Repository UIN Sunan Ampel Surabaya

Akh., Muzakki

Demagog dan Illiberal Democracy

Masdar, Hilmy

Quo Vadis " Kebebasan\ud
Beragama ?

Di Bawah Kutukan Eksepsionalisme (Masdar Hilmy)
Oleh: Masdar Hilmy
Sudah lebih dari dua tahun gelombang Musim Semi Arab tak kunjung membuahkan hasil positif, kecuali
kekacauan demi kekacauan.
Sejak kali pertama diembuskan di Tunisia pada 18 Desember 2010, Musim Semi Arab telah merontokkan
satu per satu rezim despotik-otoritarian, seperti Libya, Mesir, dan Suriah. Alih-alih mampu membawa
angin perubahan ke arah lebih baik, sejumlah negara—seperti Suriah dan Mesir—bahkan tidak mampu
keluar dari kubangan krisis politik berkepanjangan.
Bagi kedua negara itu, gelombang demokratisasi lebih merupakan bencana ketimbang berkah. Krisis
Suriah, misalnya, telah merenggut lebih dari 82.000 jiwa. Sekalipun jumlah korban tak sebanyak di Suriah,
pergolak- an Mesir belum memperlihatkan tanda-tanda berakhir. Ini mengingat junta militer turut
"memancing di air keruh" dengan menyokong salah satu pihak yang tengah bertikai. Militer telah
menikam demokrasi dari belakang.
Di awal Musim Semi Arab, sebenarnya banyak pihak menaruh harapan terciptanya rezim demokrasi yang
bersifat menular. Jean-Pierre Filiu (2011), misalnya, telah membuat sepuluh pelajaran penting dari
gelombang demokratisasi di dunia Arab: dunia Arab bukan perkecualian. Maksudnya: jika demokrasi bisa
tumbuh dan berkembang di belahan dunia lain, mengapa tak di negara-negara Arab?
Membongkar mitos
Berlarut-larutnya krisis politik di Mesir dan Suriah mengingatkan kita pada jargon teknis yang lebih
banyak dikenal dalam ilmu politik: eksepsionalisme. Istilah ini sering dibaurkan dengan kulturalisme dan
esensialisme. Etimologis ia bermakna 'perkecualian', terminologis merujuk pada sebuah kondisi, fitur, atau
karakteristik budaya tertentu yang diatribusikan kepada kelompok atau bangsa tertentu. Ia
merepresentasikan identitas budaya yang khas, melekat, built-in dalam tubuh setiap bangsa.
Terlahir dari rahim Weberian, eksepsionalisme menjelma sebagai mazhab pemikiran yang cukup
berpengaruh. Mazhab ini dianut sejumlah ilmuwan politik terkemuka, seperti Talcott Parsons, Gabriel
Almond & Sydney Verba, Samuel Huntington, Francis Fukuyama, serta Ronald Inglehart & Pippa Norris.
Dalam konteks dunia Islam atau Timur Tengah, mazhab ini dianut ilmuwan politik, seperti Bernard Lewis,
Fareed Zakariya, dan Elie Keddourie. Mereka selalu memandang peradaban tertentu berdasarkan nilai
budaya yang dianutnya.
Mazhab eksepsionalisme diba- ngun di atas lima asumsi teoretik berikut: budaya menjadi faktor otonom
yang akan membentuk tradisi sebuah peradaban; budaya bersifat tertutup, intrinsik, dan kedap terhadap
perubahan; budaya cenderung lekat dengan bangsa tertentu yang tak mudah bertransmutasi; terdapat
garis pemisah yang tegas di antara bangsa-bangsa akibat budaya yang berbeda; dan dimungkinkan
terjadi benturan peradaban di antara budaya yang berbeda itu.
Dalam konteks budaya politik Timur Tengah, mereka memperkenalkan sebuah formula yang dikenal
sebagai eksepsionalisme Arab. Para ilmuwan eksepsionalis pada umumnya memustahilkan terciptanya
tradisi demokrasi di Timur Tengah akibat ketiadaan nilai-nilai budaya berbasis tradisi dan atau agama
yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi.
Stepan & Robertson (2003 : 33), misalnya, menegaskan bahwa "sebuah negara nir-Arab dengan
penduduk mayoritas Muslim memiliki 20 kali lipat kemungkinan menjadi kompetitif secara elektoral
ketimbang sebuah negara Arab berpenduduk mayoritas Muslim". Dari 47 negara berpenduduk mayoritas
Muslim, hanya enam negara mayoritas Muslim nir-Arab yang mengadopsi demokrasi sebagai sistem
politik: Turki, Senegal, Indonesia, Banglades, Mali, dan Nigeria. Selebihnya masih berkubang dengan
otoritarianisme dan despotisme.
Mazhab eksepsionalisme sebenarnya sudah banyak dibantah, di antaranya oleh kaum strukturalis atau
instrumentalis. Mereka menyanggah kelima asumsi teoretik di atas dengan mengajukan pemikiran
tandingan atas tiap poin dimaksud. Mereka beranggapan bahwa tak ada peradaban atau budaya yang tak
bisa berubah. Sebuah peradaban bisa berubah bukan semata karena faktor budaya; ada banyak faktor
terlibat di dalamnya, seperti ekonomi, politik, struktur sosial, kesempatan, dan kompetisi antarbangsa.
Eksepsionalisme kita?
Kaum strukturalis memandang eksepsionalisme sebagai mitos ketimbang realitas karena satu demi satu
tesis kaum eksepsionalis berguguran seiring dengan perubahan konstelasi politik dunia. Dulu Max Weber
berujar (1904), hanya peradaban Protestan yang bisa menerima modernitas dan demokrasi. Tesis ini
gugur ketika gelombang demokratisasi kedua dan ketiga menyapu negara-negara berpenduduk
mayoritas Katolik.
Mari kita lupakan sejenak krisis politik Mesir dan Suriah. Lupakan pula kutukan eksepsionalisme atas
keduanya. Mari kita mengkhawatirkan (potensi) kutukan eksepsionalisme di negeri ini: korupsi. Sudah 15
tahun usia reformasi, tetapi kita masih dihantui kutukan korupsi. Memang tersua energi positif dari KPK
menghalau kutukan korupsi. Namun, kerja keras KPK belum sebanding dengan kuatnya daya lekat korupsi
dalam struktur kehidupan bangsa ini.
Selain korupsi, terdapat sejumlah fitur negatif yang sering diatribusikan ke dalam tubuh bangsa ini.
Mochtar Lubis (1977) secara lisan pernah merefleksi- kan identitas manusia Indonesia hipokrit alias
munafik, enggan bertanggung jawab, berjiwa feodal, percaya takhayul, artistik, dan berwatak lemah.
Hampir senada dengan Mochtar Lubis, Koentjaraningrat (2004 : 45) merumuskan lima karakteristik utama
manusia Indonesia: mentalitas yang meremehkan mutu, mentalitas suka menerabas, tidak percaya diri, tak
disiplin, dan mengabaikan tanggung jawab. Di Malaysia, para TKI sering dijuluki "indon" yang berkonotasi
peyoratif: lelet, tidak mau maju, berbudaya rendah, suka ribut-ribut, dan temperamental.
Memasuki usia kemerdekaan ke-67 RI, harus ada keinginan kuat dari segenap bangsa ini keluar dari
kutukan eksepsionalis- me. Kita harus membangun mentalitas manusia Indonesia yang jauh lebih
bermartabat, kuat, dan beradab. Kuncinya cuma satu: jangan bunuh akal sehat. Biarkan akal sehat bekerja
mengurai sejumlah persoalan yang mendera bangsa ini.
(Masdar Hilmy, Dosen IAIN Sunan Ampel)
Sumber: Kompas, 14 Agustus 2013.


Di Bawah Kutukan Eksepsionalisme

Prof. Dr, Abd A’la

Dekonstruksi Nalar Kekerasan  
Oleh Abd A'la 
[ Senin, 26 April 2010 ]  
 
http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=130358 
 
 
BATAM, Kamis 22 April 2010, rusuh. Hanya berawal dari persoalan "sepele", 
ketersinggungan karyawan terhadap salah seorang pimpinan yang berkewarganegaraan 
asing, karyawan perusahaan galangan kapal PT Drydock World Graha, yang 
memuntahkan amarahnya dengan merusak dan membakar perusahaan itu. Tragedi 
tersebut hanya berselang beberapa hari dari kekerasan berdarah antara warga dan aparat 
satuan polisi pamong praja yang dibantu polisi pada Rabu, 14 April 2010, di Koja, 
Jakarta Utara. Sebelumnya, pada 3-4 Maret 2010, terjadi bentrokan antara mahasiswa dan 
warga yang dibantu aparat kepolisian di Makassar. Semua itu merupakan serpihan kecil 
dari rentetan kekerasan yang selalu terjadi berulang di negeri ini.  
 
Konflik dan bentrokan yang sarat dengan kekerasan serta aksi teroristis di bumi pertiwi 
ini selalu terjadi dari saat ke saat. Kita mungkin sudah tidak mampu lagi untuk 
menghitungnya atau sengaja melupakannya. Bahkan, sebagian kita mungkin sudah 
menganggapnya sebagai hal yang biasa, tak mengacuhkannya, atau bisa saja 
menghalalkannya. 
 
Di negeri ini, kekerasan tampaknya telah menjadi semacam nalar yang bersaing dengan 
nalar-nalar lain. Ironisnya, realitas memperlihatkan, nalar kekerasan sering menjadi 
pemenang yang menundukkan nalar lainnya. Sebagai sebuah nalar, kekerasan memiliki 
paradigma dan epistemologi yang mendukung sepenuhnya proses dan tata kerja dalam 
memproduksi kekerasan. Misalnya, pandangan bahwa kekerasan harus diselesaikan 
dengan kekerasan menjadi mindset sebagian kita. 
 
Spiral Kekerasan  
 
Menurut Johan Galtung (Wacana, IX/2002), kekerasan adalah deprivasi kepentingan dan 
penistaan terhadap kebutuhan dasar atau kehidupan manusia dalam bentuk kekerasan 
kultural, struktural, dan kekerasan langsung. Kekerasan kultural adalah unsur-unsur 
budaya yang menjadi wilayah simbolis eksistensi manusia yang menjustifikasi dan 
melegitimasi kekerasan struktural dan langsung. Kekerasan struktural merupakan 
kekerasan berstruktur atau terkait dengan struktur tertentu. Kekerasan langsung adalah 
kekerasan secara langsung terhadap fisik manusia dan sejenisnya. 
 
Dalam tiga kekerasan itu, nalar kekerasan menjadi dasar yang menjadikan kekerasan 
dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau dapat ditoleransi dan sah dilakukan. Sebagai 
dampaknya, terjadi -meminjam ungkapan Dom Helder Camara- spiral kekerasan; 
violence attracts violence.  
 
Menurut Uskup Agung Brazil itu, spiral kekerasan pada awalnya berujung pada 
ketidakadilan dan penindasan. Ketidakadilan di sini dalam pengertian yang luas, dari 
kebijakan sosial, politik, ekonomi yang timpang hingga hukum yang tebang pilih. 
Demikian pula pengertian penindasan yang dalam realitasnya sering atau selalu 
berselingkuh dengan ketidakadilan dalam kebijakan, tindakan, dan sebagainya.  
 
Memang ketidakadilan dan penindasan sebagai kekerasan struktural tidak selalu menjadi 
pemicu. Dalam realitasnya, kekerasan lebih merupakan lingkaran setan yang sulit dilacak 
ujung pangkalnya. Sekali waktu, kekerasan kultural menjadi trigger dan pada kali yang 
lain kekerasan langsung sebagai ujung spiral of violence. 
 
Namun, dalam dunia modern, asal-usul spiral kekerasan -sebagaimana ditunjukkan 
penelitian Henk Schulte-Nordholt (2002), -terutama di Indonesia- berawal dari struktural 
dan kekerasan fisik langsung yang dilakukan negara. Hal itu dapat dilacak dari 
pemerintahan Hindia Belanda, rezim Orde Lama, hingga pemerintahan Orde Baru dan 
sampai derajat tertentu terus berlangsung hingga saat ini. Eksploitasi kekayaan Nusantara 
dan manusianya yang dilakukan penjajah, demokrasi terpimpin Soekarno hingga 
pembangunanisme Soeharto menjadi sedikit bukti tidak terbantahkan atas 
keberlangsungan kekerasan struktural. 
 
Menyikapi kekerasan struktural itu, masyarakat pada awalnya diam karena tidak berdaya. 
Namun, emosi mereka tentu tidak pernah mati. Kekerasan bertubi membuat mereka bak 
timbunan rumput kering yang mudah tersulut. Dalam kondisi yang benar-benar tidak 
berdaya, akhirnya mereka secara reflektif melawan.  
 
Perlawanan spontan menggunakan kekerasan. Sebab, dalam anggapan mereka, kekerasan 
langsung merupakan satu-satunya cara yang dapat mereka lakukan. Lama kelamaan, pola 
itu dijustifikasi sehingga menjadi kekerasan kultural yang beramalgamasi dengan 
kekerasan lain. Pada sisi ini, spiral kekerasan menemukan bentuk yang paling sempurna.  
 
Dekonstruksi  
 
Hingga saat ini, spiral kekerasan terus merambah negeri ini. Kekerasan telah menjadi 
banalitas, dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Jika dibiarkan, bangsa ini bukan tidak 
mungkin hanya tinggal menunggu saat-saat kehancuran. Demokrasi bisa saja dijadikan 
jargon, bahkan alat untuk keberlanjutan kekerasan.  
 
Karena itu, kita, bangsa ini, niscaya harus memotong spiral kekerasan tersebut. Kita perlu 
mendekonstruksi nalar kekerasan yang menjadi dasar kekerasan. Dalam perspektif 
Derrida (Haryatmoko, Basis 11-12, 2007), dekonstruksi adalah pembebasan. Untuk itu, 
kita harus mampu mengambil jarak secara kritis, bahkan sinis tapi kreatif, terhadap segala 
sesuatu sehingga bisa dibaca, dipahami secara lebih jelas. Melalui dekonstruksi, kita 
harus mampu menertawakan diri sendiri. Kita masing-masing niscaya menelanjangi diri 
sendiri, segala kebijakan dan tindakan kita.  
 
Melalui itu, kita pasti meyakini bahwa kekerasan -walaupun bagian dari manusia- 
merupakan penyimpangan yang tidak akan pernah menyelesaikan persoalan. Demikian 
pula, kekerasan tidak akan pernah memberikan manfaat bagi siapa pun, termasuk bagi 
pelakunya. Justru kekerasan hanya akan menghancurkan umat manusia dan kehidupan, 
cepat atau lambat. (*)  
 
*) Prof Dr Abd A'la, guru besar IAIN Sunan Ampel Surabaya  
 


Dekonstruksi Nalar Kekerasan

Meyakini Jalan Demokrasi Kita 
http://cetak.kompas.com/read/xml/2010/04/26/03363692/meyakini.jalan.demokrasi.kita 
Senin, 26 April 2010 | 03:36 WIB 
Oleh Masdar Hilmy
Ketika demokrasi belum kunjung memberikan kesejahteraan, kepercayaan atasnya bisa 
menjelma menjadi keraguan dan bahkan keputusasaan. Pada titik ini, kepercayaan kita 
atas demokrasi sebenarnya sedang dipertaruhkan.  
Padahal, penerapan demokrasi meniscayakan keuletan, kesabaran, kesungguhan, dan 
integritas; sebuah kualitas karakter pantang menyerah yang akan mengantarkan kita pada 
entitas ”demokrasi penuh” (full-fledged democracy). 
Sebagai bangsa yang baru be- lajar berdemokrasi, trial and error, menjadi hal yang 
lumrah. Yang tidak lumrah adalah ketika kita gagal belajar dari kesalahan masa lalu 
sehingga kita terjatuh pada lubang kesalahan yang sama. Yang terpenting dalam 
berdemokrasi, dengan demikian, adalah proses, bukan hasil; bagaimana kita bisa 
menikmati setiap jengkal langkah kita sebagai sebuah proses ”menjadi” yang penuh 
makna. Dan, setiap keberhasilan kita melewati setiap jengkal tersebut patut dirayakan dan 
diapresiasi sebagai batu pijakan untuk langkah berikutnya. 
Perjalanan menuju full-fledged democracy jelas penuh onak dan duri. Di hadapan kita 
telah menghadang serangkaian ”uji kesetia- an” (litmus test) yang dipersyaratkan 
demokrasi. Di luar diskursus publik tentang substansi, ”jenis kelamin”, dan mekanisme 
berdemokrasi, membuncahnya kejahatan ”kerah putih” oleh elite politik dan birokrasi di 
segala lini yang berujung pada tergadaikannya kesejahteraan rakyat merepresentasikan 
salah satu episode litmus test yang dimaksud. 
Berbagai kasus hukum yang mengemuka akhir-akhir ini, seperti fenomena mafia 
peradilan, makelar kasus, dan skandal Centurygate, tidak lebih dari onak-duri demokrasi 
yang harus dilalui secara dewasa dan bermartabat. 
Sindrom ”hipotesis Lee”
Dalam konteks relasi demokrasi dan kesejahteraan ekonomi, terminologi ilmu politik 
mengenal adanya ”hipotesis Lee” (Lee hypothesis) karena ia pertama kali diartikulasikan 
oleh Lee Kuan Yew, mantan Perdana Menteri Singapura. Hipotesis ini meyakini bahwa 
sistem nondemokrasi lebih bisa menjamin kesejahteraan ekonomi ketimbang sistem 
demokrasi. Artinya, untuk menjadi kaya, sebuah bangsa tidak wajib menerapkan sistem 
demokrasi. Pendapatnya benar belaka ketika kita merujuk pada sejumlah negara 
”disipliner” semacam Korea Selatan, Singapura, dan China. 
Namun, tingkat capaian ekonomi di negara-negara tersebut tidak dilakukan melalui 
kerangka demokrasi. Memang benar bahwa pemerintah di negara-negara tersebut berhasil 
membuat perut mayoritas warga negara menjadi kenyang, tetapi mulut dan pikirannya 
tidak dibiarkan menikmati hak-hak sipil. Yang terjadi di negara-negara tersebut adalah 
menjadikan ekonomi sebagai panglima dalam kehidupan bernegara. Lebih tepatnya, palu 
godam bagi kebebasan sipil para warga negaranya. 
Sejauh ini tidak ada bukti empiris meyakinkan bahwa tata pemerintahan otoriter/totaliter 
yang membungkam hak-hak sipil warga turut berkorelasi terhadap kesejahteraan 
ekonomi warganya. Sejumlah kajian empiris serius semisal oleh Robert Barro (1995) atau 
Adam Przeworski (1996) justru membuktikan sebaliknya bahwa pemenuhan hak-hak 
sipil warga tidak menghalangi capaian kinerja ekonomi sebuah bangsa. 
Kinerja dan kontribusi demokrasi dalam penciptaan iklim ekonomi yang sehat terletak 
pada pemenuhan hak-hak sipil warga dalam pengawasan anggaran dan akuntabilitas 
publik serta pencegahan atas terjadinya bencana atau krisis ekonomi lebih sistemik. 
Penyediaan hak-hak sipil memungkinkan setiap warga untuk terlibat dalam mengontrol 
dan merumuskan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat (public good). Selain itu, respons 
sebuah pemerintah atas penderitaan warga sering kali baru muncul akibat tekanan yang 
dilakukan secara terus-menerus oleh semua elemen masyarakat, sebuah mekanisme yang 
hanya ada dalam sistem demokrasi. 
Kebermaknaan eksistensial
Namun, perlu dicatat, perjalanan menuju ”demokrasi penuh” harus dimaknai sebagai 
never-ending business. Artinya, kesempurnaan bangsa dalam berdemokrasi merupakan 
pergumulan eksistensial yang tak pernah usai. Sedemokratis dan semakmur apa pun 
sebuah bangsa tidak otomatis terbebas dari persoalan. Persoalan jelas menjadi 
keniscayaan bagi seluruh bangsa; tinggal bagaimana setiap bangsa mendekati dan 
menyelesaikan persoalan yang dimaksud. Yang jelas, semakin demokratis sebuah bangsa, 
semakin dewasa dia menyikapi dan menyelesaikan berbagai persoalan. Begitu pula 
sebaliknya. 
Memang betul bahwa kesejahteraan merupakan tujuan akhir dari seluruh ingar-bingar 
politik keseharian sebuah rezim demokrasi. Dalam konteks ini, demokrasi adalah sarana, 
bukan tujuan. Lebih tepatnya, sarana menuju kesejahteraan. Oleh karena itu, tujuan kita 
berdemokrasi bukanlah demi demokrasi itu sendiri, melainkan untuk sesuatu beyond 
demokrasi, yakni kesejahteraan. Dalam artikelnya, Democracy as Universal Value 
(1999), Amartya Sen menegaskan, ”A country does not have to be deemed fit for 
democracy; rather, it has to become fit through democracy.” 
Namun, jangan salah, demokrasi bukanlah melulu soal kesejahteraan dalam 
pengertiannya yang sempit (baca: kesejahteraan ekonomi). Ada substansi lebih mendasar 
dari sekadar itu: kebermakaan demokrasi bagi pemeliharaan dan kultivasi kedirian bangsa 
secara kolektif. 
Artinya, keberadaan demokrasi tidak perlu menggerus konsep kedirian (the self) kita 
sebagai sebuah bangsa yang berkarakter. Amartya Sen (Ibid., 11) merekomendasikan tiga 
peran substantif demokrasi agar keberadaannya benar-benar bermakna bagi 
pengembangan kedirian sebuah bangsa: 1) peran intrinsik sebagai penjamin partisipasi 
politik dan kemerdekaan dalam kehidupan manusia, 2) peran instrumental sebagai 
insentif politik dalam menjamin pemerintah bertanggung jawab dan akuntabel, dan 3) 
peran konstruktif dalam pembentukan dan kultivasi nilai serta memahami kebutuhan, 
hak, dan kewajiban. 
Percaya diri
Oleh karena itu, belum berlabuhnya kesejahteraan secara merata bukan alasan untuk 
berpaling dari demokrasi. Kita harus tetap memelihara asa dan keyakinan terhadapnya. 
Kita juga tidak berada pada posisi memilih salah satu di antara dua pilihan yang saling 
menegasikan, demokrasi atau kesejahteraan. Keduanya ibarat dua sisi dari satu koin uang 
yang sama: sama-sama penting karena menyangkut hajat hidup setiap warga negara. 
Barangkali ada (dan mungkin banyak) sisi-sisi perbedaan antara praktik demokrasi di 
Indonesia dengan negara-negara lainnya. Sejauh ini, praktik demokrasi di banyak negara 
berdemokrasi mapan tetap menjadi cermin yang baik bagi kita untuk belajar 
berdemokrasi. Memang jalan menuju demokrasi tidak perlu sama karena banyak jalan 
menuju demokrasi. Kata Bob Hefner (2000; 216), ”There is no one-size-fits-all 
democracy.” Tidak ada demokrasi yang berlaku untuk semua. Sepanjang pengamatan 
Hefner, Indonesia tidak memiliki ”kejanggalan peradaban” (civilizational malady) untuk 
menerapkan demokrasi. 
Walhasil, keajaiban pertumbuhan ekonomi di sejumlah negara dengan tingkat demokrasi 
rendah mestinya tidak menggoyahkan kesetiaan kita berdemokrasi. Sesungguhnya apa 
yang dicapai oleh negara-negara tersebut tidak ada kaitannya dengan demokrasi, tetapi 
murni menyangkut strategi ekonomi yang dianut. Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan 
Ampel Surabaya
 


Meyakini Jalan Demokrasi Kita

Lembaga Pendidikan v Pemkot 
Jawa Pos, Selasa, 16 Februari 2010 
Oleh: Akh Muzakki 
 
PEMBANGUNAN frontage road kawasan selatan Surabaya kini memasuki 
perkembangan baru. Hampir sebagian besar dari sisi utara proyek pengerjaan jalan 
arteri itu diperkirakan segera rampung. Menyusul selesainya pengerjaan sisi timur 
Jalan Ahmad Yani dari RSAL dr Ramelan hingga pertigaan Margorejo, pengerjaan 
berikutnya diperkirakan segera menyusul secara konkret.  
Namun, pengerjaan proyek selanjutnya dari pertigaan Margorejo hingga Jemur 
Handayani terhadang permasalahan rumit. Permasalahan itu terutama terkait dengan 
tanah seluas 6.000 meter persegi milik lembaga pendidikan tinggi Islam IAIN Sunan 
Ampel Surabaya. Negosiasi sudah lama diupayakan, namun upaya untuk mencapai 
win-win solution (tidak ada yang dirugikan) masih jauh panggang daripada api 
(Metropolis, 10/02/2010).  
Intinya, belum ada hasil yang memuaskan bersama dari proses negosiasi selama ini. 
Ujungnya, akan ada bogang yang terhampar di lintasan jalan arteri sisi timur itu. 
Belum kunjungnya hasil akhir pencapaian solusi yang konklusif tersebut tak ayal 
memantik ketegangan" birokrasi. Pemkot dan DPRD Surabaya selaku penguasa 
eksekutif dan legislatif di kota metropolis ini di satu sisi dan IAIN Sunan Ampel di 
sisi lain memang memiliki posisi yang sama. Yakni, sama-sama merupakan institusi 
birokrasi milik negara.  
Namun, belum tercapainya kata sepakat di atas memunculkan babak baru interaksi 
kedua belah pihak. Hingga suara minor pun dari anggota DPRD Surabaya. Wakil 
Ketua Komisi C DPRD Surabaya Simon Lekatompessy mengatakan, seharusnya 
IAIN Sunan Ampel memperhatikan kepentingan hajat hidup orang banyak daripada 
ego sektoral. Seharusnya tak perlu berkeras seperti itu. Saya khawatir nanti 
masyarakat mencerca bila ada bogang di depan IAIN, komentarnya. 
Pihak IAIN Sunan Ampel pun tak kalah menarik dalam berargumentasi. Tanah yang 
menjadi lokasi kampus dan sebagiannya akan terkena dampak pembangunan jalan 
arteri itu merupakan tanah wakaf dari para ulama dan pemuka sosial keagamaan.  
Sama halnya dengan Pemkot dan DPRD Surabaya, lembaga pendidikan tinggi Islam 
itu pun berargumentasi untuk kepentingan umum di balik pemertahanan hamparan 
tanah dimaksud. Sikap bertahan itu dilakukan jika pemkot tetap bersikeras dengan 
skema jual beli dan bukan skema penggantian tanah.  
Saya melihat, ada dua problem mendasar di balik tarik ulur kasus tanah di depan 
kampus Islam di atas. Pertama, problem pemaknaan atas konsepsi kepentingan 
umum" (public goods). Baik pemkot (plus DPRD) Surabaya maupun IAIN Sunan 
Ampel bergerak atas nama kepentingan umum. 
Dalam kasus proyek pengerjaan jalan arteri di atas, Pemkot dan DPRD Surabaya 
cenderung memaknai kepentingan umum sebagai sekadar terbukanya pemanfaatan 
fisik oleh masyarakat seluas-luasnya terhadap kelancaran jalan. Setiap upaya yang 
bisa memperlambat proses terbukanya pemanfaatan seluas-luasnya dimaknai sebagai 
perlawanan terhadap kepentingan umum. Karena itu, sikap bertahan IAIN Sunan 
Ampel Surabaya atas lahan yang dimiliki dipandang sebagai bentuk perlawanan 
kampus Islam tersebut terhadap penjaminan kepentingan umum.  
Menurut hemat saya, problem akut soal pemanfaatan lahan di depan IAIN Sunan 
Ampel untuk pembangunan jalan arteri di atas tidak akan berlarut-larut jika 
pemaknaan atas konsepsi kepentingan umum" yang dilakukan Pemkot dan DPRD 
Surabaya tidak berhenti pada pemaknaan fisik. Melainkan pada perspektif yang lebih 
luas dengan memadukan pembangunan nonfisik.  
Penyiapan sumber daya manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus 
komparatif melalui jalur pendidikan tinggi merupakan bagian penting dari 
pemaknaan yang lebih luas.  
Sebagaimana layaknya perguruan tinggi lain, IAIN Sunan Ampel dalam kapasitasnya 
sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam bergerak dalam penyiapan sumber daya 
manusia yang memiliki keunggulan kompetitif dan sekaligus komparatif dimaksud. 
Apalagi, IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi Islam 
negeri terbesar di Jawa Timur berperan penting dalam penyiapan sumber daya 
dimaksud. Karena itu, kepentingan internal lembaga pendidikan tinggi Islam itu perlu 
juga diapresiasi dengan tanpa meninggalkan kesan kalah-menang. 
Kalau pemaknaan atas kepentingan umum yang demikian bisa disemai dengan baik 
oleh siapa pun, tak perlu muncul permasalahan rumit seperti ini. Dalam negosiasi pun 
bisa segera dicarikan solusinya.  
Kedua belah pihak bisa menurunkan tensi sikap masing-masing dengan memberikan 
fleksibilitas demi tercapainya kebaikan bersama.  
Problem mendasar kedua terkait dengan pemaknaan terhadap apa yang disebut 
sebagai aset. Apakah yang disebut sebagai aset itu hanya berupa infrastruktur, 
termasuk jalan umum, ataukah juga meliputi perihal yang bersifat suprastuktur. 
Lembaga pendidikan merupakan media paling ampuh untuk penyiapan suprastruktur 
tersebut.  
Dalam kaitannya dengan kasus lahan di depan IAIN Sunan Ampel di atas, 
persoalannya terpulang pada basis kognitif pengambil kebijakan di tingkat Pemkot 
dan DPRD Surabaya. Yakni, apakah dalam pemaknaan mereka, lembaga pendidikan 
dianggap sebagai aset ataukah bukan.  
Berdasar fakta yang berkembang, tampak bahwa lembaga pendidikan cenderung 
kurang diapresiasi Pemkot dan DPRD Surabaya sebagai sebuah aset warga 
metropolis. Buktinya, Pemkot Surabaya lebih mempertahankan skema jual beli 
daripada ganti tanah seperti yang menjadi harapan IAIN Sunan Ampel. Dengan 
skema itu, akan ada pihak yang merasa dirugikan dan kebetulan untuk kasus tersebut 
adalah IAIN Sunan Ampel. 
Sungguh tidak arif jika penguasa eksekutif dan legislatif di metropolis ini 
menggunakan kekuasaannya dengan tidak memberikan opsi atas terakomodasinya 
kepentingan lain, termasuk kepentingan pendidikan.  
Dengan mekanisme birokrasi yang ada, skema jual beli tentu sangat merugikan 
lembaga pendidikan model IAIN Sunan Ampel. Namun, jika skema ganti tanah yang 
dipraktikkan, dalam hemat saya, tidak ada pihak yang dirugikan. Pemkot bisa 
secepatnya menyelesaikan salah satu proyek besarnya untuk mengurai kemacetan di 
wilayah selatan Surabaya. Selain itu, lembaga pendidikan tinggi IAIN Sunan Ampel 
tidak merasa dirugikan akibat lenyapnya tanah dengan luasan yang cukup besar tanpa 
adanya pengganti lahan.  
Saya yakin, masih ada cahaya" di ujung lorong gelap tersebut. Cahaya" itu akan 
muncul dari dengan kerendahan hati semua pihak untuk mencapai solusi menang-
menang" dan bukan solusi menang-kalah". (*/mik) 
Pengamat sosial politik, alumnus doktoral Political History, The University of 
Queensland, Australia.  
 
   
  
 


Lembaga Pendidikan v Pemkot

Prof. Dr, Abdul A'la

  
 
DUTA MASYARAKAT, 10 Agustus 2010 
 
Prof Abdul Ala  
Puasa di bulan suci Ramadhan merupakan bahan bagi manusia untuk merenungkan 
kembali perjalanan hidupnya di dunia. Sebagai bahan perenungan, Ramadhan 
menyediakan waktu satu bulan penuh dengan tata cara yang unik. Yakni, menahan diri 
dari godaan nafsu negatif, baik jasmaniah maupun ruhaniah. Jika manusia muslim 
mampu mengambil pembelajaran dalam permenungan di bulan Ramadhan, dipastikan dia 
akan berada di posisi tinggi sebagai manusia. Sebab, Ramadhan juga merupakan tangga 
pendakian spiritual bagi umat Islam. 
 
Intisari Ramadhan sebagai bahan menahan diri dari nafsu negatif harus dicapai oleh umat 
Islam. Sehingga, dalam laku kehidupan, seseorang akan selalu berlomba-lomba dalam 
kebaikan. Ramadhan tahun ini harus lebih baik dibanding Ramadhan tahun lalu. Begitu 
seterusnya. Begitu fungsi Ramadhan sebagai tangga spiritual. 
 
Sayangnya, hingga kini nilai-nilai Ramadhan itu banyak ditinggalkan umat Islam. 
Ramadhan akhir-akhir ini telah dikemas (dikomodifikasi) menjadi ritual yang 
materialistik. Ritual Ramadhan tinggal prosesi menahan lapar dan dahaga di siang hari. 
Begitu malam tiba, perayaan ‘kemenangan semu’ menjangkit lewat konsumsi makanan 
yang berlebihan. Bahkan, Idul Fitri yang menjadi puncak kelahiran kembali dalam 
kesucian umat Islam ‘dikotori’ oleh budaya konsumeris yang penuh nafsu. 
 
Tergerusnya nilai-nilai Ramadhan dan Idul Fitri ini disebabkan beragam faktor yang 
kompleks. Globalisasi merupakan gerbong besar yang membawa sebab-sebab 
tergerusnya kesadaran umat Islam atas nilai-nilai spiritual agamanya. 
 
Posisi masyarakat Islam yang tidak mampu merespon arus globalisasi secra kritis 
membuat lubang hitam materialisme kian menganga. Sehingga tidaklah salah jika posisi 
agama (dalam arti lembaga) saat ini malah menjadi menjadi kemasan materialisme.  
 
Ketidakkritisan masyarakat Islam (Indonesia) atas pengaruh buruk globalisasi ini 
didukung oleh sistem pendidikan nasional yang bermasalah. Pendidikan (agama) saat ini 
terjebak dalam formalisme. Para siswa hanya diajar untuk bisa menjawab soal dalam 
ujian dengan tepat. Bukan memahami jantung spiritualitas agama. Sehingga, nilai-nilai 
spiritual agama gagal ditransformasikan.  
 
Namun dunia belum kiamat. Masih ada jalan untuk memerbaiki situasi. Masyarakt Islam 
Indonesia harus membaca kembali Agama tanpa ada pretensi kepentingan ‘lain’. Murni 
memahami Agama demi Agama. Sehingga, inti spiritualitas agama Islam dapat dipahami 
secara jernih dan menyeluruh. 
 
Para elit agama harus menjadi pioner dalam pembacaan kembali agama secara jernih. 
Sehingga, ke depannya bisa melakukan transformasi nilai-nilai spiritual Islam secara 
bagus. Rekonstruksi total sistem pendidikan (agama) juga mendesak dilakukan. 
Sehingga, arah pemahaman agama bisa diubah dari formalistik menjadi substansial. Dan 
nilai-nilai agama tetap bisa dipertahankan dan ditumbuhsuburkan.  
 
Penulis adalah 
Pembantu Rektor bidang Akademik dan Pengembangan SDM IAIN Sunan Ampel 
Surabaya 
..  
 


Bulan Suci Ramadhan

Masdar Hilmy, .

Beragama Nirkekerasan  
Kompas, Kamis 17 September 2010 
Oleh: Masdar Hilmy 
  
 
”In fact, as far as the Qur’an is concerned, the concept of jihad has nothing to do 
with violence” (Asghar Ali Engineer, On Developing Theology of Peace in Islam, 
2005: 27). 
Madinah, 1 Januari 630 M/8 H. Muhammad SAW beserta sekitar 10.000 tentara 
Muslim bersenjata lengkap bergerak dari Madinah ke Mekkah dengan misi: 
”penaklukan”. 
Saat itu rombongan sedang berpuasa karena bertepatan dengan bulan Ramadhan. 
Namun, Nabi memberi dispensasi bagi mereka yang hendak membatalkan puasa. 
Pergerakan pasukan Muslim itu tercium sebagian penduduk Mekkah. Sejumlah 
pemimpin Quraish memprediksi bakal terjadi pertumpahan darah hebat (yawm al-
malhamah). Ternyata, Nabi justru mengembuskan angin kasih (yawm al-marhamah). 
Nabi menyerukan kedua masyarakat itu untuk saling memaafkan dan merajut 
kehidupan baru yang penuh kasih sayang. Peristiwa itu belakangan dikenal sebagai 
hari ”pembukaan” Mekkah (fath Makkah). 
”Lompatan kuantum” 
Penaklukan Mekkah oleh pasukan Muslim merefleksikan ”lompatan kuantum” dalam 
lanskap peradaban bangsa Arab yang saat itu dihegemoni tradisi kekerasan dan 
perang. Dikatakan demikian karena kekerasan dan perang adalah metode resolusi 
yang hampir selalu dipakai untuk menyelesaikan segala masalah di kalangan suku-
suku Arab. 
Penaklukan Mekkah itu mengintrodusir tradisi yang lebih maju dan beradab, yaitu 
nirkekerasan dalam struktur sosial-politik masyarakat Arab. 
Kekerasan dan perang adalah nomenklatur politik yang lazim saat itu. Namun, 
pilihan damai memberi nuansa baru dalam lanskap peradaban manusia. Pesan moral 
yang harus ditangkap dari fath Makkah adalah, Islam hendak menceraikan—
setidaknya menjaga jarak—elemen kekerasan dari peradaban manusia. 
”Lompatan kuantum” semacam inilah yang oleh Bellah sering dirujuk sebagai 
”terlalu modern untuk zamannya” (Robert N Bellah, Beyond Belief, 1970). Memang 
Bellah tidak secara spesifik merujuk peristiwa fath Makkah, tetapi pada Piagam 
Madinah (Mitsaq al-Madinah). Memang, banyak eksemplar tradisi nirkekerasan, di 
luar kedua peristiwa itu, yang bisa diklasifikasi sebagai ”lompatan kuantum”. Karena 
itu, menjadi tidak adil jika mengatribusi watak kekerasan sebagai sesuatu yang 
intrinsik dalam Islam. 
Involusi keberagamaan 
Seharusnya apa yang sudah diinisiasi Nabi Muhammad SAW perlu diapresiasi secara 
obyektif sebagai investasi kemanusiaan yang anakronistik pada zamannya, tetapi 
diakronistik untuk peradaban manusia sekarang. Dengan demikian, yang perlu 
diambil dari perilaku Nabi adalah semangat nirkekerasan yang menempatkan 
keselamatan jiwa dan kehidupan manusia sebagai kata kunci yang mendasari 
kesadaran keberagamaan modern. 
Sayang, banyak umat beragama terjebak pemahaman tekstual-skripturalistik dan 
mengesampingkan model keberagamaan kontekstual-transformatif. Tafsir jihad ala 
Noordin M Top adalah salah satu contohnya. Dalam bahasa Sir Muhammad Iqbal 
(Reconstruction of Religious Thought in Islam, 2004:15), banyak umat beragama 
lebih suka mengambil abu, ketimbang api, agama. Semestinya, yang diambil adalah 
yang tersirat dan bukan yang tersurat. 
Perilaku ”mengambil abu ketimbang api” adalah bentuk involusi keberagamaan, 
terutama saat yang mengemuka semangat duplikasi dan replikasi tanpa cadangan atas 
apa yang tampak di permukaan. Kenyataan semacam ini disebabkan proses 
fermentasi sosial-budaya atas sejumlah doktrin keagamaan yang seharusnya 
diapresiasi sebagai kontekstual pada zamannya. 
Proses fermentasi atas doktrin keagamaan bahkan tersedimentasi sebagai praktik atau 
tradisi keagamaan yang diterima secara lumrah dan turun-menurun. Doktrin jihad 
yang semula tidak terkait kekerasan lalu dimaknai secara tunggal sebagai ”perang 
suci”. Ini dapat dilihat, misalnya, dalam kamus bahasa Arab tulisan Elias Antoon, 
Qamus Al-’Asri (1972), jihad dimaknai ”militansi” dan atau ”perang suci”. 
Padahal, sebagaimana ditegaskan Asghar Ali Engineer, semula konsep jihad tidak 
terkait dengan kekerasan. Namun, pengalaman peperangan telah mereduksi 
pemaknaan jihad yang hakiki. Sejatinya, tidak satu pun ayat-ayat jihad yang 
berkonotasi kekerasan atau peperangan. 
Metamorfosis diri 
Dalam konteks ini, puasa adalah memberi ruang dan peluang luas bagi setiap umat 
Islam untuk memetamorfosiskan diri menjadi Muhammad-muhammad kecil di 
tengah kehidupan masing-masing. Dalam diri Muhammad ada eksemplar 
keberagamaan nirkekerasan sebagaimana didemonstrasikan dalam peristiwa 
”penaklukan” Mekkah yang terjadi pada bulan Ramadhan. 
Model keberagamaan semacam ini memungkinkan kita lebih mengedepankan tradisi 
nirkekerasan dalam ruang-ruang kehidupan. Beragama yang benar harus meneladani 
perilaku Nabi dalam setiap aspeknya. Namun, hal demikian tidak bisa dilakukan 
secara membabi buta tanpa mempertimbangkan konteksnya. 
Mari kita ”menyambung” kontinum sejarah yang tonggaknya sudah ditancapkan 
Nabi Muhammad SAW pada zamannya. 
Masdar Hilmy Dosen IAIN Sunan Ampel Surabaya  
  
 


Beragama Nirkekerasan

Prof Dr, Abd A'la

Kembalikan NU ke Nilai Pesantren   
Kompas, Sabtu, 20 Maret 2010 
Oleh: Abd. Ala 
            
 
Melihat ”kiprah” Nahdlatul Ulama sewindu terakhir ini, para peserta pada Muktamar 
NU yang berlangsung dari tanggal 22 sampai dengan 27 Maret 2010 di Makassar 
sangat arif jika melakukan napak tilas perjalanan yang dilaluinya, terutama menyapa 
kembali nilai-nilai dasar yang menjadi anutan. 
”Prosesi” ini urgen dilakukan karena fenomena yang menguat saat ini 
memperlihatkan terjadinya pemudaran nilai-nilai luhur yang pada masa-masa awal 
merupakan rujukan utama. Nilai-nilai ini seutuhnya berpulang pada tradisi pesantren. 
Adanya keberkelindanan NU dengan pesantren berpulang pada keberadaan organisasi 
ini yang senyatanya lahir, tumbuh, dan berkembang dari pesantren. Tujuan 
pendiriannya, di antaranya, sebagai upaya penyebaran dan pembumian ajaran dan 
nilai ”Islam pesantren” di masyarakat luas yang mencerminkan Islam kerakyatan dan 
kebangsaan. 
Dalam perjalanan sejarahnya, pembumian misi tersebut mengalami gangguan ketika 
di tubuh NU bersemai kepentingan yang tidak sejalan dengan paradigma dan visi 
Islam yang dianutnya. Ironisnya, hal itu juga diikuti oleh sebagian elite pesantren. 
Masalah yang kemudian mengedepan adalah terkooptasinya NU dan pesantren oleh 
kepentingan pragmatis sesaat. 
Paradigma pesantren yang kemudian dielaborasi dan disistematisasikan NU terletak 
pada pandangan dasar yang menekankan moderasi Islam. Dalam perspektif ini, 
pesantren memahami Islam sebagai keimanan yang harus berujung pada praksis; 
sebagai keyakinan yang niscaya dilabuhkan dalam aktivitas sosial melalui dialog, 
kejujuran, dan kerendahhatian, serta berdampak besar pada kemaslahatan umat, 
bangsa, dan sesama. 
Rujukan utama paradigma ini nyaris seutuhnya didasarkan pada pemaknaan Al 
Quran dan sunah hasil interpretasi para ulama yang kaya perspektif yang menjangkau 
kurun waktu sangat panjang. Khazanah keilmuan ini pada gilirannya 
dikontekstualisasikan dengan realitas kehidupan yang berkembang di sekelilingnya. 
Pada tataran ini pesantren mampu—sampai batas tertentu —menyandingkan nilai 
luhur dan ajaran Islam dengan kearifan lokal. 
Ketika NU berdiri, nilai-nilai itu dirumuskan ke dalam manhaj fikr organisasi yang 
dikenal dengan nama ahlu sunnah wal jamaah (aswaja) ala NU dengan karakteristik 
moderasi, harmoni, dan toleransi dalam pemahaman ajaran dan implementasinya 
dalam kehidupan. Hasil semua itu, organisasi dan lembaga ini peduli dalam 
pemberdayaan, penguatan, dan pemandirian masyarakat, tetapi tetap menjaga 
harmoni hubungan kritis dengan negara. 
Jaring politik kekuasaan 
Namun, politik kekuasaan yang menghantam negeri ini mengubah kinerja dan kiprah 
NU dan pesantren. Eksplisit atau implisit, ada kekuatan besar yang mencoba menarik 
NU masuk dalam jaring politik kekuasaan. Kendati secara struktural formal NU 
bersiteguh dengan Khittah 1926, fenomena yang berkembang mulai paruh pertama 
dasawarsa pertama abad ini menandai adanya sikap dan perilaku sebagian elite NU 
yang mulai bermain dan bersentuhan dengan politik kekuasaan, baik melalui partai 
politik, lembaga negara, maupun seminegara. 
Fenomena ini berdampak jauh pada kinerja organisasi. Pesona kekuasaan membuat 
sebagian elite NU—kendati dalam jumlah kecil—cenderung abai terhadap nilai-nilai 
Islam yang dianut NU. Akibatnya, ada kecenderungan NU dijadikan media untuk 
proses tawar-menawar politik dan alat —kendati mungkin sangat samar —untuk 
mendulang dukungan yang berorientasi politik praktis atau kepentingan sempit di 
luar kepentingan jam’iyah, warga, atau bahkan di luar kepentingan bangsa dan 
negara. 
Pada gilirannya, tragedi semacam itu juga menimpa sebagian pesantren. Entah karena 
latah, sebagian tokoh pesantren juga tertulari virus syahwat politik kekuasaan. 
Pesantren terkelupas dari visi luhurnya. Dampak yang mulai terlihat, pesantren secara 
samar-samar mulai ditinggal masyarakat luas. 
Keberlangsungan yang dialami NU dan pesantren itu akan menjadikan Indonesia 
kehilangan civil society yang cukup kokoh. Pada gilirannya, dominasi negara akan 
kian mencengkeram kuat masyarakat akar rumput. 
Kondisi semacam itu menuntut elite NU dan pesantren untuk bersikap lebih arif. Para 
tokoh NU dan pesantren perlu segera berefleksi kritis. Mereka niscaya 
mengembangkan diskursus dan praksis yang mengarah kepada pengembangan 
pendidikan, sosial, ekonomi, keagamaan, dan politik yang lebih transformatif yang 
membuat bangsa ini lebih merasa sejuk dan sejahtera. 
Muktamar kali ini merupakan momen paling tepat untuk memulai hal itu; atau NU 
dan juga pesantren akan menjadi sekadar gelembung busa yang tanpa arti signifikan 
bagi Islam, masyarakat, dan bangsa ini pada masa-masa depan. 
Abd Ala Guru Besar dan Pembantu Rektor I IAIN Sunan Ampel, Surabaya  
  
 


Kembalikan NU ke Nilai Pesantren

Prof. Dr, Abd. A'la

HOME BERITA UTAMA INTERNASIONAL POLITIKA OPINI EKONOMI BISNIS SPORTIVO METROPOLIS EVERGREEN DETEKSI SHOW SELEBRITI MINGGUAN
  Kamis, 23 September 2010 search
 
  Opini
[ Senin, 20 September 2010 ]
Merajut Perdamaian Israel-Palestina
Oleh Abd. A'la
ATAS prakarsa Amerika Serikat (AS), kemacetan perundingan langsung antara Israel-Palestina yang terhenti sejak
sekitar 15 bulan lalu mulai kembali terbuka. Pada 2 September lalu Presiden Palestina Mahmoud Abbas dan Perdana
Menteri Israel Benyamin Netanyahu memulai pertemuan langsung di Washington, AS. Mereka sepakat untuk bertemu
setiap dua pekan guna merajut perdamaian abadi di kawasan tersebut.
Ada secercah harapan untuk pencapaian ke sana. Mereka sama-sama menyetujui dalam setahun akan menyelesaikan
persoalan-persoalan mendasar. Bahkan, Netanyahu sudah menyepakati solusi dua negara. Namun, jalan menuju ke
sana, sepertinya, masih cukup panjang. Pasalnya, Netanyahu belum menunjukkan tanda-tanda untuk menyerahkan
Jerusalem. Padahal, Palestina ingin negara Palestina harus meliputi Tepi Barat dan Jalur Gaza serta Jerusalem Timur
sebagai ibu kota.
Akar Persoalan
Kendati  perundingan sudah  dimulai,  jalan  menuju  perdamaian  abadi,  tampaknya, harus  menyusuri  jalan  berliku.
Sebab, konflik  Israel-Palestina merupakan konflik  sangat  rumit, yang  melibatkan berbagai  aspek kehidupan. Akar
persoalan utamanya tentu persoalan politik;  membangun dan mempertahankan negara dan bangsa pada masing-
masing yang bertikai. Persoalan itu berkelindan erat dengan aspek-aspek lain. Persoalan menjadi demikin pelik ketika
prasangka dan cita-cita yang dibangun di atas sejarah dan angan-angan mereka ikut bermain di dalamnya. Agama
pun ikut masuk dan memperkeruh persoalan yang ada.
Dalam konflik yang memanjang itu, ada prejudice -bahkan sikap othering pada dua belah pihak (dan pendukung setia
masing-masing)- yang meletakkan pihak lawan dalam posisi yang selalu salah. Pada tataran itu, kita melihat adanya
sebagian  orang  atau  kelompok  Yahudi  tertentu  -terutama ultrakanan-  yang  menyikapi  "bangsa",  kelompok,  atau
sebagian  besar orang  Palestina sebagai  kaum teroris.  Lebih  dari  itu,  mereka cenderung  melihat  para pendukung
kemerdekaan rakyat Palestina atau relawan kemanusiaan untuk Palestina sebagai bagian kelompok teroris. ZioNation,
misalnya. Kelompok Zionis progresif itu menuding misi kemanusiaan Freedom Flotilla yang disponsori Liberties and
Humanitarian Relief (IHH), salah satu organisasi hak-hak asasi manusia Turki, memiliki hubungan erat dengan Hamas
dan Al Qaidah.
Terlepas  apakah  hal  itu  benar  atau  tidak,  Israel  lalu  menganggap  misi  kemanusiaan  -yang  beberapa bulan  lalu
ditembaki- sekadar tameng untuk melindungi tujuan yang sebenarnya. Yaitu, memperkuat jaringan terorisme.
Kelompok tertentu  Palestina serta sebagian  pendukung  Palestina dan  sebagian  relawan  kemanusiaan  untuk Gaza
memiliki pandangan stereotyping yang juga apriori dan prejudice. Mereka meyakini kaum Yahudi sebagai bangsa yang
hanya menginginkan  kehancuran  bangsa Palestina dan  sama sekali  tidak akan  pernah  memberikan  kemerdekaan
untuk masyarakat Palestina. Yahudi adalah teroris dan semua orang Yahudi adalah jahat. Mereka yakin, perundingan
dengan Israel hanya akan berujung pada kesia-siaan.
Pandangan semacam itu pula yang mereka miliki tentang AS. Mereka menganggap, negara adikuasa tersebut tidak
lebih sebagai pendukung setia segala kebijakan pemerintah Israel. Dengan demikian, mereka meyakini, satu-satunya
cara untuk menyelesaikannya hanyalah dengan kekerasan.
Seluk-beluk  realitas  itu  merepresentasikan  kuatnya  mistrust  pada  dua  pihak.  Masing-masing  membangun  dan
melestarikan  kecurigaan  dan  ketidakpercayaan  itu  di  atas  mistifikasi  (mystification)  yang  berlabuh  pada  sejarah
kehidupan dan angan-angan mereka, atau bahkan pada teks-teks suci yang mereka pegangi. Demi politik dan atas
nama ideologi, mereka menangkap teks-teks suci tersebut secara parsial dan ad hoc yang dipangkas dari nilai-nilai
humanitarianistik luhur yang mendasarinya. Dari saat ke saat mereka memegang teguh keyakinan itu. Pada gilirannya,
mereka melabuhkannya dalam tindakan yang menyemai kontroversial dan konflik berkepanjangan, bahkan darah yang
berceceran.
Perdamaian Abadi
Melihat seluk-beluk konflik Israel-Palestina, perdamaian memang bukan masalah mudah; tidak segampang membalik
telapak tangan. Sebab, perdamaian -menurut Marc Gopin, 2001- melibatkan perubahan seismik dalam pandangan
dunia kita yang memaksa seluruh konsepsi mengenai disposisi emosional kita terhadap apa dan siapa kita mencintai
atau membencinya. Perdamaian mentransformasikan fondasi moral yang paling dasar.
Transformasi  moral  yang  mula-mula  harus  dilakukan  adalah  merajut  kepercayaan  pada  dua  pihak.  Selama
kepercayaan  belum  terbangun, selama itu  pula perdamaian  -apalagi  kedamaian-  sulit  berlabuh  dalam kehidupan
konkret mereka.
Penumbuhan  saling  percaya mensyaratkan  mereka harus  mampu  menangkap  realitas  kehidupan,  terutama yang
terkait  dengan  konflik  dan usaha perdamaian  di  kawasan  tersebut  secara jujur,  prakonsepsi,  holistik,  dan penuh
kearifan. Melalui kejujuran, orang dan kelompok Palestina radikal dan pendukungnya akan melihat betapa banyak di
kalangan orang Yahudi yang juga ingin perdamaian. Baru-baru ini, misalnya, Jewish Voice for Peace mengumpulkan
tanda tangan untuk mendesak para pemimpin Yahudi AS, presiden AS, dan senat agar menghentikan tindakan Israel
melawan hak-hak asasi manusia. Pola semacam itu pula sikap yang dilakukan para rabi Yahudi yang tergabung dalam
Jewish Fast for Gaza.
Israel juga perlu lebih arif dalam melihat dan menyikapi para pendukung kemerdekaan Palestina. Banyak di antara
mereka  yang  benar-benar  mengedepankan  nilai-nilai  kemanusiaan  sejati.  Mereka  mendukung  rakyat  Palestina
semata-mata untuk menegakkan perdamaian abadi yang bukan hanya di kawasan Timur Tengah, tapi juga di seluruh
alam ini. Pemerintah Israel mutlak harus menghindari prakonsepsi dan simplifikasi persoalan.
Melalui  kejujuran dan trust  antarumat manusia (khususnya pemerintah dan negara Israel  dengan pemerintah dan
masyarakat  Palestina dan dunia), yang ditindaklanjuti  dengan aksi  nyata yang seutuhnya menghindari  kekerasan,
perdamaian abadi dipastikan berlabuh dalam dunia ini. Khususnya di kawasan Palestina, Israel, dan sekitarnya. (*)
*). Abd. A'la, guru besar sejarah pemikiran Islam dan pembantu rektor Bidang Akademik IAIN Sunan Ampel
 Informasi :
Pembaca yang ingin menyumbangkan opini
atau gagasan, dapat dikirimkan melalui
    >>>   opini@jawapos.co.id
Harap sertakan foto diri, nomor rekening
serta NPWP (kalau ada).
Koreksi Perang Lawan Terorisme
Raibnya Pendidikan Budi Pekerti
Membersihkan Kejaksaan dan Polri
HALAMAN KEMARIN
Akuntabilitas Studi Banding Dewan
Memonitor PRT di Malaysia
Reformasi Pengurus Olahraga
Ayo Efisienkan Kunker
Kenapa Takut Jakgung Nonkarir?
Dosen Bolos Hari Pertama Ngajar
Semua Harus Berjiwa Toleran
Rumitnya Pembatasan BBM
Memanusiakan Pendatang Baru
Urgensi Pembatasan BBM Bersubsidi
HOME BERITA UTAMA INTERNASIONAL POLITIKA OPINI EKONOMI BISNIS SPORTIVO METROPOLIS EVERGREEN DETEKSI SHOW SELEBRITY MINGGUAN
Agenda Kota | Bursa Kerja | Social Community | Surat Pembaca   
Copyright @2008 IT Dept. JawaPos
Jl. Ahmad Yani 88, Surabaya 60234 Jawa Timur - Indonesia
Phone. (031) 8283333 (Hunting), Fax. (031) 8285555
Jawa Pos | Selalu Ada yang Baru! http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=155808
1 of 2 23/09/2010 13:31
Jawa Pos | Selalu Ada yang Baru! http://www.jawapos.co.id/halaman/index.php?act=detail&nid=155808
2 of 2 23/09/2010 13:31


UIN Sunan Ampel Surabaya

Not a member yet