Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Biyanto, .

Raperda UMG dan Kesiapan Swasta 
Jawa Pos, Sabtu, 20 Februari 2010 
Oleh: Biyanto 
 
Melalui forum Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS), para penyelenggara 
pendidikan swasta menyatakan berkeberatan atas Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Upah Minimum Guru (Raperda UMG). Draf Perda UMG itu diajukan Dinas 
Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya. 
Salah satu poin penting yang diperdebatkan dalam draf Perda UMG adalah gaji 
minimal guru yang mencapai Rp 1,1 juta per bulan. Selain itu, ada kewajiban 
penyelenggara pendidikan swasta membayar kelebihan jam mengajar guru jika 
melebihi 24 jam. Semangat yang diusung Raperda UMG adalah mengatur sistem 
penggajian guru. Bagi Dispendik, peraturan itu perlu dibuat dengan harapan ada 
kesepakatan para penyelenggara pendidikan untuk menentukan gaji minimal guru.  
Raperda UMG tersebut jelas menjadi angin segar bagi guru, terutama mereka yang 
mengajar di pendidikan swasta berkategori menengah ke bawah. Sebab, harus diakui, 
salah satu problem yang dihadapi guru sehingga belum mampu bekerja maksimal 
adalah berkaitan dengan rendahnya kesejahteraan. Jika ditelisik lebih jauh, rasanya 
masih banyak guru, terutama guru tetap yayasan, yang menerima penghasilan di 
bawah upah minimum regional kota dan provinsi yang diberlakukan untuk buruh 
pabrik. 
Pertanyaan yang layak diajukan, bagaimana mau berbicara mutu pendidikan jika 
problem yang berkaitan dengan kebutuhan minimal guru belum terpenuhi? Berbeda 
dari guru, Raperda UMG jelas menjadi persoalan bagi penyelenggara pendidikan 
swasta. Tentu bukan hanya persoalan istilah upah minimal guru yang patut 
diperdebatkan (Metropolis JP, 16/2/2010). Ada problem yang lebih besar, yaitu 
kewajiban penyelenggara pendidikan memenuhi standar minimal gaji guru. Itu baru 
pengeluaran rutin di luar operasional pendidikan. Padahal, penyelenggara juga wajib 
mengembangkan lembaga pendidikan agar bisa bertahan dan berkompetisi dengan 
lembaga lain.  
Karena itu, bisa dibayangkan betapa pusing kepala para penyelenggara pendidikan 
jika Raperda UMG tersebut benar-benar diundangkan. Sejujurnya, penyelenggara 
pendidikan bukan tidak mau meningkatkan kesejahteraan guru. Mereka sangat 
menyadari kecilnya pendapatan yang diterima guru. 
Problemnya, kebanyakan sekolah swasta mengandalkan donasi pendidikan dari orang 
tua siswa. Untuk sekolah swasta berkategori besar, memang itu tidak masalah. Tapi, 
untuk sekolah berkategori kecil dengan jumlah siswa sedikit, tentu itu akan menjadi 
masalah besar.  
Di luar problem yang dihadapi sekolah swasta, tampaknya, Raperda UMG juga perlu 
disinkronkan dengan peraturan lain yang mengatur donasi pendidikan. Sebab, 
Dispendik Surabaya pernah melarang sekolah menarik donasi dari wali murid. Bagi 
sekolah negeri, persoalan donasi pendidikan memang bisa menjadi isu sensitif.  
Sebab, sebagai sekolah negara, berarti segala pembiayaan yang dikeluarkan sudah 
dipenuhi pemerintah. Masyarakat akan menyatakan tidak lazim jika ada sekolah 
negeri yang membebankan biaya operasional pendidikan kepada orang tua. Padahal, 
dalam beberapa kasus, donasi pendidikan yang melibatkan sekolah negeri selalu 
dikatakan bahwa alokasi dana dari pemerintah belum memenuhi semua anggaran 
yang dibutuhkan. Akibatnya, sekolah negeri pun harus mencari dana tambahan 
dengan cara menarik donasi dari wali murid. Logikanya, jika sekolah negeri saja 
begitu, bagaimana dengan pendidikan swasta? 
Dispendik Surabaya beralasan, secara logika, penyelenggara pendidikan swasta pasti 
mampu memenuhi UMG. Sebab, pemerintah telah banyak meluncurkan program 
bantuan pendidikan. Misalnya, bantuan operasional sekolah (BOS) dan bantuan 
operasional pendidikan daerah (bopda). Tapi, karena besaran dana bantuan yang 
diberikan pemerintah sangat bergantung jumlah siswa, penerimaan BOS dan bopda 
pun berbeda untuk setiap sekolah. Tampaknya, itulah problem yang dihadapi 
penyelenggara pendidikan swasta. Bagi mereka, tidak mungkin pembiayaan UMG 
dan kebutuhan operasional lain hanya mengandalkan BOS dan bopda.  
Mobilisasi Stakeholder  
Sebenarnya, masih ada jalan keluar bagi penyelenggara pendidikan swasta agar dapat 
memenuhi UMG. Yakni, memanfaatkan sumber daya stakeholder sekolah. Fungsi 
mobilisasi sumber daya stakeholder itu bisa dijalankan komite sekolah. Hanya, 
sejauh ini sekolah sangat jarang memanfaatkan komite. Komite baru difungsikan jika 
ada program mencairkan dana bantuan seperti BOS, bopda, block grant, serta hibah 
pemerintah.  
Sebenarnya, dalam era pendidikan yang semakin kompetitif, banyak orang tua di 
perkotaan yang tidak lagi peduli pada persoalan biaya, asalkan anaknya mendapatkan 
layanan terbaik. Hal itu bisa dibuktikan dengan eksistensi sekolah-sekolah swasta 
berkategori unggulan yang tidak pernah sepi peminat, meski biaya pendidikan 
dipatok sangat tinggi. Bagi orang tua yang high class, sekolah yang menetapkan 
biaya murah dianggap tidak berkualitas karena pasti tidak diurus dengan serius. 
Sebaliknya, sekolah yang mahal diidentikan dengan pendidikan berkualitas.  
Karena itu, dalam konteks inilah penyelenggara pendidikan swasta dapat memainkan 
peran melalui komite agar stakeholder mau memberikan donasi guna membantu 
sekolah. Jika hal tersebut bisa terealisasi, siswa miskin pun akan merasakan subsidi, 
sehingga biaya pendidikan dapat ditekan. Memang tidak mudah memobilisasi sumber 
daya stakeholder. Diperlukan perjuangan dan bukti empiris berupa penyelenggaraan 
dan pengelolaan sekolah secara profesional. Jika penyelenggara pendidikan swasta 
mampu membuktikan hal itu, donasi pendidikan dari stakeholder pasti keluar.  
Satu hal yang juga penting dimintakan komitmen dari pemerintah, terutama 
Dispendik, adalah diperbolehkannya sekolah menarik donasi pendidikan. Komitmen 
itu penting karena pemerintah dengan kampanye pendidikan gratis sering menegur 
sekolah-sekolah yang menarik sumbangan dari stakeholder. Padahal, kenyataannya, 
kampanye pendidikan gratis itu cenderung menyesatkan. Faktanya, tidak pernah ada 
pendidikan yang betul-betul gratis. Harus disadari, pendidikan gratis itu memang 
hanya menjadi bahan kampanye calon anggota legislatif dan kepala daerah yang 
hendak maju dalam pemilihan umum. 
Jika pemerintah memberi kelonggaran kepada penyelenggara pendidikan swasta 
untuk menghimpun dana dari stakeholder, tidak ada yang perlu dikhawatirkan atas 
rencana Dispendik membuat Perda UMG. Perda itu justru bisa menjadi tantangan 
untuk mengelola pendidikan secara profesional. Untuk tujuan mulia itu, 
penyelenggara pendidikan harus lebih dulu menertibkan peraturan kepegawaian dan 
penggajian untuk pimpinan sekolah, guru, serta karyawan.  
Tampaknya, saat ini pengelolaan pendidikan tidak cukup hanya mengandalkan modal 
pengabdian dan keikhlasan. Lebih dari itu, para pengelola pendidikan juga harus 
menghargai pekerjaan guru secara layak dan profesional. Hanya dengan cara itulah 
pengelola pendidikan bisa menuntut komitmen guru untuk menunaikan tugas lebih 
baik. (*/mik)  
*Dosen IAIN Sunan Ampel dan sekretaris Majelis Dikdasmen PWM Jatim. 
  
 


Raperda UMG dan Kesiapan Swasta

Nur, Syam

NU Sebagai Rumah Pemberdayaan
Duta Masyarakat, Selasa, 12 Januari 2010
Oleh: Nur Syam
NU sebagai organisasi besar tentunya tidak ada yang meragukan. Meskipun tidak ada 
angka yang pasti, tetapi jumlah warga NU tentu sangat banyak dan variatif. 
Kebanyakan warga NU adalah warga masyarakat pedesaan yang tersebar di seluruh 
pelosok Nusantara. Dengan cara yang sangat sederhana bisa digambarkan bahwa 
selama seseorang salat yang dimulai dengan ushalli, maka pastilah dia orang NU 
secara kultural. 
Indikasi orang NU secara kultural juga sangat mudah diketahui, yaitu pengamalan 
agama yang berciri khas Indonesia, seperti melaksanakan tahlilan, yasinan, dzibaan, 
dan ritual lain yang senada dengan itu. 
Lebih elitis
NU memang organisasi yang unik. Penganutnya sangat variatif. Dari yang kiai 
dengan pengetahuan agama yang sangat tinggi sampai mereka yang yang 
pengetahuan agamanya sangat rendah. Dari yang profesor sampai yang buta huruf. 
Dari yang kaya sampai yang miskin. 
Berbeda dengan Muhammadiyah yang berkonotasi modern, maka anggota 
Muhammadiyah adalah orang-orang yang tingkat variasinya relatif homogen. 
Sedangkan anggota NU adalah orang-orang yang tingkat variasinya heterogen. 
Itulah sebabnya merumuskan gagasan pembaruan juga lebih mudah di kalangan 
orang Muhammadiyah dibanding di kalangan orang NU. Variabilitas keanggotaan 
NU menyebabkan betapa susahnya membuat program yang bisa mengena dan tepat 
sasaran pada semuanya.
Jadi, ada gambaran betapa sulitnya memimpin NU dalam kerangka pemberdayaan. 
Jika dicermati, hampir seluruh pimpinan NU berada dalam program yang elitis. KH 
Idham Cholid lebih banyak berurusan dengan politik sehingga sentuhan organisasi ini 
juga lebih banyak kepada para elit, terutama elite politik. 
Gus Dur juga lebih banyak bergerak dalam kancah pengembangan intelektualitas dan 
modernitas NU, yang artinya lebih banyak menyentuh dimensi elite. KH Hasyim 
Muzadi, yang terkenal sebagai sosok populer, akhirnya juga jatuh ke dalam program 
yang elitis, terutama dalam rangka membangun dialog antarumat beragama melalui 
konsep Islam rahmatan lil alamin. Jadi, kelihatan bahwa ketiga pimpinan besar NU 
ini juga lebih bersearah dengan gerakan elite dalam membangun kebesaran NU. 
Kehadiran NU dalam kancah dunia memang tidak diragukan. Beberapa tokoh NU 
telah menjadi ikon dunia. Gus Dur, Hasyim Muzadi, Musdah Mulia, dan lainnya 
sudah menjadi figur dengan reputasi nasional dan internasional. Itu juga berarti 
bahwa NU tentu terbawa dalam arus gerakan organisasi internasional yang 
diperhitungkan. NU telah menjadi organisasi dengan reputasi internasional. 
Akibatnya, menjadi orang NU tidak lagi sebagai bagian dari inferiority complex.
Pemberdayaan
Menjelang Muktamar NU di Makasar, 22-27 Maret 2010, maka sudah ada dua nama 
yang kelihatannya akan bersaing. KH Sholahuddin Wahid, yang biasa dipanggil 
dengan Gus Sholah, dan KH Said Aqil Siraj. Dua nama ini semakin mengerucut 
setelah KH Masdar Farid Mas’udi, KH Slamet Effendi Yusuf, dan cendekiawan 
muda NU, Ulil Abshar Abdallah, kelihatan “kurang” bersemangat. 
Dua nama yang akan bersaing tersebut tentu memiliki kemampuan yang seimbang 
dalam memimpin organisasi NU yang plural. Keduanya memiliki basis organisasi 
yang sangat kuat dan memiliki modalitas yang cukup untuk memimpin organisasinya 
para kiai itu. Modalitas genealogis, sosial, dan politis tentu dimiliki keduanya. 
Karenanya, agak sulit menimbang mana yang lebih afdhol di antara keduanya. 
Pemimpin organisasi yang di dalamnya memiliki heterogenitas yang sangat besar 
dituntut melakukan gerakan organisasi yang mengarah kepada pemenuhan kebutuhan 
warga NU secara menyeluruh. Mobilitas politik sudah dilakukan oleh KH Idham 
Cholid, sehingga beliau disebut sebagai guru politik orang-orang NU. 
Mobilitas intelektual sudah dilakukan oleh Gus Dur sehingga beliau disebut sebagai 
penarik gerbong neo-modernisasi NU. Dan KH Hasyim Muzadi juga tidak kalah 
hebat sebagai penarik gerbong internasionalisasi NU melalui pesan Islam rahmatan 
lil alamin.
Ke depan, gerbong NU mestilah ditarik ke arah populisme, yaitu bersearah kepada 
pemberdayaan NU dalam relasinya dengan warga NU. Rumah NU ternyata banyak 
digunakan oleh orang lain untuk berkiprah di dalamnya. Banyak aset ekonomi, sosial, 
dan budaya yang dijadikan sebagai miliknya. 
Betapa sayangnya bahwa aset ekonomi orang NU bisa dijadikan sebagai sumber daya 
ekonomi oleh organisasi yang lain. Sementara NU sendiri tidak melakukan gerakan 
yang mengarah kepada pemberdayaan umat melalui, misalnya, gerakan pengumpulan 
dana untuk pemberdayaan masyarakat. 
Mungkin ada alasan bahwa aset ekonomi itu sudah didayagunakan untuk 
pengembangan pesantren atau lembaga pendidikan Islam. Dan memang sumbangan 
pesantren dan NU dalam pengembangan SDM terdidik sudah sangat signifikan.
Gus Dur dan Hasyim Muzadi, sesungguhnya juga pernah mencoba membangun 
jaringan pengembangan aset ekonomi NU. Misalnya, dalam kerjasamanya dengan 
Bank Summa, yaitu untuk mendirikan Bank Nusumma. Hanya, implementasinya 
masih belum memenuhi harapan. Demikian pula program kerjasama dengan 
perusahaan-perusahaan juga tertatih-tatih dalam implementasi di lapangan. 
Memanfaatkan sumber daya ekonomi eksternal memang bagus. Akan tetapi, 
pemanfaatan sumber daya ekonomi internal NU juga sangat diperlukan. Bukankah 
sesungguhnya banyak sumber daya ekonomi NU yang masih perlu 
direaktualisasikan? 
Makanya, NU harus tetap memiliki kiprah dalam program seperti ini. Jangan sampai 
kemudian pemanfaatan aset ekonomi tersebut selalu berada dalam kawasan 
segmented sehingga gerakan NU dalam pemberdayaan hampir tidak pernah 
terdengar.
NU tentu memiliki semuanya. Modalitas ekonomi, politik, sosial, dan budaya. 
Modalitas sosial dan budaya sudah komplementer dengan kehidupan umat. Modalitas 
politik juga sudah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam kancah perpolitikan 
nasional. 
Demikian pula modalitas jaringan sosial internasional yang telah terbangun selama 
ini.
Ke depan, yang sangat penting adalah pemanfaatan modalitas ekonomi untuk 
pemberdayaan umat. Kita tidak ingin warga NU menjadi sumber daya ekonomi orang 
lain, sementara warga NU kurang memperoleh reward secara masif dari modalitas 
ekonomi yang dikeluarkannya itu.
Makanya, ke depan harus dipilih pemimpin NU yang memiliki komitmen untuk 
mereaktualisasikan modalitas ekonomi warga NU untuk kepentingan Islam dan, 
khususnya, warga NU sendiri.
Wallahu a’lam bi al shawab..


NU Sebagai Rumah Pemberdayaan

Prof. Dr, Abd A’la

Pembumian Keadilan Substantif 
Jawa Pos, Jumat, 22 Januari 2010 
Oleh: Abd. Ala 
  
HINGGA saat ini, hukum dan proses hukum yang berkembang di Indonesia belum 
menyentuh rasa keadilan yang sebenarnya. Keadilan masih jauh dari jangkauan 
masyarakat umum. Kasus penempatan Ayin (Artalyta Suryani) di ruang khusus yang 
cukup mewah di Rutan Pondok Bambu beberapa waktu lalu dan kelambanan 
penanganan kasus Anggodo merupakan secuil dari wajah buram penegakan hukum 
yang berkeadilan di Indonesia. Belum lagi pemutarbalikan fakta pada kasus Prita 
yang dianggap memfitnah Rumah Sakit Omni International. 
Semua itu terjadi karena penegakan hukum yang berjalan selama ini terkesan kuat 
masih berkutat dalam bentuk keadilan prosedural yang sangat menekankan pada 
aspek regularitas dan penerapan formal legal semata. Sejalan dengan itu rekayasa 
hukum menjadi aroma yang cukup kuat dalam hampir setiap penegakan hukum di 
negeri ini. Keadilan substantif sebagai sumber keadilan prosedural masih bersifat 
konsep parsial dan belum menjangkau seutuhnya ide-ide dan realitas yang 
seharusnya menjadi bagian intrinsik dari konsep dan penegakan keadilan.  
Akibatnya, penegakan hukum menjadi kurang atau bahkan tidak mampu 
menyelesaikan inti persoalan sebenarnya. Suara orang atau masyarakat yang tertindas 
sebagai subjek yang sangat memerlukan keadilan nyaris terabaikan sama sekali. 
Orang yang selama ini mengalami ketidakadilan, atau bahkan masyarakat secara 
keseluruhan kian jauh dari sentuhan dan rasa keadilan hakiki.  
Bahkan, sering terjadi, atas nama keadilan, orang dan masyarakat pencari keadilan 
menjadi korban penegakan hukum formal. Realitas ini menjadikan penegakan 
keadilan berwajah ambivalen yang terkelupas dari nilai-nilai keadilan hakiki dan 
terkadang justru menyodok rasa keadilan itu sendiri.  
 
Teologi Keadilan  
Kelemahan penegakan keadilan meniscayakan rekonstruksi dan pembumian keadilan 
dengan dasar-dasar etika-moral yang kukuh dan pemaknaan yang holistik. 
Rekonstruksi ini menjadi kondisi yang tidak terelakkan. Etika moral yang harus 
dikembangkan adalah moralitas transformatif yang dapat menyantuni masyarakat 
lemah dan tertindas, terutama dari sisi hukum.  
Pada aras keindonesiaan, yang agama memainkan peran penting dalam pembentukan 
sikap dan perilaku masyarakat, nilai-nilai dan ajaran agama yang bersifat substantif, 
perenial dan universal mutlak dikembangkan sebagai pijakan rekonstruksi. Apalagi, 
pada dasarnya agama hadir untuk menghilangkan ketertindasan dan keterkorbanan.  
Sebagai misal, ajaran Islam tentang monoteisme memberi arti bahwa semua manusia 
adalah setara. Karena itu, manusia -siapa pun dan apa pun jabatannya- harus 
dipandang dan diperlakukan sama. Keadilan dan kesetaraan perlu dijadikan tolok 
ukur utama dalam setiap komunikasi dan interaksi antara manusia yang satu dengan 
manusia lain. Keadilan adalah bagian dari monoteisme sehingga siapa pun yang 
membiaskan keadilan -sampai batas tertentu- bukan termasuk kaum beriman.  
Nilai dan ajaran teologis substantif semacam itu perlu dikembangkan menjadi salah 
satu dasar utama pengembangan konsep dan penegakan hukum di bumi pertiwi ini. 
Nilai-nilai substantif keadilan ini perlu dimaknai secara sistematis, holistik, dan 
aplikatif. Keadilan teologis tersebut perlu disandingkan dengan nilai ajaran lain, 
semisal kebenaran, ketulusan, dan kejujuran. Dengan demikian, holistisitas 
pemaknaan keadilan dari berbagai sisinya dapat dicapai dan sekaligus 
dipertanggungjawabkan secara teologis, legal, dan kemanusiaan. 
Pada agama-agama yang lain, nilai-nilai semacam itu juga perlu dirumuskan secara 
substantif dan transformatif. Dengan demikian, ketika dibawa ke ruang publik, nilai 
dan ajaran tersebut menampakkan universalitas yang sama-sama bervisi humanisme 
religius. 
Ketegasan Pemerintah  
Integrasi dan pembumian teologi keadilan ke dalam penegakan hukum sangat urgen 
untuk diagendakan. Jika tidak, keadilan hanya akan menjadi wacana semata dan tetap 
berada dalam langit angan-angan. Dalam kondisi ini masyarakat akan tetap dan selalu 
menjadi objek kekuasaan dan kepentingan. Hukum hanya milik orang-orang yang 
berduit, petinggi negara, dan sejenisnya.  
Untuk menuju pencapaian itu, pemerintah niscaya memiliki komitmen kuat untuk 
pembumian keadilan substantif. Komitmen ini perlu segera diejawantahkan dalam 
realitas kehidupan bangsa. Di antaranya melalui upaya konkret melepaskan 
penegakan hukum dari kepentingan di luar kepentingan hukum dan keadilan. Nuansa 
politik kekuasaan dan sejenisnya yang sering mengintervensi penegakan hukum tidak 
bisa lagi ditoleransi. Biarkan hukum yang telah dilandasi moral teologis universal 
menyelesaikan persoalan sendiri. 
Melalui komitmen itu pula, pemerintah hendaknya mau turun ke bawah, mau 
mendengarkan suara-suara mereka yang terkorbankan atas nama hukum. Betapa 
banyak dari mereka yang dizalimi para aparat dan penegak hukum. Pemerintah perlu 
menyadari bahwa sebagian mereka berada dalam sekat kebisuan yang berdinding 
tebal. Pemerintah perlu menguak sekat-sekat itu secara arif, dan dengan segala daya 
yang dimiliki, tanpa prejudice, prakonsepsi, dan sebagainya.  
Berdasarkan temuan itu, pemerintah perlu mereformasi hukum dalam arti yang 
sebenarnya. Reformasi hukum yang memiliki nurani yang sisi-sisinya adalah 
keadilan. Dengan demikian, kebenaran akan tampak sebagai kebenaran kendati untuk 
itu pemerintah atau institusi yang lain bisa-bisa kelihatan bahwa selama ini lembaga 
tersebut belepotan dengan noda, atau bahkan hipokrisi. Noda ini pasti bisa dihapus 
melalui komitmen pemerintah untuk pembumian keadilan. Masyarakat pun 
dipastikan akan memaafkannya.  
Melalui pembumian teologi keadilan para ranah penegakan hukum dan juga 
komitmen pemerintah untuk berpihak pada keadilan substantif, penegakan hukum 
yang bervisi dan berorientasi keadilan substantif diharapkan hadir nyata dalam 
kehidupan bangsa ini. (*) 
*). Prof Dr Abd Ala MA , guru besar dan pembantu rektor I IAIN Sunan Ampel 
Surabaya. 
  
 


Pembumian Keadilan Substantif

Prof Dr, Nur Syam

Memutus dengan Hati Nurani 
Suara Karya Online, Selasa, 2 Maret 2010 
Oleh: Nur Syam 
  
Tentang Indonesia sebagai negara demokratis, saya rasa tidak ada yang menyangkal. 
Perjalanan demokrasi seirama dengan tuntutan masyarakat dunia yang menghendaki 
agar tidak ada lagi negara otoriter. Tuntutan tersebut tentu saja relevan dengan 
keinginan masyarakat Indonesia yang juga menghendaki keterbukaan dan kebebasan. 
Kebebasan dan keterbukaan adalah dua kata yang sangat menarik. Lewat dua kata ini, 
maka negara-negara yang selama ini masih menerapkan prinsip otoriterisme akhirnya 
harus menyatakan "kalah". Orde Baru juga diakhiri dengan gerakan kebebasan dan 
keterbukaan yang menghasilkan reformasi di berbagai bidang kehidupan masyarakat. 
Sebagai konsekuensi dari reformasi, maka kita semua tahu bahwa transparansi, 
akuntabilitas, dan pertanggungjawaban sosial menjadi kata kunci dalam upaya 
menjadikan Indonesia lebih baik pada masa sekarang dan yang akan datang. 
Akhir-akhir ini, kita sedang disibukkan oleh perkara pelik bagi bangsa ini, yaitu 
bailout Bank Century sebesar Rp 6,7 triliun. Itu memang sebuah angka yang tidak 
kecil. Kasus inilah yang membuat pusing semua orang yang peduli terhadap masa 
depan Indonesia. 
Di dalam kerangka transparansi, akuntabilitas, dan pertanggungjawaban tersebut, 
maka DPR telah melakukan kerja besar melalui penggunaan hak angket Bank 
Century. Kerja Pansus Century akan segera berakhir, akan segera ada keputusan yang 
coraknya politis. Hal itu tentu disebabkan oleh kenyataan bahwa pelaksana hak 
angket adalah anggota DPR yang memang lembaga politis. 
Dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh DPR, dikenal ada dua hal yang 
mendasar, yaitu melalui musyawarah mufakat atau melalui voting. Jika yang diambil 
adalah melalui musyawarah mufakat, semua anggota DPR yang datang akan 
menyatakan kesepakatan terhadap suatu hal yang diputuskan. Akan tetapi, jika 
musyawarah mufakat tidak bisa dicapai, pastilah voting, one man one vote. 
Sejak awal Pansus Angket Bank Century dibentuk, dugaan politisasi kasus ini sudah 
mencuat. Tuduhan ini tentu wajar sebab memang yang mengusung hak angket adalah 
lembaga politis. Makanya, banyak orang yang meragukan "kesaktian" Pansus Angket 
Century ini. 
Namun, di dalam Islam terdapat sebuah konsep yang bisa menjadi pattern for 
behavior. Islam mengajarkan kepada kita semua agar kita berkata jujur walaupun 
pahit sekalipun. Qul al haqqa walaw kana murran. Artinya, "Katakanlah yang benar 
walaupun itu pahit". Di sinilah hati nurani menjadi penting. Semua tentu tahu bahwa 
hati nurani tidak akan membohongi apa yang benar dan apa yang salah. 
Oleh karena itu, meski pahit rasanya, anggota DPR harus memutuskan mana yang 
benar dan mana yang salah. Keputusan ini perlu diambil sebab kita semua memiliki 
tanggung jawab terhadap diri kita, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Kita semua berharap, semoga perjalanan bangsa ini ke depan akan lebih baik, melalui 
penerapan integritas atau kejujuran, di mana transparansi, akuntabilitas, dan tanggung 
jawab menjadi bagian tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Wallahu alam bi al 
shawab. 
(Guru Besar Sosiologi IAIN Sunan Ampel, Surabaya). 
  
 


Memutus dengan Hati Nurani

Prof Dr, Abd A'la

REFORMULASI KHITTAH 1926   
Surabaya Post, Kamis 18 Maret 2010 
Oleh: Abd. Ala 
            
Kabar burung yang beredar, ada elit Nahdlatul Ulama (NU) yang ingin mencalonkan 
diri dalam bursa ketua tanfidziyah Pengurus Besar (PBNU) yang mulai menggunakan 
cara-cara yang tidak elok. Misalnya dengan menggunakan upaya implisit atau 
eksplisit yang mengarah kepada "pembelian" suara. Terlepas benar tidaknya isu 
tersebut, namun yang jelas, posisi dan jabatan NU mulai menjadi rebutan. Mereka 
memperebutkan jabatan tampaknya bukan ingin mengabdi kepada organisasi dan 
masyarakat, tapi lebih merupakan dorongan untuk meraih kekuasaan yang terkait 
dengan kepentingan sempit dan sejenisnya. 
 
Jujur saja, akhir-akhir ini upaya meraih kekuasaan melalui organisasi yang didirikan 
tahun 1926 itu memang tampak mengental ke permukaan. Sepak terjang politis 
sebagian elit dari tingkat cabang sampai pengurus besar dengan mudah dapat 
ditangkap dengan mata telanjang. Akibat politisasi ini, NU kian hari kian tampak 
kerdil. Keberadaannya kurang bermakna lagi bagi warga, bangsa, dan negara. 
 
Pada sisi itu, Muktamar NU ke-32 di Ujung Pandang perlu menyikapinya secara arif  
dan tegas serta solutif. Salah satu upaya untuk itu adalah reformulasi Khittah 1926. 
 
Pembiasan Khittah 1926 
 
Dalam khittah –memodifikasi kutipan van Bruinessen dalam NU: Tradisi, Relasi-
relasi Kuasa, Pencarian Wacana Baru (1994:127-128) –disebutkan, hak politik 
merupakan salah satu hak asasi warga negara, termasuk warga NU. Namun NU 
bukan wadah bagi kegiatan politik praktis. Terkait dengan itu, penggunaan hak 
politik dilakukan sesuai dengan perundangan yang ada dan dilaksanakan dengan al-
akhlak al-karimah yang bernilai Islam dalam rangka terciptanya kebudayaan politik 
yang sehat. Dengan demikian, NU menghargai warga negara yang menggunakan hak 
politiknya secara baik, bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab. 
 
Tekstualitas khittah yang singkat dan hanya memuat pokok-pokok pikiran dasar 
tentang politik memberi peluang besar bagi terjadinya perbedaan atau bahkan 
pembiasan pemahaman, dan sekaligus dimungkinkan untuk ditafsirkan secara 
simplistik dan dimaknai secara serampangan. Sebagian elit dengan berlindung di 
balik Khittah 1926, justru memobilisasi massa atau bahkan membodohi warga untuk 
kepentingan pragmatis. 
 
Korban yang paling merasakan dari semua itu adalah massa NU di akar rumput. 
Akibat ulah sebagian elit NU, ketajaman hati nurani warga nahdliyin menjadi tumpul. 
Lebih dari itu, organisasi yang selama ini diharapkan dapat memberdayakan 
masyarakat dari segala keterbelakangan yang membelit mereka telah berubah bentuk 
seakan-akan menjadi lembaga yang koersif. Ia telah memaksakan kepada warganya 
pilihan-pilihan yang secara moral dan nilai-nilai agama substantif sulit dicari 
pertanggung-jawabannya. Massa di lapisan paling bawah tak lebih dari semacam bola 
yang ditendang ke sana ke mari. Mereka hanya sekadar menjadi abdi yang disuruh-
suruh sesuai dengan kehendak beberapa petinggi mereka. 
 
Keberlangsungan kondisi itu tentu sangat tidak menguntungkan bagi NU dan warga 
nahdliyin. Pembiaran hal itu akan menjadikan NU tidak akan mampu mengemban 
misi politik kenegaraan, kebangsaan da kerakyatan yang bertujuan untuk membangun 
suatu negara kesatuan yang kokoh, dan sekaligus memberdayakan masyarakat dalam 
berbagai dimensi kehidupan mereka. 
 
Reformulasi 
 
Berdasarkan hal itu, NU perlu melakukan suatu terobosan yang bukan sekadar 
memuaskan semua pihak, tapi yang lebih penting menyelamatkan NU dari tarikan-
tarikan kepentingan kekuasaan sesaat yang akan merugikan organisasi dan komunitas 
NU saat ini dan masa depan. Dalam konteks itu, jam’iyah sosial-keagamaan ini 
dituntut untuk merujuk kembali ke Khittah 1926 dan memaknainya secara utuh dan 
penuh tanggung jawab sesuai dengan latar belakang dan semangat Khittah sendiri. 
Pemaknaan secara utuh, liberatif dan mencerahkan sangat urgen untuk segera 
dilaksanakan untuk menghindari tarikan politis dalam beragam bentuknya yang 
berkembang saat ini. 
 
Reformulasi khittah tentu tidak dapat dilakukan secara asal-asalan atau hanya 
dilakukan oleh kelompok tertentu saja. Para tokoh yang terlibat dalam usaha 
pemulihan khittah pada tahun 1983 lalu yang disebut Majelis-24 –semisal KH Sahal 
Mahfudz, A Ghaffar Rahman, Tolhah Hasan dan Masdar F. Masudi –, dan Tim Tujuh 
–seperti Ahmad Bagja –, serta para ulama, kaum intelektual, anak muda, pimpinan 
dan sebagainya yang dapat merepresentasikan segenap elemen dan warga NU perlu 
dilebatkan secara aktif dan didengar pendapatnya. Melalui pelibatan yang 
representatif, semangat, makna, dan tujuan hakiki dari khittah akan terumuskan 
secara otentik, konkret, dan transparan. 
 
Melalui pemaknaan itu, NU diharapkan tidak dapat ditarik-ulur untuk kepentingan 
sesaat, dan dibiaskan menjadi mesin politik kekuasaan yang  praktis dan pragmatis. 
Demikian pula, meulai reformulasi itu, orang-orang yang hanya ingin mencari 
jabatan di NU atau menjadikan NU sebagai alat dan batu loncatan untuk kepentingan 
di luar kepentingan NU dan masyarakat diharapkan tidak memiliki peluang untuk 
masuk dalam jajaran kepengurusan di berbagai tingkatannya. 
 
Kita yakin, di dalam NU masih banyak figur yang benar-benar ingin mengabdi untuk 
membesarkan organisasi dan untuk kepentingan warga, bangsa, dan negara. Dari 
mereka ini, kita mengharapkan kiprah nyata yang bisa menyelamatkan organisasi dari 
inertia yang akhir-akhir ini menggelutinya. Semoga Muktamar NU ke-32 yang 
berlangsung dari 22 sampai 27 Maret 2010 ini akan menghasilkan yang terbaik bagi 
NU, warga, bangsa dan negara©. 
 
  
  
* Warga NU kultural. Saat ini sebagai Pembantu Rektor Bidang Akademik dan 
Pengembangan SDM IAIN Sunan Ampel Surabaya.  
  
 


Reformulasi Khittah 1926

Akh., Muzakki

Gerakan Sekali Bilas   
Jawapos Online, Selasa 16 Maret 2010 
Oleh: Akh Muzakki 
            
 
The use of the environmental movement is instrumental...  
As a means for considering associational development  
(Adam Fagan, 2004:1) 
 
--- 
 
KUTIPAN dari karya akademik Adam Fagan tersebut menjelaskan bahwa gerakan 
lingkungan (environmental movement) sangat bernilai tinggi. Nilai signifikansinya 
melintasi sekat-sekat ekonomi hingga menunjuk pada reformasi kultural pada 
pemahaman masyarakat atas hidup dan kehidupan bersama.  
Adam Fagan membedakan istilah gerakan lingkungan dari gerakan hijau (green 
movement). Meski berkontribusi pada proses penguatan kesadaran publik atas 
determinasi lingkungan pada hidup dan kehidupan bersama, keduanya memiliki 
perbedaan konseptual.  
Gerakan hijau dipandang lebih cenderung pada kampanye untuk menggeser pola 
konsumsi individu di masyarakat agar lebih taat asas lingkungan, bahkan kerap 
dipelesetkan sebagai gerakan untuk mempromosikan produk konsumsi ramah 
lingkungan daripada produk-produk lainnya. Gerakan lingkungan justru dianggap 
sebagai gerakan politis-kultural untuk menyelesaikan problem-problem lingkungan 
seperti polusi, kekeringan, dan pemborosan penggunaan air bersih.  
Terlepas dari perbedaan konseptual tersebut, makna esensial yang dikandung dua 
gerakan itu menunjuk pada pentingnya kesadaran atas lingkungan hidup. Publik 
perlu bersinergi satu sama lain untuk kepentingan penguatan kesadaran bersama 
atas pentingnya lingkungan dimaksud.  
Dari sisi kebijakan, esensi konsep gerakan hijau dan gerakan lingkungan telah 
dicoba dikonkretkan Pemerintah Kota Surabaya. Setelah sekian lama 
mengampanyekan Surabaya Hijau, pemkot mulai menggalakkan kampanye sadar 
lingkungan. Salah satu contoh konkretnya adalah kampanye penghematan 
pemakaian air. Misalnya, sebagaimana diberitakan Metropolis (10/3/2010), dengan 
menggandeng Unilever sebagai partner, pemkot me- launching Gerakan Sekali Bilas. 
Kampanye lingkungan semacam itu penting untuk menumbuhkan kesadaran publik 
atas pentingnya penghematan pemakaian air bersih. Sebab, sikap boros akan 
berdampak pada sumber-sumber dan ketahanan lingkungan. 
Problem Air  
Jika Adam Fagan mengindikasikan nilai pentingnya gerakan lingkungan dari 
berbagai perspektif teoretis seperti yang telah dijelaskan tersebut, Wali Kota 
Bambang Dwi Hartono saat acara launching Gerakan Sekali Bersih secara spesifik 
menyatakan, Air adalah sesuatu yang vital bagi kehidupan. Jika tak ada air, tak ada 
kehidupan. 
Di bagian wilayah dunia yang tropis, publik tidak terlalu hirau atas pentingnya air. 
Curah hujan yang tinggi membuat masyarakat merasa percaya diri bahwa air tidak 
akan menjadi problem besar. Sebagai akibatnya, konsumsi yang hemat atas air 
cenderung belum menjadi bagian dari pola konsumsi kita bersama. Dalam basis 
kognitif publik, konsumi hemat dianggap bukanlah isu bagi mereka. 
Kita perlu belajar dari pengalaman negeri tetangga Australia. Di sejumlah wilayah di 
Negeri Kanguru itu, air menjadi problem besar. Cadangan air di waduk-waduk 
sumber konsumsi masyarakat tidak selalu mencukupi sepanjang tahun. 
Dibuatlah aturan oleh pemerintah lokal di sejumlah negara bagian Australia. 
Berkurangnya cadangan air segera diikuti aturan pengetatan penggunaan air melalui 
indikasi levelling mulai level 1 hingga 7. Aturan levelling itu akan bergerak naik-
turun sesuai naik-turunnya candangan air. 
Saat cadangan air memasuki kondisi kritis, aturan pengetatan akan diberlakukan 
hingga level 7. Saat itu, mandi hanya dibatasi sekali sehari. Itu pun dibatasi lebih 
jauh hingga tidak lebih dari 4 menit.  
Untuk mengontrol berlakunya aturan penggunaan air tersebut, terutama saat-saat 
kritis, pemerintah lokal memberikan kewenangan kepada anggota masyarakat untuk 
melaporkan ke pihak berwajib jika mendapati tetangganya menggunakan jatah air di 
luar ketentuan yang saat itu diberlakukan.  
Pihak berwenang pun segera menindak pelanggar aturan tersebut. Bahkan, denda 
dalam bentuk uang dalam jumlah besar segera dikenakan jika terbukti secara 
meyakinkan melanggar. Aturan itu diberlakukan agar penggunaan air yang hemat 
menjadi kesadaran penuh dalam pratik keseharian masyarakat. 
 
 
Air Bawah Tanah  
Saya sepakat sepenuhnya dengan Gerakan Sekali Bilas yang dicanangkan Pemkot 
Surabaya. Namun, menurut hemat saya, kampanye model gerakan lingkungan 
tersebut tidak boleh berhenti pada level konsumsi individual masyarakat, namun 
juga harus menyentuh pola dan praktik konsumsi oleh pelaku industri. 
Mengapa begitu? Menurut hemat saya, problem air di wilayah metropolis pada 
khususnya dan di Indonesia pada umumnya, selain diderek pola konsumsi yang 
boros, dipicu rendahnya kesadaran atas pentingnya pengelolaan sumber-sumber air, 
baik oleh individu masyarakat maupun lebih-lebih oleh pelaku industri.  
Merebaknya kasus penggunaan air bawah tanah (ABT) oleh industri di kawasan 
Sidoarjo pada Januari 2010 perlu mendapat perhatian dan menjadi pelajaran 
bersama. Sebagaimana dilaporkan Jawa Pos (4/1/2010), ABT biasa digunakan 
perusahaan besar di wilayah Sidoarjo yang meliputi Buduran, Kota, Candi, Porong, 
Wonoayu, Krian, dan Waru.  
Mereka cenderung memakai ABT karena enggan menggunakan jasa PDAM. Cara 
yang mereka lakukan adalah mengebor untuk mendapat sumber air bersih secara 
mandiri di luar ketentuan pengaturan resmi melalui perusahaan air minum. 
Dalam banyak kasus, pengeboran air seperti yang dimaksud sulit dikontrol. Padahal, 
dampaknya sangat jelas. Pengeboran liar akan mengganggu potensi air di 
lingkungan sekitarnya. Air di lingkungan sekitar pengeboran bisa tidak jernih, 
bahkan cenderung berkurang. 
Karena itu, Gerakan Sekali Bilas pada level individu masyarakat semestinya segera 
diteruskan dengan gerakan stop pengeboran untuk level pelaku industri.  
Masa depan anak bangsa tidak saja ditentukan kreativitas dan kecakapan berolah 
pikir, tapi juga oleh ketersediaan sumber-sumber alam. Karena itu, kampanye 
melalui gerakan lingkungan harus menjadi agenda bersama. (*/mik) 
 
*Akh. Muzakki, Grad Dip SEA MAg MPhil PhD  
  Direktur Riset Islamic Educational Consultant (IEC) Surabaya.  
  
 


Gerakan Sekali Bilas

 Kiprah Ormas dalam Pilkada  
Jawa Pos, Selasa, 9 Februri 2010 
Oleh: Biyanto 
 
Posisi organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan (ormas) pada setiap menjelang 
pelaksanaan pemilihan kepala daerah bisa dikatakan memiliki daya pikat luar biasa. 
Hal tersebut dapat dipahami karena ormas memiliki sumber daya berupa tokoh-tokoh 
berpengaruh dan struktur organisasi hingga pelosok desa/kelurahan. Lebih dari itu, 
ormas-ormas besar seperti NU dan Muhammadiyah jelas memiliki anggota yang 
sangat banyak. Itu berarti sangat potensial untuk mendulang dukungan suara bagi 
pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Karena alasan itulah, 
hampir semua calon yang akan berlaga dalam pilkada berupaya sekuat tenaga untuk 
meraih dukungan ormas. Atau paling tidak, dukungan tersebut bisa diberikan melalui 
tokoh-tokoh berpengaruh yang dimiliki ormas.  
Maka, tidak mengherankan para calon harus rela sowan" ke pimpinan ormas sebagai 
kulonuwun politik". Budaya sowan itu dijalani untuk memperoleh restu dan 
dukungan politik. Bagi para calon, restu dan dukungan dari tokoh ormas atau kiai 
berpengaruh akan bisa memberikan energi dan kepercayaan diri untuk mengarungi 
kompetisi yang begitu ketat dalam pilkada langsung. Budaya sowan politik tersebut 
sesungguhnya merupakan sesuatu yang lumrah dijalankan para politisi yang ingin 
maju dalam pilkada. Sebab, dalam pilkada langsung, jelas dibutuhkan dukungan 
banyak pihak, terutama mereka yang memiliki basis massa.  
Di samping harus menjalani safari politik ke pimpinan organisasi, strategi yang 
sering dilakukan para calon adalah mengidentifikasi diri sebagai anggota atau 
simpatisan ormas tertentu. Tampaknya, cara itu sangat efektif untuk memengaruhi 
emosi pimpinan dan anggota ormas. Dengan strategi itu, para calon dapat 
menyatakan bahwa dirinya memiliki kedekatan emosional dengan ormas. Apalagi, 
dalam proses identifikasi diri itu diikuti janji-janji politik. Misalnya, akan membantu 
pelaksanaan program kerja ormas. Strategi lain adalah merekrut pimpinan ormas 
yang memiliki basis massa untuk menjadi pasangannya. Jika strategi itu tidak 
berhasil, cara yang ditempuh adalah merekrut pimpinan ormas berpengaruh untuk 
dijadikan tim sukses.  
Fenomena tersebut umumnya dijumpai dalam setiap pelaksanaan pilkada. Dalam 
situasi seperti itu, ormas dituntut menentukan sikap politik yang tegas. Sebab, 
perekrutan pimpinan dan anggota ormas sebagai pasangan calon maupun tim sukses 
dalam tingkat tertentu bisa memengaruhi soliditas organisasi. Dapat dibayangkan jika 
dalam satu ormas ada beberapa pimpinan yang turut bertarung dalam pilkada, pasti 
akan muncul friksi di internal organisasi. Akibatnya, semangat kebersamaan dan 
ukhuwah yang telah terjalin terganggu oleh kepentingan politik setiap calon.  
Pertarungan Pilkada 2010 di 18 kabupaten/kota se-Jatim hampir dipastikan akan 
diwarnai munculnya beberapa calon yang berlatar belakang ormas berbeda. Bahkan, 
di suatu kabupaten/kota dapat muncul beberapa pasangan calon dan tim sukses yang 
berasal dari satu ormas. Nah, dalam situasi persaingan memperebutkan posisi 
bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota tersebut, gesekan yang melibatkan 
kelompok elite di suatu ormas sangat rentan terjadi. Akan lebih berbahaya lagi jika 
gesekan kepetingan elite berlanjut hingga di tingkat akar rumput. Jika itu yang 
terjadi, harmonisasi dalam kehidupan sosial keberagamaan pasti terganggu.  
 
Pilihan Sikap Politik  
Menurut saya, ada beberapa alternatif yang bisa diambil pimpinan ormas dalam 
merespons dinamika politik menjelang pilkada di Jatim. Pertama, pimpinan ormas 
bisa bersikap mendukung terhadap salah satu calon. Dengan sikap itu, ormas akan 
berusaha memaksimalkan sumber daya, mulai pimpinan, kiai, anggota, hingga amal 
usaha, untuk mendukung dan bahkan mengampanyekan calon tertentu. Sikap itu jelas 
sangat berisiko. Apalagi jika calon tersebut tidak memiliki kredibilitas, kapasitas, dan 
akseptabilitas yang tinggi. Di samping itu, sikap politik tersebut jelas sangat rawan 
dan bisa memunculkan pro-kontra di internal organisasi.  
Faktanya, dalam setiap pemilu, aspirasi politik anggota dan pimpinan ormas dapat 
dipastikan tersebar di banyak partai politik. Jika saja partai-partai politik tersebut 
manjagokan calon berbeda, dapat dibayangkan ongkos sosial yang harus ditanggung 
ormas. Karena itu, sikap politik anggota ormas sesungguhnya tidak bisa diarahkan 
dengan hanya memilih satu pasangan calon tertentu. Situasi yang kurang lebih sama 
juga terjadi dalam hubungan kiai dan santri. Dalam urusan keagamaan, biasanya 
santri masih mendengarkan fatwa kiai. Tetapi, dalam urusan politik, hubungan kiai 
dan santri akan sangat longgar. Artinya, pilihan politik kiai sangat mungkin berbeda 
dengan santrinya. Dengan demikian, alternatif pertama itu seharusnya dihindari 
pimpinan ormas.  
Kedua, pimpinan ormas bisa bersikap dengan berdiam diri dan masa bodoh terhadap 
perkembangan politik di daerah. Alternatif kedua itu tentu sama ekstremnya dengan 
yang pertama. Jika alternatif pertama mendukung salah satu calon, sikap yang kedua 
menunjukkan bahwa ormas bersikap seolah apatis dan tidak mau peduli pada pilkada. 
Jika sikap itu yang diambil, berarti pimpinan ormas tidak berusaha memberikan 
kontribusi terhadap dinamika politik di daerah. Padahal, dukungan politik itu sangat 
penting bagi ormas untuk menjalankan kegiatan dakwahnya.  
Ketiga, pimpinan ormas dapat bersikap dual position. Sikap itu mengharuskan 
pimpinan ormas mampu mencitrakan diri sebagai organisasi yang tidak secara tegas 
mendukung atau menolak pasangan calon tertentu. Dalam posisi tersebut, ormas bisa 
ikut bermain" guna memperoleh keuntungan dari beberapa pasangan calon potensial. 
Posisi dual position juga dapat ditempuh ormas melalui kerja sama dengan partai 
politik dan anggota DPRD yang memiliki kedekatan emosional. Dalam hal ini, ormas 
secara organisatoris bisa menyatakan tidak mendukung calon tertentu, tetapi cukup 
menegosiasikan aspirasi politiknya pada partai politik dan para legislator. Sikap dual 
position itu mengharuskan pimpinan ormas pintar bermain di atas panggung 
sandiwara. Dengan meminjam istilah Erving Guffman dalam teori dramaturgi, ormas 
harus mampu membedakan penampilan dalam dua domain. Yakni, panggung depan 
(front region) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan adalah tempat 
melakukan pertunjukan, sedangkan panggung belakang merupakan wajah 
sesungguhnya. Melalui panggung belakang itulah, sikap politik sesungguhnya dari 
ormas dikemukakan.  
Keempat, pimpinan ormas dapat bersikap kritis dan konstruktif. Itu berarti ormas 
harus bersikap kritis terhadap semua calon. Dalam posisi tersebut, ormas harus 
melihat secara cermat track record semua calon. Selanjutnya ormas cukup 
memberikan kriteria calon yang dibutuhkan sesuai dengan tantangan yang dihadapi 
setiap daerah. Jika posisi itu yang diambil, ormas akan lebih leluasa dan tidak 
memiliki beban politik ketika harus memberikan fatwa berupa landasan normatif dan 
etik. 
Dari beberapa alternatif tersebut, rasanya posisi yang paling mungkin diambil 
pimpinan ormas adalah bersikap kritis dan konstruktif. Sikap kritis dan konstruktif itu 
akan memberikan keuntungan bagi ormas sehingga bisa memainkan peran pada level 
high politics dan tidak terjebak dalam kepentingan politik praktis. (*/mik)  
*Dosen Prodi Politik Islam IAIN Sunan Ampel 
 
 
   
  
 


Kiprah Ormas dalam Pilkada

Korupsi dan Mental Rakus 
Surya Online, Jumat, 5 Februari 2010 
Oleh: Akh Muzakki 
 
KH Mustofa Bisri menulis: “Anda bisa memperoleh bukti parahnya kondisi akhlak 
bangsa di mana2: di jalanan; di rumah2 tangga; di ruang2 sidang yg terhormat; di 
kantor2 pemerintah; di instansi2 penegakan hukum; di ruang2 pengadilan; di 
orsospol2; di sekolah2; kampus2; di TV2; di mass media; dlsb. Bahkan di status2 
Facebook 
Tulisan singkat Gus Mus itu diteruskan seorang kawan kepada saya. Pernyataan itu 
menyuguhkan makna yang sangat dalam. Kedalaman makna itu semakin menyentuh 
rusuk nurani saya, terutama saat saya berada di Kanada. Pasalnya, sejumlah kolega 
dari Kanada bertanya kepada saya, “Mengapa korupsi merajalela di Indonesia?” 
Belum terjawab pertanyaan itu, mereka pun bertanya kembali, “Apakah orang-orang 
Indonesia itu so greedy (rakus banget)?” 
Saya pun dilanda dilema. Maunya melakukan diplomasi dengan sedikit mereduksi 
persepsi mereka soal korupsi di Indonesia, tapi faktanya memang benar. Mau 
mencoba menjelaskan yang sebenarnya, ada perasaan nasionalistis yang berbisik, 
“ngono yo ngono ning ojo ngono (meski benar begitu, ya tapi jangan begitu amat)”. 
Saya pun akhirnya mencoba menjawab pertanyaan di atas dengan membandingkan 
fakta di Indonesia dan negara maju. Mungkin hanya di Indonesia ada pembedaan 
antara gaji dan pendapatan. Di negara-negara lain, apalagi negara maju, jarang kita 
mendengar pernyataan seperti ini, “gaji boleh kecil, tapi pendapatan besar”. Sebab, di 
negara-negara maju, gaji seseorang menjadi hitungan persis pendapatan. Sehingga, 
antara gaji dan pendapatan tak ada perbedaan. Meminjam istilah Gus Mus di muka, 
ucapan-ucapan seperti di atas bisa terdengar di jalanan, di rumah tangga, ruang-ruang 
persidangan, kantor-kantor pemerintahan hingga di lembaga-lembaga pendidikan. 
Dari sinilah, kita bisa melihat mengapa setiap kali dibuka lowongan CPNS, setiap 
kali itu pula masyarakat membeludak. Mereka rela antre berjam-jam untuk sekadar 
mendapatkan formulir tes. Tak sedikit praktik jual-beli, sogok-menyogok, terjadi. 
Bahkan untuk memperebutkan kesempatan menjadi CPNS itu, nyawa harus 
dipertaruhkan, seperti yang digelar di Gelora Pantjasila Surabaya beberapa tahun 
silam. Pasalnya, gaji PNS bisa saja dibilang sedikit, tapi pendapatannya tak selalu 
harus disamakan dengan gaji yang diterima per bulan. 
 “Budaya” memberi dan menerima tips, fee, komisi dan sejenisnya semakin 
memperkuat pemahaman atas perbedaan gaji dan pendapatan. Padahal, dari praktik 
pemberian dan penerimaan sumber penghasilan seperti ini, korupsi merajalela. 
Sementara itu, administrasi birokrasi dibuat tidak jelas, antara batas “kantong 
pribadi” dan “kantong kantor”. Kasus pemberian fee Bank Jatim yang saat ini ramai 
dibicarakan di publik tidak akan terjadi jika gaji dan pendapatan pejabat negara diatur 
sejelas-jelasnya. 
Jaminan Negara 
Kuatnya pembedaan gaji dan pendapatan serta buramnya batas uang pribadi dan uang 
kantor di atas semakin menemukan lahan penyemaiannya oleh model 
penyelenggaraan jabatan publik. Di negara maju, masa depan setiap anak bangsa 
dijamin negara. Jabatan publik ditegakkan dengan orientasi kuat pada penyiapan dan 
pemenuhan kebutuhan masa depan anak bangsanya secara keseluruhan, bukan 
perseorangan atau golongan. 
Singkatnya, tidak boleh ada anak warga yang telantar akibat kesulitan ekonomi. 
Melalui tanggung jawab yang diberikan oleh rakyat, negara memberikan jaminan 
kehidupan, baik sosial maupun eknomi, melalui mekanisme jaminan kesejahteraan 
sosial. Karena itu, di negeri-negeri maju, warganya tak terbuai kehausan untuk 
menumpuk kekayaan bagi anak cucunya. 
Pasal 34 ayat 1 UUD 1945 juga menjamin kehidupan warganya. “Fakir miskin dan 
anak-anak telantar dipelihara oleh negara”. Semangat pasal tersebut sejatinya juga 
serupa dengan penjaminan kesejahteraan sosial sebagaimana di negara-negara maju. 
Tapi, dalam praktiknya, justru esensi “dipelihara” berubah menjadi “dilestarikan” 
oleh negara. Akibat ekstremnya, orang berebut menumpuk kekayaan walaupun 
dengan cara yang tidak sah untuk menghindari ketidakberuntungan hidup itu. 
Mengharu-birunya praktik korupsi merupakan titik awal dan sekaligus terdalam dari 
penyelewenangan atas amanat konstitusi ini. Sebab, dari praktik korupsi inilah lalu 
jaminan kesejahteraan sosial justru tak bisa dijamin untuk tercipta. Kewajiban dan 
tanggung jawab untuk menciptakan jaminan bagi kesejahteraan sosial justeru, pada 
praktiknya, tergelontor sikap dan perilaku korup itu. 
Saya menjelaskan fakta-fakta ini kepada kolega saya di Kanada. Minimal, saya 
mencoba untuk menjelaskan problem akut yang terjadi di negeri saya tanpa harus 
berapologi dan atau ber-ultranasionalisme tanpa fakta. Saya pun lalu memberikan 
catatan, reformasi birokrasi menjadi pilihan yang strategis untuk mengurai moral 
publik dalam rangkaian penyelenggaraan jabatan publik ini. Reformasi birokrasi ini 
harus dimulai dari model rekrutmen personel hingga model remunerasi. 
Selebihnya, saya pun lalu lalu teringat pernyataan Buya Syafii Maarif (2008), “Untuk 
memberantas korupsi, yang harus dikembangkan adalah industri hati.” Tentu, 
“industri hati” di sini dimaksudkan sebagai penyelenggaraan jabatan publik secara 
jujur dan bertanggung jawab. Wujudnya berupa empati yang besar pada kepentingan 
dan hajat hidup orang banyak, bukan pribadi atau golongan. 
Jika “industri hati” sudah bangkrut, bangkrut pulalah penyelenggaraan jabatan 
publik. Maka, pertanyaan kolega saya di Kanada soal apakah kita menjadi bangsa 
rakus, lalu menjadi sulit untuk dibantah. n 
 (Akh Muzakki, Dosen Pascasarjana IAIN Sunan Ampel, Surabaya. Sedang visiting 
scholar di CIDA, Ottawa, Kanada).  
 
   
  
 


Korupsi dan Mental Rakus

Memperketat Gelar Akademik  
Jawa Pos, Senin, 22 Februari 2010 
Oleh: Nur Syam 
  
Pernyataan Mendiknas Muhammad Nuh, yang akan memperketat proses memperoleh 
gelar akademik seperti doktor dan guru besar, harus mendapat perhatian insan 
akademis. Hal itu ditempuh Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) 
sebagai tindak lanjut mencuatnya kasus plagiat karya ilmiah yang merebak di 
beberapa perguruan tinggi untuk meraih gelar tersebut (JP, 20/02/). 
Terkait dengan itu, harus ada penguatan tim akademis. Salah satu tim tersebut adalah 
tim ahli yang akan memverifikasi usul para calon guru besar, apakah sudah layak 
atau belum bagi yang bersangkutan untuk meraih guru besar. Setiap institusi 
pendidikan tinggi harus memiliki tim peer review dari para guru besar yang relevan 
dengan bidang kajiannya. Tim itu bertingkat-tingkat, mulai fakultas, universitas, 
hingga kementerian. 
 
Simbol Akademik  
Di dalam hierarki pendidikan tinggi, guru besar merupakan simbol dunia akademik. 
Secara hakiki, seorang guru besar merupakan sumber pengetahuan yang seharusnya 
sangat mumpuni di dalam bidangnya. Indikatornya adalah yang bersangkutan 
memiliki karya ilmiah monumental yang diakui dunia akademis nasional bahkan 
mungkin juga dunia internasional.  
Yang bisa memantik perdebatan adalah apakah ukuran karya monumental tersebut. 
Apakah karya itu harus dikutip para penulis internasional atau harus diterbitkan 
penerbit nasional yang memiliki reputasi sangat memadai. Ataukah karya tersebut 
harus dijadikan rujukan oleh beberapa perguruan tinggi lain yang setara.  
Rumusan tentang karya monumental itulah yang memantik reaksi para dosen, ketika 
Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama mengeluarkan Surat Edaran tentang 
Tata Cara Pengajuan Usul Penetapan Jabatan Guru Besar/Profesor di PTAI. 
Selain karya akademik monumental yang berupa buku, ada karya tulis di jurnal 
terakreditasi baik di tingkat nasional maupun internasional. Karya akademik dalam 
jurnal ilmiah terakreditasi memang menjadi persyaratan mutlak bagi dosen yang akan 
meraih gelar profesor.  
Guru besar adalah lambang kualitas akademis yang mestinya menghasilkan karya-
karya akademik seperti buku. Namun realitasnya, karya guru besar dalam bentuk 
buku juga masih sedikit. Jika dikomparasikan dengan jumlah terbitan buku, hingga 
akhir 2008, jumlah judul buku yang diterbitkan di Indonesia masih kalah oleh jumlah 
judul buku yang diterbitkan Malaysia.  
Yang diterbitkan Indonesia sekitar 10 ribu judul buku. Meski demikian, proporsi 
terbitan buku yang diisi perguruan tinggi hanya sekitar 8 persen. Dari angka tersebut, 
sebagian besar merupakan cetak ulang dan hasil terjemahan buku-buku teks luar 
negeri.  
Dilihat dari jumlah jurnal ilmiah di Indonesia juga masih memprihatinkan. Jumlah 
jurnal ilmiah di Indonesia untuk skala internasional dinilai masih sangat rendah, 
sekitar 0,012 persen. Jumlah itu sangat kecil bila dibandingkan dengan Malaysia 
yang mencapai 0,179 persen. Atau, bahkan Nepal yang mencapai 0,014 persen.  
Rendahnya jumlah jurnal dan buku ilmiah tentu bisa dikaitkan dengan banyak atau 
sedikitnya karya akademis para dosen, termasuk para guru besar.  
 
Tak Sekadar Status Sosial  
Guru besar memang merupakan jabatan akademik tertinggi di perguruan tinggi. 
Maka, seseorang yang memperoleh gelar itu semestinya juga menjadi rujukan dalam 
bidang akademik yang relevan dengan keahliannya. Guru besar tentu harus memiliki 
kompetensi akademis, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan kompetensi 
pedagogik. Jika seorang profesor tidak menghasilkan karya-karya akademis yang 
memadai, tentu bisa dipertanyakan kegurubesarannya itu.  
Menurut Robert K. Merton, seseorang akan memiliki dua fungsi sekaligus di dalam 
relasinya dengan dunia sosial. Ada yang disebutnya sebagai fungsi manifes dan 
fungsi laten. Fungsi seorang guru besar tentu saja adalah sebagai tenaga pendidik 
profesional dan ilmuwan. Yaitu, untuk mentransformasikan, mengembangkan, dan 
menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, 
penelitian, dan pengabdian masyarakat. Jadi, fungsi manifes guru besar adalah 
sebagai akademisi yang tugas utamanya mendidik, meneliti, dan mengabdi pada 
kepentingan masyarakat.  
Meski demikian, juga terdapat fungsi laten atau fungsi tersembunyi tetapi nyata 
eksistensinya. Untuk guru besar, fungsi latennya adalah meningkatnya status sosial. 
Jika seseorang menjadi guru besar, dia memiliki status sosial yang tinggi di mata 
masyarakat.  
Karena itu, yang menjadi penting adalah bagaimana menyeimbangkan fungsi manifes 
dan fungsi laten tersebut di dalam kehidupan akademis dan kemasyarakatan. Jangan 
sampai fungsi latennya saja yang mengedepan, tetapi mengabaikan fungsi 
manifesnya. Sebab, yang justru sangat penting adalah bagaimana mengembangkan 
fungsi manifes tersebut ke dalam tataran yang sangat tinggi.  
Pemerintah sudah berusaha sangat maksimal di dalam peningkatan kesejahteraan 
para guru, dosen, dan guru besar. Ada anggapan bahwa rendahnya kualitas 
pendidikan karena rendahnya kualitas kesejahteraan guru dan dosen. Maka, dalam 
lima atau 10 tahun ke depan, akan diketahui apakah kualitas pendidikan meningkat 
atau tidak. Jika ternyata tidak meningkat, berarti asumsi kita selama ini salah.  
Artinya, rendahnya kualitas pendidikan tidak disebabkan kesejahteraan pendidik, 
akan tetapi semata-mata karena kinerja guru dan dosen yang masih bisa 
dipertanyakan. 
Tantangan kita ke depan adalah bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan agar 
setara dengan negara-negara lain di Asia. Semua itu bergantung kepada para guru dan 
dosen, termasuk para guru besar. Wallahu alam bi al shawab. (*)  
*) Prof Dr Nur Syam MSi, rektor IAIN Sunan Ampel    
  
 


Memperketat Gelar Akademik

Mempromosikan Wisata Rohani Jatim  
Jawa Pos, Sabtu, 23 Januari 2010 
Oleh: Biyanto 
  
DI Jatim, setidaknya ada empat kabupaten/kota yang biasa dijadikan rujukan 
masyarakat untuk melakukan ziarah Wali Songo. Yaitu, Surabaya, Gresik, 
Lamongan, dan Tuban. Sebab, di kota-kota tersebut terdapat makam para wali seperti 
Sunan Ampel (Surabaya), Maulana Malik Ibrahim dan Sunan Giri (Gresik), Sunan 
Drajat (Lamongan), serta Sunan Bonang (Tuban).  
Di beberapa makam Wali Songo itulah kita sering menyaksikan rombongan orang 
dari berbagai daerah. Tujuan utama mereka adalah berziarah sekaligus berwisata ke 
tempat-tempat yang dianggap suci dan keramat. Fenomena perjalanan masyarakat itu 
biasa disebut wisata rohani atau ziarah spiritual. 
Wisata dengan mengunjungi lima makam wali di empat kabupaten/kota di Jatim 
tersebut dikenal dengan ziarah Wali Lima. Penamaan itu merujuk pada lima makam 
anggota Wali Songo yang banyak dikunjungi masyarakat. Meski masyarakat 
mengetahui jumlah wali yang menyebarkan Islam di Jawa berjumlah sembilan orang, 
dengan alasan ekonomis dan efisiensi, ziarah Wali Lima tetap menjadi pilihan utama.  
Sebagai fenomena sosial keagamaan, wisata rohani termasuk gejala yang menarik 
diamati. Sebab, untuk melakukan perjalanan wisata rohani, seseorang harus 
mengeluarkan biaya cukup banyak. Bukan hanya biaya, tapi juga waktu dan tenaga. 
Bahkan, mereka harus meninggalkan keluarga untuk sementara. 
Mengenai motivasi yang melatarbelakangi para penziarah untuk melakukan wisata 
rohani, mungkin dapat dijawab melalui analisis The Sunday Times (2000). Koran ini 
pernah melaporkan bahwa motivasi utama di balik wisata rohani adalah untuk 
pencerahan dan pengayaan spiritual (the quest for spiritual enlightenment is a prime 
motivation for travel). Mereka para peziarah rohani umumnya berharap bisa 
memperbaiki (tune-up) diri pada tingkat fiskal, spiritual, dan emosional. 
Di kalangan masyarakat, tradisi wisata rohani juga dilakukan dengan berbagai 
motivasi. Ada sebagian orang yang benar-benar ingin menapaktilasi dan mengenang 
perjalanan kehidupan para wali. Ada pula yang sekadar ingin memperoleh manfaat 
praktis dan pragmatis seperti kelancaran usaha, jabatan, kenaikan pangkat, 
ketenangan hidup, bahkan keinginan mendapat jodoh dan anak. Bahkan, tidak 
menutup kemungkinan wisata rohani ke makam para wali telah menjadi tradisi 
masyarakat lintas budaya, etnis, dan agama.  
 
Harus diakui, sebagian masyarakat memandang sinis tradisi wisata rohani. Mereka 
biasanya melontarkan beberapa pertanyaan kritis. Misalnya, mengapa orang harus 
bersusah payah datang ke makam para wali jika hanya untuk berdoa? Bukankah 
Allah ada di mana saja, Mahadekat, dan Maha Mendengar doa setiap hamba-Nya?  
Bahkan dikatakan, Allah itu lebih dekat kepada manusia daripada dua urat lehernya 
(Qs Qaf: 16). Karena Tuhan Mahadekat dan Maha Mendengar, tidak perlu bersusah 
payah datang ke tempat-tempat keramat, berbagai situs sejarah, dan makam para wali 
yang dikemas dalam rangkaian kegiatan wisata rohani. 
Beberapa pertanyaan tersebut wajar diajukan. Apalagi, dalam praktiknya, tidak jarang 
seorang peziarah telah menjadikan ziarah makam para wali sebagai sarana untuk ber-
tawassul (memohon kepada Allah melalui orang yang diyakini memiliki derajat 
kemuliaan). Melakukan tawassul berarti ingin menjadikan seseorang, seperti para 
nabi, wali, dan ulama, sebagai wasilah (mediator atau perantara) dalam berdoa 
kepada Allah.  
Praktik keagamaan tersebut jelas sangat rentan dengan perilaku syirik. Padahal, 
dalam ajaran agama dikatakan, syirik termasuk perbuatan yang paling besar dosanya 
di hadapan Allah.  
Menurut Munawar A. Fattah dalam Tradisi Orang-Orang NU (2006), budaya 
tawassul dan wasilah sesungguhnya bermula dari adanya kesadaran seseorang yang 
merasa sangat rendah di hadapan Allah karena tidak memiliki bekal amal dan ilmu 
yang cukup. Akibatnya, orang tersebut merasa tidak sanggup menghadap dan 
memohon secara langsung kepada Allah.  
Diumpamakan, jika seseorang berkeinginan menghadap presiden, sedangkan dirinya 
tidak memiliki akses sama sekali karena hanya rakyat jelata, dalam keadaan seperti 
itu orang tersebut jelas membutuhkan mediator agar keinginannya tercapai. 
Meski penjelasan tersebut bisa diperdebatkan, tampaknya, tradisi tawassul dan 
wasilah telah begitu mendominasi praktik berziarah ke makam para wali dan ulama. 
Tradisi mutakhir yang menunjukkan fenomena tersebut juga bisa dijumpai melalui 
kebiasaan para peziarah ke makam KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) di Jombang.  
Di area makam Gus Dur itu, selain khusyuk berdoa, tampak para peziarah mengambil 
sebagian tanah dan bunga dengan harapan memperoleh berkah. Tradisi tersebut 
memang tidak bisa dilihat dalam kacamata hitam-putih. Sebab, selain sudah menjadi 
budaya masyarakat, praktik tawassul dan wasilah merupakan bagian dari teologi para 
peziarah.  
Mencermati fenomena wisata rohani yang telah menjadi tren bagi sebagian 
masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, khususnya yang memiliki aset makam para 
wali dan ulama yang berpengaruh, perlu melakukan berbagai terobosan dengan 
membuat seperangkat peraturan. Langkah itu penting dilakukan untuk menjamin 
pengelolaan yang lebih profesional terhadap tempat-tempat yang potensial dijadikan 
objek wisata rohani. 
Menurut saya, ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah. Pertama, 
mengelola aset wisata rohani yang secara langsung berkaitan dengan kelengkapan 
fasilitas seperti situs para wali, tempat ibadah, lahan parkir, dan kebersihan. Kondisi 
tersebut akan melahirkan rasa nyaman dan aman bagi para penziarah. Hal-hal kecil 
seperti itu penting diperhatikan. Sebab, ada kalanya dalam waktu tertentu tempat-
tempat ziarah wali tersebut sering tidak cukup memberi rasa aman dan nyaman.  
Kedua, seiring adanya beberapa praktik keagamaan yang berpotensi merusak akidah 
dan keyakinan, rasanya pemerintah perlu melengkapi fasilitas tempat wisata rohani 
dengan tenaga-tenaga profesional yang bertugas memberi layanan informasi 
mengenai kehidupan dan perjuangan para wali serta ulama. Tenaga profesional 
tersebut sekaligus bisa dimanfaatkan untuk membimbing pemahaman keagamaan 
para peziarah.  
Melalui cara itu, para peziarah bisa memperoleh informasi yang lengkap mengenai 
kehidupan tokoh yang diziarahi. Mereka juga memperoleh layanan bimbingan 
keagamaan ketika berdoa, berzikr, membaca Alquran, dan beribadah dalam 
pengertian yang luas.  
Beberapa langkah tersebut penting karena selama ini para peziarah hanya 
memperoleh penjelasan dari juru kunci makam para wali dan ulama. Apalagi, 
penjelasan yang diberikan sering jauh dari yang diharapkan. Bahkan, tidak jarang 
penjelasan tersebut bersifat ahistoris, tidak rasional, dan berbau klenik.  
Jika pemerintah mau mengelola pusat-pusat wisata rohani di Jatim secara sungguh-
sungguh, rasanya bukan hanya nilai keuntungan ekonomi yang akan diperoleh. Lebih 
dari itu, melalui situs makam para wali dan ulama tersebut, pemerintah bisa memberi 
sumbangan yang sangat besar terhadap usaha untuk mencerahkan pemahaman 
keagamaan umat. Selamat mempromosikan wisata rohani di Jatim. (mik) 
 
*Biyanto, Dosen IAIN Sunan Ampel. 
  
 


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet