai  harus  berkeinginan  menafikan  yang  lain.  Untuk
keyakinannya  itu,  lalu  harus  melakukan  tindakan  kekerasan.  Terhadap
yang  seperti  ini,  kita  sungguh-sungguh  bisa  bertanya  apakah  memang
beragama harus seperti itu.
  Maka, imbauan agar kita menahan diri  sebenarnya sangat relevan
dengan makna puasa dalam pengertian yang umum. Bahwa puasa memang
dimaksudkan agar seseorang menahan diri dari amarah atas nama apa pun,
termasuk amarah atas nama agama.
  Demikian pula seseorang juga selayaknya menahan diri dari berbagai
tindakan penyimpangan, baik individual maupun komunal. Sebab, indikator
Suara Karya Online http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=261972
1 of 2 23/09/2010 13:30
keberhasilan puasa adalah ketika kita bisa menahan diri  dari  melakukan
tindakan  yang tidak  relevan  dengan  norma  agama  dan  sosial.  Wallahu
a'lam bi al shawab.***
Politik |  Hukum |  Ekonomi |  Metropolitan |  Nusantara |  Internasional |  Hiburan | 
Humor |  Opini |  About Us
Copy Right ©2000 Suara Karya Online
Powered by Hanoman-i
Suara Karya Online http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=261972
2 of 2 23/09/2010 13:30


Mengevaluasi Sukses Puasa

Ahmad Zainul, Hamdi

Potret Buram HAM Jatim  
Jawa Pos, Selasa, 2 Februari 2010 
Oleh: Ahmad Zainul Hamdi 
  
BERTEPATAN dengan 100 hari pemerintahan SBY-Boediono pada 28 Januari 2010, 
Center for Marginalized Communities Studies (CMARs) merilis laporan Tahunan 
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Jawa Timur 2009. Inti laporan itu 
membelalakkan mata banyak pihak. Sebab, Jawa Timur yang selama ini dianggap 
sebagai provinsi yang cukup memberi ruang bagi pluralisme -yang berarti 
pemenuhan HAM dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan cukup baik- 
ternyata tidak seideal itu. 
Memang, dari perspektif tertentu, penilaian tersebut bisa diterima. Dalam kasus 
Ahmadiyah, misalnya, Jawa Timur bisa dianggap sebagai wilayah surga jika 
dibanding Jawa Barat. Tapi, pandangan itu segera terkoreksi dengan adanya kasus 
perusakan sebuah musala di Blitar, Januari 2009, hanya karena dicurigai sebagai 
pusat dakwah Jamaah Ahmadiyah.  
Laporan monitoring selama 2009 tersebut menggambarkan buramnya kondisi 
pemenuhan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Timur. Jika 
pemaksaan keyakinan dan kekerasan agama menjadi indikator kuat absennya 
semangat pluralisme, catatan Jawa Timur tidak kalah merah dari wilayah lain.  
Hasil monitoring CMARs sejak Oktober 2009 saja memperlihatkan bahwa 
kriminalisasi keyakinan di Jawa timur tersebar di semua wilayah dengan intensitas 
tinggi. Misalnya, Oktober lalu, Komunitas Among Tani Majapahit, sebuah komunitas 
kebatinan lokal di Kabupaten Madiun, dipaksa tidak lagi melakukan ritual yang telah 
mereka lakukan selama ini oleh massa yang menamakan diri Forum Keadilan 
Masyarakat Babadan (FKMB) dengan tuduhan aliran sesat.  
Pada pertengahan bulan yang sama, ratusan warga di Pamekasan membongkar paksa 
panggung pengajian kelompok Sholawat Wahidiah. Akhir Oktober, terjadi 
pemaksaan keyakinan dengan dalih aliran sesat terhadap Santriloka di Mojokerto. 
Pada saat bersamaan, hak-hak keyakinan komunitas Bahai di Tulungagung terancam 
setelah difatwa sesat oleh MUI.  
Deretan kasus tersebut hanyalah sebuah contoh. Kasus-kasus itu bisa ditambahkan 
hingga mencapai puluhan dengan detail-detail yang mungkin akan menghabiskan 
ratusan halaman. Kesimpulan umumnya adalah tingginya kriminalisasi keyakinan 
dan kekerasan terhadap aliran-aliran keagamaan yang dihakimi sebagai sesat. Selain 
itu, dukungan terhadap upaya syariatisasi Jawa Timur tampak semakin luas dan 
terbuka. 
*** 
Secara umum, pola kekerasannya selalu sama. MUI mengeluarkan fatwa sesat atas 
kelompok tertentu yang ditindaklanjuti dengan desakan kepada negara untuk 
melarang aliran tersebut secara resmi. Desakan itu biasanya disertai tekanan melalui 
kekuatan massa yang sering berwujud kekerasan terhadap korban. Aktor-aktor 
negara, terutama Bakorpakem (Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan 
Masyarakat), kemudian membuat keputusan resmi tentang sesatnya aliran tertentu, 
baik karena alasan teologis berdasar fatwa MUI maupun karena alasan ketertiban 
umum.  
Karena kasus-kasus kriminalisasi itu selalu menyertakan kekuatan massa, dalam 
banyak kasus, masyarakat akhirnya mengambil inisiatif untuk secara langsung 
bertindak kekerasan terhadap kelompok yang dituduh sesat. Berikutnya diambil MUI 
bersama aktor-aktor negara untuk membubarkan secara resmi, kemudian memproses 
tokoh-tokoh aliran yang bersangkutan sebagai kriminal. 
Kondisi tersebut setidaknya bisa dilihat dari dua level: negara dan masyarakat. Dari 
level negara, hal itu membuktikan bahwa sesungguhnya jaminan kebebasan 
beragama dan berkeyakinan hanyalah sebuah mitos. Meski konstitusi nasional 
menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan dan pemerintah Indonesia telah 
meratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik yang kemudian 
dilanjutkan dengan pengesahan UU No 39/1999 yang di dalamnya secara tegas 
menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan, kriminalisasi keyakinan sampai 
sekarang tetap marak dengan berlindung di balik pasal-pasal penodaan agama.  
Hal itu semakin menyesakkan karena apa pun pola kekerasan yang terjadi, aparat 
pemerintah dan penegak hukum terlibat dalam pelanggaran HAM, baik by 
commission (tindakan tersengaja) maupun by ommission (pembiaran). 
Sementara itu, dari level masyarakat, hal tersebut mengindikasikan adanya 
kerentanan dalam masyarakat kita. Banyaknya kriminalisasi keyakinan yang 
diinisiasi masyarakat secara langsung merupakan dampak perilaku serupa yang 
dilakukan elite. Itulah yang kita sebut istilah kekerasan yang menular. 
Penularan tersebut terjadi dari level negara ke masyarakat dan dari satu kelompok 
masyarakat ke kelompok masyarakat lain. Mudahnya, penularan kekerasan tersebut 
terjadi karena sesunguhnya masyarakat kita, sekali lagi, adalah masyarakat yang 
rentan akibat rendahnya kesadaran diri sebagai warga negara serta terbatasnya pilihan 
yang tersedia dalam kehidupan mereka. Kondisi itu mengakibatkan masyarakat 
rentan terhadap setiap provokasi.  
Dari sini terlihat bahwa Jawa Timur bukanlah provinsi yang bersih dari 
kecenderungan kriminalisasi keyakinan yang sedang marak di mana-mana. Provinsi 
di ujung timur Pulau Jawa ini, dengan berbagai levelnya, telah memperlihatkan 
dirinya sebagai bagian dari gegap gempita upaya penyeragaman dan penghancuran 
keragaman. Baik dengan kekerasan maupun berlindung di balik ambiguitas regulasi 
maupun gabungan keduanya. 
Jika itu kenyataannya, tidaklah salah mengatakan bahwa potret buram HAM di Jawa 
Timur dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan menjadi salah satu penanda 
hitam bagi program 100 hari pemerintahan SBY-Boediono. Jika program 100 hari 
tersebut dicanangkan untuk memulai sebuah pemerintahan yang kredibel, legitimate, 
dan beradab, persoalan kebebasan beragama merupakan pekerjaan rumah yang perlu 
segera diselesaikan. 
Menyadari itu semua, pemerintah perlu mempertimbangkan berbagai faktor yang 
memberi andil kuat terhadap berbagai kisah pilu wajah HAM kita ini. Faktor-faktor 
itu terentang mulai pasal-pasal penodaan agama warisan rezim otoriter Orde Baru 
yang hingga saat ini masih mengeram dalam KUHP sampai berbagai regulasi 
diskriminatif yang marak diproduksi, baik di level nasional maupun daerah.  
Yang tidak kalah penting adalah mempertimbangkan ulang Bakorpakem dan MUI 
yang dalam banyak kasus menjadi aktor yang paling bertanggung jawab atas 
kriminalisasi keyakinan seseorang atau komunitas. (*/mik) 
*Penulis adalah kepala Departemen Penelitian dan Advokasi CMARs (Center for 
Marginalized Communities Studies) Surabaya dan dosen IAIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
  
 


Potret Buram HAM Jatim

Nur, Syam

Integritas Pemimpin  
Suara Karya Online, Jumat, 5 Februari 2010 
Oleh: Nur Syam 
  
Pada era reformasi ini yang tetap menarik untuk dicermati adalah pakta integritas. 
Pakta yang dimaksud adalah kesepakatan bagi para pejabat atau pemimpin untuk 
bersikap jujur selama yang bersangkutan memegang jabatan. Integritas berarti 
kejujuran. Jujur dalam melakukan tindakan terkait dengan jabatan yang 
disandangnya. 
Negeri ini dalam waktu yang cukup lama ditengarai tidak mengutamakan integritas. 
Terbukti dengan tingginya tingkat korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Hampir 
semua lini kehidupan mengidap penyakit KKN. Begitu merebaknya KKN, sehingga 
ada yang menyatakan bahwa KKN sudah menjadi semacam budaya bangsa. Tetapi, 
yang benar KKN telah menjadi penyakit masyarakat. 
Di dalam sejarah kekhalifahan Islam terdapat Khilafah Bani Umayyah yang berkuasa 
hampir seratus tahun. Sebagaimana sistem kerajaan pada umumnya, khilafah ini juga 
terkenal karena tindakan KKN-nya. Pengangkatan pejabat dan pegawai didasarkan 
atas sistem familisme. 
Bahkan juga sangat otoriter. Semua yang berbeda dengan negara akan diberangus. 
Cucu Rasulullah Muhammad SAW juga dibunuh dengan sangat kejam. Semua 
musuh kerajaan juga dihancurkan sampai ke akar-akarnya. 
Namun, pada masa itu juga muncul seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan 
memiliki integritas yang luar biasa. Dialah Umar ibn Abdul Aziz. Di dalam riwayat 
dinyatakan bahwa pada suatu malam, sang khalifah dikunjungi salah seorang 
sahabatnya. Karena bersahabat karib, maka tamu itu ditemui oleh sang khalifah di 
ruang kerjanya. 
Ternyata Khalifah masih bekerja pada malam itu. Setelah berbasa-basi, kemudian 
sang khalifah bertanya apakah keperluannya. Maka, sahabatnya itu menyatakan 
bahwa dia ingin mengadukan masalah pribadinya. 
Tiba-tiba lampu kerjanya dimatikan. Tentu saja sahabatnya itu menjadi heran dan 
bertanya kenapa lampunya dimatikan. Maka sang khalifah menjawab, "Karena yang 
dibicarakan masalah pribadi, maka lampu saya matikan. Lampu ini didanai oleh 
negara. Jadi, untuk urusan pribadi harus dimatikan." 
Dialog imajinatif berbasis sejarah ini memberikan pemahaman kepada kita akan arti 
pentingnya integritas dalam mengelola pemerintahan. Sebagai seorang khalifah, tentu 
saja ia memiliki sejumlah privilese. Termasuk di dalamnya menggunakan fasilitas 
negara. Akan tetapi, semua itu diletakkannya dalam konteks pemilahan urusan 
pribadi dan negara. Inilah teladan yang sangat baik. 
Para pemimpin kita sedang berada di tengah nuansa tudingan yang tidak 
mengenakkan terkait dengan kasus-kasus besar maupun kecil. Andaikan para 
pemimpin itu meneladani kepemimpinan dalam memilah "kepentingan negara" dan 
"kepentingan pribadi" atau "barang milik negara" dan "barang milik pribadi", maka 
keruwetan di negeri ini akan bisa diselesaikan. 
Sayangnya, kesadaran seperti ini masih mengawang (menggantung) di angkasa. 
Memang perlu waktu dan kita semua harus yakin, pada suatu saat hal itu akan datang 
juga.***. 
 
 


Integritas Pemimpin

Membenahi Moral Perguruan Tinggi

Masdar , Hilmy

Reformulasi Teologi Politik NU  
Kompas, Rabu 24 Maret 2010 
Oleh: Masdar Hilmy 
            
Pekan ini, Nahdlatul Ulama sedang bermuktamar di Makassar. Salah satu gugatan 
yang sering dilayangkan ke organisasi ini adalah soal netralitas elitenya dalam 
lingkaran politik kekuasaan. Secara umum, banyak kalangan menghendaki agar NU 
kembali pada garis khitahnya sebagai jam’iyah yang berkhidmat pada persoalan-
persoalan keumatan. Selebihnya, biarlah kaum profesional yang menangani. 
Faktanya, sebagian besar elite NU telah menyeret organisasi ini terlalu jauh dalam 
pusaran politik praktis. Sejumlah fungsionaris NU di banyak daerah telah 
memanfaatkan posisinya sebagai batu loncatan untuk meraih kursi kekuasaan atau 
sekadar terlibat dalam tarik-menarik arus kepentingan dan bagi-bagi kue kekuasaan. 
Sedemikian jauhnya NU terseret dalam kubangan politik praktis sehingga jurang 
pemisah antara NU dan warga nahdliyin semakin dalam. 
Berbeda dengan kondisi NU di paruh kedua masa Orde Baru yang ditandai de- ngan 
maraknya program-program pemberdayaan rakyat—dan karena itu NU di- kenal 
sebagai pilar penting gerakan masyarakat sipil di Indonesia—NU pada masa pasca-
Orde Baru lebih banyak disibukkan dengan urusan-urusan politik praktis. Sejauh ini 
keterlibatan sejumlah elite NU da- lam lingkaran politik praktis belum memberikan 
kontribusi signifikan bagi perba- ikan kondisi negara, bangsa, dan masyarakat. 
Sebaliknya, NU dalam posisi diru- gikan oleh petualangan mereka yang hanya 
memanfaatkan kebesaran nama NU. 
Sebenarnya, keterlibatan elite NU dalam politik praktis merupakan hak setiap warga 
negara. Persoalannya, keterlibatan mereka belum mampu memunculkan nuansa baru 
bagi perubahan dan perbaikan negara-bangsa di segala lini. Oleh karena itu, 
dibutuhkan sebuah formulasi baru teologi politik NU yang sejalan dengan demokrasi, 
nilai-nilai keadaban publik, dan tatapemerintahan yang baik dan bersih. Tiga aspek 
inilah yang menurut saya mendesak digarap NU ke depan demi perbaikan negara-
bangsa secara menyeluruh. 
Politik kebangsaan 
Sejatinya tidak ada yang salah dari keterlibatan sejumlah elite NU dalam pusaran 
politik praktis. Yang salah adalah keterlibatan tersebut justru melarutkan mereka 
dalam ingar-bingar dan langgam nalar politik yang korup dan amoral. Di sisi lain, 
nilai-nilai teologis Ahlussunnah wal Jama’ah (Aswaja) yang menjadi karakter dan 
identitas warga NU seolah tak berdaya menghadapi gempuran-gempuran nalar politik 
yang korup itu. 
Sejak kelahirannya, NU beserta komunitasnya memang tidak bisa dilepaskan dari 
nuansa politik yang menyertainya. Kelahiran NU banyak distimulasi oleh kondisi 
sosial-politik masyarakat pada saat itu. Kelahiran dan eksistensi NU yang sudah 
mampu bertahan sekian lama mencerminkan ”kemenangan” politik para kiai NU par 
excellence dalam konfigurasi politik yang ada. Melihat kenyataan itu, memisahkan 
NU atau kiai dari dunia politik ibarat memisahkan ikan dari air alias tidak mungkin. 
Namun, harus dicatat, nomenklatur politik yang dimainkan NU pada saat itu 
bukanlah politik dalam pengertian sempit sebagaimana dipertontonkan saat ini; 
”siapa mendapatkan apa”. Lebih dari itu, peran politik yang dimainkan NU adalah 
politik kebangsaan, kerakyatan, dan kemasyarakatan. Jumlah kepenganutan teologi 
Ahlussunnah wal Jama’ah—yang didaku oleh PPIM UIN Jakarta (2002)—sekitar 40 
juta orang menjadi bukti berpengaruhnya NU dalam lanskap sosial-politik-
keagamaan bangsa. 
Oleh karena itu, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa NU beserta komunitasnya 
adalah homo politicus, zoon politicon atau ”makhluk politik” dalam pengertian luas. 
Pada paruh kedua masa Orde baru—tepatnya pasca-Muktamar Ke-27 NU di 
Situbondo, Jawa Timur, yang menegaskan khitah 1926—otoritas nonformal NU—
kiai mampu menandingi otoritas formal negara-pemerintahan. Di sejumlah daerah di 
Jawa Timur, misalnya, ketaatan masyarakat terhadap kiai bahkan melebihi ketaatan 
masyarakat terhadap aparat pemerintahan. 
Namun, sekarang kondisinya berbeda. Gelombang arus demokratisasi di era pasca-
Orde Baru telah menyediakan ”berkah terselubung” bagi NU dan komunitasnya. 
Kondisi politik yang semakin terbuka membuat sebagian elite NU tergoda untuk 
”bermain” di arena politik praktis. Argumentasi yang secara klise sering 
dikemukakan di balik keterlibatan sejumlah elite NU dalam politik praktis adalah 
karena panggilan nurani untuk memperbaiki moralitas bangsa. Harapannya adalah 
keterlibatan orang-orang NU akan mampu menerangi jagat politik dengan nilai-nilai 
moral Islami, seperti kejujuran, keadilan, dan kesejahteraan. 
Akan tetapi, bagaimana kenyataannya? Ternyata membenahi moralitas bangsa tidak 
semudah membalik telapak tangan. Sejumlah elite NU yang mencoba ”peruntungan” 
di kancah politik praktis, alih-alih mengubah moralitas bangsa yang bobrok dan 
korup, moralitas elite NU sendiri sering tertelan oleh ganasnya nalar politik 
Machievallian. Perjuangan dan kiprah politik sejumlah elite NU mengalami 
kekalahan demi kekalahan menyakitkan akibat tidak cukup tangguhnya daya tahan 
NU. 
Cetak-biru 
Mengapa sepak terjang dan kiprah politik elite NU sering gagal di tengah jalan? Saya 
menduga hal ini sangat terkait dengan belum tersedianya cetak-biru teologi politik 
yang memungkinkan terciptanya budaya politik baru yang bersih, akuntabel, dan 
transparan. Pada saat NU belum memformulasikan teologi politik tersebut, sejumlah 
elite dan warganya beramai-ramai turun gunung di panggung politik kekuasaan yang 
ganas. 
Keterlibatan elite NU dalam politik praktis sebenarnya bukan sesuatu yang harus 
diratapi sepanjang dilakukan dalam batas-batas konstitusional (sesuai AD/ ART). 
Terlebih lagi, keterlibatan itu didasari oleh ”amunisi teologis” yang kokoh sehingga 
kehadiran para politisi NU bisa memberikan makna substantif bagi perbaikan kualitas 
politik bangsa ke depan. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa NU sudah menjadi 
aset bangsa dan (pernah) menjadi pilar penting masyarakat sipil di Tanah Air. Sudah 
semestinya kontribusi NU bagi perbaikan kualitas politik kita yang korup itu makin 
ditingkatkan. 
Sejalan dengan itu, salah satu agenda Muktamar harus diarahkan untuk 
memformulasikan (kembali) teologi politik NU yang sejalan dengan pengembangan 
demokrasi, nilai-nilai keadaban publik, dan penyelenggaraan tata pemerintahan yang 
baik, bersih, dan akuntabel. Perumusan teologi politik semacam itu akan jauh lebih 
produktif ketimbang berputar-putar pada perdebatan perlu-tidaknya warga nahdliyin 
berpolitik praktis. Lebih jauh, formulasi teologi politik tersebut akan mengangkat 
kembali citra NU yang sempat terpuruk akibat keterlibatan sebagian elite NU dalam 
politik praktis. Semoga. 
Masdar Hilmy Warga NU; Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya; Alumnus The 
University of Melbourne, Australia 
  
 


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet